Modul Akuntansi Keuangan Pemda 2014.pdf

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

MODUL AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN SKPD

KURSUS KEUANGAN DAERAH KHUSUS PENATAUSAHAAN/AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (KKDK) TAHUN ANGGARAN 2014

Tim Penyusun Modul

Andy P. Hamzah

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Arief Surya Irawan

Universitas Gadjah Mada

Eko Wisnu

Universitas Indonesia

Dra. Husna Roza

Universitas Andalas

Lilik Purwanti

Universitas Brawijaya

Rahmawati

Universitas HasanuDdin

Lintje Kalangi

Universitas Sam Ratulangi

Didin Solahudin

DJPK, Kementerian Keuangan RI

Agus Solihin

DJPK, Kementerian Keuangan RI

Dian Yulia Sari

DJPK, Kementerian Keuangan RI

Handbook of Local Government Financial Accounting

i

Kata Pengantar Puji syukur kami panjatkan kepada Sang Pencipta atas perkenanNya, Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik oleh tim penyusun. Modul ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian paket materi pembelajaran yang akan digunakan dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD) Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah tahun 2014 bagi pejabat/staf di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), yang penyelenggaraannya merupakan hasil kerjasama antara 7 Center dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Modul dalam paket tersebut dikelompokkan menjadi tiga bagian besar; bagian pertama berisi materi-materi tinjauan pengelolaan keuangan daerah untuk menjelaskan lingkungan akuntansi pemerintah daerah, bagian kedua berisi materi-materi sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, dan bagian ketiga berisi materi akuntansi keuangan pemerintah daerah. Kami berharap, Modul yang telah disusun dengan mempertimbangkan aspek kemudahan untuk dipahami ini, menjadi materi yang bermanfaat bagi peserta Kursus Keuangan Daerah,

terutama dalam meningkatkan kualitas transparansi dan

akuntabilitas keuangan publik. Semoga keseluruhan proses pembelajaran keuangan daerah ini menjadi proses yang berkelanjutan untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Akhirnya, kepada para penulis dan editor Modul ini, kami ucapkan terima kasih tak terhingga dan semoga karya ini akan menjadi bagian amal saudara sekalian. Tak ada gading yang tak retak, tak ada karya yang sempurna, kecuali karya dari Yang Maha Berkarya. Kritik dan saran yang membangun dari peserta kursus, sesama pengajar dan seluruh pembaca Modul sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas Modul. Setiap karya haruslah dipandang sebagai produk dinamis yang selalu punya peluang untuk ditingkatkan mutunya. Wallahu’alam bissawab. Direktur PKD,

Adriansyah NIP 195606071984031001 Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

ii

Daftar Singkatan

Istilah (Singkatan)

Penjelasan

LO

Laporan Operasional

LRA

Laporan Realisasi Anggaran

LPE

Laporan Perubahan Ekuitas

LPSAL

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih

SAP

Standar Akuntansi Pemerintahan

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

SKPKD

Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah

PPKD

Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah

BUD

Bendahara Umum Daerah

ALK

Analisis Laporan Keuangan

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

iii

Daftar Tabel

TABEL 1 PERKEMBANGAN PEMBERIAN OPINI BPK 2006 – 2012……………………………………40 TABEL 2 CONTOH BENTUK AKUN 4 (EMPAT) KOLOM……………………………………………………45 TABEL 3 PERBANDINGAN LAK BERBASIS CTA DENGAN LAK BERBASIS AKRUAL……………158 TABEL 4 FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN……………………………………………163 TABEL 5 PERKEMBANGAN PEMBERIAN OPINI BPK………………………………………………………202

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

iv

Daftar Gambar GAMBAR 1 KETERKAITAN ANTAR LAPORAN KEUANGAN………………………………………………39 GAMBAR 2 ALUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN……………………………………………….54 GAMBAR 3 METODLOGI PEMERIKSAAN ATAS LPKD……………………………………………………192

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

v

Daftar Lampiran

LAMPIRAN 1 BAGAN ALIR AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN.......................................................... 289 LAMPIRAN 2 BAGAN ALIR AKUNTANSI SKPD (1) ..................................................................................... 290 LAMPIRAN 3 BAGAN ALIR AKUNTANSI SKPD (2) ..................................................................................... 291 LAMPIRAN 4 BAGAN ALIR LAPORAN KEUANGAN SKPD (1) ....................................................................... 292 LAMPIRAN 5 BAGAN ALIR LAPORAN KEUANGAN SKPD (2) ....................................................................... 293 LAMPIRAN 6 BAGAN ALIR AKUNTANSI SKPKD (PPKD) (1) ....................................................................... 294 LAMPIRAN 7 BAGAN ALIR AKUNTANSI SKPKD (PPKD) (2) ....................................................................... 295 LAMPIRAN 8 BAGAN ALIR LAPORAN KEUANGAN PEMDA (2) ...................................................................... 296 LAMPIRAN 9 BAGAN ALIR LAPORAN KEUANGAN PEMDA (2) ...................................................................... 297 LAMPIRAN 10 BAGAN ALIR PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD (1) ............................................ 298 LAMPIRAN 11 BAGAN ALIR PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD (2) ............................................ 299 LAMPIRAN 12 BAGAN ALIR PEMBAHASAN LAPORAN KEUANGAN PEMDA (1) ................................................ 300 LAMPIRAN 13 BAGAN ALIR PEMBAHASAN LAPORAN KEUANGAN PEMDA (2) ................................................ 301 LAMPIRAN 14 ARTIKEL PENYIMPANGAN LAPORAN KEUANGAN PEMDA ........................................................ 302

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

vi

PENDAHULUAN a.

Abstraksi: Modul Akuntansi Keuangan Pemda dan SKPD ini dapat dikatakan memiliki empat bagian besar dan sifatnya adalah sekuensial, artinya topik-topik yang disampaikan disini diuraikan berdasarkan urutan materi yang harus dikuasai oleh peserta untuk dapat mencapai kompetensi dasar mampu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Empat bagian besar dari isi Modul ini meliputi pengantar akuntansi pemerintahan, siklus akuntansi pemerintah daerah, prinsip-prinsip akuntansi keuangan daerah, dan proses penyusunan laporan keuangan daerah. Dalam materi konsep dasar akuntansi keuangan daerah ditekankan pada pemahaman persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah dan aturan debit-kredit serta analisis transaksi dan pencatatan transaksi. Hal ini sangat penting dan memberikan landasan pemahaman untuk dapat memahami materi selanjutnya. Setelah memahami pengantar akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi, materi berikutnya adalah peseta dikenalkan dengan prinsip dasar/kebijakan akuntansi keuangan daerah yang meliputi item-item pos laporan keuangan pemerintah daerah. Pengenalan prinsip/kebijakan akuntansi keuangan daerah diuraikan dalam 5 aspek/atribut yaitu definisi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan. Setelah pemahaman atas pengantar akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi dan prinsip/kebijakan akuntansi pemerintah daerah, kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan laporan keuangan daerah (SKPD, PPKD dan Konsolidasi), meliputi langkah analisis dan pencatatan transaksi, pencatatan penyesuaian akhir tahun , posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, dan berakhir dengan penyusunan laporan keuangan. Yang perlu diingat dan disampaikan kepada peserta adalah bahwa teknik untuk mencatat transaksi menggunakan teknik double entry sesuai Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Selain berisi materi, Modul ini juga dilengkapi dengan lembar kerja peserta (LKP) per topik yang harus diisi oleh setiap peserta guna memperoleh sekaligus mengecek/membuktikan bahwa pemahaman atas materi di setiap topik telah diperoleh. Dengan pola penyajian materi dengan disertai lembar kerja peserta tersebut diharapkan peserta dapat mempraktekkan secara komprehensif proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

vii

b.

Tujuan pelatihan Setelah mempelajari Modul ini peserta pelatihan diharapkan mampu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah meliputi laporan keuangan SKPD, laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan konsolidasian (laporan keuangan pemerintah daerah).

c.

Peserta pelatihan Persyaratan peserta untuk mengikuti pelatihan Modul akuntansi keuangan daerah ini: 1. Pegawai/calon pegawai Pemerintah daerah yang menangani akuntansi keuangan daerah atau akan diproyeksikan menangani akuntansi keuangan daerah. 2. Latar belakang pendidikan SMA/D3/S1 semua jurusan

d.

Materi Pelatihan Topik-topik yang disajikan dalam Modul ini yaitu: Topik I : Pengantar Akuntansi Pemerintahan Topik II : Siklus Akuntansi Keuangan Daerah Topik III : Akuntansi Keuangan Daerah Topik IV : Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Topik V : Penyusunan Laporan Keuangan PPKD Topik VI : Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (Konsolidasian) Topik VII : Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Topik VIII : Reviu dan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

e.

Metode Pelatihan Metode dan pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam mencapai kompetensi dasar materi ini adalah metode partisipatif dengan pendekatan pembelajaran andragogi (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada golden rule yaitu 10-60-40 dimana 10% (pengantar pelatihan/introduction), 60% (praktek/aktifitas) dan 30% (integrasi antara teori dan praktek). Dalam proses pembelajaran, dijelaskan mengenai materi dan proses penyusunan laporan keuangan dengan mempraktekkannya/mengerjakannya dalam lembar kerja peserta di bagian akhir Modul ini bersama pengajar. Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa semua mengerjakan sama-sama baik tiap-tiap peserta maupun pengajar, dan dicocokkan dan ketemu hasil yang sama. Sehingga dengan demikian setiap peserta mampu menunjukkan/memberikan bukti pemahaman setiap topik materi yang sudah dipelajari.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

viii

f.

Perlengkapan dan Fasilitas Pelatihan Perlengkapan/Media Pembelajaran yang harus disiapkan untuk menyukseskan proses pembelajaran materi ini yaitu: 1. LCD Proyektor 2. Kabel Roll (dengan jumlah colokan sebanyak jumlah peserta) 3. Laptop setiap Peserta 4. Whiteboard 5. Spidol 6. Penghapus 7. Lakban Kertas (untuk Pengenal Peserta) 8. Kalkulator untuk setiap peserta

g.

Evaluasi Pelatihan Evaluasi yang dilakukan meliputi 3 hal yaitu: 1. Evaluasi terhadap peserta meliputi:  Kehadiran: o Minimum kehadiran peserta untuk dapat mengikuti ujian adalah 80% dari total hari pelatihan.  Partisipasi di kelas o Fasilitator memberikan penilaian atas keaktifan peserta dalam presentasi, diskusi dan mengerjakan soal.  Ujian o Dilakukan dengan memberikan soal ujian proses penyusunan laporan keuangan SKPD di akhir pertemuan. o Nilai akhir meliputi nilai ujian, nilai partisipasi dan nilai kehadiran dengan bobot masing-masing 60%, 30% dan 10%. o Peserta yang dinyatakan tidak lulus akan diberikan sertifikat telah mengikuti pelatihan. 2. Evaluasi terhadap fasilitator  Dilakukan untuk setiap fasilitator per topik yang disampaikan.  Meliputi aspek penilaian: kompetensi, teknik presentasi dan komunikasi, serta sikap dan perilaku 3. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan  Dilaksanakan 2 kali yaitu di tengah waktu pelatihan dan di akhir pelatihan.  Meliputi aspek penilaian: sarana dan prasarana, konsumsi , dan pelayanan panitia.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

ix

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………………………………………………………………..……………………………..…………. ii DAFTAR SINGKATAN ………………………………………………………………….……………………………..……….. iii DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………………………………………………….... iv DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………………….……………………………………….… v DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................................... VI PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………………………………………….….. vii DAFTAR ISI ..................................................................................................................................X BAB I PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN ..................................................................... 14 A. B. C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. E. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F. A. 1. 2. 3.

REFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN ....................................................................... 15 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN ........................................................................... 17 KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.................................................................. 18 Pengertian Akuntansi Pemerintahan ............................................................................. 18 Lingkungan Akuntansi Pemerintahan ............................................................................ 18 Peranan Laporan Keuangan .......................................................................................... 18 Tujuan Pelaporan Keuangan.......................................................................................... 19 Pengguna dan Kebutuhan Informasi ............................................................................. 20 Entitas Akuntansi dan Pelaporan................................................................................... 21 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan .................................................................... 21 PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN ......................................................... 22 Basis akuntansi; ............................................................................................................ 23 Prinsip Nilai Historis; ..................................................................................................... 23 Prinsip Realisasi; ........................................................................................................... 23 Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form) ..................... 24 Prinsip Periodisitas ........................................................................................................ 24 Prinsip Konsistensi......................................................................................................... 24 Prinsip Pengungkapan Lengkap ................................................................................... 24 Prinsip Penyajian Wajar................................................................................................ 24 JENIS DAN BENTUK LAPORAN KEUANGAN ....................................................................... 25 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ................................................................................. 25 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)....................................................... 27 Laporan Operasional (LO) .............................................................................................. 28 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) .................................................................................. 29 Neraca............................................................................................................................ 30 Laporan Arus Kas (LAK) .................................................................................................. 32 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ....................................................................... 35 KETERKAITAN ANTAR LAPORAN KEUANGAN ................................................................... 36 PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI DAN PENCATATAN TRANSAKSI ................................... 40 Persamaan Dasar Akuntansi .......................................................................................... 40 Aturan Debit dan Kredit ................................................................................................. 41 Pencatatan Dengan Akun .............................................................................................. 42

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

x

B. A. 1. 2. B. 1. 2. 3. C. 1. 2. D. 1. 2. 3. E. 1. 2. F. 1. 2. 3.

SIKLUS AKUNTANSI ............................................................................................................ 50 AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PIUTANG ........................................................................ 64 Akuntansi Pendapatan ................................................................................................. 64 Akuntansi Piutang ......................................................................................................... 66 AKUNTANSI BELANJA BARANG DAN JASA, BEBAN DAN PERSEDIAAN ............................. 67 Akuntansi Belanja Barang dan Jasa ............................................................................. 67 Akuntansi Beban ........................................................................................................... 68 Akuntansi Persediaan ................................................................................................... 70 AKUNTANSI BELANJA MODAL DAN ASET TETAP ............................................................... 71 Akuntansi Belanja Modal ............................................................................................. 71 Akuntansi Aset Tetap .................................................................................................... 71 AKUNTANSI PEMBIAYAAN, INVESTASI DAN KEWAJIBAN ................................................. 74 Akuntansi Pembiayaan ................................................................................................. 74 Akuntansi Investasi ....................................................................................................... 75 Akuntansi Kewajiban .................................................................................................... 76 AKUNTANSI DANA CADANGAN DAN TRANSAKSI NON ANGGARAN ................................ 77 Akuntansi Dana Cadangan ........................................................................................... 77 Akuntansi Transaksi Non Anggaran ............................................................................. 77 AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, JURNAL PENYESUAIAN DAN JURNAL PENUTUP ....... 78 Akuntansi Koreksi Kesalahan ....................................................................................... 78 Jurnal Penyesuaian ....................................................................................................... 81 Jurnal Penutup .............................................................................................................. 82

BAB IV PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD .................................................................. 83 A. B. C.

SISTEM AKUNTANSI SKPD ................................................................................................. 85 STRUKTUR ANGGARAN SKPD ............................................................................................ 86 PROSES AKUNTANSI SKPD – ILUSTRASI ............................................................................. 86 1. Ilustrasi Akuntansi SKPD ............................................................................................... 86 5. Penyelesaian soal .......................................................................................................... 91

BAB V PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD ................................................................. 120 A. B.

SISTEM AKUNTANSI PPKD ............................................................................................... 121 PROSES AKUNTANSI PPKD – ILUSTRASI........................................................................... 122 1. Ilustrasi Akuntansi PPKD ............................................................................................. 122 2. Penyelesaian soal ........................................................................................................ 126

TOPIK VI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (KONSOLIDASIAN) .... 149 A. B. 1. 2. 3. 4. 5. C.

PENYUSUNAN LAPORAN PERUBAHAN SAL ..................................................................... 158 PENYUSUNAN LAPORAN ARUS KAS ................................................................................ 159 Aktivitas Operasi .......................................................................................................... 160 Aktivitas Investasi ........................................................................................................ 160 Aktivitas Pendanaan .................................................................................................... 161 Aktivitas Transitoris ..................................................................................................... 161 Ilustrasi Penyusunan LAK ............................................................................................. 162 PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ................................................... 163

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

xi

BAB VII ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ............................................ 177 A. B. C. D. E.

PENDAHULUAN ............................................................................................................... 178 PENGERTIAN .................................................................................................................... 178 TUJUAN DAN MANFAAT ................................................................................................. 179 METODE DAN TEKNIK ANALISIS ...................................................................................... 180 KETERBATASAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN ........................................................... 186

BAB VIII REVIU DAN PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ................ 188 A. 1. 2. B. 1. 2. 3. C. D. 1. 2. E. 1. 2. F. G. H. 1. 2. 3. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PENDAHULUAN ............................................................................................................... 190 Definisi Audit ............................................................................................................... 190 Jenis-Jenis Auditor Berdasarkan Organisasinya (Entitas):......................................... 191 DASAR-DASAR PEMERIKSAAN KEUANGAN .................................................................... 191 Pengertian, Tujuan dan Dasar Hukum Pemeriksaan Keuangan .................................. 191 Perbedaan Reviu dan Pemeriksaan Laporan Keuangan .............................................. 192 Ruang Lingkup Pemeriksaan Keuangan....................................................................... 193 STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN............................................................................. 193 METODOLOGI DAN TAHAPAN PEMERIKSAAN KEUANGAN ............................................ 193 Metodologi Pemeriksaan ............................................................................................. 194 Asersi Manajemen ....................................................................................................... 195 TEKNIK PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN INTERN .................................................... 197 Bukti dan Prosedur Pemeriksaan ................................................................................. 197 Pengendalian Intern Dalam Pemeriksaan Keuangan .................................................. 200 TEMUAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN .............................................................. 201 TANGGAPAN MANAJEMEN ATAS TEMUAN .................................................................... 203 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ............................................................................... 203 Jenis-jenis Laporan Hasil Pemeriksaan ........................................................................ 204 Langkah-langkah Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan .......... 207 Surat Representasi ....................................................................................................... 207 KOMUNIKASI DALAM PEMERIKSAAN ............................................................................. 210 Pengertian dan Tujuan Komunikasi Dalam Pemeriksaan ............................................ 211 Komunikasi Antara Pemeriksa dengan Auditi.............................................................. 212 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komunikasi dalam Pemeriksaan ......................... 213 Kiat-kiat Menghadapi Pemeriksa ................................................................................ 214 Pendekatan Dalam Menyelesaikan Temuan ............................................................... 215 Memenangkan Negosiasi Dengan Pemeriksa ............................................................. 217

LEMBAR KERJA PESERTA (LKP) ............................................................................................... 219 SOAL TOPIK II ............................................................................................................................ 220 1. Soal Latihan Persamaan Dasar akuntansi ................................................................... 220 2. Soal Latihan Siklus Akuntansi (Akuntansi SKPD) .......................................................... 221 SOAL TOPIK III ........................................................................................................................... 241 SOAL TOPIK IV ........................................................................................................................... 242 SOAL TOPIK V ............................................................................................................................ 262 SOAL TOPIK VII .......................................................................................................................... 282 SOAL TOPIK VIII......................................................................................................................... 285

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

xii

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................... 286 LAMPIRAN - LAMPIRAN .......................................................................................................... 288

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

xiii

BAB I PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN [

Tujuan Instruksional Khusus: Setelah mempelajari Topik ini, peserta: 1. Mampu menjelaskan reformasi keuangan negara 2. Mampu menjelaskan Standar Akuntansi Pemerintahan 3. Mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi pemerintahan 4. Mampu menjelaskan prinsip akuntansi dan pelaporan 5. Mampu menjelaskan Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan 6. Mampu menjelaskan keterkaitan antar laporan keuangan No. 1

Sub Topik Reformasi Keuangan Negara

2

Standar Akuntansi Pemerintahan

3

Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan

4

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan

6

6

Keterkaitan antar Laporan Keuangan

Kata Kunci Reformasi Keuangan, Undang-Undang Reformasi Keuangan PP 71 Tahun 2010, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Pengertian Akuntansi Pemerintahan, Karakterisitik Akuntansi Pemerintahan, Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Basis akuntansi, nilai historis, substance over form Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan

Referensi: 1. PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 s/d 10 3. PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan 4. Permendgri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 5. Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 dan Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 6. SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008 7. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 2 dan 3 8. Mulyana, Budi, Handbook Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Berdasar SAP Akrual (PP 71/2010), 2012 9. Prof Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012 Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

14

A. REFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN Era reformasi tahun 1998 telah membuka wacana perubahan manajemen keuangan pemerintah. Terkait pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan UU tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. 5. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 Nopember 2000 Nomor 903/2735/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001. 6. Permendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, serta Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya pemerintah pusat mengeluarkan 2 (dua) UU yang berhubungan dengan keuangan dan perbendaharaan negara yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan UU dan peraturan-peraturan tersebut, pengelolaan keuangan daerah di era reformasi memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Pengertian Daerah adalah provinsi dan kota atau kabupaten. 2. Pengertian pemda adalah kepala daerah beserta perangkat lainnya. Pemda yang dimaksud di sini adalah badan eksekutif, sedangkan badan legislatif adalah DPRD (UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Jadi terdapat pemisahan yang antara legislatif dan eksekutif. 3. Perhitungan APBD menjadi satu dengan pertanggungjawaban kepala daerah (PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Pertanggungjawaban Kepala Daerah) 4. Bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran terdiri atas: a. Laporan Perhitungan APBD. b. Nota Perhitungan APBD. c. Laporan Arus Kas. d. Neraca Daerah. Dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis (Renstra) (Pasal 38 PP Nomor 105 Tahun 2000) Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

15

5. Pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam akun Pendapatan (yang menunjukkan hak pemda), tetapi masuk dalam akun Penerimaan (yang belum tentu menjadi hak pemda) 6. Masyarakat termasuk dalam unsur-unsur penyusun APBD, selain pemda yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD. 7. Indikator kinerja pemda mencakup; a. Perbandingan antara anggaran dan realisasi; b. Perbandingan antara standar biaya dengan realisasi; c. Target dan persentase fisik; d. Standar pelayanan yang diharapkan. 8. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada akhir tahun anggaran yang bentuknya adalah Laporan Perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah apabila 2(dua) kali mengalami penolakan dari DPRD. 9. Digunakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut sebelumnya, peraturan yang mengakibatkan adanya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Perubahan mendasar tersebut adalah tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Salah satu pergeseran pengelolaan APBD berdasarkan PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, serta aturan-aturan penerusnya (pengganti) adalah timbulnya perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintah. Perkembangan selanjutnya, sejalan dengan diterbitkannya paket UU tentang Keuangan Negara, yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka sebagai konsekuensinya adalah penyesuaian dan amandemen atas peraturan perundangan sebelumnya. Dalam kaitan dengan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, maka diterbitkan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999,dan UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1999. Selain itu muncul peraturan perundangan yang diamanatkan oleh UU terdahulu, seperti PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP yang berpayung hukum dengan UU yang telah diamandemen tentu harus menyesuaikan dan atau mengalami perubahan atau revisi. PP Nomor 105 Tahun 2000, misalnya, diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Begitu juga dengan peraturan yang lebih teknis, seperti Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, diganti dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian dikeluarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai perubahan pertama. Selanjutnya dikeluarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur penggunaan basis akrual dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah, maka Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

16

saat ini dikeluarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai penganti PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas menuju basis akrual(cash toward accrual). Pada PP Nomor 71 Tahun 2010 diamanatkan bahwa penggunaan basis akrual dalam sisten akuntansi keuangan pemerintah, dilaksanakan paling lambat tahun 2015. Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP).

B. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat 3 (tiga) Lampiran yaitu: Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual; Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual; dan Lampiran III tentang Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berisi; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan; PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan; PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas; PSAP 03 Laporan Arus Kas; PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan; PSAP 05 Akuntansi Persediaan; PSAP06 Akuntansi Investasi PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan. 12. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian 13. PSAP 12 Laporan Operasional

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP. SAP merupakan acuan bagi KSAP, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat IPSAP, adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sehingga Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

17

pemerintah Daerah harus diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah tersebut. C. KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan (Halim, 2007). Menurut PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. 2. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut: a) Ciri Utama Struktur Pemerintahan dan Pelayanan yang diberikan; 1) Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan 2) Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah; 3) Pengaruh proses politik 4) Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. b) Ciri Keuangan Pemerintah yang penting bagi pengendalian; 1) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian; 2) Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan; 3) Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk pengendalian; 4) Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam operasional pemerintah. 3. Peranan Laporan Keuangan Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangundangan.Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upayaModul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

18

upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b. Manajemen Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat. c. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. d. Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational equity) Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. 4. Tujuan Pelaporan Keuangan Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan: a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

19

5. Pengguna dan Kebutuhan Informasi Terdapat kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: a. Masyarakat; b. Wakil Rakyat, Lembaga Pengawas, dan Lembaga Pemeriksa; c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; d. Pemerintah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Mengingat laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan disajikan setidaktidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, namun apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memeperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi lebih lanjut.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

20

6. Entitas Akuntansi dan Pelaporan a. Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. b. Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari; 1) Pemerintah Pusat; 2) Pemerintah Daerah; 3) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat; 4) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud diwajib menyajikan laporan keuangan. c. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dam penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

7. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: a. Relevan (Relevance) Laporan keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Informasi yang relevan harus: 1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu; 2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini; 3) Tepat waktu (Timeliness), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

21

4) Lengkap (Complete), artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. b. Andal (Reliable) Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik: 1) Jujur (Representational Faithfullness), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan; 2) Dapat diverifikasi (verifiability), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda; 3) Netralitas (Neutral), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain. c. Dapat Dibandingkan (Comparable) Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. d. Dapat Dipahami (Understandable) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. D. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Menurut PP 71 tahun 2010, Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

22

standar dalam menyusunstandar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukankegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporankeuangan yang disajikan. Delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu: 1. Basis akuntansi; Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasar basis kas, berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, jika anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. 2. Prinsip Nilai Historis; Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yangakan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. 3. Prinsip Realisasi; Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.Prinsip penandingan biaya-pendapatan (matching-cost with revenue principle) dalam Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

23

akuntansi pemerintah tidak mendapat dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

penekanansebagaimana

4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form) Infomasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). 5. Prinsip Periodisitas Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan. 6. Prinsip Konsistensi Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini dungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 7. Prinsip Pengungkapan Lengkap Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. 8. Prinsip Penyajian Wajar Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),Neraca,Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

24

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. E. JENIS DAN BENTUK LAPORAN KEUANGAN Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Masing-masing unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut: a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan yang Sah b. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. c. Transfer penerimaan atau pengeluaran oleh suatu entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil . d. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran perintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran. Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

25

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal pemerintah. Format LRA sebagai berikut:

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

26

Sumber : PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari Saldo anggaran lebih, dikurangi Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan dijumlahkan dengan Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Lain-lain. Format LPSAL sebagai berikut:

Sumber : PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

27

3. Laporan Operasional (LO) Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa. Masing- masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. d. Akun Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

28

Format LO sebagai berikut:

Sumber: PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

29

Format LPE sebagai berikut:

Sumber: PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

5. Neraca Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dan Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut: a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

30

Format neraca sebagai berikut:

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

31

Sumber:PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

6. Laporan Arus Kas (LAK) Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup oleh laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas daerah dari 4 aktivitas: a.

Aktivitas Operasi

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

32

b.

Aktivitas Investasi

c.

Aktivitas Pendanaan

d.

Aktivitas Transitoris

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

33

Format LAK sebagai berikut:

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

34

Sumber: PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: a.

Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

b.

Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

35

c.

Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksiransaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

d.

Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai berikut: 1) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi 2) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya 4) Kebijakan akuntansi yang penting: a) Entitas pelaporan b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan d) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan. e) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan 5) Penjelasan pos-pos laporan keuangan: a) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan b) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan 6) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

F. KETERKAITAN ANTAR LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan yang disusun Pemerintah Daerah memiliki keterkaitan antara laporan yang satu dengan laporan yang lainnya. Bentuk keterkaitan antar laporan keuangan dapat dilihat pada Gambar 1.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

36

Gambar 1 Keterkaitan antar Laporan Keuangan

Sumber : diolah penulis

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

37

Info .... Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007-2012 BPK: Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP Tahun 2012 Jakarta, Selasa (11 Juni 2013) – Memenuhi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Drs. Hadi Poernomo, Ak.menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2012 kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta pada hari ini (11/6). Dalam penyampaian LHP LKPP tersebut, hadir pula Wakil Ketua dan Anggota BPK serta pejabat pelaksana BPK. LKPP merupakan bentuk pertangungjawaban pelaksanaan APBN oleh Pemerintah Pusat. LKPP Tahun 2012 meliputi dari Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Sebelum LKPP Tahun 2012 dibahas DPR sebagai pertanggungjawaban APBN Tahun 2012, LKPP tersebut diperiksa BPK. Setelah BPK menerima LKPP tersebut dari Pemerintah, BPK memeriksa LKPP tersebut dan menyampaikan LHP atas LKPP tersebut kepada DPR, DPD, dan juga Pemerintah Pusat. LHP LKPP Tahun 2012 terdiri dari enam buku, yaitu: (1) Ringkasan Eksekutif Hasil Pemeriksan atas LKPP Tahun 2012; (2) LHP atas LKPP Tahun 2012; (3) LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) LKPP Tahun 2012; (4) LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan LKPP Tahun 2012; (5) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2007-

Tabel 1 Perkembangan Pemberian Opini BPK 2006-2012 OPINI WTP

%

WDP

%

TW

%

TMP

%

JUMLA H

2006

3

1

327

28

28

6

105

23

463

2007

4

1

283

59

59

13

123

26

469

2008

12

3

323

31

31

6

118

24

485

2009

15

3

330

65

48

10

111

22

504

2010

34

7

341

66

26

5

115

22

516

2011

67

13

349

67

8

2

96

18

520

2012

113

27

267

64

4

1

31

8

415

LKPD

Sumber: BPKRI

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

38

BAB II SIKLUS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Tujuan Intruksional Khusus: Setelah mempelajari Topik ini: 1. Peserta mampu menjelaskan persamaan dasar akuntansi, aturan debit dan kredit serta saldo normal akun, dan 2. Peserta mampu mempraktikkan proses penyusunan laporan keuangan meliputi analisis transaksi dan pencatatan/penjurnalan, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo sebelum penyesuaian, penyesuaian akhir tahun, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LPSAL, LO, LPE, dan Neraca. No.

Sub Topik

Kata Kunci

1

Persamaan Dasar Akuntansi dan Pencatatan Transaksi

Persamaan Dasar Akuntansi, Aset, Kewajiban, Ekuitas, sisi kiri, sisi kanan, sisi debit, sisi kredit, Saldo Normal, Balance, Akun, Buku Besar

2

Siklus Akuntansi

Bukti Transaksi, Jurnal, Posting, Buku Besar, Neraca Saldo sebelum Penyesuaian, Penyesuaian, Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Laporan Keuangan, Jurnal Penutup, Neraca Saldo setelah Penutupan

Referensi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 s/d 10 Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 2 dan 3 PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Permendagri No. 64/2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008 Mulyana, Budi, Handbook Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Berdasar SAP Akrual (PP 71/2010), 2012 Prof Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

39

A. PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI DAN PENCATATAN TRANSAKSI 1. Persamaan Dasar Akuntansi Konsep dasar yang digunakan dalam prinsip akuntansi adalah persamaan dasar akuntansi, yaitu : KEKAYAAN DAERAH

=

SUMBER - SUMBERNYA

ASET

=

KEWAJIBAN

Sisi kiri

=

Sisi kanan

Sisi debit

=

Sisi kredit

+

EKUITAS

Persamaan dasar ini akan mendasari seluruh proses dalam siklus akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi, pengklasifikasian, sampai pada penyusunan laporan keuangan seperti neraca. Secara garis besar, laporan neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Struktur neraca tersebut bisa dibuat dalam bentuk berimbang antara sisi kiri yaitu aset dengan sisi kanan yaitu kewajiban dan ekuitas. CONTOH NERACA PEMERINTAH KOTA ABC NERACA PER 31 DESEMBER 20XX Uraian Jumlah Uraian Jumlah Aset Kewajiban Kewajiban Jangka Aset Lancar 10.601.661.888 11.506.643.910 Pendek Investasi Jangka Kewajiban Jangka 3.648.306.899 4.138.819.678 Panjang Panjang Aset tetap 409.820.181.389 Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas 409.622.859.318 Aset Lain-lain 1.198.172.729 Total Kewajiban Total Aset 425.268.322.906 425.268.322.906 dan Ekuitas

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

40

Berdasarkan Neraca Pemerintah Kota ABC diatas dapat dilihat kekayaan pemerintah daerah, sedangkan kewajiban dan ekuitas menunjukkan sumber dana atas kepemilikan aset atau kekayaan tersebut. Kekayaan pemerintah daerah bisa berupa aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Dalam hal ini sumber dana untuk memperoleh aset tersebut diklasifikasikan menjadi dua sumber utama, yaitu dari kewajiban pemerintah daerah dan kekayaan bersih pemerintah daerah sendiri yang disebut ekuitas.

2. Aturan Debit dan Kredit Aturan debit dan kredit akan membantu kita dalam mencatat informasi ke dalam buku besar. Aturan ini dapat dipahami secara lebih mudah dengan melihat penggunaannya pada akun-akun bentuk T yang tercakup dalam persamaan akuntansi berikut ini: Aturan Debit Kredit Aktiva Akun-akun Aktiva Debit untuk penambahan

Kredit untuk pengurang

=

Kewajiban Akun-Akun Kewajiban Debit Kredit untuk untuk Pengurangan Penambahan

+

Ekuitas Akun-akun Ekuitas Debit Kredit untuk untuk Pengurangan Penambahan

Dalam akun-akun dari persamaan akuntansi di atas aturan debit dan kredit untuk Aset berlawanan arah dengan kewajiban dan ekuitas. Apabila suatu akun Aset bertambah, maka akun tersebut didebit dan jika berkurang, maka akun yang bersangkutan dikredit, sebaliknya, untuk akun kewajiban dan ekuitas dikredit untuk penambahan dan didebit untuk pengurangan. Saldo normal (normal balance) dari suatu akun adalah posisi yang bertambah menurut aturan debit dan kredit. Sebagai contoh adalah saldo normal dari akun kas adalah saldo debit, karena suatu Aset bertambah dengan mencatat pada posisi debit. Oleh karena itu, saldo normal adalah pada sisi yang positif, dimana saldo normal dari Aset adalah pada sisi debit, sebaliknya kewajiban dan ekuitas mempunyai saldo normal pada sisi kredit atau disebut akun-akun bersaldo kredit. Saldo-saldo normal dari akun-akun neraca digambarkan sebagai berikut:

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

41

Saldo Normal Akun-Akun Neraca Aktiva Akun-akun Aktiva

=

Kewajiban Akun-Akun Kewajiban

Saldo Normal Debit

+

Saldo Normal Kredit

Ekuitas Akun-akun Ekuitas Saldo Normal Kredit

Ekuitas biasanya terdiri atas beberapa akun. Setiap akun ekuitas akan mempunyai saldo normal pada sisi kredit, apabila akun tersebut merupakan unsur penambahan dalam ekuitas contohnya yaitu pendapatan. Apabila suatu akun merupakan unsur pengurangan dalam ekuitas, maka akun ini akan mempunyai saldo normal pada sisi debit misalnya akun beban.

3. Pencatatan Dengan Akun Akun dan Kegunaannya Media atau formulir utama yang dipakai untuk tujuan pengikhtisaran transaksi adalah akun (account). Media ini berguna untuk mencatat secara lengkap perubahan-perubahan yang terjadi dalam aset, kewajiban atau ekuitas tertentu selama sesuatu periode. Kelompok akun-akun yang digunakan dalam suatu organisasi disebut buku besar (ledger). Daftar dari akun-akun yang ada dalam entitas disebut daftar akun (chart of account). Akun-akun ini biasanya disajikan dalam daftar tersebut lengkap dengan nama dan nomor kode akunnya. Dengan menggunakan akun, maka informasi dapat diperoleh pada saat dibutuhkan dan laporan keuangan dapat disusun tepat waktu. Bentuk Akun Bentuk akun yang paling sederhana dan paling banyak digunakan adalah bentuk huruf “T” (T-account). Bentuk akun ini terdiri atas tiga bagian yaitu: (1) Nama akun dari masing-masing unsur aset, kewajiban dan ekuitas, diletakkan diatas garis horizontal pada huruf T, (2) Sisi kiri, (3) Sisi kanan dari huruf T. Sebagai contoh, akun kas dari suatu entitas dengan bentuk T: Bentuk Akun Model T Kas Sisi Kiri

Sisi kanan

(Debit)

(Kredit)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

42

Sisi kiri dari akun disebut sisi debit dan sisi kanan disebut sisi kredit. Bentuk akun yang lainnya yang lebih informatif dan lengkap adalah bentuk empat kolom yang digunakan dalam praktik. Bentuk empat kolom ini merupakan pengembangan dari akun bentuk T. Dua kolom tambahan diperlukan untuk menunjukkan saldo jumlah debit dan saldo jumlah kredit dari setiap akun. Contoh dari akun bentuk empat kolom dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 1 Contoh Bentuk Akun 4 (Empat) Kolom Nama Akun : Kas di Kasda Tanggal

Ket

Nomor Akun: 1.1.1.01.01 Ref

Debit

Kredit

Debit

Saldo

Kredit

2014 Agust 7

......................

j.1

8.000.000

8.000.000

8

......................

j.1

6.000.000

14.000.000

10 ......................

j.1

2.500.000

11.500.000

13 ......................

j.1

3.000.000

8.500.000

Akun Kas pada Tabel 2 mempunyai saldo debit sebesar Rp8.000.000 setelah transaksi pertama diposting dari jurnal ke buku besar (akun) kas di kasda, dan mempunyai saldo debit sebesar Rp8.500.000 setelah posting transaksi keempat. Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah pada Lampiran II mendesain bentuk akun 4 kolom sebagai berikut: PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …… BUKU BESAR SKPD KODE REKENING NAMA REKENING PAGU APBD PAGU PERUBAHAN APBD Tanggal

Uraian

: ……………………………… : ……………………………… : ……………………………… : ……………………………… : ……………………………… Ref

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Debit

Kredit

Saldo

43

Bagan Akun Buku besar (Ledger) merupakan kumpulan dari akun-akun suatu organisasi yang saling berhubungan, berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, akun dikelompok kedalam tiga kelompok sebagai berikut : a. Akun Neraca

: Aset, Kewajiban, dan ekuitas

b. Akun Realisasi Anggaran

: Pendapatan LRA, Belanja, Pembiayaan

c. Akun Laporan Operasional

: Pendapatan LO dan beban

Daftar dari akun-akun yang dipergunakan oleh pemerintahan daerah dengan mencantumkan seluruh nama akun dan nomor kodenya disebut dengan bagan akun (chart of account). Kodefikasi Akun sebagai berikut: Kode 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ...

Uraian

Neraca Aset Kewajiban Ekuitas Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan LRA Belanja Transfer Pembiayaan Laporan Operasional Pendapatan LO Beban

Bagan Akun Standar (BAS) untuk pemerintah pemerintah daerah sesuai Lampiran III Pemendagri 64 tahun 2013 terdiri dari 5 level yang terdiri dari kode akun, kelompok, jenis, obyek, hingga rincian obyeknya. Panduan penyusunan BAS untuk pemerintah daerah Pemendagri 64/2013 sebagaimana diuraikan berikut ini: 1.

sebagaimana diatur dalam

Akun Neraca

Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Klasifikasi akun aset dapat dilihat pada tabel berikut: Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

44

Kodefikasi Aset Kode Akun 1.0.0.00.00 1.1.0.00.00 1.1.1.00.00 1.1.2.00.00 1.1.3.00.00 1.1.4.00.00 1.1.5.00.00 1.1.6.00.00 1.1.7.00.00 1.1.8.00.00 1.2.0.00.00 1.2.1.00.00 1.2.2.00.00 1.3.0.00.00 1.3.1.00.00 1.3.2.00.00 1.3.3.00.00 1.3.4.00.00 1.3.5.00.00 1.3.6.00.00 1.3.7.00.00 1.4.0.00.00 1.4.1.00.00 1.5.0.00.00 1.5.1.00.00 1.5.2.00.00 1.5.3.00.00 1.5.4.00.00

Nama Akun Aset Aset Lancar Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Pendapatan Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka Persediaan Aset Untuk Dikonsolidasikan Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi Jangka Panjang Permanen Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Dana Cadangan Dana Cadangan Aset Lainnya Tagihan Jangka Panjang Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud. Aset Lain-lain

Kewajiban Kewajiban adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Klasifikasi dari akun Kewajiban sebagaimana tercantum pada tabel berikut: Kodefikasi Kewajiban Kode Akun 2.0.0.00.00 2.1.0.00.00 2.1.1.00.00 2.1.2.00.00 2.1.3.00.00 2.1.4.00.00

Nama Akun Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

45

2.1.5.00.00 2.1.6.00.00

Utang Beban Utang Jangka Pendek Lainnya

2.2.0.00.00 2.2.1.00.00 2.2.2.00.00

Kewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang Lainnya

Ekuitas Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Klasifikasi Akun Ekuitas sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut: Kodefikasi Ekuitas Kode Akun 3.0.0.00.00 3.1.0.00.00 3.1.1.00.00 3.1.2.00.00 3.1.3.00.00 2.

Nama Akun Ekuitas Ekuitas Ekuitas Ekuitas SAL Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Akun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Akun Pendapatan-LRA Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Klasifikasi Akun Pendapatan-LRA sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut: Kodefikasi Akun Pendapatan-LRA Kode Akun 4.0.0.00.00 4.1.0.00.00 4.1.1.00.00 4.1.2.00.00 4.1.3.00.00 4.1.4.00.00 4.2.1.00.00 4.2.1.00.00 4.2.3.00.00 4.2.4.00.00 4.3.0.00.00 4.3.1.00.00 4.3.2.00.00 4.3.3.00.00

Nama Akun PENDAPATAN – LRA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA Pendapatan Pajak Daerah – LRA Pendapatan Retribusi Daerah – LRA Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA Lain-lain PAD Yang Sah – LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA Bantuan Keuangan – LRA LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA Pendapatan Hibah – LRA Dana Darurat – LRA Pendapatan Lainnya – LRA

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

46

Akun Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Klasifikasi Akun Belanja sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut: Kodefikasi Akun Belanja Kode Akun 5.0.0.00.00 5.1.0.00.00 5.1.1.00.00 5.1.2.00.00 5.1.3.00.00 5.1.4.00.00 5.1.5.00.00 5.1.6.00.00 5.2.0.00.00 5.2.1.00.00 5.2.2.00.00 5.2.3.00.00 5.2.4.00.00 5.2.5.00.00

Nama Akun BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Akun Transfer Klasifikasi Akun Transfer sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: Kodefikasi Akun Transfer Kode Akun 6.0.0.00.00 6.1.0.00.00 6.1.1.00.00 6.1.2.00.00 6.2.0.00.00 6.2.1.00.00 6.2.2.00.00 6.2.3.00.00 6.2.4.00.00

Nama Akun TRANSFER TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TRANSFER BANTUAN KEUANGAN Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Transfer Dana Otonomi Khusus

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

47

Akun Pembiayaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Klasifikasi Akun Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut: Kodefikasi Akun Pembiayaan Kode Akun 7.0.0.00.00 7.1.0.00.00 7.1.1.00.00 7.1.2.00.00 7.1.3.00.00 7.1.4.00.00 7.1.5.00.00 7.1.6.00.00 7.1.7.00.00 7.1.8.00.00 7.2.0.00.00 7.2.1.00.00 7.2.2.00.00 7.2.3.00.00 7.2.4.00.00 7.2.5.00.00 7.2.6.00.00 7.2.7.00.00

Nama Akun PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri Penerimaan Kembali Piutang Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya Pinjaman Luar Negeri Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemberian Pinjaman Daerah Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya

3. AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO) LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Akun Pendapatan LO Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Klasifikasi Akun Pendapatan LO sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut: Kodefikasi Akun Pendapatan LO Kode Akun 8.0.0.00.00 8.1.0.00.00 8.1.1.00.00 8.1.2.00.00 8.1.3.00.00 8.1.4.00.00

Nama Akun PENDAPATAN – LO PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO Pendapatan Pajak Daerah – LO Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

48

Kode Akun 8.2.0.00.00 8.2.1.00.00 8.2.2.00.00 8.2.3.00.00 8.2.4.00.00 8.3.0.00.00 8.3.1.00.00 8.3.2.00.00 8.3.3.00.00 8.4.0.00.00 8.4.1.00.00 8.4.2.00.00 8.4.3.00.00 8.5.0.00.00 8.5.1.00.00

Nama Akun PENDAPATAN TRANSFER – LO Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO Bantuan Keuangan – LO LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO Pendapatan Hibah – LO Dana Darurat – LO Pendapatan Lainnya – LO SURPLUS NON OPERASIONAL – LO Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO PENDAPATAN LUAR BIASA – LO Pendapatan Luar Biasa – LO

Akun Beban Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Klasifikasi Akun Beban sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut: Kodefikasi Akun Beban Kode Akun 9.0.0.00.00 9.1.0.00.00 9.1.1.00.00 9.1.2.00.00 9.1.3.00.00 9.1.4.00.00 9.1.5.00.00 9.1.6.00.00 9.1.7.00.00 9.1.8.00.00 9.1.9.00.00

Nama Akun BEBAN BEBAN OPERASI – LO Beban Pegawai – LO Beban Barang dan Jasa Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Beban Lain-lain.

Akun Beban Transfer-LO Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Klasifikasi Beban Transfer-LO sebagai berikut: Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

49

Kodefikasi Beban Transfer - LO Kode Akun 9.2.0.00.00 9.2.1.00.00 9.2.2.00.00 9.2.3.00.00 9.2.4.00.00 9.2.5.00.00 9.2.6.00.00

Nama Akun BEBAN TRANSFER Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Beban Transfer Dana Otonomi Khusus

Akun Beban Non Operasional Beban Non Operasional merupakan beban yang sifatnya tidak rutin. Klasifikasi Beban Non Operasional sebagai berikut Kodefikasi Beban Non Operasional Kodefikasi 9.3.0.00.00 9.3.1.00.00 9.3.2.00.00 9.3.3.00.00

Uraian Akun DEFISIT NON OPERASIONAL Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Akun Beban Luar Biasa Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi dari kejadian luar biasa. Klasifikasi Beban Luar Biasa sebagai berikut Kodefikasi Beban Luar Biasa Kodefikasi 9.4.0.00.00 9.4.1.00.00

Beban Luar Biasa Beban Luar Biasa

Uraian Akun

B. SIKLUS AKUNTANSI Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh PPK SKPD dalam satu rangkaian proses yang disebut siklus akuntansi pemerintah daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 Permendagri 64 tahun 2013, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dibedakan menjadi 2 yaitu: 1. Sistem akuntansi PPKD 2. Sistem akuntansi SKPD Siklus akuntansi merupakan tahapan/langkah-langkah yang harus dilalui dalam penyusunan laporan keuangan. Langkah-langkah tersebut meliputi 8 Langkah, yaitu: Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

50

1. Pencatatan Jurnal Anggaran dan Saldo Awal di Buku Jurnal 2. Analisis Transaksi dan Pencatatan Transaksi di Buku Jurnal  Guna memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual, maka digunakan daftar akun sesuai yang diatur di Permendagri 64 tahun 2014 yaitu di pasal 7 dan lampiran III mengenai Bagan Akun Standar (BAS), yaitu dituliskan kode dan nama akun detil sampai level 5 yaitu rincian objek.  Penjurnalan dibedakan menjadi 2: a. Jurnal Finansial: Secara default seluruh transaksi dicatat/ dibuat jurnal finansialnya dalam buku jurnal dengan melibatkan akun dengan kode awal 1Aset ,2-Kewajiban,3-Ekuitas serta 8-Pendapatan LO dan 9-Beban. b. Jurnal Anggaran: Jika transaksi melibatkan akun dengan kode awal 4-pendapatan LRA, 5-Belanja, 6-Transfer dan 7-Pembiayaan dan dilakukan secara tunai/melibatkan kas, maka selain mencatat jurnal finansial juga mencatat jurnal anggaran. 3. Pencatatan Jurnal Penyesuaian di Buku Jurnal Pencatatan penyesuaian dilakukan dengan membuat jurnal finansial saja yaitu melibatkan akun dengan kode awal 1-Aset ,2-Kewajiban,3-Ekuitas serta 8-Pendapatan LO dan 9-Beban. 4. Posting ke Buku Besar 5. Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian 6. Penyusunan Laporan Keuangan: a. Laporan Operasional b. Laporan Perubahan Ekuitas c. Neraca d. Laporan Realisasi Anggaran 7. Pencatatan Jurnal Penutup di Buku Jurnal 8. Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penutupan Adapun urutan langkah-langkah penyusunan laporan keuangan dapat dilihat pada gambar berikut:

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

51

Gambar 2 Alur Penyusunan Laporan Keuangan

Penjelasan 1. Mencatatat Jurnal Anggaran di Buku Jurnal Pencatatan yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pencatatan jurnal anggaran di Buku Jurnal berdasarkan dokumen DPA SKPD/PPKD. a. Jurnal anggaran PPKD Tanggal 01/01/2014

Kode dan Nama Akun

Ref

Debit

3.1.2.01.01 Estimasi Pendapatan

XXX

3.1.2.02.01 Estimasi Penerimaan Pembiayaan

XXX

3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja 3.1.2.04.01 Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL

Kredit

XXX XXX XXX

b. Jurnal Anggaran SKPD Tanggal 01/01/2014

Kode dan Nama Akun 3.1.2.01.01 Estimasi Pendapatan

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Ref A

Debit

Kredit

XXX

52

Tanggal

Kode dan Nama Akun 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja

Ref

Debit

A

Kredit

XXX

A

XXX

2. Analisis Transaksi dan Pencatatan Transaksi di Buku Jurnal. a. Menganalisis transaksi adalah proses untuk menentukan suatu transaksi sebagai transaksi keuangan dan transaksi non keuangan, dan menentukan suatu transaksi berpengaruh terhadap akun apa berdasarkan bukti pembukuan. b. Pada saat ini telah ada peraturan teknis yaitu Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dengan sistem pencatatan Double Entry. c. Guna memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual, maka digunakan daftar akun sesuai yang diatur di Permendagri 64 tahun 2014 yaitu di pasal 7 dan lampiran III mengenai Bagan Akun Standar (BAS), yaitu dituliskan kode dan nama akun detil sampai level 5 yaitu rincian objek. d. Penjurnalan dibedakan menjadi 2: 1). Jurnal Finansial: Secara default seluruh transaksi dicatat/ dibuat jurnal finansialnya dalam buku jurnal dengan melibatkan akun dengan kode awal 1Aset ,2-Kewajiban,3-Ekuitas serta 8-Pendapatan LO dan 9-Beban. Contoh jurnal finansial SKPD: a) Contoh jurnal untuk mencatat penerimaan pendapatan. Tanggal

Kode dan Nama Akun

Ref

Debit

07/07/2014

1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 8.1.2.01.01 Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO

F

XXX

F

Kredit

XXX

b) Contoh jurnal untuk mencatat beban. Tanggal 10/10/2014

Kode dan Nama Akun 9.1.2.25.03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur /Narasumber 9.1.2.01.01 Beban Persediaan alat tulis kantor 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Ref

Debit

F

XXX

F

XXX

F

Kredit

XXX

53

c) Contoh jurnal untuk mencatat pembelian aset secara LS. Tanggal 04/04/2014

Kode dan Nama Akun 1.3.2.04.01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.1.3.01.01 RK PPKD

Ref

Debit

F

XXX

F

Kredit

XXX

2). Jurnal Anggaran: Jika transaksi melibatkan akun dengan kode awal 4-pendapatan LRA, 5-Belanja, 6-Transfer dan 7-Pembiayaan dan dilakukan secara tunai/melibatkan kas, maka selain mencatat jurnal finansial juga mencatat jurnal anggaran. Contoh jurnal anggaran SKPD: a) Contoh jurnal untuk mencatat penerimaan pendapatan. Tanggal 07/07/2014

Kode dan Nama Akun 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 4.1.2.01.01 Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA

Ref

Debit

A

XXX

A

Kredit

XXXX

b) Contoh jurnal untuk mencatat beban. Tanggal 10/10/2014 10/10/2014 10/10/2014

Kode dan Nama Akun 5.1.2.24.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 5.1.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL

Ref

Debit

A

XXX

A

XXX

A

Kredit

XXX

c) Contoh jurnal untuk mencatat pembelian aset secara LS. Tanggal 04/04/2014 04/04/2014

Kode dan Nama Akun 5.2.2.04.01 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL

Ref

Debit

A

XXX

A

Kredit

XXX

3. Pencatatan Jurnal Penyesuaian di Buku Jurnal Tahap selanjutnya dari siklus akuntansi di atas adalah membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian perlu dibuat untuk meng-update saldo Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

54

akun agar memenuhi konsep matching cost againts revenue (penandingan yang match antara pendapatan dan beban dalam satu periode akuntansi) dan karena menganut basis akrual. Hal ini untuk memastikan bahwa pendapatan diakui pada periode diperolehnya pendapatan itu dan beban diakui pada periode terjadinya. Penyesuaian memungkinkan untuk melaporkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas di neraca pada tanggal neraca dan untuk melaporkan jumlah surplus atau defisit yang wajar di laporan operasional. Neraca saldo di atas mungkin belum memuat data laporan keuangan yang up-to-date, karena alasanalasan berikut. a. Kejadian-kejadian tertentu, seperti pemakaian bahan pakai habis, tidak dijurnal setiap hari karena alasan kepraktisan. b. Beban yang terjadi karena berlalunya waktu, seperti berkurangnya manfaat gedung, persekot sewa dan asuransi, tidak dijurnal selama periode akuntansi. c. Beberapa akun, seperti beban listrik, mungkin belum dicatat karena tagihan dari PLN belum diterima. Dengan demikian, jurnal penyesuaian disusun untuk tujuan-tujuan berikut. a. Melaporkan semua pendapatan (revenues) yang diperoleh (earned) selama periode akuntansi. b. Melaporkan semua belanja atau beban yang terjadi selama periode akuntansi. c. Melaporkan dengan akurat nilai aset pada tanggal neraca. d. Melaporkan secara akurat kewajiban pada tanggal neraca. Jurnal penyesuaian hanya dilakukan dengan membuat jurnal finansial saja sebagai implementasi basis akrual. Contoh jurnal penyesuaian: Tanggal 31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

Uraian

Ref

1.1.7.01.01 Persediaan Alat Tulis Kantor

F

9.1.2.01.01 Beban Persediaan alat tulis kantor

F

9.1.7.01.04 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 1.3.7.01.04 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 9.1.2.03.03 Beban Jasa listrik 2.1.5.02.01 Utang Belanja Jasa

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

F

Debit XXX

XXX

XXX

F

F F

Kredit

XXX

XXX XXX

55

4. Posting ke Buku Besar Buku besar (ledger) atau yang merupakan kumpulan akun-akun digunakan untuk mencatat secara terpisah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan. Proses posting akun-akun dari jurnal ke buku besar disebut dengan posting. Posting ke buku besar sekaligus merupakan penggolongan dan peringkasan transaksi sebab tiap-tiap data transaksi dibawa ke masing-masing akun yang sesuai. Posting dapat dilakukan secara kronologis sebagaimana halnya penjurnalan, tetapi dapat juga secara periodik (mingguan atau bulanan). Posting merupakan proses pemindahan informasi, minimal berupa tanggal transaksi dan jumlah rupiah dalam buku jurnal ke buku besar yang berkaitan untuk masing-masing ayat jurnal. Jumlah rupiah dalam akun yang dijurnal atau dicatat di buku jurnal di posisi Debit, maka ketika dipindahkan ke buku besar jumlah rupiah tersebut diletakkan di kolom Debit juga sebesar angka yang sama. Adakalanya satu nama akun di jurnal berkali-kali, baik di posisi debit ataupun kredit. Meskipun dijurnal lebih dari satu kali, buku besar yang akan menampung akun tersebut tetap hanya satu buku besar. Dengan demikian, dalam buku besar Akun X misalnya, akan terlihat banyak transaksi untuk Akun X jika di dalam jurnal akun X dijurnal/dicatat berkali-kali. Ilustrasi proses posting sebagai berikut:

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

56

5. Penyusunan Necara Saldo setelah Penyesuaian Neraca saldo adalah daftar/kumpulan akun beserta saldonya. Penyusunan Neraca saldo ini dilakukan dengan menuliskan kode dan nama akun beserta saldonya dalam dalam Neraca saldo dengan saldo debit atau kredit yang sesuai dengan saldo buku besar. Selanjutnya total kolom debit dan kolom kredit dihitung dan dituliskan di baris paling bawah untuk menunjukkan kesamaan saldo kolom debit/kredit. Contoh Neraca Saldo setelah Penyesuaian: Pemerintah Kabupaten Adil Makmur NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN per Tanggal 31 Desember 2014 SKPD Dinas Kesehatan Kode Akun

Nama Akun

Saldo Debit

Kredit

1.1.3.02.01

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Rp1.500.000

Rp-

1.1.7.01.01

Persediaan Alat Tulis Kantor

Rp1.000.000

Rp-

1.3.1.11.04

Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa

Rp250.000.000

Rp-

1.3.2.04.01

Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Rp259.000.000

Rp-

1.3.3.01.01

Bangunan Gedung Kantor

Rp240.000.000

Rp-

1.3.7.01.04

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor

Rp-

Rp37.000.000

1.3.7.02.01

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Rp-

Rp4.800.000

2.1.1.03.01

Utang PPh 21

Rp-

Rp5.235.000

2.1.1.04.01

Utang PPN Pusat

Rp-

Rp8.100.000

2.1.5.02.01

Utang Belanja Jasa

Rp-

Rp15.325.000

3.1.1.01.01

Ekuitas

Rp-

Rp639.500.000

3.1.2.05.01

Estimasi Perubahan SAL

Rp-

Rp1.781.750.000

3.1.3.01.01

RK PPKD

Rp-

Rp1.768.415.000

4.1.2.01.01

Pelayanan kesehatan di Puskesmas – LRA

Rp-

Rp25.500.000

5.1.1.01.01

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

Rp941.980.654

Rp-

5.1.1.01.02

Tunjangan Keluarga

Rp194.601.755

Rp-

5.1.1.01.03

Tunjangan Jabatan

Rp135.713.962

Rp-

5.1.1.01.04

Tunjangan Fungsional

Rp117.971.012

Rp-

5.1.1.01.06

Tunjangan Beras

Rp80.205.622

Rp-

5.1.1.01.07

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Rp17.026.995

Rp-

5.1.2.01.01

Belanja alat tulis kantor

5.1.2.24.01

Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan

5.2.2.04.01

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Rp145.000.000

Rp-

Rp64.750.000

Rp-

Rp110.000.000

Rp-

57

Kode Akun

Nama Akun

Saldo Debit

Kredit

8.1.2.01.01

Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO

Rp-

Rp27.000.000

9.1.1.01.01

Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO

Rp941.980.654

Rp-

9.1.1.01.02

Tunjangan Keluarga - LO

Rp194.601.755

Rp-

9.1.1.01.03

Tunjangan Jabatan - LO

Rp135.713.962

Rp-

9.1.1.01.04

Tunjangan Fungsional - LO

Rp117.971.012

Rp-

9.1.1.01.06

Tunjangan Beras - LO

Rp80.205.622

Rp-

9.1.1.01.07

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO

Rp17.026.995

Rp-

9.1.2.01.01

Beban Persediaan alat tulis kantor

Rp144.500.000

Rp-

9.1.2.03.03

Beban Jasa listrik

Rp15.325.000

Rp-

9.1.2.25.03

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Rp64.750.000

Rp-

9.1.7.01.04

Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor

Rp37.000.000

Rp-

9.1.7.02.01

Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Rp4.800.000

Rp-

Rp4.312.625.000,00

Rp4.312.625.000,00

Jumlah

6. Menyusun Laporan Keuangan Setelah neraca saldo setelah penyesuaian selesai dibuat, selanjutnya disusun laporan keuangan. Laporan keuangan pokok terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); Laporan Operasional (LO); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Neraca; Laporan Arus Kas (LAK); Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Contoh proses penyusunan laporan keuangan:  Saldo Akun di neraca saldo setelah penyesuaian yang mempunyai kode akun 3 digit depan yang sama dengan kode akun 3 digit di laporan keuangan, dipindahkan ke laporan keuangan (dalam contoh: neraca).  Apabila terdapat lebih dari satu akun yang mempunyai kode akun dengan 3 digit depan sama, maka jumlah saldonya dipindahkan ke laporan keuangan.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

58

7. Membuat Jurnal Penutup a. Jurnal penutup dilakukan setelah Laporan Keuangan disusun. Jurnal penutup dibuat untuk menihilkan semua akun nominal atau akun sementara yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Pada dasarnya jurnal ini dibuat agar akun-akun sementara tersebut tidak muncul sebagai saldo awal pada tahun berikutnya di buku besar. Hal ini karena akun akun tersebut memang dimaksudkan hanya untuk mengakumulasi transaksi selama satu periode saja. b. Jurnal penutup meliputi: 1). Jurnal penutup LRA Yaitu untuk menutup saldo akun-akun Laporan Realisasi Anggaran. 2). Jurnal penutup LO Yaitu untuk menutup saldo akun-akun Laporan Operasional. Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

59

Contoh Jurnal Penutup di SKPD Jurnal Penutup LRA Tanggal 31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

Nama Akun 3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 3.1.2.01.01 Estimasi Pendapatan

Ref

Debit 1.835.000.000 1.811.000.000

Kredit

24.000.000

4.1.2.01.01 Pelayanan kesehatan di Puskesmas – LRA 3.1.2.06.01 Surplus/Defisit - LRA 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 5.1.2.24.01 Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Instruktur 5.2.2.04.01 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan

Rp25.500.000 1.781.750.000

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 3.1.2.06.01 Surplus/Defisit - LRA

1.781.750.000

Rp941.980.654 Rp194.601.755 Rp135.713.962 Rp117.971.012 Rp80.205.622 Rp17.026.995 Rp145.000.000 Rp64.750.000 Rp110.000.000

1.781.750.000

Jurnal Penutup LO Tanggal

31/12/2014

31/12/2014

Nama Akun

Debit

8.1.2.01.01 Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO 3.1.1.02.01 Surplus/Defisit - LO 9.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO 9.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga - LO 9.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan - LO 9.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - LO 9.1.1.01.06 Tunjangan Beras - LO 9.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus – LO 9.1.2.01.01 Beban Persediaan alat tulis kantor 9.1.2.03.03 Beban Jasa listrik 9.1.2.25.03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber 9.1.7.01.04 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 9.1.7.02.01 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Rp27.000.000 Rp1.726.875.000

3.1.1.01.01 Ekuitas 3.1.1.02.01 Surplus/Defisit - LO

Rp1.726.875.000

Kredit Rp941.980.654 Rp194.601.755 Rp135.713.962 Rp117.971.012 Rp80.205.622 Rp17.026.995 Rp144.500.000 Rp15.325.000 Rp64.750.000 Rp37.000.000 Rp4.800.000

Rp1.726.875.000

8. Menyusun Neraca Saldo Setelah Jurnal Penutupan Jurnal penutup kemudian diposting ke buku besar. Setelah diposting, saldo di buku besar tersebut akan bernilai nol atau nihil. Dengan demikian, pada awal tahun berikutnya tidak akan muncul saldo buku besar bersangkutan. Sehingga dengan demikian, saldo yang ada hanya saldo akun-akun riil yaitu akun-akun neraca atau persis seperti yang ditunjukkan di laporan keuangan Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

60

berupa neraca. Format Neraca Saldo setelah Penutupan sama persis dengan format Neraca Saldo setelah Penyesuaian, hanya judulnya diganti Neraca Saldo setelah Penutupan dan angka di neraca saldo setelah penutupan merupakan saldo terakhir setelah posting jurnal penutup. Contoh Neraca Saldo setelah Penutupan

Pemerintah Kabupaten Adil Makmur NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN Per Tanggal 31 Desember 2014 SKPD : Dinas Kesehatan

Kode dan Nama Akun

Saldo

Ref

Debit

Kredit

1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan

Rp

Rp-

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp

Rp1.500.000,00

1.1.3.02.01 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Rp 1.500.000,00

Rp-

1.1.7.01.01 Persediaan Alat Tulis Kantor

Rp500.000,00

Rp-

1.3.2.04.01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.3.7.01.04 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 1.3.7.02.01 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Rp110.000.000,00

Rp-

Rp-

Rp37.000.000,00

Rp-

Rp4.800.000,00

2.1.1.03.01 Utang PPh 21

Rp-

Rp3.885.000,00

2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat

Rp-

Rp7.950.000,00

2.1.5.02.01 Utang Belanja Jasa

Rp-

Rp15.325.000,00

3.1.1.02.01 Surplus/Defisit - LO

Rp1.726.875.000,00

Rp-

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL

Rp-

Rp1.781.750.000,00

3.1.2.06.01 Surplus/Defisit - LRA

Rp1.781.750.000,00

Rp-

3.1.3.01.01 RK PPKD

Rp-

Rp1.768.415.000,00

Total

Rp3.620.625.000,00

Rp3.620.625.000,00

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

61

BAB III AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Tujuan Instruksional Khusus : Setelah mempelajari Topik ini peserta diharapkan mampu menjelaskan serta mampu menganalisis dan mencatat transaksi: 1. Akuntansi Pendapatan dan Piutang 2. Akuntansi Belanja Barang dan Jasa, Beban dan Persediaan 3. Akuntansi Belanja Modal dan Aset Tetap 4. Akuntansi Pembiayaan, Investasi dan Kewajiban 5. Akuntansi Dana Cadangan dan Transaksi Non Anggaran 6. Akuntansi Koreksi Kesalahan, Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Penutup. No. 1

Sub Topik Akuntansi Pendapatan dan Piutang

2

Akuntansi Belanja Barang dan Jasa, Beban dan Persediaan

3

Akuntansi Belanja Modal dan Aset Tetap

4

Akuntansi Pembiayaan, Investasi dan Kewajiban

5

Akuntansi Dana Cadangan dan Transaksi Non Anggaran

6

Akuntansi Koreksi Kesalahan, Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Penutup

Kata Kunci Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan dan Piutang Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Belanja Barang dan Jasa, Beban dan Persediaan Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Belanja Modal, dan Aset Tetap Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pembiayaan, Investasi dan Kewajiban Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan dan Transaksi Non Anggaran Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan, Koreksi Kesalahan, Jurnal Penyesuaian, dan Jurnal Penutup

Referensi: 1. PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 s/d 10 3. PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan 4. Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 6. SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008 7. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 2 dan 3 8. Mulyana, Budi, Handbook Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Berdasar SAP Akrual (PP 71/2010), 2012 Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

62

9. Prof Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

63

A. AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PIUTANG 1. Akuntansi Pendapatan a. Definisi Definisi Pendapatan menurut SAP adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. b. Klasifikasi Pendapatan Klasifikasi pendapatan menurut PP no 71 tahun 2010 dan Permendagri 64 tahun 2013 yaitu: - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Pendapatan Transfer - Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah c. Prinsip Akuntansi Pendapatan Daerah-LRA - Pendapatan (secara umum) diakui pada saat telah disetor ke rekening Kas Umum Daerah. - Koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi. - Pengembalian yang sifatnya normal (sistemik) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan - Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). d. Prinsip Akuntansi Pendapatan Daerah-LO Berdasarkan SAP (PP No 71 tahun 2010) prinsip-prinsip akuntansi pendapatan-LO adalah: 1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 2. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan yaitu a) Pendapatan Pajak-LO b) Pendapatan Bukan Pajak –LO c) Pendapatan Hibah-LO d) Pendapatan Lainnya 3. Pendapatan-LO diakui saat: a) Timbulnya hak atas pendapatan Pendapatan-LO yang diakui saat timbulnya hak adalah:  Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

64

Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan b) Pendapatan direalisasi (adanya aliran masuk sumber daya ekonomi) Untuk mengakui Pendapatan-LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan 4. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto 

e. Pencatatan Pendapatan Daerah-LRA di Buku Anggaran Jurnal atas Pendapatan-LRA dibuat dalam kaitannya pemerintah Daerah sebagai entitas Akuntansi Anggaran. Pendapatan yang dicatat disini adalah hanya pendapatan yang diterima secara tunai yang kode awalnya 4, 5, 6 dan 7. Perlu dicatat bahwa ketika ada transaksi terkait pendapatan, maka kemungkinannya adalah tunai atau kredit. Semua pendapatan selalu dicatat di buku jurnal finansial untuk menghasilkan Laporan Operasional (LO), sedangkan hanya yang menyangkut pendapatan tunai yang berkode 4, 5, 6 dan 7 yang juga dicatat sebagai jurnal realisasi anggaran di buku jurnal. Kode 4 5 6 7

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan LRA Belanja Transfer Pembiayaan

Contoh pencatatan realisasi pendapatan di buku Jurnal: Tanggal 2/2/2012

f.

Kode Akun 3... 4...

Nama Akun Estimasi Perubahan SAL Pendapatan LRA...

Debit

Kredit

xxx xxx

Pencatatan Pendapatan Daerah-LO Pengakuan Pendapatan-LO dalam kaitannya pemda sebagai entias akuntansi keuangan. Menurut Prof Halim dan Kusufi (2012), pencatatan pendapatan LO dilakukan menggunakan buku jurnal finansial yang meliputi kolom tanggal, kode dan nama akun, debit dan kredit serta kolom keterangan. Semua pendapatan dengan kode 8 dan 9 dicatat menggunakan mekanisme double entry untuk nantinya menghasilkan Laporan Operasional. Kode 8 9

Uraian Laporan Operasional Pendapatan LO Beban

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

65

Contoh Jurnal penerimaan kas atas pajak dan langsung disetor ke kas daerah di buku jurnal finansial: Tanggal 2/2/2012

Kode Akun 3... 8...

Nama Akun RK PPKD Pendapatan-LO

Debit

Kredit

Xxx

Xxx

Contoh pencatatan di buku jurnal finansial atas diterbitkannya surat ketetapan pajak tetapi kas belum diterima: Tanggal 2/2/2012

Kode Akun 1... 8...

Nama Akun Piutang ... Pendapatan-LO

Debit

Kredit

Xxx Xxx

g. Penyajian Pendapatan LRA disajikan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sedangkan Pendapatan LO disajikan di Laporan Operasional (LO). 2. Akuntansi Piutang a. Definisi Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan pemda misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. b. Jenis Piutang Jenis Piutang adalah: 1) Piutang Pendapatan Adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa - Piutang Pajak - Piutang restribusi - Piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan - Piutang lain-lain PAD yang sah - Piutang transfer pemerintah pusat - Piutang bantuan kekayaan - Piutang hibah - Piutang pendapatan lainnya 2) Piutang Lainnya Yang termasuk piutang lain-lain adalah: - Bagian lancar tagihan jangka panjang 3) Pengakuan  Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau  Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan c. Pencatatan Piutang Contoh pencatatan jurnal di buku jurnal finansial saat timbulnya hak tagih (piutang):

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

66

Tanggal 2/2/2012

Kode Akun 1... 8...

Nama Akun Piutang ... Pendapatan-LO

Debit

Kredit Xxx Xxx

d. Penyajian  Disajikan sebagai aset lancar di Neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;  Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.  Aset Lancar diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan. B. AKUNTANSI BELANJA BARANG DAN JASA, BEBAN DAN PERSEDIAAN 1. Akuntansi Belanja Barang dan Jasa a. Definisi Belanja Daerah adalah Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (PP No 71 th 2010) Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yg diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. (Permendagri 13/2006). b. Klasifikasi Belanja Menurut Permendagri No 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja Modal dan belanja tak terduga. Berikut klasifikasi belanja menurut Permendagri 64 tahun 2013: (Permendagri No. 64 tahun 2013) 1. Belanja Operasi - Belanja pegawai - Belanja barang - Bunga - Subsidi - Hibah - Bantuan sosial 2. Belanja Modal 3. Belanja Tak Terduga c. Prinsip Pengakuan dan Pengukuran  Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Daerah.  Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

67

 Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA. d. Pencatatan Belanja Barang dan Jasa  Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah Daerah sebagai entitas Akuntansi, pencatatanya digunakan double entry yang akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  Contoh pencatatan belanja di buku jurnal: Tanggal 2/2/2012

Kode Akun 5... 3...

Nama Akun

Debit

Belanja ... Estimasi Perubahan SAL

Kredit Xxx Xxx

e. Penyajian Belanja akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setelah akun Pendapatan. 2. Akuntansi Beban a. Definisi Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban (PP No 71 tahun 2010) b. Klasifikasi Beban 1) Beban Operasi  Beban Pegawai  Beban Barang  Beban Bunga  Beban Subsidi  Beban Hibah  Beban Bantuan Sosial  Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi  Beban Penyisihan Piutang  Beban Lain-lain 2) Beban Transfer  Beban Bagi Hasil Pajak  Beban bagi Hasil Pendapatan lainnya  Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya  Beban Transfer Bantuan ke Desa  Beban Transfer Bantuan Keuangan lainnya 3) Beban Non Operasional Beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari: ◦ Defisit penjualan aset non lancar ◦ Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

68

◦ Defisit dari kegiatan non operasional lainnya 4) Beban Luar Biasa Untuk mencatan beban atas kejadian luar biasa. Yang termasuk kejadian luar biasa adalah: ◦ Tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran ◦ Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang ◦ Kejadiannya diluar kendali pemerintah c. Prinsip Pengakuan dan Pengukuran Beban diakui saat:  Timbulnya kewajiban Adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah  Terjadinya konsumsi aset Adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah  Terjadinya penurunan manaat ekonomi atau potensi jasa Adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.  Koreksi atas Beban (penerimaan kembali) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. d. Pencatatan Beban Jurnal atas Beban dibuat dalam kaitannya pemerintah Daerah sebagai entitas Keuangan, pencatatanya digunakan Double entry yang akan menghasilkan Laporan Operasional (LO) dan Neraca Pemda  Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme Pembayaran GU/TU di SKPD: Tanggal 7/10/2012

Kode Akun 9... 1... 1... 3...

Nama Akun Beban ... Kas di Bend. Pengeluaran Kas di Bend. Pengeluaran RK-PPKD

Debit

Kredit

Xxx Xxx Xxx Xxx

 Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme Pembayaran LS di SKPD: Tanggal 7/10/2012

Kode Akun 9... 3...

Nama Akun Beban ... RK-PPKD

Debit

Kredit

Xxx Xxx

e. Penyajian Beban dilaporkan dalam Laporan Operasional (LO). Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

69

3. Akuntansi Persediaan a. Definisi Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan:  Persediaan ATK  Persediaan Benda Akun  Persediaan obat-obatan  Persediaan bibit  Persediaan pupuk  Persediaan bahan pembersih  Persediaan bahan bangunan  Persediaan amunisi b. Prinsip Pengakuan dan Pengukuran  Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode  Persediaan yang berasal dari pembelian, maka di nilai berdasarkan Biaya perolehan  Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya Standar  Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atu rampasan dinilai sebesar Nilai wajar  Saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir

c. Pencatatan Persediaan Contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP: Tanggal 2/3/2012

Kode Akun 1... 1...

Nama Akun Persediaan ... Kas di Bend. Pengeluaran

Debit

Kredit

Xxx Xxx

d. Penyajian Persediaan dilaporkan dalam Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

70

C. AKUNTANSI BELANJA MODAL DAN ASET TETAP 1. Akuntansi Belanja Modal a. Definisi Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kriteria belanja modal: • pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah; • pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; • perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. b. Prinsip Pengakuan dan Pengukuran  Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Daerah.  Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.  Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain. c. Pencatatan Belanja Modal  Jurnal atas belanja tunai dibuat pencatatanya digunakan single entry di buku anggaran yang nantinya akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Contoh pencatatan belanja modal pembelian Aset Tetap secara tunai di buku Jurnal sebagai berikut: Tanggal 2/3/2012

Kode Akun 5... 3 ...

Nama Akun Belanja Modal... Estimasi Perubahan SAL

Debit Xxx

Kredit Xxx

Yang perlu diingat adalah bahwa jika transaksi yang terjadi secara kredit (tidak tunai), maka TIDAK dicatat jurnal realisasi anggaran, melainkan hanya pencatatan di buku jurnal finansial atas aset tetap yang diperoleh. d. Penyajian Belanja Modal dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 2. Akuntansi Aset Tetap a. Definisi Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. b. Klasifikasi Aset Tetap • Tanah • Peralatan dan Mesin Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

71

• Gedung dan Bangunan • Jalan, Irigasi, dan Jaringan • Aset Tetap Lainnya • Konstruksi dalam Pengerjaan c. Prinsip Pengakuan dan Pengukuran  Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.  Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.  Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.  Aset tetap dicatat sebesar Biaya Perolehan  Aset Tetap dicatat sebesar nilai wajar apabila biaya perolehan tidak memungkinkan digunakan  Biaya perolehan atas pembelian Aset meliputi: 1) Harga beli aset tetap 2) Semua biaya yang dikeluarkan sampai Aset Tetap siap digunakan, termasuk:  biaya perjalanan dinas  ongkos angkut  biaya uji coba  biaya konsultan, dll  Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua: ◦ belanja untuk pemeliharaan yaitu belanja untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. ◦ belanja untuk peningkatan yaitu belanja yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Belanja ini harus dikapitalisasi dan manambah nilai aset. d. Penyusutan  Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.  Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.  Metode Penyusutan yang dapat dipilih dan digunakan: garis lurus, saldo menurun berganda, unit produksi.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

72

e. Pencatatan Aset Tetap Pencatatan aset tetap dilakukan di buku jurnal finansial bersamaan dengan pencatatan belanja modal di buku anggaran jika belanja modal ini dilakukan secara tunai. Contoh pencatatan pembelian mobil Ambulan secara tunai di buku jurnal finansial: Tanggal 2/3/2012

Kode Akun 1... 3...

Nama Akun

Debit

Mobil Ambulan RK-PPKD

Kredit Xxx Xxx

Contoh pencatatan jurnal anggaran atas belanja modal pembelian mobil Ambulan secara tunai di buku jurnal: Tanggal 2/3/2012

Kode Akun 5... 3...

Nama Akun

Debit

Belanja Modal... Estimasi Perubahan SAL

Xxx

Kredit Xxx

Selanjutnya jika Aset Tetap tersebut telah digunakan, maka di setiap akhir tahun harus dibuat jurnal penyusutan aset tetap di buku jurnal finansial. Contoh pencatatan penyusutan di buku jurnal finansial setiap akhir tahun: Tanggal 31/12/2012

f.

Kode Akun 9... 1...

Nama Akun

Debit

Beban Penyusutan... Akum. Penyusutan ..

Kredit

Xxx xxx

Penyajian Penyajian aset tetap dalam lembar muka neraca sebagai berikut: Aset Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan xxx Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan (xxx) Konstruksi dalam Pengerjaan Total Aset Tetap

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

73

D. AKUNTANSI PEMBIAYAAN, INVESTASI DAN KEWAJIBAN 1. Akuntansi Pembiayaan a. Definisi Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Jenis Pembiayaan: Penerimaan pembiayaan mencakup: ◦ Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); ◦ Pencairan dana cadangan; ◦ Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; ◦ Penerimaan pinjaman daerah; ◦ Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan ◦ penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup: ◦ ◦ ◦ ◦

pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

b. Prinsip Pengakuan dan Pengukuran  Penerimaan pembiayaan akan diakui pada saat telah diterima di rekening kas umum daerah.  Pengeluaran pembiayaan akan diakui pada saat telah dibayarkan dari rekening kas umum daerah. c. Pencatatan Pembiayaan  Jurnal pembiayaan pencatatanya digunakan single entry yang akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  Contoh pencatatan Penerimaan Pembiayaan di buku jurnal: Tanggal 2/3/2012

Kode Akun 3... 7...

Nama Akun Estimasi Perubahan SAL Penerimaan Pembiayaan

Debit

Kredit

xxx xxx

 Contoh pencatatan Pengeluaran Pembiayaan di buku jurnal: Tanggal 2/3/2012

Kode Akun 7... 3...

Nama Akun Pengeluaran Pembiayaan Estimasi Perubahan SAL

Debit

Kredit

Xxx Xxx

d. Penyajian Pembiayaan akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

74

2. Akuntansi Investasi a. Definisi Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. b. Klasifikasi Investasi diklasifikasikan menjadi:  Investasi jangka Pendek Diharapkan dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang ditujukan dalam rangka manajemen kas Berisiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang signifikan Contoh : investasi dalam saham dan investasi dalam obligasi 

Investasi Jangka Panjang Dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial yang dimiliki lebih dari dua belas bulan Sifat penanaman: • •

permanen : Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan contoh: Penyertaan modal Pemerintah daerah non permanen : Investasi Jangka Panjang yang simaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan contoh: Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lain, Dana Bergulir, Investasi dalam proyek pembangunan

c. Prinsip Pengakuan dan Pengukuran  Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan  Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut d. Pencatatan Investasi Pencatatan Investasi dilakukan di buku jurnal finansial. Adapun contoh pencatatan investasi oleh Pemerintah Daerah di buku jurnal finansial sebagai berikut: Tanggal 2/3/2012

Kode Akun 1... 1...

Nama Akun Investasi ... Kas di Kasda

Debit

Kredit Xxx Xxx

e. Penyajian Investasi akan dilaporkan dalam Neraca dan diungkapkan dalan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Daerah.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

75

3. Akuntansi Kewajiban a. Definisi Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah b. Klasifikasi Kewajiban Kewajiban diklasifikasikan manjadi 1) Kewajiban Jangka Pendek Adalah Kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jenis Kewajiban Jangka Pendek: o Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) o Utang Bunga o Bagian Lancar utang jangka panjang o Pendapatan diterima dimuka o Utang Beban o Utang jangka pendek lainnya 2) Kewajiban Jangka Panjang Adalah Kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan Jenis Kewajiban Jangka Panjang: o Utang Dalam negeri o Utang Luar negei o Utang jangka panjang lainnya c. Prinsip Pengakuan dan Pengukuran  Kewajiban diakui jika besar kemungkinan sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal  Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul  Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.  Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca d. Pencatatan Kewajiban Transaksi kewajiban dicatat di buku jurnal finansial. timbulnya kewajiban: Tanggal 2/3/2012

Kode Akun 1... 2...

Nama Akun Kas di Kasda ... Utang ...

Debit

Contoh jurnal Kredit

Xxx Xxx

e. Penyajian dan Pelaporan Kewajiban akan dilaporkan di Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

76

E. AKUNTANSI DANA CADANGAN DAN TRANSAKSI NON ANGGARAN 1. Akuntansi Dana Cadangan a. Definisi Merupakan dana yang disishkan untuk menampung kebutuhan yang relatif besar yang tidak bisa dipenuhi dalam satu tahun anggaran b. Pencatatan Dana Cadangan Akun Pembentukan Dana Cadangan merupakan transaksi pembiayaan, sehingga pencatatannya dilakukan di buku anggaran. Berkaitan dengan transaksi pembentukan dana cadangan ini juga mengakibatkan akun kas di Kasda bergeser ke akun Dana Cadangan, sehingga atas transaksi ini juga dicatat di buku jurnal finansial.  Contoh Pencatatan pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan di buku Jurnal. Tanggal 2/3/2012

Kode Akun 7... 3 ...

Nama Akun Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Estimasi Perubahan SAL

Debit

Kredit

Xxx Xxx

 Contoh Pencatatan dana cadangan di buku jurnal finansial. Tanggal 2/3/2012

Kode Akun 1... 1...

Nama Akun Dana Cadangan Kas di Kasda

Debit

Kredit

Xxx Xxx

c. Penyajian Dana Cadangan perupakan akun yang dilaporkan di Neraca bagian aset. 2. Akuntansi Transaksi Non Anggaran a. Definisi  Adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan pemerintah. Contohnya: Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Kiriman Uang.  Jenis Transaksi Non Anggaran ◦ Perhitungan Fihak Ketiga : kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. ◦ Kiriman Uang : mutasi kas antar rekening kas negara/daerah. ◦ Transaksi yang tidak tercantum dalam APBD b. Pencatatan Transaksi Non Anggaran Pencatatan transaksi non anggaran (transitoris) dilakukan di buku jurnal finansial. Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

77

 Contoh pencatatan Penerimaan PFK di buku jurnal finansial: Tanggal 2/3/2012

Kode Akun 1... 2...

Nama Akun Kas di Bend. Pengeluaran Utang PFK

Debit

Kredit

Xxx Xxx

 Contoh pencatatan pembayaran utang PFK: Tanggal 2/3/2012

Kode Akun 2... 1...

Nama Akun Utang PFK Kas di Bend. Pengeluaran

Debit

Kredit

Xxx Xxx

c. Penyajian Tansaksi non Anggaran akan disajikan di Neraca dan dalam Laporan Arus Kas. F. AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, JURNAL PENYESUAIAN DAN JURNAL PENUTUP 1. Akuntansi Koreksi Kesalahan  adalah merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diakunting ke buku besar.  Setiap kesalahan dikoreksi segera setelah diketahui/kesalahan ditemukan.  Contoh kesalahan: kesalahan pembebanan akun, kesalahan nominal, dst.  Kesalahan pencatatan dapat terjadi baik di buku jurnal finansial maupun buku anggaran.  Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.  Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kesalahan menurut sifatnya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan tidak berulang dan kesalahan berulang dan sistemik yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Kesalahan tidak berulang Adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi lagi. a) Kesalahan yang terjadi pada periode berjalan Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun pendapatan-LO atau akun Beban. b) Kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya  Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun pendapatan-LO dan akun Beban.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

78

 Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh kesalahan dan koreksi belanja: Misalnya terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah perhitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan jurnal sebagai berikut:  Pencatatan koreksi kesalahan di buku jurnal finansial: Tanggal 2/3/2012

Kode Akun 1... 9...

Nama Akun Kas di Kasda Beban Pegawai

Debit

Kredit

Xxx Xxx

 Pencatatan koreksi kesalahan di buku jurnal: Tanggal 2/3/2012

Kode Akun 3... 4...

Nama Akun Estimasi Perubahan SAL Pendapatan Lain-lain LRA

Debit

Kredit

Xxx Xxx

 Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset yang bersangkutan. Contoh : misalnya pengadaan aset tetap yang di-markup dan setelah setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam poos aset tetap.  Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi ceraca material posisi aset selain kas, apabaila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Contoh: terjadi pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah perhitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

79











menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain LO. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh: penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contoh : pengembalian pendapatan DAU karena kelebihan transfer oleh pemda dikoreksi dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periodeperiode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periodeperiode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. Contoh : misalnya terjadi kesalahan pencatatan pembelian peralatan dan mesin salah dicatat pada akun jalan, irigasi dan jaringan, dibetulkan dengan jurnal koreksi dengan membalik jurnal yang salah dan memunculkan jurnal yang benar atau mengurangi akun jalan, irigasi dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

80

2) Kesalahan berulang dan sistemik  Adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.  Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan. 2. Jurnal Penyesuaian  Jurnal penyesuaian dibuat setiap akhir tahun periode pelaporan di buku jurnal finansial.  Tujuannya yaitu untuk mencatat akun terhutang/accrual, ditangguhkan/defferal, koreksi, dan ayat jurnal lain yang diperlukan untuk memutakhirkan akun-akun neraca dan akun-akun pendapatan LO dan Beban.  Jurnal Penyesuaian ◦ Akun terhutang/accrual adalah untuk mengakui kewajiban yang belum dibayar atau hak pemda yang belum diterima sampai dengan akhir tahun anggaran ◦ Akun Tangguhan/ defferal adalah kas yang sudah diterima atau dibayarkan tetapi sampai akhir tahun anggaran belum menjadi hak/ kewajiban Pemda

 Contoh pencatatan Jurnal Penyesuaian di buku jurnal finansial ◦ Contoh Penyesuaian atas akun akrual (terhutang): Tanggal 31/12/2012

Kode Akun 1... 8... 9... 2...

◦

Contoh Penyesuaian pengakuannya): Tanggal 31/12/2012

Kode Akun 2...

Nama Akun

Debit

Piutang Pendapatan LO

Xxx

Beban Utang Beban

Xxx

atas

akun

Xxx

xxx

defferal

Nama Akun

(ditangguhkan Debit Xxx

8...

Pendapatan diterima Dimuka Pendapatan

9... 2...

Beban Utang Beban

Xxx

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Kredit

Kredit

Xxx

xxx

81

3. Jurnal Penutup  Adalah jurnal yang dibuat untuk tujuan mengenolkan seluruh saldo akun-akun laporan operasional dan laporan realisasi anggaran.  Jurnal penutup ada 2, yaitu jurnal penutup LRA dan Jurnal Penutup LO.  Langkah pertama, membuat jurnal penutup LRA yaitu menutup jurnal anggaran yang pertama kali dibuat, kemudian menutup akun akun pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan ke akun surplus/defisit. Kemudian saldo akun surplus/defisit ditutup ke akun Estimasi perubahan SAL.  Langkah kedua, menutup akun-akun pendapatan LO dan beban ke akun surplus/defisit. Kemudian saldo akun surplus/defisit ditutup ke akun Ekuitas. Jurnal Penutup LRA Tanggal 31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

Kode Akun 3 ... 3 ... 3 ...

Nama Akun

Debit

Apropriasi Belanja Estimasi Perubahan SAL Estimasi Pendapatan

xxx xxx

4... 5... 3 ...

Pendapatan-LRA ... Belanja ... Surplus/ Defisit LRA

Xxx

3 ... 3 ...

Surplus/ Defisit LRA Estimasi Perubahan SAL

Xxx

Kredit

xxx

xxx xxx

Xxx

Jurnal Penutup LO Tanggal 31/12/2012

31/12/2012

Kode Akun 8 ... 9 ... 3 ... 3 ... 3 ...

Nama Akun

Debit

Pendapatan LO Beban Surplus/ Defisit LO

Xxx

Surplus/ Defisit LO Ekuitas

Xxx

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Kredit Xxx Xxx

xxx

82

BAB IV PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD Tujuan Instruksional Khusus: Setelah mempelajari Topik ini peserta mampu menyusun Laporan Keuangan SKPD meliputi LRA, LO, LPE dan Neraca, yang ditandai dengan: 1. mampu menjelaskan sistem akuntansi SKPD. 2. mampu menjelaskan struktur anggaran SKPD. 3. mampu mempraktekkan proses penyusunan laporan keuangan SKPD No.

Sub Topik

Kata Kunci

1

Sistem Akuntansi SKPD

Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan

2

Struktur Anggaran SKPD

Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit

3

Proses Akuntansi SKPD

Jurnal anggaran, saldo awal, Pencatatan Transaksi, Posting ke Buku Besar, Penyesuaian, Neraca Saldo setelah penyesuaian, Laporan Keuangan SKPD, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan

Referensi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 s/d 10 Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 2 dan 3 PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008 Mulyana, Budi, Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Berdasar SAP Akrual (PP 71/2010), 2012 Prof Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

83

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

84

A. SISTEM AKUNTANSI SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unit pemerintahan di lingkungan pemda selaku pengguna anggaran, yang dapat berbentuk dinas, badan, dan kantor ataupun satuan. Sebagai pengguna anggaran, SKPD harus menyelenggarakan sistem akuntansi guna menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dikelolanya. Di dalam sistem pengelolaan APBD mengharuskan seluruh penerimaan uang oleh SKPD disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran dilakukan dari rekening Kas Umum Daerah. Istilah Kas Umum Daerah sering juga disebut Kas Daerah atau sering disingkat Kasda. Pengelola Kasda adalah PPKD yang secara otomatis adalah BUD. Dengan demikian, walaupun SKPD telah memiliki dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), aliran kas masuk ke pengguna anggaran yang berasal dari pendapatan daerah harus disetorkan ke Kas Daerah. Demikian juga untuk setiap pembayaran belanja SKPD, uang yang digunakan adalah uang yang berasal dari Kas Daerah yang dibayarkan baik dengan cara pembayaran langsung (LS) oleh BUD ke pihak penerima pembayaran ataupun melalui bendahara pengeluaran SKPD dengan mekanisme uang persediaan/tambah uang persediaan (UP/GU/TU). Mekanisme di atas akan menimbulkan hubungan antara SKPD dengan PPKD (selaku BUD). Untuk tujuan akuntansi, hubungan antara berbagai SKPD dan PPKD selaku BUD dapat dipandang dari dua aspek berikut : a. Aspek hubungan keuangan; hubungan antara SKPD dan PPKD dapat dipandang sebagai hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. PPKD diperlakukan sebagai kantor pusat, sementara itu SKPD-SKPD diperlakukan sebagai kantor cabang. b. Aspek pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; hubungan antara SKPD dan PPKD sebagai entitas yang mandiri, sehingga SKPD dan PPKD masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangannya masing-masing. Hubungan kantor pusat dan cabang yang diaplikasikan pada akuntansi di SKPD dan PPKD ini dapat dilihat dengan digunakannya akun Rekening Koran PPKD (RK-PPKD) pada setiap SKPD. Sementara itu, PPKD menggunakan akun Rekening Koran SKPD (RK-SKPD). Dengan demikian, akun RK-SKPD dan akun RK-PPKD merupakan akun resiprokal yang mencerminkan hubungan timbal-balik keuangan antara PPKD (selaku BUD) dan SKPD (selaku pengguna anggaran). Akuntansi SKPD dan PPKD di dalam bahan ajar ini menggunakan pendekatan akuntansi kantor pusat dan kator cabang (Home Office-Branch Accounting) sebagaimana mengacu kepada referensi yang diterbitkan oleh Ditjen BAKD Kementerian Dalam Negeri. yaitu berdasarkan Surat Edaran Nomor 900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah, dan Surat Edaran Nomor 900/743/BAKD tanggal 4 September 2007 tentang Handbook Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, serta permendagri no 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

85

Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan topik/bahasan siklus akuntansi pemerintah daerah, diingatkan kembali mekanisme pencatatan transaksi double entry record system, yaitu pencatatan transaksi melalui pembuatan jurnal di buku jurnal, baik untuk jurnal finansial maupun jurnal anggaran. B. STRUKTUR ANGGARAN SKPD Transaksi anggaran apa saja yang akan terjadi di SKPD, hal itu sudah tergambar di dalam anggaran (DPA) SKPD yang bersangkutan. Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam hal penganggaran dan pelaksanaannya antara PPKD dan Kepala SKPD, maka tidak akan terjadi tumpang tindih (overlap) penganggaran antara PPKD dan SKPD. Penganggaran pendapatan dan belanja yang tidak dianggarkan di dalam DPA PPKD, akan dianggarkan di dalam DPA SKPD. Sementara itu, penganggaran pembiayaan seluruhnya merupakan kewenangan PPKD sehingga anggaran pembiayaan tidak akan muncul di dalam DPA SKPD. Dengan demikian struktur anggaran SKPD sebagaimana tertuang di dalam DPA SKPD terdiri dari: a. Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Anggaran Belanja Tidak Langsung; dan c. Anggaran Belanja Langsung Perlu diingat bahwa tidak semua SKPD memiliki kewenangan untuk memungut PAD. Kewenangan untuk memungut PAD berupa pajak daerah berada pada SKPKD sedangkan SKPD tertentu memiliki kewenangan untuk memungut retribusi. C. PROSES AKUNTANSI SKPD – ILUSTRASI Untuk memberikan pemahaman yang lebih efisien dan efektif tentang penerapan akuntansi pemda berbasis akrual untuk SKPD, berikut ini akan langsung diberikan ilustrasi soal dan jawabannya secara komprehensif mulai dari jurnal, buku besar, neraca saldo sampai disusunnya laporan keuangan SKPD. Adapun untuk menyederhanakan ilustrasi, transaksi akan dibuat secara ringkas per jenis transaksi, bukan per tanggal transaksi karena penekanannya di sini adalah pemahaman tentang bagaimana penjurnalan untuk setiap jenis transaksi yang biasa terjadi pada SKPD, hingga akhirnya dihasilkan laporan keuangan SKPD. 1. Ilustrasi Akuntansi SKPD Pemkab Adil Makmur mulai menerapkan akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 tahun 2013, yang mulai diterapkan sejak Tahun Anggaran 2014. Berikut ini adalah data akuntansi pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Adil Makmur.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

86

Pemkab Adil Makmur Dinas Kesehatan Neraca Per 1 Januari 2014 ASET

KEWAJIBAN

Aset Lancar

Kewajiban Jangka Pendek

1.1.1.03.01

Kas di Bendahara Pengeluaran

1.1.7.01.01

Persediaan Alat Tulis Kantor Total Aset Lancar

1.500.000

2.1.1.03.01

Utang PPh 21

500.000

2.1.1.04.01

Utang PPN Pusat

150.000

Total Kewajiban

1.500.000

2.000.000

Aset Tetap

EKUITAS

1.3.1.11.04

Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja

1.3.2.04.01

Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

149.000.000

1.3.3.01.01

Bangunan Gedung Kantor

240.000.000

Total Aset Tetap

639.000.000

TOTAL ASET

1.350.000

250.000.000

641.000.000

3.1.1.01.01

Ekuitas

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

639.500.000

641.000.000

*) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan potongan PPh/PPN yang belum disetor ke Kas Negara s.d. akhir tahun 2013.

Ringkasan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Kesehatan untuk T.A. 2014 sebagai berikut : PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Retribusi Daerah 4.1.2.01.01 Pelayanan kesehatan di Puskesmas – LRA TOTAL PENDAPATAN BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Total Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 5.1.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 5.1.2.24.01 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Total Belanja Barang dan Jasa

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

24.000.000 24.000.000

941.980.654 194.601.755 135.713.962 117.971.012 12.500.000 80.205.622 17.026.995 1.500.000.000 150.000.000 65.000.000 215.000.000

87

BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.2.04.01 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Total Belanja Modal Peralatan dan Mesin TOTAL BELANJA SURPLUS (DEFISIT)

120.000.000 120.000.000 1.835.000.000 (1.811.000.000)

Untuk menyederhanakan ilustrasi, transaksi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2014 di Dinas Perhubungan diringkaskan sebagai berikut : Tanggal

No Bukti

Transaksi

01/01/20 14

001/DINKES/2014

02/02/20 14 03/03/20 14

002/DINKES/2014

Bendahara pengeluaran menyetorkan potongan PPh 21 dan PPN Pusat masing-masing sebesar Rp1.350.000,- dan Rp150.000,- ke rekening Kas Negara, berdasarkan bukti transaksi berupa SSP (Surat Setoran Pajak Pusat) Bendahara pengeluaran menerima uang persediaan (UP) dari BUD sebesar Rp50.000.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D UP Total realisasi belanja gaji dan tunjangan selama setahun sebesar Rp1.500.000.000,- berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D-LS Gaji dan Tunjangan. Gaji Pokok PNS / Uang Representasi Rp941.980.654,Tunjangan Keluarga Rp194.601.755,Tunjangan Jabatan Rp135.713.962,Tunjangan Fungsional Rp117.971.012,Tunjangan Fungsional Umum Rp12.500.000,Tunjangan Beras Rp80.205.622,Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Rp17.026.995,-

04/04/20 14

004/DINKES/2014

05/05/20 14

005/DINKES/2014

06/06/20 14

006/DINKES/2014

07/07/20 14

007/DINKES/2014

08/08/20 14

008/DINKES/2014

09/09/20 14 10/10/20 14

009/DINKES/2014

003/DINKES/2014

010/DINKES/2014

Total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp110.000.000,- berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D-LS Belanja Modal. Total realisasi belanja barang dan jasa untuk konsumsi yaitu pembelian alat tulis kantor yang dibayar secara LS sebesar Rp55.000.000,- berdasarkan SP2D-LS Belanja Barang dan Jasa Menerima pendapatan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas yang diterima bendahara penerimaan sebesar Rp25.500.000,-. Pendapatan tsb telah disetor seluruhnya ke rekening Kas Daerah, berdasarkan bukti transaksi berupa STS (Surat Tanda Setoran). Total SP2D GU yang diterima selama tahun berjalan meliputi pengesahan belanja yang dibayar dengan UP dan sekaligus pengisian kembali UP yang terpakai dengan rincian sbb: Honorarium Tenaga Ahli Rp53.750.000,Pembelian Alat Tulis Kantor Rp62.500.000,Belanja UP yang terakhir telah disahkan dengan diterimanya SP2D GU Nihil (bukti transaksi pengesahan belanja UP tanpa pengisian UP yang terpakai) untuk belanja sbb: Honorarium Tenaga Ahli Rp 11.000.000 Pembelian Alat Tulis Kantor Rp 27.500.000 Sisa UP telah disetor seluruhnya pada akhir tahun ke rekening Kas Daerah sebesar Rp 11.500.000,- berdasarkan bukti transaksi berupa STS. PPh 21 dan PPN Pusat yang dipotong/dipungut oleh bendahara pengeluaran selama tahun berjalan telah disetor seluruhnya ke rekening Kas Negara masing-masing sebesar Rp5.235.000,- dan Rp8.100.000,- berdasarkan bukti transaksi berupa SSP.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

88

Tanggal

No Bukti

Transaksi

31/12/20 14 31/12/20 14

011/DINKES/2014

Diketahui nilai persediaan alat tulis kantor yang masih tersisa pada akhir tahun sebesar Rp1.000.000,Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemkab Adil Makmur, penyusutan aset tetap mulai diterapkan terhitung Tahun Anggaran 2014. Metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus (straight line method) dengan asumsi nilai residu nol (nihil). Diasumsikan penyusutan dilakukan setahun penuh berdasarkan saldo akhir aset tetap akhir tahun. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagai berikut: Bangunan Gedung Kantor 50 tahun Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7 tahun

31/12/20 14

012/DINKES/2014

013/DINKES/2014

Berdasarkan perhitungan, diperoleh besarnya penyusutan: Bangunan Gedung Kantor 4.800.000 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 33.070.000 Tagihan belanja barang dan jasa berupa belanja langganan daya dan jasa untuk bulan Desember 2014 sebesar Rp15.325.000,- belum terbayarkan.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

89

Diminta: 1. Buatlah jurnal anggaran dan jurnal untuk mencatat saldo awal! 2. Lakukan analisis transaksi dan buatlah jurnal transaksi meliputi jurnal finansial /dan jurnal anggaran! 3. Susunlah Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Adil Makmur Tahun 2014 meliputi: a. Laporan Operasional b. Laporan Perubahan Ekuitas c. Neraca d. Laporan Realisasi Anggaran 4. Buatlah jurnal penutup dan susunlah Neraca Saldo setelah penutupan

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

90

5. Penyelesaian soal Dilakukan dengan 8 langkah sebagai berikut: 1. Pencatatan Jurnal Anggaran dan Saldo Awal di Buku Jurnal 2. Analisis Transaksi dan Pencatatan Transaksi di Buku Jurnal  Guna memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual, maka digunakan daftar akun sesuai yang diatur di Permendagri 64 tahun 2014 yaitu di pasal 7 dan lampiran III mengenai Bagan Akun Standar (BAS), yaitu dituliskan kode dan nama akun detil sampai level 5 yaitu rincian objek.  Penjurnalan dibedakan menjadi 2: a. Jurnal Finansial: Secara default seluruh transaksi dicatat/ dibuat jurnal finansialnya dalam buku jurnal dengan melibatkan akun dengan kode awal 1Aset ,2-Kewajiban,3-Ekuitas serta 8-Pendapatan LO dan 9-Beban. b. Jurnal Anggaran: Jika transaksi melibatkan akun dengan kode awal 4-pendapatan LRA, 5-Belanja, 6-Transfer dan 7-Pembiayaan dan dilakukan secara tunai/melibatkan kas, maka selain mencatat jurnal finansial juga mencatat jurnal anggaran. 3. Pencatatan Jurnal Penyesuaian di Buku Jurnal Pencatatan penyesuaian dilakukan dengan membuat jurnal finansial saja yaitu melibatkan akun dengan kode awal 1-Aset ,2-Kewajiban,3-Ekuitas serta 8-Pendapatan LO dan 9-Beban. 4. Posting ke Buku Besar 5. Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian 6. Penyusunan Laporan Keuangan: a. Laporan Operasional b. Laporan Perubahan Ekuitas c. Neraca d. Laporan Realisasi Anggaran 7. Pencatatan Jurnal Penutup di Buku Jurnal 8. Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penutupan

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

91

LANGKAH 1: Pencatatan Jurnal Anggaran dan Saldo Awal di Buku Jurnal BUKU JURNAL

Jurnal Anggaran Tanggal

Kode dan Nama Akun

01/01/2014

Ref

Debit

3.1.2.01.01 Estimasi Pendapatan

A

24.000.000

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL

A

1.811.000.000

3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja

A

Kredit

1.835.000.000

Jurnal Saldo Awal Tanggal

Kode dan Nama Akun

01/01/2014

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran

Ref

Debit

F

1.500.000

1.1.7.01.01 Persediaan Alat Tulis Kantor 1.3.1.11.04 Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 1.3.2.04.01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

F

500.000

F

250.000.000

F

149.000.000

1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor

F

240.000.000

Kredit

2.1.1.03.01 Utang PPh 21

F

1.350.000

2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat

F

150.000

3.1.1.01.01 Ekuitas

F

639.500.000

LANGKAH 2: Analisis Transaksi dan Pencatatan Transaksi di Buku Jurnal BUKU JURNAL Tanggal 01/01/2014

Uraian

Ref

Debit

2.1.1.03.01 Utang PPh 21

F

1.350.000

2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat

F

150.000

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran

F

02/02/2014

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran

F

02/02/2014

3.1.3.01.01 RK PPKD

F

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Kredit

1.500.000 50.000.000 50.000.000

92

Tanggal

Uraian

Ref

Debit

9.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi – LO 9.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga – LO

F

941.980.654

F

194.601.755

9.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan - LO

F

135.713.962

9.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - LO

F

117.971.012

9.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum - LO

F

12.500.000

9.1.1.01.06 Tunjangan Beras - LO

F

80.205.622

9.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO

F

17.026.995

3.1.3.01.01 RK PPKD

F

03/03/2014

5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

A

941.980.654

03/03/2014

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga

A

194.601.755

03/03/2014

5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan

A

135.713.962

03/03/2014

5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional

A

117.971.012

03/03/2014

5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum

A

12.500.000

03/03/2014

5.1.1.01.06 Tunjangan Beras

A

80.205.622

03/03/2014

5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

A

17.026.995

03/03/2014

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL

A

03/03/2014

04/04/2014 04/04/2014

1.3.2.04.01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.1.3.01.01 RK PPKD

F

5.2.2.04.01 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

A

04/04/2014

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL

A

05/05/2014

9.1.2.01.01 Beban Persediaan alat tulis kantor

F

05/05/2014

3.1.3.01.01 RK PPKD

F

05/05/2014

5.1.2.01.01 Belanja alat tulis kantor

A

05/05/2014

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL

A

06/06/2014

1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 8.1.2.01.01 Pelayanan kesehatan di Puskesmas LO

F

06/06/2014

1.500.000.000 110.000.000 110.000.000

110.000.000 110.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 25.500.000

F

06/06/2014

3.1.3.01.01 RK PPKD

F

06/06/2014

1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan

F

07/07/2014

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL

A

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

1.500.000.000

F

04/04/2014

Kredit

25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000

93

Tanggal 07/07/2014

Uraian 4.1.2.01.01 Pelayanan kesehatan di Puskesmas LRA

Ref

Debit

A

25.500.000

F

53.750.000

08/08/2014

9.1.2.25.03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 9.1.2.01.01 Beban Persediaan alat tulis kantor

F

62.500.000

08/08/2014

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran

F

09/09/2014

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran

F

09/09/2014

3.1.3.01.01 RK PPKD

F

08/08/2014

116.250.000 116.250.000 116.250.000

A

53.750.000

08/08/2014

5.1.2.24.01 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 5.1.2.01.01 Belanja alat tulis kantor

A

62.500.000

08/08/2014

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL

A

08/08/2014

116.250.000

F

11.000.000

10/10/2014

9.1.2.25.03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 9.1.2.01.01 Beban Persediaan alat tulis kantor

F

27.500.000

10/10/2014

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran

F

10/10/2014

Kredit

38.500.000

A

11.000.000

10/10/2014

5.1.2.24.01 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 5.1.2.01.01 Belanja alat tulis kantor

A

27.500.000

10/10/2014

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL

A

11/11/2014

3.1.3.01.01 RK PPKD

F

11/11/2014

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran

F

12/12/2014

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran

F

12/12/2014

2.1.1.03.01 Utang PPh 21

F

5.235.000

12/12/2014

2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat

F

8.100.000

12/12/2014

2.1.1.03.01 Utang PPh 21

F

12/12/2014

2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat

12/12/2014

1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran

10/10/2014

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

38.500.000 11.500.000 11.500.000 13.335.000

5.235.000 8.100.000

F

13.335.000

94

LANGKAH 3: Pencatatan Penyesuaian di Buku Jurnal BUKU JURNAL Tanggal

Uraian

Ref

31/12/2014

1.1.7.01.01 Persediaan Alat Tulis Kantor

F

31/12/2014

9.1.2.01.01 Beban Persediaan alat tulis kantor

F

31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014

9.1.7.01.04 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 9.1.7.02.01 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.3.7.01.04 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 1.3.7.02.01 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Kredit

500.000 500.000

F

33.070.000

F

4.800.000

F

33.070.000

F

4.800.000

31/12/2014

9.1.2.03.03 Beban Jasa listrik

F

31/12/2014

2.1.5.02.01 Utang Belanja Jasa

F

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Debit

15.325.000 15.325.000

95

LANGKAH 4: Posting ke Buku Besar BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Dinas Kesehatan 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan

Debit Tanggal

Transaksi

Debit

Kredit

Saldo

01/01/2014

Saldo Awal

0

07/07/2014

Menerima pendapatan retribusi

25.500.000

0

25.500.000

07/07/2014

Menyetor pendapatan retribusi

0

25.500.000

0

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Dinas Kesehatan 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran

Debit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

02/02/2014

Saldo Awal Penyetoran Potongan PPh dan PPN ke kas negara Menerima UP

08/08/2014

Pengesahan SPJ Belanja UP

09/09/2014

Menerima SP2D GU

10/10/2014

Mencatat SPJ penggunaan UP Menyetorkan sisa UP akhir tahun Menerima potongan PPh/PPN Menyetorkan potongan PPh/PPN

01/01/2014

11/11/2014 12/12/2014 12/12/2014

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Debit

Kredit

Saldo 1.500.000

0

1.500.000

0

50.000.000

0

50.000.000

0

116.250.000

-66.250.000

116.250.000

0

50.000.000

0

38.500.000

11.500.000

0

11.500.000

0

13.335.000

0

13.335.000

0

13.335.000

0

Dinas Kesehatan 1.1.7.01.01 Persediaan Alat Tulis Kantor

Debit Tanggal

Transaksi

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Debit

Kredit

Saldo 96

01/01/2014

Saldo Awal

31/12/2014

Jurnal penyesuaian

500.000 500.000

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

0

1.000.000

Dinas Kesehatan 1.3.1.11.04 Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa

Debit Tanggal

Transaksi

Debit

Kredit

01/01/2014 Saldo Awal

Saldo 250.000.000

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Dinas Kesehatan 1.3.2.04.01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Debit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

Saldo Awal Membeli peralatan dan mesin secara LS

04/04/2014

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Debit

Kredit

Saldo 149.000.000

110.000.000

0

259.000.000

Dinas Kesehatan 1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor

Debit Tanggal 01/01/2014

Transaksi

Debit

Kredit

Saldo Awal

Saldo 240.000.000

SKPD

Dinas Kesehatan

KODE AKUN

1.3.7.01.04

NAMA AKUN

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor

Kredit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

Saldo Awal

31/12/2014

Jurnal penyesuaian

Debit

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Kredit

Saldo 0

0

33.070.000

33.070.000

97

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Dinas Kesehatan 1.3.7.02.01 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Kredit Tanggal 01/01/201 4 31/12/201 4

Transaksi

Debit

Kredit

Saldo

Saldo Awal

0

Jurnal penyesuaian

0

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

4.800.000

4.800.000

Dinas Kesehatan 2.1.1.03.01 Utang PPh 21

Kredit Tanggal 01/01/2014

Transaksi

Debit

Kredit

Saldo

1.350.000

0

0

12/12/2014

Saldo Awal Penyetoran Potongan PPh dan PPN ke kas negara Menerima potongan PPh/PPN

0

5.235.000

5.235.000

12/12/2014

Menyetor potongan PPh/PPN

5.235.000

0

0

Kredit

Saldo

01/01/2014

1.350.000

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Dinas Kesehatan 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat

Kredit Tanggal 01/01/2014

Transaksi

12/12/2014

Saldo Awal Penyetoran Potongan PPh dan PPN ke kas negara Menerima potongan PPh/PPN

12/12/2014

Menyetor potongan PPh/PPN

01/01/2014

SKPD KODE AKUN

Debit

150.000 150.000

0

0

0

8.100.000

8.100.000

8.100.000

0

0

Dinas Kesehatan 2.1.5.02.01

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

98

NAMA AKUN

Utang Belanja Jasa

Kredit Tanggal

Transaksi

Debit

01/01/2014 Saldo Awal 31/12/2014 Jurnal penyesuaian

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Kredit

Saldo

0 15.325.000 15.325.000

0

Dinas Kesehatan 3.1.1.01.01 Ekuitas

Kredit Tanggal

Transaksi

Debit

Kredit

Saldo

01/01/2014 Saldo Awal

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

639.500.000

Dinas Kesehatan 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL

Kredit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

08/08/2014

Saldo Awal Membayar Gaji dan Tunjangan Pegawai Membeli peralatan dan mesin secara LS Membeli barang dan jasa secara LS Menyetor pendapatan retribusi Pengesahan SPJ Belanja UP

10/10/2014

Mencatat SPJ penggunaan UP

03/03/2014 04/04/2014 05/05/2014 07/07/2014

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Debit

Kredit

Saldo 0

0

1.487.500.000

1.487.500.000

0

110.000.000

1.597.500.000

0

55.000.000

1.652.500.000

25.500.000

0

1.627.000.000

0

116.250.000

1.743.250.000

0

38.500.000

1.781.750.000

Dinas Kesehatan 3.1.3.01.01 RK PPKD

Kredit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

Saldo Awal

02/02/2014

Menerima UP

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Debit

Kredit

Saldo 0

0

50.000.000

50.000.000

99

03/03/2014 04/04/2014 05/05/2014 07/07/2014 09/09/2014 11/11/2014

Membayar Gaji dan Tunjangan Pegawai Membeli peralatan dan mesin secara LS Membeli barang dan jasa secara LS Menyetor pendapatan retribusi Menerima SP2D GU Menyetorkan sisa UP akhir tahun

SKPD KODE AKUN

NAMA AKUN

0

1.487.500.000

1.537.500.000

0

110.000.000

1.647.500.000

0

55.000.000

1.702.500.000

25.500.000

0

1.677.000.000

0

116.250.000

1.793.250.000

11.500.000

0

1.781.750.000

Dinas Kesehatan 4.1.2.01.01 Pelayanan kesehatan di Puskesmas LRA

Kredit Tanggal

Transaksi

Debit

01/01/2014 Saldo Awal Menyetor pendapatan 07/07/2014 retribusi SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Kredit

Saldo 0

0 25.500.000

25.500.000

Dinas Kesehatan 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

Debit Tanggal

Transaksi

01/01/2014 Saldo Awal Membayar Gaji dan 03/03/2014 Tunjangan Pegawai SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Debit

Kredit

Saldo 0

941.980.654

0

941.980.654

Dinas Kesehatan 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga

Debit Tanggal

Transaksi

01/01/2014 Saldo Awal Membayar Gaji dan 03/03/2014 Tunjangan Pegawai

Debit

Kredit

Saldo 0

194.601.755

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

0

194.601.755

100

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Dinas Kesehatan 5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan

Debit Tanggal

Transaksi

01/01/2014 Saldo Awal Membayar Gaji dan 03/03/2014 Tunjangan Pegawai SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Debit

Kredit

Saldo 0

135.713.962

0

135.713.962

Dinas Kesehatan 5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional

Debit Tanggal

Transaksi

01/01/2014 Saldo Awal Membayar Gaji dan 03/03/2014 Tunjangan Pegawai SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Debit

Kredit

Saldo 0

117.971.012

0 117.971.012

Dinas Kesehatan 5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum

Debit Tanggal

Transaksi

Debit

01/01/2014 Saldo Awal Membayar Gaji dan 03/03/2014 Tunjangan Pegawai

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Kredit

Saldo 0

12.500.000

0

12.500.000

Kredit

Saldo

Dinas Kesehatan 5.1.1.01.06 Tunjangan Beras

Debit Tanggal

Transaksi

01/01/2014 Saldo Awal Membayar Gaji dan 03/03/2014 Tunjangan Pegawai

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Debit

0 80.205.622

0

80.205.622

101

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Dinas Kesehatan 5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Debit Tanggal

Transaksi

Debit

01/01/2014 Saldo Awal Membayar Gaji dan 03/03/2014 Tunjangan Pegawai SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Kredit

Saldo 0

17.026.995

0

17.026.995

Kredit

Saldo

Dinas Kesehatan 5.1.2.01.01 Belanja alat tulis kantor

Debit Tanggal

Transaksi

Debit

01/01/2014 Saldo Awal Membeli barang dan jasa 05/05/2014 secara LS Pengesahan SPJ Belanja 08/08/2014 UP Mencatat SPJ 10/10/2014 penggunaan UP SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

0 55.000.000

0

55.000.000

62.500.000

0 117.500.000

27.500.000

0 145.000.000

Dinas Kesehatan 5.1.2.24.01 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur

Debit Tanggal

Transaksi

01/01/2014 Saldo Awal Pengesahan SPJ Belanja 08/08/2014 UP Mencatat SPJ 10/10/2014 penggunaan UP

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Debit

Kredit

Saldo 0

53.750.000

0

53.750.000

11.000.000

0

64.750.000

Dinas Kesehatan 5.2.2.04.01 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

102

Debit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

Saldo Awal

04/04/2014

Membeli peralatan dan mesin secara LS

Debit

Kredit

Saldo 0

110.000.000

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

0

110.000.000

Dinas Kesehatan 8.1.2.01.01 Pelayanan kesehatan di Puskesmas LO

Kredit Tanggal

Transaksi

01/01/2014 Saldo Awal Pengakuan pendapatan 06/06/2014 retribusi

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Debit

Kredit

Saldo 0

0 25.500.000 25.500.000

Dinas Kesehatan 9.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO

Debit Tanggal

Transaksi

01/01/2014 Saldo Awal Membayar Gaji dan 03/03/2014 Tunjangan Pegawai SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Debit

Kredit

Saldo 0

941.980.654

0 941.980.654

Dinas Kesehatan 9.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga - LO

Debit Tanggal

Transaksi

01/01/2014 Saldo Awal Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Debit

Kredit

Saldo 0 103

03/03/2014

Membayar Gaji dan Tunjangan Pegawai SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

194.601.755

0 194.601.755

Dinas Kesehatan 9.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan - LO

Debit Tanggal

Transaksi

01/01/2014 Saldo Awal Membayar Gaji dan 03/03/2014 Tunjangan Pegawai SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Debit

Kredit

Saldo 0

135.713.962

0 135.713.962

Dinas Kesehatan 9.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - LO

Debit Tanggal

Transaksi

01/01/2014 Saldo Awal Membayar Gaji dan 03/03/2014 Tunjangan Pegawai SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Debit

Kredit

Saldo 0

117.971.012

0 117.971.012

Dinas Kesehatan 9.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum - LO

Debit Tanggal

Transaksi

01/01/2014 Saldo Awal Membayar Gaji dan 03/03/2014 Tunjangan Pegawai SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Debit

Kredit

Saldo 0

12.500.000

0

12.500.000

Kredit

Saldo

0

0 80.205.622

Dinas Kesehatan 9.1.1.01.06 Tunjangan Beras - LO

Debit Tanggal

Transaksi

01/01/2014 Saldo Awal 03/03/2014 Membayar Gaji dan Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Debit 80.205.622

104

Tunjangan Pegawai

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Dinas Kesehatan 9.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus – LO

Debit Tanggal

Transaksi

Debit

01/01/2014 Saldo Awal Membayar Gaji dan 03/03/2014 Tunjangan Pegawai

Kredit

Saldo 0

17.026.995

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

0

17.026.995

Dinas Kesehatan 9.1.2.01.01 Beban Persediaan alat tulis kantor

Debit Tanggal

Transaksi

Debit

Kredit

01/01/2014 Saldo Awal 08/08/2014

Membeli barang dan jasa secara LS Pengesahan SPJ Belanja UP

10/10/2014

Mencatat SPJ penggunaan UP

31/12/2014

Jurnal penyesuaian

05/05/2014

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Saldo 0

55.000.000

0

55.000.000

62.500.000

0

117.500.000

27.500.000

0

145.000.000

0

500.000

144.500.000

Kredit

Saldo

0

0 15.325.000

Dinas Kesehatan 9.1.2.03.03 Beban Jasa listrik

Debit Tanggal

Transaksi

Debit

01/01/2014 Saldo Awal 31/12/2014 Jurnal penyesuaian SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

15.325.000

Dinas Kesehatan 9.1.2.25.03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Debit Tanggal

Transaksi

01/01/2014 Saldo Awal Pengesahan SPJ Belanja 08/08/2014 UP Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Debit

Kredit

Saldo 0

53.750.000

0

53.750.000 105

10/10/2014

Mencatat SPJ penggunaan UP SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

11.000.000

0

64.750.000

Dinas Kesehatan 9.1.7.01.04 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor

Debit Tanggal

Transaksi

Debit

Kredit

Saldo

01/01/2014 Saldo Awal 31/12/2014

0

Jurnal penyesuaian

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

33.070.000

0

33.070.000

Dinas Kesehatan 9.1.7.02.01 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Debit Tanggal

Transaksi

Debit

Kredit

Saldo

01/01/2014 Saldo Awal 31/12/2014

Jurnal penyesuaian

0 4.800.000

0

4.800.000

LANGKAH 5: Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian Pemerintah Kabupaten Adil Makmur NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN per Tanggal 31 Desember 2012 SKPD Dinas Kesehatan Saldo Kode dan Nama Akun

Debit

Kredit

1.1.7

1.1.7.01.01 Persediaan Alat Tulis Kantor

Rp

1.000.000

Rp

-

1.3.1

1.3.1.11.04 Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa

Rp

250.000.000

Rp

-

1.3.2

1.3.2.04.01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Rp

259.000.000

Rp

-

1.3.3

1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor

Rp

240.000.000

Rp

-

1.3.7

1.3.7.01.04 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor

Rp

-

Rp33.070.000

1.3.7

1.3.7.02.01 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Rp

-

Rp4.800.000

2.1.5

2.1.5.02.01 Utang Belanja Jasa

Rp

-

Rp15.325.000

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

106

Saldo Kode dan Nama Akun

Debit

Kredit

3.1.1

3.1.1.01.01 Ekuitas

Rp

-

Rp639.500.000

3.1.2

3.1.2.01.01 Estimasi Pendapatan

Rp

24.000.000

3.1.2

3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja

Rp

-

Rp

Rp 1.835.000.000

3.1.2

3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL

Rp

16.750.000

Rp -

3.1.3

3.1.3.01.01 RK PPKD

Rp

-

Rp

1.794.250.000

4.1.2

4.1.2.01.01 Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA

Rp

-

Rp

25.500.000

5.1.1

5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

Rp

941.980.654

5.1.1

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga

Rp

194.601.755

5.1.1

5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan

Rp

135.713.962

5.1.1

5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional

Rp

117.971.012

5.1.1

5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum

Rp

12.500.000

5.1.1

5.1.1.01.06 Tunjangan Beras

Rp

80.205.622

5.1.1

5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Rp

17.026.995

5.1.2

5.1.2.01.01 Belanja alat tulis kantor

Rp

145.000.000

5.1.2

5.1.2.24.01 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur

Rp

64.750.000

5.2.2

5.2.2.04.01 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Rp

110.000.000

8.1.2

8.1.2.01.01 Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO

Rp

-

9.1.1

9.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO

Rp

941.980.654

9.1.1

9.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga - LO

Rp

194.601.755

9.1.1

9.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan - LO

Rp

135.713.962

9.1.1

9.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - LO

Rp

117.971.012

9.1.1

9.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum - LO

Rp

12.500.000

9.1.1

9.1.1.01.06 Tunjangan Beras - LO

Rp

80.205.622

9.1.1

9.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO

Rp

17.026.995

9.1.2

9.1.2.01.01 Beban Persediaan alat tulis kantor

Rp

144.500.000

9.1.2

9.1.2.03.03 Beban Jasa listrik

Rp

15.325.000

9.1.2

9.1.2.25.03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Rp

64.750.000

9.1.7

9.1.7.01.04 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor

Rp

33.070.000

9.1.7

9.1.7.02.01 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Rp

4.800.000

Jumlah

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

4.372.945.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

25.500.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 4.372.945.000

107

Ket: Jumlah kolom debit dan kredit pada Neraca Saldo di atas harus seimbang (balance), apabila tidak, berarti ada kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mencatat jumlah pada jurnal, buku besar, atau pada saat memindahkan saldo rekening buku besar ke neraca saldo, atau mungkin salah menempatkan posisi saldo, misalnya yang seharusnya di debit tetapi ditempatkan di kredit, atau sebaliknya.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

108

LANGKAH 6: Penyusunan Laporan Keuangan

PEMERINTAH KABUPATEN ADIL MAKMUR DINAS KESEHATAN

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2014 DAN 2013

Nomor Urut

Uraian

2014

1

2

3

8.0.0

1

8.1.0

2

8.1.1

3

8.1.2

4

8.1.3

5

8.1.4

6

PENDAPATAN - LO PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO Pendapatan Pajak Daerah - LO Pendapatan Retribusi Daerah - LO Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Lain-lain PAD Yang Sah - LO Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)

7

RpRp25.500.000 RpRpRp25.500.000

8.2.0

8

PENDAPATAN TRANSFER - LO

8.2.1

9

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO

Rp-

8.2.2

10

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

Rp-

8.2.3

11

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Rp-

12

Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d. 11)

8.3.0

13

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO

8.3.1

14

8.3.3

15

Pendapatan Hibah - LO

17

Pendapatan Lainnya - LO Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (14 s.d. 15) JUMLAH PENDAPATAN (7+12+16)

9.0.0

18

BEBAN

9.1.0

19

9.1.1

20

Beban Pegawai - LO

9.1.2

21

Beban Barang dan Jasa

9.1.3

22

Beban Bunga

16

RpRpRpRpRp25.500.000

BEBAN OPERASI - LO

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Rp 1.487.500.000 Rp 224.575.000 Rp -

109

9.1.4

23

Beban Subsidi

9.1.5

24

Beban Hibah

9.1.6

25

Beban Bantuan Sosial

9.1.7

26

Beban Penyusutan dan Amortisasi

9.1.8

27

Beban Penyisihan Piutang

9.1.9

28

Beban Lain-lain

29

Jumlah Beban Operasi (20 s.d. 28)

9.2.0

30

9.2.1

31

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

9.2.2

32

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

9.2.3

33

9.2.4

34

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

9.2.5

35

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

36 37

BEBAN TRANSFER

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Da erah Lainnya

Jumlah Beban Transfer (31 s.d. 35) JUMLAH BEBAN (29+36)

38

SURPLUS (DEFISIT) DARI OPERASI (17-37)

39

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

8.4.0

40

8.4.1

41

Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO

8.4.2

42

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

8.4.3

43

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

44

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.762.445.000 Rp (1.736.945.000)

SURPLUS NON OPERASIONAL - LO

Jumlah Surplus Non Operasional (41 s.d. 43)

9.3.0

45

9.3.1

46

Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO

9.3.2

47

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

9.3.3

48

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

49

Rp Rp Rp Rp 37.870.000 Rp Rp Rp 1.762.445.000

Rp Rp Rp Rp -

DEFISIT NON OPERASIONAL

Jumlah Defisit Non Operasional (46 s.d. 48)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Rp Rp Rp Rp -

110

50

JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (44-49)

Rp -

51

SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (38+50)

Rp (1.736.945.000)

8.5.0

52

PENDAPATAN LUAR BIASA - LO

8.5.1

53

Pendapatan Luar Biasa - LO Jumlah Pendapatan Luar Biasa (53)

54 9.4.0

55

BEBAN LUAR BIASA

9.4.1

56

Beban Luar Biasa

57

Jumlah Beban Luar Biasa (56)

58

POS LUAR BIASA (54-57)

59

Rp Rp Rp Rp Rp Rp (1.736.945.000)

SURPLUS (DEFISIT) - LO (51+58)

Pemerintah Kabupaten Adil Makmur Dinas Kesehatan LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2014

3.1.1

0 0 0

Nomor Urut

Uraian

2014

1

2

3

1

Ekuitas Awal

Rp

639.500.000

2

Surplus/Defisit – LO

Rp

(1.736.945.000)

3

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

4

Koreksi Nilai Persediaan

Rp

-

5

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Rp

-

6

Lain-lain

Rp

-

Rp

(1.097.445.000)

7

Ekuitas Akhir (1 s.d. 6)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

111

PEMERINTAH KABUPATEN ADIL MAKMUR DINAS KESEHATAN

NERACA PER 31 Desember 2014 No

Uraian

1

2

1.0.0

1

1.1.0

2

1.1.1

3

Kas dan Setara Kas

1.1.2

4

Investasi Jangka Pendek

1.1.3

5

Piutang Pendapatan

1.1.4

6

Piutang Lainnya

1.1.5

7

Penyisihan Piutang

1.1.6

8

Beban Dibayar Dimuka

1.1.7

9

Persediaan

1.1.8

10

Aset Untuk Dikonsolidasikan

Tahun 2014

Tahun 2013

3

4

ASET ASET LANCAR

Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 10)

11 1.2.0

12

1.2.1

13

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

1.2.2

14

Investasi Jangka Panjang Permanen

15

Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.000.000,00 Rp Rp 1.000.000,00

Rp 1.500.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp 500.000,00 Rp Rp 2.000.000,00

Rp Rp Rp -

Rp Rp Rp -

Rp 250.000.000,00 Rp 259.000.000,00 Rp 240.000.000,00 Rp Rp -

Rp 250.000.000,00 Rp 149.000.000,00 Rp 240.000.000,00 Rp Rp -

INVESTASI JANGKA PANJANG

14)

Jumlah Investasi Jangka Panjang (13 s.d.

1.3.0

16

ASET TETAP

1.3.1

17

Tanah

1.3.2

18

Peralatan dan Mesin

1.3.3

19

Gedung dan Bangunan

1.3.4

20

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1.3.5

21

Aset Tetap Lainnya

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

112

1.3.6

22

Konstruksi Dalam Pengerjaan

1.3.7

23

Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23)

24 1.4.0

25

DANA CADANGAN

1.4.1

26

Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan (26)

27 1.5.0

28

1.5.1

29

Tagihan Jangka Panjang

1.5.2

30

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1.5.3

31

Aset Tidak Berwujud

1.5.4

32

Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya (29 s.d. 32)

34

JUMLAH ASET (11+15+24+27+33)

2.0.0

35

KEWAJIBAN

2.1.0

36

2.1.1

37

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

2.1.2

38

Utang Bunga

2.1.3

39

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

2.1.4

40

Pendapatan Diterima Dimuka

2.1.5

41

Utang Belanja

2.1.6

42

Utang Jangka Pendek Lainnya 42)

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (37 s.d.

44

2.2.1

45

Utang Dalam Negeri

2.2.2

46

Utang Jangka Panjang Lainnya

49

3.1.0

50

3.1.1

51

Rp Rp -

Rp Rp Rp Rp Rp -

Rp Rp Rp Rp Rp -

Rp 712.130.000,00

Rp 641.000.000,00

Rp Rp Rp Rp Rp 15.325.000,00 Rp Rp 15.325.000,00

Rp 1.500.000,00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.500.000,00

Rp Rp Rp Rp 15.325.000,00

Rp Rp Rp Rp 1.500.000,00

Rp (1.097.445.000,00)

Rp 639.500.000,00

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

46)

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (45 s.d. JUMLAH KEWAJIBAN (43+47)

48 3.0.0

Rp Rp -

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2.2.0

47

Rp Rp Rp 639.000.000,00

ASET LAINNYA

33

43

Rp Rp (37.870.000,00) Rp 711.130.000,00

EKUITAS EKUITAS Ekuitas

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

113

3.1.3

52

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

53

Jumlah Ekuitas (51 s.d. 52)

54

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (48+53)

Rp 1.794.250.000,00 Rp 698.805.000,00

Rp Rp 639.500.000,00

Rp 712.130.000,00

Rp 641.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN ADIL MAKMUR DINAS KESEHATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2014 DAN 2013

No

Uraian

Anggaran Setelah Perubahan 2014

Realisasi 2014

%

1

2

3

4

5

4.0.0

1

PENDAPATAN - LRA

4.1.0

2

4.1.1

3

Pendapatan Pajak Daerah - LRA

4.1.2

4

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

4.1.3

5

4.1.4

6

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan D aerah yang Dipisahkan - LRA Lain-lain PAD Yang Sah - LRA

7

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)

4.2.0

8

4.2.1

9

4.2.2

10

4.2.3

11

PENDAPATAN TRANSFER - LRA Pendapatan Transfer Pemerintah PusatDana Perimbangan - LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah L ainnya - LRA

12

Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d. 11) LAINLAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA

4.3.0

13

4.3.1

14

Pendapatan Hibah - LRA

4.3.2

15

Dana Darurat - LRA

4.3.3

16

Pendapatan Lainnya - LRA

17

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (14 s.d. 16)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Rp Rp 24.000.000 Rp Rp Rp 24.000.000

Rp Rp 25.500.000 Rp Rp Rp 25.500.000

Rp Rp Rp Rp -

Rp Rp Rp Rp -

Rp Rp Rp Rp -

Rp Rp Rp Rp -

106%

114

JUMLAH PENDAPATAN (7+12+17)

18 5.0.0

19

5.1.0

20

5.1.1

21

Belanja Pegawai

5.1.2

22

Belanja Barang dan Jasa

5.1.3

23

Belanja Bunga

5.1.4

24

Belanja Subsidi

5.1.5

25

Belanja Hibah

5.1.6

26

Belanja Bantuan Sosial

27

Jumlah Belanja Operasi (21 s.d. 26)

5.2.1

29

Belanja Modal Tanah

5.2.2

30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2.3

31

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5.2.4

32

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

5.2.5

33

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Rp 1.500.000.000 Rp 209.750.000 Rp Rp Rp Rp Rp 1.709.750.000

Rp Rp 120.000.000 Rp Rp Rp Rp 120.000.000

Rp Rp 110.000.000 Rp Rp Rp Rp 110.000.000

Rp Rp Rp 1.835.000.000

Rp Rp Rp 1.819.750.000

Rp Rp Rp -

Rp Rp Rp -

Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp

100% 98%

BELANJA MODAL

Jumlah Belanja Modal (29 s.d. 33)

5.3.0

35

BELANJA TAK TERDUGA

5.3.1

36

Belanja Tak Terduga

37

Jumlah Belanja Tak Terduga (36)

38

JUMLAH BELANJA (27+34+37)

6.0.0

39

6.1.0

40

TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

6.1.1

41

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

6.1.2

42

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

92%

TRANSFER

Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan (41 s.d. 42) TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

6.2.0

44

6.2.1

45

6.2.2

46

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

6.2.3

47

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

48

Rp 1.500.000.000 Rp 215.000.000 Rp Rp Rp Rp Rp 1.715.000.000

BELANJA OPERASI

28

43

Rp 25.500.000

BELANJA

5.2.0

34

Rp 24.000.000

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (45

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

115

s.d. 47) JUMLAH TRANSER (43+48)

49 50

(38+49)

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

51

SURPLUS (DEFISIT) (18-50)

7.0.0

52

PEMBIAYAAN

7.1.0

53

7.1.1

54

Penggunaan SiLPA

7.1.2

55

Pencairan Dana Cadangan

7.1.3

56

7.1.4

57

Pinjaman Dalam Negeri

7.1.5

58

Penerimaan Kembali Piutang

59

-

Rp Rp 1.835.000.000

Rp Rp 1.819.750.000

Rp (1.811.000.000)

Rp (1.794.250.000)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp -

Rp (1.811.000.000)

Rp (1.794.250.000)

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipi sahkan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan (54 s.d. 58) PENGELUARAN PEMBIAYAAN

7.2.0

60

7.2.1

61

7.2.2

62

7.2.3

63

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

7.2.4

64

Pemberian Pinjaman Daerah

65

-

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah D aerah

64)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (61 s.d.

66

JUMLAH PEMBIAYAAN NETO (59-65)

67

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (51+66)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

116

LANGKAH 7: Pencatatan Jurnal Penutup di Buku Jurnal Jurnal Penutup LRA Tanggal 31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

Nama Akun 3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja 3.1.2.01.01 Estimasi Pendapatan 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 4.1.2.01.01 Pelayanan kesehatan di Puskesmas – LRA 3.1.2.06.01 Surplus/Defisit - LRA 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 5.1.2.24.01 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 5.2.2.04.01 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 3.1.2.06.01 Surplus/Defisit - LRA

Ref

Debit 1.835.000.000

Kredit 24.000.000 1.811.000.000

Rp25.500.000 1.794.250.000 Rp941.980.654 Rp194.601.755 Rp135.713.962 Rp117.971.012 Rp12.500.000 Rp80.205.622 Rp17.026.995 Rp145.000.000 Rp64.750.000 Rp110.000.000

1.794.250.000 1.794.250.000

Jurnal Penutup LO Tanggal 31/12/2014

Nama Akun 8.1.2.01.01 Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO 3.1.1.02.01 Surplus/Defisit - LO 9.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO 9.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga - LO 9.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan - LO

LO

9.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional - LO 9.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum - LO 9.1.1.01.06 Tunjangan Beras - LO 9.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus – 9.1.2.01.01 Beban Persediaan alat tulis kantor

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Debit Rp27.000.000 1.736.945.000

Kredit

Rp941.980.65 4 Rp194.601.75 5 Rp135.713.96 2 Rp117.971.01 2 Rp12.500.000 Rp80.205.622 Rp17.026.995 Rp144.500.00

117

0 Rp15.325.000

9.1.2.03.03 Beban Jasa listrik 9.1.2.25.03 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber 9.1.7.01.04 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 9.1.7.02.01 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 31/12/2014

Rp64.750.000 Rp33.070.000 Rp4.800.000

3.1.1.01.01 Ekuitas 3.1.1.02.01 Surplus/Defisit - LO

1.736.945.000 1.736.945.000

LANGKAH 8: Penyusunan Neraca Saldo setelah Penutupan

Pemerintah Kabupaten Adil Makmur

NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN Per Tanggal 31 Desember 2014 SKPD : Dinas Kesehatan Saldo

Kode dan Nama Akun

Debit

1.1.7.01.01 Persediaan Alat Tulis Kantor

Rp

1.000.000

1.3.1.11.04 Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa

Rp

250.000.000

1.3.2.04.01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Rp

259.000.000

1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor

Rp

240.000.000

1.3.7.01.04 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 1.3.7.02.01 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Rp Rp Rp -

2.1.5.02.01 Utang Belanja Jasa 3.1.1.01.01 Ekuitas

Rp 1.097.445.000

3.1.3.01.01 RK PPKD

Rp Jumlah

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

1.847.445.000

Kredit Rp Rp Rp Rp Rp 33.070.000 Rp 4.800.000 Rp 15.325.000 Rp Rp 1.794.250.000 1.847.445.000

118

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

119

BAB V PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD Tujuan Instruksional Khusus: Setelah mempelajari Topik ini: 1. Peserta mampu menjelaskan sistem akuntansi PPKD, dan 2. Peserta mampu mempraktekkan proses penyusunan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA, LPSAL, LO, LPE, dan Neraca. No.

Sub Topik

Kata Kunci

1

Sistem Akuntansi PPKD

Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan

2

Proses Akuntansi PPKD

Pencatatan Transaksi, Posting ke Buku Besar, Penyesuaian, Neraca Saldo, Laporan Keuangan PPKD

Referensi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 s/d 10 Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 2 dan 3 PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008 Mulyana, Budi, Modul Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Berdasar SAP Akrual (PP 71/2010), 2012 Prof Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

120

A. SISTEM AKUNTANSI PPKD Di dalam Pasal 98 Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan sebagai berikut: 1. Pada SKPKD disusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) -SKPD dan RKAPPKD. 2. RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD; 3. RKA-PPKD digunakan untuk menampung: a) pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah; b) belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Berdasarkan aturan tersebut di atas, sistem akuntansi yang harus diselenggarakan di SKPKD terdiri dari: 1. Sistem Akuntansi SKPD (SKPKD dalam kapasitas selaku SKPD), menghasilkan laporan keuangan SKPD berupa LRA, LO, LPE dan Neraca serta CaLK selaku SKPD pada umumnya. 2. Sistem Akuntansi PPKD terdiri dari: a) Sistem Akuntansi PPKD sebagai BUD, menghasilkan laporan keuangan PPKD berupa LRA, LO, LPE, dan Neraca, serta CaLK selaku PPKD. b) Sistem Akuntansi Konsolidator Pemda, menghasilkan laporan keuangan Pemda (laporan keuangan gabungan) secara lengkap berupa LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, LPE, Neraca, LAK, dan CaLK. Akuntansi untuk SKPKD dalam kapasitasnya sebagai SKPD tidak ada perbedaan dengan akuntansi pada SKPD lainnya, sebagaimana yang telah dibahas pada Bab sebelumnya. Oleh karena itu, pembahasan di dalam bab ini adalah akuntansi untuk PPKD dalam rangka pelaksanaan DPA-PPKD. Di samping itu, sebagaimana telah dijelaskan di Bab IV, bahwa di dalam sistem pengelolaan APBD mengharuskan seluruh penerimaan uang oleh SKPD disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran dilakukan dari rekening Kas Umum Daerah (Kasda). Pengelola Kasda adalah PPKD yang secara otomatis adalah BUD. Oleh karena itu, di dalam akuntansi PPKD meliputi juga akuntansi transaksi resiprokal antara PPKD (selaku BUD) dengan SKPD (selaku pengguna anggaran). Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa transaksi resiprokal (transaksi timbal-balik) antara PPKD dan SKPD tersebut diselenggarakan dengan metode akuntansi “hubungan kantor pusat dan cabang” (Home Office-Branch Accounting). Untuk mencatat transaksi resiprokal tersebut, SKPD menggunakan akun RK-PPKD, sedangkan PPKD akan Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

121

menggunakan akun RK-SKPD (ditulis sesuai dengan nama SKPD-nya masingmasing).

B. PROSES AKUNTANSI PPKD – ILUSTRASI Untuk memberikan pemahaman yang lebih efisien dan efektif tentang penerapan akuntansi pemda berbasis akrual untuk PPKD, berikut ini akan langsung diberikan ilustrasi soal dan jawabannya. Adapun untuk menyederhanakan ilustrasi, transaksi akan dibuat secara ringkas per jenis transaksi, bukan per tanggal transaksi karena penekanannya di sini adalah pemahaman tentang bagaimana penjurnalan untuk setiap jenis transaksi yang biasa terjadi pada PPKD, hingga akhirnya dihasilkan laporan keuangan PPKD.

1. Ilustrasi Akuntansi PPKD Data yang tersedia untuk pelaksanaan akuntansi PPKD sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Adil Makmur PPKD Neraca Saldo Per 1 Januari 2014 No. Rek 1.1.1.01.01 1.2.2.01.02 3.1.1.01.01

Nama Rek Kas di Kas Daerah Penyertaan Modal Kepada BUMD Ekuitas Jumlah

Debit 35.750.654.000 10.000.000.000 45.750.654.000

Kredit

45.750.654.000 45.750.654.000

Keterangan mengenai neraca saldo di atas:  Akun Ekuitas di dalam SAP Akrual tidak dibagi lagi menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dsb., karena akun Ekuitas di sini sudah merupakan Ekuitas yg bersifat full accrual.  PPKD selaku BUD tidak memilik utang jangka pendek, seperti utang PFK, karena potongan pajak pusat maupun iuran taspen, askes, dsb, telah disetor seluruhnya ke para fihak yang terkait.  PPKD tidak memilik utang jangka panjang.  Semua sisa UP di Bendahara Pengeluaran SKPD telah disetor sd. akhir tahun lalu (31 Des 2013).  Semua pendapatan yang diterima bendahara penerimaan SKPD telah disetorkan ke rek Kasda sd. akhir tahun lalu (31 Des 2013). Informasi Tambahan: Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

122

•

Saldo SiLPA awal tahun 2014 sebesar Rp35.750.654.000,Ringkasan DPA PPKD T.A. 2014 sebagai berikut : Pemerintah Kabupaten Adil Makmur Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD Tahun Anggaran 2014 No. Urut (1) 1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1

2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7

3. 3.1. 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

Uraian (2) PENDAPATAN Pendapatan Dana Perimbangan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pendapatan Dana Alokasi Umum Pendapatan Dana Alokasi Khusus Jumlah Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah Pendapatan BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Surplus /Defisit: [1]-[2] Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Anggaran stlh Perubahan (3)

54.350.000.000 255.000.000.000 45.500.000.000 354.850.000.000 354.850.000.000

3.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 8.000.000.000 346.850.000.000

35.750.654.000 25.000.000.000 60.750.654.000 5.000.000.000 2.500.000.000

7.500.000.000

123

No. Urut

Uraian Pembiayaan Neto [3.1] –[3.2] *) SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan [Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto]

Anggaran stlh Perubahan 53.250.654.000 400.100.650.00 0

*)

Perlu diingat bahwa SiLPA pada DPA PPKD belum mencerminkan SiLPA Pemda yang sebenarnya, karena SiLPA di DPA PPKD bukan SiLPA dari APBD secara keseluruhan. Ringkasan transaksi PPKD selama T.A. 2014 sebagai berikut.: Tanggal 1/1/2014

2/2/2014

3/3/2014

4/4/2014 5/5/2014 6/6/2014

7/7/2014 8/8/2014 9/9/2014 31/12/2014

Transaksi Jumlah total realisasi pendapatan dana perimbangan T.A. 2014 berdasarkan Nota Kredit Rekening Koran Bank adalah Rp dengan rincian sbb.: Pendapatan DBH 55.850.000.000 Pendapatan DAU 250.000.000.000 Pendapatan DAK 45.500.000.000 Jumlah 351.350.000.000 Jumlah total pendapatan SKPD yang telah disetorkan ke rekening Kasda berdasarkan STS dan Nota Kredit Rekening Koran Bank adalah Rp 35.467.546.000 Jumlah total SP2D LS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah Rp. 390.756.540.000 Jumlah potongan dan penyetoran PFK yang dilakukan oleh BUD atas SP2D LS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah sbb: Jumlah dipungut Jumlah disetor Potongan PPh dan PPN 32.650.386.000 32.540.654.000 Potongan Taspen 18.120.000.000 18.120.000.000 Potongan Askes 1.560.430.000 1.560.430.000 Jumlah 52.330.816.000 52.221.084.000 Jumlah total SP2D UP/GU dan TU yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah Rp 3.576.000.000 Jumlah total sisa UP dan TU yang disetorkan kembali oleh seluruh SKPD ke rekening Kasda adalah Rp 124.760.000 Jumlah total SP2D LS realisasi belanja tidak langsung PPKD terdiri dari: Belanja Bantuan Sosial 3.500.000.000 Belanja Bantuan Keuangan 2.000.000.000 Jumlah 5.500.000.000 Jumlah penerimaan pinjaman jangka panjang dari Pemerintah Pusat berdasarkan bukti transfer dan/atau Nota Kredit Rekening Koran Bank sebesar Rp 25.000.000.000 Jumlah SP2D LS untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp 5.000.000.000 Jumlah SP2D LS untuk penambahan penyertaan modal di perusahaan daerah sebesar Rp2.500.000.000 DAU yang belum diterima sd akhir tahun 2012 sebesar Rp

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

124

Tanggal 31/12/2014

Transaksi 5.000.000.000 Beban bunga yang terutang atas pinjaman jangka panjang sebesar Rp250.000.000

Diminta: Susunlah Laporan Keuangan PPKD Kabupaten Adil Makmur Tahun 2014 meliputi: a. Laporan Operasional b. Laporan Perubahan Ekuitas c. Neraca d. Laporan Realisasi Anggaran

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

125

2. Penyelesaian soal Dilakukan dengan 8 langkah sebagai berikut: 1. Pencatatan Jurnal Anggaran dan Saldo Awal di Buku Jurnal 2. Analisis Transaksi dan Pencatatan Transaksi di Buku Jurnal a. Guna memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual, maka digunakan daftar akun sesuai yang diatur di Permendagri 64 tahun 2014 yaitu di pasal 7 dan lampiran III mengenai Bagan Akun Standar (BAS), yaitu dituliskan kode dan nama akun detil sampai level 5 yaitu rincian objek. b. Penjurnalan dibedakan menjadi 2: 1). Jurnal Finansial: Secara default seluruh transaksi dicatat/ dibuat jurnal finansialnya dalam buku jurnal dengan melibatkan akun dengan kode awal 1Aset ,2-Kewajiban,3-Ekuitas serta 8-Pendapatan LO dan 9-Beban. 2). Jurnal Anggaran: Jika transaksi melibatkan akun dengan kode awal 4-pendapatan LRA, 5-Belanja, 6-Transfer dan 7-Pembiayaan dan dilakukan secara tunai/melibatkan kas, maka selain mencatat jurnal finansial juga mencatat jurnal anggaran. 3. Pencatatan Jurnal Penyesuaian di Buku Jurnal Pencatatan penyesuaian dilakukan dengan membuat jurnal finansial saja yaitu melibatkan akun dengan kode awal 1-Aset ,2-Kewajiban,3-Ekuitas serta 8-Pendapatan LO dan 9-Beban. 4. Posting ke Buku Besar 5. Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian 6. Penyusunan Laporan Keuangan: a. Laporan Operasional b. Laporan Perubahan Ekuitas c. Neraca d. Laporan Realisasi Anggaran 7. Pencatatan Jurnal Penutup di Buku Jurnal 8. Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penutupan

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

126

LANGKAH 1: Pencatatan Jurnal Anggaran di Buku Jurnal PEMERINTAH KABUPATEN ADIL MAKMUR BUKU JURNAL PPKD Tanggal 01/01/2014

Kode Akun 3.1.2.01.01 3.1.2.02.01

Nama Akun

Ref

Debit

Kredit

Rp 354.850.000.000 Rp 60.750.654.000

Estimasi Pendapatan Estimasi Penerimaan Pembiayaan

3.1.2.03.01

Apropriasi Belanja

Rp

8.000.000.000

3.1.2.04.01

Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan

Rp

7.500.000.000

3.1.2.05.01

Estimasi Perubahan SAL

Rp 400.100.654.000

LANGKAH 2: Analisis Transaksi dan Pencatatan Transaksi di Buku Jurnal PEMERINTAH KABUPATEN ADIL MAKMUR BUKU JURNAL PPKD Tanggal 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014

Kode Akun

Nama Akun

1.1.1.01.01 8.2.1.02.08

Kas di Kas Daerah Bagi Hasil dari Pertambangan Min yak Bumi - LO

8.2.1.03.01

Dana Alokasi Umum - LO

8.2.1.04.18

DAK Bidang Pendidikan - LO

01/01/2014

3.1.2.05.01

01/01/2014

4.2.1.02.08

01/01/2014

4.2.1.03.01

01/01/2014

4.2.1.04.18

02/02/2014

1.1.1.01.01

Estimasi Perubahan SAL Bagi Hasil dari Pertambangan Min yak Bumi - LRA Dana Alokasi Umum - LRA DAK Bidang Pendidikan - LRA

Kas di Kas Daerah

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Ref

Debit

F

Rp351.350.000.000,0 0 Rp 55.850.000.000,00 Rp 250.000.000.000,00 Rp 45.500.000.000,00

F F F

A

Rp 351.350.000.000,00 Rp 55.850.000.000,00 Rp 250.000.000.000,00 Rp 45.500.000.000,00

A A A

F

Kredit

Rp 35.467.546.000,00

127

Tanggal 02/02/2014

03/03/2014 03/03/2014

04/04/2014 04/04/2014 04/04/2014 04/04/2014 04/04/2014

04/04/2014 04/04/2014 04/04/2014 04/04/2014 04/04/2014

05/05/2014 05/05/2014

06/06/2014 06/06/2014

07/07/2014 07/07/2014 07/07/2014

07/07/2014 07/07/2014

Kode Akun

Nama Akun

1.1.8.01.01

RK SKPD………….

1.1.8.01.01

RK SKPD………….

1.1.1.01.01

Kas di Kas Daerah

1.1.1.01.01

Kas di Kas Daerah

2.1.1.03.01

Utang PPh 21

2.1.1.04.01

Utang PPN Pusat

2.1.1.01.01

Utang Taspen

2.1.1.02.01

Utang Iuran Jaminan Kesehatan

2.1.1.03.01

Utang PPh 21

2.1.1.04.01

Utang PPN Pusat

2.1.1.01.01

Utang Taspen

2.1.1.02.01

Utang Iuran Jaminan Kesehatan

1.1.1.01.01

Kas di Kas Daerah

1.1.8.01.01

RK SKPD………….

1.1.1.01.01

Kas di Kas Daerah

1.1.1.01.01

Kas di Kas Daerah

1.1.8.01.01

RK SKPD………….

Ref

Debit

Rp 35.467.546.000,00

F

F

Rp 390.756.540.000,00

F

F

Rp 19.590.231.600,00 Rp 13.060.154.400,00 Rp 18.120.000.000,00 Rp 1.560.430.000,00

F F F

F F F

Rp 19.590.231.600,00 Rp 13.060.154.400,00 Rp 18.120.000.000,00 Rp 1.560.430.000,00

F

F

Rp 3.576.000.000,00 Rp 124.760.000,00 Rp 124.760.000,00

F

9.2.4.01.01

Beban Bantuan Sosial kepada Org anisasi Sosial Kemasyarakatan … Beban Transfer Bantuan Keuanga n ke Desa….

1.1.1.01.01

Kas di Kas Daerah

5.1.6.01.01

Belanja Bantuan Sosial kepada Or ganisasi Sosial Kemasyarakatan ... .

A

Rp 3.500.000.000,00

6.2.2.01.01

Transfer Bantuan Keuangan ke D

A

Rp

9.1.6.01.01

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

F F

Rp 52.330.816.000,00

Rp 3.576.000.000,00

F

F

Rp 390.756.540.000,00

Rp 52.330.816.000,00

F

F

Kredit

Rp 3.500.000.000,00 Rp 2.000.000.000,00 Rp 5.500.000.000,00

F

128

Tanggal

Kode Akun

Nama Akun

Ref

esa ........... 07/07/2014

08/08/2014 08/08/2014

08/08/2014 08/08/2014

09/09/2014 09/09/2014

09/09/2014 09/09/2014

10/10/2014 10/10/2014

10/10/2014 10/10/2014

3.1.2.05.01

1.1.1.01.01 2.2.1.01.01 3.1.2.05.01

Estimasi Perubahan SAL

Kas di Kas Daerah Utang Dalam Negeri Sektor Perba nkan

7.1.4.01.01

1.4.1.01.01

Dana Cadangan ......

1.1.1.01.01

Kas di Kas Daerah

7.2.1.01.01

Pembentukan Dana Cadangan

Rp 5.500.000.000,00

A

F

Rp 25.000.000.000,00 Rp 25.000.000.000,00

F

A

Rp 25.000.000.000,00

A

F

Estimasi Perubahan SAL

Penyertaan Modal Kepada BUMD

1.1.1.01.01

Kas di Kas Daerah

7.2.2.02.01

Penyertaan Modal pada BUMD

A

Rp 5.000.000.000,00 Rp 5.000.000.000,00 Rp 5.000.000.000,00

A

F

Rp 2.500.000.000,00

F

Estimasi Perubahan SAL

A

Rp 25.000.000.000,00

Rp 5.000.000.000,00

F

1.2.2.01.02

3.1.2.05.01

Kredit

2.000.000.000,00

Estimasi Perubahan SAL Pinjaman Dalam Negeri dari Bank ............

3.1.2.05.01

Debit

Rp 2.500.000.000,00

Rp 2.500.000.000,00 Rp 2.500.000.000,00

A

LANGKAH 3: Pencatatan Jurnal Penyesuaian di Buku Jurnal PEMERINTAH KABUPATEN ADIL MAKMUR BUKU JURNAL PPKD Tanggal

Nomor Bukti

Kode Akun

31/12/20 14 31/12/20

011/PPKD/2 013 011/PPKD/2

1.1.3.05.0 3 8.2.1.03.0

Nama Akun

Ref

Debit

Piutang Dana Alokasi Umum

F

Rp 5.000.000.000,00

Dana Alokasi Umum - LO

F

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Kredit

Rp

129

14

013

31/12/20 14

012/PPKD/2 013

31/12/20 14

012/PPKD/2 013

1

9.1.3.01.0 3 2.1.2.04.0 1

5.000.000.000,00 Beban Bunga Utang Pinjam an kepada Lembaga Keuang an Bank

F

Rp 250.000.000,00 Rp 250.000.000,00

F

Utang Bunga kepada Bank

LANGKAH 4: Posting ke Buku Besar BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

: : :

PPKD 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah

Debit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

Saldo Awal

01/01/2014

Penerimaan Dana Perimbangan

02/02/2014

Penerimaan setoran pendapatan

03/03/2014

Penerbitan SP2D LS

04/04/2014

Potongan PFK

04/04/2014

Penyetoran PFK

05/05/2014 06/06/2014 07/07/2014 08/08/2014

Ref

Debit

Pembentukan Dana Cadangan

10/10/2014

Penyertaan Modal pada BUMD

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Saldo 35.750.654.000

351.350.000.000

-

387.100.654.000

35.467.546.000

-

422.568.200.000

-

390.756.540.000

31.811.660.000

52.330.816.000

-

84.142.476.000

-

52.330.816.000

31.811.660.000

-

3.576.000.000

28.235.660.000

124.760.000

-

28.360.420.000

-

5.500.000.000

22.860.420.000

25.000.000.000

-

47.860.420.000

-

5.000.000.000

42.860.420.000

-

2.500.000.000

40.360.420.000

Penerbitan SP2D UP/GU/TU kepada SKPD Penerimaan setoran sisa UP/TU dari SKPD Pemberian bantuan sosial dan bantuan keuangan Penerimaan pinjaman jangka panjang dari Bank ...

09/09/2014

Kredit

: : :

PPKD 1.1.3.05.03 Piutang Dana Alokasi Umum

Debit

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

130

Tanggal

Transaksi

01/01/2014

Saldo Awal

31/12/2014

Penyesuaian pendapatan DAU terhutang

Ref

Debit

Kredit

Saldo -

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

5.000.000.000

: : :

-

5.000.000.000

PPKD 1.1.8.01.01 RK SKPD………….

Debit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

Saldo Awal

02/02/2014

Penerimaan setoran pendapatan

03/03/2014

Penerbitan SP2D LS

05/05/2014

Penerbitan SP2D UP/GU/TU kepada SKPD

06/06/2014

Penerimaan setoran sisa UP/TU dari SKPD

Ref

Debit

Kredit

Saldo -

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

: : :

-

35.467.546.000

(35.467.546.000)

390.756.540.000

-

355.288.994.000

3.576.000.000

-

358.864.994.000

-

124.760.000

358.740.234.000

PPKD 1.2.2.01.02 Penyertaan Modal Kepada BUMD

Debit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

Saldo Awal

10/10/2014

Penyertaan Modal pada BUMD

Ref

Debit

Kredit

Saldo 10.000.000.000

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

2.500.000.000

: : :

-

12.500.000.000

Kredit

Saldo

PPKD 1.4.1.01.01 Dana Cadangan ......

Debit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

Saldo Awal

09/09/2014

Pembentukan Dana Cadangan

Ref

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Debit

5.000.000.000

-

5.000.000.000

131

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

: : :

PPKD 2.1.1.01.01 Utang Taspen

Ref

Debit

Kredit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

Saldo Awal

04/04/2014

Potongan PFK

04/04/2014

Penyetoran PFK

Kredit

Saldo -

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

: : :

-

18.120.000.000

18.120.000.000

-

18.120.000.000 -

PPKD 2.1.1.02.01 Utang Iuran Jaminan Kesehatan

Kredit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

Saldo Awal

04/04/2014

Potongan PFK

04/04/2014

Penyetoran PFK

Ref

Debit

Kredit

Saldo -

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

: : :

-

1.560.430.000

1.560.430.000

-

1.560.430.000 -

PPKD 2.1.1.03.01 Utang PPh 21

Kredit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

Saldo Awal

04/04/2014

Potongan PFK

04/04/2014

Penyetoran PFK

Ref

Debit

Kredit

Saldo -

-

19.590.231.600

19.590.231.600

-

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

19.590.231.600 -

132

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

: : :

PPKD 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat

Kredit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

Saldo Awal

04/04/2014

Potongan PFK

04/04/2014

Penyetoran PFK

Ref

Debit

Kredit

Saldo -

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

: : :

-

13.060.154.400

13.060.154.400

-

13.060.154.400 -

PPKD 2.1.2.04.01 Utang Bunga kepada Bank

Kredit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

Saldo Awal

31/12/2014

Penyesuaian beban bunga terutang

Ref

Debit

Kredit

Saldo -

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

-

: : :

250.000.000

250.000.000

PPKD 2.2.1.01.01 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

Kredit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

Saldo Awal

08/08/2014

Penerimaan pinjaman jangka panjang dari Bank ...

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Ref

Debit

Kredit

Saldo -

-

: : :

25.000.000.000

25.000.000.000

PPKD 3.1.1.01.01 Ekuitas

Kredit Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

133

Tanggal 01/01/2014

Transaksi

Ref

Debit

Kredit

Saldo Awal

Saldo 45.750.654.000

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

: : :

PPKD 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL

Kredit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

Saldo Awal

01/01/2014

Jurnal Anggaran

01/01/2014

Penerimaan Dana Perimbangan

07/07/2014 08/08/2014

Ref

Debit

Kredit

Saldo -

Pembayaran belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan Penerimaan pinjaman jangka panjang dari Bank ...

09/09/2014

Pembentukan Dana Cadangan

10/10/2014

Penyertaan Modal pada BUMD

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

: : :

-

400.100.654.000

400.100.654.000

351.350.000.000

-

48.750.654.000

-

5.500.000.000

54.250.654.000

25.000.000.000

-

29.250.654.000

-

5.000.000.000

34.250.654.000

-

2.500.000.000

36.750.654.000

PPKD 4.2.1.02.08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA

Kredit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

Saldo Awal

01/01/2014

Penerimaan Dana Perimbangan

Ref

Debit

Kredit

Saldo -

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

-

: : :

55.850.000.000

55.850.000.000

PPKD 4.2.1.03.01 Dana Alokasi Umum - LRA

Kredit Tanggal 01/01/2014

Transaksi

Ref

Debit

Saldo Awal

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Kredit

Saldo 134

01/01/2014

Penerimaan Dana Perimbangan

250.000.000.000 250.000.000.000

-

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

: : :

PPKD 4.2.1.04.18 DAK Bidang Pendidikan - LRA

Kredit Tanggal

Transaksi

Ref

01/01/2014

Saldo Awal

01/01/2014

Penerimaan Dana Perimbangan

Debit

Kredit

Saldo -

-

SKPD

:

PPKD

KODE AKUN

:

5.1.6.01.01

NAMA AKUN

:

45.500.000.000

45.500.000.000

Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ....

Debit Tanggal

Transaksi

Ref

Kredit

Debit

Saldo -

01/01/2014

Saldo Awal

07/07/2014

Pembayaran belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

: : :

3.500.000.000

-

3.500.000.000

PPKD 6.2.2.01.01 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa ...........

Debit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

Saldo Awal

07/07/2014

Pembayaran belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan

SKPD

Ref

Debit

Kredit

Saldo -

2.000.000.000

:

-

2.000.000.000

PPKD

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

135

KODE AKUN NAMA AKUN

: :

7.1.4.01.01 Pinjaman Dalam Negeri dari Bank ............

Kredit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

Saldo Awal

08/08/2014

Penerimaan pinjaman jangka panjang dari Bank ...

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Ref

Debit

Kredit

Saldo -

-

: : :

25.000.000.000

25.000.000.000

PPKD 7.2.1.01.01 Pembentukan Dana Cadangan

Debit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

Saldo Awal

09/09/2014

Pembentukan Dana Cadangan

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Ref

Debit

Kredit

Saldo -

5.000.000.000

: : :

-

5.000.000.000

PPKD 7.2.2.02.01 Penyertaan Modal pada BUMD

Debit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

Saldo Awal

10/10/2014

Penyertaan Modal pada BUMD

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Ref

Debit

Kredit

Saldo -

2.500.000.000

: : :

-

2.500.000.000

PPKD 8.2.1.02.08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO

Kredit Tanggal 01/01/2014

Transaksi

Ref

Debit

Saldo Awal

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Kredit

Saldo 136

01/01/2014

Penerimaan Dana Perimbangan

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

-

: : :

55.850.000.000

55.850.000.000

PPKD 8.2.1.03.01 Dana Alokasi Umum - LO

Kredit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

Saldo Awal

01/01/2014

Penerimaan Dana Perimbangan

31/12/2014

Penyesuaian pendapatan DAU terhutang

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Ref

Debit

Kredit

Saldo -

-

: : :

250.000.000.000 250.000.000.000 5.000.000.000

255.000.000.000

PPKD 8.2.1.04.18 DAK Bidang Pendidikan - LO

Kredit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

Saldo Awal

01/01/2014

Penerimaan Dana Perimbangan

SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

Ref

Debit

Kredit

Saldo -

-

: : :

45.500.000.000

45.500.000.000

PPKD 9.2.4.01.01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa….

Debit Tanggal

Transaksi

01/01/2014

Saldo Awal

07/07/2014

Pemberian bantuan sosial dan bantuan keuangan

Ref

Debit

Kredit

Saldo -

2.000.000.000

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

-

2.000.000.000

137

LANGKAH 5: Penyusunan Neraca Saldo setelah Penyesuaian

PEMERINTAH KABUPATEN ADIL MAKMUR

NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN PER TANGGAL 31 Desember 2014 PPKD Kode Akun 1.1.1.01. 01 1.1.3.05. 03 1.1.8.01. 01 1.2.2.01. 02 1.4.1.01. 01 2.1.2.04. 01 2.2.1.01. 01 3.1.1.01. 01 3.1.2.01. 01 3.1.2.02. 01 3.1.2.03. 01 3.1.2.04. 01 3.1.2.05. 01 4.2.1.02. 08 4.2.1.03. 01 4.2.1.04. 18 5.1.6.01. 01

Saldo Akhir

Nama Akun Kas di Kas Daerah Piutang Dana Alokasi Umum RK SKPD…………. Penyertaan Modal Kepada BUMD Dana Cadangan ...... Utang Bunga kepada Bank Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan Ekuitas Estimasi Pendapatan Estimasi Penerimaan Pembiayaan Apropriasi Belanja Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan Estimasi Perubahan SAL Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA Dana Alokasi Umum - LRA DAK Bidang Pendidikan - LRA Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyara katan ....

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Debit Rp 40.360.420.000 Rp 5.000.000.000 Rp 358.740.234.000 Rp 12.500.000.000 Rp 5.000.000.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.500.000.000

Kredit Rp Rp Rp Rp Rp Rp 250.000.000 Rp 25.000.000.000 Rp 45.750.654.000 Rp (354.850.000.000 ) Rp (60.750.654.000) Rp 8.000.000.000 Rp 7.500.000.000 Rp 36.750.654.000 Rp 55.850.000.000 Rp 250.000.000.000 Rp 45.500.000.000 Rp -

138

6.2.2.01. 01 7.1.4.01. 01 7.2.1.01. 01 7.2.2.02. 01 8.2.1.02. 08 8.2.1.03. 01 8.2.1.04. 18 9.1.3.01. 03 9.1.6.01. 01 9.2.4.01. 01

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa ........... Pinjaman Dalam Negeri dari Bank ............ Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal pada BUMD Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO Dana Alokasi Umum - LO DAK Bidang Pendidikan - LO Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan B ank Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarak atan … Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa….

Rp 2.000.000.000 Rp Rp 5.000.000.000 Rp 2.500.000.000 Rp Rp Rp Rp 250.000.000 Rp 3.500.000.000 Rp 2.000.000.000

Rp440.350.654.000 ,00

Jumlah

Rp Rp 25.000.000.000 Rp Rp Rp 55.850.000.000 Rp 255.000.000.000 Rp 45.500.000.000 Rp Rp Rp -

Rp440.350.654.000 ,00

LANGKAH 6: Penyusunan Laporan Keuangan

PEMERINTAH KABUPATEN ADIL MAKMUR DINAS KESEHATAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2014 No

Uraian

2014

1

2

3

8.0.0

1

8.1.0

2

8.1.1

3

8.1.2

4

8.1.3

5

8.1.4

6 7

8.2.0

8

8.2.1

9

PENDAPATAN - LO PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO Pendapatan Pajak Daerah - LO Pendapatan Retribusi Daerah - LO Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipi sahkan - LO Lain-lain PAD Yang Sah - LO Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

356.350.000.000

PENDAPATAN TRANSFER - LO Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

139

8.2.2

10

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

Rp

-

8.2.3

11

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Rp

-

Rp

356.350.000.000

12

Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d. 11)

8.3.0

13

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO

8.3.1

14

Pendapatan Hibah - LO

Rp

-

8.3.3

15

Pendapatan Lainnya - LO Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (14 s.d.

Rp

-

Rp

-

Rp

356.350.000.000

16

15)

JUMLAH PENDAPATAN (7+12+16)

17 9.0.0

18

9.1.0

19

9.1.1

20

Beban Pegawai - LO

Rp

-

9.1.2

21

Beban Barang dan Jasa

Rp

-

9.1.3

22

Beban Bunga

Rp

250.000.000

9.1.4

23

Beban Subsidi

Rp

-

9.1.5

24

Beban Hibah

Rp

-

9.1.6

25

Beban Bantuan Sosial

Rp

9.1.7

26

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rp

-

9.1.8

27

Beban Penyisihan Piutang

Rp

-

9.1.9

28

Beban Lain-lain

Rp

-

29

BEBAN BEBAN OPERASI - LO

Jumlah Beban Operasi (20 s.d. 28)

Rp

3.500.000.000

3.750.000.000

9.2.0

30

9.2.1

31

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Rp

-

9.2.2

32

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Rp

-

9.2.3

33

Rp

-

9.2.4

34

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Rp

9.2.5

35

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Rp

36 37

BEBAN TRANSFER

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Beban Transfer (31 s.d. 35) JUMLAH BEBAN (29+36)

38

SURPLUS (DEFISIT) DARI OPERASI (17-37)

39

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

2.000.000.000 -

Rp

2.000.000.000

Rp

5.750.000.000

Rp

350.600.000.000

8.4.0

40

8.4.1

41

Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO

Rp

-

8.4.2

42

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

Rp

-

8.4.3

43

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

Rp

-

Rp

-

44

SURPLUS NON OPERASIONAL - LO

Jumlah Surplus Non Operasional (41 s.d. 43)

9.3.0

45

DEFISIT NON OPERASIONAL

9.3.1

46

Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO

Rp

-

9.3.2

47

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

Rp

-

9.3.3

48

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

Rp

-

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

140

49

Jumlah Defisit Non Operasional (46 s.d. 48)

Rp

-

50

JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (44-49)

Rp

-

51

SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (38+50)

Rp

350.600.000.000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

8.5.0

52

PENDAPATAN LUAR BIASA - LO

8.5.1

53

Pendapatan Luar Biasa - LO Jumlah Pendapatan Luar Biasa (53)

54 9.4.0

55

BEBAN LUAR BIASA

9.4.1

56

Beban Luar Biasa

57

Jumlah Beban Luar Biasa (56)

Rp

-

58

POS LUAR BIASA (54-57)

Rp

-

Rp

350.600.000.000

59

SURPLUS (DEFISIT) - LO (50+58)

PEMERINTAH KABUPATEN ADIL MAKMUR PPKD

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2014 DAN 2013

No

Uraian

2014

1

2

3

1

Ekuitas Awal

Rp

45.750.654.000

2

Surplus/Defisit – LO

Rp

350.600.000.000

3

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

4

Koreksi Nilai Persediaan

Rp

-

5

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Rp

-

6

Lain-lain

Rp

-

Rp

396.350.654.000

7

Ekuitas Akhir (1 s.d. 6)

PEMERINTAH KABUPATEN ADIL MAKMUR DINAS KESEHATAN

NERACA Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

141

PER 31 Desember 2014 DAN 2013 No

Uraian

2014

2013

1

2

3

4

1.0.0

1

1.1.0

2

1.1.1

3

Kas dan Setara Kas

Rp

40.360.420.000,00

Rp

35.750.654.000,00

1.1.2

4

Investasi Jangka Pendek

Rp

-

Rp

-

1.1.3

5

Piutang Pendapatan

Rp

5.000.000.000,00

Rp

-

1.1.4

6

Piutang Lainnya

Rp

-

Rp

-

1.1.5

7

Penyisihan Piutang

Rp

-

Rp

-

1.1.6

8

Beban Dibayar Dimuka

Rp

-

Rp

-

1.1.7

9

1.1.8

10 11

1.2.0

12

1.2.1

13

1.2.2

14 15

ASET ASET LANCAR

Persediaan Aset Untuk Dikonsolida sikan Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 10) INVESTASI JANGKA PANJA NG Investasi Jangka Panjan g Non Permanen Investasi Jangka Panjan g Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang (13 s.d. 14) ASET TETAP

Rp -

Rp -

Rp

358.740.234.000,00

Rp

-

Rp

404.100.654.000,00

Rp

35.750.654.000,00

Rp

-

Rp

-

Rp

12.500.000.000,00

Rp

10.000.000.000,00

Rp

12.500.000.000,00

Rp

10.000.000.000,00

1.3.0

16

1.3.1

17

Tanah

Rp

-

Rp

-

1.3.2

18

Peralatan dan Mesin

Rp

-

Rp

-

1.3.3

19

Rp

-

Rp

-

1.3.4

20

Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaring

Rp

-

Rp

-

1.3.5

21

Aset Tetap Lainnya

Rp

-

Rp

-

1.3.6

22

Konstruksi Dalam Peng erjaan

Rp

-

Rp

-

1.3.7

23

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

24

an

Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23) DANA CADANGAN

1.4.0

25

1.4.1

26

Dana Cadangan

Rp

5.000.000.000,00

Rp

-

27

Jumlah Dana Cadangan (26)

Rp

5.000.000.000,00

Rp

-

1.5.0

28

ASET LAINNYA

1.5.1

29

Rp

-

Rp

-

1.5.2

30

Rp

-

Rp

-

1.5.3

31

Rp

-

Rp

-

Tagihan Jangka Panjang Kemitraan dengan Piha k Ketiga Aset Tidak Berwujud

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

142

1.5.4

32 33 34

2.0.0

35

2.1.0

36

2.1.1

37

2.1.2

38

2.1.3

39

2.1.4

40

2.1.5

41

Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya (29 s.d. 32) JUMLAH ASET (11+15+24+27+33) KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PEN DEK Utang Perhitungan Piha k Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Ja ngka Panjang Pendapatan Diterima Di muka Utang Belanja

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

421.600.654.000,00

Rp

45.750.654.000,00

Rp

-

Rp

-

Rp

250.000.000,00

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

42

Utang Jangka Pendek La innya

Rp

-

Rp

-

43

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (37 s.d. 42)

Rp

250.000.000,00

Rp

-

KEWAJIBAN JANGKA PANJ ANG Utang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang L ainnya

Rp

25.000.000.000,00

Rp

-

Rp

-

Rp

-

47

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (45 s.d. 46)

Rp

25.000.000.000,00

Rp

-

48

JUMLAH KEWAJIBAN (43+47)

Rp

25.250.000.000,00

Rp

-

3.0.0

49

EKUITAS

3.1.0

50

3.1.1

51

Rp

396.350.654.000,00

Rp

45.750.654.000,00

Rp

-

Rp

-

Rp

396.350.654.000,00

Rp

45.750.654.000,00

Rp

421.600.654.000,00

Rp

45.750.654.000,00

2.1.6

2.2.0

44

2.2.1

45

2.2.2

46

3.1.3

52 53 54

EKUITAS Ekuitas Ekuitas untuk Dikonsoli dasikan Jumlah Ekuitas (51 s.d. 52) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (48+53)

PEMERINTAH KABUPATEN ADIL MAKMUR DINAS KESEHATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2014 Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

143

No

Uraian

Anggaran Setelah Perubahan 2014

Realisasi 2014

%

1

2

3

4

5

99%

4.0.0 4.1.0

1

4.1.1

3

Pendapatan Pajak Daerah - LRA

4.1.2

4

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

4.1.3

5

4.1.4

6

2

7

4.2.0

8

4.2.1

9

4.2.2

10

4.2.3

11 12

PENDAPATAN - LRA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekay aan Daerah yang Dipisahkan - LRA Lain-lain PAD Yang Sah - LRA Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6) PENDAPATAN TRANSFER - LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Pus at-Dana Perimbangan - LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Pus at - Lainnya - LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Dae rah Lainnya - LRA Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d. 11) LAINLAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LRA

4.3.0

13

4.3.1

14

Pendapatan Hibah - LRA

4.3.2

15

Dana Darurat - LRA

4.3.3

16

Pendapatan Lainnya - LRA

17

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (14 s.d. 16) JUMLAH PENDAPATAN (7+12+17)

18 5.0.0 5.1.0

19 20

5.1.1

21

Belanja Pegawai

5.1.2

22

Belanja Barang dan Jasa

5.1.3

23

Belanja Bunga

5.1.4

24

Belanja Subsidi

5.1.5

25

Belanja Hibah

5.1.6

26

Belanja Bantuan Sosial

27

Rp Rp -

Rp Rp -

Rp -

Rp -

Rp Rp -

Rp Rp -

Rp 354.850.000.000 Rp Rp Rp 354.850.000.000

Rp 351.350.000.000 Rp Rp Rp 351.350.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp 354.850.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp 351.350.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.500.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.500.000.000

Rp

Rp

BELANJA BELANJA OPERASI

Jumlah Belanja Operasi (21 s.d. 26)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

100%

144

5.2.0

28

5.2.1

29

Belanja Modal Tanah

5.2.2

30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2.3

31

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5.2.4

32

5.2.5

33

gan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jarin Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Jumlah Belanja Modal (29 s.d. 33)

5.3.0

35

BELANJA TAK TERDUGA

5.3.1

36

Belanja Tak Terduga

37

Jumlah Belanja Tak Terduga (36)

38

JUMLAH BELANJA (27+34+37)

6.0.0 6.1.0

39 40

6.1.1

41

6.1.2

42

ya

43

Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan (41 s.d. 42)

6.2.0

44

6.2.1

45

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN Transfer Bantuan Keuangan ke Pemer intah Daerah Lainnya

6.2.2

46

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

6.2.3

47

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

49

3.500.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp -

Rp 2.500.000.000 Rp 2.500.000.000 Rp 6.000.000.000

Rp Rp Rp 3.500.000.000

Rp Rp Rp -

Rp Rp Rp -

Rp Rp 2.000.000.000 Rp Rp 2.000.000.000 Rp 2.000.000.000 Rp 8.000.000.000

Rp Rp 2.000.000.000 Rp Rp 2.000.000.000 Rp 2.000.000.000 Rp 5.500.000.000

Rp 346.850.000.000

Rp 345.850.000.000

Rp 35.750.654.000 Rp Rp Rp

Rp 35.750.654.000 Rp Rp Rp

BELANJA MODAL

34

48

3.500.000.000

0%

TRANSFER TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainn

Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (45 s.d. 47) JUMLAH TRANSER (43+48)

50

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (38+49)

51

SURPLUS (DEFISIT) (18-50)

7.0.0 7.1.0

52 53

PEMBIAYAAN

7.1.1

54

Penggunaan SiLPA

7.1.2

55

Pencairan Dana Cadangan

7.1.3

56

7.1.4

57

100%

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yan g Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

100%

100% 145

7.1.5

25.000.000.000

25.000.000.000

Rp Rp 60.750.654.000

Rp Rp 60.750.654.000

66

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (61 s.d. 64) JUMLAH PEMBIAYAAN NETO (59-65)

Rp 5.000.000.000 Rp 2.500.000.000 Rp Rp Rp 7.500.000.000 Rp 53.250.654.000

Rp 5.000.000.000 Rp 2.500.000.000 Rp Rp Rp 7.500.000.000 Rp 53.250.654.000

67

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (51+66)

Rp 400.100.654.000

Rp 399.100.654.000

58

Penerimaan Kembali Piutang

59 7.2.0

60

Jumlah Penerimaan Pembiayaan (54 s.d. 58) PENGELUARAN PEMBIAYAAN

7.2.1

61

Pembentukan Dana Cadangan

7.2.2

62

7.2.3

63

7.2.4

64 65

Penyertaan Modal/Investasi Pemerin tah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemberian Pinjaman Daerah

100% 100%

LANGKAH 7: Pencatatan Jurnal Penutup di Buku Jurnal Jurnal Penutup LRA Tanggal

Kode Akun

31/12/2014

3.1.2.03.01 3.1.2.04.01 3.1.2.05.01 3.1.2.01.01 3.1.2.02.01

31/12/2014

Nama Akun

Ref

Apropriasi Belanja Apropriasi Pengeluaran Pembia yaan Estimasi Perubahan SAL

Kredit

Debit Rp

8.000.000.000

Rp

7.500.000.000

Rp 400.100.654.000 Rp 354.850.000.000 Rp 60.750.654.000

Estimasi Pendapatan Estimasi Penerimaan Pembiaya an

4.2.1.02.08

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA

Rp

55.850.000.000

Rp

-

4.2.1.03.01

Dana Alokasi Umum - LRA

Rp 250.000.000.000

Rp

-

4.2.1.04.18

DAK Bidang Pendidikan - LRA

Rp

Rp

-

5.1.6.01.01

Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakat an ....

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

45.500.000.000

Rp 3.500.000.000

146

31/12/2014

6.2.2.01.01

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa ...........

7.1.4.01.01

Pinjaman Dalam Negeri dari Ba nk ............

7.2.1.01.01

Pembentukan Dana Cadangan

Rp 5.000.000.000

7.2.2.02.01

Penyertaan Modal pada BUMD

Rp 2.500.000.000

3.1.2.06.01

Surplus/Defisit - LRA

Rp 363.350.000.000

3.1.2.06.01

Surplus/Defisit - LRA

Rp 2.000.000.000

Rp

25.000.000.000

Rp

-

Rp 363.350.000.000 Rp 363.350.000.000

Estimasi Perubahan SAL 3.1.2.05.01

Jurnal Penutup LO Tanggal

31/12/2014

31/12/2014

Kode Akun

Nama Akun

Ref

Kredit

Debit

8.2.1.02.08

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO

Rp

55.850.000.000

Rp

-

8.2.1.03.01

Dana Alokasi Umum - LO

Rp 255.000.000.000

Rp

-

8.2.1.04.18

DAK Bidang Pendidikan - LO

Rp

Rp

-

9.1.3.01.03

Beban Bunga Utang Pinjaman k epada Lembaga Keuangan Bank

Rp

250.000.000

9.1.6.01.01

Beban Bantuan Sosial kepada O rganisasi Sosial Kemasyarakata n…

Rp

3.500.000.000

9.2.4.01.01

Beban Transfer Bantuan Keuan gan ke Desa….

Rp

2.000.000.000

3.1.1.02.01

Surplus/Defisit - LO

Rp 350.600.000.000

3.1.1.02.01

Surplus/Defisit - LO

3.1.1.01.01

Ekuitas

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

45.500.000.000

Rp 350.600.000.000 Rp 350.600.000.000

147

LANGKAH 8: Penyusunan Neraca Saldo setelah Penutupan

Pemerintah Kabupaten Adil Makmur NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN Per Tanggal 31 Desember 2014 PPKD Kode dan Nama Akun

Saldo Akhir

Ref

Debit

Kredit

1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah

Rp

4.609.766.000,00

Rp

-

1.1.3.05.03 Piutang Dana Alokasi Umum

Rp

5.000.000.000,00

Rp

-

1.1.8.01.01 RK SKPD………….

Rp 358.740.234.000,00

Rp

-

1.2.2.01.02 Penyertaan Modal Kepada BUMD

Rp

2.500.000.000,00

Rp

-

1.4.1.01.01 Dana Cadangan ......

Rp

5.000.000.000,00

Rp

-

2.1.1.01.01 Utang Taspen

Rp

-

Rp

-

2.1.1.02.01 Utang Iuran Jaminan Kesehatan

Rp

-

Rp

-

2.1.1.03.01 Utang PPh 21

Rp

-

Rp

-

2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat

Rp

-

Rp

-

2.1.2.04.01 Utang Bunga kepada Bank 2.2.1.01.01 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

Rp

-

Rp

250.000.000,00

Rp

-

Rp

25.000.000.000,00

3.1.1.01.01 Ekuitas

Rp

-

Rp 350.600.000.000,00

TOTAL

Rp 375.850.000.000,00

Rp 375.850.000.000,00

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

148

TOPIK VI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (KONSOLIDASIAN)

Tujuan Instruksional Khusus: Setelah mempelajari Topik ini: Peserta mampu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah meliputi LO, LPE, Neraca, LRA, LPSAL, LAK dan CaLK. No. 1

Sub Topik Laporan Keuangan Konsolidasian

2

Laporan Perubahan SAL

3

Laporan Arus Kas

4

Catatan atas Laporan Keuangan

Kata Kunci Kertas Kerja Penyusunan LRA, LO, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Penyusunan LPSAL , sistematika LPSAL Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pen danaan, Aktivitas Transitoris Penyusunan CaLK, Format CaLK, Sistematika CaLK

Referensi: 1. PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 s/d 10 3. PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan 4. Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerahn 5. Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 6. SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008 7. Mulyana, Budi, Handbook Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Berdasar SAP Akrual (PP 71/2010), 2012 8. Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012 dagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

149

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

150

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LKK) Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan Keuangan Pemda disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada Pemda. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesungguhnya merupakan pekerjaan sederhana secara logika, karena pada dasarnya hanya menjumlahkan akunakun yang sifatnya sama di dalam laporan keuangan dari seluruh SKPD ditambah dengan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan PPKD. Khusus untuk penggabungan neraca, ada akun yang harus dielimasi yaitu akun resiprokal yang hanya mencakup dua akun, yaitu akun RK-PPKD lawan RK-SKPD. Problem dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian lebih kepada volume pekerjaan yang relatif besar, sehingga membutuhkan energi ekstra, kecermatan, ketelitian dan tentunya kesabaran dalam melakukan verifikasi dan rekonsiliasi. Problem tersebut bisa diatasi secara signifikan dengan menggunakan software aplikasi akuntansi, namun perlu diingat bahwa software hanya sekedar tools atau alat bantu yang tidak sepenuhnya bisa menggantikan tugastugas tenaga akuntansi. Adapun tahapan penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 adalah sbb: 1. Menyiapkan kertas kerja (worksheet) dengan lajur sesuai dengan banyaknya SKPD dan PPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan PPKD. Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPD yang dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi adalah Neraca Saldo yang sudah disesuaikan. Setelah memasukkan neraca saldo kedalam kertas kerja konsolidasi, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu akun RK-PPKD lawan RKSKPD. Format kertas kerja untuk penyusunan neraca saldo Pemda adalah sebagai berikut:

KODE REK

NAMA REKENING

NS.S.PENY-PPKD

PENYESUAIAN (ELIMINASI)

NS.S.PENY-SKPD A

NS.S.PENY-SKPD B

NS.S.PENYPEMDA

DEBET

KREDIT

DEBET

KREDIT

DEBET

KREDIT

DEBET

KREDIT

DEBIT

KREDIT

1...

Akun Asset

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

2...

Akun Kewajiban

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

3...

Akun Ekuitas

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

4...

Akun PendapatanLRA

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

5...

Akun Belanja

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

6...

Akun Transfer

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

7...

Akun Pembiayaan

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

8...

Akun PendapatanLO

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

9...

Akun Beban

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

151

2. Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi Berdasarkan Neraca saldo setelah eliminasi, fungsi Akuntansi Pemda kemudian mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) dan Neraca Berikut adalah ilustrasi kertas kerja penyusunan LKK, dengan asumsi bahwa di dalam setiap kertas kerja yang disajikan hanya terdiri dari dua entitas akuntansi yaitu, entitas akuntansi PPKD dan entitas akuntansi gabungan seluruh SKPD. Ilustrasi akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:  Kertas Kerja Penyusunan LRA Konsolidasian  Kertas Kerja Penyusunan LO Konsolidasian  Kertas Kerja Penyusunan LPE Konsolidasian  Kertas Kerja Penyusunan Neraca Konsolidasian PEMERINTAH KABUPATEN ABC Kertas Kerja Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20X1 (dalam ribuan Rupiah) Kode Rek

Uraian

4.

PENDAPATAN

4.1

Pendapatan Asli Daerah

PPKD (Realisasi)

23.659.500

23.659.500

Pendapatan retribusi daerah

7.674.400

7.674.400

Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah PAD

3.500.000

3.500.000

633.646

633.646

35.467.546

35.467.546

55.850.000

-

55.850.000

Dana Alokasi Umum

250.000.000

-

250.000.000

Dana Alokasi Khusus

45.500.000

-

45.500.000

351.350.000

-

351.350.000

-

-

-

351.350.000

35.467.546

386.817.546

Pendapatan pajak daerah

4.2

Saldo Gabungan (Pemda) (Realisasi)

∑SKPD (Realisasi)

Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil

Jumlah Pendapatan Transfer 4.3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

5.

JUMLAH PENDAPATAN BELANJA

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

152

Kode Rek

Uraian

PPKD (Realisasi)

Saldo Gabungan (Pemda) (Realisasi)

∑SKPD (Realisasi)

Belanja Operasi Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan

-

215.567.500

215.567.500

Belanja Pegawai-Honor

-

1.576.000

1.576.000

Belanja Barang dan Jasa

-

12.064.280

12.064.280

Belanja Bunga

-

-

-

Belanja Bantuan Sosial

3.500.000

-

3.500.000

Belanja Bantuan Keuangan

2.000.000

-

2.000.000

45.750.000

45.750.000

Belanja Tak Terduga

-

Belanja Penyusutan

-

Belanja Modal Belanja Modal

165.000.000

JUMLAH BELANJA 6

5.500.000

394.207.780

399.707.780

-

-

-

Transfer Surplus/Defisit

7

165.000.000

345.850.000

(358.740.234)

(12.890.234)

Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Pinjaman – Pemerintah Pusat

25.000.000

-

25.000.000

Pembentukan Dana Cadangan

5.000.000

-

5.000.000

Penyertaan Modal pada BMD

2.500.000

-

2.500.000

17.500.000

-

17.500.000

Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Netto

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

363.350.000

(358.740.234)

4.609.766

PEMERINTAH KABUPATEN ABC Kertas Kerja Penyusunan Laporan Operasional Konsolidasian Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20X1 (dalam ribuan Rupiah) Kode Rek

Uraian

8.

PENDAPATAN

8.1

Pendapatan Asli Daerah

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

PPKD (Realisasi)

∑SKPD (Realisasi)

Saldo Gabungan (Pemda) (Realisasi)

153

Kode Rek

PPKD (Realisasi)

Uraian

∑SKPD (Realisasi)

1)

23.700.000

Pendapatan pajak daerah

2)

8.2

Saldo Gabungan (Pemda) (Realisasi)

23.700.000

Pendapatan retribusi daerah

7.686.900

7.686.900

Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah PAD

3.500.000

3.500.000

633.646

633.646

35.520.546

35.520.546

55.850.000

-

55.850.000

255.000.000

-

255.000.000

45.500.000

-

45.500.000

356.350.000

-

356.350.000

-

-

-

356.350.000

35.520.546

391.870.546

Beban Pegawai-Gaji dan Tunjangan

-

215.567.500

215.567.500

Beban Pegawai-Honor

-

1.576.000

1.576.000

-

12.139.690

12.139.690

Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum

3)

Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer 8.3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

9.

JUMLAH PENDAPATAN BEBAN

Beban Barang dan Jasa Beban Bunga

4)

5)

250.000

250.000

Beban Bantuan Sosial

3.500.000

-

3.500.000

Beban Bantuan Keuangan

2.000.000

-

2.000.000

Beban Tak Terduga

-

6)

-

45.750.000

45.750.000

5.750.000

275.033.190

280.783.190

350.600.000

(239.512.644)

111.087.356

Belan Penyusutan JUMLAH BEBAN

SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN 7) OPERASIONAL

Keterangan LO: 1) Pendapatan pajak daerah tahun berjalan yang telah diterima sebesar Rp23.659.500.000. Jumlah tersebut seluruhnya berasal dari pajak daerah yang diakui tahun berjalan, dalam arti tidak ada yang berasal dari pembayaran piutang pajak daerah tahun lalu. Untuk pengakuan pendapatan-LO yg berbasis akrual, jumlah pajak daerah yang diterima tersebut ditambah dengan piutang pendapatan pajak daerah tahun berjalan yang belum diterima pembayarannya sebesar Rp 40.500.000, sehingga jumlah pendapatan pajak daerah yang dilaporkan di LO seluruhnya berjumlah Rp 23.700.000.000 2) Pendapatan retribusi daerah tahun berjalan yang ditelah diterima sebesar Rp7.674.400.000. Jumlah tsb seluruhnya berasal dari retribusi daerah yang Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

154

diakui tahun berjalan, dalam arti tidak ada yang berasal dari pembayaran piutang retriubsi tahun lalu. Untuk pengakuan pendapatan-LO yg berbasis akrual, jumlah retribusi yang diterima tersebut ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan yang belum diterima pembayarannya sebesar Rp12.500.000, sehingga jumlah pendapatan retribusi yang dilaporkan di LO seluruhnya berjumlah Rp7.686.900.000. 3) Jumlah pendapatan DAU yang dilaporkan di LRA adalah jumlah yang telah diterima (basis kas). Sementara di dalam LO, jumlah pendapatan DAU yang diakui adalah jumlah yang seharusnya diterima tahun berjalan yaitu sebesar Rp255.000.000.000,- (basis akrual). 4) Belanja barang dan jasa yang dilaporkan di LRA sebesar Rp12.064.280.000,merupakan belanja yang telah dibayar (dipertanggungjawabkan) pada tahun berjalan. Jumlah tsb seluruhnya merupakan beban tahun berjalan, dalam arti tidak ada pembayaran untuk membayar utang belanja barang dan jasa tahun lalu. Oleh karena itu, jumlah beban barang dan jasa yg dilaporkan di LO (basis akrual) berasal dari jumlah belanja barang dan jasa yang telah dilaporkan di LRA ditambah dengan belanja barang dan jasa tahun berjalan yang sudah terjadi tetapi belum dibayar (utang belanja) yaitu sebesar Rp110.410.000, dan dikurangi dengan kenaikan saldo persediaan akhir sebesar Rp35.000.000,-, sehingga total beban barang dan jasa di LO sebesar Rp12.139.690.000,- (Rp12.064.280.000 + Rp110.410.000 – Rp35.000.000). 5) Di LRA tidak terdapat belanja bunga, karena belum ada belanja bunga yang sudah dibayar. Namun bunga yang terutang pada tahun berjalan atas pinjaman jangka panjang kepada pemerintah pusat sebesar Rp250.000.000 sudah dapat diakui di LO sebagai beban bunga tahun berjalan. 6) Di dalam LO tidak ada belanja modal, karena belanja modal merupakan belanja untuk memperoleh aset tetap dan aset lain-lain yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun, sehingga di dalam entitas akuntansi keuangan pengaruh dari transaksi belanja modal langsung dicatat dengan mendebit akun aset yang bersangkutan (bukan dengan jurnal korolari). Namun di sisi lain, harus ada pengakuan penyusutan atas aset yang dikapitalisasi tersebut sebagai beban penyusutan yang harus dilaporkan di LO. Di sisi lain, akumulasi penyusutan dilaporkan di Neraca sebagai contra account atas akun aset tetap. Beban penyusutan hanya ada di LO SKPD, karena di Neraca PPKD tidak pernah ada akun aset tetap. 7) Dalam ilustrasi ini diasumsikan tidak ada transaksi surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan juga tidak ada transaksi luar biasa. Di samping itu di LO tidak akan pernah disajikan akun transaksi pembiayaan, karena pemibiayaan itu bukan pendapatan maupun beban. Sehingga LO dalam ilustrasi di atas hanya disajikan sampai ‘Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

155

PEMERINTAH KABUPATEN ABC Kertas Kerja Konsolidasi Penyusunan Neraca Daerah Konsolidasian Per 31 Desember 20X1 (dalam ribuan rupiah) Kode Rek

Nama Rekening ASET Aset Lancar Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Piutang Pajak Daerah Piutang Retribusi Piutang DAU Persediaan Total Aset Lancar Aset Non Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap2) Nilai Buku Aset Tetap Dana Cadangan Aset Lainnya Total Aset Non Lancar RK-∑SKPD1) TOTAL ASET

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

PPKD

40.470.152

∑SKPD

Ayat Eliminasi Debit

Kredit

Neraca Konsolidasian

45.470.152

40.500 12.500 235.000 288.000

40.470.152 40.500 12.500 5.000.000 235.000 45.758.152

12.500.000 5.000.000 17.500.000 358.740.234 421.710.386

915.000.000 (45.750.000) 869.250.000 350.000 869.600.000 869.888.000

12.500.000 915.000.000 (45.750.000) 869.250.000 5.000.000 350.000 887.100.000 932.858.152

5.000.000

156

358.740.234

Kode Rek

Nama Rekening

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang PFK3) Utang Belanja Utang Bunga Total Kewajiban jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat TOTAL KEWAJIBAN

PPKD

109.732

∑SKPD

Ayat Eliminasi Debit

Kredit

Neraca Konsolidasian

250.000 359.732

110.410 110.410

109.732 110.410 250.000 470.142

25.000.000 25.359.732

110.410

25.000.000 25.470.142

45.750.654 350.600.000

796.300.654 111.087.356 907.388.010

EKUITAS Ekuitas Awal Tahun Surplus (Defisit)-LO RK-PPKD1) TOTAL EKUITAS AKHIR TAHUN

396.350.654

750.550.000 (239.512.644) 358.740.234 869.777.590

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

421.710.386

869.888.000

358.740.234

932.858.152

Keterangan: 1) ∑RK-SKPD = ∑RK-PPKD = Total SP2D LS SKPD (+) Total SP2D UP/GU/TU SKPD (-) Pengembalian Sisa UP/GU/TU dari SKPD (-) Pendapatan SKPD yang telah disetor ke Kasda. 2) Penyusutan aset tetap di asumsikan baru diakui tahun ini, sehingga jumlah akumulasi penyusutan sama dengan jumlah beban penyusutan yang diakui tahun ini. 3) Utang PFK adalah uang potongan PPh/PPN yang belum disetor ke Kas Negara. Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

157

PEMERINTAH KABUPATEN ABC Kertas Kerja Konsolidasi Penyusunan LPE Konsolidasian Per 31 Desember 20XX (dalam ribuan rupiah) URAIAN Ekuitas awal Surplus/defisit LO Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar Koreksi Nilai Persediaan Selisih Revaluasi Aset Tetap Lain-lain Ekuitas Akhir

PPKD

20X1 ∑SKPD

45.750.654 350.600.000

750.550.000 (239.512.644)

LPE Konsolidasian 796.300.654 111.087.356

396.350.654

511.037.356

907.388.010

A. PENYUSUNAN LAPORAN PERUBAHAN SAL Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari Saldo anggaran lebih, dikurangi Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan dijumlahkan dengan Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Lain-lain. Format LPSAL sebagai berikut:

Sumber : PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

158

B. PENYUSUNAN LAPORAN ARUS KAS Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Terdapat sedikit perbedaan pada klasifikasi dan unsur LAK versi SAP berbasis CTA (PP 24/2005) dan LAK versi SAP berbasis akrual (PP 71/2010). Perbedaan itu secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 2 Perbandingan LAK berbasis CTA dengan LAK berbasis Akrual Uraian LAK (SAP berbasis CTA) LAK (SAP berbasis Akrual) Klasifikasi 1. Aktivitas Operasi 1. Aktivitas Operasi 2. Aktivitas Investasi Non2. Aktivitas Investasi Keuangan 3. Aktivitas Pendanaan 3. Aktivitas Pembiayaan 4. Aktivitas Transitoris 4. Aktivitas Non-Anggaran Aktivitas Mencakup penerimaan Investasi /pengeluaran kas dari transaksi Nonpenjualan/pembelian aset Keuangan tetap. Aktivitas MencakupPenerimaan/pengeluar Investasi an kas transaksipenjualan/pembelian aset tetap,perolehan/penjualan investasijangka panjang,pembentukan/pencairan dana Cadangan Aktivitas Mencakup penerimaan/ Pembiayaan pengeluaran kas dari transaksi perolehan/penjualan investasi jangka panjang, penarikan/pembayaran pinjaman, pembentukan/pencairan dana Aktivitas Mencakup transaksi Pendanaan penerimaan/pengeluaran kasdari transaksipenarikan/pembayaran pinjaman. Aktivitas Mencakuppenerimaan/pengelu Substansi sama hanya beda non aran kas daritransaksi di luar istilah, di sini menggunakan APBD, sepertitransaksi PFK, istilah Aktivitas Transitoris Anggaran contoh iuran Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

159

taspen, askes. Sumber : diolah penulis dari PP 24/2005 dan PP 71/2010

1. Aktivitas Operasi Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukanuntuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkankemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untukmembiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkansumber pendanaan dari luar. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari: a. Penerimaan Perpajakan b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Retribusi; c. Penerimaan Hibah; d. Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah danInvestasi Lainnya; e. Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan f. Penerimaan Transfer. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk: a. Pembayaran Pegawai; b. Pembayaran Barang; c. Pembayaran Bunga; d. Pembayaran Subsidi; e. Pembayaran Hibah; f. Pembayaran Bantuan Sosial; g. Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan h. Pembayaran Transfer. 2. Aktivitas Investasi Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukanuntuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidaktermasuk dalam setara kas.Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kasbruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuanuntuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari: a. Penjualan Aset Tetap; b. Penjualan Aset Lainnya; c. Pencairan Dana Cadangan; d. Penerimaan dari Divestasi; e. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas. Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

160

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari: a. Perolehan Aset Tetap; b. Perolehan Aset Lainnya; c. Pembentukan Dana Cadangan; d. Penyertaan Modal Pemerintah; e. Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas. 3. Aktivitas Pendanaan Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yangberhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utangjangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutangjangka panjang dan utang jangka panjang.Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kasyang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: a. Penerimaan utang luar negeri; b. Penerimaan dari utang obligasi c. Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah; d. Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain: a. Pembayaran pokok utang luar negeri; b. Pembayaran pokok utang obligasi; c. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah; d. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara. 4. Aktivitas Transitoris Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidaktermasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potonganTaspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

161

pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran. 5. Ilustrasi Penyusunan LAK Ilustrasi penyusunan LAK berikut ini menggunakan data LRA Konsolidasian yang telah dibuat di atas, ditambah informasi lain yang relevan, sepert data mengenai arus kas masuk/keluar dari transaksi transitoris (non anggaran).

PEMERINTAH KABUPATEN ABC Kertas Kerja Laporan Arus Kas Konsolidasian Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1 (dalam ribuan rupiah)

URAIAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Masuk Penerimaan Pajak Daerah Penerimaan Retribusi daerah Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Penerimaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Alokasi Khusus Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah Arus Masuk Arus Kas Keluar Pembayaran Pegawai Pembayaran Barang dan Jasa Pembayaran Bunga Pembayaran Bantuan Sosial Pembayaran Bantuan Keuangan Pembayaran Tidak Terduga Jumlah Arus Keluar Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktlvitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Arus Kas Masuk Penerimaan Penjualan Aset Tetap

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

20X1

20X0

23.659.500 7.674.400 3.500.000

Xxx Xxx Xxx

633.646 55.850.000 250.000.000 45.500.000 -

Xxx Xxx Xxx Xxx

386.817.546

xxx

217.143.5 00 12.064.28 0 3.500.000 2.000.000 234.707.780 152.109.766

xxx

-

xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

162

URAIAN

20X1

20X0 xxx xxx

Jumlah Arus Masuk Arus Kas Keluar Pembayaran Perolehan Aset Tetap Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal pada BUMD Jumlah Arus Keluar Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Arus Kas Masuk Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat Jumlah Arus Masuk Arus Kas Keluar Jumlah Arus Keluar Jumlah Arus Kas Bersih dart Aktivitas Pendanaan ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Jumlah Arus Masuk Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Jumlah Arus Keluar Jumlah Arus Kas Bersih dart Aktivitas Transitoris Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Saldo Awal Kas Saldo Akhir Kas

165.000.000 5.000.000 2.500.000 172.500.000 (172.500.000)

xxx xxx xxx xxx xxx

25.000.000

xxx xxx

xxx 25.000.000

xxx

52.330.816 52.330.816

xxx Xxx

52.221.084 52.221.084 109.732

Xxx Xxx Xxx

4.719.498 35.750.654 40.470.152

Xxx Xxx 35.750.654

C. PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan merupakan informasi yang kompleks dan disusun berdasarkan standar tertentu yang dapat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara penyusun dan pengguna laporan keuangan. Kesalahpahaman yang terjadi di kalangan pengguna laporan keuangan dapat disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan yang berbeda dengan penyusun laporan keuangan. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, laporan keuangan harus disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

163

CaLK pada dasarnya harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 1 1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target 2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan 3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan 5. Mengungkapkan informasi untuk akun-akun aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan 6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan. Format Catatan atas Laporan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 3 Format Catatan atas Laporan Keuangan CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN…….. Bab I Pendahuluan 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 2.1 Ekonomi makro 2.2 Kebijakan Keuangan 2.3 Indikator pencapaian target inerja APBD Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Bab IV Kebijakan Akuntansi 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemda 4.3 Basis pengukuran yang mendasri penyusunan laporan keuangan Pemda 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan daerah Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemda 5.1.1 Pendapatan-LRA 5.1.2 Belanja 5.1.3 Transfer

5.1.4 5.1.5

1

Pembiayaan Pendapatan-LO

Merujuk pada PP nomor 71 tahun 2010 paragraf 75.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

164

Bab VI Bab VII

5.1.6 Beban 5.1.7 Aset 5.1.8 Kewajiban 5.1.9 Ekuitas 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemda Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemda Penutup

Sumber: Permendagri 64/2013 Sistematika penulisan CALK Memuat penjelasan mengenai sistematika isi CALK dengan menggunakan struktur CaLK seperti yang ditetapkan Permendagri 64/2013. Adapun isi dari setiap bab dalam CaLK adalah sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan 1.1.

1.2.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Berisi maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD. Landasan hukum yang menjadi rujukan adalah yang paling mengikat sebagai dasar hukum penyajian laporan keuangan, antara lain tetapi tidak terbatas pada: 1) Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 2) Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3) Pasal yang menyangkut pertanggungjawaban dari Undang-undang tentang APBN dan Perda APBD. 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013.

1.3. Sistematika penulisan CALK Memuat penjelasan mengenai sistematika isi CALK dengan menggunakan struktur CaLK seperti yang ditetapkan Permendagri 64/2013.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

165

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target-Kinerja APBD. Bab ini memberikan penjelasan mengenai informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. 2.1 Ekonomi Makro Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaanpertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal suatu entitas serta bagaimana hal tersebut tercapai.Oleh karena itu, suatu entitas harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya. Untuk dapat mengungkapkan perkembangan keadaan ekonomi makro dan keuangan SKPD/Pemerintah Daerah, diperlukan suatu kriteria. Kriteria ini dituangkan sebagai data mengenai kebijakan ekonomi makro dan kebijakan keuangan. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam CaLK adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran. Penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang mendasari laporan keuangan SKPD disesuaikan dengan landasan penyusunan APBD, perkembangannya dalam Perubahan APBD, hingga pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan yang dbandingkan dengan periode sebelumnya. dan penjelasan-penjelasan atas perubahan anggaran yang dilakukan pada SKPD. Serta dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap fluktuasi asumsi yang ditetapkan. Misalnya, dapat diisi dengan berbagai penjelasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyusunan APBD seperti asumsi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan dan hal yang paling memengaruhi anggaran pendapatan dan belanja secara material. 2.2 Kebijakan Keuangan Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan Neraca daerah SKPD. Informasi didalamnya memuat posisi dan kondisi keuangan daerah selama periode berjalan yang dibandingkan dengan Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

166

periode sebelumnya, membandingkan anggaran dengan realisasi anggaran SKPD. Serta dijelaskan mengenai faktor yang melatarbelakangi adanya kebijakan keuangan oleh pemerintah daerah sehingga terjadi perubahan posisi keuangan. 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Bagian ini berisi tentang penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja. Indikator tersebut dapat menyajikan informasi pencapaian yang menyangkut efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD. Dua tabel di bawah ini dapat menjadi contoh bagi pengungkapan masingmasing indikator kinerja ekonomi makro dari sudut kebijakan moneter dan indikator kinerja ekonomi dari sudut kebijakan fiskal.

Indikator pencapaian kinerja dapat dilihat melalui kinerja fiskal, seperti contoh berikut: (dalam jutaan rupiah) APBD (UU No/ tahun Perda No/ tahun)

Uraian Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Tingkat Inflasi (persen) Nilai Tukar rupiah (Rp/US$) Suku Bunga SBI-3 Bulan (Persen) Harga Minyak (US$ / barel) Produksi Minyak (juta barel/hari)

Selanjutnya, CaLK sebisanya memuat ringkasan indikator kinerja program hingga ke sasarannya. Sebagai contoh, dapat ditampilkan sebagai berikut: Instansi: Inspektorat No 1

Program - Kegiatan Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara

udit Operasional udit Kinerja -

Indikator Hasil - Keluaran Peningkatan nilai temuan dari tahun lalu.

Satuan

Sasaran

%

2%

Jumlah Instansi yang Laporan Keuangannya sesuai SAP aporan Hasil Audit aporan Hasil Audit umlah Asistensi

Instansi

10

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Laporan Kejadian

167

sistensi SAP

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan. Menyajikan ikhtisar keuangan selama setahun dimana informasi tersebut terdiri atas ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dan hambatan serta kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Bagian ini juga harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas untuk diketahui pembaca laporan keuangan. 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian sasaran kinerja fiskal dan moneter Pada bagian ini perlu menjelaskan kinerja keuangan entitas dan mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan. Hal ini karena kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah tidak hanya melihat entitas dari sisi perubahan aset bersih saja, namun lebih dari itu, pengguna laporan keuangan pemerintah sangat tertarik dengan kinerja pemerintah bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (output) dengan masukan (input). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (outcome) dengan target yang ditetapkan. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus: (a) Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan; (b) Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam satu entitas pelaporan; dan (c) Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan andal; Keterkaitan pelaporan CaLK ini dengan Renstra pun harus tegas terlihat yang menyatakan bahwa pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator. 3.2 Faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja Dalam kondisi tertentu, entitas pelaporan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

168

Hambatan dan kendala yang dimaksud merupakan hambatan yang dapat dikendalikan maupun yang tidak. Seluruh perbedaaan signifikan dari capaian per program dapat diuraikan secara naratif untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat. ini dapat diisi dengan uraian mengenai faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja. Atas realisasi belanja, misalnya, CaLK dapat menguraikan faktor penghambat yang menyebabkan pencairan anggaran lambat. Sebagai contoh, dapat diuraikan di sini bahwa pada tahun anggaran berjalan merupakan tahun anggaran pertama pelaksanaan sistem anggaran terpadu (unified budget), di mana belanja pemerintah kota tidak dibedakan lagi menjadi belanja rutin dan belanja pembangunan. Pelaksanaan sistem baru ini memerlukan penyesuaianpenyesuaian, dan salah satu akibatnya adalah terlambatnya pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Terlambatnya pengesahan DIPA ini mengakibatkan realisasi belanja jauh di bawah yang dianggarkan dalam APBD. Contoh lain dari pengungkapan kendala adalah sebagai berikut. Dari target yang telah ditentukan, ternyata tidak dapat tercapai yang disebabkan oleh, antara lain: (berikut adalah contoh penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak) a. tertundanya implementasi dari beberapa kebijakan perpajakan b. musibah banjir dan bencana alam lainnya di beberapa wilayah c. rendahnya tingkat transaksi perekonomian pada periode ini Tidak tercapainya target Pendapatan Bukan Pajak pada periode ini antara lain disebabkan: a. terdapat beberapa pihak yang belum/tidak menyetor angsuran tuntutan ganti rugi sebagaimana seharusnya, b. realisasi pada jenis pendapatan penjualan, sewa, jasa dan bunga pada periode ini tidak sesuai dengan target pada anggarannya. Hambatan dan Kendala mengenai realiasi belanja misalnya dapat diuraikan dengan menjelaskan dan menguraikan penyebab realisasi belanja melebihi/jauh dibawah anggaran dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan realisasi belanja baik berupa hambatan dari internal maupun dari eksternal. Misalnya, terlambatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung disebabkan proses lelang yang lama dan baru mulai dilaksanakan pada akhir tahun anggaran sehingga dana yang terserap baru Rp. xxx.xxx.xxx atau xx% dari anggaran. Bab IV. Kebijakan Akuntansi Pada bagian ini dijelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

169

Kas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai. Kebijakan akuntansi terdiri dari basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan. Adapun sub bab yang perlu untuk dibahas adalah sebagai berikut: 4.1 Entitas pelaporan Berisi penjelasan mengenai organisasi sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah. Hal ini karena pengungkapan entitas pelaporan yang membentuk suatu laporan keuangan untuk tujuan umum akan sangat membantu pembaca laporan untuk dapat memahami informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan. Pembaca laporan akan mempunyai kerangka dalam meng informasi yang ada. Ketiadaan informasi mengenai entitas pelaporan dan komponennya mempunyai potensi kesalahpahaman pembaca dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada. Walaupun sudah disinggung dalam Bagian I, uraian ringkas mengenai entitas pelaporan dapat diulang pada Bagian awal dari Bab IV ini. Hal ini akan lebih memperjelas domisili dan bentuk hukum suatu entitas dan jurisdiksi tempat entitas tersebut berada serta seluruh unit kerja yang terkait dalam penyajian laporan keuangan yang diuraikan dalam CaLK ini. 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD. Walaupun Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan telah menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah, pernyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan pemerintah semestinya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pernyataan tersebut juga termasuk pernyataan kesesuaiannya dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Hal ini akan memudahkan pembaca laporan tanpa harus melihat kembali basis akuntansi yang tertera pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Mengingat pemakaian basis akuntansi kas menuju akrual, maka bagian ini akan berisi uraian mengenai penerapan basis kas dan basis akrual. Akan tetapi, bagian ini pun akan menjadi tempat bagi penjelasan tentang pemakaian basis akrual penuh, jika memang hal itu sudah diterapkan. Sebagai contoh, penjelasan mengenai basis akuntansi ini adalah sebagai berikut: a) Basis akuntansi dalam pencatatan realisasi APBD yaitu basis kas, b) Basis akuntansi dalam pencatatan dan penyajian Neraca, dalam hal ini aset, kewajiban, dan ekuitas, yaitu basis akrual. 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Berisi informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan rekening laporan keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas). Dalam bagian ini disajikan Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

170

proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban, dan ekuitas. Informasi pengukuran yang dimaksud adalah menggambarkan nilai perolehan historis (yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas) atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban. Hal ini karena pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis–basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut. 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah Pada dasarnya seluruh kebijakan akuntansi dijelaskan dalam bagian 4.2 dari Bab IV. Namun demikian, setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan- kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, Kurs. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai akun-akun yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Pernyataan Standar ini. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang penting, sedapat mungkin menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi atas elemen-elemen utama laporan keuangan seperti pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dimuat dalam bagian 4.4 dari CaLK, kebijakan akuntansi yang hendak dijelaskan pada intinya adalah penjelasan mengenai basis dan kebijakan akuntansi yang mendasari pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang menghasilkan Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang perlu dijelaskan adalah kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam mengakui, mencatat dan melaporkan seluruh hal yang terkait dalam Laporan Keuangan. Contoh penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas adalah sebagai berikut: a) Pengakuan Pendapatan pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah b) Pengakuan Belanja pada saat kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah c) Pengakuan Pembiayaan pada saat kas diterima pada/keluar dari Kas Umum Daerah d) Jenis-jenis sumber daya/kekayaan yang dapat dikelompokkan sebagai aset secara umum dan aset secara khusus yang terdiri dari aset lancar, investasi, aset tetap, dana cadangan. Selain itu, dalam bagian ini pun diuraikan cara penilaiannya. Tentang Aset Tetap misalnya, bagian ini menguraikan bahwa Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. JenisModul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

171

jenis kewajiban yang dapat dikelompokkan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Mengingat instrumen keuangan yang berkaitan dengan kewajiban jangka panjang mengandung kompleksitas yang masih belum banyak diketahui awam, bagian ini perlu ditambahi dengan penjelasan mengenai aspek-aspek khusus yang berkaitan dengan berbagai instrumen hutang jangka panjang seperti obligasi dan lain-lain. Penjelasan mengenai Kewajiban jangka panjang , misalnya, dapat mengulas tentang Fixed rate Bonds (FR), atau Hedge bonds (HB), atau surat utang. Fixed rate bonds-FR adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap enam bulan. Tingkat kupon obligasi jenis FR berkisar antara, misalnya, 10 persen sampai 16,5 persen, yang terdiri dari 23 seri, dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2005 sampai 2014 (posisi per akhir tahun 200x) Hedge bonds (HB) adalah obligasi lindung nilai yang berbunga mengambang, dan terdiri dari enam seri. Tingkat bunga per tahun obligasi jenis ini adalah sebesar SIBOR (Singapore Interbank Offered rate) ditambah dua persen, dihitung atas jumlah nominal yang telah disesuaikan terhadap perubahan kurs rupiah terhadap USD, dan dibayarkan empat kali dalam setahun (quarterly). Pada saat jatuh tempo, sebagimana terms and condition-nya, HB dapat diganti dengan obligasi lain. Penjelasan mengenai Ekuitas harus meyakinkan bahwa ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dengan utang pemerintah. BAB V. Penjelasan Akun-akun Laporan Keuangan SKPD Mengungkapkan dan menjelaskan akun-akun akuntansi pada laporan keuangan SKPD/entitas akuntansi. Apabila terdapat entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan berbasis akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan akun-akun aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan menyajikan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Memuat penjelasan akun-akun laporan keuangan, terdiri atas pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, dan komponen-komponen laporan arus kas. Bagian ini dapat menjawab tujuan khusus CaLK yaitu : Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan. Selain itu, pada bagian ini, CaLK perlu menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan. Sub bahasannya adalah : 5.1 Rincian dan penjelasan akun-akun Laporan Keuangan 5.1.1. Pendapatan. Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

172

Untuk CaLK SKPD, akun pendapatan hanya terdiri atas akun pendapatan asli daerah. 5.1.2 Belanja. Untuk CaLK SKPD, akun belanja hanya terdiri atas akun belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Contoh Tabel Rincian Realisasi Belanja Modal Kode MAK.

Anggaran Setelah Revisi 3 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp

Uraian Belanja Modal (BM)

1 531111 532111 533111 534111 534112 534113 535111

2 BM Tanah BM Peralatan dan Mesin BM Gedung dan Bangunan BM Jalan dan Jembatan BM Irigasi BM Jaringan BM Fisik Lainnya Jumlah

Realisasi Belanja 4 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp

Persentase 5=(4/3)x100% ………….% ………….% ………….% ………….% ………….% ………….% ………….% ………….%

5.1.3 Aset Berisi penjelasan akun aset seperti aset lancar, aset tetap, aset lain-lain. Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap per sebesar Rp dengan perincian sebagai berikut: Tabel Daftar Aset Tetap Nama Aset Tetap 1 Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan Bangunan - Jalan, Irigasi dan Jaringan - Aset Tetap Lainnya Jujumlah

Mutasi

Saldo Awal

Tambah

Kurang

2

3

4

Mutasi tambah aset tetap terdiri dari: • Pembelian • Penyelesaian Pembangunan

Saldo Akhir 5

Rp Rp

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

173

• Transfer dari unit lain Rp • Hibah (masuk) Rp • dst Mutasi kurang aset tetap terdiri dari : • Penghapusan Rp • Transfer ke unit lain Rp • Koreksi Pencatatan Rp • Hibah (keluar) Rp •

Dan seterusnya

Pada sesi ini diungkapkan pula aset-aset pada satuan kerja yang masih mengalami permasalahan sehingga belum bisa dimasukkan dalam Neraca. Contoh aset seperti ini adalah tanah-tanah yang dikuasai pemerintah kota tetapi dalam status sengketa, aset-aset yang secara faktual diperoleh dari hibah namun belum dapat dibukukan karena belum ada berita acara serah terimanya, penambahan nilai gedung tempat kerja bukan milik sendiri yang nilainya memenuhi syarat kapitalisasi. 5.1.4 Kewajiban Berisi penjelasan akun kewajiban seperti kewajiban jangka panjang dan jangka pendek 5.1.5 Ekuitas Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan akun ekuitas (SKPD), ekuitas investasi (SKPKD) dan ekuitas cadangan (SKPKD). 5.2 Pengungkapan atas akun-akun aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual penuh. Bagian ini berisi kebijakan akuntansi yang diharuskan Standar Akuntansi Pemerintah dan pengungkapan atas akun-akun aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual. Entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan berbasis akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan akun-akun aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan menyajikan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Pada entitas pelaporan yang sudah menggunakan asas akrual murni, suatu proses pengadaan yang belum tuntas sampai pada pengeluaran seluruh belanja dari kas negara dan penerimaan Berita Acara Serah Terima Barang mungkin sudah membukukan komitmen kontrak yang ditandatangani sebagai dasar pencatatan aset tetap dengan nilai sebesar nilai kontrak. Di pihak lain, entitas yang menggunakan asas kas menuju akrual mungkin baru mencatat aset tetap dalam akun Konstruksi dalam Pengerjaan dengan nilai sebesar nilai yang tercantum dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan. Perbedaan ini akan dapat lebih dimaklumi jika entitas yang menggunakan asas akrual murni menyajikan rekonsiliasinya dengan basis kas menuju akrual. Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

174

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan mengijinkan entitas pelaporan menyusun laporan keuangannya dengan basis akrual untuk pendapatan dan belanja. Entitas pelaporan tersebut harus menyediakan informasi tambahan termasuk rincian mengenai output entitas dan outcome dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan. Hal ini dimaksudkan agar pembaca laporan dapat memahami akun-akun aset dan kewajiban yang timbul dikarenakan penerapan basis akrual pada akun-akun pendapatan dan belanja, seperti pendapatan yang diterima di muka, biaya dibayar di muka, dan biaya penyusutan/depresiasi. Akun-akun aset dan kewajiban tersebut merupakan akibat dari penerapan basis akrual atas akun-akun pendapatan dan belanja. Dengan demikian maka rekonsiliasi yang diharapkan akan dapat menunjukkan bahwa pengguna basis akrual murni akan mencatatkan kewajiban dan akumulasi penyusutan yang lebih besar daripada yang menggunakan basis kas menuju akrual, terutama jika rekonsiliasi terjadi pada tahun berjalan jika aset sudah dicatat sebagai aset tetap. Tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk menyajikan hubungan antara Laporan Kinerja Keuangan dengan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan rekonsiliasi dimulai dari penambahan/penurunan ekuitas yang berasal dari Laporan Kinerja Keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual. Nilai tersebut selanjutnya disesuaikan dengan transaksi penambahan dan pengurangan aset bersih dikarenakan penggunaan basis akrual yang kemudian menghasilkan nilai yang sama dengan nilai akhir pada Laporan Realisasi Anggaran. Oleh karena pada akuntansi berbasis akrual penuh digunakan Laporan Kinerja Keuangan sebagai laporan yang menunjukkan hasil operasi anggaran, maka rekonsiliasi dapat dimulai dari catatan yang tercantum pada Laporan Kinerja Keuangan. Sebagai contoh, rekonsiliasi dilakukan dengan menggunakan asumsi data keuangan sebagai berikut: Transaksi Tanggal 31 Des: Kontrak pengerjaan bangunan senilai Rp3 milyar, menurut Berita Acara Kemajuan Pekerjaan baru selesai 60% dan baru dibayar Rp1,5 milyar

Catatan dengan Basis Akrual Penuh Laporan Kinerja Keuangan:

Catatan dengan Basis Kas Menuju Akrual Laporan Realisasi Anggaran:

(Db) Belanja Modal Rp3 M

(Db) Belanja Modal Rp1,5 M Neraca:

Neraca: (Kr) Kas Rp 1,5 M (Kr) Hutang Rp1,5 M (Db) Bangunan Rp 3 M (Kr) Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp3 M

(Kr) Kas Rp 1,5 M (Db) Konstruksi dalam Pengerjaan Rp1,8 M (Kr) Hutang Rp300 juta (Kr) Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp1,5 M

Berdasarkan contoh di atas, maka rekonsiliasi antara kedua basis adalah sebagaimana jurnal rekonsiliasi berikut: Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Rp 1,500 juta

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

175

Hutang

1,200 juta

Konstruksi dalam Pengerjaan

1,800 juta

Bangunan

Rp3,000 juta

Belanja Modal

1,500 juta

Dengan jurnal di atas, maka catatan di dalam Laporan Kinerja Keuangan dan neraca entitas berbasis akrual penuh akan sama dengan catatan seandainya ia mencatat dengan basis kas menuju akrual. Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non-Keuangan SKPD Penjelasan yang dimaksud adalah informasi-informasi yang belum disajikan dalam bagian Laporan Keuangan seperti domisili, sifat entitas, penggantian manajemen, pergantian undang-undang, kejadian yang mempunyai dampak sosial, dan lain-lain. Dengan demikian, Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu: a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada; b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti: a. b. c. d. e.

Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru; Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

Komitmen atau kejadian kontinjensi yang perlu disajikan adalah berbagai kejadian, yang umumnya berkaitan dengan litigasi atau penuntutan atau penggugatan yang menjadikan pemerintah sebagai pihak tergugat. Keberatan atas ketetapan pajak, tuntutan restitusi pajak, atau aksi masal untuk menuntut ganti rugi, adalah contoh-contoh populer untuk kejadian kontinjensi. Sepanjang tuntutan ini belum mampu menghasilkan kemungkinan nilai restitusi atau ganti rugi yang harus dibayar oleh negara secara meyakinkan maka kejadian ini cukup diungkapkan secara naratif dengan atau tanpa menyebut potensi kerugian yang ditimbulkan. Kejadian kontinjensi yang berkemungkinan mendatangkan keuntungan bagi pemerintah, atas dasar kehati-hatian tidak perlu dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. BAB VII Penutup. Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

176

Berisi simpulan-simpulan penting tentang Laporan Keuangan. BAB VII ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Tujuan Instruksional Khusus: Setelah mempelajari topik ini diharapkan peserta mampu : 1. mendefinisikan pengertian analisis laporan keuangan Pemda 2. menjelaskan tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan Pemda 3. menguraikan bentuk bentuk dan teknik analisis Laporan keuangan Pemda 4. menerapkan teknik analisis laporan keuangan Pemda 5. menafsirkan hasil laporan keuangan Pemda No.

Sub Topik

1.

Pendahuluan

2.

Metoda dan Teknik Analisis

3.

Keterbatasan Analisis Laporan Keuangan

4.

Ilustrasi Analisis Laporan Keuangan

Kata Kunci Pengertian, Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan Analisis Horizontal, Analisis Vertikal, Analisis Rasio Data historis, bersifat umum, kuantitatif dan taksiran Ilustrasi, Analisis Laporan Keuangan

Referensi: 1. 2. 3. 4.

PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008 Tim Penyusun Handbook Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, Analisis Laporan Keuangan Daerah, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2007

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

177

A. PENDAHULUAN Sejak berlakunya PP 71 tahun 2010, maka setiap pengelola keuangan daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan CaLK. Dengan bertambahnya komponen laporan pemerintah daerah tersebut, seyogyanya terdapat pula perkembangan teknik analisis laporan keuangan pemerintah daerah, agar pengguna laporan keuangan memiliki dasar memadai dalam mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah, yang pada akhirnya hasil analisis laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan anggaran daerah di masa mendatang. Supaya laporan keuangan lebih berarti dan mudah dipahami oleh para pembaca laporan keuangan, maka perlu dilakukan analisis atas laporan keuangan tersebut. Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi akun-akun laporan tersebut menjadi unit informasi yang lebih rinci dan melihat hubungan antara satu dengan yang lainnya guna mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. B. PENGERTIAN Secara singkat analisis laporan keuangan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan suatu entitas tertentu. Untuk itu, seseorang yang melakukan analisis atas laporan keuangan perlu menguraikan pos-pos laporan tersebut menjadi unit informasi yang lebih rinci dan melihat hubungan antara satu dengan yang lainnya guna mengetahui kondisi keuangan entitas tersebut untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik analisis tertentu dalam melihat ukuran dan hubungan unsur laporan keuangan. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat meminimalkan bahkan menghilangkan penilaian yang bersifat dugaan, ketidakpastian, pertimbangan pribadi dan lain sebagainya. Analisis laporan keuangan dapat menunjukkan adanya kesalahan proses akuntansi. Dengan demikian akan menambah keyakinan pengguna laporan atas data atau informasi yang tersedia sehingga pengambilan keputusannya menjadi lebih akurat. Karakteristik dari analisis laporan keuangan dapat disusun sebagai berikut: •

•

Fokus pada laporan keuangan utama Fokus analisis ditujukan pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Memuat analisis hubungan Dalam hal ini, analisis laporan keuangan menguraikan hubungan pos-pos dalam satu laporan keuangan, hubungan pos-pos antar laporan keuangan, serta perbandingan dan kecenderungan pos-pos tersebut.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

178

•

Memuat implikasi dan prediksi Analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak kejadian atau transaksi masa lalu sekaligus untuk meramalkan prospek keuangan di masa mendatang. Dipengaruhi oleh kemampuan analis Bila terdapat beberapa analis atas satu informasi yang sama, kemungkinan masing-masing analis dapat memberikan hasil analisis yang berbeda, tergantung pada kemampuan atau ketajaman masing-masing analis.

•

Arti Penting analisis laporan keuangan memberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan. Analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kemampuan entitas memenuhi kewajiban termasuk penyediaan dana, mengevaluasi prestasi manajemen C. TUJUAN DAN MANFAAT Secara umum telah kita peroleh pemahaman bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan dari suatu entitas. Adapun tujuan dari analisis laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk hal-hal berikut ini. • • • •

Meyakini ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah Mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya. Mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dana kegiatan. • Mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan programprogramnya. • Mengetahui potensi pemerintah daerah dalam menghasilkan sumber daya.

Adapun manfaat analisis laporan keuangan, antara lain sebagai berikut: • • • • • •

Menyediakan tambahan penjelasan atas data dan informasi keuangan termasuk informasi yang tidak secara eksplisit disajikan di dalam laporan keuangan Mengetahui kesalahan dan hal-hal yang bersifat tidak konsisten yang terkandung dalam laporan keuangan. Mengetahui sifat-sifat dari hubungan baik antar-pos maupun antar laporan, yang dapat digunakan untuk prediksi, rating, dan lain sebagainya. Menilai perkembangan dan pencapaian yang diperoleh oleh suatu entitas serta membuat proyeksi keuangan di masa mendatang. Dapat mengevaluasi kondisi keuangan pemerintah daerah masa lalu, saat ini, dan perkiraan di masa yang akan datang. Dapat mengetahui komposisi struktur keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu entitas.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

179

D. METODE DAN TEKNIK ANALISIS Metode dan teknik analisis yang tepat diperlukan untuk melakukan analisis laporan keuangan. Tujuannya agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi dengan maksimal dan para pemakai hasil analisis tersebut dapat menafsirkannya dengan mudah. Adapun tahapan melakukan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut adalah: 1. Memperoleh data keuangan dan pendukung yang diperlukan untuk periode yang akan dianalisis; 2. Mengukur atau menghitung dengan menggunakan rumus-rumus tertentu, sesuai dengan standar yang biasa digunakan secara cermat dan teliti, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar tepat; 3. Melaksanakan kalkulasi dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan ke dalam formula secara cermat; 4. Menafsirkan hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat 5. Memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut. Dalam praktik, secara umum terdapat tiga macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu analisis horizontal, analisis vertikal dan analisis rasio. a. Analisis Horizontal Dalam analisis horizontal akan dilakukan perbandingan antara satu periode dengan periode berikutnya. Oleh karena itu analisis ini juga dikenal dengan analisis kecenderungan (trend analysis). Analisis trend merupakan suatu teknik analisis yang mencoba untuk mengidentifikasi pola-pola dari trend (perubahan yang terjadi dalam beberapa periode yang telah lalu) sebagai dasar dari evaluasi dan prediksi keadaan atau perubahan di masa datang. Secara umum dari hasil analisis ini akan terlihat antara lain: Angka-angka dalam Rupiah; Angka-angka dalam persentase; Kenaikan atau penurunan jumlah Rupiah; Kenaikan atau penurunan dalam persentase. Suatu perubahan tentunya dapat diakibatkan oleh adanya interaksi dari sejumlah faktor. Apabila faktor-faktor tersebut diperkirakan dapat menyebabkan perubahan terhadap data yang kita miliki, maka dalam hal ini dapat digunakan hubungan sebab-akibat. Penggunaan regresi linear sederhana dan regresi berganda merupakan contoh dari analisis hubungan sebab-akibat. Sementara itu, apabila hanya disusun satu model dengan menggunakan hubungan antara variabel tanpa memperhatikan apakah yang satu mempengaruhi yang lain atau tidak, maka kita melakukan analisis kecenderungan sederhana. Analisis kecenderungan sederhana dimaksudkan hanya untuk mengetahui kecenderungan suatu akun (naik atau turun) dengan membandingkan angka-angka untuk akun yang sama dari laporan beberapa tahun berurutan, tanpa mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi perubahan dari akun tersebut. Kelemahan dari analisis kecenderungan dengan tahun dasar adalah tidak dapat diketahui secara langsung berapa rata-rata kenaikan per tahun. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

180

kita dapat menggunakan analisis kecenderungan bergerak (dari tahun-ke-tahun) untuk mengetahui rata-rata kenaikan per tahun. Teknik analisis ini pada dasarnya sama dengan teknik analisis rasio komparatif lainnya, hanya di sini melibatkan data beberapa tahun agar dapat diperoleh rata-rata kenaikan pertahunnya. Selanjutnya, rata-rata kenaikan per tahun tersebut dapat digunakan untuk mengestimasi kenaikan yang normal untuk tahun berikutnya. Beberapa langkah yang dilakukan untuk menerapkan teknik Analisis Trend: 1. Buat sumbu vertikal Y (yang menunjukkan variabel dependen) dan sumbu horizontal X merupakan variabel independen, misalnya periode tahun yang diamati. 2. Data yang tersedia dari contoh di atas, kemudian dibuat scatter plot, yaitu kumpulan titik-titik koordinat (X,Y). 3. Dengan jalan observasi atau pengamatan langsung terhadap bentuk scatter plot, dapat ditarik sebuah garis yang kira-kira mendekati pola dari titik koordinat yang ada. Dari diagram di atas kemudian diprediksi kejadian untuk tahun-tahun yang akan datang. Analisis ini juga dapat dipakai untuk mengidentifikasi adanya keanehan atau ketidakteraturan yang terjadi. Dengan membandingkan garis kecenderungan dengan sebaran titik-titik yang ‘tidak mengikuti aturan’ misalnya terlalu jauh dari garis kecenderungan. Kemudian dapat diteliti penyebab terjadinya situasi tersebut. Metode ini mempunyai kelemahan yaitu pembuatan garis kecenderungan bersifat subyektif. Artinya, bila ada beberapa orang diminta untuk menarik garis kecenderungan, maka kemungkinan akan diperoleh garis kecenderungan lebih dari satu, sebab masing-masing orang mempunyai pilihan sendiri sesuai dengan anggapannya garis mana yang mewakili diagram pencar (scatter plot). Oleh karena itu, metode ini tidak dapat memberikan alasan yang kuat secara ilmiah untuk digunakan sebagai alat analisis. Analisis selanjutnya akan menggunakan regresi sederhana maupun berganda dengan memakai bantuan komputer. Karakteristik analisis horizontal sebagai berikut: 1. Bertujuan untuk mengetahui arah atau kecenderungan suatu akun laporan keuangan. 2. Membutuhkan data time series selama beberapa tahun. 3. Dilakukan dengan membandingkan (menghubungkan) angka-angka untuk akun yang sama dari laporan beberapa tahun yang berurutan. 4. Analisis kecenderungan sederhana, dengan tahun dasar atau bergerak, membandingkan angka-angka untuk akun yang sama dari laporan beberapa tahun yang berurutan, tanpa mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi perubahan akun tersebut. 5. Analisis kecenderungan dengan diagram pencar dilakukan dengan penarikan garis kecenderungan yang mendekati (mengikuti) pola dari sebaran titik-titik dalam grafik. b. Analisis vertikal Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan hanya untuk satu periode laporan keuangan, dengan cara melakukan antara akun-akun yang ada, dalam satu periode pelaporan keuangan. Analisis vertikal yang dapat dilakukan atas unsur dalam laporan keuangan, adalah sebagai berikut: 1. Analisis atas akun yang ada di neraca Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

181

2. 3. 4. 5.

Analisis atas akun yang ada di laporan realisasi anggaran (LRA) Analisis atas akun yang ada di laporan arus kas (LAK) Analisis atas akun yang ada di laporan operasional (LO) Analisis rasio

Hubungan antar akun-akun di dalam neraca adalah sebagai berikut: 1. Total aset harus sama dengan total kewajiban ditambah ekuitas. 2. Ekuitas menunjukkan jumlah aset bersih pemerintah daerah. Oleh karena itu, total ekuitas harus sama dengan selisih antara total aset dengan kewajiban. 3. Jumlah SiLPA di dalam ekuitas adalah jumlah total kas dikurangi utang perhitungan pihak ketiga (potongan taspen, askes, PPh dan PPn) dan pendapatan yang ditangguhkan. Hubungan antar akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan APBD sebagai berikut: 1. Bila anggaran direncanakan defisit (negatif), maka jumlah pembiayaan neto harus positif, dengan jumlah minimal sama dengan jumlah defisit tersebut. (Jumlah pembiayaan neto positif berarti jumlah penerimaan pembiayaan lebih besar dari jumlah pengeluaran pembiayaan). 2. Pembiayaan neto negatif hanya diijinkan bila anggaran direncanakan surplus, dan jumlah surplus minimal sama dengan jumlah pembiayaan neto yang negatif tersebut. (Jumlah pembiayaan neto negatif berarti jumlah penerimaan pembiayaan lebih kecil dari jumlah pengeluaran pembiayaan). 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) akan muncul dari beberapa kondisi berikut: a. Bila jumlah pembiayaan neto positif lebih besar dari pada jumlah defisit, maka selisihnya menjadi SiLPA. b. Bila terjadi surplus dan pembiayaan neto positif. c. Bila terjadi pembiayaan neto negatif tetapi surplusnya lebih besar. Hubungan berikut dapat digunakan dalam menilai kebenaran angka dalam laporan arus kas: 1. Saldo kas pada akhir tahun harus sama dengan jumlah kas pada akhir tahun di Neraca. 2. Jumlah arus kas masuk bagi aktivitas operasi dapat sama dengan jumlah pendapatan daerah dikurangi penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan (dalam laporan realisasi anggaran). 3. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi sama dengan jumlah total belanja (dalam laporan realisasi anggaran) tetapi tidak termasuk belanja modal. 4. Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi aset non-keuangan sama dengan jumlah pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan (dalam laporan realisasi anggaran). 5. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi aset non-keuangan sama dengan jumlah belanja modal di laporan realisasi anggaran. 6. Jumlah arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan harus sama dengan jumlah penerimaan pembiayaan selain dari penerimaan kembali investasi dan penyertaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

182

7. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan harus sama dengan jumlah pengeluaran pembiayaan selain untuk investasi dan penyertaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Untuk mengetahui hubungan antara laporan realisasi anggaran dan neraca, dilakukan analisis sebagai berikut: 1. Bila ada belanja modal dalam laporan realisasi anggaran, maka jumlah aset tetap di dalam neraca harus bertambah dengan jumlah yang sama kecuali jika terdapat pelepasan aset tetap. 2. Bila ada penerimaan pembiayaan berupa penerimaan pinjaman dalam laporan realisasi anggaran, maka jumlah kewajiban (utang) di dalam neraca harus bertambah dengan jumlah yang sama. Demikian sebaliknya, jika terjadi pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pinjaman, jumlah kewajiban di dalam neraca harus berkurang dengan jumlah yang sama. 3. Bila ada penerimaan pembiayaan berupa penggunaan dana cadangan dalam laporan realisasi anggaran, maka jumlah dana cadangan (aset) di dalam neraca harus berkurang dengan jumlah yang sama. Demikian sebaliknya, jika terjadi pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan, jumlah dana cadangan (aset) di dalam neraca harus bertambah dengan jumlah yang sama. 4. Bila ada penerimaan pembiayaan berupa penjualan investasi perusahaan daerah dalam laporan realisasi anggaran, maka jumlah investasi jangka panjang (aset) di dalam neraca harus berkurang dengan jumlah yang sama. Demikian sebaliknya, jka terjadi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal dalam perusahaan daerah, jumlah investasi jangka panjang (aset) di dalam neraca harus bertambah dengan jumlah yang sama. 5. SiLPA pada kelompok ekuitas di neraca harus sama dengan jumlah SiLPA (akhir tahun) di laporan realisasi anggaran. SiLPA di neraca diperoleh dengan perhitungan: jumlah total kas dikurangi kewajiban pada PFK (potongan taspen, askes, dan PPh dan PPn yang belum disetor). 3. Analisis Rasio Analisis rasio merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan akunakun yang ada dalam satu laporan keuangan atau akun-akun antara laporan keuangan neraca dan laporan realisasi anggaran. Analisis rasio dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut: 1. Likuiditas, untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang (kewajiban) jangka pendek. Rasio ini bisa diukur dengan rasio lancar dan rasio kas. 2. Solvabilitas, untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar semua utangnya yang akan jatuh tempo. Rasio ini bisa diukur dengan rasio uang terhadap aset atau rasio utang terhadap ekuitas. 3. Leverage, untuk mengukur perbandingan antara ekuitas (kekayaan bersih pemerintah daerah) dengan total utang. 4. Kemandirian, untuk mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam mendanai aktivitas sebagai indikator tingkat partisipasi masyarakat lokal terhadap pembangunan daerah, indikator perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Rasio ini dapat diukur dengan membandingkan jumlah Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

183

PAD terhadap jumlah DAU ditambah jumlah pinjaman (selain utang PFK dan utang pajak PPn/PPh).

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

184

Contoh Analisis Rasio   Rasio kemandirian yang lebih tinggi menunjukkan ketergantungan daerah yang lebih rendah terhadap pihak lain yang dapat memberikan dana perimbangan dan pinjaman.  semakin besar rasio kemandirian berarti kemandirian keuangan pemda semakin baik   Rasio pertumbuhan PAD yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan daerah yang lebih baik dalam memperoleh PAD dibandingkan dengan periode sebelumnya  semakin besar rasio ini semakin baik   Rasio pinjaman yang lebih rendah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah yang lebih baik dalam menghimpun penerimaan selain yang bersumber dari utang   Debt service coverage ratio (DSCR) yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan daerah yang lebih baik dalam memenuhi kewajibannya membayar pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya   Rasio keselarasan belanja yang lebih rendah menunjukkan bahwa anggaran belanja semakin banyak dialokasikan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan program pemerintah daerah  semakin kecil rasio ini semakin baik   Rasio ini untuk mengukur jumlah beban utang yang menjadi tanggungan tiap anggota masyarakat dalam satu wilayah. Makin besar rasio ini semakin buruk.   Rasio ini digunakan untuk mengukur persentase aset tetap yang dapat dijadikan jaminan dalam pengambilan utang atau digunakan untuk melunasi utangnya.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

185

  Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase PAD yang dapat digunakan untuk membayar beban bunga utang jangka panjang. Makin besar rasio ini semakin buruk.   Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemda dalam membayar utangnya menggunakan PAD. Makin besar rasio ini makin baik.

E. KETERBATASAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN Akurasi analisis laporan keuangan sangat tergantung pada akurasi dan validitas angkaangka yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pada analisis laporan keuangan itu sendiri terdapat keterbatasan yang inheren, antara lain sebagai berikut: 1. Sifat laporan keuangan adalah historis. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai transaksi dan kejadian pada masa lalu bukan kondisi saat ini. Akuntansi bukan merupakan satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomis. 2. Informasi dalam laporan keuangan adalah bertujuan umum Informasi dalam laporan keuangan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi secara khusus bagi setiap kelompok pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan pengguna laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman dasar akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintahan. 3. Penggunaan taksiran dalam laporan keuangan Di dalam penyusunan laporan keuangan tidak dapat dihindari adanya penggunaan estimasi akuntansi, yang cenderung bersifat subyektif, misal: estimasi atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang, estimasi masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap, dan lain sebagainya. 4. Hakikat laporan keuangan adalah informasi kuantitatif Informasi laporan keuangan berupa informasi kuantitatif keuangan, sehingga hasil analisis laporan keuangan juga bersifat kuantitatif. Sedangkan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja pemerintah bukan hanya informasi kuantitatif, tetapi juga informasi kualitatif. Contoh informasi kualitatif yang relevan dengan analisis laporan keuangan adalah opini auditor independen mengenai laporan keuangan pemerintah daerah, alasan-alasan tidak tercapainya target pajak daerah atau meningkatnya jumlah defisit anggaran.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

186

5. Laporan keuangan lebih menggambarkan kinerja keuangan Laporan keuangan yang menjadi obyek analisis adalah laporan keuangan yang lebih menggambarkan kinerja keuangan. Meskipun APBD disusun dengan pendekatan kinerja, akan tetapi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat dilihat dalam laporan realisasi anggaran, melainkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, analisis laporan keuangan dapat dikatakan lebih cenderung pada analisis kinerja keuangan. Namun demikian, analisis dapat dikembangkan sampai kepada analisis kinerja program/kegiatan dengan mengumpulkan data-data mengenai rencana dan realisasi program/kegiatan berikut target dan capaian kinerjanya.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

187

BAB VIII REVIU DAN PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Tujuan Instruksional Khusus: Setelah mempelajari Topik ini, peserta: 1. Mampu menjelaskan dasar-dasar pemeriksaan keuangan 2. Mampu menjelaskan teknik pemeriksaan dan pengendalian intern 3. Mampu menjelaskan temuan dan hasil laporan pemeriksaan 4. Mampu menjelaskan komunikasi pemeriksaan No.

Sub Topik

Kata Kunci

1

Dasar-Dasar Pemeriksaan Keuangan

Pengertian, Perbedaan Reviu dan Pemeriksaan Laporan Keuangan, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

2

Teknik Pemeriksaan dan Pengendalian Intern

Bukti, Prosedur Pemeriksaan, Pengendalian Intern

3

Temuan dan Hasil Laporan Pemeriksaan

Temuan, Hasil Laporan Pemeriksaan (LHP), Surat Representasi (Representation Letter)

4

Komunikasi Pemeriksaan

Pengertian, Komunikasi Pemeriksa dengan Auditan, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemeriksaan, Kiat-Kiat

Referensi: 1. Arens, Alvin A and James K Loebbecke, Auditing, An Integrated Approach. Prentice Hall International, Englewood Cliffs, 5th edition, 2010 2. PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 3. Permendagri 4/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Permendagri No 23 Tahun 2007 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah 6. BPK RI, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), 2007. 7. BPKP, Teknik Komunikasi Audit, Edisi 4, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

188

Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2007

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

189

A. PENDAHULUAN Saat ini audit dalam sektor pemerintahan digunakan istilah pemeriksaan, merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (good governance). Secara etimologi, istilah audit berasal dari bahasa latin ‘audire’ yang berarti mendengar. Secara tradisional auditing dapat dipahami sebagai upaya pemeriksaan atas informasi akuntansi untuk mendapat kayakinan bahwa informasi tersebut telah disajikan secara wajar (true and fair). Tujuan Jika mengacu kepada definisi audit, akan tampak perbedaan antara definisi audit sektor privat/swasta dengan audit sektor pemerintahan. Pada sektor swasta terdapat perbedaan makna untuk audit dengan pemeriksaan (examination), sedangkan pada sektor pemerintahan penggunaan kata pemeriksaan dan pengauditan hingga saat ini masih memiliki kata yang bermakna sama. Sebagai pengantar berikut adalah definisi audit dari sektor privat atau swasta. 1. Definisi Audit Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara obyektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Arens, et.al., 2010).

Beberapa ciri-ciri atau komponen audit didasarkan pada definisinya adalah: a. Proses sistematis: Rangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur dan terorganisasi. b. Untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif: Dengan dasar pemeriksaan / pengujian atas asersi dan menetapkan hasilnya tanpa bias atau berprasangka (baik buruk maupun baik) terhadap pembuat asersi. c. Pernyataan-pernyataan (asersi) tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi: Asersi merupakan suatu pernyataan, atau suatu rangkaian pernyataan secara keseluruhan, oleh pihak yang bertanggung jawab atas penyataan tersebut untuk digunakan oleh pihak lain. Perbedaan mendasar asersi dengan pernyataan biasa adalah pada asersi adanya pertanggung jawaban atas pernyataan tersebut ketika digunakan oleh pihak lain. Contoh asersi: laporan keuangan, SPT, dan lain-lain. d. Tingkat kesesuaian: Seberapa sesuai asersi-asersi tersebut dapat dicocokkan dengan kriteria yang telah ditentukan. Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

190

e. Kriteria yang telah ditetapkan: standar penilaian untuk asersi-asersi atau pernyataan-pernyataan. Kriteria dapat berupa Standar Akuntansi Pemerintahan, atau peraturan khusus yang ditetapkan oleh dewan legislatif, anggaran atau pengukur performa lain yang ditetapkan management. f.

Menyampaikan hasil: hasil dilaporkan dalam laporan tertulis yang mengindikasikan tingkat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah ditentukan. Tujuan pengauditan (pemeriksaan) adalah untuk menambah kredibilitas pernyataan managemen sehingga pihak yang berkepentingan dapat memakai informasi dengan penjaminan yang memadai bahwa informasi tersebut bebas dari salah saji material.

g. Pihak yang berkepentingan: pihak yang menggunakan laporan audit atau laporan hasil pemeriksaan. 2. Jenis-Jenis Auditor Berdasarkan Organisasinya (Entitas): Berdasarkan pemberi kerja atau tempat auditor bekerja, auditor dapat diklasifikasikan menjadi: a. Akuntan Publik (External Auditor/Independent Auditor) b. Pemeriksa Internal (Internal Auditor) c. Auditor Pemerintah (Goverment Auditor): BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau Inspektorat di Departemen Pemerintah. B. DASAR-DASAR PEMERIKSAAN KEUANGAN 1. Pengertian, Tujuan dan Dasar Hukum Pemeriksaan Keuangan Berdasarkan pasal 1 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan (keuangan negara) didefinisikan sebagai proses identifikasi masalah, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut ayat 1 pasal 4 Undang-Undang tersebut, jenis-jenis pemeriksaan adalah Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Ayat 2 pasal 4 UU yang sama menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Selanjutnya Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

191

dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU) di Indonesia atau basis komprehensif selain prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Selain untuk memberikan opini, pemeriksaan keuangan juga ditujukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern (SPI) serta mengidentifikasi kemungkinan adanya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangan, kecurangan (fraud), serta ketidakpatutan (abuse). Dasar hukum pemeriksaan keuangan meliputi: a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 b. Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara c. Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara d. Undang Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara e. Undang Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Perbedaan Reviu dan Pemeriksaan Laporan Keuangan Dalam praktik, pelaksanaan kegiatan reviu seringkali dianggap memiliki persamaan dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu diberikan batasan-batasan yang membedakan antara kegiatan reviu dengan kegiatan pemeriksaan. Perbedaan paling utama adalah tujuan pemeriksaan dengan reviu. Tujuan pemeriksaan (laporan) keuangan yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, PABU atau basis akuntansi komprehensif selain PABU di Indonesia. Sedangkan tujuan reviu laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, reviu tidak mencakup suatu pengujian atas validitas substansi bukti/dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa, bukti pembayaran/kuitansi, serta berita acara fisik atas pengadaan barang/jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah pemeriksaan. Berbeda dengan pemeriksaan, reviu tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, proses reviu hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam Aset Tetap, sedang dalam pemeriksaan, harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang membedakan reviu dengan pemeriksaan adalah pelaksanaan aktivitas. Reviu dilakukan secara internal, dalam hal ini oleh auditor pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh auditor eksternal yaitu pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Berdasarkan ayat 1 pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008, APIP Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

192

terdiri dari BPKP; Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, yang melaksanakan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Inspektorat Provinsi untuk Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota. 3. Ruang Lingkup Pemeriksaan Keuangan Ruang lingkup pemeriksaan meliputi hal-hal berikut ini: 

Anggaran dan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan



Posisi aset, kewajiban dan ekuitas



Arus kas dan saldo kas akhir sesuai dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dalam laporan realisasi anggaran dan ekuitas dalam neraca; dan



Pengungkapan informasi yang diharuskan seperti disebutkan dalam SAP.



Selain itu, pemeriksaan juga menguji efektivitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaporan keuangan dalam Laporan Keuangan.

C. STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sesuai Peraturan BPK RI nomor 01 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. SPKN memuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional. Tujuan Standar Pemeriksaan ini adalah untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. SPKN ini berlaku bagi: a.

Badan Pemeriksa Keuangan.

b.

Akuntan Publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

c.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah, satuan pengawasan intern maupun pihak lainnya dapat menggunakan SPKN sebagai acuan dalam menyusun standar pengawasan sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya.

D. METODOLOGI DAN TAHAPAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

193

1. Metodologi Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan keuangan terdiri dari tiga tahap pemeriksaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. a. Tahap Perencanaan Tahap perencanaan pemeriksaan meliputi 10 langkah kegiatan, yaitu: (1) Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan, (2) Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksa, (3) Pemahaman atas Entitas, (4) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya, (5) Pemahaman atas Sistem Pengendalian Intern, (6) Pemahaman dan Penilaian Risiko, (7) Penetapan Materialitas Awal dan Kesalahan Tertoleransi, (8) Penentuan Metode Uji Petik, (9) Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal, dan (10) Penyusunan Program Pemeriksaan dan Program Kegiatan Perseorangan. b. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan pemeriksaan meliputi tujuh langkah kegiatan, yaitu: (1) Pelaksanaan Pengujian Analitis Terinci, (2) Pengujian Sistem Pengendalian Intern, (3) Pengujian Substantif Atas Transaksi dan Saldo Akun, (4) Penyelesaian Penugasan, (5) Penyusunan Konsep Temuan Pemeriksaan (TP), (6) Perolehan Tanggapan Resmi dan Tertulis, dan (7) Penyampaian TP. c. Tahap Pelaporan Langkah pelaporan pemeriksaan meliputi lima langkah kegiatan, yaitu: (1) Penyusunan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan, (2) Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pejabat Entitas Yang Berwenang, (3) Pembahasan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Pejabat Entitas Yang Berwenang, (4) Perolehan Surat Representasi, dan (5) Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

194

Metodologi pemeriksaan tersebut digambarkan oleh BPK-RI dalam Gambar 3. Gambar 2 Metodologi Pemeriksaan atas LKPD

Gambar: Metodologi Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2. Asersi Manajemen Kewajaran laporan keuangan sangat ditentukan kualitas berbagai asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan karena dalam pelaksanaan pemeriksaan, tim pemeriksa BPK akan menguji asersi manajemen (Kepala Daerah dan para Kepala SKPD/SKPKD/PPKD) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Asersi (assertion) adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/K/1III.2/5/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

195

Keuangan Republik Indonesia, asersi yang diuji mencakup 5 aspek, yaitu: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, dan (5) penyajian dan pengungkapan. a. Asersi Keberadaan dan Keterjadian (existence or occurrence) berhubungan dengan aspek: • • •

Apakah Aset, kewajiban dan ekuitas yang tercantum dalam neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) memang benar-benar ada (exist) per tanggal neraca Apakah pendapatan serta belanja yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan CaLK memang benar-benar telah terjadi (occurred) selama periode pelaporan. Apakah transaksi operasional, investasi, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang mempengaruhi kas yang dilaporkan dalam Laporan Arus Kas (LAK) dan CaLK memang benar-benar telah terjadi (occurred) selama periode pelaporan.

b. Asersi Kelengkapan (completeness) berhubungan dengan jaminan bahwa semua transaksi dan rekening yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan memang telah tercermin dalam laporan keuangan dan tidak ada hal-hal yang material (signifikan) yang tertinggal dan tidak diungkapkan. c. Asersi Hak dan Kewajiban (rights and obligation) berhubungan dengan keyakinan bahwa Aset yang disajikan dalam laporan keuangan memang benarbenar hak entitas dan bahwaa hutan yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar kewajiban entitas per tanggal laporan keuangan. d. Asersi Penilaian (valuation) berhubungan dengan keyakinan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah mencerminkan nilai yang semestinya. e. Asersi Penyajian dan Pengungkapan (presentation and disclosure) berhubungan dengan jaminan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya. Sebagai contoh, Neraca Kabupaten AAA tanggal 31 Desember 2011 mencantumkan rekening kas sebesar Rp. 99.800.765.000. Pada hakikatnya manajemen membuat dua asersi eksplisit (keberadaan dan penilaian), yaitu: 1) Bahwa kas tersebut benar-benar ada pada tanggal 31 Des 2012; 2) Bahwa jumlah kas tersebut yang benar adalah Rp 99.800.765.000. f. Selain dua asersi eksplisit manajemen juga membuat tiga buah asersi implisit (kelengkapan, hak dan kewajiban, serta penyajian/pengungkapan) sebagai berikut: 1) Bahwa semua kas yang seharus dilaporkan memang telah dimasukkan dalam jumlah tersebut secara lengkap 2) Bahwa semua kas yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2012 tersebut adalah milik Kabupaten AAA

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

196

3) Bahwa tidak ada batasan apapun terhadap penggunaan kas yang dilaporkan tersebut E.

TEKNIK PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN INTERN

Pemeriksaan pada dasarnya dapat diartikan sebagai proses sistematis yang dikerjakan oeh orang yang independen dan kompeten, untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, mencocokkan informasi yang terkandung dalam bukti dengan kriteria yang telah ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan diperlukan pengetahuan atas bukti pemeriksaan, teknik/prosedur untuk mendapatkan bukti, serta jenis-jenis laporan yang akan dihasilkan.

1. Bukti dan Prosedur Pemeriksaan Bukti pemeriksaan adalah semua informasi yang digunakan pemeriksa untuk menentukan apakah informasi yang sedang diperiksa telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Standar pemeriksaan keuangan menyatakan bahwa bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. Dengan demikian terdapat 2 (dua) sayarat bukti pemeriksaan yaitu kecukupan dan kompetensi bukti. Kompetensi bukti adalah tingkat keyakinan bahwa bukti tersebut dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Kompetensi suatu bukti tergantung dari relevansi, pengetahuan langsung pemeriksa, keaslian bukti, independensi yang menyajikan, kualifikasi individu, objektifitas, keefektivan pengendalian intern, dan ketepatan waktu. Jenis-jenis bukti pemeriksaan yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh pemeriksa meliputi: a. Data Akuntansi yang mendasari (underlying accounting data) yang terdiri atas: jurnal, buku besar, kebijakan akuntansi dan catatan informal seperti kertas kerja. b. Bukti atau informasi pendukung dan penguat (Corroborating information) terdiri atas: 1. Struktur Pengendalian Intern (Internal Control Structure); jika SPI yang diterapkan adalah baik maka dapat menjadi bukti yang kuat mengenai keandalan informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan sehingga jumlah bukti yang harus dikumpulkan dapat dikurangi, sebaliknya SPI yang lemah maka jumlah bukti yang dikumpulkan diperbanyak. 2. Bukti Analitis (Analytical Evidence): Bukti analitis mencakup penggunaan rasio dan perbandingan data klien dengan anggaran atau standar prestasi, trend industri dan kondisi ekonomi umum. Bukti analitis menghasilkan dasar untuk menentukan kewajaran suatu pos tertentu dalam laporan Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

197

3.

4.

5.

6.

keuangan. Keandalan bukti analitis sangat tergantung pada relevansi data pembanding Bukti Fisik (Physical Evidence): bukti yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik atau inspeksi, misalnya: cashopname, stock-opname sediaan, dan lainnya.Bukti fisik banyak dipakai dalam verifikasi saldo aset berwujud terutama kas dan sediaan. Bukti fisik merupakan jenis bukti yang paling bisa dipercaya. Bukti Dokumentasi (Documentary Evidence); meliputi berbagai macam dokumen sumber dan dokumen seperti notulen rapat, rekening koran bank, kontrak-kontrak perjanjian, maupun surat representasi. Reliabilitas bukti dokumenter tergantung sumber dokumen, cara memperoleh bukti, dan sifat dokumen itu sendiri. Sifat dokumen mengacu tingkat kemungkinan terjadinya kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan kecacatan dokumen. Konfirmasi (Confirmation): merupakan bukti dokumen yang termasuk dalam kelompok khusus yang tidak lain adalah suatu jawaban langsung tertulis dari pihak ketiga yang dipandang mengetahui atas permintaan tertentu untuk memberikan informasi yang sesungguhnya. Ada tiga jenis konfirmasi yaitu: 1. Konfirmasi positif, merupakan konfirmasi yang respondennya diminta untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap informasi yang ditanyakan. 2. Konfirmasi kosong (Blank confirmation), merupakan konfirmasi yang respondennya diminta untuk mengisikan saldo atau informasi lain sebagai jawaban atas suatu hal yang ditanyakan. 3. Konfirmasi negatif, merupakan konfirmasi yang respondenya diminta untuk memberikan jawaban hanya jika ia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap informasi yang ditanyakan. Pernyataan/Representasi Tertulis (Written Representation): merupakan pernyataan yang ditandatangani individu yang bertanggungjawab dan berpengetahuan mengenai rekening, kondisi, atau kejadian tertentu. Bukti suatu pernyataan tertulis dapat berasal dari manajemen atau organisasi klien maupun sumber eksternal termasuk bukti dari seorang ahli. Representasi tertulis yang dibuat oleh Auditi merupakan bukti yang berasal dari internal auditan.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

198

Surat pernyataan konsultan hukum klien, ahli teknik yang berkaitan dengan kegiatan teknik operasional organisasi klien merupakan bukti yang berasal dari pihak ketiga. 7. Bukti Matematis (Mathematical Evidence); perhitungan ulang secara matematis yang dilakukan auditor, misal perhitungan kembali depresiasi, perhitungan kembali taksiran kerugian piutang, dan sebagainya. 8. Bukti Lisan (Oral Evidence); Jawaban secara lisan diterima oleh auditor pada saat pekerjaan lapangan audit yaitu dengan mengajukan pertanyaan lisan kepada auditee. Masalah yang dapat ditanyakan antara lain meliputi kebijakan akuntansi, lokasi dokumen dan catatan, pelaksanaan prosedur akuntansi yang tidak lazim, kemungkinan adanya utang bersyarat maupun piutang yang sudah lama tidak ditagih. Jawaban atas pertanyaan yang dinyatakan merupakan bukti lisan. 9. Bukti Analitis (Analytical Evidence) (Analytical Evidence): pembandingan antara data tahun ini dengan tahun sebelumnya, misal menghitung kerugian piutang tahun ini dan dibandingkan dengan piutang tahun lalu. 10.Bukti elektronik (Electronic Evidence): menyangkut semua informasi yang dihasilkan atau diperoleh dengan peralatan elektronik yang digunakan auditor untuk merumuskan suatu pendapat mengenai suatu asersi. Untuk mendapatkan bukti-bukti pemeriksaan tersebut diperlukan prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan adalah langkah dan teknik yang diambil pemeriksa selama pelaksanaan pemeriksaan. Teknik pengujian adalah teknik yang digunakan auditor untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit yang kompeten dan cukup. Terdapat beberapa prosedur audit yang harus dilaksanakan oleh auditor dalam memperoleh bukti audit antara lain: 1. Prosedur analitis (analitical procedures): mempelajari dan membandingkan hubungan antar data dengan menggunakan rasio atau membandingkan data aktual dengan tahun lalu (anggaran). 2. Inspeksi (inspecting): mengamati atau memeriksa secara detil dokumen dan aset berwujud. Biasanya digunakan dalam mengumoulkan dan mengevaluasi bukti bottomup maupun top-down. Inspeksi dokumen termasuk menentukan ketelitian faktur atau dokumen kontrak leasing. 3. Observasi (observing): mengamati suatu pelaksanaan aktivitas atau proses, untuk melihat bahwa pegawai telah melakukan tugas kewajibanya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. 4. Konfirmasi (confirming): kegiatan mengajukan pertanyaaan untuk mendapat informasi kepada pihak ketiga terkait dengan Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

199

suatu akun dan permintaan jawaban dikirim langsung ke auditor. 5. Penelusuran (tracing) yaitu penelusuran secara mendalam dari dokumen dasar ke catatan akuntansi (jurnal, buku besar) untuk menentukan bahwa dokumen dari setiap transaksi telah dicatat. 6. Vouching yaitu penelusuran secara mendalam dari catatan ke dokumen dasar untuk menentukan validitas dan akurasi pencatatan transaksi. Prosedur vouching berlawanan dengan tracing. 7. Wawancara (inquiring): mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada auditi atau pihak luar 8. Perhitungan (counting) dilakukan dengan tujuan mengecek ketelitian penghitungan auditee, misalnya membuat kembali rekonsiliasi. 9. Pemindaian (scanning) melakukan penelaahan terhadap dokumen, catatan dan daftar pendukung untuk mendeteksi adanya elemen-elemen yang memerlukan penyelidikan. 10. Pelaksanaan ulang (reperforming): melakukan kembali beberapa aspek dalam proses transaksi tertentu untuk memastikan kesesuaian dengan prosedur dan SPI yang telah ditetapkan 11. Computer-assisted audit techniques: teknik-teknik yang dapat dikembangkan dengan bantuan komputer baik perangkat keras maupun piranti lunak (hardware/software)

2. Pengendalian Intern Dalam Pemeriksaan Keuangan Pengendalian merupakan proses yang dilakukan oleh manajemen pemerintahan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pemerintahan dapat tercapai. Pengendalian intern dalam kenyataannya terdiri dari prosedur standar, kebijaksanaan, struktur organisasi, sistem informasi dan monitoring yang menjamin secara memadai bahwa tujuan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis, peraturan perundangan dipatuhi dan pelaporan disajikan secara handal. Dalam pemeriksaan keuangan, agar suatu pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka langkah pertama yang harus dilakukan pemeriksa dalam pekerjaan pemeriksaannya adalah memahami dan menguji berjalannya SPI pada entitas yang diperiksa. Pemerintah (auditan) harus menjamin SPI yang dibuat sudah efektif agar opini yang diberikan baik. Pada konteks inilah terdapat hubungan antara pengendalian intern dengan pemeriksaan. Jika pengendalian intern dianggap efektif oleh pemeriksa, maka pemeriksa dapat mengurangi aktivitas pelaksanaan pengujian yang ekstensif. Sebaliknya jika pengendalian intern dianggap lemah, maka pemeriksa harus melakukan pengujian substantif dengan ekstensif. Dalam kondisi SPI sangat lemah, pemeriksa dapat memberikan opini tidak memberikan pendapat (disclaimer).

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

200

Unsur-unsur SPI Pemerintah dijelaskan dalam pasal 3 PP 60 tahun 2008: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.” Walaupun dalam mengevaluasi SPIP, auditor harusnya mengevaluasi keseluruhan unsur tersebut, namun dalam pelaksanaan pemeriksaannya, pemeriksa lebih banyak mengevaluasi unsur kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan penilaian risiko. F.

TEMUAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pada akhir tahap pelaksanaan pemeriksaan keuangan, pemeriksa menyusun konsep temuan pemeriksaan yang kemudian akan disampaikan kepada pejabat yang bertanggungjawab untuk mendapatkan tanggapan. Temuan pemeriksaan ini kemudian akan dimasukkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Temuan Pemeriksaan (TP) atas laporan keuangan yang diperiksa merupakan permasalahan yang ditemukan oleh pemeriksa yang perlu dikomunikasikan kepada pihak yang terperiksa. Permasalahan tersebut meliputi: a. Ikhtisar Koreksi Ikhtisar Koreksi merupakan rekapitulasi koreksi atau penyesuaian (adjustments) yang diusulkan tim pemeriksa kepada pemerintah daerah. Koreksi pemeriksaan yang dimasukkan tersebut merupakan koreksi terhadap LKPD yang di atas nilai TE dan secara keseluruhan di atas nilai materialitas. Koreksi pemeriksaan tersebut menggambarkan penyajian LKPD yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kecukupan pengungkapan. Jurnal koreksi hanya pada akun utama pada LKPD. Penyesuaian pada buku dan sistem akuntansi dilakukan kemudian. Selain itu, koreksi terhadap kecukupan pengungkapan merupakan koreksi pada catatan atas laporan keuangan LKPD. b. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Kelompok temuan kelemahan SPI dibagi dalam subkelompok temuan berikut ini: 1. Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang mengungkap kelemahan sistem pengendalian terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

201

2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja mengungkap kelemahan pengendalian terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa dan dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 3. Kelemahan struktur pengendalian intern mengungkap kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa dan berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan. c. Ketidakpatuhan undangan

Terhadap

Ketentuan

Peraturan

Perundangan-

Kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dibagi dalam subkelompok berikut ini: 1. Temuan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah yaitu mengungkap permasalahan berkurangnya kekayaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai 2. Temuan potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah yaitu mengungkap adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa datang berupa berkurangnya kas, surat berharga, dan aset nyata dan pasti jumlahnya 3. Temuan kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah yang mengungkap adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan 4. Temuan administrasi yang mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana. 5. Temuan Indikasi Tindak Pidana mengungkap adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

202

peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan. G. TANGGAPAN MANAJEMEN ATAS TEMUAN Setelah draft Temuan Pemeriksaan disusun oleh pemeriksa, maka langkahlangkah berikutnya atas Temuan Pemeriksaan meliputi: 1. Pembahasan Konsep Temuan Pemeriksa dengan Pejabat Entitas yang Berwenang Setelah Konsep Temuan Pemeriksaan disampaikan ketua tim pemeriksa kepada pemerintah daerah, tim pemeriksa membahas temuan tersebut dengan pejabat pemerintah daerah yang berwenang antara lain kepala daerah/sekretaris daerah atau PPKD. 2. Perolehan Tanggapan Resmi dan Tertulis Pemeriksa memperoleh tanggapan resmi dan tertulis atas Konsep Temuan Pemeriksaan dari pejabat pemerintah daerah yang berwenang dalam hal ini kepala daerah/sekretaris daerah atas nama kepala daerah. Tanggapan tersebut akan diungkapkan dalam Temuan Pemeriksaan atas LKPD. 3. Penyampaian Temuan Pemeriksaan atas LKPD Pemeriksa dalam hal ini Ketua Tim menyampaikan Temuan Pemeriksaan atas LKPD kepada kepala daerah dan/atau sekretaris daerah. Penyampaian Temuan Pemeriksaan atas LKPD tersebut merupakan akhir dari pekerjaan lapangan pemeriksaan LKPD. Hal ini merupakan batas tanggung jawab pemeriksa terhadap kondisi laporan keuangan yang diperiksa. Pemeriksa tidak dibebani tanggung jawab atas suatu kondisi yang terjadi setelah tanggal pekerjaan lapangan tersebut. Oleh karena itu, tanggal penyampaian temuan pemeriksaan tersebut merupakan tanggal laporan hasil pemeriksaan atau tanggal surat representasi pemerintah daerah. H. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK Hasil pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dituangkan secara tertulis ke dalam suatu bentuk laporan yang disebut dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP merupakan bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada Pemberi Tugas, yakni BPK-RI. Laporan tertulis berfungsi untuk: (1) Mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pejabat pemerintah, yang berwenang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; (2) Membuat hasil pemeriksaan terhindar kesalah pahaman; (3) Membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk tindakan perbaikan oleh instansi terkait dan (4) Memudahkan tindak lanjut untuk menentukan apakah tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

203

1. Jenis-jenis Laporan Hasil Pemeriksaan Dalam pemeriksaan tahunan atas laporan keuangan pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan akan menerbitkan laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang terdiri dari: a. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan LHP menyatakan opini BPK-RI atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini pemeriksaan BPK terhadap LKPD menggunakan opini standar sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, yaitu: 1) Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, realisasi anggaran, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) di Indonesia. 2) Wajar dengan pengecualian (qualified opinion). Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, realisasi anggaran, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. 3) Pendapat tidak wajar (adverse opinion). Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. 4) Menolak memberikan pendapat (disclaimer opinion). Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa pemeriksa tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

204

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten tidak menjamin pejabat daerah itu bebas dari kasus korupsi. Opini WTP hanya penilaian atas baiknya tata kelola keuangan yang dilakukan oleh pemprov/pemkot/pemkab. WTP tidak menjamin tidak ada korupsi. Sumber: http://inspektorat.purworejokab.go.id/wtp-bukan-berarti-bebas-korupsi/, 2012 Perkembangan opini pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 4 Perkembangan Pemberian Opini BPK 2006-2012 OPINI LKPD

JUMLAH

WTP

%

WDP

%

TW

%

TMP

%

2006

3

1

327

28

28

6

105

23

463

2007

4

1

283

59

59

13

123

26

469

2008

12

3

323

31

31

6

118

24

485

2009

15

3

330

65

48

10

111

22

504

2010

34

7

341

66

26

5

115

22

516

2011

67

13

349

67

8

2

96

18

520

2012

113

27

267

64

4

1

31

8

415

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

205

Sesuai dengan hal di atas, maka selain kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan kecukupan pengungkapan, opini didasarkan pula kepada kepatuhan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern yang berpengaruh terhadap laporan keuangan. Laporan yang memuat kepatuhan dan sistem pengendalian intern dapat dilaporkan terpisah. b. Laporan Kepatuhan atas Pengendalian Intern Pemeriksa harus melaporkan kelemahan pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”. Beberapa contoh “kondisi yang dapat dilaporkan” seperti yang dirumuskan dalam SPAP adalah sebagai berikut: 1) Tidak ada pemisahan tugas yang memadai sesuai dengan tujuan pengendalian yang layak. 2) Tidak ada reviu dan persetujuan yang memadai untuk transaksi, pencatatan akuntansi atau output dari suatu sistem. 3) Tidak memadainya berbagai persyaratan untuk pengamanan Aset. 4) Bukti kelalaian yang mengakibatkan kerugian, kerusakan atau penggelapan Aset. 5) Bukti bahwa suatu sistem gagal menghasilkan output yang lengkap dan cermat sesuai dengan tujuan pengendalian yang ditentukan oleh entitas yang diperiksa, karena kesalahan penerapan prosedur pengendalian. 6) Bukti adanya kesengajaan mengabaikan pengendalian intern oleh orang-orang yang mempunyai wewenang, sehingga menyebabkan kegagalan tujuan menyeluruh sistem tersebut. 7) Bukti kegagalan untuk menjalankan tugas yang menjadi bagian dari pengendalian intern, seperti tidak dibuatnya rekonsiliasi atau pembuatan rekonsiliasi tidak tepat waktu. 8) Kelemahan dalam lingkungan pengendalian, seperti tidak adanya tingkat kesadaran yang memadai tentang pengendalian dalam organisasi tersebut. 9) Kelemahan yang signifikan dalam desain atau pelaksanaan pengendalian intern yang dapat mengakibatkan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material atas laporan keuangan. 10) Kegagalan untuk melakukan tindak lanjut dan membentuk sistem informasi pemantauan tindak lanjut untuk secara sistematis dan tepat waktu memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pengendalian intern yang sebelumnya telah diketahui. Dalam melaporkan kelemahan pengendalian intern atas pelaporan keuangan, pemeriksa harus mengidentifikasi “kondisi yang dapat dilaporkan” yang secara sendirisendiri atau secara kumulatif merupakan kelemahan yang material. Pemeriksa harus menempatkan temuan tersebut dalam perspektif yang wajar.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

206

c. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan, Kecurangan (fraud) dan Ketidakpatutan (abuse) Standar Pemeriksaan mengharuskan pemeriksa untuk melaporkan kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK. Dalam hal pemeriksa menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan telah terjadi atau kemungkinan telah terjadi, maka BPK harus menanyakan kepada pihak yang berwenang tersebut dan atau kepada penasihat hukum apakah laporan mengenai adanya informasi tertentu tentang penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut akan mengganggu suatu proses penyidikan atau proses peradilan. Apabila laporan hasil pemeriksaan akan mengganggu proses penyidikan atau peradilan tersebut, BPK harus membatasi laporannya, misalnya pada hal-hal yang telah diketahui oleh umum (masyarakat). Selain ketiga laporan tersebut di atas, BPK dapat menyampaikan laporan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Contoh: pemeriksa dapat menyampaikan hasil transparansi fiskal pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 2. Langkah-langkah Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan yaitu:

Pelaporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan meliputi lima langkah,

1. Penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan. Konsep laporan hasil pemeriksaan disusun oleh ketua tim pemeriksa dan disupervisi oleh pengendali teknis. 2. Penyampaian konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Entitas yang Berwenang. Konsep LHP yang telah disetujui penanggung jawab harus disampaikan kepada pimpinan entitas sebelum batas akhir waktu penyampaian Laporan keuangan yang telah diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku bagi entitas. 3. Pembahasan konsep hasil pemeriksaan dengan Pejabat Entitas yang Berwenang. Konsep LHP yang telah disetujui penanggung jawab dibahas bersama dengan pimpinan entitas yang diperiksa. 4.

Perolehan surat representasi, dan

5. Penyusunan konsep akhir dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan. Langkah ini terdiri dari dua kegiatan, yaitu: (1) Penyusunan konsep akhir LHP, dan (2) Penyampaian LHP kepada pihak-pihak yang diwajibkan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan. 3. Surat Representasi Sesuai SPAP SA Seksi 333 [PSA No.17] Representasi Manajemen, pemeriksa harus memperoleh surat representasi yang dilampiri dengan LKPD yang akan disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD. Surat representasi tersebut menggambarkan representasi resmi dan tertulis dari pemerintah daerah atas berbagai keterangan, data, informasi, dan laporan keuangan yang disampaikan selama proses pemeriksaan berlangsung. Surat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah. Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

207

Hal tersebut akan mempengaruhi opini. Apabila surat representasi dan lampirannya tidak diperoleh sampai dengan penerbitan laporan hasil pemeriksaan, ketua tim pemeriksa dan atau pengendali teknis menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dengan opini tidak dapat menyatakan pendapat kepada penanggung jawab untuk disetujui. Surat tersebut harus ditandatangani kepala daerah dan diberi tanggal yang sama dengan tanggal pembahasan konsep LHP atau tanggal LHP.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

208

Contoh Surat Representasi dapat dilihat pada halaman berikut:

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

209

I.

KOMUNIKASI DALAM PEMERIKSAAN

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

210

Interaksi antara auditor dengan auditan dan dengan pihak lain memerlukan komunikasi. Oleh karena itu, komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam pemeriksaan. Komunikasi dalam pemeriksaan dimulai dari saat pertama kami mendatangi auditan untuk memperkenalkan diri hingga auditor menyerahkan laporan hasil pemeriksaan, bahkan diteruskan hingga pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan demikian, sepanjang proses pemeriksaan yang dilakukannya, seorang pemeriksa memerlukan keterampilan berkomunikasi untuk menghasilkan pemeriksaan yang terbaik.

1. Pengertian dan Tujuan Komunikasi Dalam Pemeriksaan Komunikasi adalah bagian integral dalam pemeriksaan yaitu mulai dari perencanaan penugasan, pelaksanaan pengujian hingga pemantauan tindak lanjut. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai transmisi informasi dan pemahaman melalui penggunaan simbol-simbol biasa atau umum. Proses komunikasi merupakan tahaptahap antara komunikator dengan komunikan yang menghasilkan pentransferan dan pemahaman makna. Proses komunikasi meliputi 5 (lima) bagian, yakni: sumber komunikasi (komunikator); pesan; penerima (komunikan); media dan efek.

Penjelasan: Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

211

Komunikator

Orang yang menyampaikan pesan

Pesan

Dapat berupa ide, informasi, keluhan, keyakinan, himbauan dan anjuran dengan bantuan bahasa, gerak-gerik, ekspresi wajah, gambar, warna dan isyarat lainnya.

Komunikan

Orang yang menerima pesan

Media

Sarana atau saluran yang mendukung pesan bila komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya.

Efek

Dampak sebagai pengaruh dari pesan.

Dengan menerapkan keterampilan berkomunikasi, pelaksanaan pemeriksaan akan berjalan secara efektif (dapat mencapai hasil-hasil yang diinginkan) dan efisien (proses pemeriksaan berlangsung lancar sehingga sumber daya benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan pemeriksaan itu). Komunikasi selama pelaksanaan pemeriksaan terjadi antara tiga pihak, yaitu: komunikasi pemeriksa dengan rekan satu tim; komunikasi pemeriksa dengan pihak auditi; dan komunikasi pemeriksa dengan pihak-pihak luar.

2. Komunikasi Antara Pemeriksa dengan Auditi Interaksi antara pemeriksa dengan auditan, pada umumnya terjadi dalam kegiatan-kegiatan tersebut: a. Pada saat memperkenalkan diri dan menyerahkan surat tugas audit b. Pada saat mengumpulkan informasi umum c. Pada saat mengumpulkan bukti-bukti audit d. Pada saat akan berhubungan dengan pihak ketiga e. Pada saat membicarakan temuan hasil audit f.

Pada saat pemantauan tindak lanjut.

Pemeriksa dituntut untuk mengadakan hubungan insani dengan auditan. Hubungan insani tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya saling menyakiti tetapi saling menghargai, tanpa saling merugikan tetapi berusaha untuk sama-sama merasakan manfaat dari hasil kerjasamanya. Seorang pemeriksa harus berkomunikasi secara etis, ramah, sopan, menghargai dan menghormati orang lain. Auditan janganlah dipandang sebagai objek, melainkan sebagai subjek atau individu yang memiliki kepribadian tersendiri. Dengan diciptakannya hubungan insani oleh pemeriksa, diharapkan pemeriksa dan auditan merasa puas dengan pemeriksaan yang dilakukan dan auditan percaya dengan fungsi pemeriksaan. Salah satu persyaratan untuk dapat mempraktikan hubungan insani, adalah mengetahui tentang psikologi, khususnya mengenai perilaku seseorang di dalam Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

212

lingkungannya. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam hubungan psikologis antara pemeriksa dengan auditan adalah: a.

Bahwa setiap manusia pada dasarnya selalu ingin diperlakukan secara terhormat dan ingin selalu dihargai.

b.

Bahwa manusia itu satu sama lain berbeda.

c.

Bahwa setiap tingkah laku manusia mempunyai tujuan tertentu, misalnya untuk dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhannya, walaupun kebutuhan itu tidak selalu merupakan hal yang harus diperoleh, tetapi sesuatu yang mereka inginkan. Dalam hal ini seorang pemeriksa yang baik akan selalu berusaha untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diingini auditan, supaya dapat memberikan motivasi yang tepat untuk bisa bekerjasama

d.

Bahwa setiap orang mempunyai keinginan untuk dapat memilih serta bekerja sesuai dengan kehendaknya serta perasaannya.

Pemeriksa seyogyanya menempatkan auditi sebagai subjek atau rekan kerja untuk membangun komunikasi dan suasana psikologis yang baik, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan efektif dan efisien 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komunikasi dalam Pemeriksaan Dalam praktik banyak faktor yang mempengaruhi hubungan (komunikasi) antara pemeriksa dan auditi yang dapat dikelompokkan dalam: a. Peran. Sesuai dengan fungsinya, pemeriksa mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi atas dokumen, wawancara, konfirmasi, inspeksi dan lain-lain terhadap auditan. Oleh karena itu auditan mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi dan melayani pemeriksa sehingga situasi ini memberikan keuntungan bagi auditor berupa “conformity pressure” kepada auditi. b. Image. Image yang positif adalah bahwa seorang pemeriksa harus jujur, tegas dan menjunjung tinggi kebenaran. c. Atribut Pribadi. Pangkat/Jabatan, pendidikan, usia, penampilan, pengalaman dan prestasi merupakan atribut-atribut pribadi yang dapat memberikan pengaruh positif ataupun negatif dalam hubungan antara pemeriksa dan auditan. d. Atribut Organisasi. Atribut organisasi pertama yang dapat memberikan pengaruh adalah kedudukan hirarkis organisasi. Semakin tinggi kedudukan organisasi pemeriksaan (unit pemeriksa), makin tinggi pula nilai yang diberikan oleh auditan. e. Perilaku. Dalam mendapatkan informasi dari auditan maka pemeriksa harus memperhatikan faktor perilaku seperti sopan, halus dalam tutur kata, hormat pada orang lain, sikap rukun, tahu diri, simpatik dan mudah menolong. f.

Jenis-jenis Pemeriksaan. General audit akan memberikan respon yang sewajarnya dari auditan daripada pemeriksaan khusus yang diarahkan untuk menemukan kecurangan.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

213

g. Temuan Pemeriksaan. Apabila selama pemeriksaan pemeriksa menemukan sesuatu yang dapat mengancam kedudukan auditan maka besar kemungkinan auditan akan bersikap bermusuhan. h. Kebijaksanaan Pemerintah. Dalam hal ini kebijakan yang menekankan pentingnya pengawasan melekat dan pengawasan fungsional berdampak conformity pressure. i.

Suasana Setempat. Pemeriksa yang menghadapi auditan di daerah (dimana kepatuhan terhadap birokrasi masih sangat tinggi) umumnya akan diterima dan dilayani dengan baik.

Penting untuk dicatat bahwa semua faktor-faktor diatas tidak terlepas dari pengaruh budaya nasional, lokal dan budaya organisasi. 4. Kiat-kiat Menghadapi Pemeriksa Menghadapi pemeriksa jangan menjadi beban, sebab mereka pun juga manusia, seorang pekerja yang sedang menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa. Berikut ini beberapa kiat menghadapi pemeriksa: a. Pemeriksa adalah tamu organisasi, sambut seperti laiknya menyambut tamu. Buatlah pemeriksa senyaman mungkin saat berkunjung. Image anda sebagai tuan rumah yang baik akan membekas di benak pemeriksa, sehingga awal kebaikan inilah yang akan membuka kebaikan-kebaikan lainnya. b. Pemeriksa adalah manusia, jadi tidak perlu kita takut karenanya. Saat berkenalan atau jeda tanyakan hal-hal kecil mengenai pemeriksa seperti tinggal dimana, keluarganya, dan sebagainya untuk mencairkan suasana dan membuat proses pemeriksaan berjalan dengan lebih santai. c. Identifikasi kriteria yang akan dijadikan acuan pemeriksa sehingga wajib diketahui oleh auditan. Kriteria yang dijadikan acuan pemeriksa dalam pemeriksaan tergantung dari tujuan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan keuangan kriteria tersebut meliputi: a. Standar akuntansi pemerintahan (SAP) b. Sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) c. Peraturan-peraturan perundangan yang menaungi dan wajib ditaati oleh entitas yang sedang diperiksa Pahamilah dengan baik dokumen-dokumen di atas dan pastikan anda memahami betul standar, prosedur dan peraturan yang tertuang.

d. Identifikasi/kuasai seluk-beluk proses operasional entitas. Pahami dengan baik keseluruhan proses operasional organisasi anda. Bila perlu gunakan diagram alir (flow chart) untuk membantu anda dalam memetakan input– Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

214

proses – output organisasi anda. Biasanya pemeriksa akan betul-betul menanyakan anda tentang ketiga tahapan ini. Karena dari situ pemeriksa mengetahui apa yang sebetulnya menjadi tugas dan wewenang anda serta dokumen atau prosedur serta rekaman apa yang harusnya anda miliki. Ingat, pemeriksa adalah orang luar organisasi yang tidak memahami tugas dan wewenang anda kecuali dari apa yang anda utarakan. e. Setiap proses memiliki bukti berupa kuitansi, catatan, laporan, sertifikat dan sebagainya. Persiapkan semua sesuai dengan prosesnya. Pastikan anda memiliki bukti pelaksanaan untuk setiap proses yang dilakukan. Susun rekaman tersebut dan letakkan di tempat yang rapi dan mudah anda cari, karena kemampuan telusur (traceability) merupakan salah satu tolok ukur dalm pemeriksaan. f.

Jawab pertanyaan pemeriksa dengan memberikan fakta dan data, sehingga bagi pemeriksa fakta dan data tersebut dapat dijadikan dasar untuk memberikan saran perbaikan dan penyempurnaan. Biasakan untuk menjawab pertanyaan pemeriksa dengan bukti, bukan sekedar jawaban lisan semata. Artinya, jika pemeriksa bertanya tentang tugas dan tanggung jawab anda, sangat dianjurkan untuk menjelaskan hal tersebut sambil menunjukkan uraian tugas (job description) anda. Hindari asumsi atau jawaban asal-asalan yang membuat pemeriksa berpikiran Anda bukanlah orang yang jujur.

Meskipun demikian, rasanya tidak mungkin jika auditan diperiksa tanpa adanya temuan. Temuan yang perlu anda hindari adalah temuan yang bersifat signifikan. Adapun temuan minor sebisa mungkin Anda tekan dengan betul-betul memahami dan menerapkan persyaratan yang diminta oleh SPIP. Anggaplah temuan minor dari pemeriksa sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.

5. Pendekatan Dalam Menyelesaikan Temuan Selain kita-kiat umum dalam menghadapi pemeriksa sebagaimana tersebut diatas, berikut ini kiat-kiat untuk menyelesaikan temuan. Perlu diketahui bahwa walaupun seharusnya pemeriksa memiliki karakteristik kualitas yang tinggi, dalam praktik tidak selalu demikian adanya. Berikut ini merupakan kondisi yang bisa saja terjadi: a)

Pemeriksa juga manusia yang bisa saja salah.

b)

Menurut auditan umumnya pemeriksa dianggap lebih ahli daripada auditan walaupun dalam kenyataannya tidak selalu demikian.

c)

Temuan kadang tidak didasarkan pada bukti yang kuat, lengkap dan relevan serta argumentasi logis.

d)

Temuan terkadang tidak jelas kriteria yang digunakan.

e)

Temuan yang buktinya lemah bisa menjadi fitnah dan berpotensi menjadi pembunuhan karakter pihak tertentu.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

215

f)

Pemeriksa terkadang memiliki kepentingan finansial kepada auditan. Misalnya pemeriksa ingin menjual jasa tertentu kepada auditan dengan menggunakan perusahaan lain.

g)

Pemeriksa memiliki kewenangan yang kuat sehingga pemeriksa terkadang arogan dan tidak mau menerima kebenaran

Dengan demikian penyelesaian temuan sebaiknya harus berhati-hati jangan sampai justru menimbulkan permasalahan lain yang lebih serius. Kelemahan mendasar dalam sistem pemeriksaan keuangan oleh BPK adalah tidak terdapatnya mekanisme check and balance. BPK yang membuat standar pemeriksaan, yang melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan standar tersebut. Sehingga jika terjadi perbedaan pendapat antara pemeriksa dengan auditan maka kemungkinan besar yang dianggap benar adalah pemeriksa. Auditan dapat saja mengajukan keberatan kepada struktur internal BPK baik kepada pengendali teknis, kepada penanggung jawab maupun Majelis Kehormatan Dewan Etik. Seharusnya terdapat dewan kehormatan yang mengawasi pelaksanaan standar ini berada di luar organisasi BPK yang merupakan organisasi independen untuk mengawasi pelaksanaan standar dan menjadi organisasi yang dapat menyelesaikan perbedaan antara pemeriksa dan auditan. Beberapa pendekatan dan cara-cara praktis penyelesaian temuan adalah: a. Penjelasan Sebagai Pembelaan Temuan material dapat diselesaikan tanpa menjatuhkan sanksi kepada auditan melalui penjelasan sebagai pembelaan. Misalnya pemeriksa mendapatkan temuan sementara bahwa saat mobil dinas dicat di bengkel ternyata masih terdapat pengeluaran BBM untuk kendaraan dinas tersebut. Setelah dilakukan wawancara diperoleh penjelasan bahwa selama mobil dinas tersebut dikerjakan proses pengecatannya di bengkel, ternyata oleh pihak bengkel, auditan diberi pinjaman mobil untuk kelancaran operasi auditan yang bersangkutan. Oleh karena itu bukti pendukung berupa surat dan catatan dari bengkel atau atasan langsungnya mengenai peminjaman kendaraan pengganti tersebut dapat menjadi bukti tambahan bahwa pengeluaran BBM pada masa pengecatan tidaklah mengada-ada. Contoh lain misalnya kasus temuan berupa pembangunan gedung kantor ternyata menggunakan atap dari kayu yang masih muda. Sehingga gedung tersebut baru setahun dipakai atapnya sudah hampir patah. Akibatnya biaya pemeliharaan gedung pada tahun kedua meningkat. Pemeriksa melihat hal tersebut sebagai kejanggalan sehingga meneliti secara detil dan diketahui bahwa kayu untuk atap sebagian ternyata masih merupakan kayu yang masih muda. Hal ini terjadi karena pengawas (supervisor) bangunan secara tidak sengaja menerima kayu yang masih muda tersebut. Tanggung jawab ini tidak hanya terkena pada supervisor yang bersangkutan saja tetapi secara tanggung renteng juga mengenai atasannya kecuali jika atasan yang bersangkutan telah melakukan pengendalian intern yang cukup. Jika atasan yang bersangkutan misalnya menunjukkan bukti bahwa dia telah membuat kebijakan pencegahan melalui organisasi, prosedur, pencatatan, otorisasi dan lain-lain bahwa kayu yang masih muda tidak boleh diterima maka atasan yang bersangkutan dapat terbebas dari tanggung renteng. b. Janji Auditi Melakukan Perbaikan

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

216

Jika temuan yang diajukan oleh pemeriksa menyangkut perbaikan SPI maka jika auditan meyakini bahwa pemeriksa memang benar dan beralasan kuat maka auditan dapat berjanji melakukan perbaikan. Misalnya jika terdapat prosedur yang kurang baik dalam pembayaran gaji anggota DPRD, maka auditan dapat berjanji bahwa kejadian tersebut tidak akan diulangi di masa yang akan datang. Lebih lanjut, pada bulan Desember tahun 2012 pemegang kas telah menerima SPM Gaji untuk bulan Januari tahun 2013. SPM ini harusnya dicairkan pada tahun 2013. Akan tetapi pemegang kas mencairkannya pada akhir Desember 2012 dengan alasan bahwa pada tanggal 1 Januari merupakan tahun baru dan bank libur. Tidak ada kerugian negara, tetapi gaji ini harus di bebankan pada laporan realisasi anggaran pada tahun 2012. Pemeriksa menemukan kejadian ini dan membuat management letter bahwa hal tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Contoh lain, misal ditemukan oleh pemeriksa bahwa pemerintah daerah tidak memiliki Kartu Aset Tetap sehingga semua aset tetap yang dimiliki tidak tercatat dengan baik. Akibatnya aset tetap tersebut mudah sekali hilang atau digelapkan. Temuan seperti ini dapat diselesaikan dengan janji melakukan perbaikan atas SPI. c. Perbaikan Atas Temuan Administratif Pelaporan Jika temuan pemeriksa merupakan temuan administratif misalnya terjadi kesalahan pencatatan dan pelaporan yang tidak menimbulkan kerugian negara, maka auditan dapat langsung menerima temuan tersebut jika memang demikian adanya. Temuan seperti ini lazim sekali terjadi dalam pemeriksaan keuangan. Misalnya laporan realisasi anggaran satker terjadi kesalahan pencatatan rekening. Biaya foto copy dibebankan ke rekening biaya ATK. Koreksi semacam ini lazim dan tidak perlu dipermasalahkan selama memang ini benar adanya. d. Penyelesaian di Tempat Jika terdapat kerugian negara misalnya jika kesalahan ini bukan kesengajaan maka auditan dapat melakukan pembayaran ke kas daerah atau pemerintah pada saat proses pemeriksaan dilakukan. Dengan demikian pemeriksa dapat mengeluarkan temuan tersebut dari laporan hasil pemeriksaan. Akan tetapi jika kesalahan ini mengandung unsur kecurangan maka pemeriksa dapat memandang kasus tersebut sebagai kasus korupsi dan terdapat unsur tindak pidana. Hanya saja, beda kesalahan dengan kecurangan adalah tipis. Kecurangan adalah kesalahan yang disengaja dan ada unsur merugikan negara. Sedangkan kesalahan adalah hal yang tidak disengaja mungkin karena auditan tidak memahami peraturan perundangan yang berlaku.

6. Memenangkan Negosiasi Dengan Pemeriksa Setelah segala jenis bahan pembelaan telah disiapkan dan argumentasi yang kuat telah disusun maka selebihnya adalah bagaimana auditan mampu memenangkan negosiasi dengan pemeriksa. Berikut kiat-kiat memenangkan negosiasi dengan pemeriksa: a. Terlebih dahulu kenali: Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

217



siapa saja yang akan menjadi lawan bicara, sifat dan kepribadian, ego, bagaimana tingkat sensitifitas dan sebagainya.



posisi atau jabatan mereka dalam organisasi.



seberapa besar pengaruh masing-masing orang dalam masalah pokok yang menjadi agenda pembahasan.



apakah hadirin merupakan pengambil keputusan atau bukan.

b. Kemampuan kita untuk memilih lingkungan yang tepat 

Lokasi yang tepat



Suasana yang hangat



Posisi masing-masing pihak

c. Mulai dengan kalimat-kalimat hangat dan bersahabat untuk mencairkan suasana sebelum negosiasi berlangsung. d. Hindarkan negosiasi yang konfrontatif Konfrontasi terkadang tidak menyelesaikan masalah. Pemeriksa kadang merasa terhina jika auditan terlalu lugas dalam menyangkal temuan pemeriksa walaupun yang disampaikan oleh auditan benar adanya. e. Berpura-pura bodoh itu kadang pintar Dengan beberapa pengecualian, manusia cenderung membantu orang yang mereka anggap kurang pintar daripada mengambil keuntungan dari mereka. Kadang dengan berpura-pura bodoh kita diberikan waktu untuk memikirkan kembali dan waktu itu kita gunakan untuk mengumpulkan informasi dan meneliti lagi lebih mendalam. f.

Jangan biarkan pihak pemeriksa menjadi notulis Pada waktu berdiskusi dan bernegosiasi tidak semua hal dibicarakan dalam komunikasi verbal. Karena itu ada baiknya auditan yang menulis notulen.

g. Pelajari dulu dengan seksama lingkup pekerjaan dan kontrak yang dibuat. Pekerjaan yang tidak terdapat dalam kontrak tetapi dilaksanakan oleh pihak ketiga dalam kenyataan, cenderung tidak dianggap sebagai penambah komponen biaya oleh pemeriksa. Sebaliknya, pekerjaan yang ada dalam kontrak tetapi tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga akan menjadi kerugian negara.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

218

LEMBAR KERJA PESERTA (LKP)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

219

SOAL TOPIK II 1. Soal Latihan Persamaan Dasar akuntansi Berikut di bawah ini disajkan data Neraca Awal Pemerintah Kabupaten Mudah Sekali: Kode Akun 111 113 116 117 131 132 133 137 211 214 215 221

Nama Akun

Saldo

Kas Piutang Pendapatan Beban Dibayar Dimuka Persediaan Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pendapatan Diterima Dimuka Utang Beban Utang Dalam Negeri

100 200 80 50 1.000 2.000 5.000 800 150 300 250 2.500

Saudara diminta: Susunlah Neraca Awal Kabupaten Mudah Sekali dengan menuliskan kode dan nama akun beserta saldonya ke dalam format Neraca sebagai berikut: Kode Akun

Nama Akun

Kode Akun

Saldo

ASET

Nama Akun

Saldo

KEWAJIBAN

... ...

... ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

EKUITAS ...

...

220

Kode Akun

Nama Akun

Kode Akun

Saldo

Total Aset

...

Nama Akun

Saldo

Total Kewajiban dan Ekuitas

...

2. Soal Latihan Siklus Akuntansi (Akuntansi SKPD) Pemkab Aman Sentosa mulai menerapkan akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 tahun 2013. Berikut ini adalah data akuntansi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemkab Aman Sentosa. NERACA AWAL TAHUN Pemkab Aman Sentosa Dinas Kesehatan Neraca Per 1 Januari 2014 (dalam ribuah rupiah) ASET Aset Lancar Kas *) Persediaan Total Aset Lancar Aset Tetap Tanah Gedung dan Bangunan Peralatan dan Mesin Total Aset Tetap

Rp

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek 1.500 Utang Perhitungan Pihak Ketiga 500 2.000 EKUITAS Ekuitas** 250.000 240.000 149.000 639.000

Rp 1.500

639.500

TOTAL ASET 641.000 TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS 641.000 *) Kas merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan potongan PPh/PPN yang belum disetor ke Kas Negara s/d akhir tahun **)Akun Ekuitas di dalam SAP Akrual tidak dibagi lagi menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dsb., karena akun Ekuitas di sini sudah merupakan Ekuitas yg bersifat full accrual. RINGKASAN DPA Ringkasan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Kesehatan untuk T.A. 2014 adalah sbb.: Uraian Retribusi Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah Rp 24.000.000 221

Belanja Belanja Tidak Langsung: Belanja Pegawai Belanja Langsung: Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Total Belanja Langsung Total Belanja

Rp 1.500.000.000 Rp 65.000.000 150.000.000 120.000.000 Rp 335.000.000 Rp 1.835.000.000

TRANSAKSI Untuk menyederhanakan ilustrasi, transaksi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2014 di Dinas Kesehatan diringkaskan sbb: a) Bendahara pengeluaran menyetorkan potongan PPh/PPN sebesar Rp1.500.000 ke rekening Kas Negara, berdasarkan bukti transaksi berupa SSP (Surat Setoran Pajak Pusat). b) Bendahara pengeluaran menerima uang persediaan (UP) dari BUD sebesar Rp50.000.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D UP. c) Total realisasi belanja gaji dan tunjangan selama setahun sebesar Rp1.487.500.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D-LS Gaji dan Tunjangan. d) Total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp110.000.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D-LS Belanja Barang dan Jasa. e) Total realisasi belanja barang dan jasa berupa ATK yang dibayar secara UP sebesar Rp25.000.000 dan sudah diterbitkan SP2D-GU nya. f) Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang diterbitkan selama T.A 2014 sebesar Rp27.000.000. Dari jumlah tersebut, pendapatan retribusi yang diterima bendahara penerimaan sebesar Rp25.500.000. Pendapatan tsb telah disetor seluruhnya ke rekening Kas Daerah, berdasarkan bukti transaksi berupa STS (Surat Tanda Setoran). g) Sisa UP disetor seluruhnya pada akhir tahun ke rekening Kas Daerah berdasarkan bukti transaksi berupa STS. DATA PENYESUAIAN AKHIR TAHUN h) Persediaan yang masih tersisa pada akhir tahun diestimasi sebesar Rp1.000.000. i) Penyusutan aset tetap Gedung dan Bangunan disusutkan sebesar Rp6.000.000, sedangkan peralatan dan mesin disusutkan sebesar Rp31.900.000. j) Tagihan belanja barang dan jasa berupa belanja langganan daya dan jasa untuk bulan Desember 2014 sebesar Rp15.325.000 belum terbayarkan.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

222

DAFTAR AKUN (Chart of Accounts) Kode Akun 1 11 111 112 113 114 115 116 117 199 12 121 122 13 131 132 133 134 135 136 137 14 141 15 151 152 153 154 2 21 211 212 213 214 215 216 22

Nama Akun Aset Aset Lancar Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Pendapatan Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka Persediaan Aset Untuk Dikonsolidasikan (RK SKPD) Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi Jangka Panjang Permanen Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Dana Cadangan Dana Cadangan Aset Lainnya Tagihan Jangka Panjang Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Beban Utang Jangka Pendek Lainnya Kewajiban Jangka Panjang

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

H/D H H D D D D D D D D H D D H D D D D D D D H D H D D D D H H D D D D D D H 223

Kode Akun 221 223 224 3 31 311 312 313 4 41 411 412 413 414 42 421 422 423 424 43 431 432 5 51 511 512 513 514 515 516 52 521 522 523 524 525 53 6 61 611 612

Nama Akun Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri Utang Jangka Panjang Lainnya Ekuitas Ekuitas Ekuitas Ekuitas SAL Ekuitas untuk Dikonsolidasikan (RK PPKD) Pendapatan-LRA Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Pendapatan Pajak Daerah-LRA Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA Lain-Lain PAD yang Sah-LRA Pendapatan Transfer – LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat - Lainnya Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya Belanja Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Tak Terduga Transfer Transfer Bagi Hasil Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

H/D D D D H H D D D H H D D D D H D D D D H D D H H D D D D D D H D D D D D H H H D D 224

Kode Akun 62 621 622 623 7 71 711 712 713 714 715 716 72 721 722 723 724 8 81 811 812 813 819 82 821 822 823 824 83 831 832 84 85 9 91 911 912 913 914 915 916

Nama Akun Transfer Bantuan Keuangan Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri Penerimaan Kembali Piutang Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemberian Pinjaman Daerah Pendapatan-LO Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Pendapatan Pajak Daerah-LO Pendapatan Retribusi Daerah-LO Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Lain-Lain PAD yang Sah-LO Pendapatan Transfer – LO Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya Pendapatan Non Operasional-LO Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa Beban Beban Operasi Beban Pegawai Beban Barang Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

H/D H D D D H H D D D D D D H D D D D H H D D D D H D D D D H D D H H H H D D D D D D 225

Kode Akun 917 918 919 92 921 922 923 924 925 93 94

Nama Akun Beban Penyusutan Beban Penyisihan Piutang Beban Lain-lain Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Beban Non Operasional Beban Luar Biasa

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

H/D D D D H D D D D D H H

226

FORM PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

227

BUKU JURNAL FINANSIAL PEMERINTAH KAB/KOTA ........................................ JURNAL UMUM SKPD Tanggal

:

................................... Nomor Bukti

Kode dan Nama Akun

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Ref

Debit

Kredit

228

Tanggal

Nomor Bukti

Kode dan Nama Akun

Ref

Debit

Kredit

Saldo BUKU BESAR 111 Kas

113 Piutang Pendapatan

117 Persediaan

131 Tanah

132 Peralatan dan Mesin

133 Gedung dan Bangunan

137 Akumulasi Penyusutan

211 Utang PFK

215 Utang Beban

311 Ekuitas

313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan (RK PPKD)

812 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

229

911 Beban Pegawai

912 Beban Barang

917 Beban Penyusutan

412 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

511 Belanja Pegawai

512 Belanja Barang dan Jasa

522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

230

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

231

NERACA SALDO PEMERINTAH KAB/KOTA ......................................... NERACA SALDO PER TANGGAL 31 DESEMBER 2014 SKPD: ................................ Kode dan Nama Rekening

Ref

Saldo Debit

Kredit

111 Kas 113 Piutang Pendapatan 117 Persediaan 131 Tanah 132 Peralatan dan Mesin 133 Gedung dan Bangunan 137 Akumulasi Penyusutan 211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 215 Utang Beban 311 Ekuitas 313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan (RK PPKD) 812 Pendapatan Retribusi Daerah-LO 911 Beban Pegawai 912 Beban Barang 917 Beban Penyusutan

Saldo Tanggal … …………………. …….. PPK SKPD

………………………… NIP ………………….

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

232

LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ SKPD ................................................... LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 (dalam rupiah) Kode

No

8 81 811 812

1 1 2 3 4 5

813 819 82 821 822 823 829 83 831 832 84 85 9 91 911 912 913 914 915 916 917 918 919

Uraian

Jumlah

2

3

Pendapatan-LO Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Pendapatan Pajak Daerah-LO Pendapatan Retribusi Daerah-LO Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Lain-Lain PAD yang Sah-LO Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6) Pendapatan Transfer – LO Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d. 12) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Pendapatan Hibah

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pendapatan Lainnya 17 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (15 s.d. 16) 18 Pendapatan Non Operasional-LO 19 Pos Luar Biasa 20 JUMLAH PENDAPATAN (7+13+17+18+19) 21 Beban 22 Beban Operasi 23 Beban Pegawai 24 Beban Barang 25 Beban Bunga 26 Beban Subsidi 27 Beban Hibah 28 Beban Bantuan Sosial 29 Beban Penyusutan 30 Beban Penyisihan Piutang 31 Beban Lain-lain 32 Jumlah Beban Operasi (23 s.d. 31)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

233

Kode

No

92 921 922 923 924 925

33 34 35 36 37 38 39 40 41 43

93 94

Uraian

Jumlah

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Jumlah Beban Transfer (34 s.d. 38) Beban Non Operasional Beban Luar Biasa JUMLAH BEBAN (32+39+40+41)

44 SURPLUS/DEFISIT (20 – 43)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

234

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ SKPD ................................................... LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (dalam rupiah) No

Uraian

1 2 1 Ekuitas Awal 2 Surplus/Defisit – LO 3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: 4 Koreksi Nilai Persediaan 5 Selisih Revaluasi Aset Tetap 6 Lain-lain 7 Ekuitas Akhir (1 s.d. 6)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

2012

2011

3

4

235

NERACA PEMERINTAH KAB/KOTA .................................. SKPD ............................... NERACA PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Kode No 1 11 111 112 113 114 115 116 117 199 12 121 122

13 131 132 133 134 135 136 137 14 141 15 151

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Uraian

(dalam rupiah) Jumlah Tahun 2014

Tahun 2013

Aset Aset Lancar Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Pendapatan Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka Persediaan Aset Untuk Dikonsolidasikan Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 10) Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi Jangka Panjang Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang (1314) Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23) Dana Cadangan Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan (26) Aset Lainnya Tagihan Jangka Panjang

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

236

Kode No 152 153 154

2 21 211 212 213 214 215 216

22 221 223 224

3 31 311 312 313

Uraian

Jumlah Tahun 2014

Tahun 2013

30 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 31 Aset Tidak Berwujud 32 Aset Lain-lain 33 Jumlah Aset Lainnya (29 s.d. 32) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

JUMLAH ASET (11+15+24+27+33) Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Beban Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (37 s.d. 42) Kewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (45 s.d. 47) JUMLAH KEWAJIBAN (43+48) Ekuitas Ekuitas Ekuitas Ekuitas SAL Ekuitas untuk Dikonsolidasikan JUMLAH EKUITAS (52 s.d. 54)

56 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (49+55)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

237

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ SKPD ................................................... LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 (dalam rupiah) Kode

No

Uraian

Anggaran Setelah Perubahan 2014

Realisasi 2013

%

2

3

4

5

1 4

1

Pendapatan-LRA

41

2

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

411

3

Pendapatan Pajak Daerah-LRA

412

4 5

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

6

Lain-Lain PAD yang Sah-LRA

413 414

7

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)

42 421

8 9

Pendapatan Transfer – LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

422

10

Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat - Lainnya

423

11

424

12

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan

13

Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d. 12)

43

14

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

431

15

Pendapatan Hibah

432

16 17

Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (15 s.d. 16)

18

JUMLAH PENDAPATAN (7 + 13 + 17)

5

19

Belanja

51

20

Belanja Operasi

511

21

Belanja Pegawai

512

22

Belanja Barang dan Jasa

513

23

514

24

Belanja Subsidi

515 516

25

Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial

26

Belanja Bunga

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

238

Kode

No 27

52

Uraian

Realisasi 2013

%

Jumlah Belanja Operasi (21 s.d. 26)

28 Belanja Modal

521

29

Belanja Modal Tanah

522

30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

523

31

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

524

32

525

33 34

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Jumlah Belanja Modal (29 s.d. 33)

53

35

Belanja Tak Terduga

531

36

Belanja Tak Terduga

37 38

Jumlah Belanja Tak Terduga (36) Jumlah Belanja (27 + 34 + 37)

6

39

Transfer

61

40

Transfer Bagi Hasil Pendapatan

611

41

Transfer Bagi Hasil Pajak

612

42

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

62 621

43 44

Transfer Bantuan Keuangan Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

622

45

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

623

46

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

47

Jumlah Transfer (41 s.d. 46)

48

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (38 + 47)

49

SURPLUS/DEFISIT (18 – 48)

7

50

Pembiayaan

71

49

Penerimaan Pembiayaan

711

51

Penggunaan SILPA

712

52

Pencairan Dana Cadangan

713

53

714

54

Pinjaman Dalam Negeri

715

55

Penerimaan Kembali Piutang

716

56

Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

57 72

Anggaran Setelah Perubahan 2014

58

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan (51 s.d. 56) Pengeluaran Pembiayaan

721

59

722

60

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

723

61

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

724

62

Pemberian Pinjaman Daerah

Pembentukan Dana Cadangan

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

239

Kode

No

Uraian

63

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (59 s.d. 62)

64 65

Anggaran Setelah Perubahan 2014

Realisasi 2013

%

PEMBIAYAAN NETO (57 – 63) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (49 + 64)

LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ SKPD ................................................... LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) PER TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

No

Uraian

1 2 1 Saldo Anggaran Lebih Awal 2 Penggunaan SAL sbg Penerimaan Pemb. Th Berjalan 3 Subtotal (1-2) 4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 5 Subtotal (3+4) 6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 7 Lain-lain 8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

(dalam rupiah)

2014

2013

3

4

240

SOAL TOPIK III 1. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi pendapatan dan piutang, meliputi: a. Definisi b. Pengakuan dan Pengukuran c. Pencatatan d. Penyajian dan Pengungkapan di laporan keuangan 2. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi belanja barang dan jasa, beban, dan persediaan, meliputi: a. Definisi b. Pengakuan dan Pengukuran c. Pencatatan d. Penyajian dan Pengungkapan di laporan keuangan 3. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi belanja modal dan aset tetap, meliputi: a. Definisi b. Pengakuan dan Pengukuran c. Pencatatan d. Penyajian dan Pengungkapan di laporan keuangan 4. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi pembiayaan, investasi dan kewajiban, meliputi: a. Definisi b. Pengakuan dan Pengukuran c. Pencatatan d. Penyajian dan Pengungkapan di laporan keuangan 5. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi dana cadangan dan transaksi non anggaran, meliputi: a. Definisi b. Pengakuan dan Pengukuran c. Pencatatan d. Penyajian dan Pengungkapan di laporan keuangan 6. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi koreksi kesalahan, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup, meliputi: a. Definisi b. Pengakuan dan Pengukuran c. Pencatatan d. Penyajian dan Pengungkapan di laporan keuangan

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

241

SOAL TOPIK IV Untuk meningkatkan pemahaman atas akuntansi SKPD, Silahkan Anda mengerkan soal berikut ini ! Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Bahari menerima DPA T.A. 2014 dengan ringkasan anggaran sbb.: Pendapatan Retribusi

Rp

450.000.000

Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Belanja Pegawai-Belanja Honor Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Total Anggaran Belanja

Rp

1.020.000.000 100.000.000 280.000.000 200.000.000 1.600.000.000

Rp Rp Rp Rp

Adapun Neraca awal Dinas Pariwisata per 1 Januari 2014 adalah sbb: Dinas Pariwisata - Pemkab Bahari NERACA Per 1 Januari 2014 Uraian ASET Aset Lancar Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Piutang Persediaan Total Aset Lancar

Jumlah (Rp)

550.000 550.000

Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Total Aset Tetap

2.150.000.000

TOTAL ASET

2.150.550.000

Uraian KEWAJIBAN Kewajiban jk Pendek

Jumlah (Rp) -

EKUITAS Ekuitas

2.150.550.000

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

2.150.550.000

600.000.000 750.000.000 800.000.000

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

242

Transaksi realisasi anggaran selama T.A. 2014 sebagai berikut: A. Ringkasan transaksi selama Triwulan I s.d. III (Jan s.d. Sept) T.A. 2014 1) Penerimaan Uang Persediaan (UP) pada awal Januari 2014 dengan bukti SP2D-UP sebesar Rp. 10.000.000. 2) Ringkasan data mengenai belanja yang dibayar secara langsung (LS) dengan bukti SP2D-LS dan belanja UP yang telah disahkan pertanggungjawabannya dengan bukti SP2D-GU selama Januari s.d September 2014 sebagai berikut: Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Belanja Pegawai-Belanja Honor Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal-Gedung

Rp Rp Rp Rp

747.000.000 13.000.000 243.000.000 150.000.000

Belanja gaji dan tunjangan dan belanja modal harus dibayar secara langsung (LS), sedangkan belanja honor dan belanja barang dan jasa dapat dibayarkan dengan UP/TU. 3) Pendapatan retribusi yang diterima/disetor ke Kasda sebesar Rp 300.710.000 B. Transaksi selama triwulan IV (Oktober-Des) T.A. 2014 adalah sbb.: Transaksi selama Oktober: a) Diterima SP2D-LS Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 83.000.000 b) Diterima SP2D-TU (Tambah Uang Persediaan) sebesar Rp 85.000.000. Dana TU tersebut akan digunakan untuk membayar honor nara sumber kegiatan diklat dan honor paniti. c) Diterima SP2D-LS untuk pembelian 5 unit komputer dengan nilai total sebesar Rp44.000.000. d) Dibayar honor nara sumber sebesar Rp 75.000.000 dan honor panitia sebesar Rp 10.000.000. Dari pembayaran honor tersebut telah dipotong PPh sebesar Rp11.750.000. e) Potongan PPh sebesar Rp 11.750.000 (butir d) telah disetorkan ke rekening Kas Negara. f) Belanja honor di atas (butir d) telah disahkan pertanggungjawabannya dengan menerima SP2D-TU Nihil. (Keterangan: SP2D TU Nihil bukan merupakan pengisian kembali dana TU, tetapi hanya merupakan bukti pengesahan SPJ pengguna dana TU). g) Pendapatan retribusi yang diterima/disetor ke Kasda sebesar Rp 45.500.000 Transaksi selama November: a) Diterima SP2D-LS Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 83.700.000 b) Dibayar ATK dan penggandaan sebesar Rp 8.800.000 (catat ke Belanja Barang dan Jasa). Dari pembayaran belanja tsb dipotong PPh sebesar Rp120.000 dan PPn sebesar Rp 800.000. Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

243

c) Diterima SP2D-GU atas belanja barang dan jasa sebesar Rp8.800.000 d) Dibayar belanja listrik dan telepon masing-masing sebesar Rp 1.560.000 dan 2.500.000 (catat ke Belanja Barang dan Jasa). e) Disetor ke rekening Kas Negara.PPh sebesar Rp120.000 dan PPn sebesar Rp800.000. f) Pendapatan retribusi yang diterima/disetor ke Kasda sebesar Rp 55.650.000 Transaksi selama Desember: a) Diterima SP2D-LS Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 83.700.000 b) Dibayar biaya pemeliharaan kendaraan sebesar Rp850.000 (catat ke Belanja Barang dan Jasa). c) Dibayar belanja listrik dan telepon masing-masing sebesar Rp 1.450.000 dan 2.635.000 (catat ke Belanja Barang dan Jasa). d) Diterima SP2D GU-Nihil atas pertanggungawaban penggunaan UP yang terakhir. Adapun sisa UP yang ada telah disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Daerah. (Keterangan: SP2D GU Nihil bukan merupakan pengisian kembali UP yang terpakai, tetapi hanya merupakan bukti pengesahaan SPJ penggunaan UP yang terakhir di bulan Desember.) e) Pendapatan retribusi yang diterima/disetor ke Kasda sebesar Rp 65.850.000 C. Data untuk penyesuaian akhir Tahun Anggaran 2014: a) Persediaan yang masih ada pada akhir tahun yaitu ATK dan persediaan obatobatan dengan total sebesar Rp1.200.000. Adapun total pembelian persediaan selama tahun berjalan sebesar Rp16.500.000 b) Pendapatan retribusi yang sudah menjadi hak pemda (telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi-nya) tetapi belum diterima pembayarannya dari wajib retribusi sampai akhir tahun 2012 sebesar Rp2.500.000. c) Beban penyusutan aset tetap, yang mulai diterapkan tahun ini, telah dihitung berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp53.750.000 DIMINTA: 1. Lakukan Pencatatan Transaksi di Buku Jurnal Finansial dan Buku Anggaran 2. Lakukan Pencatatan Penyesuaian di Buku Jurnal Finansial 3. Lakukan Posting ke buku besar 4. Susunlah Neraca Saldo setelah penyesuaian 5. Susunlah Laporan Keuangan meliputi : a. Laporan Operasional (LO) b. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) c. Neraca d. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

244

DAFTAR AKUN (Chart of Accounts) Kode Akun 1 11 111 112 113 114 115 116 117 199 12 121 122 13 131 132 133 134 135 136 137 14 141 15 151 152 153 154 2 21 211 212 213 214 215 216

Nama Akun Aset Aset Lancar Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Pendapatan Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka Persediaan Aset Untuk Dikonsolidasikan (RK SKPD) Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi Jangka Panjang Permanen Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Dana Cadangan Dana Cadangan Aset Lainnya Tagihan Jangka Panjang Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Beban Utang Jangka Pendek Lainnya

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

H/D H H D D D D D D D D H D D H D D D D D D D H D H D D D D H H D D D D D D 245

Kode Akun 22 221 223 224 3 31 311 312 313 4 41 411 412 413 414 42 421 422 423 424 43 431 432 5 51 511 512 513 514 515 516 52 521 522 523 524 525 53 6

Nama Akun Kewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri Utang Jangka Panjang Lainnya Ekuitas Ekuitas Ekuitas Ekuitas SAL Ekuitas untuk Dikonsolidasikan (RK PPKD) Pendapatan-LRA Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Pendapatan Pajak Daerah-LRA Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanLRA Lain-Lain PAD yang Sah-LRA Pendapatan Transfer – LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat - Lainnya Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya Belanja Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Tak Terduga Transfer

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

H/D H D D D H H D D D H H D D D D H D D D D H D D H H D D D D D D H D D D D D H H 246

Kode Akun 61 611 612 62 621 622 623 7 71 711 712 713 714 715 716 72 721 722 723 724 8 81 811 812 813 819 82 821 822 823 824 83 831 832 84 85 9 91 911

Nama Akun Transfer Bagi Hasil Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Transfer Bantuan Keuangan Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri Penerimaan Kembali Piutang Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemberian Pinjaman Daerah Pendapatan-LO Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Pendapatan Pajak Daerah-LO Pendapatan Retribusi Daerah-LO Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanLO Lain-Lain PAD yang Sah-LO Pendapatan Transfer – LO Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya Pendapatan Non Operasional-LO Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa Beban Beban Operasi Beban Pegawai

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

H/D H D D H D D D H H D D D D D D H D D D D H H D D D D H D D D D H D D H H H H D 247

Kode Akun 912 913 914 915 916 917 918 919 92 921 922 923 924 925 93 94

Nama Akun Beban Barang Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan Beban Penyisihan Piutang Beban Lain-lain Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Beban Non Operasional Beban Luar Biasa

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

H/D D D D D D D D D H D D D D D H H

248

FORM PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

249

BUKU JURNAL PEMERINTAH KAB/KOTA ........................................ JURNAL UMUM SKPD

:

...................................

Tanggal

Nomor Bukti

Kode dan Nama Akun

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Ref

Debit

Kredit

250

Tanggal

Nomor Bukti

Kode dan Nama Akun

Ref

Debit

Kredit

Saldo BUKU BESAR

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

251

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

252

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

253

NERACA SALDO PEMERINTAH KAB/KOTA ......................................... NERACA SALDO PER TANGGAL 31 DESEMBER 2014 SKPD: ................................ Kode dan Nama Rekening

Ref

Saldo Debit

Kredit

111 Kas 113 Piutang Pendapatan 117 Persediaan 131 Tanah 132 Peralatan dan Mesin 133 Gedung dan Bangunan 137 Akumulasi Penyusutan 211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 215 Utang Beban 311 Ekuitas 313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan (RK PPKD) 812 Pendapatan Retribusi Daerah-LO 911 Beban Pegawai 912 Beban Barang 917 Beban Penyusutan

Saldo

Tanggal … …………………. …….. PPK SKPD

………………………… NIP ………………….

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

254

LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ SKPD ................................................... LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 (dalam rupiah) Kode

No 1

8 81

1 2

Uraian

Jumlah

2

3

Pendapatan-LO Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

811

3

812

4

Pendapatan Retribusi Daerah-LO

813

5

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

819

6

Lain-Lain PAD yang Sah-LO

7 82

8

Pendapatan Pajak Daerah-LO

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6) Pendapatan Transfer – LO

821

9

822

10

Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya

823

11

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

829

12

Bantuan Keuangan

13 83 831 832

14 15 16 17

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat

Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d. 12) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (15 s.d. 16)

84

18

Pendapatan Non Operasional-LO

85

19

Pos Luar Biasa

20

JUMLAH PENDAPATAN (7+13+17+18+19)

21

Beban

9 91

22

Beban Operasi

911

23

912

24

Beban Barang

913

25

Beban Bunga

914

26

Beban Subsidi

915 916 917 918 919

27

Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan Beban Penyisihan Piutang Beban Lain-lain

28 29 30 31

Beban Pegawai

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

255

Kode

No

92

Jumlah Beban Operasi (23 s.d. 31) Beban Transfer

921

32 33 34

922

35

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

923

36

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

924

37

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

925

38

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

93

40

Beban Non Operasional

94

41

Beban Luar Biasa

39

Uraian

Bagi Hasil Pajak

Jumlah Beban Transfer (34 s.d. 38)

43 44

Jumlah

JUMLAH BEBAN (32+39+40+41) SURPLUS/DEFISIT (20 – 43)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ SKPD ................................................... LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (dalam rupiah) No

Uraian

2014

2013

2

3

4

1 1

Ekuitas Awal

2

Surplus/Defisit – LO

3

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

4

Koreksi Nilai Persediaan

5

Selisih Revaluasi Aset Tetap

6

Lain-lain

7

Ekuitas Akhir (1 s.d. 6)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

256

NERACA PEMERINTAH KAB/KOTA .................................. SKPD ............................... NERACA PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Kode No 1 11 111 112 113 114 115 116 117 199 12 121 122 13 131 132 133 134 135 136 137 14 141 15 151 152

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Uraian

(dalam rupiah) Jumlah Tahun 2014

Tahun 2013

Aset Aset Lancar Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Pendapatan Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka Persediaan Aset Untuk Dikonsolidasikan Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 10) Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi Jangka Panjang Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang (13-14) Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23) Dana Cadangan Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan (26) Aset Lainnya Tagihan Jangka Panjang Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

257

Kode No 153 154

Uraian

Tahun 2014

Tahun 2013

31 Aset Tidak Berwujud 32 Aset Lain-lain 33 Jumlah Aset Lainnya (29 s.d. 32) 34

JUMLAH ASET (11+15+24+27+33)

2 21 211 212 213 214 215 216

35 36 37 38 39 40 41 42 43

22 221 223 224

44 45 46 47 48

Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Beban Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (37 s.d. 42) Kewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (45 s.d. 47) JUMLAH KEWAJIBAN (43+48) Ekuitas Ekuitas Ekuitas Ekuitas SAL Ekuitas untuk Dikonsolidasikan JUMLAH EKUITAS (52 s.d. 54)

3 31 311 312 313

Jumlah

49 50 51 52 53 54 55

56 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (49+55)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

258

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ SKPD ................................................... LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 (dalam rupiah) Kode

No 1

Uraian

Anggaran Setelah Perubahan 2014

Realisasi 2013

%

2

3

4

5

4

1

Pendapatan-LRA

41

2

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

411

3

Pendapatan Pajak Daerah-LRA

412

4 5

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

6

Lain-Lain PAD yang Sah-LRA

413 414

7 42 421 422 423 424

8 9 10 11 12

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6) Pendapatan Transfer – LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan

13

Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d. 12)

43

14

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

431

15

Pendapatan Hibah

432

16 17

Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (15 s.d. 16)

18

JUMLAH PENDAPATAN (7 + 13 + 17)

5

19

Belanja

51

20

Belanja Operasi

511

21

Belanja Pegawai

512

22

Belanja Barang dan Jasa

513

23

Belanja Bunga

514

24

Belanja Subsidi

515

25

Belanja Hibah

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

259

Kode

No

516

Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi (21 s.d. 26) Belanja Modal

521

26 27 28 29

522

30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

523

31

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

524

32

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

525

33

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

52

34

Uraian

%

Jumlah Belanja Modal (29 s.d. 33)

53

Belanja Tak Terduga

531

36

Belanja Tak Terduga

37

Jumlah Belanja Tak Terduga (36)

38

Jumlah Belanja (27 + 34 + 37)

6

39

Transfer

61

40

Transfer Bagi Hasil Pendapatan

611

41

Transfer Bagi Hasil Pajak

612

42

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

62 621

43 44

Transfer Bantuan Keuangan Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

622

45

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

623

46

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Jumlah Transfer (41 s.d. 46)

48

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (38 + 47)

49

SURPLUS/DEFISIT (18 – 48)

7

50

Pembiayaan

71

49

Penerimaan Pembiayaan

711

51

Penggunaan SILPA

712

52 53

Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

714

54

Pinjaman Dalam Negeri

715

55

Penerimaan Kembali Piutang

716

56 57

Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Jumlah Penerimaan Pembiayaan (51 s.d. 56)

72

58

Pengeluaran Pembiayaan

721

59

Pembentukan Dana Cadangan

713

Realisasi 2013

Belanja Modal Tanah

35

47

Anggaran Setelah Perubahan 2014

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

260

Kode

No

Uraian

60

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

723

61

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

724

62

Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (59 s.d. 62)

722

63 64 65

Anggaran Setelah Perubahan 2014

Realisasi 2013

%

PEMBIAYAAN NETO (57 – 63) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (49 + 64)

LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ SKPD ................................................... LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) PER TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

No 1 1 2 3 4 5 6 7 8

(dalam rupiah)

Uraian

2014

2013

2

3

4

Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL sbg Penerimaan Pemb. Th Berjalan Subtotal (1-2) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Subtotal (3+4) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

261

SOAL TOPIK V

TUGAS: Untuk meningkatkan pemahaman akuntansi PPKD, silahkan Anda mengerjakan soal berikut ini. A. Neraca Saldo Awal Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Langit Biru PPKD Neraca Saldo Per 1 Januari 2014 Nama Rek Debit (Rp) Kas di Kas Daerah 45.750.765.000 Piutang DAU 15.000.000.000 Penyertaan Modal pada Perusahaan 25.000.000.000 Daerah Ekuitas Jumlah 85.750.765.000

Kredit (Rp)

85.750.765.000 85.750.765.000

B. Ringkasan DPA PPKD T.A. 2014 Pemerintah Kabupaten Langit Biru Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD Tahun Anggaran 2014 No. Urut (1) 1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1

Uraian (2) PENDAPATAN Pendapatan Dana Perimbangan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pendapatan Dana Alokasi Umum Pendapatan Dana Alokasi Khusus Jumlah Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Anggaran stlh Perubahan (3)

40.350.000.000 275.000.000.000 25.000.000.000 340.350.000.000 262

No. Urut

2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7

3. 3.1. 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

Uraian Jumlah Pendapatan BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Surplus /Defisit: [1]-[2]

yang Sah

Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto [3.1] –[3.2] SILPA PPKD Akhir Tahun Anggaran [Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto]

Anggaran stlh Perubahan 340.350.000.000

5.000.000.000 2.500.000.000 4.500.000.000 12.000.000.000 328.350.000.000

45.750.765.000 20.000.000.000 65.750.765.000

2.500.000.000

2.500.000.000 63.250.765.000 391.600.765.000

C. Ringkasan transaksi PPKD selama T.A. 2014 a) Jumlah total realisasi pendapatan dana perimbangan berdasarkan Nota Kredit Rekening Koran Bank adalah sbb.: Uraian Jumlah (Rp) Pendapatan DBH 38.500.000.000 Pendapatan DAU*) 290.000.000.000 Pendapatan DAK 22.500.000.000 Jumlah 351.000.000.000 Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

263

b) c) d) e) f) g)

*) Keterangan: dari jumlah pendapatan DAU tersebut termasuk penerimaan Piutang DAU sebesar Rp15.000.000.000. Jumlah total pendapatan SKPD yang telah masuk ke rekening Kasda berdasarkan STS dan Nota Kredit Rekening Koran Bank adalah Rp 145.430.875.000 Jumlah total SP2D LS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah Rp.445.765.190.000 Jumlah potongan PFK yang berasal dari realisasi anggaran 2014 adalah Rp52.330.750.000. Uang PFK tersebut telah disetorkan seluruhnya kepada para fihak ketiga terkait. Jumlah total SP2D UP/GU dan TU yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah Rp45.000.000.000 Jumlah total sisa UP dan TU yang disetorkan kembali oleh seluruh SKPD ke rekening Kasda adalah Rp 250.760.000 Jumlah total SP2D LS untuk belanja tidak langsung PPKD terdiri dari: Uraian Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga Jumlah

Jumlah (Rp) 5.000.000.000 2.500.000.000 1.500.000.000 9.000.000.000

h) Jumlah penerimaan pinjaman jk panjang dari Pemerintah Pusat berdasarkan bukti transfer dan/atau Nota Kredit Rekening Koran Bank sebesar Rp20.000.000.000 i) Jumlah SP2D LS untuk penambahan penyertaan modal di perusahaan daerah sebesar Rp2.000.000.000 Keterangan tambahan untuk penyesuian akhir tahun: j) Pada akhir tahun diakui piutang atas DBH yang masih harus diterima. Sementara untuk sisa anggaran DAK tidak dapat diklaim lagi mengingat progres kegiatan sampai akhir tahun tidak mencapai 100%. Diminta: 1) Lakukan pencatatan transaksi pada buku jurnal finansial (termasuk penyesuaian) atau dan buku anggaran atas transaksi di atas; 2) Lakukan Posting ke buku besar 3) Susunlah Neraca Saldo setelah penyesuaian 4) Susunlah LO-PPKD untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Des 2014 5) Susunlah LPE PPKD untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Des 2014 6) Susunlah Neraca PPKD per 31 Des 2014 7) Susunlah LRA PPKD untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Des 2014.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

264

DAFTAR AKUN (Chart of Accounts) Kode Akun 1

Nama Akun

H/D

Aset

H

Aset Lancar

H

111

Kas

D

112

Investasi Jangka Pendek

D

113

Piutang Pendapatan

D

114

Piutang Lainnya

D

115

Penyisihan Piutang

D

116

Beban Dibayar Dimuka

D

117

Persediaan

D

199

Aset Untuk Dikonsolidasikan (RK SKPD)

D

11

Investasi Jangka Panjang

H

121

12

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

D

122

Investasi Jangka Panjang Permanen

D

Aset Tetap

H

131

Tanah

D

132

Peralatan dan Mesin

D

133

Gedung dan Bangunan

D

134

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

D

135

Aset Tetap Lainya

D

136

Konstruksi Dalam Pengerjaan

D

137

Akumulasi Penyusutan

D

14

Dana Cadangan

H

141

Dana Cadangan

D

Aset Lainnya

H

151

Tagihan Jangka Panjang

D

152

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

D

153

Aset Tidak Berwujud

D

154

Aset Lain-lain

D

Kewajiban

H

Kewajiban Jangka Pendek

H

211

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

D

212

Utang Bunga

D

213

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

D

214

Pendapatan Diterima Dimuka

D

215

Utang Beban

D

216

Utang Jangka Pendek Lainnya

D

Kewajiban Jangka Panjang

H

13

15

2 21

22

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

265

Kode Akun

Nama Akun

H/D

221

Utang Dalam Negeri

D

223

Utang Luar Negeri

D

224

Utang Jangka Panjang Lainnya

D

3

Ekuitas

H

31

Ekuitas

H

311

Ekuitas

D

312

Ekuitas SAL

D

313

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan (RK PPKD)

D

Pendapatan-LRA

H

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

H

411

Pendapatan Pajak Daerah-LRA

D

412

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

D

413

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

D

414

Lain-Lain PAD yang Sah-LRA

D

42

Pendapatan Transfer – LRA

H

421

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

D

422

Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat - Lainnya

D

423

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

D

424

Bantuan Keuangan

D

4 41

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

H

431

43

Pendapatan Hibah

D

432

Pendapatan Lainnya

D

Belanja

H

5 51

Belanja Operasi

H

511

Belanja Pegawai

D

512

Belanja Barang dan Jasa

D

513

Belanja Bunga

D

514

Belanja Subsidi

D

515

Belanja Hibah

D

516

Belanja Bantuan Sosial

D

Belanja Modal

H

521

Belanja Modal Tanah

D

522

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

D

523

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

D

524

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

D

525

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

D

Belanja Tak Terduga

H

Transfer

H

Transfer Bagi Hasil Pendapatan

H

611

Transfer Bagi Hasil Pajak

D

612

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

D

52

53 6 61

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

266

Kode Akun 62

Nama Akun

H/D

Transfer Bantuan Keuangan

H

621

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

D

622

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

D

623

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

D

Pembiayaan

H

Penerimaan Pembiayaan

H

711

Penggunaan SILPA

D

712

Pencairan Dana Cadangan

D

713

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

D

714

Pinjaman Dalam Negeri

D

715

Penerimaan Kembali Piutang

D

716

Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

D

Pengeluaran Pembiayaan

H

721

Pembentukan Dana Cadangan

D

722

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

D

723

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

D

724

Pemberian Pinjaman Daerah

D

Pendapatan-LO

H

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

H

811

Pendapatan Pajak Daerah-LO

D

812

Pendapatan Retribusi Daerah-LO

D

813

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

D

819

Lain-Lain PAD yang Sah-LO

D

82

7 71

72

8 81

Pendapatan Transfer – LO

H

821

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat

D

822

Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya

D

823

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

D

824

Bantuan Keuangan

D

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

H

831

Pendapatan Hibah

D

832

Pendapatan Lainnya

D

84

Pendapatan Non Operasional-LO

H

85

Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa

H

Beban

H

91

Beban Operasi

H

911

Beban Pegawai

D

912

Beban Barang

D

913

Beban Bunga

D

914

Beban Subsidi

D

915

Beban Hibah

D

916

Beban Bantuan Sosial

D

83

9

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

267

Kode Akun

Nama Akun

H/D

917

Beban Penyusutan

D

918

Beban Penyisihan Piutang

D

919

Beban Lain-lain

D

92

Beban Transfer

H

921

Bagi Hasil Pajak

D

922

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

D

923

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

D

924

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

D

925

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

D

93

Beban Non Operasional

H

94

Beban Luar Biasa

H

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

268

FORM PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

269

BUKU JURNAL PEMERINTAH KAB/KOTA ........................................ JURNAL UMUM SKPD

:

Tanggal

Nomor Bukti

................................... Kode dan Nama Akun

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Ref

Debit

Kredit

270

Tanggal

Nomor Bukti

Kode dan Nama Akun

Ref

Debit

Kredit

Saldo BUKU BESAR

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

271

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

272

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

273

NERACA SALDO PEMERINTAH KAB/KOTA ......................................... NERACA SALDO PER TANGGAL 31 DESEMBER 2014 PPKD: ................................ Kode dan Nama Rekening

Ref

Saldo Debit

Kredit

111 Kas 113 Piutang Pendapatan 117 Persediaan 131 Tanah 132 Peralatan dan Mesin 133 Gedung dan Bangunan 137 Akumulasi Penyusutan 211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 215 Utang Beban 311 Ekuitas 313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan (RK PPKD) 812 Pendapatan Retribusi Daerah-LO 911 Beban Pegawai 912 Beban Barang 917 Beban Penyusutan

Saldo

Tanggal … …………………. …….. PPK PPKD

………………………… NIP ………………….

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

274

LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ PPKD ................................................... LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 (dalam rupiah) Kode

No 1

8 81

1 2

Uraian

Jumlah

2

3

Pendapatan-LO Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

811

3

812

4

Pendapatan Retribusi Daerah-LO

813

5

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

819

6

Lain-Lain PAD yang Sah-LO

7 82

8

Pendapatan Pajak Daerah-LO

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6) Pendapatan Transfer – LO

821

9

822

10

Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya

823

11

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

829

12

Bantuan Keuangan

13 83 831 832

14 15 16 17

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat

Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d. 12) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (15 s.d. 16)

84

18

Pendapatan Non Operasional-LO

85

19

Pos Luar Biasa

20

JUMLAH PENDAPATAN (7+13+17+18+19)

21

Beban

9 91

22

Beban Operasi

911

23

912

24

Beban Barang

913

25

Beban Bunga

914

26

Beban Subsidi

915 916 917 918 919

27

Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan Beban Penyisihan Piutang Beban Lain-lain

28 29 30 31

Beban Pegawai

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

275

Kode

No

Uraian Jumlah Beban Operasi (23 s.d. 31) Beban Transfer

921

32 33 34

922

35

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

923

36

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

924

37

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

925

38

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

93

40

Beban Non Operasional

94

41

Beban Luar Biasa

92

39

43 44

Jumlah

Bagi Hasil Pajak

Jumlah Beban Transfer (34 s.d. 38)

JUMLAH BEBAN (32+39+40+41) SURPLUS/DEFISIT (20 – 43)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ PPKD ................................................... LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (dalam rupiah) No 1 1

Ekuitas Awal

2

Surplus/Defisit – LO

3

2014

2013

2

3

4

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

4

Koreksi Nilai Persediaan

5

Selisih Revaluasi Aset Tetap

6

Lain-lain

7

Uraian

Ekuitas Akhir (1 s.d. 6)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

276

NERACA PEMERINTAH KAB/KOTA .................................. PPKD ............................... NERACA PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (dalam rupiah) Kode

Uraian

No 1

1

11 111

3

Kas

112

4

Investasi Jangka Pendek

113

5

Piutang Pendapatan

114

6

Piutang Lainnya

115 116

8

117

9

199

10 11

12 121 122

12 13 14 15

Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka Persediaan Aset Untuk Dikonsolidasikan Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 10) Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi Jangka Panjang Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang (13-14)

16

Aset Tetap

131

17

Tanah

132

18

Peralatan dan Mesin

133

Gedung dan Bangunan

134

20

135

21

Aset Tetap Lainya

136

22

Konstruksi Dalam Pengerjaan

137

23

Akumulasi Penyusutan

24 14 141

25

15

26 27 28

151

29

152

30

Tahun 2013

Aset Lancar

13

19

Tahun 2014

Aset

2

7

Jumlah

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23) Dana Cadangan Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan (26) Aset Lainnya Tagihan Jangka Panjang Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

277

Kode

Uraian

No

153 154

31 32 33 34

2 21

35 36

Jumlah Aset Lainnya (29 s.d. 32) JUMLAH ASET (11+15+24+27+33) Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek

212

38

Utang Bunga

213

39

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

214

40

Pendapatan Diterima Dimuka

215

41

Utang Beban

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

216

42

22

44

Kewajiban Jangka Panjang

221

45

Utang Dalam Negeri

223

46

Utang Luar Negeri

224

47

Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (37 s.d. 42)

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (45 s.d. 47)

49

JUMLAH KEWAJIBAN (43+48)

3

50

Ekuitas

31

51

Ekuitas

311

52

Ekuitas

312

53

Ekuitas SAL

313

54

Tahun 2013

Aset Lain-lain

211

48

Tahun 2014

Aset Tidak Berwujud

37

43

Jumlah

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

55

JUMLAH EKUITAS (52 s.d. 54)

56

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (49+55)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

278

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ PPKD ................................................... LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013 (dalam rupiah) Kode

No 1

4 41 411 412 413 414

1 2 3 4 5 6 7

42 421 422 423 424

8 9 10 11 12 13

43 431 432

14 15 16 17 18

5 51 511 512 513 514 515 516

19 20 21 22 23 24 25 26 27

52

28

Uraian

Anggaran Setelah Perubahan 2014

Realisasi 2013

%

2

3

4

5

Pendapatan-LRA Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Pendapatan Pajak Daerah-LRA Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanLRA Lain-Lain PAD yang Sah-LRA Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6) Pendapatan Transfer – LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat - Lainnya Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Jumlah Pendapatan Transfer (9 s.d. 12) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (15 s.d. 16) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 13 + 17) Belanja Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi (21 s.d. 26) Belanja Modal

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

279

Kode

521 522 523 524 525

53 531

No 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

6 61 611 612 62 621 622 623

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

7 71 711 712 713 714 715 716

72 721 722 723 724

50 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Uraian

Anggaran Setelah Perubahan 2014

Realisasi 2013

%

Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Jumlah Belanja Modal (29 s.d. 33) Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga (36) Jumlah Belanja (27 + 34 + 37) Transfer Transfer Bagi Hasil Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Transfer Bantuan Keuangan Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Jumlah Transfer (41 s.d. 46) JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (38 + 47) SURPLUS/DEFISIT (18 – 48) Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri Penerimaan Kembali Piutang Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Jumlah Penerimaan Pembiayaan (51 s.d. 56) Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (59 s.d. 62) PEMBIAYAAN NETO (57 – 63)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

280

Kode

No 65

Anggaran Setelah Perubahan 2014

Uraian

Realisasi 2013

%

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (49 + 64)

LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ SKPD ................................................... LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) PER TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

No 1

Uraian

2014

2013

2

3

4

1

Saldo Anggaran Lebih Awal

2

Penggunaan SAL sbg Penerimaan Pemb. Th Berjalan

3

Subtotal (1-2)

4

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

5

Subtotal (3+4)

6

(dalam rupiah)

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

7

Lain-lain

8

Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

281

SOAL TOPIK VII A. SOAL PILIHAN GANDA 1. Diantara berikut ini yang merupakan metode analisis laporan keuangan adalah: I. Analisis horizontal II. Analisis vertikal III. Analisis rasio IV. Analisis kualitatif A. I, II, III B. I, III C. II, IV D. IV 2. Trend analysis dilakukan dengan melihat beberapa periode laporan keuangan. Trend analysis merupakan bagian dari: A. Analisis horizontal B. Analisis vertikal C. Analisis rasio D. Analisis kualitatif 3. Analisis yang dapat digunakan untuk melihat hubungan secara statistik antara persentase kenaikan PAD dengan persentase kenaikan belanja adalah: A. Analisis horizontal B. Analisis vertikal C. Analisis rasio D. Analisis regresi 4. Diantara jenis data berikut: I. Primer II. Cross section III. Sekunder IV. Time series Jenis data yang dapat digunakan dalam analisis horizontal adalah: A. I, II, III B. I, III C. II, IV D. IV 5. Jika diketahui bahwa jumlah belanja pegawai sebesar Rp100 milyar, belanja barang dan jasa sebesar Rp290 milyar, belanja modal Rp380 milyar dan total keseluruhan belanja adalah Rp770 milyar, maka nilai arus kas keluar dari aktivitas operasi seharusnya adalah: A. Rp380 milyar B. Rp390 milyar C. Rp670 milyar Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

282

D. Rp770 milyar 6. Pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan akan dilaporkan dalam Laporan Arus Kas sebagai: A. Arus kas masuk dari aktivitas operasi B. Arus kas keluar dari aktivitas operasi C. Arus kas masuk dari aktivitas investasi non-keuangan D. Arus kas keluar dari aktivitas investasi non-keuangan 7. Jumlah belanja modal akan dilaporkan dalam Laporan Arus Kas sebagai: A. Arus kas masuk dari aktivitas operasi B. Arus kas keluar dari aktivitas operasi C. Arus kas masuk dari aktivitas investasi non-keuangan D. Arus kas keluar dari aktivitas investasi non-keuangan 8. Diantara rasio berikut: I. Likuiditas II. Leverage III. Solvabilitas IV. Kemandirian Rasio yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi utangnya adalah: A. I, II, III B. I, III C. II, IV D. IV 9. Suatu daerah yang relatif mandiri akan cenderung memiliki: Rasio Kemandirian Rasio Pinjaman A. Tinggi Tinggi B. Tinggi Rendah C. Rendah Tinggi D. Rendah Rendah 10. Diantara rasio berikut: I. Rasio Kemandirian II. DSCR III. Rasio Keselarasan Belanja IV. Rasio Pinjaman Pemerintah daerah dengan kinerja keuangan yang baik akan memiliki nilai yang relatif tinggi untuk rasio: A. I, II, III B. I, III C. II, IV D. IV

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

283

B. SOAL ESSAY Lakukanlah horizontal, vertikal dan rasio atas laporan keuangan dari contoh laporan keuangan yang ada pada lampiran Handbook ini. • Neraca • Laporan realisasi anggaran • Laporan arus kas • Informasi lain yang diperlukan. ILUSTRASI ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN KOTA ABC TAHUN XXX N o

Rumus

Analisis Laporan Keuangan Tahun xxx

1

2

3

4 5 6

9.148,48

7

8

9

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

284

SOAL TOPIK VIII

ILUSTRASI KASUS Video Case: LKPD 2011 Kabupaten Melawi (Kal-bar) mendapat Opini Tidak Wajar Diskusikan kemungkinan penyebab sebuah kabupaten (misal Melawi pada taun 2011) mendapat opini tidak wajar dan apa yang seyogyanya dilakukan oleh pemrintah daerah untuk memperbaiki system pelaporan keuangan yang mereka miliki sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan SAP.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

285

DAFTAR PUSTAKA A.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

B.

Buku Literatur Arens, Alvin A and James K Loebbecke, Auditing, An Integrated Approach. Prentice Hall International, Englewood Cliffs, 5th edition, 2010 Bastian, Indra, 2006, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga, Jakarta (IB) BPK RI, 2007, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. DJPK, 2012, Handbook Akuntansi Pemda Mulyana, Budi, Handbook Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Berdasar SAP Akrual (PP 71/2010), 2012 Prof Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012 Freeman, Robert J. dan Craig D. Shoulders. 2003. Governmental and Nonprofit Accounting. Person Education, Prentice Hall. 7 th Edition. Mardiasmo, 20XX, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Peraturan Perundangan 1. Undang-undang RI No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah 2. Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 3. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah; 5. PP 60/2008 6. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 s/d 10 8. Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 2 dan 3 9. Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Permendagri No 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Permendagri No 23 Tahun 2007 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah 13. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah; 14. PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

286

15. SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

287

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

288

Lampiran 1 Bagan Alir Akuntansi dan Pertanggungjawaban

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

289

Lampiran 2 Bagan Alir Akuntansi SKPD (1)

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

290

Lampiran 3 Bagan Alir Akuntansi SKPD (2)

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

291

Lampiran 4 Bagan Alir Laporan Keuangan SKPD (1)

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

292

Lampiran 5 Bagan Alir Laporan Keuangan SKPD (2)

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

293

Lampiran 6 Bagan Alir Akuntansi SKPKD (PPKD) (1)

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

294

Lampiran 7 Bagan Alir Akuntansi SKPKD (PPKD) (2)

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

295

Lampiran 8 Bagan Alir Laporan Keuangan Pemda (2)

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

296

Lampiran 9 Bagan Alir Laporan Keuangan Pemda (2)

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

297

Lampiran 10 Bagan Alir Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1)

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

298

Lampiran 11 Bagan Alir Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (2)

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006 Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

299

Lampiran 12 Bagan Alir Pembahasan Laporan Keuangan Pemda (1)

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

300

Lampiran 13 Bagan Alir Pembahasan Laporan Keuangan Pemda (2)

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

301

Lampiran 14 Artikel Penyimpangan Laporan Keuangan Pemda

Penyimpangan laporan keuangan pemda dan BUMD capai Rp1,17 triliun Online: Selasa, 02 April 2013 | 18:14 wib ET JAKARTA, kabarbisnis.com: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 1.871 kasus dugaan pelanggaran aturan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di semester II 2012. Nilainya mencapai Rp 1,17 triliun. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo mengatakan, temuan atas ribuan kasus tersebut sebagian besar terjadi pada pemeriksaan LKPD sebanyak 1.793 kasus dengan nilai Rp1,15 triliun. "Selebihnya terjadi pada pemeriksaan BUMD," ungkap Hadi di Jakarta, Selasa (2/4/2014). Hadi mengatakan, pada Semester II-2012 BPK memeriksa sebanyak 94 LKPD provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2011. Sehingga, pada 2012 BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas 520 LKPD tahun anggaran 2011 dari 524 pemda yang wajib menyusun LKPD. "Masih terdapat empat pemda yang terlambat menyerahkan LKPD ke BPK. Selain itu, kami juga telah memeriksa dua LKPD 2010 dan sembilan laporan keuangan PDAM 2011," ujarnya Hadi menambahkan, terhadap 94 LKPD 2011, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 33 LKPD, opini tidak wajar (TW) diberikan kepada tiga LKPD dan tidak memberikan pendapat (TMP) pada 58 LKPD. Dikatakan, hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan bahwa pemda tingkat provinsi dan kota memperoleh opini yang lebih baik dibandingkan dengan pemda kabupaten. "Jadi, pemda kabupaten perlu didorong untuk memperbaiki pengelolaan dan pelaporan keuangannya," ujar Hadi. Secara garis besar, penyebab LKPD pemda tidak memperoleh opini WTP di 2011, menurut Hadi, disebabkan oleh aset yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian. Selain itu,pemda juga belum melakukan pembatasan lingkup pemeriksaan serta ada kelemahan pada pengelolaan kas, piutang, persediaan, investasi belanja barang/jasa dan belanja modal.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

302

"Terhadap sembilan laporan keuangan PDAM 2011 yang diperiksa BPK pada Semester II2012, opini WTP diberikan kepada dua PDAM, opini WDP kepada tiga PDAM dan opini TMP kepada empat PDAM," pungkasnya. kbc11

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

303