Perpomohan Pembatalan Keputusan Kpu.docx

Malang, 12 Mei 2014 Kepada Yang Terhormat, KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110 di Jakarta Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 KPTS/ KPU/ Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kota/Kabupaten secara nasional tanggal 09 mei 2014. Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini: 1. Nama Pekerjaan/Jabatan Warga Negara Alamat Kantor

: : : :

Ir. H. Aburizal Bakrie Ketua Umum Partai Golongan Karya Indonesia Jalan Anggrek Neli Murni XI A 21, Kemanggisan, Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11480 Nomor telepon : 021-5302222 Nomor faksimili : 021-5303380 Website : golkar.or.id E-mail : [email protected]

2. Nama Pekerjaan/Jabatan Warga Negara Alamat Kantor

: : : :

Dr. Drs. M. Idrus Marham, M.Sc Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Indonesia Jalan Anggrek Neli Murni XI A 21, Kemanggisan, Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11480 Nomor telepon : 021-5302222 Nomor faksimili : 021-5303380 Website : golkar.or.id E-mail : [email protected]

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekertaris Jendral bertindak untuk dan atas nama Partai Golongan Karya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/DPPPPP/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Ilham AH., S.H., M.H. dan Agung Budiman Syah, S.H., M.H.selanjutnya disebut -1-

sebagai PEMOHON. Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPUD) Malang Raya Anggota DPRD Malang Raya terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2014 pukul 14.00 WIB. Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU Anggota DPRD Malang Raya, sebagai berikut. A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi; 4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional; 5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -2-

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan; 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/SK/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5; 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 KPTS/ KPU/ Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Kota/Kabupaten secara Nasional Tanggal 09 Mei 2014. -3-

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN 1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap. 4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 KPTS/ KPU/ Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Kota/Kabupaten secara Nasional Tanggal 09 Mei 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 14.00 WIB; 5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 00.01 WIB;

-4-

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. D. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Malang Raya yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Permohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI MALANG RAYA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR Pemohon (Partai Politik) menyajikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disandingkan dengan perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini. Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI MALANG RAYA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR No.

DAPIL

(1)

(2) KOTA MALANG KABUPATEN MALANG KOTA BATU Jumlah

1. 2. 3.

Perolehan Suara Termohon Pemohon (3) (4)

Selisih (5)

52116

83432

31316

85156

104112

18956

31543 168815

49867 237.411

18324 68596

Alat Bukti (6) P-5.1 P-5.2 P-5.3

Keterangan: 1. Kolom (1) diisi nomor urut. 2. Kolom (2) diisi nama DAPIL yang dimohonkan.Kolom (3) diisi perolehan suara menurut Termohon secara lengkap. 3. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) secara lengkap. 4. Kolom (5) diisi selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon (Partai Politik) secara lengkap. 5. Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x.y dst ..... secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon (Partai Politik). x = nomor urut partai politik peserta pemilu; y = nomor urut alat bukti. -5-

Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (Partai Politik), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa: a. surat atau tulisan, b. keterangan saksi, c. keterangan ahli, d. keterangan para pihak, e. petunjuk, dan f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. 6. Pemohon (Partai Politik) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urut penulisan sebagai berikut: P-5.1 Berisikan rekap suara yang diperoleh Partai Golkar dapil Kota Malang sebanyak 83432 suara P-5.2 Berisikan rekap suara yang diperoleh Partai Golkar dapil Kabupaten Malang sebanyak 104112 suara P-5.3 Berisikan rekap suara yang diperoleh Partai Golkar dapil Kabupaten Malang sebanyak 49867 suara 2. Bahwa berdasarkan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan perhitungan suara Saksi berhak menghadiri kegiatan KPPS; 4. Bahwa berdasarkan pasal 200 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KPU melakukan rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dan DPD dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu. 5. Bahwa berdasarkan pasal 200 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan -6-

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KPU menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dan DPD kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;

6. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data dalam formulir DB-1 DPR dari seluruh Kabupaten/kota se Malang Raya dan dituangkan dalam formulir Model DC-1 DPR. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ini Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada PPS

7.

PETITUM Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 KPTS/ KPU/ Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Kota/Kabupaten secara Nasional Tanggal 09 Mei 2014; 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DAPIL V Jawa Timur (Malang Raya) yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut: a. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini; atau b. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono). -7-

Demikian permohonan ini atas segenap perhatian Ketua Majelis Hakim disampaikan terima kasih. Hormat kami, KUASA HUKUM PEMOHON

Muhamad Ilham AH., S.H., M.H.

Agung Budiman Syah, S.H., M.H.

-8-

Lampiran. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

KTP Pemohon Surat Kuasa SK Pengangkatan Advokat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Kota Malang Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Kota Batu Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten Malang Berita Acara Penghitungan Suara Saksi Ahli Partai Gololongan Karya

-9-

Lampiran-1

-10-