Mk-c_muhamad Ilham Ah-16220075_agung Budiman S-16220121.pdf

Malang, 12 Mei 2014 Kepada Yang Terhormat, KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110 di Jakarta Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 KPTS/ KPU/ Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kota/Kabupaten secara nasional tanggal 09 mei 2014. Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini: 1. Nama Pekerjaan/Jabatan Warga Negara Alamat Kantor

: : : :

Ir. H. Aburizal Bakrie Ketua Umum Partai Golongan Karya Indonesia Jalan Anggrek Neli Murni XI A 21, Kemanggisan, Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11480 Nomor telepon : 021-5302222 Nomor faksimili : 021-5303380 Website : golkar.or.id E-mail : [email protected]

2. Nama Pekerjaan/Jabatan Warga Negara Alamat Kantor

: : : :

Dr. Drs. M. Idrus Marham, M.Sc Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Indonesia Jalan Anggrek Neli Murni XI A 21, Kemanggisan, Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11480 Nomor telepon : 021-5302222 Nomor faksimili : 021-5303380 Website : golkar.or.id E-mail : [email protected]

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekertaris Jendral bertindak untuk dan atas nama Partai Golongan Karya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/DPPPPP/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Ilham AH., S.H., M.H. dan Agung Budiman Syah, S.H., M.H.selanjutnya disebut -1-

sebagai PEMOHON. Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPUD) Malang Raya Anggota DPRD Malang Raya terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2014 pukul 14.00 WIB. Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU Anggota DPRD Malang Raya, sebagai berikut. A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi; 4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional; 5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -2-

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan; 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/SK/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5; 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 KPTS/ KPU/ Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Kota/Kabupaten secara Nasional Tanggal 09 Mei 2014. -3-

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN 1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap. 4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 KPTS/ KPU/ Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Kota/Kabupaten secara Nasional Tanggal 09 Mei 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 14.00 WIB; 5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 00.01 WIB;

-4-

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. D. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Malang Raya yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Permohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI MALANG RAYA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR Pemohon (Partai Politik) menyajikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disandingkan dengan perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini. Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI MALANG RAYA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR No.

DAPIL

(1)

(2) KOTA MALANG KABUPATEN MALANG KOTA BATU Jumlah

1. 2. 3.

Perolehan Suara Termohon Pemohon (3) (4)

Selisih (5)

52116

83432

31316

85156

104112

18956

31543 168815

49867 237.411

18324 68596

Alat Bukti (6) P-5.1 P-5.2 P-5.3

Keterangan: 1. Kolom (1) diisi nomor urut. 2. Kolom (2) diisi nama DAPIL yang dimohonkan.Kolom (3) diisi perolehan suara menurut Termohon secara lengkap. 3. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) secara lengkap. 4. Kolom (5) diisi selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon (Partai Politik) secara lengkap. 5. Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x.y dst ..... secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon (Partai Politik). x = nomor urut partai politik peserta pemilu; y = nomor urut alat bukti. -5-

Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (Partai Politik), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa: a. surat atau tulisan, b. keterangan saksi, c. keterangan ahli, d. keterangan para pihak, e. petunjuk, dan f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. 6. Pemohon (Partai Politik) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urut penulisan sebagai berikut: P-5.1 Berisikan rekap suara yang diperoleh Partai Golkar dapil Kota Malang sebanyak 83432 suara P-5.2 Berisikan rekap suara yang diperoleh Partai Golkar dapil Kabupaten Malang sebanyak 104112 suara P-5.3 Berisikan rekap suara yang diperoleh Partai Golkar dapil Kabupaten Malang sebanyak 49867 suara 2. Bahwa berdasarkan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan perhitungan suara Saksi berhak menghadiri kegiatan KPPS; 4. Bahwa berdasarkan pasal 200 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KPU melakukan rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dan DPD dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu. 5. Bahwa berdasarkan pasal 200 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan -6-

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KPU menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dan DPD kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;

6. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data dalam formulir DB-1 DPR dari seluruh Kabupaten/kota se Malang Raya dan dituangkan dalam formulir Model DC-1 DPR. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ini Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada PPS

7.

PETITUM Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut . 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 KPTS/ KPU/ Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Kota/Kabupaten secara Nasional Tanggal 09 Mei 2014; 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DAPIL V Jawa Timur (Malang Raya) yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut: a. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini; atau b. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono). -7-

Demikian permohonan ini atas segenap perhatian Ketua Majelis Hakim disampaikan terima kasih. Hormat kami, KUASA HUKUM PEMOHON

Muhamad Ilham AH., S.H., M.H.

Agung Budiman Syah, S.H., M.H.

-8-

Lampiran. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

KTP Pemohon Surat Kuasa SK Pengangkatan Advokat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Kota Malang Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Kota Batu Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten Malang Berita Acara Penghitungan Suara Saksi Ahli Partai Gololongan Karya

-9-

Lampiran-1

-10-

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (Central Board of United Development Party)

Jln. Anggrek Neli Murni 11A, Kemanggisan, Palmerah, RT 16/RW 01, Kemanggisan, Palmerah Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 11480 Telp. (021) 31936338. 31926164 Fax (021) 3142558

SURAT KUASA Kepada Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 diJAKARTA PUSAT Yang bertandatangan dibawah ini: Nama

: Aburizal Bakrie

Tempat / Tanggal lahir

: Jakarta / 27 Februari 1960

Jabatan

: Ketua DPP Partai Golongan Karya

Kewarganegaraan / KTP

: Indonesia / 1302303548970005

Alamat

: Jl.Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta.

Selanjutnya disebut PEMBERI KUASA, untuk memberikan kuasa kepada: 1.

Muhamad Ilham AH., S.H., M.H.

2.

Agung Budiman Syah, S.H., M.H.

Keduanya adalah advokat yang beralamat di Kantor Kuasa Hukum “Persatuan” di Jl.Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta. Sebagai PENERIMA KUASA …………..………………….....………..KHUSUS………………………......…….…… Untuk mewakili dan atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa sebagai PEMOHON didalam perselisihan hasil Pemilu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 11 KPTS/ KPU/ Tahun 2014 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kota/Kabupaten secara nasional tanggal 09 mei 2014 di DAPIL V Jawa Timur (Malang Raya) untuk mewakili Pemberi Kuasa di Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 9 Mei 2014 Pemberi Kuasa

Aburizal Bakrie Penerima Kuasa

Muhamad Ilham AH., S.H., M.H.

Agung Budiman Syah, S.H., M.H.

PET=IA!-JI iN

I]

m

l,i f: S ! &

hi

A

[:]

V al f;

&I[: i{

eSS

il:.i

{: i AT

I {.3

l{

TANDA PENGENAL SEMENTARA ADVOKAT

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia ("DPN PERADI") dengan ini memberikan tanda pengenal sementara advokat kepada: Nama

AH.,Partogi S.H., M.H. Siregar, S.H. Salomo YoviankoIlham : Muhamad

NIA

:

15.02272

yang telah mengikuti Proses Sertifikasi Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan telah diangkat dan disumpah sebagai Advokat.

Namun demikian, mengingat Kartu Tanda Pengenal Advokat ("KTPA") yang bersangkutan sedang dalam tahap pencetakan, oieh karena itu DPN PERADI mengeluarkan Tanda Pengenal Sementara Advokat ("TPSA") ini yang berfungsi sebagai pengganti KTPA dan berlaku sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016. |akarta, 18 Nopember 2015

Hormat kami, DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA

Yusuf Ketua Umum

k, Sekretaris |enderal

PERArJI rrrff i l'{

,-., f

il il

M!rL!

N HS

I

f{&rd

A}.i

Affi v[:}

A L} { Ll

il&

gA"[,

T E

i

hi*

;:}

S AS S ll il

I

r,e

rs

A-I i l

}&

}

it

SALINAN KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPTINAN ADVOKAT INDONESIA NOMOR: KEP. 07.01 4ll ADV TPERADI/DPN txVzDts TENTANG PENGANGKATAN ADVOKAT DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI JAKARTA DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA

Menimbang: a. Bahwa calon Advokat tersebut dalam Keputusan ini telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam l8 Tahun 2003 tentang Advokat ("UU Advokat"), Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang untuk Undang-Undang Republik lndonesia No.

Calon Advokat. b.

Bahwa berdasarkan butir a di atas, para calon Advokat yang bersangkutan telah dapat diangkat menjadi Advokat;

Bahwa sesuai Pasal

2

ayat (2) UU Advokat, pengangkatan

advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat; d.

Mengingat:

Bahwa sesuai Pasal 4 UU Advokat, sebelum memberikan jasa hukum, Advokat yang bersangkutan bersumpah menurut agarnanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

t. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282); 2.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung

No. I Tahun 2007

tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat; 3.

Peraturan Perhimpunan Advokat lndonesia

No. 1 Tahun

2015

tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat.

Halaman

1dari2

Memperhatikan: Surat Keputusan Panitia Ujian Profesi Advokat Tahun 2013 No. KEP.004/PUPA-PERADU20L3 tanggal 20 Mei 2013.

MEMUTUSKAN Menetapkan:

1.

Muhamad Ilham Azizul Haq., S.H., M.H. S.H. sebagai Advokat Mengangkat YOVIANKO SALOMO PARTOGI SIREGAR, dengan Nomor Induk Advokat ("NIA") 15.02272, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

2.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 November 2013 2015

Hormat kami, DEWAN PIMPINAN NASIONAT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA

Ketua Umum

Sekietaris Ienderal

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Yang Terhormat Rekan Yovianko Salomo Partogi Siregar, S.H.;

2. 3. 4.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; Yang Terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta.

Halaman 2 dari2

PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD MALANG TAHUN 2014

BERITA ACARA

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD MALANG TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG Jl. Bantaran No.6, Purwantoro, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126, Indonesia

MODEL C DPR/DPD/DPRD

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD KOTA MALANG TAHUN 2014 Pada hari ini Rabu tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu empat belas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertempat di Ruang Grand Ballroom Hotel Eden, Kota Malang. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh saksi calon, dan diawasi oleh BAWASLU Kota Malang dengan kegiatan: a. Penjumlahan data dalam formulir DB1-DPR/DPD/DPRD dari seluruh TPS yang ada di dalam satu wilayah kota Malang dan dituangkan dalam formulir Model C1DPR/DPD/DPRD b. Pencacatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir model C2-DPR/DPD/DPRD Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan ANggota KPU Kota Malang serta Saksi dari calon yang hadir. KPU Kota Malang No.

Jabatan

1.

Ketua

2.

Nama Lengkap

Tanda tangan

Septedi Nugroho

1.

Anggota

Cahyono Purnama

2.

3.

Anggota

Aditya Dwi Setyo

3.

4.

Anggota

Wulan Puspita Sari

4.

5.

Anggota

Fachricia Angelia

5.

6.

Anggota

Salsabila Pratama

6.

7.

Anggota

Wira Eko Satria

7.

SAKSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU No. Urut Parpol

1.

Nama Lengkap

Sajida Sanata

2.

Qiper Permata Berlian

3.

Atsna Padang Bulan

4.

Titin Haryati

5.

Agung Setiawan

6.

Almas Cahyo Budiman

7.

Kefi Pratama

8.

Muhamad Azinul Haq

9.

Tika Oktavia

10.

Kurnia Sari

14.

Elisa De Claire

Saksi dari Partai Politk Peserta Pemilu Partai NasDem Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Partai Golongan Karya (Golkar) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Partai Demokrat Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Partai Bulan Bintang (PBB)

Tanda tangan

1. ................. 2. ................ 3. ................ . 4. ................ 5. .................... 6. ................ 7. .................... 8. ................ 9. .................... 10. .............. 14. ...............

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD KOTA MALANG TAHUN 2014

NO.

PARTAI

IV.

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON

1

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON PDI PERJUANGAN Drs. ABD. HAKIM TRI YUDIANI, S.Sos WIDJI WINARKO, SH BAMBANG HS SUGIONO ERNI FARIDA HERI SUYANTO SUSWANTI YUNUS WAHYU DJADMIKO

Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON PARTAI GOLONGAN KARYA WAHYUDI HIDAYAT, SH UMIATI, SH Ir. BAMBANG SUMARTO Hj. LILIK MEGAWATI, SH Drs. MUHAMAD ALI. HS TEGUH DARWANTO, SH Hj. SRI HANDAJANI, SH, M.Si EDDY WIDJANARKO, S.AP EKO RAHMAT PURUHITO R.M. JANUARITA SUKMAWATI

Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON PARTAI GERINDRA LETKOL(PURN) SUPARNO HW. RUDI RAJA PARUHUMAN RAMINI ARTININGSIH, S.Pd DRS. ACHADI BASOEKARNO IR. NUR PRASTYA BIMASKARA Hj. YULI ISRINI, S.Pd IR. ANDRI WIWANTO AMBIWORO AMIRULLAH MACHRONI MUDA, SE TRI UMIYATI, SH

RINCIAN PEROLEHAN SUARA JUMLAH AKHIR 3

7.458 5.544 3.666 546 1.086 585 1.494 589 238 513 0 0 0 21.719 10.668 7.210 1.927 8.778 3.314 2.208 6.640 3.330 3.865 1.100 3.076 0 0 52.116 3.237 1.716 340 224 514 374 562 557 0 131 207 0

MODEL C DPR/DPD/DPRD HALAMAN 4

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KOTA MALANG 1

2

3

4

NAMA / TANDATANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK 1

2

3

4

5

7

8

9

10

14

PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD KOTA BATU TAHUN 2014

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD KOTA BATU TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU Jalan Raya Tlengkung No.212, Junrejo, Tlekung, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65327, Indonesia

MODEL C DPR/DPD/DPRD

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD KOTA BATU TAHUN 2014 Pada hari ini Rabu tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu empat belas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertempat di Ruang Grand Ballroom Hotel Shironeko, Batu. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh saksi calon, dan diawasi oleh BAWASLU Kabupaten Malang dengan kegiatan: a. Penjumlahan data dalam formulir DB1-DPR/DPD/DPRD dari seluruh TPS yang ada di dalam satu wilayah Kota BAtu dan dituangkan dalam formulir Model C1-DPR/DPD/DPRD b. Pencacatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir model C2-DPR/DPD/DPRD Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Batu serta Saksi dari calon yang hadir. KPU Kota BATU No.

Jabatan

Nama Lengkap

Tanda tangan

1.

Ketua

Qurata Ayni

1.

2.

Anggota

Dimas Ario

2.

3.

Anggota

Annisa Riska Ramadhani

3.

4.

Anggota

Khairiatul Wida

4.

5.

Anggota

Salsa Fitria Ramadhina

5.

6.

Anggota

M. Ridho Aulia

6.

7.

Anggota

Ferry Thomas

7.

SAKSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU No. Urut Parpol

1. 2. 3.

Nama Lengkap

Christofer Ilham Khaizatun Rahmah

4.

Kira Aryanti

5.

Fiftia Tadokoro

6.

Souma El Priete

7.

Cherly Puspita Sari

8. 9.

Firly Asmodeus Luci El Carta

10.

Celvin El Giotto

14.

Fourt De Campa

Saksi dari Partai Politk Peserta Pemilu Partai NasDem Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Partai Golongan Karya (Golkar) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Partai Demokrat Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Partai Bulan Bintang (PBB)

Tanda tangan

1. ................. 2. ................ 3. ................ . 4. ................ 5. .................... 6. ................ 7. .................... 8. ................ 9. .................... 10. .............. 14. ...............

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD KOTA MALANG TAHUN 2014

NO.

PARTAI

IV.

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON

1

4 1 2 3 4 5 6

5 1 2 3 4 5 6 7

6 1 2 3 4 5

RINCIAN PEROLEHAN SUARA

2

JUMLAH AKHIR 3

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON PDI PERJUANGAN Drs. ABD. HAKIM TRI YUDIANI, S.Sos WIDJI WINARKO, SH

7.458 5.544 3.666 546 0 0 0 17.214

Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON PARTAI GOLONGAN KARYA Roem Kono Deding Ishak Bambang Sugono Suharsoyo Rambe Kamaruzzaman

9.668 4.210 3.927 7.916 4.314 1.508 0 0 31.543

Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON PARTAI GERINDRA LETKOL(PURN) SUPARNO HW. RUDI RAJA PARUHUMAN RAMINI ARTININGSIH, S.Pd DRS. ACHADI BASOEKARNO IR. NUR PRASTYA BIMASKARA

3.237 1.716 340 224 514 374

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KOTA BATU 1

2

3

4

NAMA / TANDATANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK 1

2

3

4

5

7

8

9

10

14

MODEL C DPR/DPD/DPRD HALAMAN 6

PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD KABUPATEN MALANG TAHUN 2014

BERITA ACARA

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD KABUPATEN MALANG TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG Jalan Panji No. 119, Penarukan, Kepanjen, Penarukan, Malang, Jawa Timur 65163, Indonesia

MODEL C DPR/DPD/DPRD

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD KABUPATEN MALANG TAHUN 2014 Pada hari ini Rabu tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu empat belas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertempat di Ruang Grand Ballroom Hotel Akagami, Kepanjen. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh saksi calon, dan diawasi oleh BAWASLU Kabupaten Malang dengan kegiatan: a. Penjumlahan data dalam formulir DB1-DPR/DPD/DPRD dari seluruh TPS yang ada di dalam satu wilayah kabupaten Malang dan dituangkan dalam formulir Model C1DPR/DPD/DPRD b. Pencacatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir model C2-DPR/DPD/DPRD Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Malang serta Saksi dari calon yang hadir. KPU Kota Malang No.

Jabatan

1.

Ketua

2.

Nama Lengkap

Tanda tangan

Iflahul Hamdi

1.

Anggota

Engla

2.

3.

Anggota

Muthya Febri Novalisa

3.

4.

Anggota

Ramadhani

4.

5.

Anggota

Iga Muthmainnah

5.

6.

Anggota

Renaldo Kenny

6.

7.

Anggota

Lucia Veronica

7.

SAKSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU No. Urut Parpol

1.

Nama Lengkap

Suci Aulia Putri Utami

2.

Ilham Mulia Ramadhan

3.

Fadhillah Muharman

4.

Alif Orista

5.

Zahra Amortya

6.

Dido Sapri

7.

Cherly Puspita Sari

8.

Tega Prawibowo

9.

Yolanda

10.

Lilia De Magre

14.

John De Chrono

Saksi dari Partai Politk Peserta Pemilu Partai NasDem Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Partai Golongan Karya (Golkar) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Partai Demokrat Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Partai Bulan Bintang (PBB)

Tanda tangan

1. ................. 2. ................ 3. ................ . 4. ................ 5. .................... 6. ................ 7. .................... 8. ................ 9. .................... 10. .............. 14. ...............

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD KOTA MALANG TAHUN 2014

NO.

PARTAI

IV.

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON

1

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON PDI PERJUANGAN Drs. ABD. HAKIM TRI YUDIANI, S.Sos WIDJI WINARKO, SH BAMBANG HS SUGIONO ERNI FARIDA HERI SUYANTO SUSWANTI YUNUS WAHYU DJADMIKO

Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON PARTAI GOLONGAN KARYA AKBAR KAELOLA, SH SEHATI, SH Ir. GATOT PRATOMO Hj. ISABELLA EXELA, SH Drs. TANYA TRI LOLA. HS TEGUH SETIA BUDI, SH H. MERTOKUSUMO , SH, M.Si EDDY SAPUTRO, S.AP GAMMA DE VONGOLA R.M. BUNDO KANDUANG

Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON PARTAI GERINDRA LETKOL(PURN) SUPARNO HW. RUDI RAJA PARUHUMAN RAMINI ARTININGSIH, S.Pd DRS. ACHADI BASOEKARNO IR. NUR PRASTYA BIMASKARA Hj. YULI ISRINI, S.Pd IR. ANDRI WIWANTO AMBIWORO AMIRULLAH MACHRONI MUDA, SE TRI UMIYATI, SH

RINCIAN PEROLEHAN SUARA JUMLAH AKHIR 3

7.458 5.544 3.666 546 1.086 585 1.494 589 238 513 0 0 0 75.719 10.668 7.210 9.927 8.778 3.314 5.208 7.640 12.370 3.865 13.100 3.076 0 0 85.156 3.237 1.716 340 224 514 374 562 557 0 131 207 0

MODEL C DPR/DPD/DPRD HALAMAN 6

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KOTA MALANG 1

2

3

4

NAMA / TANDATANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK 1

2

3

4

5

7

8

9

10

14

MODEL EB DPRD KAB/KOTA

BERITA ACARA NOMOR : Nomor 11 KPTS/ KPU/ Tahun 2014 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

Pada hari ini jumat tanggal 9 bulan mei tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota) telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Malang (DPRD Kabupaten/Kota) hasil Pemilu Tahun 2014 di setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (3), Pasal 207 ayat (3), Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210 ayat (3), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214 ayat (3) dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, serta ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Dalam penetapan perolehan kursi setiap Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Rapat Pleno KPU Kabupaten/ Kota memutuskan : 1. Jumlah suara sah seluruh Partai Politik di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta jumlah suara sah setiap Partai Politik dan jumlah suara sah setiap calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini. 2. Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) masing-masing di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini. 3. Jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini, 4. Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dari masing-masing partai politik, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

5. Keberatan saksi dan kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi setiap Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini. 6. Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota masing-masing untuk setiap daerah pemilihan kepada Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah : 1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB DPRD Kabupaten/Kota), terinci masing-masing untuk .......... ( ..........) daerah pemilihan, yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten/Kota. 2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota, terinci masingmasing untuk.......... ( ..........) daerah pemilihan, yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten/Kota. 3. Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah (Lampiran Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota), terinci masing-masing untuk .......... ( ..........) daerah pemilihan, telah disahkan oleh KPU Kabupaten/Kota. 4. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk .......... ( ..........) daerah pemilihan yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten/Kota. 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :.... /Kpts/KPU/TAHUN 2013 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor :...../Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, ada/tidak ada *) keberatan/kejadian khusus dari saksi utusan Partai Politik yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini (Model EB 2 DPRD Kabupaten/Kota).

Terhadap keberatan/kejadian khusus yang diajukan tersebut, Rapat Pleno KPU Kabupaten/

Kota

memutuskan

:

................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................

Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota, disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota) dan masyarakat.

Demikian putusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara ini, serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, saksi utusan Partai Politik yang

hadir

dan

dibuat

dalam

rangkap

........

(.......................),

disampaikan kepada: 1. Satu rangkap masing-masing untuk Dewan Partai Politik; 2. Satu rangkap untuk Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota; 3. Satu rangkap arsip KPU Kabupaten/Kota.

.............................. 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA *) .......................

1. Ketua

Septedi Nugroho

2. Anggota Cahyono Purnama 3. Anggora Aditya Dwi SetyoF 4. Anggora Achricia Angelia 5. Anggota Wulan Puspita Sari