Mobil Dinas-tribun Timur

MOBIL DINAS DAN KORUPSI Oleh Amir Imbaruddin* Halaman pertama Harian Tribun Timur edisi 28/07/2009 memasang foto mobil dinas yang diduga milik pejabat salah satu pemerintah kota di provinsi ini. Foto ini menarik karena nomor polisi mobil pelat merah tersebut berusaha disembunyikan dan sedang terparkir di depan sebuah kafe yang identik dengan tempat menghibur diri, pada jam kerja. Tidak ada informasi apakah sang pemilik kendaraan sedang berdinas atau sedang menghibur diri di kafe tersebut. Tulisan ini menguraikan bagaimana penomena seperti ini sebenarnya merupakan perilku korupsi yang sangat merugikan dan perlunya kebijakan untuk mengatasinya. Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa penggunaan kendaraan dan peralatan kantor seperti laptop, telepon, dan inventaris lainnya untuk keperluan pribadi atau di luar urusan dinas sudah merupakan perbuatan korupsi. Pernyataan ini mungkin “mengagetkan” bagi banyak pihak karena sudah terbiasanya pegawai negeri di Indonesia menggunakan fasilitas negara di luar urusan dinas. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan pegawai pemerintah di negeri ini, mobil dinas tidak hanya digunakan untuk keperluan dinas tetapi juga digunakan ”pemiliknya” untuk aneka kegiatan pribadi, mulai dari mengantar anak sekolah, menemani kegiatan berbelanja hingga piknik. Lihatlah di Kota Makassar, misalnya. Pada jamjam masuk dan pulang sekolah, dapat dipastikan kita akan melihat mobil-mobil dinas, dengan berbagai merek dan gaya, terparkir di depan sekolah, mulai TK

sampai dengan sekolah lanjutan, untuk menurunkan dan menaikkan anak-anak dari “pemilik” mobil-mobil dinas tersebut. Di kota Makassar ini, kita juga akan dengan

mudah

menemukan

kendaraan

dinas

terparkir

di

pusat-pusat

perbelanjaan dan hiburan, mulai dari mal-mal dan kafe-kafe moderen sampai dengan warung kopi atau pasar-pasar tradisional, baik pada waktu pagi, siang, maupun malam hari. Bahkan, di setiap iring-iringan kendaraan pengantar pengantin pun di daerah ini, hampir pasti kita akan selalu menemukan kendaraan dinas terselip di antaranya. Walaupun mungkin mengangetkan bagi banyak kalangan, dari perspektif ilmu administrasi negara, penggunaan fasilitas negara seperti kendaraan dinas untuk keperluan pribadi seperti ini sudah sejak awal diyakini sebagai perilaku korupsi. Nye (1979), misalnya, mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas-tugas atau peran publik karena pertimbangan pribadi (keluarga, teman), karena pertimbangan uang atau status, atau karena melanggar aturan. Termasuk dalam kategori ini, menurut Nye, perilaku seperti suap, nepotisme, dan penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Penggunaan fasilitas kantor seperti mobil dinas untuk keperluan pribadi dikategorikan sebagai korupsi karena pada dasarnya perilaku ini juga merugikan dan menguras uang negara. Dikatakan menguras uang negara karena belanja untuk keperluan mobil dinas tentunya tidak hanya sebatas pada pembelian bahan bakar tetapi juga termasuk pengeluaran yang berhubungan dengan pemeliharaan, penggantian suku cadang sampai dengan perbaikan kerusakan kendaraan apabila terjadi kecelakaan. Sudah menjadi kenyataan bahwa biaya perbaikan

mobil dinas tetap dibebankan kepada pemerintah walaupun kerusakan atau kecelakan tejadi pada saat mobil dinas tersebut digunakan di luar keperluan dinas. Dengan gambaran seperti ini dapat dibayangkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung negara karena penyalahgunaan kendaraan dinas ini. Meniru Gamawan Melihat besarnya potensi kerugian negara akibat penggunaan kendaraan dinas secara tidak akuntabel, mungkin kita perlu melihat apa yang dilakukan oleh Gamawan Fauzi, yang bagi praktisi pemerintahan di Indonesia pasti pernah mendengar nama ini. Sebelum terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat, Gamawan menjabat sebagai Bupati Solok selama dua periode; tahun 1995-2000 dan 2000-2005. Istimewanya, walaupun pemilihan bupati yang dilakukan oleh anggota DPRD pada waktu itu ditengarai sangat kental dengan praktek-praktek money politics, Gamawan tidak pernah mengeluarkan satu sen pun uang untuk terpilih menjadi bupati. Gamawan adalah bupati yang memperkenalkan tunjangan daerah setelah menghapus semua honor-honor yang secara tidak adil diterima hanya oleh pegawai negeri yang terlibat dalam proyek. Gamawan juga yang menginisiasi pelayanan satu pintu - yang saat ini banyak dicontoh oleh pemerintah daerah lainnya - untuk memudahkan pelayanan perizinan. Dalam hubungannya dengan penggunaan kendaraan dinas, gebrakan terakhir Gamawan mungkin dapat menjadi teladan bagi para gubernur, walikota, dan bupati yang ada di daerah ini. Mengakhiri tahun 2008, tepatnya pada tanggal 30 Desember Gamawan, menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Barat Nomor 112 Tahun 2008 yang mengatur penggunaan kendaraan dinas

operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar. Secara umum pergub ini mengharuskan semua mobil dinas masuk ”kandang” setelah jam kerja atau setelah urusan yang menyangkut pekerjaan dinilai selesai. Mobil dinas tidak bisa lagi dibawa pulang tetapi harus diparkir di kantor masing-masing. Menurut perhitungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kebijakan memarkir kendaraan dinas setelah jam kerja atau setelah urusan dinas selesai ini, dapat menghemat anggaran pemerintah provinsi sampai dengan Rp. 4.7 miliar rupiah setahun. Jumlah ini pun setelah dikurangi dengan pemberian insentif Rp 2 juta sebulan bagi pejabat setingkat kepala dinas sebagai pengganti biaya bolak-balik, rumah-kantor tanpa mobil dinas. Selain penghematan keuangan negara, kebijakan seperti ini juga dapat menjadi pembelajaran yang tak ternilai harganya kepada anak-anak kita - pemimpin bangsa masa depan - tentang apa yang patut dan tidak patut dilakukan pada saat mereka menjadi pejabat pemerintah. Pembelajaran yang sama dapat diberikan kepada istri-istri atau suami-suami yang kebetulan pasangannya menikmati fasilitas publik seperti ini. Komitmen dan Pengawasan Usaha-usaha penghematan keuangan negara seperti ini hanya dapat terwujud apabila ada komitmen dari pimpinan pemerintah daerah. Pada awalnya, kebijakan Gubernur Sumatera Barat ini hanya diperuntukkan bagi PNS mulai dari level kepala dinas hingga jajaran paling bawah. Namun demikian, berdasarkan masukan dari berbagai pihak, Pergub tersebut kemudian direvisi pada Januari ini, dengan memasukkan gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah sebagai bagian yang harus tunduk pada kebijakan tersebut. Satu-satunya “kesitimewaan”

bagi ketiga pejabat teras ini adalah bahwa mobil dinas mereka tidak perlu diparkir di kantor gubernur, tetapi di rumah dinas masing-masing. Walaupun diparkir di rumah dinas, Gubernur Gamawan menjamin “kalau selesai kerja dan saya mau pergi ke kebun, saya harus pakai mobil pribadi. Tidak boleh pakai mobil dinas”. Sekali lagi, Gubernur Gamawan memperlihatkan komitmennya sebagi seorang pemimpin. Pemimpin yang efektif, seperti kata orang-orang bijak, adalah pemimpin yang memberi laku-teladan, bukan yang hanya bicara retorika belaka. Selain komitmen pimpinan, keberhasilan kebijakan seperti ini juga akan ditentukan oleh pengawasan dan dukungan kebijakan lainnya. Penggunaan kendaraan dinas di luar jam kerja atau untuk keperluan pribadi semakin dimungkinkan karena adanya kebijakan pemberian pelat hitam bagi sejumlah pejabat sehingga membuka kesempatan mobil dinas “berubah” menjadi mobil pribadi. Oleh karena itu, kebijakan memberikan pelat hitam untuk kendaraan dinas operasional di lingkungan pemerintah daerah sudah waktunya dihentikan. Lembaga-lembaga pengawasan independen yang ada seperti Ombudsman yang baru saja dibentuk di kota Makassar dan media massa seperti yang sudah ditunjukkan oleh Harian Tribun Timur dengan memajang foto tersebut, mungkin dapat juga meningkatkan perannya dalam mengawasi penyalagunaan pemanfaatan kendaraan dinas ini. Terakhir, agar masyarakat umum dapat berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan kendaraan dinas, mungkin ada baiknya apabila pada badan semua kendaraan dinas diberi pengumuman dengan tulisan yang besar dan mencolok. Misalnya, “Mobil Operasional Pemkot Makassar. Hanya untuk keperluan Dinas. Silahkan SMS ke Nomor … Apabila Anda melihat Mobil Ini Disalahgunakan”.

Semoga dengan tulisan seperti ini “pemilik” mobil dinas tersebut lebih sadar. Semoga.

*Amir Imbaruddin, adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Makassar. E-mail: [email protected]

RINGKASAN BIODATA PENULIS NAMA TEMPAT

: AMIR IMBARUDDIN DAN

TANGGAL LAHIR : MAKASSAR 7 JUNI 1964

PEKERJAAN/JABATAN

: DOSEN STIA LAN MAKASSAR

PENDIDIKAN TERAKHIR : DOKTOR, DEVELOPMENT ADMINISTRATION, NCDS, AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY, CANBERRA 2003.

PELATIHAN (DIKLAT) Regional Development and TOT, DSE Germany, 1997. Executive Development Program, Seoul, South Korea, 1998. Public Sector Reform, London, the United Kingdom, 1998. Qualitative Research Technique, Australia, 2000. International Development Consultancy, Australia, 2002.

BEBERAPA ARTIKEL YANG DITULIS 2002

Penggeledahan WNI di Australia dan Budaya Birokrasi Feodal, Kompas, 8 November.

2002

Studi Banding: Persekongkolan Eksekutif-Legislatif, Republika, 30 Oktober.

2002

Akuntabilitas Politik Legislatif, Kompas, 7 Agustus.

2002

Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi Publik, Media Indonesia, 17 Juli.

1997

‘Corruption in Indonesia: causes, forms and remedies’, Development Bulletin, 42 (July):12-5.

ALAMAT Jln. Pallantikang B 14 Pandang-pandang, Sungguminasa, Gowa. Telepon: 0411-888068 (Rumah), 0411-455 949 (Kantor), , 0819 411 7920 (HP) REKENING BANK: Bank BCA KCU Makassar No. Rekening 0251267731