Modul 4 Rencana Pengembangan Usaha.pdf

i

Perencanaan Matang Usahapun Berkembang Modul Pendampingan Rencana Pengembangan Usaha

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Perencanaan Matang Usahapun Berkembang Modul Pendampingan Rencana Pengembangan Usaha

Penanggung Jawab Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Penulis Ir. Ryke Liliek S Siswari Ir. Rita Marsi Ernita Mery Theresia, S.Hut Nden Rissa Hadikusumah, S.Si

Tata Letak Nden Rissa Hadikusumah

Kontributor foto Ryke Liliek, Rita Marsi, Ernita Mery, Nden Rissa, Siwi, Anton A. Sumadri, Wahyu Karyono, Syahril Wianto, Sahabat Bambu Indonesia, Konsorsim Kota Agung Utara

Keterangan foto sampul Camping Ground di Pelawangan Sembalun Lombok Timur (Dokumentasi Anton A. Sumadri)

ii

PENGANTAR Modul ini digunakan sebagai panduan dalam merencanakan pengembangan usaha kegiatan Perhutanan Sosial. Untuk Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan, Rencana ini disusun dalam bentuk Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), seperti yang diamanahkan Peraturan Direktur Jenderal PSKL Nomor P 16/PSKL/PSl.0/2016. Sedangkan untuk Hutan Desa, Rencana Pengembangan Usaha disusun dalam bentuk Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dan RKT. Modul ini dibagi dalam 3 kelompok bahasan yaitu Penyusunan RKU /RKT, Jenis-jenis Usaha Produktif, Pengembangan Modal Usaha. Tujuan dari modul ini adalah memberi panduan bagi pendamping untuk membantu kelompok dalam menyusun Rencana Pengembangan Usaha, memberi gambaran tentang jenis-jenis usaha produktif dan memandu pendamping untuk membantu kelompok dalam mengakses permodalan. Diharapkan dengan adanya modul ini masyarakat mampu melaksanakan ketiga hal tersebut. Dengan tersusunnya modul ini diucapkan terima kasih kepada Penyuluh Kehutanan sebagai penyusun serta semua pihak yang berperan serta didalam penyusunannya. Jakarta, Februari 2018 Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Helmi Basalamah

iii

DAFTAR ISI Apa Isi Modul Ini

1

Penyusunan RKU/RKT

2

Langkah 1 Identifikasi Potensi

3

Langkah 2 Pemilihan Kegiatan

5

Langkah 3 Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD)/Rencana Kerja Usaha RKU-IUPHKm dan RKT-HD/ RKT- IUPHKm

7

Langkah 4 RKU-IUPHTR dan RKT-IUPHTR

11

Jenis-jenis Usaha Produktif

14

I. Maju Bersama Bambu

14

II. Bercengkerama Dengan Alam

20

III. Mengulik Pupuk Organik

24

IV. Menggauli Mangrove

29

V. Mengintip Energi Alternatif

31

Pengembangan Permodalan

35

Fasilitas Dana Bergulir (FDB) dari BadanLayanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan

35

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

41

Contoh RKT Hutan Desa LPHN Paru, Nagari Paru, Sijunjung, Sijunjung, Sumatera Barat

44

Penutup

51

Daftar Pustaka

53

iv

1

APA ISI MODUL INI ? Modul ini dibagi dalam 3 kelompok bahasan yaitu :  Penyusunan RKU /RKT Menguraikan tata cara penyusunan RKU/RKT yang dapat dilakukan melalui identifikasi potensi, pemilihan kegiatan, dan penyusunan RKU/RKT.

 Jenis-jenis Usaha Produktif Menguraikan beberapa contoh usaha yang produktif yang dapat dilakukan oleh kelompok tani. Di dalamnya juga dicantumkan beberapa contoh keberhasilan usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat.  Pengembangan Modal Usaha Menguraikan kemungkinan pengembangan modal yang dapat diakses oleh kelompok tani. Di dalamnya dicantumkan contoh mekanisme pengembangan modal melalui BLU dan kredit usaha rakyat BNI. Dalam tiga hal tersebut, diperlukan peran penyuluh untuk mendampingi pelaksanaanya.

PENYUSUNAN RKU / RKT

Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (RKUIUPHKm) dan Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (RKU-IUPHHK-HTR) adalah rencana kerja yang disusun oleh pemegang izin IUPHKm dan IUPHHK-HTR yang berisi kegiatan penandaan batas areal kerja, blok atau zonasi areal kerja, pemanfaatan hutan, perlindungan, pengamanan hutan dan pengembangan kearifan lokal berdasarkan perencanaan partisipatif. Rencana kerja dalam skema hutan desa dinamakan dengan Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD). RPHD, RKU-IUPHKmdan RKU-IUPHHKHTR disusun secara transparan, partisipatif, akuntabel dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Langkah-langkah dalam penyusunanya sebagai berikut: Langkah 1. Identifikasi Potensi 1. Kegiatan awal yang perlu dilakukan dalam Penyusunan RPHD, RKUIUPHKm, dan RKU-IUPHHK-HTR berdasarkan peta areal kerja meliputi kegiatan : a. Penandaan batas Penyuluh kehutanan atau Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) memfasilitasi penyusunan kesepakatan penandaan batas, selanjutnya dibuat berita acara penandaan batas. Penandaan batas tersebut disepakati dengan pemegang hak/pemegang izin atau pemegang izin sah lainnya yang langsung berbatasan dengan areal kerja dengan tanda-tanda yang mudah didapat dan dikenali di lapangan. 2

b. Pembagian blok atau zonasi Pembagian blok atau zonasi terdiri dari blok atau zona konservasi atau lindung dengan memperhatikan sepandan sungai, pantai, danau dan mata air. Pembagian blok atau zonasi menggunakan drone atau citra satelit resolusi tinggi dan difasilitasi oleh UPT atau KPH atau Pokja PPS.

Contoh RKT HKm Hutan Nagari Paru (dokumentasi Nden Rissa)

2.

Identifikasi potensi wilayah secara partisipatif agar rencana kerja ke depan dapat berjalan secara optimal. Identifikasi potensi dilakukan seperti uraian pada modul III. Hal yang perlu diperhatikan dalam identifikasi potensi adalah : a. Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Data dapat diperoleh dari 3P (place/tempat, person/seseorang dan paper). Penyuluh kehutanan mendapatkan sumber data yang menyajikan tampilan berupa tampilan yang diam (ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, warna, dll) atau bergerak (aktivitas, kinerja, ritme, gerak, dll). Sumber data juga dapat berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui suatu instrumen, data yang menyajikan huruf, angka, simbol dokumen. 3

b. Metode Berikut metode yang dapat dipilih oleh Penyuluh kehutanan dalam mengidentifikasi potensi :  Pengumpulan data sekunder  Observasi lapangan  Diskusi kelompok  Pendekatan informan kunci  Focus Group Discussion (FGD)  Matrik USG atau GMP  Analisis SWOT  Rapid Rural Appraisal (RRA)  Paticipatory Rural Appraisal (PRA), paling sering dipakai 3. Analisis data Pendamping bersama kelompok melakukan analisis data SDA dan SDM yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut : Tabel analisis SDA dan SDM No. SDA 1. Potensi SDA bidang kehutanan 2. 3. 4. 5. 6.

Potensi yang sudah dikembangkan Potensi yang belum dikembangkan Permasalahan Upaya tindak lanjutnya Prosentase kawasan hutan dan hutan : a. Prosentase penutupan lahan b. Prosentase lahan kritis c. Prosentase SDA yang sudah dimanfaatkan d. Prosentase SDA unggulan

SDM Prosentase penduduk usia produktif Prosentase keterlibatan wanita, tokoh masyarakat dan pemuda Prosentase pelaku utama dan pelaku usaha Permasalahan Upaya tindak lanjutnya

4

Langkah 2. Pemilihan Kegiatan Penyuluh bersama dengan kelompok menginventarisasi kegiatan berdasarkan analisis potensi yang telah dilakukan. Pemilihan kegiatan disesuaikan dengan izin yang telah didapatkan olek kelompok masyarakat. Kegiatan kelompok telah tersirat secara garis besar dalam permohonan izin. Langkah-langkah dalam pemilihan kegiatan dilakukan agar kegiatan kelompok lebih detail dan terarah. Langkah tersebut adalah : 1. Pemilihan prioritas kegiatan Pendamping membagikan lembar daftar isian kepada anggota kelompok untuk diisi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kelompok. Rencana kegiatan menggambarkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan, bagaimana caranya, siapa yang melakukan, dimana, kapan, berapa biayanya dan apa hasil yang akan dicapai untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang yang ada. Untuk merumuskan rencana kegiatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Tingkat kemampuan (pengetahuan, sikap dan keterampilan) kelompok dan pendamping; b. Ketersediaan teknologi/inovasi, sarana dan prasarana, serta sumberdaya lain yang mendukung kegiatan penyuluhan kehutanan; c. Kondisi wialayah, sosial dan budaya yang ada; d. Alokasi pembiayaan yang tersedia.

Contoh Daftar Isian

Setelah pengisian daftar isian penyuluh mengumpulkan dan merekapitulasi hasil jawaban yang diberikan oleh anggota kelompok. Hasil rekapitulasi ini selanjutnya dinilai dan dievaluasi oleh pendamping. Selanjutnya target tersebut dapat dijadikan landasan untuk penetapan rencana tahunan. Di dalam rencana jangka panjang rencana pembiayaan harus dimasukkan untuk memberikankejelasan kebutuhan dana sejak dari awal, untuk mendapatkan dana dari anggaran pemerintah dan sumber lain dan sebagai dasar untuk menentukan rencana kerja tahunan.

5

2. Penentuan Kegiatan Setelah di evaluasi, selanjutnya penyuluh pendamping menentukan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Target rencana kegiatan 10 tahunan harus terdefinisi secara jelas. Kegiatan harus disesuaikan dengan skema Perhutanan Sosialnya (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat).

Penyusunan Rencana usaha secara partisipatif (dokumentasi Nden Rissa di KTH Alas Segoro Jawa Timur)

Selanjutnya target tersebut dapat dijadikan landasan untuk penetapan rencana tahunan. Di dalam rencana jangka panjang rencana pembiayaan harus dimasukkan untuk memberikan kejelasan kebutuhan dana sejak dari awal, untuk mendapatkan dana dari anggaran pemerintah dan sumber lain dan sebagai dasar untuk menentukan rencana kerja tahunan.

Langkah 3. Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD)/Rencana Kerja Usaha RKU-IUPHKm dan RKT-HD/RKT- IUPHKm Penyuluh mendampingi dalam pengisian RPHD/RKU-IUPHKm dan RKTHD/RKT- IUPHKm. Format Tabel RPHD/ RKU-IUPHK sebagai berikut: 1. Gambaran umum diambil dari data dan informasi hasil verifikasi teknis permohonan HPHD, IUPHKm, atau IUPHHK-HTR meliputi: a. Letak lokasi terdiri dari luas wilayah dan letak wilayah secara administrasi dan fungsi kawasannya. b. Keadaan fisik wilayah meliputi kondisi tutupan lahan, tofografi, kelerengan, ketinggian, dan jenis pohon dominannya. 6

c. Keadaan sosial ekonomi meliputi demografi kependudukan, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur wilayah, dll. d. Keseluruhan data dan informasi diatas dianalisis potensi kawasannya. 2. Rencana Kegiatan dalam langkah 2 dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut: a. Konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan No. Kegiatan Tahun 1-10 Keterangan a. Konservasi pengayaan jenis asli, Difasilitasi menambahkan jenis UPT terkait, pohon sumber pangan pokja PPS fauna setempat, apotek hidup b. Perlindungan patroli kebakaran, Difasilitasi dan pengamanan perambahan dan UPT terkait, hutan pencurian hasil hutan pokja PPS kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna, memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir

Pembuatan terasering untuk konservasi tanah (dokumentasi Ryke Liliek)

7

Penangkaran kupu-kupu sebagai upaya konservasi keanekaragaman hayati (dokumentasi Wahyu Karyono)

b.

Pemanfaatan hasil hutan No. Kegiatan a. Pembibitan (H-1) b. Merencanakan Penanaman (H) c. Merencanakan Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10) d. Pemanenan

e.

Pengolahan

f.

Pemasaran

Tahun jenis, jumlah dan lokasi

Keterangan

jenis, jumlah dan lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam jumlah dan lokasi disesuaikan dengan jenis pohon yang ditanam

Difasilitasi UPT terkait, pokja PPS Difasilitasi UPT terkait, pokja PPS

volume, jumlah dan lokasi disesuaikan dengan jenis pohon yang ditanam jenis dan jumlah kayu, HHBK atau jasling bisa mandiri atau bermitra dengan investor bangun jejaring melalui PeSoNa atau bermitra dengan investor

Difasilitasi UPT terkait, pokja PPS Difasilitasi UPT terkait, pokja PPS Difasilitasi UPT terkait, pokja PPS

8

c.

d.

Pemanfaatan kawasan hutan No. Kegiatan Tahun 1-10 a. Budidaya jenis, jumlah dan lokasi tanaman obat b.

Tanaman hias

c.

Jamur

d.

Lebah madu

e.

penangkaran satwa liar

f.

g.

budidaya hijauan makanan ternak Agroforestry

h.

Silvopasture

i.

Silvofishery

jenis, jumlah dan lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam jumlah dan lokasi disesuaikan dengan yang ditanam volume, jumlah dan lokasi disesuaikan dengan yang dibudidayakan jumlah, jenis dan lokasi disesuaikan dengan satwa liar yang dilindungi jumlah, jenis dan lokasi disesuaikan dengan pakan ternak yang dibudidayakan

Keterangan Difasilitasi UPT terkait, pokja PPS Difasilitasi UPT terkait, pokja PPS Difasilitasi UPT terkait, pokja PPS Difasilitasi UPT terkait, pokja PPS Difasilitasi UPT terkait, pokja PPS Difasilitasi UPT terkait, pokja PPS

jumlah, jenis dan lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan jumlah, jenis dan lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan jumlah, jenis dan lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan

Difasilitasi UPT terkait, pokja PPS Difasilitasi UPT terkait, pokja PPS Difasilitasi UPT terkait, pokja PPS

Pemanfaatan jasa lingkungan No. Kegiatan Tahun 1-10 a. Kegiatan jenis wisata, jenis objek, ekowisata lokasi dan fasilitasi b.

Jasa tata airserta penyimpanan

volume dan lokasi sumber mata air

c.

Penyimapanan dan penyerapan karbon

volume dan lokasi hutan yang dikonservasi (Penyimpanan Karbon) atau hutan yang dibangun (Penyerapan Karbon)

Keterangan Difasilitasi UPT terkait, pokja PPS Difasilitasi UPT terkait, pokja PPS Difasilitasi UPT terkait, pokja PPS

9

e.

Pengembangan Kelembagaan berupa kegiatan penyusunan AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga, pelatihan manajemen korporasi, penyusunan administrasi kelompok a) Pelatihan b) Studi Banding c) Magang

f.

Pemanfaatan hasil hutan kayu pada belukar tua dalam kegiatan penyiapan lapangan persemaian, pembibitan dan penanaman.

g.

Peta rencana kerja Peta rencana kerja mengikuti data hasil verifikasi teknis permohonan HPHD atau IUPHKm dengan legenda batas luar arela kerja, batas perijinan kehutanan dan perizinan lainnya, batas administrasi, batas fungsi kawasan, dan batas blok atau zonasi.

Berdasarkan RPHD/RKU-IUPHKm disusun Rencana Kerja Tahunan. RKT untuk satu tahun berjalan dengan data umum dan tabel rencana kegiatan. RKT Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatan terdiri dari: a. Data Umum Data umum berisi tentang nomor pemegang ijin dan alamat kelompok. b. Rencana Konservasi, perlindungan, dan pengamanan hutan c. Rencana Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu d. Rencana Pemanfaatan kawasan hutan e. Pemanfaatan jasa lingkungan f. Pengembangan kelembagaan :  Pelatihan  Studi banding  Magang

10

Langkah 4. RKU-IUPHTR dan RKT-IUPHTR Penyuluh mendampingi dalam penyusunan RKU-IUPHTR dan RKT- IUPHTR dengan format RKU-IUPHTR sebagai berikut: 1) Gambaran umum diambil dari data dan informasi hasil verifikasi teknis permohonan IUPHHK-HTR meliputi : a. Letak lokasi terdiri dari luas wilayah dan letak wilayah secara administrasi dan fungsi kawasannya. b. Keadaan fisik wilayah meliputi kondisi tutupan lahan, tofografi, kelerengan, ketinggian, dan jenis pohon dominannya. c. Keadaan sosial ekonomimeliputi demografi kependudukan, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur wilayah, dll. d. Potensi kawasan Keseluruhan data dan informasi diatas dianalisis potensi kawasannya.

2)

Rencana Kegiatan dalam langkah 2 dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut: a. Pemanfaatan hasil hutan kayu No. Kegiatan Tahun Keterangan a. Pembibitan (H-1) jenis, jumlah dan lokasi b. Merencanakan jenis, jumlah dan lokasi Difasilitasi Penanaman (H) setelah bibit tersedia dan UPT terkait, siap tanam pokja PPS c. Merencanakan jumlah dan lokasi Difasilitasi Pemeliharaan disesuaikan dengan jenis UPT terkait, (H+1) s/d (H+10) pohon yang ditanam pokja PPS d. Pemanenan volume, jumlah dan Difasilitasi lokasi disesuaikan UPT terkait, dengan jenis pohon pokja PPS yang ditanam e. Pengolahan jenis dan jumlah kayu, Difasilitasi HHBK atau Jasling bisa UPT terkait, mandiri atau bermitra pokja PPS dengan investor f. Pemasaran bangun jejaring melalui Difasilitasi PeSoNa atau bermitra UPT terkait, dengan investor pokja PPS

11

Pembibitan berbagai jenis kayu-kayuan sebagai bagian dari rencana kegiatan (dokumentasi Ryke Liliek)

b. Perlindungan dan pengamanan hutan No. Kegiatan Tahun 1-10 a. Perlindungan dan patroli kebakaran, pengamanan perambahan dan hutan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna, mempekaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir

Keterangan Difasilitasi UPT terkait, pokja PPS

c. Peta rencana kerja Peta rencana kerja mengikuti data hasil verifikasi teknis permohonan HPHD atau IUPHKm dengan legenda batas luar arela kerja, batas perijinan kehutanan dan perizinan lainnya, batas administrasi, batas fungsi kawasan, dan batas blok atau zonasi. Berdasarkan RKU-IUPHTR disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Penyuluh mendampingi dalam penyusunan RKT. RKT disusun untuk satu tahun berjalan dengan data umum dan tabel rencana kegiatan. RKT-HTR terdiri dari: a. Data Umum b. Rencana Pemanfaatan hasil hutan kayu c. Rencana perlindungan, dan pengamanan hutan. 12

Contoh peta Areal HKm Gapoktan Mulya Agung di Tanggamus, Lampung (dokumentasi Konsorsium Kota Agung Utara, Lampung)

Yang penting diketahui !!!  RPHD, RKU-IUPHKm, dan RKU-IUPHTR dievaluasi setiap 5 tahun  Jika diperlukan revisi, RPHD, RKU-IUPHKm, dan RKU-IUPHTR dapat diajukan kepada Direktur atau kepala Dina dan difasilitasi oleh penyuluh  Direktur atau Kepala Dinas dapat memerintahkan kepala UPT terkait di lapangan untuk melakukan pemeriksaan atas materi usulan revisi RPHD, RKU-IUPHKm, dan RKU-IUPHTR  Hasil pemeriksaan tersebut dibuat BAP dan hasilnya disampaikan kepada pejabat berwenang untuk pengesahan RPHD, RKU-IUPHKm, dan RKUIUPHTR  Penialian dan Pengesahan RPHD, RKU-IUPHKm, dan RKU-IUPHTR dilakukan oleh: o Penyuluh dalam hal areal kerja HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR berada dalam satu desa o Kepala KPH yang sudah operasional, atau berdasarkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH setempat, bagi areal kerja HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR yang berada dalam wilayah KPH dan berada pada lintas desa o Kepala Dinas Provinsi dalam hal HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR berada di lintas desa dan belum ada KPH yang operasional  Penilaian dan pengesahan RKT dilakukan oleh penyuluh kehutanan atau oleh kepala UPT atas nama Direktur Jenderal. 13

JENIS-JENIS USAHA PRODUKTIF

Usaha produktif kelompok tani hutan yang dapat dikembangkan sangat beragam, sesuai potensi dan kondisi yang ada. Usaha yang dikembangkan didasarkan atas Rencana Kegiatan yang telah disusun di atas. Beberapa kegiatan usaha produktif yang dapat dipakai sebagai referensi pendamping dalam memberikan masukan bagi masyarakat binaannya diuraikan dalam bagian berikut: I. Maju Bersama Bambu A. Mengapa Bambu ?  Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang sudah dikenal dan biasa dimanfaatkan masyarakat di seluruh Indonesia.  Mempunyai manfaat yang sangat beragam: sebagai bahan perkakas dapur, kerjainan, mebel, alat musik, bahkan konstruksi dan bahan bangunan. Dengan perkembangan jaman, bambu juga dimanfaatkan sebagai bahan baku produk-produk yang lebih modern seperti bambu lamina, bambu ply, dan pulp sebagai bahan baku kertas.  Mempunyai nilai ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari penjualan bibit bambu, rebung, batang bambu tanpa diolah maupun dari produk bambu berupa barang kerajinan, perkakas dapur, dinding anyaman bambu dan lain-lain  Relatif mudah dibudidayakan, membantu memperbaiki kualitas lingkungan dengan perakaran yang kuat, mempertahankan air tanah dan mencegah erosi, menurunkan efek rumah kaca karena menyerap karbon dan melepaskan oksigen  Penanaman bambu hanya perlu dilakukan sekali dan sudah bisa dipanen pada umur 3 – 4 tahun Selanjutnya bambu dapat dipanen secara terus menerus tanpa memerlukan perawatan khusus yang rumit.

14

B. Jenis bambu apa yang bisa dipilih ?  Secara umum bambu dapat tumbuh dengan baik di seluruh Indonesia  Untuk mendapatkan hasil yang optimal perlu dipilih jenis bambu yang sesuai dengan tempat tumbuhnya  Sebagai bahan pertimbangan, jenis dan tempat tumbuh bambu adalah sebagai berikut :  Jawa: Gigantochloa, Bambusa, Arundinaria, Dendrocalamus  Kalimantan : Bambusa, Dendrocalamusjen  Sulawesi : Bambusa, Dendrocalamus  Bali : Dendrocalamus, Gigntochloa  NTB : Bambusa  NTT : Bambusa  Maluku : Bambusa C. Bagaimana Analisa biayanya? Secara sederhana, analisa usaha untuk tanaman bambu betung pernah dilakukan oleh penyuluh pendamping bersama-sama dengan Asosiasi Sentra Bambu Sembada dan Pemerintah Kabupaten Sleman. Perhitungan didasarkan pada pembuatan tanaman bambu untuk 1 ha dengan jarak tanam 5m x 5 m dan jangka waktu 10 tahun. Tabel analisa biaya usaha bambu No Uraian Rp 1. Biaya: a. 450 bibit untuk luasan 1 ha 2.250.000 b. Pupuk 2.000.000 c. Peralatan dan obat-obatan 1.200.000 d. Tenaga Kerja (penanaman dan 3.810.000 pemeliharaan) e. Pengawasn selama 10 tahun 10.000.000 f.

Sewa tanah/kompensasi lahan selama 10 tahun Jumlah biaya yang diperlukan untuk 1ha/10 tahun 2.

10.000.000 29.260.000

Pendapatan a. Tahun ke 7 : 1200 batang (@ 20.000/btg)

24.000.000

b. Tahun ke 8 : 2000 batang (@ 21.000/btg)

42.000.000

c. Tahun ke 9 : 3200 batang (@ 32000/btg) d. Tahun ke 10: 4000 batan) (@25.000/btg)

70.000.000 100.000.000

15

D. Apa Langkah-langkah Kunci Pengusahaan Bambu  Pembuatan bibit Pembuatan bibit bambu dapat dilakukan melalui stek cabang, stek ranting dan stek rizhoma. Pada umumnya, pembibitan dengan cara ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Dalam skala industri, pembuatan dapat juga dilakukan melalui kultur jaringan. Pembuatan bibit dengan cara ini memerlukan teknologi yang lebih rumit dan biaya besar.

Pembibitan bambu (dokumentasi Ryke Liliek)

 Penanaman Sebelum penanaman perlu dilakukan penyiapan lahan. Lahan dibersihkan dari semak belukar, bebatuan dan kotoran lainnya agar memudahkan pengolahan tanah. Setelah itu dibuat lubang tanam berukuran 30 cm x 30 cm atau 40 cm x 40 cm dengan jarak tanam 4m x 4m atau 5 m x 5m. Bibit ditanam pada lubang-lubang tersebut 16

dengan ditambahkan pupuk urea, TSP dan KCl dalamperbandingan 3 : 2 : 1 sebanyak 600 kg/ha yang ditaburkan di sekitar bibit bambu.  Pemeliharaan Bambu tidak memerlukan pemeliharaan secara intensif. Namun demikian perlu dilakuan pemeliharaan berupa pemangkasan, penyiangan, pembumbunan dan pemupukan.  Pemanenan Pemanenan dilakukan terhadap batang bambu yang telah cukup tua/ memasuki usia tebang. Pemanenan pertama sudah bisa dilakkan pada saat bambu berumur 5 tahun, tetapi usia optimal unatuk pemanenan adalah 7 tahun. Panen bambu dilakukan secara terus menerus setahun sekali. Untuk mendapatkan kualitas bambu yang baik, pemanenan sebaiknya pada musim kemarau.

Budidaya bambu oleh KelompokTani Hutan (dokumentasi pribadi Ryke Liliek)

Budidaya Bambu oleh masyarakat (dokumentasi Ryke Liliek)

17

Contoh bambu untuk bahan bangunan (dokumentasi Ryke Liliek)

 Pengolahan Bambu dapat diolah menjadi barang kerajianan dan perkakas dapur seperti kurungan unggas, hiasan dinding, keranjang, nyiru, besek, kukusan, tusuk sate dan lain-lain. Untuk skala industri, bambu digunakan sebagai bahan baku mebel, gazebo, perangkat makan dan lain-lain.  Pemasaran Secara umum bambu tidak sulit dipasarkan. Kebutuhan bambu dalam bentuk bibit, batangan maupun hasil olahan bahkan belum cukup terpenuhi oleh produksi yang ada. Untuk mendapatkan posisi tawar yang baik, sebaiknya bambu dijual melalui kelompok sehingga tidak terjadi peraingan haga yang tidak sehat.

18

Keberhasilan Pengusahaan Bambu Oleh Masyarakat Contoh keberhasilan pengusahaan bambu oleh masyarakat ditemukan di Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta. Sleman merupakan salah satu kabupaten di Yogakarta yang memang potensial sebagai penghasil bambu. Bambu tumbuh secara alami hampir di seluruh wilayah kabupaten. Bambu bahkan ditetapkan sebagai Komoditas Unggulan Hasil Hutan Bukan Kayu Kabupaten Sleman melalui Keputusan Bupati Sleman Nomor 306/Kep.KDH/A2013. Saat ini, luas tanaman bambu di Sleman yang ditanam oleh masyarakat mencapai luasan 91 ha yang didominasi oleh bambu apus, bambu betung, bambu ampel dan bamb wulung. Jenis bambu yang paling banyak digunakan para Bambu sebagai bahan baku industri kerajinan pengrajin adalah bambu jenis betung, (dokumentasi Ryke Liliek) apus dan wulung. Bambu betung yang berdiameter besar digunakan sebagai bahan mebel dan bangunan seperti gazebo atau rumah panggung. Demikian juga dengan bambu wulung yang mempunyai kaakteristik lurus dengan warna hitam yang menarik. Sedangkan bambu apus yang karakternya lebih lentur lebih banyak digunakan sebagai bahan baku anyaman. Usaha bambu oleh masyarakat ini meliputi usaha pembibitan, pengembangan hutan bambu, pemasaran bambu batangan maupun hasil olahan berupa barang-barang kerajinan. Salah satu kelompok tani hutan binaan penyuluh kehutanan yang mengusahakan bambu adalah KTH Ngudi Makmur yang terletak di Desa Purwobinangun, Pakem. Pengolahan bamb dalam skala yang lebih besar dilakukan oleh industri kecil yang mencapai jumlah sekitar 1700 unit di Kabupaten Sleman. Produk yang dihasilkan adalah barang-barang anyaman, mebel dan komponen bangunan bambu.

19

II. Bercengkerama Dengan Alam A. Apa yang dimaksud dengan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan saran dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan dalam pelaksanaan kegiatan wisata alam. Usaha tersebut meliputi usaha obyek dan daya tarik, penyediaan jasa, usaha, sarana serta usaha lain yang terkait dengan wisata alam. B. Mengapa Jasa Lingkungan dan Wisata Alam  Potensi keindahan alam yang luar biasa pada hutan kita  Peluang untuk memanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam telah diatur oleh Pemerintah  Usaha wisata alam dapat dilakukan dari skala kecil hingga besar  Merupakan peluang bagi kelompok sasaran dengan dampingan penyuluh kehutanan.

Objek Wisata alam Sungai Mudal, Kulon Progo, Jogjakarta (Dokumentasi Siwi)

20

C. Dimana Bisa dibangun Usaha Jasa Lingkungan dan Wisata Alam dan siapa pelakunya  Usaha wisata alam dapat dikembangkan di dalam maupun di luar kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, dan kawasan hutan produksi  Pengelolaan wisata alam di kawasan konservasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Bersama pengelola, masyarakat dapat berperan dalam penyediaan jasa seperti pemandu wisata, pengelolaan area parkir di sekitarnya, penjualan suvenir, makanan dll  Pengelolaan wisata alam di luar kawasan konservasi dilakukan oleh pihak lain seperti swasta maupun kelompok masyarakat dengan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku. D. Bagaimana perijinannya  Ijin usaha dapat diajukan oleh perorangan, kelompok tani/koperasi dan badan ussaha kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Untuk wisata alam di luar kawasan ijin diajukan kepada Gubernur atau walikota/bupati.  Ijin diberikan atas kawasan yang belum dibebani hak maupun ijin pengelolaan. E. Bagaimana mengelola Wisata Alam  Membangun sarana: sarana wisata alam dibangun di atas 10 % areal yan dikelola sebagai obyek wisata alam. Sarana tersebut dapat berupa jalan papan petunjuk, toilet, kantor, sarana akomodasi, sarana wisata petualangan dll. Pembangunan sarana harus tetap memperhatikan fungsi kawasan dan ekosistemnya  Mengembangkan aktivitas : pengembangan akativitas disesuaikan dengan rencana pengembangan sarana. Pengembangan ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan, potensi wilayah dan melihat peluang kegiatan wisata alam terkini yang banyak diminati masyarakat.  Membangun kerjasama : kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama teknis, permodalan, pemasaran dan penggunaan fasilitas.  Promosi : promosi diperlukan untuk memperkenalkan obyek wisata alam kepada masyarakat luas. Promosi dapat dilakukan melaui berbagai media seperti pameran/bazar, siaran radio/TV, iklan, selebaran maupun dengan menggunakan media sosial seperi 21

facebook, instagram, twiter dan lain-lain. Pada masa sekarang, promosi melalui media sosial biasanya lebih efektif  Pengelolaan administrasi : pengelolaan administrasi diperlukan agar memonitor dan mengevaluasi perkembangan obyek wisata alam yang dikelola. Pengelolaan administrasi meliputi penenuan harga tiket, pembagian retribusi, pendataan sarana dan pengunjung, pembukuan keuangan dan lain-lain.

22

Wisata Alam Kali biru dan The Great Bukit Catu Wisata alam Kalibiru merupakan contoh sukses pengelolaan wisata alam yang dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan. Terletak di Desa Hargowilis, Kokap, Kulon Progo, Wisata Alam Kalibiru dikembangkan oleh KTH Mandiri sebagai pemegang Ijin Usaha HKm di kawasan lindung pada daerah tersebut. Kawasan wisata seluas 29 ha ini mulai dikembangkan pada tahun 2010. Spot foto wisata alam Kalibiru, Jogjakarta (dokumentasi Ryke LIliek)

Kegiatan wisata alam yang ditawarkan di Kalibiru antara lain highrope game, canopy trail, biking, hiking, spot-spot foto selfie dan lain-lain. Kalibiru telah menyerap tenaga kerja mencapai 238 orang yang berasal dari sekitar lokasi, juga membuka peluang usaha bagi masyarakat untuk membuka kios-kios makanan dan suvenir. Ratarata jumlah pengunjung per tahun mencapai lebih dari 250.000. Dengan penghasilan bruto rata–rata mencapai Rp 600 juta dan biaya operasional Rp 300 juta per bulan, maka usaha wisata alam ini memberikan peghasilan bersih sekitar Rp 300 juta per bulan. Usaha wisata alam serupa juga dilakukan oleh BUMDes Wana Amerta di Desa Galungan, Sawan, Buleleng. Wisata alam yang diberi nama The Great Bukit Catu ini menawarkan paket-paket tracking dan wisata edukasi pengenalan dan penanaman pohon. The Great Bukit Catu merupakan bagian dari hutan desa yang dikelola oleh BUMDes Wana Amerta dengan pendampingan penyuluh kehutanan. Pemandangan dari puncak Great Bukit Catu

Di beberapa tempat disediakan rest area (Dokumentasi BUMDes Wana Amerta) dengan bale bengong. Di sini pegngunjung bisa beristirahat dan melakukan wisata petik buah markisa sambil menikmati indahnye pemandangan alam. Obyek wisata ini sudah mulai terkenal dan menjadi salah satu destinasi wisata edukasi di Bali yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun manca negara.

23

III. Mengulik Pupuk Organik A. Apa itu pupuk organik Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia, contohnya adalah pupuk kandang, kompos dan pupuk hijau. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, hijauan daun, pupuk kandang, sisa panen (jerami, brangkasan, tongkol jagung, bagas tebu, dan sabut kelapa), limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota (sampah). B. Mengapa pupuk organik 1. Dampak pemakaian pupuk kimia menimbulkan berbagai masalah, diantaranya rusaknya ekosistem, hilangnya kesuburan tanah, masalah kesehatan dan masalah ketergantungan petani terhadap pupuk. 2. Pupuk organik digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. 3. Pupuk organik dapat memperbaiki sifat fisik tanah diantaranya perbaikan struktur tanah dan meningkatkan kemampuan tanah menahan air 4. Pupuk organik memiliki fungsi kimia yang penting seperti penyediaan hara makro (nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur) dan mikro seperti zink, tembaga, kobalt, barium, mangan, dan besi, meskipun jumlahnya relatif sedikit. Unsur hara makro dan mikro tersebut sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman 5. Dapat memperbaiki sifat biologi dalam tanah, dengan semakin berkembangnya mikroorganisme atau jasad renik dalam tanah juga akan menyeimbangkan ekosistem sehingga musuh alami akan bertahan dan berkembang biak sehingga akan menekan hama tanaman. 6. Sebagai sumber energi dan hara bagi mikroba.

24

Proses pengolahan pupuk organik (dokumentasi Konsorsium Kota Agung Utara, Lampung)

C. Kelebihan dan kekurangan pupuk organik 1. Kelebihan dari pupuk organik: a. Memperbaiki struktur tanah: membuat struktur tanah menjadi remah dan gembur b. Menaikkan daya serap tanah terhadap air c. Mengandung unsur hara yang lengkap d. Meningkatan aktivitas mikroorganisme tanah 2. Kekurangan dari pupuk organik: a. Dari kadar nutrisi, sulit ditentukan kandungan haranya dan kadarnyapun tidak setinggi pupuk anorganik b. Proses pembuatannya memakan waktu yang cukup lama yaitu 24 minggu c. Tingkat kelarutan, bahan penyusunnya bukan bahan sederhana yang dapat diserap langsung oleh tanaman d. Laju pelepasan nutrisi, proses penguraiannya membutuhkan waktu yang lama, sehingga kinerjanya agak lambat dibandingkan pupuk anorganik e. Efektifitas penyerapan, dari berat yang sama misal 100 kg pupuk N, P, K yang bisa diserap oleh tanaman pada pupuk anorganik sebesar 64% dari berat pupuk,sedangkan pada pupuk organik hanya 1%. 25

D. Jenis-jenis pupuk organik 1. Berdasarkan bentuknya a. Pupuk organik padat: Pupuk yang dibuat dari bahan-bahan organik yang berbentuk padat dan tidak mudah menguap, seperti dari dedaunan, kotoran hewan dan bahan lapukan Bokashi, dan pupuk kandang b. Pupuk Organik Cair: pupuk organik yang dibuat dari bahan padat yang terlebih dahulu dilakukan perendaman atau difermentasi dengan menggunakan cairan, sehingga unsur hara yang ada di dalam bahan padat tadi dapat menyatu dengan air dan airnya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk sedangkan bahan padat tadi dibuang. Contoh pupuk organik cair adalah MOL atau mikro organisme lokal.

Pupuk organik berupa pestisida organik, herbisida organik, bio stater, dan PPC (dokumentasi Konsorsium Kota Agung Utara, Lampung)

2. Berdasarkan bahan penyusunnya a. Pupuk Bokashi : merupakan pupuk yang menggunakan bahan hijau-hijauan untuk diolah dan difermentasikan dengan menggunakan EM4 sehinga menjadi lunak dan bisa diaplikasikan terhadapt tanaman, bahan hijauan dari pupuk Bokashi diantaranya rumput, daun jarak jakarta dan daun daun lainnya yang mudah lunak. b. Pupuk kandang merupakan pupuk yang dihasilkan dari kotoran hewan yang diendapkan dan bisa difermentasikan dengan tujuan menghilangkan kadar amoniac yang tinggi yang terdapat pada kotoran hewan tersebut. 26

c. Pupuk kompos merupakan pupuk yang menggunakan metode pengomposan atau pelapukan, berbahan organik yang mudah atau sudah lapuk seperti jerami, daun, dedak, bisa diaplikasikan di dalam tanah dan bisa ditaburkan di area tanaman. d. Mikro organisme lokal atau MOL merupakan bahan-bahan yang tidak dimanfaatkan kemudian difermentasikan dengan menggunakan bahan-bahan yang ada disekitar. Bahan yang digunakan untuk pembuatan MOL: Nasi bekas, pepaya busuk, nanas busuk, air kelapa dan lainnya.

Cara membuat MOL Bahan: Bonggol Pisang, Rebung atau daun gamal 1 kg ditumbuk kemudian masukkan ke dalam wadah besar tertutup tambahkan air beras 4 ltr, air kelapa 2 ltr, gula merah 0,25 kg, aduk semua bahan kemudian tutup wadah tersebut. Tengah tutup wadah dilubangi dan diberi selang, ujung selang satunya dimasukkan dalam botol yang sudah diberi air dan biarkan sampai kira-kira 2 minggu. setelah itu MOL siap digunakan untuk membuat pupuk organik.

27

E. Analisa Usaha Pupuk Organik Analisa usaha kompos berskala rumahan dengan menggunakan bahan baku daun kering yang berasal dari lingkungan sekitar. Tabel analisa usaha pupuk organik

28

IV. Menggauli Mangrove A. Apa itu Hutan Mangrove? Hutan mangrove atau disebut juga hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di air payau (antara laut dan daratan) dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem mangrove banyak ditemukan di pantai-pantai teluk yang dangkal, estuaria, delta dan daerah pantai yang terlindung dari gempuran ombak.

Pembibitan mangrove di Kepulauan Seribu (dokumentasi Nden Rissa)

B. Manfaat mangrove  Dari segi ekonomi, hutan mangrove menghasilkan beberapa jenis kayu yang berkualitas baik, dan juga hasil-hasil non-kayu atau yang biasa disebut dengan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), berupa arang kayu; tanin, bahan pewarna dan kosmetik; bahan obat serta bahan pangan dan minuman.  Termasuk pula diantaranya adalah hewan-hewan yang biasa ditangkapi seperti biawak air (Varanus salvator), kepiting bakau (Scylla serrata), udang lumpur (Thalassina anomala), siput bakau (Telescopium telescopium), serta berbagai jenis ikan belodok. 29

 Manfaat yang lebih penting dari hutan bakau adalah fungsi ekologisnya sebagai pelindung pantai, habitat berbagai jenis satwa, dan tempat pembesaran (nursery ground) banyak jenis ikan laut. C. Analisa Usaha Analisa Usaha Mangrove jenis tanaman kayu api-api dan bako-bako dipadukan dengan budidaya udang dan bandeng untuk luasan 1 ha/ 1 kali panen. Tabel analisa usaha budidaya mangrove No Kegiatan Biaya (Rp) 1 Pembuatan/penataan empang 1.000.000 2 Bibit a. Bandeng (@ 100/ekor) 200.000 b. Udang (@ 20/ekor) 200.000 3 Pupuk 62.500

4

1 2

a. Urea (@ 1.250/kg) b. TSP (@ 1.800/kg) a. Urea (@ 1.250/kg) Pemanenan a. Sewa mesin desel b. Tenaga kerja (@ 25.000/org/hari) JUMLAH (A) Hasil Waktu panen Panen harian (± 2 bulan) - 2 kg/ hari @ 30.000/kg Panen akhir a. bandeng (8.500/kg) b. Udang (50.000/kg) HASIL (JUMLAH B) KEUNTUNGAN (B-A)

90.000

110.000 175.000 1.837.500 3 bulan 3.600.000

1.700.000 1.000.000 6.300.000 4.462.500

30

V. Mengintip Energi Alternatif A. Mengenal Biogas Biogas adalah salah satu sumber energi terbarukan yang dapat menjawab kebutuhan energi alternatif dan menghasilkan pupuk organik yang bermutu siap pakai sebagai hasil samping. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses penguraian bahanbahan organik oleh mikroorganisme dalam keadaan anaerob. Untuk memproduksi biogas diperlukan Reaktor Biogas yang merupakan suatu instalasi yang kedap udara, sehingga proses dekomposisi bahan organik (kotoran tenak) dapat berjalan secara optimum. Reaktor biogas dapat mengurangi emisi gas metana (CH4) yang merupakan salah satu GRK (Gas Rumah Kaca). Gas metana termasuk gas yang menimbulkan efek gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya fenomena pemanasa global. Gas metana memiliki potensi pemanasan global 21 kali lebih tinggi dibandingkan gas karbondioksida (CO2). Biogas merupakan campuran dari berbagai gas seperti: CH4 (metana): 50 – 60 % CO2 (karbon dioksida): 30 – 40 % H2S, N2, O2 & H2: 1 – 2 %. Sumber bahan baku biogas yang utama berasal dari: kotoran sapi, kerbau dan babi. Biogas juga dapat diperoleh dari limbah pertanian, limbah perairan, sampah dan limbah industri. Kesetaraan Biogas dengan sumber energi lain, 1 m3 biogas setara dengan: - Elpiji : 0,46 kg - Minyak tanah : 0,62 liter - Minyak solar : 0,52 liter - Bensin : 0,80 liter - Kayu bakar : 3,50 kg Potensi biogas yang cukup strategis perlu didorong dan dikembangkan terutama di masyarakat pedesaaan. B. Manfaat Biogas 1. Penyediaan energi alternatif terbarukan 2. Penyediaan pupuk organik yang bermutu dan siap pakai 3. Menjadi stimulus bagi peternak dalam upaya peningkatan populasi ternak 4. Membantu dalam memperlambat laju pemanasan global 31

5. Sangat membantu dalam pengelolaan limbah dan sampah terpadu untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. C. Kelebihan dan Kelemahan Biogas 1. Kelebihan dari biogas a. Dapat mengurangi efek rumah kaca dikarenakan biogas ramah lingkungan. b. Bisa menjadi sebuah metode untuk pengolahan limbah. c. Proses pembakaran yang tidak mengeluarkan asap. d. Bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil(minyak bumi, batu bara dan juga gas alam). 2. Kelemahan Biogas a. Membutuhkan biaya yang relatif cukup tinggi. b. Tidak bisa dikemas didalam sebuah tabung. c. Dalam pengolahannya dibutuhkan waktu yang relatif cukup lama. D. Analisis usaha Pengolahan Biogas Biogas memang merupakan ussaha yang memerlukan modal cukup besar. Namun usaha ini juga cukup menjanjikan karena selain menghasilkan biogas juga dihasilkan pupuk organik yang bisa menambah pendapatan. 1. Asumsi a. Jenis digester yang digunakan dari bahan fiberglass dengan kapasitas bahan baku 5 m3 atau setara dengan pemeliharaan 2 – 5 ekor sapi. Harga 1 paket digester berkisar 13.500.000. Umur pemakaian digester sekitar 15 tahun. b. Dalam 1 hari dihasilkan biogas 60 m3, pupuk organik padat 20 kg dan pupuk cair 49 liter.

32

Tabel analisa usaha biogas No. Kegiatan A Investasi 1. Paket Digester Biogas dengan kapasitas 5 m3 2. Persiapan lahan untuk digester 18 m2 x 250.000/m2 3. Tenaga kerja pembuatan lubang penempatan 4. Biaya akomodasi dan transportasi teknisi Total Biaya Investasi B. Biaya opersional per periode. Penyusutan digester 1/15 x 13,500.000 Total biaya operasional C. Pendapatan 1. Biogas Pendapatan = jumlah biogas x harga gas x 1 periode 2 Pupuk organik Padat Pendapatan=jumlah pupuk organik padat x harga pupuk/kg x 30 hari 3 Biourine (Pupuk organik cair) Pendapatan=jumlah pupuk cair yang dihasilkanxharga/liter x 30 hari Pendapatan total per periode (C1+C2+C3)

Biaya Rp. 13.500.000 Rp. 4.500.000 Rp.

200.000

Rp.

300.000

Rp.18.500.000 Rp. 900.000 Rp. 900.000

Rp. 5.400.000

Rp. 3.600.000

Rp.12.348.000 Rp.21.348.000

.

33

Proses Pembuatan Biogas Proses Pembuatan Biogas dari limbah Peternakan Bahan baku berupa limbah kotoran ternak termasuk limbah yang harus digunakan dalam keadaan yang masih segar. Jika terlalu lama, maka limbah tersebut berpotensi menimbulkan zat beracun yang akan mematikan mikroorganisme dan menurunkan produksi gas. Langkahlangkah pembuatan biogas dari bahan limbah kotoran ternak: 1. Siapkan kotoran ternak yang masih baru (2-3 hari) 2. Aduk dan campur air dengan perbandingan 1:2 (1 kotoran : 2 air), lalu masukkan/alirkan ke dalam reaktor biogas 3. Pengisian dilakukan melalui saluran pemasukan (inlet) secara terus menerus hingga reaktor biogas penuh atau terisi +/- 60 % dari kapasitas volume biodigister, sehingga bila diisi kotoran akan mengalir ke saluran pengeluaran (outlet). 4. Setelah penuh, diamkan selama 13-20 hari, dengan posisi kran gas kontrol dan kran gas pengeluaran yang tersalur ke kompor dalam keadaan tertutup, dengan tujuan agar terjadi fermentasi bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi anaerob. 5. Hasil dari proses fermentasi akan terlihat pada hari ke 14-21 dan biasanya biogas (gas methan/CH4) sudah terkumpul pada bagian atas kubah reaktor biogas dan siap digunakan untuk memasak (kompor) atau lampu penerangan dan juga sebagai bahan bakar generator listrik. 6. Dengan pemakaian kompor yang baik, bisa dihasilkan bahan bakar yang bersih, tidak berasap dan nyala api biru. 7. Selama biogas digunakan setiap hari, jumlah biogas dalam reaktor biogas akan berkurang, maka pengisian kotoran sapi segar yang dicampur air ke dalam reaktor biogas dilakukan setiap hari untuk menstabilkan jumlah prduksi gas. 8. Hindari adanya pemasukan air deterjen atau sabun ke dalam reaktor biogas

Digester penghasil biogas dari kotoran sapi (dokumentasi Rita Marsi)

34

PENGEMBANGAN PERMODALAN

Guna pengembangan usaha, pendamping perlu membantu mayarakat sasaran dalam mengakses permodalan. Untuk kegiatan Perhutanan Sosial, ada banyak peluang yang dapat diakses dalam hal permodalan. Diantaranya melalui perkreditan dari lembaga-lembaga keuangan seperti Bank, koperasi dan lembaga keuangan lainnya. Dalam pengembangan permodalan, penyuluh pendamping lebih berperan dalam: - mencarikan informasi tentang lembaga keuangan yang bisa diakses dan mekanismenya - pengumpulan dan penyusunan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan permohonan permodalan - mendampingi dan memonitor proses permohonan permodalan hingga tuntas Dalam bab ini akan diuraikan contoh permodalan/ dana yang dapat diakses dari Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan dan Kredit Usaha Rakyat dari BNI: I. Fasilitas Dana Bergulir (FDB) dari Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan. A. Fasilitas Dana Bergulir  Merupakan bagian dari keuangan negara (APBN) dan bukan merupakan hibah atau proyek  Disalurkan, ditagih dan dikembalikan serta digulirkan kembali kepada penerima FDB lainnya  Merupakan pelengkap/penguatan modal usaha kehutanan atau investasi lingkungan dan hanya diberikan atas permintaan calon penerima FDB dengan penajuan proposal 35



Hanya diberikan kepada calon penerima yang layak dibiayai dalam artian memiliki usaha prospektif dan layak secara finansial

B. Usaha Kehutanan yang dapat dibiayai dengan FDB  Usaha Hutan Tanaman Industri  Usaha Hutan Tanaman Rakyat  Usaha Hutan Kemasyarakatan  Usaha Hutan Desa  Usaha Hutan Rakyat  Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu  Usaha Pemanfaatan Hutan Alam dengan teknik pengayaan Silin  Usaha Restorasi Ekosistem C. Skema Dana Bergulir Dana Bergulir diberikan dalam Skema Pinjaman dan Skema Bagi Hasil 1. Skema Pinjaman, a. Dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan : On farm Pinjaman Pembuatan tanaman kehutanan Pinjaman Refinancing Tanaman Kehutanan Pinjaman Wanatani (Agroforestry) Pinjaman Pembibitan Tanaman Kehutanan Pinjaman Pemeliharaan Tanaman Kehutanan Pinjaman Tunda Tebang Tanaman Kehutanan Pinjaman Komoditas Non Kehutanan Pinjaman Pemanenan Tanaman Kehutanan Pinjaman Pemungutan HHBK Off Farm Pinjaman Pengolahan Hasil Hutan Pinjaman Sarana Produksi b. Sasaran pemberian pinjaman On Farm : b.1. Di areal Ijin Usha dalam Kawasan Hutan :  Pemegang Ijin Usaha dalam kawasan hutan  Badan usaha yang bermitra dengan  Pemegang Ijin Usaha dalam kawasan hutan  BUMN yang bermitra dengan Pemegang Ijin Usaha dalam kawasan hutan b.2. Di Wilayah Tertentu pada KPH:  Perorangan yang tergabung dalam KTH dan terikat perjanjian kemitraan dengan KPH 36



Badan Usaha yang terikat perjanjian kemitraan dengan KPH  BUMN yang terikat perjanjian kemitraan dengan KPH b.3. Di Areal Kerja BUMN : Pelaku usaha kehutana perorangan yang tergabung dalam KTH atau koperasi yang terikat perjanjian kemitraan dengan BUMN b.4. Di Lahan Milik  Perorangan pemilik dan/atau penggarap lahan pemegang kuasa atau izin dari pemilik lahan maupun atas dasar penguasaan yang sah berdasarkan ketentuan perturan perundang-undangan, yang tergabung dalam KTH atau koperasi  Badan Ussaha yang memiliki lahan atau hak mengelola lahan yang dipeoleh dari pemilik lahan atau penguasaan lahan secara sah berdasarkan ketentuan perturan perundang-undangan c. Sasaran Pemberian Pinjaman Off Farm Diberikan kepada perorangan, badan usaha atau BUMN yang meliputi : c.1. Pelaku usaha pengolahan hasil hutan dan hasil lainnya yang dihasilkan dari usaha kehutanan on farm c.2. Pelaku usaha penyediaan sarana paroduksi usaha kehutanan on farm Masing-masing dibatasi untuk skala usaha mikro, kecl dan menengah. 2. Skema Bagi Hasil a. dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan: On Farm Pembiayaan Pembuatan Tanaman Kehutanan Pembiayaan Wana Tani Pembiayaan Pembibitan Tanaman Kehutanan Pembiayaan Komoditas Non Kehutanan Off Farm Pembiayaan Pengolahan Hasil Hutan Pembiayaan Sarana Produksi b. Pola pembiayaan bagi hasil : b.1. Pembiayaan penuh : Keseluruhan pembiayaan berasal dari Pusat Pelayanan Pembangunan Hutan. 37

b.2. Pembiayaan bersama : Sebagian pembiayaan berasal dari Pusat Pelayaan Pembangunan Hutan dan sebagian lainnya berasal dari para pihak c. Para pihak dalam skema bagi hasil c.1. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan sebagai penyedia dana dan pengendali kerjasama pembiayaan dana bergulir c.2. Pengelola : - Pelaku usaha kehutanan, atau - BUMN yang memperoleh penugasan atau pelimpahan wewenang untuk melakukan pengelolaan hutan negara c.3. Mitra Usaha : merupakan pihak-pihak terkait yang memiliki peran dalam mencapai keberhasilan kerjasama pembiayaan dana bergulir. D. Jaminan / Agunan Jaminan /Agunan diperlukan bagi FDB Skema Pinjaman untuk pelaku usaha kehutanan yang mengajukan pembiayaan di atas Rp 500 juta dan Skema Bagi Hasil. Jaminan dapat berupa : 1. Jaminan Utama : Aset usaha kehutanan yang dibiayai (nilai aset usaha paling tinggi 100 % dari nilai penyaluran pembiayaan) 2. Jaminan Tambahan : Paling sedikit 25% dri nilai pembiayaan yang diusulkan. Jaminan tambahan dapat berupa: a. aset bergerak/dan atau idak bergerak; dan atau: b. jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang dikeluarkan oleh dan bagi BUMN

38

E. Mekanisme Penyaluran FDB (Fasilitas Dana Bergulir) 1. Pola Penyaluran FDB Tanpa Lembaga Perantara:

POLA PENYALURAN FDB TANPA LEMBAGA PERANTARA 1

Permohonan + Proposal

3

BLU-PUSAT P2H Tidak memenuhi kriteria

Surat Penolakan

Hasil Penilaian

• Verifikasi • Klarifikasi

Penawaran FDB yang telah ditandatangani dikembalikan ke P2H

4

MASYARAKAT

Penilaian:

2

6

Memenuhi kriteria

Persetujuan Prinsip

5

Penawaran FDB Untuk ditandatangani pemohon

Memuat: • Identitas • Jenis layanan • Lokasi • FDB Maksimal • Info ketentuan FDB

8

7

Keputusan Pemberian FDB

MoU antara Pemohon FDB dengan Kapus P2H

Keterangan: (1) Pemohon FDB mengajukan permohonan kepada Kepala Pusat P2H (BLU) dilampiri proposal (2) BLU menilai proposal dengan verifikasi dan klarifikasi lapangan; BLU dapat menggunakan jasa pihak ketiga (3) Hasil penilaian disampaikan kepada BLU (4) a. Bila memenuhi kriteria penilaian, BLU menerbitkan persetujuan prinsip yang memuat: Identitas penerima FDB, Jenis layanan dan skema, Lokasi kegiatan HL yang dibiayai dari FDB, FDB Maksimal yang disetujui dan Informasi tentang ketentuan FDB b. Bila tidak memenuhi kriteria penilaian, BLU menerbitkan surat penolakan. (5) BLU kemudian menerbitkan penawaran FDB yang disampaikan kepada pemohon (6) Pemohon menandatangani penawaran dan menyampaikan kembali ke BLU (7) BLU menerbitkan keputusan pemberian FDB yang memuat: Identitas penerima FDB, Jenis layanan dan atau skema FDB, Lokasi kegiatan, Jumlah FDB dan Ketentuan FDB

39

(8) Keputusan ini ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian antara pemohon FDB dengan BLU secara notaril. (9) Penyaluran oleh BLU secara bertahap ke rekening penerima pada Bank yang ditunjuk oleh BLU. Selanjutnya Penerima FDB wajib melunasi kewajibannya dengan pemindahbukuan dari rekening penerima ke rekening pelaksana pengguliran FDB. Bila penerima FDB tidak memenuhi kewajibannya, BLU melakukan sita jaminan atau agunan.

2. Pola Penyaluran dengan Lembaga Perantara: POLA PENYALURAN FDB MELALUI LEMBAGA PERANTARA Pelunasan

6

Proposal

BLU-PUSAT P2H

3

LEMBAGA PERANTARA

Hasil Penilaian

Penilaian Penyaluran FDB

1

3

MASYARAKAT

Hasil Penilaian

2

4 Penyaluran FDB secara bertahap

5

Keterangan: (1) Pemohon FDB mengajukan permohonan kepada Kepala lembaga perantara FDB Pinjaman dilampiri dokumen yag disyaratkan (2) Kepala lembaga perantara FDB pinjaman memproses permohonan FDB sesuai prosedur (3) Hasil penilaian disampaikan kepada BLU (4) Kepala BLU menyalurkan FDB pinjaman secara bertahap kepada lembaga perantara FDB pinjaman sesuai ketentuan dalam perjanjian kerjasama (5) Kepala lembaga perantara memproses penyaluran FDB pinjaman dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kepala lembaga perantara ke rekening penerima yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman (6) Penerima FDB wajib melunasi kewajibannya dengan pemindahbukuan dari rekening penerima ke rekening pelaksana pengguliran FDB. Bila penerima tidak memenuhi kewajibannya, Kepala lembaga perantara melakukan sita jaminan atau agunan. yang pelaksanaannya dapat menggunakan jasa pihak ketiga (7) Kepala lembaga perantara FDB pinjaman menetapkan prosedur baku pengendalian FDB

40

II. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditawarkan oleh berbgai Bank untuk pembiayaan usaha-usaha yang dikelola oleh masyarakat. Usaha yang dapat dibiayai adalah usaha yang dinilai layak setelah melalui verifikasi data dan verifikasi usaha oleh petugas bank. Dalam hal ini, komunitas atau kelompok tani yang mengajukan kredit telah mendapatkan rekomendasi oleh perusahaan yang bersedia membeli seluruh hasil panen atau off taker dengan perjanajian kerjasama. Perjanjian kerjasama tersebut menyebutkan bahwa debitur bersedia menjual seluruh hasil panen kepada off taker dan off taker wajib membeli seluruh hasil panen debitur. Off taker menylurkan hasil penjualan ke rekening debitur di bank tersebut untuk membayar kewajibab debitur kepada bank. 1. Pengertian KUR Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup 2. Penerima KUR Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif. Sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan KUR adalah sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan jasajasa. 3. Persyaratan KUR 1. Warga Negara Indonesia dan melmiliki e-KTP 2. Usaha telah berjalan minimal 6 bulan 3. Tidak sedang menerima kredit produktif dari perbankan 4. Boleh memiliki kredit pemilikan rumah dan kendaraan dan dalam kondisi lancar 4. Ketentuan KUR Bedasarkan jumlah kredit, KUR di kelompokkan ke dalam KUR Mikro dan KUR Ritel, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

41

Tabel jumlah kredit KUR KUR Mikro Plafon b. Sampai dengan Rp 25 Juta c. Maksimal plafon Rp 75 juta per debitur Jangka  KMK maksimum waktu 3 tahun  KI maksimm 5 tahun Suku bunga 9 % efffektif per tahun Jaminan Tidak diwajibkan dan tanpa perikatan Lama Usaha

Minimal 6 bulan

KUR Ritel d. Rp 25 juta – Rp 500 juta e. Maksimal plafon Rp 500 juta per debitur  KMK maksimum 4 tahun  KI maksimm 5 tahun 9 % efffektif per tahun Disesuaikan dengan ketentuan bank pelaksana Minimal 6 bulan

5. Skema Pengajuan KUR Bank BNI

SKEMA KUR MELALUI KOMUNITAS/KELOMP. TANI Pelunasan KUR

10 Mekanisme Proses KUR

3 Permohonan KUR

Petani tergabung dalam Komunitas/ Kelp. Tani

PKS

2

1

4

OFF TAKER: I

PKS

Proses kredit

Rekomendasi

8

Pengajuan Kredit Petani

9

Penjualan Hasil Panen

Pembayaran Hasil Panen melalui rekening BNI

7

Petani Melangkapi Dokumen : • E-KTP dan KK • Sertifikat Kelompok Kolektif • RDKK • Rekomendasi Off Taker/Agen Perantara • Dll.

Petugas BANK Melakukan Survey : • Verifikasi Data • Verifikasi Usaha

Panen

5 Persetujuan Kredit Penandatangan Perjanjian Kredit

Proses Analisa oleh BANK

Budidaya Pertanian

6 Gagal Panen

Perusahaan Asuransi

Pencairan Kredit kepada Petani

Fasilitas KUR dicairkan dalam bentuk Kartu Tani yang terkoneksi dengan sistem database RDKK yang sudah teregistrasi

Klaim Asuransi Untuk Budidaya

8 Sebagai Pendamping/ Collection Agent

42

Keterangan : 1. Petani yang tegabung dalam kelompok tani mebuat kerjasama dengan off taker 2. Off taker membuat perjanjian kerjasama dengan bank penyedia kredit 3. Permohonan KUR oleh petani 4. Proses kredit {pengajuan kredit, kelengkapan dokumen, verifikasi, proses analisi oleh bank, persetujuan/penolakan 5. Pencairaan kredit kepada petani 6. Pemanfaatan kredit untu pembiayaan usaha 7. Pemanenan hasil oleh petani 8. Penjualan hasil kepada off taker 9. Pembayaran hasil panen melalui bank termaksud 10. Petani membayarkan kewajibannya kepad bank

Secara umum, setiap Bank memiliki fasilitas KUR. Namun demikian, masing-masing bank dapat memiliki kebijakan yang berbeda. Skema KUR di atas adalah skema dari Bank BNI. Pendamping dapat memfasilitasi akses informasi dan permodalan dari bank-bank maupun lembaga keuangan yang lain. Penyuluh/pendamping Mendampingi /Membantu kelompok dalam hal :  mencarikan informasi tentang lembaga keuangan yang bisa diakses dan mekanismenya  pengumpulan dan penyusunan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan permohonan permodalan  Menyusun perjanjian kerjasama dengan off taker  mendampingi dan memonitor proses permohonan permodalan hingga tuntas

43

44 Lampiran 1 Contoh RKT Hutan Desa LPHN Paru, Nagari Paru, Sijunjung, Sijunjung, Sumatera Barat LEMBAGA PENGELOLA HUTAN NAGARI PARU DESA PARU, KECAMATAN SIJUNJUNG, KABUPATEN SIJUNJUNG SUMATERA BARAT

RENCANA KERJA TAHUNAN HUTAN NAGARI PARU PERIODE JUNI 2017 – MEI 2018

Pemegang Hak Ijin Pengelolaan Hutan Desa Paru : Nomor : 57/Menhut-II/2014 Tanggal : 4 Juni 2014 Nama Kelompok Tani Hutan : LPHN Paru

Lokasi Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Luas

: Nagari Paru : Sijunjung : Sijunjung : Sumatera Barat : 4500 hektar

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN LEMBAR PENGESAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN HUTAN NAGARI PARU PERIODEJUNI 2017 –MEI 2018 Pemegang Hak Ijin Pengelolaan Hutan Desa Paru Nomor : 57/Menhut-II/2014 Tanggal : 4 Juni 2014 Nama Kelompok Tani Hutan : LPHN Paru Lokasi Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Luas

: Nagari Paru : Sijunjung : Sijunjung : Sumatera Barat : 4500 hektar Nagari Paru, Mei 2017 Disusun oleh 1. 2. 3. 4.

Disahkan oleh

(Penyuluh) Mengetahui (Kepala KPHL Sijunjung)

45

Rencana Kerja Juni 2017 – Mei 2018 A. Rencana Konservasi, Perlindungan dan Pengamanan Hutan Tabel 1: Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan No

Kegiatan 6

1 A

7

8

9

Konservasi Pengayaan Jenis asli - Jernang; bt

- Jernang; bt

10

Juni 2017 = Mei 2018 11 12 1

500

100 0

1500

500 0

500 0

1000 0

Ket 2

B

C

2 A

b

50 0

500

4

5

Drag on blood Lokal

- Gaharu - Kulit manis; bt - Tempayan g; bt - Tampuih; bt

3

500

50 0

50 (0,5ha)

55 0

500 50 (0,5ha)

550 100 (1ha )

Pembibita n

Penambahan jenis pohon sumber pangan satwa sepanjang 5000 m di pinggir Sungai Sirah dan Sungai Ampara - Rumput 100 0 gajah, panj;m - Rumput 100 gajah Ki0 Ka jalan; m Penanaman tanaman apotek hidup - Air akar; 500 bt - Jahe; ha 0,5 0,5 0,5 - Lengkuas; 1 1 1 ha - Kunyit; ha 0,5 0,5 0,5 - Cabe 3000 rawit; bt - Garda 1 1 1 munggu; ha Perlindung an Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan Meningkatk an Frek patroli kebakaran 2x/bln Perbaikan jalan inspeksi sepanj 5 km Menanam pohon pencegah kekeringan

46

dan banjir - Beringin; bt - Bambu; rmpn - Manggis; bt - Durian; bt - Jengkol; bt - Kemiri; bt

100

100

100

100

100

100

10 0 10 0

100 100

100 0 3000 1000 50

50

100

Hulu S.Tab un S. Kaca ng

B. Rencana Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu Tabel 2: Jenis kegiatan Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu N o 1

Kegiatan 6

7

8

9

10

Pembibitan - Pinang; bt

Juni 2017 = Mei 2018 11 12 1 100 0

1000

Ket 2

2

25

25 62 5

5

100 0 800 625

625

625

625

- Manggis; bt 50 - Durian; bt 50 - Petai; bt 50 50 - Rotan; bt 100 100 100 - Tempayang 100 1000 1000 ; bt 0 - Kulit 100 100 100 manis; bt Penanaman (Tanaman hasil pembibitan sendiri ditambah dengan membeli bibit serta bantuan dari luar) - Jernang; bt 300 300 300

- Durian; bt - Jengkol; bt

100 0 500

Dra gon bloo d

50 (0,5ha )

- Pinang; bt

3

4

1000

- Durian; bt - Jengkol; bt - Pinang; bt

3

625 (1ha)

- Manggis; bt - Petai; bt

500

- Tempayang - Kulit manis Pemeliharaa n - Pemupukan 2kg/ph/th

300 100

500

300 100

500 50 (0,5ha) 300 1

625 (1ha)

625 (1ha )

625 (1ha )

625 (1ha )

50 (0,5ha)

47

- Pemberanta san gulma 2bl 1x Pemanenan dari tanaman yang sudah menghasilkan - Karet 48 ton/th untuk seluruh jorong - Getah 60 ton/th untuk seluruh jorong jelutung - Rotan lokal 60ton/th untuk seluruh jorong - Manggis 45 kg/KK/th a’ 10 rb/kg - Petai 9 karung/KK/th a’240 rb/karung - Durian 150 butir/KK a’ 20 rb/butir - Jengkol 9 karung/KK a’ 800 rb/karung - Karet 150kg/kg/KK a’5000/kg panen/minggu selama 4 bulan - Jernang 150kg/kg/KK a’5000/kg - Tempayang 90kg/KK a’ 25 rb/kg - Gaharu 1000 ph (Batu Ranjau) - Kulit manis 1000 ph (Batu Ranjau) - Bambu 500 rmpn (Batu Ranjau) - Tumbuhan Akan dipanen pada tahun pertama namun belum bisa diprediksi berapa besarnya obat (kunyit, lengkuas, jahe, cabe rawit) Pengolahan - Durian; 210 bungkus tempoyak bks Pemasaran Pemasaran produk dilakukan dengan cara sendiri-sendiri; perkiraan harga bervariasi

4

5

6

C. RencanaPemanfaatanKawasanHutan Tabel. 3: Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan No 1.

2.

3.

4.

Kegiatan Budidaya 6 Penanaman pinang di pinggir sawah; bt/1 ha sawah Pembibitan anggrek hutan; pohon Budidaya tanaman Obat - Lengkuas; Ha - Jahe; Ha - Kunyit; Ha - Garda munggu; Ha Pemanenan Lebah Madu; Lt

7

8

9

10

Juni 2017 = Mei 2018 11 12 1 100

Ket 2

3

4

5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

100

0,25

0,25

0,25

0,25

0,1

0,1

0,1

0,1

40

40

0,1a

40

40

48

D. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Tabel 4: Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan No

Kegiatan Juni

1

2

3

4

5

Juli

Pengembangan Air bersih di mata air Sungai Batang Mangan Pengembangan Air bersih di mata air dari Sungai Tayek dan Sungai Lingkitang Pengembangan air bersih di Geringging Talang Pengembangan Air Irigasi (Perbaikan dam) Sosialisasi dan pengenalan potensi ekowisata Goa Sungai Salak; Goa Sikumbu; Goa Jenjang; air terjun Sirak

Ags

Sept

Juni 2017 = Mei 2018 Okt Nov Des Jan

Febr

Mar

Apr

Mei

Ket

Sept

Juni 2017 = Mei 2018 Okt Nov Des Jan

Febr

Mar

Apr

Mei

1 dam

E. Pengembangan Kelembagaan No

Kegiatan Juni

1

2

3

4

5

6

7

8

Juli

Ags

Ket

Sosialisasi Peraturan Hutan Nagari Sosialisasi Rencana Pengelolaan oleh Penyuluh - RKT - RKU (6 bulan 1x) Pertemuan Rutin Kelompok 1 bulan 1x Pendataan Ulang Anggota Kelompok 1 Tahun 1x Pembenahan Kelompok mulai Juli dst Pelatihan manajemen dan dinamika kelompok Pengembangan Modal Kelompok (didiskusikan dulu dg angg kel) mulai Agst dst Pelatihan

49

9

10

11

pengolahan lebah madu Pelatihan pengolahan rotan 1 kel dari masing2 jorong Pelatihan dan pembentukan BUMNAG secepatnya Pendidikan dan Pelatihan a. Pengolahan hasil pertanian b. Pembuatan pupuk kompos dan pengolahan pupuk kandang c. Pembuatan kerajinan rotan, dll

Fasilitasi yang diperlukan untuk Tahun 2017/2018 No 1.

Jenid Fasilitasi

- Pelatihan pengolahan lebah madu - Pelatihan pengolahan rotan menjadi mebel untuk miningkatkan nilai ekonomi; masing2 1 kel dari setiap jorong -

3.

Ket

Secepatnya Th 2017 Sept – Nov 2017

Pelatihan pembuatan pupuk organic (kompos, kascing, pupuk kendang)

Secepatnya Th 2017

Pelatihan manajemen kelompok dan pembenahan kelompok Mendapatkan bantuan bibit tanaman: - Tempayang - Jernang - Gaharu - Kulit manis - Manggis - Durian - Jeruk nipis Peralatan - Perlengkapan patroli (HT, camera, sepatu lapangan); 3 pkt - Kendaraan operasional motor 1 buah - Alat membuat kerupuk jengkol - Alat pemanenan buah tempayang dan madu alam - Peralatan untuk fasilitasi komunikasi

Sept –Okt Th 2017

2

Waktu

Mendapatkan pelatihan

April - Mei Th 2018 Nov – DesTh 2017 Maret – April Th2018 2017-2018 Sept – Okt Th2017 Sept – Okt Th 2017 Sept – Okt Th 2017 Sept 2017 2017/2018 Nov 2017 Secepatnya Secepatnya

50

51 PENUTUP

Penyusunan Rencana Pengembangan Usaha merupakan titik awal untuk kesuksesan pengembangan usaha. Melalui modul ini diharapkan pendamping dapat memfasilitasi Kelompok Tani Hutan dalam penyusunan rencana guna mengembangkan usahanya. Di dalamnya juga memberikan pilihan-pilihan usaha produktif yang bisa dikembangkan oleh Kelompok Tani Hutan. Meskipun digunakan sebagai acuan namun langkah-langkah di dalam modul ini dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Pendamping bersama Kelompok Tani Hutan menganalisa situasi untuk melakukan penyesuaianpenyesuaian. Diharapkan dengan adanya modul ini Kelompok Tani Hutan dapat membuat perencanaan yang tepat dalam pengembangan usahanya

Keberhasilan usaha Kelompok Tani Hutan sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang

52

DAFTAR PUSTAKA Anonim. 2014. Inventarisasi Bambu Di Kabupaten Sleman Tahun 2014. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Kementerian Kehutanan. 2012. Sekolah Lapang. Jakarta: BP2SDM, Pusat Penyuluhan. Nur Berlian V.A, 1995. Jenis dan Prospek Bisnis Bambu. PT. Penebar Swadaya, Jakarta. Peraturan Dirjen PSKL Nomor: P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, dan Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat.

53