Mitigasi Poli Kilang Mandiri 2019.pptx

Dasar Peraturan  Permenkes No 28 Tahun 2011 tentang Klinik  Permenkes No 9 Tahun 2014 tentang Klinik  Permenkes No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan

Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional  Permenakertrans No 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja

Pasal 4

Permenkes No 28 Tahun 2011 tentang Klinik

 Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan

24 (dua puluh empat) jam harus menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan yang setiap saat berada di tempat.

Permenkes No 28…

Pasal 9 Bangunan klinik paling sedikit terdiri atas: a. ruang pendaftaran/ruang tunggu; b. ruang konsultasi dokter; c. ruang administrasi; d. ruang tindakan; e. ruang farmasi; f. kamar mandi/wc; g. ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.

Permenkes No 28…

Pasal 10 Prasarana klinik meliputi: a. instalasi air; b. instalasi listrik; c. instalasi sirkulasi udara; d. sarana pengelolaan limbah; e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran; f. ambulans, untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap; dan g. sarana lainnya sesuai kebutuhan.

Permenkes No 28…

Pasal 12  Peralatan medis yang digunakan di klinik harus diuji

dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang.

Permenkes No 28…

Pasal 17  Tenaga medis pada Klinik Pratama minimal terdiri

dari 2 (dua) orang dokter dan/atau dokter gigi.

Permenkes No 28…

Pasal 18  Setiap tenaga medis yang berpraktik di klinik harus

mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.  Setiap tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik harus mempunyai Surat Izin sebagai tanda registrasi/Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Kerja (SIK) atau Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permenkes No 28…

Pasal 21 Permohonan izin klinik diajukan dengan melampirkan: a. surat rekomendasi dari dinas kesehatan setempat; b. salinan/fotokopi pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan; c. identitas lengkap pemohon; d. surat keterangan persetujuan lokasi dari pemerintah daerah setempat; e. bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal selama 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan; f. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); g. profil klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan peralatan serta pelayanan yang diberikan; dan h. persyaratan administrasi

Permenkes No 28…

Pasal 25 Dalam memberikan pelayanan, klinik berkewajiban: a. memberikan pelayanan yang aman, bermutu dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional; b. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial; c. memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (informed consent); d. menyelenggarakan rekam medis; e. melaksanakan sistem rujukan; f. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan; g. menghormati hak-hak pasien; h. melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. memiliki peraturan internal dan standar prosedur operasional; j. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional.

Permenkes No 28…

Pasal 26 Penyelenggara klinik wajib: a. memasang papan nama klinik; b. membuat daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik beserta nomor Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis dan surat izin sebagai tanda registrasi atau Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) atau Surat Izin Kerja (SIK) bagi tenaga kesehatan lain; c. melaksanakan pencatatan untuk penyakit-penyakit tertentu dan melaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan program pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BACK

Pasal 7

Permenkes No 9 Tahun 2014 tentang Klinik

Bangunan Klinik paling sedikit terdiri atas: a. ruang pendaftaran/ruang tunggu; b. ruang konsultasi; c. ruang administrasi; d. ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan farmasi; e. ruang tindakan; f. ruang/pojok ASI; g. kamar mandi/wc; dan h. ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.

Permenkes No 9…

Pasal 8 Prasarana Klinik meliputi: a. instalasi sanitasi; b. instalasi listrik; c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran; d. ambulans, khusus untuk Klinik yang menyelenggarakan rawat inap; dan e. sistem gas medis; f. sistem tata udara; g. sistem pencahayaan; h. prasarana lainnya sesuai kebutuhan.

Permenkes No 9…

Pasal 12  Tenaga medis pada Klinik pratama yang memberikan

pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter dan/atau dokter gigi sebagai pemberi pelayanan.

Permenkes No 9…

Pasal 13  Setiap tenaga medis yang berpraktik di Klinik harus

mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  Setiap tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR), dan Surat Izin Kerja (SIK) atau Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permenkes No 9…

Pasal 18  Peralatan medis yang digunakan di Klinik harus diuji

dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.

Permenkes No 9…

Pasal 21  Klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan

kefarmasian wajib memiliki apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sebagai penanggung jawab atau pendamping.

Permenkes No 9…

Pasal 25 (1) Setiap penyelenggaraan Klinik wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional. (2) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Permenkes No 9…

Pasal 26 Untuk mendapatkan izin mendirikan, penyelenggara Klinik harus melengkapi persyaratan: a. identitas lengkap pemohon; b. salinan/fotokopi pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan; c. salinan/fotokopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; d. dokumen SPPL untuk Klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk Klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan e. profil Klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan; f. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat.

Permenkes No 9…

Pasal 35 Setiap Klinik mempunyai kewajiban: a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan yang diberikan; b. memberikan pelayanan yang efektif, aman, bermutu, dan non-diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional; c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial; d. memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (informed consent); e. menyelenggarakan rekam medis; f. melaksanakan sistem rujukan dengan tepat; g. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundangundangan; h. menghormati dan melindungi hak-hak pasien; i. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; j. melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. memiliki standar prosedur operasional; l. melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; m. melaksanakan fungsi sosial; n. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan; o. menyusun dan melaksanakan peraturan internal klinik; dan p. memberlakukan seluruh lingkungan klinik sebagai kawasan tanpa rokok.

Permenkes No 9…

Pasal 36 Setiap Kinik mempunyai hak: a. menerima imbalan jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan; c. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian; d. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan; dan e. mempromosikan pelayanan kesehatan yang ada di Klinik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permenkes No 9…

Pasal 37 Penyelenggara Klinik wajib: a. memasang nama dan klasifikasi Klinik; b. membuat dan melaporkannya kepada dinas kesehatan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik dengan menyertakan: 1) nomor Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis; 2) nomor surat izin sebagai tanda registrasi atau Surat Tanda Registrasi (STR), dan Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) bagi tenaga kesehatan lain. c. melaksanakan pencatatan untuk penyakit-penyakit tertentu dan melaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan program pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BACK

Pasal 3

Permenkes No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional

(1) Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif. (2) Pelayanan kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan kebidanan, dan Pelayanan Kesehatan Darurat Medis, termasuk pelayanan penunjang yang meliputi pemeriksaan laboratorium sederhana dan pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Fasilitas Kesehatan yang tidak memiliki sarana penunjang wajib membangun jejaring dengan sarana penunjang.

Permenkes No 71…

Pasal 4 (1) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengadakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. (2) Kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama. (3) Perjanjian kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan dilakukan antara pimpinan atau pemilik Fasilitas Kesehatan yang berwenang dengan BPJS Kesehatan. (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan bersama.

Permenkes No 71…

Pasal 6 Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), bagi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama terdiri atas: untuk Klinik Pratama atau yang setara harus memiliki: 1. Surat Ijin Operasional; 2. Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi dan Surat Ijin Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain; 3. Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker dalam hal klinik menyelenggarakan pelayanan kefarmasian; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; 5. perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan; dan 6. surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional.

Permenkes No 71…

Pasal 9 Dalam menetapkan pilihan Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing dengan menggunakan kriteria teknis yang meliputi: a. sumber daya manusia; b. kelengkapan sarana dan prasarana; c. lingkup pelayanan; dan d. komitmen pelayanan.

Permenkes No 71…

Pasal 12 (2) Hak Fasilitas Kesehatan paling sedikit terdiri atas: a. mendapatkan informasi tentang kepesertaan, prosedur pelayanan, pembayaran dan proses kerja sama dengan BPJS Kesehatan; dan b. menerima pembayaran klaim atas pelayanan yang diberikan kepada Peserta paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap. (3) Kewajiban Fasilitas Kesehatan paling sedikit terdiri atas: a. memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta sesuai ketentuan yang berlaku; dan b. memberikan laporan pelayanan sesuai waktu dan jenis yang telah disepakati.

(4) Hak BPJS Kesehatan paling sedikit terdiri atas: a. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan Fasilitas Kesehatan; dan b. menerima laporan pelayanan sesuai waktu dan jenis yang telah disepakati. (5) Kewajiban BPJS Kesehatan paling sedikit terdiri atas: a. memberikan informasi kepada Fasilitas Kesehatan berkaitan dengan kepesertaan, prosedur pelayanan, pembayaran dan proses kerja sama dengan BPJS Kesehatan; dan b. melakukan pembayaran klaim kepada Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada Peserta paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap. BACK

Pasal 1

Permenakertrans No 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Pelayanan Kesehatan adalah usaha kesehatan yang dilaksanakan dengan tujuan: 1. Memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja. 2. Melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja. 3. Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik tenaga kerja. 4. Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit.

Pasal 2

Permenakertrans No 3…

Tugas pokok pelayanan Kesehatan Kerja meliputi: a. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus. b. Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja. c. Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja. d. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan sanitair. e. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja. f. Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja. g. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan. h. Pendidikan Kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan. i. Memberikan nasehat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja. j. Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja. k. Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya. l. Memberikan laporan berkala tentang Pelayanan Kesehatan Kerja kepada pengurus.

Permenakertrans No 3…

Pasal 3 (1) Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja. (2) Pengurus wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Kerja sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6

Permenakertrans No 3…

(1) Pengurus wajib memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja. (2) Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja, bebas memasuki tempattempat kerja untuk melakukan pemeriksaanpemeriksaan dan mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan.

BACK

TERIMA KASIH