Makalah Seminar Audit

BAB II PEMBAHASAN 2.1

Konsep Pengendalian Mutu Sistem Pengendalian mutu merupakan konsep yang mensyaratkan bahwa

suatu KAP diharuskan untuk mentaati peraturan dan standar yang berlaku serta harus menggunakan kemahiran profesinya secara sungguh-sunggu dalam memberikan jasanya sehingga KAP tersebut dapat memenuhi tanggung jawab profesinya. Menurut Sukrino Agoes (1996:11) menerangkan sistem pengendalian mutu terdiri atas struktur organisasi, kebijakan yang digariskan dan prosedur yang ditetapkan yang akan memberikan keyakinan yang layak bagi KAP bahwa suatu mutu pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar auditing. Sistem pengendalian mutu tersebut harus dirancang secara menyeluruh dan cocok dengan struktur organisasi, kebijakan dan prosedur sesuai dengan sifat pekerjaan KAP yang bersangkutan. Dengan demikian tujuan dari konsep ini adalah untuk meyakinkan para pengguna jasa bahwa dalam memberikan jasanya, akuntan public telah memenuhi tanggung jawab profesinalnya. Untuk melaksakan konsep tersebut maka KAP harus mempunyai sistem pengendalian mutu yang baik yang meliputi struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur pengendalian mutu karena ketiga hal tersebut akan memenuhi mutu pelaksanan penugasan yang dilakukan oleh KAP secara perorangan maupun secara keseluruhan sebagai bagian dari suatu tim. Sifat dan luas dari kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh masingmasing KAP untuk mematuhi SPM ini akan bergantung pada berbagai faktor seperti besar kecilnya dan karakteristik operasi dari KAP dan masuk tidaknya KAP tersebut dalam suatu jaringan.

1

2.2 Tujuan Pengendalian Mutu Tujuan ditetapkannya pengendalian mutu pada kantor akuntan public adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kantor akuntan public mampu memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan memberikan keyakinan bahwa standar peraturan yang telah ditaati dan dilaksanakan secara professional dan konsisten. Menurut IAPI bahwa tujuan KAP dalam menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu adalah untuk memeberikan keyakinan memadai bahwa: a. KAP dan personelnya mematuhi standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku; dan b. laporan yang diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya.

2.3 Standar Pengendalian Mutu Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh dewan standar profesional akuntan publik, aturan etika akuntan publik yang diterbitkan oleh kompartemen akuntan publik, dan perikatan jasa professional yang diterbitkan oleh ikatan akuntan Indonesia sehingga setiap KAP bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai standar relevan yang telah diterbitkan oleh dewan dan kompartemen akuntan public. Dalam pemenuhan tanggung jawab tersebut, maka KAP wajib untuk mempertimbangkan

integritas

stafnya

dalam

menentukan

hubungan

profesionalnya bahwa KAP dan stafnya akan independen terhadapkliennya sebagaimana diatur oleh aturan etika kompartemen akuntan public dan bahwa staf kantor akuntan publik tersebut memang kompeten, professional, dan objektif serta akan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan

seksama (due professional care). Oleh karena itu kantor akuntan publik harus memiliki sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan professional dengan berbagai standar dan aturan relevan yang berlaku dalam pelaksanaan penugasannya sehingga dapat digunakan oleh staf anggota kantor akuntan public untuk membantu dalam memenuhi standar pemeriksaan yang diterima umum. Suatu sistem pengendalian mutu hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai

bukan

suatu

jaminan

dilaksanakannya

Generally

Accepted

Accounting Standard (GAAS). Hal tersebut disebabkan bervariasinya kinerja dan pemahaman yang dimiliki setiap individu dalam kantor akuntan publik tersebut.

2.4

Elemen - Elemen Pengendalian Mutu Dalam merancang kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP harus mempertimbangkan keberadaan Sembilan elemen pengendalian mutu seperti yang tertera dalam Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM) no 01, SPAP (2001:17000.1) kesembilan elemen tersebut adalah : 1) Independensi 2) Penugasan Personel 3) Konsultasi 4) Supervisi 5) Pengangkatan pemeriksa 6) Pengembangan professional 7) Promosi

8) Penerimaan dan pemeliharaan hubungan dengan klien 9) Inspeksi

1. Indenpendensi Maksud dari elemen ini adalah bahwa semua pemeriksa pada semua jenjang kedudukan harus dapat mempertahankan independensinya sehingga memberikan keyakinan yang memadai bahwa setiap lapis organisasi semua staf professional mempertahankan sikapnya sebagaimna diatur dalam kode etik akuntan Indonesia yang secara rinci tertuang dalam pernyataan etika profesi no 01 yaitu Integritas, Objektifitas,

dan Indenpendensi yang memuat contoh-contoh penerapan yang

berlaku untuk akuntan public sehingga KAP harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mempertahankan indenpendensi pemeriksannya. 2. Penugasan Personel Dalam melakukan penugasan terhadap pemeriksa maka KAP harus memiliki keyakinan bahwa pemeriksa yang ditugaskan adalah mereka yang telah menjalani pelatihan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan yang memadai sesuai dengan penugasannya sehingga secara keseluruhan, tim pemeriksa yang ditugaskan cukup kompeten serta memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dalam hal penugasan. 3. Konsultasi Maksud dari elemen ini jika pada KAP menghadapi masalah yang meragukan maka pemeriksa tersebut dapat meminta bantuan pada orang yang mempunyai tingkat pengetahuan yang tepat, kompeten, dan mempunyai pertimbangan yang matang. Karena itu KAP harus memiliki kebijakan, prosedur, dan fasilitas konsultasi yang baik sehingga para pemeriksa yang menghadapi suatu masalah dapat dengan mudah berkonsultasi.

4. Supervisi Selama pemeriksan maka harus dilakukan supervise terhadap semua jenjang organisasi. Supervise ini dimaksudkan agar KAP memperoleh keyakinan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan memenuhi kriteria yang ditentukan. Luas supervisi tergantung dari berbagai faktor antara lain kerumitan masalah yang dihadapi, kualifikasi pemeriksa, serta tidak tersedianya tenaga yang dapat memberikan konsultasi sehingga agar dapat dilaksanakan dengan baik maka setiap KAP harus memiliki kebijakan prosedur supervisi yang jelas. 5. Pemekerjakan Kebijakan dan prosedur dari pekerjaan pemeriksaan harus ditetapkan agar KAP memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pemeriksa yang diangkat memiliki kriteria yang sesuai sehingga mereka mampu melaksanakan tugasnya secara kompeten. Kualitas dari pemekerjakan pemeriksa tersebut tergantung pada integritas, kompetensi, dan motivasi pemeriksa itu sendiri sehingga kebijakan dan prosedur pemekerjaan pemeriksa merupakan slaah satu faktor yang paling menetukan. 6. Pengembangan Profesional KAP harus mengembangkan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pengembangan professional para pemeriksanya. Kebijakan dan prosedur tersebut dapat membantu KAP untuk memperoleh keyakinan bahwa para pemeriksanya memiliki pengetahuan yang diperlukan dalam satu penugasannya. 7. Promosi Tata cara promosi pemeriksa memiliki pengaruh terhadap mutu pekerjaan suatu KAP. Pemeriksa yang dipilih untuk dipromosikan kepada tingkat jenjang yang lebih tinggi dianggap memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memikul tanggung

jawab yang diserahkan kepadanya. Jika ternyata tata cara promosi tidak mendeteksi bahwa pemeriksa yang diangkat ternyata tidak memiliki kualifikasi yang memadai maka hal ini akan menyebabkan menurunya kualitas pekerjaan KAP tersebut. Dengan demikian KAP memerlukan adanya kebijakan dan prosedur yang jelas tentang promosi pemeriksanya. 8. Penerimaan dan keberlanjutan klien Kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan penerimaan dan pemeliharaan hubungan dengan klien bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan berupa hasil evaluasi terhadap resiko pemeriksaan dalam setiap penerimaan klien baru maupun klien lama. Dengan adanya kebijakan prosedur penerimaan dan pemeliharaan hubungan dengan klien maka KAP diharapkan menghindari terlibatnya nama KAP dengan klien yang memilik etika tidak baik. 9. Inspeksi Maksud dari elemen pengendalian mutu yang terakhir ini bahwa KAP harus memiliki kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pengujian pelaksanaan sistem pengendalian mutu sehingga KAP dapat mengetahui apakah sistem tersebut telah memadai dan dilaksanakan dengan baik.

2.5 Unsur – Unsur Sistem Pengendalian Mutu Setiap KAP harus menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu yang mencakup unsur – unsur sebagai berikut : a. Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu b. Ketentuan etika profesi yang berlaku c. Penerimaan dari keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu

d. Sumber daya manusia e. Pelaksanaan perikatan f. Pemantauan BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN Kantor Akuntan Publik harus mempunyai sistem pengendalian mutu yang baik yang meliputi struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur pengendalian mutu yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik secara perorangan maupun secara keseluruhan sebagai bagian dari suatu tim. Standar Pengendalian Mutu memberikan konteks ketentuan yang diterapkan dan ditujukan untuk membantu Kantor Akuntan Publik dalam memahami hal hal yang perlu dicapai dan memutuskan ada tidaknya hal-hal lain yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Ketentuan yang tercantum dalam Standar Pengendalian Mutu merupakan keharusan.

DAFTAR PUSTAKA Standar Pengendalian Mutu. Di akses melalui iapi.or.id Standar Pengendalian Mutu. 2010. Diakses melalui www. Thesis.binus.ac.id