Konsep Negara Hukum, Pemisahan Kekuasaan

Hukum lembagalembaga Negara

Aria Herjon, SH

Negara Hukum • Negara Hukum adalah negara yang penyelengaraan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum artinya kekuasaan negara itu didaarkan atas hukum bukan atas kekuasaan belaka atau dapat juga dikatakan pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme. • Negara hukum menempatkan Hukum sebagai hal yang tertinggi (Supreme), sehingga ada istilah supremasi hukum

Konsep Negara Hukum • Konsep Negara Hukum diawali dengan adanya konstitusi dan konstitusionalisme • Konstitusi merupakan segala peraturan yang berhubungan dengan segala praktek penyelenggaraan negara (dalam arti luas), konstitusi juga merupakan undangundang dasar (dalam arti sempit) • Konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi serta hak-hak dasar rakyat dijamin dalam suatu konstitusi negara

• Negara Hukum Formal disebut juga negara hukum dalam arti sempit yaitu negara membatasi ruang geraknya dn bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara. • Negara Hukum Materiil disebut juga negara hukum dalam arti luas atau modern (welfare state) yaitu negara yang pemerintahnya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat.

Ciri-ciri Negara Hukum • Negara Hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtstaat (Eropa Kontinental) dan Rule of Law (Anglo Saxon). • Ciri-ciri Rechtstaat menurut Friederich Julius Stahl yaitu : - Hak Asasi manusia - Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM - Pemerintahan berdasarkan undang-undang - Peradilan tata usaha negara

• Ciri-ciri Rule of Law menuru AV Dicey : - Supremasi Hukum - Kedudukan yang sama di depan Hukum - Terjaminnya HAM dalam UU atau keputusan pengadilan • Konsep rechtstaat dan rule of law memiliki lbm yang berbeda ttp tujuannya sama yaitu : memberikan perlindungan atas hak2 kebebasan sipil warga negara dari kemungkinan tindakan kesewenangwenangan kekuasaan negara.

• 12 prinsip pokok konsep negara Hukum menurut Jimly : - Supremasi hukum. - persamaan dalam hukum - Asas legalitas - Pembatasan Kekuasaan - Organ2 eksekutif independen - peradilan bebas dan tidak memihak - Peradilan tata Usaha Negara - Peradilan tata negara - Perlindungan HAM - Bersifat demokratis - Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara - Transparansi dan kontrol sosial

Indonesia sebagai Negara Hukum • Landasan yuridis negara hukum Indonesia: Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dahulu sebelum amandemen juga terdapat dalam penjelasan UUD 1945. • Negara Indonesia adalah negara hukum materiil, buktinya terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV, Pasal 33, dan Pasal 34.

•

Perwujudan Negara Hukum di Indonesia dituangkan dalam Konstitusi Negara yaitu UUD 1945. • Negara Hukum di Indoensia menurut UUD 1945mengandung prinsip : - Norma Huku bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional dan adanya hierarkhi jenjang norma hukum - Sistemnya adalah sistem konstitusi (adanya pembagian kekuasaan negara dan pemabtasan kekuasaan negera. Dasar sbg negara berdasrakan atas hukum mempunyai sifat nomatif, bukan sekedar asas belaka). - kedaulatn rakyat atau rinsip demokrasi - prinsip persamaan kedudukan hukum dan pemerintahan - Adanya organ pembentuk UU - Sistem pemerintahan presidensiel - adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasan lain - Jaminan HAM

Pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan • Berawal dari kritikan dari John Locke (1660) terhadap kekuasaan raja yang absolut. Dan mendukung pembatasan kekuasan politik terhadap raja. • Tahun 1688 terjadi perebutan kekuasaan antara kerajaan dan Parlemen Inggeris yang dimenangkan oleh Parlemen. • Alasan JL mengkritik kek Absolout Raja adalah “bahwa alasan manusia mengadakan kontrak sosial untuk memelihara hak2 alami manusia, yaitu, hak untuk hidup, kemerdekaan dan hak milik yang melahirkan status politik.

• JL menyatakan”untuk mencapai keseimbangan dalam suatu negara, kekuasaan negara harus dipilah kepada tiga bagian a. Kek.legislatif: berwenang membuat UU b. Kek.Ekekutif: melaksanakan/ mempertahankan UU c. Kek. Ferderatif: semua kek yang tdk termasuk a dan b, spt : kek keamanan negara, urusan perang dll

• Teori JL dimodifikasi oleh Montesquieu yaitu: Kekuasaan legislatif : membuat hukum, kekuasaan eksekutif : menjalan hukum, dan kekuasaan yudikatif : menafsirkan hukum.. • Ketiga kekuasan tersebut terpisah satu sama lain. • Perbedaan ajaran kedua sarjana tersebuta adalah: – Menurut JL : tidak ada kekuasaan Yudikatif karena sudah termasuk kepada kekuasan eksekutif. – Menurut Mq : kekuasan Yudikatif adalah kekuaasan berdiri sendiri, kekuasan federatif telah termasuk kepada kekuasaan eksekutif

• Menurut MQ : – kebebasan politik hanya ada di negara-negara dimana kekuasaan negara bersama-sama dengan fungsi yang berhubungan tidak berada pada orang yang sama atau badan yang sama. – apabila kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif menyatu dalam satu organ tangan atau badan, tidak ada kebebasan; akan timbul keprihatinan, karena raja atau majelis akan melaksanakan hukum-hukum yang zalim, melaksanakan dengan cara yang zalim. – Juga tidak ada kebebasan, jika kekuasaan peradilan tidak dipisahkan dari legislatif dan eksekutif

• Menurut Jean Jecques Rousseau yang membatasi fungsi negara kepada dua komponen yaitu pembuat undang-undang dan pelaksana undang-undang. • MQ : orang yang diberi kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya, Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan itu langkah-langkah yang harus diambil adalah membatasi kekuasaan dengan kekuasaan • Lord Acton : manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya. • Untuk itu perlu dilakukan pemisahan kekuasan.

• Pemisahan kekuasaan ???? • Maurice Duverger : pemisahan kekuasaan dapat dipahami, yaitu sebagai salah satu cara untuk membatasi kekuasaan penguasa, dengan membatasi kekuasaan dengan kekuasaan lain, maksudnya adalah untuk mencegah agar para penguasa jangan sampai menyalahgunakan kekuasaanya atau bertindak sewenang-wenang dan memperdalam cengkeraman totaliternya terhadap rakyat

• ukuran untuk menentukan ada atau tidaknya pemisahan kekuasaan (Wade & Bredly) – bahwa orang yang sama bukan bagian lebih dari satu diantara ketiga lembaga pemerintah; – bahwa satu lembaga pemerintah ; janganlah mengendalikan atau mencampuri fungsi-fungsinya pelaksanaan lembaga lain, misalnya bahwa lembaga yudikatif harus terlepas dari eksekutif atau bahwa menteri-menteri tidak perlu bertanggung jawab kepada parlemen; – bahwa satu lembaga pemerintahan janganlah menjalankan fungsi lembaga pemerintahan lainnya, misalnya bahwa para menteri janganlah memiliki kekuasaan legislatif

• Jadi ajaran pemisahan kekuasaan (separation of power) bertujuan untuk membatasi kekuasaan badan-bdan pejabat penyelenggara negara dalam batas-batas cabang kekuasaan masingmasing.

Prakteknya di Indonesia • Untuk melihat ada tidaknya pemisahan kekuasaan di Indonesia, Ismail Suny menyimpulkan, bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti material tidak terdapat dan tidak pernah dilaksanakan di Indonesia, yang ada dan dilaksanakan adalah pemisahan kekuasaan dalam arti formal. • Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat pembagian kekuasaan dan bukan pemisahan kekuasaan

•

•

• • •

Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (checks and balances). Pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembagalembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat Selama ini, UUD1945 (sebelum amanademen) menganut paham pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal. Kedaulatan rakyat dianggap terwujud penuh dalam wadah MPR yang dapat ditafsirkan sebagai lembaga tertinggi ataupun sebagai forum tertinggi. Dari sini, fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di bawahnya, yaitu Presiden, DPR, MA, dan seterusnya

• Karena itu, dalam UUD 1945 yang asli, tidak diatur pemisahan yang tegas dari fungsi legislatif eksekutif dan yudikatif. • Dalam kenyataan, alat-alat kelengkapan organisasi negara tidak hanya terbatas pada tiga cabang. • Di Indonesia didapati alat-alat kelengkapan negara yang lain yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) di samping Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahkan pernah ada DPA.

LEMBAGA NEGARA

Lembaga Negara • Lembaga negara dalam kepustakaan Inggris, digunakan istilah political institution. • Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah staat organen. • Sementara di bahasa Indonesia menggunakan Istilah lembaga negara, badan negara, atau organ negara. • “Organ” Menurut Kamus Hukum Fokema Andrea disebut dengan “Alat kelengkapan” • Alat Kelengkapan adalah orang atau majelis yang terdiri orang2 yg berdasarkan UU dan anggaran Dasar berwenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum…

• Istilah tersebut (lembaga negara, oragan Negara, badan negara dan alat kelengkapan negara) sering digunakan dalam konteks yang sama dan merujuk pada pengertian yang sama, yaitu yang membedakannya dengan lembaga swasta atau masyarakat. • Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non departeman, atau lembaga negara saja.

• Organ negara yaitu Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (kgal order) (Hans Kelsen) • seorang disebut sebagai organ karena, dan bila, dia melakukan fungsi membuat atau menerapkan hukum .

• Hans Kelsen membagi lembaga atau organ negara ke dalam dua bagian (luas dan sempit), meliputi: – setiap individu, orang, ataupun lembaga dapat disebut sebagai suatu organ negara bila berfungsi untuk menciptakan norma (norm creating) dan menjalankan norma sekaligus. – settiap individu dapat dikatakan sebagai organ negara bila secara pribadi ia memiliki kedudukan hukum tertentu. Ciri-ciri organ negara dalam pengertian kedua ini meliputi: • organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu; • Fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif; • Karena fungsinya itu, ia berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari negara

• Menurut Jimly : konsepsi organ atau lembaga negara tidak bisa dibatasi pada pandangan trias plotica Montesquieu yaitu legislatif, eksekutif ataupun yudisial saja. • Karena umum dewasa ini ketiga cabang kekuasaan tersebut telah saling bersentuhan dan saling mengendalikan satu dengan yang lainya sesuai dengan prinsip cheks and balances.

• Lima lapisan Lembaga Negara (jimly) – Dalam arti yang paling luas, lembaga negara mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi menciptakan hukum (law creating) dan fungsi menerapkan hukum (law applying). Titik berat dari pengertian yang luas ini adalah kata-kata setiap idividu. Individu tersebut bisa siapa saja (baik rakyat atau pun ketiga cabang kekuasaan) dalam konteks law creating dan la w applying, contohnya pemilihan umum yang dilaksanakan oleh seluruh rakyat banyak. – Pengertian kedua, yang cenderung luas namun lebih sempit dari pada pengertian pertama, menyebutkan bahwa lembaga negara mencakup fungsi tersebut diatas dan juga mempunyai posisi sebagai atau berada dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan. Kunci dari pengertian lembaga negara pada pengertian kedua ini terletak pada kata-kata individu yang menjabat posisi tertentu di pemerintahan atau kenegaraan. Jadi warga negara atau rakyat sudah tidak masuk dalam lembaga negara.

– Sedangkan pengertian ketiga mengartikan lembaga negara dalam arti sempit sebagai badan atau organisasi yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan fungsi menerapkan hukum dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Dalam pengertian ini, lembaga negara mencakup badan-badan yang dibentuk berdasarkan konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan lain dibawahnya yang berlaku di suatu negara.

– Pengertian organ negara yang keempat yang lebih sempit lagi, yaitu lembaga negara hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau peraturan yang lebih rendah. • Yang menjadi kunci pokok untuk membedakan pengertian lembaga negara yang ketiga dan pengertian lembaga negara yang keempat ini adalah pada kata-kata "keputusankeputusan yang tingkatannnya lebih rendah, baik di tingkat pusat ataupun di daerah". • Pengertian organ negara yang ketiga mencakup lembaga negara mulai di tingkat pusat sampai di daerah, termasuk pula Kecamatan, Kelurahan, dan lain-lain (RT/Rukun Tetangga, RW/ Rukun Warga). • Sedangkan pengertian organ negara yang keempat hanya terbatas pada lembaga negara di tingkat pusat dan lembaga negara di tingkat daerah saja (hanya hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD saja).

– Pengertian organ negara yang kelima, yaitu memberikan kekhususan kepada lembagalembaga negara yang berada di tingkat pusat yang yang pembentukannya diatur dan ditentukan oleh UUD 1945. Lembagalembaga tersebut meliputi Majelis Permusyawaratan (MPR), Dewan, Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agumg (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan BPK)

• Istilah “lembaga Negara” dalam UUD 1945 tidak ada ditemukan, yang ada hanya “badan negara” • Konstitusi RIS menggunakan istilah “alatalat perlengkapan federal”. • UUD 1950 menggunakan Istilah “alat-alat perlengkapan negara”.

• Di dalam Bab III Konstitusi RIS dinyatakan alatalat perlengkapan Federal RIS terdiri dari Presiden, menteri-menteri, Senat, DPR, Mahkamah Agung Indonesia, dan Dewan Pengawas Keuangan. • Pasal 44 UUDS 1950 menyatakan alat-alat perlengkapan negara terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah agung, dan Dewan Pengawas Keuangan

• Dalam UUD 1945 pasca amandemen, terdapat 34 buah lembaga negara baik disebut secara langsung (eksplisit) maupun tidak langsung (emplisit). • Ke-34 organ tersebut dapat dibedakan dari dua segi yaitu dari segi rungsi dan dari segi hierarki. • Dari segi fungsinya, ke-34 lembaga tersebut, ada yang bersifat utama atau primer, dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang (auxiliary). • Sedangkan dari segi hierarkinya, ke-34 lembaga tersebut dibedakan ke dalam tiga lapis, yaitu lembaga tinggi negara, lembaga negara, dan lembaga daerah.