Negara Adalah Cakupan Wilayah Yang Sangat Luas.docx

Negara adalah cakupan wilayah yang sangat luas, dan memiliki beraneka ragam budaya yang tidak sama antara satu dan yang lainnya. Selain itu negara juga memiliki sebuah pemerintahan, dimana sebuah aturan hukum di dirikan demi mencapai mencapai Tujuan Penciptaan Manusia dan Proses Penciptaan Manusia. Selain itu negara juga memiliki konsep pemerintahan yang berbeda-beda seperti demokrasi misalnya. Demokrasi adalah suatu pemerintahan yang memberikan hak sama pada setiap warga negaranya dalam menentukan hidup mereka. Demokrasi adalah negara yang menjadikan rakyatnya sebagai pemilik dari kedaulatan tertinggi di suatu negara. Demokrasi akan terwujud jika rakyat nya menerapkan norma dalam hidup seperti pentingnya kesadaran pluralism, cara yang sesuai dengan tujuan, kejujuran, musyawarah bersama, gotong royong dan pendidikan yang memadai.

d era demokrasi, manifestasi berbagai nilai-nilai tersebut terejawantah melalui pemilihan kepala desa langsung. Dalam kacamata historis, pemilu dan pilkada sebenarnya bisa dikatakan kelanjutan dari praktik demokrasi langsung yang sudah lama berjalan di masyarakat yakni dalam pemilihan kepala desa.Karenanya, tidak selamanya demokrasi itu dianggap sebagai konsep impor,karena dalam konteks budaya dan praktik keseharian, demokrasi sudah lama ada dalam budaya masyarakat. Agama dan demokrasi mempunyai kesejajaran dan kesesuaian. Agama secara teologis maupun sosiologis sangat mendukung proses demokratisasi politik, keberadaan agama dapat menjadi roh sekaligus inspirasi bagi demokrasi. Banyak ajaran agama yang sangat relevan dengan ajaran demokrasi. Kehadiran agama senantiasa membawa imbas pada perombakan struktur masyarakat yang dicekam oleh kekuasaan yang zalim dan otoriter menuju terwujudnya struktur dan tatanan masyarakat yang demokratis. Secara spesifik, dalam Islam tidak menyebutkan adanya demokrasi, tetapi nilai dan prinsip Islam mendukung gagasan universal tentang demokrasi.

eperti halnya tak mungkin melepaskan kaitan Islam dengan politik,demikian pula pada masa sekarang, tak mungkin melepaskan Islam dengan pembicaraan tentang demokrasi. Demokrasi sebagai bagian dari pembicaraan mengenai politik, dengan sendirinya dapat pula dilihat dari sudut pandang ajaran Islam. Pada dasarnya, di kalangan penganut Islam, terdapat dua pandangan terhadap demokrasi. Yaitu, yang menerima, karena itu,mendorong proses demokratisasi berlangsung secara terus menerus; dan, yang menolak, karena itu, bersikap sangat kritis terhadap setiap proses demokratisasi. Melihat perkembangan tema pemikiran tersebut penulis dalam makalah ini memandang perlu untuk meluruskan kembali apa subsantasi demokrasi dan bagaiman islam meresponnya, oleh karnanya penulis memberi judul”DEMOKRASI DAN ISLAM”

1.Apa demokrasi itu? 2.Bagaimana penerapan demokrasi? https://dalamislam.com/hukum-islam/pandangan-islam-terhadap-demokrasi

3.Bagaimana demokrasi menurut islam? Sebagian kaum muslimin meyakini bahwa musyawarah adalah substansi dari demokrasi. Bahkan, mereka mengatakan bahwa jauh sebelum demokrasi di lahirkan masyarakat barat, Islam terlebih dahulu menancapkan prinsip-prinsip kehidupan yang demokratis. Dengan menafikan pengertian karakter dari demokrasi itu sendiri, demokrasi dipahami secara sederhana sebagai proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang pemimpin. Menurut mereka adanya pemilu, meminta pendapat rakyat, menegakkan ketetapan mayoritas, multi partai politik, kebebasan pers, mengeluarkan pendapat, otoritas pengadilan adalah bagian kehidupan demokrasi yang substansinya sudah ada didalam kehidupan Islam. Padahal literatur-literatur yang membahas teori-teori politik dan demokrasi tidaklah memberikan pengertian yang sesederhana pemahaman di atas. Secara mendasar, teori demokrasi adalah pemerintahan yang meletakkan kedaulatan di tangan rakyat (as siyadatu lir ra’iyyah). Para pemimpin yang diangkat dalm sistem demokrasi terikat dengan kontrak sosial untuk melaksankan aspirasi rakyat. Adanya kritik, koreksi bahkan pemecatan pemimpin dalam sistem demokrasi semuanya terkait dengan aspirasi rakyat. Bertolak belakang dengan demokrasi, pemerintah yang dibangun Islam meletakkan kedaulatan di tangan syariat (as siyadah li asy-syar’i). Pemimpin yang diangkat oleh publik di dalam Islam melaui proses baiat adalah bertugas menyelenggarakan pengaturan urusan publik (ri’ayah asyu’uni an-nas) sesuai dengan hukum Islam. Adanya aktiftas mengoreksi penguasa (muhasabah li al hukam) sebagai bagian dari aktifitas amar ma’ruf nahi mungkar tidak bisa disamakan dengan aktifitas kritik atau koreksi, apalagi aksi oposisi didalam demokrasi. Sebab, amar ma’uf nahi mungkar bertujuan untuk meluruskan penguasa agar kembali pada hukumhukum Islam, sedangkan aktifitas kritik pada sistem demokrasi bertujuan mengembalikan kedaulatan agar kembali kepada rakyat. Bahkan, gerakan oposisi pada sistem demokrasi sering ditujukan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah (dan hal ini tidak diperbolehkan di dalam Sistem Islam selama penguasa tersebut tidak melakukan kekufuran yang nyata, sebagaimana hadist Rasulullah saw. dari Ubadah bin Shamit: “Dan hendaklah kami tidak merampas kekuasaan dari yang berhak, kecuali [sabda rasul] apabila kalian melihat kekufuran yang nyata yang dapat dibuktikan di sisi Allah.” (HR. Bukhari muslim)). 

Sistem Politik yang dianut islam berpegang teguh pada konsep Kedaulatan Tuhan. Artinya, segala hukum yang berlaku di negara tersebut harus sesuai dengan Hukum Tuhan atau AlQur’an dan As-sunnah. Berbeda dengan Demokrasi yang memegang konsep Kedaulatan Rakyat. Artinya, segala hukum yang berlaku di negara tersebut harus sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat. Inilah yang menyebabkan munculnya ideologi Sekulerisme.



Dalam menentukan sebuah pilihan, Islam menjunjung tinggi proses Musyawarah. Sedangkan Demokrasi, keputusan mutlak seluruhnya pada suara mayoritas, maka dalam Islam tidak demikian. Keputusan yang membutuhkan ijtihad, strategi dan pemikiran mendalam diserahkan kepada para mujtahid dan para pakar yang bersangkutan, untuk dipilih pendapat yang terkuat dan paling mendekati kebenaran. Pada kasus Perang Badar, misalnya, Rasulullah saw. hanya mengambil pendapat Khubab ibn Mundzir ra. dan tidak meminta pendapat dari seluruh anggota legiun Perang Badar. Sementara itu, perkara yang bersifat teknis, seperti pemilihan kepala negara atau ketua organisasi, diserahkan kepada suara mayoritas. Sehingga analogi musyawarah sebagai substansi demokrasi adalah bathil pula adanya.

https://nauval14.wordpress.com/2010/12/18/demokrasi-dalam-pandangan-islam/ Sistem demokrasi ini tidak berpatokan pada kesepakatan semuanya, melainkan mengambil suara terbanyak. Meskipun nantinya akan bertentangan dengan agama, akal dan fitrah sistem demokrasi ini telah menjadikan kesepakatan mayoritas sebagai Undang-Undang yang wajib untuk dipegang oleh masyarakatnya. Sedangkan Allah telah berfirman dalam surat Al-An’am seperti yang telah disebutkan di atas bahwa yang dapat menetapkan hukum hanyalah Dia dan Allah merupakan sebaik-baiknya penetap hukum. Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga melarang hamba-Nya untuk menyekutukanNya dalam menentukan apapun terlebih dalam menetapkan hukum dan Dia menyatakan bahwa tak satupun orang yang dapat melebihi kebaikan hukum-Nya. Baca juga mengenai hukum sunat bagi anak perempuan dalam islam. Dalil Islam Allah Subahanahu Wa Ta’ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 12 dan surat Yusuf ayat 40 yang artinya: “ Maka putusan (sekarang ini) adalah pada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS Ghafir :12) “ Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS Yusuf : 40) Dari kedua ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hanya Allah lah satu-satunya Dzat yang boleh membuat keputusan. https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-demokrasi-dalam-islam a. cirri b. prinsip https://www.slideshare.net/kartikadwirachmawati/demokrasi-dalam-ajaran-islam

Demokrasi yang telah dijajakan Barat ke negeri-negeri Islam itu sesungguhnya adalah sistem kufur. Tidak ada hubungannya dengan Islam, baik langsung maupun tidak langsung. Demokrasi bertentangan dengan hukum-hukum Islam dalam garis besar dan perinciannya, dalam sumber kemunculannya, aqidah yang melahirkannya atau asas yang mendasarinya, serta berbagai ide dan peraturan yang dibawanya. Fakta juga membuktikan kerusakan masyarakat akibat dipakainya konsep demokrasi ini, bukan hanya di Indonesia, namun juga di AS yang menjajakan konsep ini. Allahu A’lam.

http://lilywaterpurple2.blogspot.co.id/2013/04/makalah-penerapan-demokrasi-dan.html