Malpraktik Dan Tanggung Jawab Hukum.docx

MALPRAKTIK DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

OLEH : NI MADE WITARI DEWI, S.ST., M.HKes

MALPRAKTIK DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

A. PENDAHULUAN Mengamati pemberitaan media massa akhir-akhir ini, terlihat peningkatan dugaan kasus malpraktik medik di Indonesia, terutama yang berkenaan dengan kesalahan diagnosis yang berdampak buruk terhadap pasiennya. Dalam rentang beberapa bulan terakhir ini, media massa marak memberitahukan tentang kasus gugatan atau tuntutan hukum kepada dokter, tenaga kesehatan lain, dan manajemen rumah sakit yang diajukan masyarakat konsumen jasa medis yang menjadi korban dari tindakan malpraktik (malpractice) atau kelalaian medis. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi munculnya gugatan - gugatan malpraktik tersebut dan semuanya dikarenakan kerugian psikis dan fisik korban. Mulai dari kesalahan diagnosis dan pada gilirannya mengimbas pada kesalahan terapi hingga pada kelalaian dokter pasca operasi pembedahan pada pasien (alat bedah tertinggal didalam bagian tubuh), dan faktor-faktor lainnya. Selain itu, ada pula tindakan kesengangajaan (intentional) yang dilakukan dokter maupun tenaga kesehatan lainnya misalnya aborsi illegal, praktik tanpa izin dan praktik di luar kompetensi atau di luar kewenangan. Terapis gigi dan mulut merupakan tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas profesi di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Terapis gigi dan mulut bekerja di Rumah Sakit, Puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya serta praktik mandiri. Profesi terapis gigi dan mulut dituntut bekerja secara profesional dalam melayani pasien yakni pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Dalam hal menjalankan tugas profesinya, terapis gigi dan mulut yang termasuk tenaga kesehatan kelompok tenaga keteknisian medis, tidak menutup kemungkinan melakukan malpraktik medik apabila melakukan tugas profesi tidak sesuai dengan standar profesi, standar operasional prosedur, hak pengguna pelayanan kesehatan, dan peraturan perundang – undangan.

B. PENGERTIAN MALPRAKTIK Malpraktik atau malapraktik terdiri dari dua suku kata “mala” dan “praktik”. Mala berarti salah atau tidak semestinya dan praktik berarti proses penanganan kasus (pasien) dari seorang profesional yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesinya. Malpraktik menurut Kamus Hukum “Blacks Law Dictionary” menyebutkan pengertian malpraktik adalah adanya kesembronoan (professional misconduct) atau ketidakcakapan yang tidak dapat diterima (unreasonable lack of skill) yang diukur dengan ukuran yang terdapat pada

tingkat keterampilan sesuai dengan derajat ilmiah yang lazimnya dipraktikkan pada setiap situasi dan kondisi di dalam komunitas anggota profesi yang mempunyai reputasi dan keahlian rata – rata. Malpraktik adalah akibat dari sikap tidak peduli, kelalaian, atau kurang keterampilan, kurang hati-hati dalam melaksanakan tugas profesi, berupa pelanggaran yang disengaja, pelanggaran hukum atau pelanggaran etika.

C. PENYEBAB MALPRAKTIK Malpraktik dapat terjadi karena adanya tindakan atau perbuatan diantaranya : Kelakuan Buruk (misconduct), tindakan kelalaian (negligence), ataupun suatu ketidakmahiran atau ketidakkompeten yang tidak beralasan. 1. Kelakuan Buruk (Professional Missconduct) Merupakan kesengajaan dapat dilakukan dalam bentuk pelanggaran ketentuan etik, ketentuan disiplin profesi, hukum administrasi, serta hukum pidana dan perdata. Misalnya dalam melakukan tindakan yang merugikan pasien diantaranya: a. Penipuan terhadap pasien b. Penahanan pasien c. Pelanggaran wajib simpan rahasia kedokteran d. Aborsi illegal e. Euthanasia f.

Penyerangan seksual

g. Memberikan keterangan palsu h. Menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang belum teruji atau diterima i.

Sengaja melanggar standar profesi, standar operasional prosedur

j.

Sengaja berpraktik tanpa surat izin praktik

k. Sengaja berpraktik di luar kompetensinya/ kewenangannya

2. Kelalaian Medis (Negligence) Kelalaian adalah kegagalan untuk bersikap hati – hati, kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah dibanding dengan orang lain pada umumnya. Kelalaian medis dapat berupa tiga bentuk, yaitu : a. Malfeasance Melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat misalnya melakukan tindakan medis tanpa indikasi yang memadai, lalai membuat keputusan

b. Misfeasance Melakukan pilihan tindakan medis yang tepat namun dilaksanakan dengan tidak tepat misalnya melakukan tindakan medis dengan menyalahi prosedur c. Nonfeasance Tidak melakukan tindakan medis yang seharusnya dilakukan Kelalaian memiliki empat unsur : 1) Adanya kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (duty) 2) Adanya pelanggaran atau kegagalan memenuhi kewajiban tersebut (dereliction of that duty) 3) Adanya kerugian atau cedera pada pasien (damages) 4) Adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran atau kegagalan memenuhi kewajiban tersebut dengan cedera atau kerugian. (direct causation) D. JENIS – JENIS MALPRAKTIK 1. Malpraktik Etik (Ethic Malpractice) Merupakan tindakan yang disengaja melanggar etika profesi atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan dalam melaksanakan kode etik profesi. Masing – masing profesi memiliki kode etik yang wajib dipatuhi oleh setiap tenaga kesehatan. Jika adanya pelanggaran terhadap kode etik maka diberikan sanksi oleh organisasi profesi berupa sanksi etik. Sanksi etik pada umumnya berupa teguran lisan, teguran tertulis dan dikeluarkan dari organisasi. 2. Malpraktik Hukum (Yuridis Malpractice) Merupakan tindakan yang disengaja melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan yang mengakibatkan pelanggaran hukum. Malpraktik hukum dapat dibedakan menjadi : a. Malpraktik Administrasi (Administrative Malpractice) Pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan mengenai hukum administrasi. Pelanggaran terhadap hukum administrasi tersebut antara lain seperti Tenaga Kesehatan tidak mempunyai Surat Tanda Registrasi, Surat Izin Praktik atau melanggar kewenangan tenaga kesehatan. Aspek hukum administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki surat izin praktik.

Pelanggaran hukum administratif akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda dan pencabutan izin. Seperti yang tertera dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 188 ayat (1) yang menyatakan : “Menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam undang – undang ini”. Lebih lanjut pada ayat (3) : “tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: Peringatan tertulis dan pencabutan izin sementara atau izin tetap” Alasan

pencabutan

izin

biasanya

pada

tenaga

kesehatan

yang

menyalahgunakan wewenang, gagal mempertahankan pendidikan, dan keterampilan, menjadi tertuduh dalam tindak kriminal, dan melakukan tindakan tidak profesional. Pencabutan izin diterapkan dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap peraturan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran Undang – Undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar. b. Malpraktik Perdata (Civil Malpractice) Malpraktik perdata terjadi jika tenaga kesehatan tidak melaksanakan kewajiban atau ingkar janji. Pada pelayanan kesehatan adanya perikatan antara tenaga kesehatan dengan pasien demi kesembuhan pasien. Tenaga kesehatan dan pasien telah mengikatkan diri dengan kesepakatan – kesepakatan atau perjanjian harus dipenuhi oleh masing – masing pihak. Bentuk kewajiban (prestasi) dalam bidang kesehatan yaitu memberikan pelayanan kesehatan semata – mata untuk kepentingan (kesembuhan) pasien. Apabila kesepakatan ini dilanggar akan menyebabkan wanprestasi. 1) Wanprestasi Merupakan prestasi yang buruk yang pada dasarnya melanggar isi/kesepakatan dalam suatu perjanjian/kontrak oleh salah satu pihak. Bentuk nyata pelanggaran yaitu : a) Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan b) Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya c) Memberikan prestasi tetapi sudah terlambat/ tidak tepat waktu sebagaimana yang dijanjikan d) Memberikan prestasi lain dari yang dijanjikan.

Wanprestasi dokter dan tenaga kesehatan dari kontrak terapeutik dapat berupa salah satu dari empat macam tersebut. Dalam hal ini kontrak yang merupakan inspanningverbintenins, dimana kewajiban atau prestasi tenaga kesehatan yang dijalankan pada pasien adalah perlakuan pengobatan dan perawatan sebaikbaiknya sesuai dengan standar operasional pelayanan kesehatan. Selain adanya unsur pelanggaran isi perjanjian dalam wanprestasi juga ada unsur kerugian. Unsur kerugian yang dimaksud adalah penggantian biaya, rugi dan bunga. 2) Perbuatan Melawan Hukum Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa, seorang pasien yang dirugikan akibat tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat menuntut ganti rugi di muka pengadilan terhadap tenaga kesehatan yang bersangkutan. Apabila seorang pasien yang merasa dirugikan hendak mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum terhadap tenaga kesehatan atau saranan pelayanan kesehatan, maka ia harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban malpraktik perdata dapat bersifat individual atau korporasi dan dapat pula dialihkan pihak lain berdasarkan principle of vicarious liability. Dengan prinsip ini maka rumah sakit atau sarana kesehatan dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan karyawannya (tenaga kesehatan). c. Malpraktik Pidana (Criminal Malpractice) Malpraktik pidana terjadi jika perbuatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan positif (melakukan sesuatu) maupun negatif (tidak melakukan sesuatu) yang merupakan perbuatan tercela (actus reus), dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea) berupa kesengajaan atau kelalaian. Kelalaian dalam arti pidana, apabila kelalaian petugas kesehatan mengakibatkan pelanggaran hukum atau undang – undang. Artinya akibat kelalaian petugas kesehatan tersebut mengakibatkan orang lain atau pasien cedera, cacat, atau

meninggal dunia. Sanksi pelanggaran hukum pidana jelas adalah pidana atau hukuman, yang ditentukan oleh pengadilan. Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tindakan tenaga kesehatan yang dapat dikenakan sanksi pidana antara lain : 1) Kelalaian menyebabkan luka berat 2) Kelalaian menyebabkan kematian 3) Praktik tanpa STR (Surat Tanda Registrasi) 4) Praktik tanpa SIP (Surat Izin Praktik)

E. KEWENANGAN TERAPIS GIGI DAN MULUT Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada pasal 1 ketentuan umum menyebutkan bahwa : “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan” Setiap tenaga kesehatan memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas profesi begitu juga dengan terapis gigi dan mulut. Terapis gigi dan mulut termasuk tenaga kesehatan kelompok tenaga keteknisian medis yang mempunyai kewenangan dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Terapis gigi dan mulut dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Terapis Gigi dan Mulut. Dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa dalam menjalankan praktik keprofesiannya Terapis Gigi dan Mulut memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi : a.

Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut

b.

Upaya pencegahan penyakit gigi

c.

Manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut

d.

Pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas

e.

Dental assisting

Selain wewenang tersebut, terapis gigi dan mulut dapat melaksanakan pelayanan di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter gigi atau berdasarkan penugasan pemerintah sesuai kebutuhan bila tidak terdapat dokter gigi di suatu daerah. F. Tanggung Jawab Hukum Melaksanakan Tugas Profesi Tidak Sesuai Dengan Kompetensi/ Kewenangan Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang diakui dan ditegakkan oleh pengadilan atau lembaga lain yang berwenang diantara para pihak yang berperkara. Tenaga kesehatan memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas profesinya. Apabila tenaga kesehatan khususnya terapis gigi dan mulut melakukan tugas profesi tidak sesuai atau di luar kompetensi/kewenangannya dan menimbulkan kerugian pada pasien maka timbul tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum diantaranya : 1. Sanksi Administratif Terapis gigi dan mulut dikatakan telah melakukan malpraktik administrasi manakala terapis gigi dan mulut tersebut telah melanggar hukum administrasi. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan police power, Pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkan berbagai ketentuan di bidang kesehatan, misalnya tentang persyaratan bagi terapis gigi dan mulut untuk menjalankan profesinya (Surat Izin Praktik), batas kewenangan serta kewajiban. Apabila aturan tersebut dilanggar maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar hukum administrasi. Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 62 ayat (1) menyebutkan : “Tenaga kesehatan yang menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimiliki” Pasal 82 ayat (1) “Setiap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 62 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa : a. Teguran lisan b. Peringatan tertulis c. Denda Administratif dan/atau d. Pencabutan Izin

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 28 menyebutkan bahwa (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan tindakan administratif kepada Terapis Gigi dan Mulut yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik keprofesian Terapis Gigi dan Mulut (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pencabutan SIPTGM

2. Sanksi Perdata Dalam KUHPerdata ada 2 (dua) macam titel gugatan yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Terapis gigi dan mulut bekerja diluar kompetensi/kewenangan termasuk kedalam perbuatan melawan hukum karena berbuat tidak sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan (Permenkes Nomor 20 Tahun 2016). Maka dapat dikenai sanksi perdata berupa mengganti kerugian yang diderita pasien baik kerugian materil maupun imateril.

3. Sanksi Pidana Terapis

gigi

dan

mulut

dalam

melaksanakan

tugas

profesi

bekerja

diluar

kompetensi/kewenangan dan menyebabkan luka/cacat/kematian pada pasien dapat dikakatan melakukan tindak pidana (memenuhi unsur kelalaian berat) dan mendapatkan sanksi sesuai dengan : Pasal 360 KUHP “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka – luka berat,diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun” Pasal 359 KUHP “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

G. PENUTUP Tenaga Kesehatan khususnya terapis gigi dan mulut merupakan tenaga profesional yang menjalankan tugas profesi sesuai dengan standar profesi, standar operasional prosedur, hak pengguna pelayanan dan peraturan perundang – undangan. Sepanjang terapis gigi dan mulut melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar operasional prosedur, hak pengguna pelayanan dan peraturan perundang – undangan maka terapis gigi dan mulut mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan perundang- undangan. Akan tetapi jika terapis gigi dan mulut bekerja tidak sesuai dengan standar profesi, standar operasional prosedur, hak pengguna pelayanan dan peraturan perundang – undangan maka akan terjadi malpraktik etik maupun malpraktik hukum dan dapat dikenakan sanksi etik atau sanksi hukum. Misalnya terapis gigi dan mulut bekerja tanpa memiliki STRTGM dan SIPTGM, melakukan kelalaian medis dan bekerja tidak sesuai dengan kompetensi atau kewenangan. Bekerja diluar kompetensi atau bekerja tidak sesuai kewenangan merupakan salah satu tindakan malpraktik medik. Agar terhindar dari sanksi hukum ataupun tuntutan pasien maka terapis gigi dan mulut sebaiknya bekerja sesuai dengan etika profesi dan ketentuan perundang – undangan khususnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Terapis Gigi dan Mulut.