Makalah Sejarah Pancasila (kelompok 2).docx

MAKALAH SEJARAH PANCASILA Diususun guna memenuhi tugas mata kuliah Pancasila Dosen Pengampu : Eka Saputra, S.H., M.H

Kelompok 2 : Adib Najmuddi Luthfi

(022018002)

Dinda Nur Amalia

(022018008)

Layla Nur Azizah

(022018011)

Ridho Laksana

(022018022)

Rineva Ayu Effendi

(022018023)

PROGRAM STUDI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN 2019

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Penulis kemudahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya Penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-natikan syafa’atnya di akhirat nanti.Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga Penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan makalah sebagai tugas dari mata kuliah Pancasila dengan judul “Sejarah Pancasila”. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya kepada dosen mata kuliah Pancasila Eka Saputra, S.H., M.H yang telah membimbing dalam penulisan makalah ini. Penulis tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, Penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk makalah ini, supaya makalah ini nantinya dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi. Demikian dan apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, semoga makalah ini dapat bermanfaat. Terima kasih.

Bekasi, 13 Februari 2019

Penyusun

I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i DAFTAR ISI .......................................................................................................................... ii BAB I ..................................................................................................................................... 1 PENDAHULUAN ................................................................................................................. 1 A. Latar Belakang ............................................................................................................ 1 B. Rumusan Masalah ....................................................................................................... 1 C. Tujuan Penulisan ......................................................................................................... 2 BAB II .................................................................................................................................... 3 PEMBAHASAN .................................................................................................................... 3 A. Sejarah Nama Indonesia .............................................................................................. 3 B. Nenek Moyang Bangsa Indonesia ............................................................................... 4 C. Masa Kerajaan Nasional di Indonesia ......................................................................... 4 D. Masa Penjajahan Belanda di Indonesia ....................................................................... 7 E. Masa Penjajahan Jepang ............................................................................................. 9 F.

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ...................... 10

G. Perumusan Dasar Negara dan Pembukaan UUD 1945 ............................................. 11 H. Perumusan Rancangan Hukum Dasar ....................................................................... 14 I.

Pengesahan Pembukaan UUD, Dasar Negara dan UUD 1945 ................................. 18

J.

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ......................................................... 19

BAB III ................................................................................................................................ 22 PENUTUP ............................................................................................................................ 22 A. Kesimpulan ............................................................................................................... 22 B. Saran .......................................................................................................................... 23 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................................... 24

II

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Bicara sejarah Pancasila tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Apabila merunut kembali kapan Pancasila mulai dikenal terutama nilainilai idealnya dapat dipahami jika kita melihat masa lalu. Baik nilai intrinsik maupun ekstrinsik dalam Pancasila menunjukkan seberapa pentingnya nilai-nilai tersebut, yaitu sejak kapan mulai dikenal dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Lahirnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang ingin melepaskan diri dari belenggu penjajah dalam mewujudkan Negara yang merdeka. Selama beratusratus tahun masyarakat Nusantara berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa. Setelah melalui proses yang cukup panjang, hidup bersama dalam satu wilayah nusantara, bangsa Indonesia menemukan Pancasila, yang di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat, dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, yang oleh pendiri Negara kita rumuskan dalam suatu rumusan sederhana yaitu rumusan Pancasila (lima dasar Negara) yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa, dan kemudia disepakati sebagai ideologi dasar Negara.

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana sejarah nama Indonesia digunakan? 2. Siapa nenek moyang bangsa Indonesia? 3. Bagaimana masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit di Indonesia? 4. Bagaimana masa penjajahan Belanda di Indonesia? 1

5. Bagaimana masa penjajahan Jepang di Indonesia? 6. Bagaimana sejarah BPUPKI? 7. Bagaimana perumusan dasar Negara dan pembukaan UUD 1945? 8. Bagaimana perumusan rancangan hukum dasar? 9. Bagaimana pengesahan pembukaan UUD, Dasar Negara dan UUD 1945? 10. Bagaimana proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia?

C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui sejarah nama Indonesia 2. Untuk mengetahui masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya di Indonesia 3. Untuk mengetahui masa penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia 4. Untuk mengetahui proses perumusan dan pengesahan dasar Negara Indonesia dan UUD 1945 5. Untuk mengetahui proses proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 6. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila

2

BAB II PEMBAHASAN

A. Sejarah Nama Indonesia Pada masa Kerajaan Majapahit (abad ke-14) mempunyai luas wilayah kekuasaan yang sebagian besar wilayah Indonesia sekarang. Pada saat itu, wilayah kekuasaan Majapahit dikenal dengan nama “Nusantara”. Namun, pada masa penjajahan Belanda sebutan Nusantara diubah menjadi Hindia Belanda. Pada tahun 1850, seorang ahli antropologi asal Inggris bernama George Windsor Earl memberikan istilah Indunesians untuk warga di daerah Kepulauan Hindia di dalam tulisannya berjudul “Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Kemudian untuk pertama kalinya Earl James Richardison Logan menggunakan kata Indonesia untuk menyebut Kepulauan Hindia. Namun, pada saat itu istilah Indonesia tidak langsung popular. Nama Indonesia berasal dari bahasa Latin, Indos dan Nesos yang artinya India dan pulau-pulau. Nama Indonesia yang dimaksud adalah pulau-pulau yang ada di Samudra Hindia sehingga maksud nama Indonesia adalah satuan pulaupulau. Pada sekitar tahun 1920, partai-partai politik dan organisasi massa zaman Hindia Belanda dan organisasi pelajar Indonesia di Belanda sudah menggunakan sebutan Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan juga semnjak hari kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, istilah Indonesia menjadi nama resmi di seluruh tanah air, bangsa, dan Negara Indonesia.

3

B. Nenek Moyang Bangsa Indonesia Teori asal mula nenek moyang orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada dua hal, yang pertama adalah dasar kesamaan bentuk fisik dan yang kedua adalah kesamaan akar bahasa yang dipakai. Para ahli sejak lama memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal ini. Moh. Ali meyakini bahwa nenek moyang kita berasal dari China, khususnya daerah Yunan. Gelombang pertama disebut dengan Proto Melayu dengan ciri bercadik satu, sedangkan gelombang kedua disebut Deutro Melayu dengan ciri perahu bercadik dua. Menurut Prof.Dr.H.Kern orang yang hidup di wilayah Indonesia, Polinesia, Melanesia dan Mikronesia memiliki kemiripan bahasa, yakni bersumber dari rumpun Austronesia (berasal dari Austria). Kern menemukan banyak kesamaan istilah geografis, istilah binatang dan nama alat perang kuno yang pernah dipakai. Prof. Marzuki menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari dataran Austronesia (berasal dari Austria). Pendapatnya berdasar pada penemuan DNA fosil manusia purba. Beliau juga menyanggah bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan, China. Menurut Mayundar bangsa-bangsa yang memakai rumpun bahasa Austronesia (termasuk Indonesia) berasal dari India dan menyebar ke wilayah Indocina (Asia Tenggara) dan berlanjut ke Indonesia hingga Pasifik. Sedangkan Prof.M.Yamin yakin bahwa orang Indonesia berasal dari dalam Indonesia sendiri dan tidak berasal dari luar. Hal ini ditegaskan oleh fakta bahwa fosil-fosil manusia purba dan artefak yang ditemukan di Indonesia lebih lengkap dan banyak dibandingkan fosil yang ditemukan di luar negeri.

C. Masa Kerajaan Nasional di Indonesia 1. Masa Kerajaan Sriwijaya

4

Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Budha yang berdiri pada abad ke-7 dibuktikan dengan adanya prasasti kedukan Bukit di Palembang (682). Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan yang kuat di Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta berupa "Sri" yang artinya bercahaya dan "Wijaya" berarti kemenangan sehingga dapat diartikan dengan kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Pada catatan perjalanan I-Tsing, pendeta Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 selama 6 bulan menerangkan bahwa pusat Kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus (Provinsi Riau sekarang). Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa sebagai raja pertama. Kerajaan Sriwijaya berjaya pada abad 9-10 Masehi dengan menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Sriwijaya telah menguasai hampir seluruh kerajaan Asia Tenggara, diantaranya, Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Sriwijaya menjadi pengendali rute perdaganagan lokal yang mengenakaan bea cukai kepada setiap kapal yang lewat. Hal ini karena Sriwijaya menjadi penguasa atas Selat Sunda dan Malaka. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga mengumpulkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok dan India. Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan ketika Raja Rajendra Chola, penguasa Kerajaan Cholamandala menyerang dua kali pada tahun 1007 dan 1023 M yang berhasil merebut bandar-bandar kota Sriwijaya. Peperangan ini disebabkan karena Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Cholamandala bersaing pada bidang perdagangan dan pelayaran. Dengan demikian, tujuan dari serangan Kerajaan Cholamandala tidak untuk menjajah melainkan untuk meruntuhkan armada Sriwijaya. Hal ini menyebabkan ekonomi Kerajaan Sriwijaya semakin melemah karena para pedagang yang biasanya berdagang di Kerajaan Sriwijaya terus berkurang. Tidak hanya itu, kekuatan militer Sriwijaya juga semakin

5

melemah sehingga banyak daerah bawahannya yang melepaskan diri. Akhirnya, Kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-13. 2. Masa Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu di Jawa Timur yang didirikan oleh Raden Wijaya (1293 M). Kerajaan kuno di Indonesia ini berdiri pada tahun 1293-1500 Masehi. Asal mula berdirinya Kerajaan Majapahit yakni adanya serangan dari Jayakatwang (Adipati Kediri) yang berhasil membunuh Kertanegara (penguasa Kerajaan Singasari terakhir) akibat menolak pembayaran upeti. Kemudian Raden Wijaya (menantu Kertanegara) berhasil melarikan diri ke Madura untuk meminta perlindungan kepada Aryawiraraja. Raden Wijaya diberikan hutan Tarik oleh Aryawiraraja sebagai daerah kekuasaanya kemudian dijadikan desa baru yang diberi nama “Majapahit”. Kerajaan Majapahit mencapai puncak keemasannya berada dibawah kekuasaan

Hayam

Wuruk

(1350-1389

M).

Berdasarkan

isi

Kitab

Negerakertagama, wilayah kekuasaan Majapahit pada masa itu hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang, bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Namun, terdapat satu daerah yang tidak tunduk pada kekuasaan Majapahit, yakni Kerajaan Sunda dengan penguasa Sri baduga Maharaja. Ketika Hayam Wuruk ingin menjadikan Diah Pitaloka (Putri Sri baduga Maharaja) sebagai permaisuri, Gajah Mada tidak menyetujuinya. Gajah Mada menginginkan putri Sri baduga Maharaja dipersembahkan kepada Majapahit sebagai upeti. Terjadilah salah paham yang melahirkan peperangan yang pada akhirnya Sri Baduga gugur dan putri Sunda bunuh diri. Runtuhnya Kerajaan Majapahit akibat terjadi perang saudara antara Wirabhumi melawan Wikramawardhana pada tahun tahun 1405-1406 M. Selain itu, adanya pergantian raja yang menjadi perdebatan pada tahun 1450-an dan terjadi pemberontakan besar-besaran pada tahun1468 M oleh seorang

6

bangsawan. Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15.

D. Masa Penjajahan Belanda di Indonesia Proses penjajahan oleh Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap dan berlangsung selama beberapa abad. Selama abad ke-18, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (disingkat VOC) memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di pulau Jawa tetapi, pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaan mereka pada ekonomi lokal. Namun korupsi, manajemen yang buruk dan persaingan ketat dari Inggris menyebabkan VOC bangkrut dan kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. 1. Tanam Paksa atau Kultivasi di Pulau Jawa Jawa harus menjadi sebuah sumber utama pendapatan untuk Belanda dan karena itu Gubernur Jenderal Van den Bosch mendorong dimulainya era Tanam Paksa (cultuurstelsel) tahun 1830. Belanda memonopoli perdagangan komoditikomoditi ekspor di Jawa, Belanda yang memutuskan jenis (dan jumlah) komoditi yang harus diproduksi oleh para petani Jawa, petani Jawa harus menyerahkan seperlima dari hasil panen mereka kepada Belanda, Sebagai gantinya, para petani menerima kompensasi dalam bentuk uang dengan harga yang ditentukan Belanda tanpa memperhitungkan harga komoditi di pasaran dunia. Selain pemaksaan penanaman dan kerja rodi, pajak tanah Raffles juga masih berlaku. Sistem Tanam Paksa menghasilkan kesuksesan keuangan. 2. Politik Kolonial Liberal (1870-1900) Pada 1870 kelompok liberal di Belanda memenangkan kekuasaan di parlemen Belanda dan dengan sukses menghilangkan beberapa ciri khas Sistem Tanam Paksa.Kelompok liberal ini membuka jalan untuk dimulainya sebuah periode baru dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai Zaman Liberal 7

(sekitar 1870-1900) yang ditandai dengan pengaruh besar dari kapitalisme swasta dalam kebijakan kolonial di Hindia Belanda. Abad ke-19 Belanda melaksanakan ekspansi geografis yang substantial di Nusantara. Salah satu motif penting bagi Belanda untuk memperluas wilayahnya di Nusantara - selain keuntungan keuangan - adalah untuk mencegah negara-negara Eropa lain mengambil bagian-bagian dari wilayah ini. 3. Politik Etis Ratu Belanda Wilhelmina membuat pengumuman pada pidato tahunannya di 1901 bahwa kebijakan baru, Politik Etis, akan diterapkan di Hindia Belanda. Politik Etis ini merupakan pengakuan bahwa Belanda memiliki hutang budi kepada orang nusantara dan bertujuan untuk meningkatkan standar kehidupan penduduk asli. Cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui intervensi negara secara langsung dalam kehidupan (ekonomi), dipromosikan dengan slogan 'irigasi, pendidikan dan emigrasi'. Politik Etis ini memberikan kesempatan, untuk sebagian kecil kaum elit Indonesia, untuk memahami ideide politik Barat mengenai kebebasan dan demokrasi. Maka, untuk pertama kalinya orangorang pribumi mulai mengembangkan kesadaran nasional sebagai 'orang Indonesia' Tahun 1940 merupakan awal pecahnya Perang Dunia II. Oleh karena Belanda berhasil diduduki Nazi Jerman, Belanda pun mengumumkan keadaan siaga dan mengalihkan ekspor ke Amerika Serikat dan Britania. Negosiasi dengan Jepang mengenai pengamanan bahan bakar pesawat tidak membuahkan hasil. Jepang mulai melakukan penaklukan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dibantu oleh pasukan Jepang, faksi dari Sumatera melakukan penyerangan terhadap pemerintahan Belanda hinga akhirnya pada Maret 1942, Belanda menyerah dan kembali dari Nusantara karena kalah oleh pasukan Jepang.

8

E. Masa Penjajahan Jepang Secara resmi Jepang telah menguasai Indonesia sejak 8 Maret 1942 ketika Panglima Tertinggi Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Jepang berhasil menduduki Hindia-Belanda dengan tujuan untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dijadikan sebagai pusat penyediaan seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera menjadi sumber minyak utama. Pada awal pergerakannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Tetapi akhirnya sikap baik itu berubah setelah sekian waktu Jepang menduduki Indonesia. Apa yang ditetapkan pemerintah Jepang seolah mendukung kemerdekaan Indonesia. Padahal sebenarnya Jepang berlaku demikian demi kepentingan pemerintahannya yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Apalagi setelah Jepang mengetahui harapan yang besar dari Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, mereka mulai menciptakan propaganda-propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa Indonesia. Jepang pun terlihat seolah-olah memihak pada kepentingan bangsa Indonesia. Sebagai negara imperialis baru, Jepang membutuhkan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industrinya dan pasar bagi barang-barang industrinya. Mereka dapat memenuhi industri dengan mengolah tanah atau daerah jajahan itu. Demikianlah jelasnya tujuan kedatangan bala tentara Jepang ke Indonesia. Mereka ingin menanamkan kekuasaannya, dengan kata lain untuk menjajah Indonesia. Jepang semakin jelas menjajah Indonesia setelah sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang. Pengontrolan ini dilakukan untuk kepentingan

perang

dan

kemajuan

industri

Jepang.

Selain

itu,

Jepang

memberlakukan sistem kerja paksa atau romusha untuk membangun jalan, jembatan, dan lapangan udara. Mereka tidak hanya dipekerjakan di dalam negeri

9

tetapi juga dikirim ke Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Thailand. Mereka bekerja tanpa upah dan tanpa makanan yang cukup. Meskipun Jepang hanya berkuasa selama tiga setengah tahun di Indonesia, namun beban penderitaan yang dirasakan penduduk Indonesia seperti dijajah ratusan tahun. Pada tahun 1943, Jepang memerlukan tambahan tentara untuk membantunya melawan kekuatan Amerika dan sekutunya karena tentara Jepang sendiri mulai terdesak. Hal tersebut mendorong Jepang untuk memberikan latihan kemiliteran. Jepang berharap organisasi kemiliteran yang telah dibentuk akan dapat membantu Jepang melawan sekutu. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu. Setelah mendengar kabar menyerahnya Jepang, golongan muda Indonesia segera mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang kemerdekaan Indonesia telah melakukan persidanganpersidangan BPUPKI (badan bentukan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia), hanya pernyataan proklamasi saja yang belum dilakukan.

F. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) BPUPKI merupakan kependekan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbii Chosakai). Badan tersebut termasuk sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara bangsa Jepang 1 Meret 1945 (terdapat pula yang menyebutkan tanggal 29 April 1945). Tujuan dari pembentukan BPUPKI pihak Jepang ialah sebagai usaha untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia dengan cara menjanjikan pihak Jepang akan membantu memperoleh kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketua

BPUPKI

ialah

Kanjeng

Raden

Tumenggung

Radjiman

Wedyodiningrat dan wakilnya ialah Ichibangase Yoshio (masyarakat jepang) dengan Raden Pandji Soeroso. Anggota BPUPKI sebanyak 67 orang yang terdiri atas 60 orang yang termasuk tokoh dari Indonesia sementara 7 diantara anggotanya adalah bangsa Jepang. BPUPKI bertugas mempelajari & menyelidiki hal-hal yang 10

berbau politik ekonomi, maupun tata pemerintahan hingga hal lainnya yang dibperlukan untuk proses persiapan Kemerdekaan bangsa Indonesia. Berikutnya pada 7 bulan Agustus 1945, jepang akhirnya membubarkan BPUPKI. Tak lama kemudian, dibentuk lagi badan baru bernama PPKI (Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Inkai. Anggota PPKI terdiri atas 21 orang diantaranya ketua (Ir. Soekarno), wakil (Drs. Moh. Hatta), dan penasehat (Mr. Ahmad Soebardjo). Terdiri atas anggota anggota yang mewakiliki berbagai etnis yakni 12 anggota dari jawa, 3 anggota dari Sumatera, 2 anggota dari Sulawesi, 1 anggota dari Kalimantan, 1 anggota dari Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan 1 anggota dari Maluku kemudian terakhir 1 anggota dari etnis Tionghoa. BPUPKI memiliki tugas utama untuk mempelajari serta menyelidiki berbagai persoalan penting yang berhubungan pada pembentukan Negara Indonesia dari mulai aspek politik ekonomi, kemudian pemerintahan serta hal penting yang lain. Berikutnya adalah sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1Juni 1945. Tanggal 28 bulan Mei tahun 1945, BPUPKI telah mengadakan acara pelantikan bersamaan dengan acara pembukaan sidang yang pertama berlokasi di gedung bernama Chuo Sangi In (di masa belanda bernama gedung Volksraad, namun sekarang bernama Gedung Pancasila). Sementara sidang resminya baru akan dilaksanakan keesokan harinya tanggal 29 bulan Mei tahun 1945 membahasa tentang Dasar Negara. Di sidang pertama, ini terdapat 3 orang penyumbang pendapat tentang Dasar Negara, diantaranya Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Soepomo yang ketiga Ir. Soekarno.

G. Perumusan Dasar Negara dan Pembukaan UUD 1945 Setelah terbentuk, BPUPKI segera mengadakan persidangan. Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 11

Juni 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Prof. Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Pada sidang tanggal 29 Mei 1945 Mr. M. Yamin, sebagai Ketua Panitia Konsep UUD mengusulkan secara lisan Dasar Negara Indonesia, yaitu: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, Peri Kesejahteraan Rakyat Dari hasil yang dikemukakan oleh Mr. M. Yamin ini, jelas bahwa beliau adalah penggali Pancasila yang lebih khusus, yakni Pancasila sebagai Dasar Negara. Prof. Dr. Soepomo ( 31 Mei 1945) beliau mengemukaan teori-teori Negara sebagai berikut : 1. Teori Negara perseorangan (individualis) yaitu paham yang menyatakan bahwa Negara adalah masyarakat hukum yang disusun, atas kontrak antara seluruh individu(paham yang banyak terdapat di eropa dan amerika) 2. Paham Negara kelas (class theory) teori yang diajarkan oleh Marx, Engels dan lenn yang mengatakan bahwa Negara adalah alat dari suatu golongan (suatu klasse) untuk menindas klasse lain. 3. Paham Negara integralistik, yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muler, Hegel. Menurut paham ini Negara buknla unuk mejamin perseorangan atau golongan akan tetapi menjamin kepentingan masyrakat seluruhnya sebagi suatu persatuan Sedangkan Ir. Soekarno mengusulkan Dasar Negara itu adalah Pancasila. Usul ini dikemukakan beliau dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 1 Juni 1945, yakni Nasionalisme, Internasionalisme, atau peri kemanusiaan, Mufakat, atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato ini ketika diterbitkan pada tahun 1947 diberi judul: Lahirnya Panca Sila. Karena Ir. Soekarno juga mengemukakan

12

butir-butir yang kemudian dikenal dengan Pancasila tersebut, maka beliau juga adalah penggali Pancasila. Pada tanggal 22 juni 1945 sembilan tokoh yang terdiri dari : Ir. Soekarno, Wachid Hasyim, Mr Muh. Yamin, Mr Maramis, Drs. Moh. Hatta, Mr. Soebardjo, Kyai Abdul Kahar Moezakir, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Haji Agus Salim yang juga tokoh Dokuriti Zyunbi Tioosakay mengadakan pertemuan untuk membahs pidto serta usul-usul mengenai dasar Negara yang telah dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik. Sembilan tokoh tersebut dikenal dengan “Panitia Sembilan” setelah mengadakan sidang berhasil menyusun sebuah naskah piagam yag dikenal denga “Piagam Jakarta”. Adapun rumusan pancasila yang termuat dalam Piagam Jakarta antara lain. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmah

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 10-16 Juli 1945 diadakan sidang BPUPKI kedua. Pada siding ini Ir Soekarno juga melaporkan hasil pertemuan panitia Sembilan yang telah mencapai suatu hasil yang baik yaitu suatu modus atau persetujuan antara golongan Islam dengan golongan kebangsaan. Peretujuan tersebut tertuang dalam suatu rancangan Pembukaan hukum dasar, rancangan preambul Hukum dasar yang dipermaklumkan oleh panitia kecil Badan Penyelidik dalam rapat BPUPKI kedua tanggal 10 juli 1945. Panitia kecil badan penyelidik menyetujui sebulat-bulatnya rancangan preambule yang disusun oleh panitia Sembilan tersebut. Keputusan-kepuusan lain yaitu membentuk panitia perancangan UndangUndang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membentuk panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Drs. Moh. Hatta, dan juga membentuk panitia pembelaan tanah air diketuai oleh Abikusno Tjokrosoejoso. Dan pada tanggal 14 Juli Badan Penyelidik bersidang lagi dan Panitia Perancanga Undang-Undang dasar yang diusulkan terdiri atas 3 bagian, yaitu Pernyataan Indonesia merdeka, yang berupa dakwaan di muka dunia atas penjajahan Belanda, Pembukaan yang 13

didalamnya terkandung dasar Negara Pancasila, Pasal-pasal UUD (Pringgodigdo, 1979: 169-170).

H. Perumusan Rancangan Hukum Dasar Sejarah merupakan deretan peristiwa yang kait mengait. Peristiwa-peristiwa masa lampau berangkai dengan kejadian-kejadian masa kini, dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. (Prof.Dardji Darmodiharjo:1982). Begitu pula dengan proses perumusan hukum dasar.

a. 7 Sepetember 1944 Negara Indonesia dibawah pendudukan tentara Dai Nippon atau Jepang pada tanggal 7 September 1944. Pada saat itu juga, Perdana Menteri Jepang Koiso mengumumkan kepada seluruh dunia tentang pemberian kemerdekaan kepada negara Indonesia dalam waktu dekat.

b. 29 April 1945 Pemerintah Jepang membentuk Dokuritsu Zyunbi Coosakai/Badan Penyelidik Usaha-saha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang bertugas menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Anggota BPUPKI terdiri dari 67 orang, dimana 7 orang berasal dari negara Jepang, 4 orang berasal dari Cina dan Arab dan sisanya

orang

Indonesia.

Diketuai

oleh

K.R.T.

Radjiman

Wedyodiningrat dengan dibantu dua ketua muda. Ketua muda I (orang Jepang) dan ketua muda II yaitu R. Pandji Suroso

c. 28 Mei 1945 BPUPKI dilantik oleh Gunseikan yang diketuai oleh Dr. Radjiman Widjodiningrat. 14

d. 29 Mei s.d. 01 juni 1945 Sidang pertama BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Mei – 1 Juni 1945. Sidang yang pertama, 28 Mei 1945 dibuka dengan sambutan dari wakil tentara Dai Nippon atau Jepang.

Tanggal 29 Mei 1945 dimulailah sidang perumusan dasar-dasar Indonesia merdeka oleh anggota-anggota BPUPKI melalui pidatopidatonya.

e. 1 juni 1945 Setelah tampilnya Muh.Yamin dan Ir.Soekarno, barulah BPUPKI menghentikan sidang, penghentian sidang tersebut dilanjutkan dengan pembentukan panitia kecil atau yang lebih dikenal dengan panitia Sembilan.

Panitia Sembilan bertugas untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berdasarkan dari pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.

f. 22 Juni 1945 Hasil Rapat gabungan Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa.: 1) Supaya selekas-lekasnya Indonesia merdeka. 2) Hukum dasar diberi semacam kata pengantar 3) BPUPKI terus bekerja sampai terbentuknya Hukum dasar 4) Membentuk panitia kecil penyelidik usul-usul/perumus Negara.

15

Panitia Sembilan mengadakan pertemuan di Pegangsaan timur 56 jakarta untuk menyusun konsep rancangan mukaddimah hukum dasar yang kemudian dinamakan Piagam Jakarta. g. 10-16 Juli 1945 Pada tanggal 10-16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan siding kedua. Pada persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan undang-undang dasar. Untuk itu, dibentuk Panitia Perancang Hukum Dasar yang khusus merumuskan rancangan UUD. Panitia kecil ini diketuai oleh Mr. Supomo.

1) Pada tanggal 10 juli 1945 Ir. Soekarno selaku ketua panitia memberikan laporan: a) Telah diusulkan 32 macam usul atau 9 kelompok usul dari 40 anggota b) Tanggal 22 Juni 1945 membentuk panitia kecil (panitia sembilan) c) Telah berhasil menyusun konsep rancangan piagam jakarta

2) Tanggal 11 juli 1945 Panitia Perancang Hukum Dasar telah memutuskan ; a) Membentuk panitia perancang “Declaration Of Human Right” b) Segenap anggota setuju unitarisme c) Isi prembule bukan hanya sekadar kata-kata d) Negara dipimpin 1 orang

d. Tanggal 15 dan 16 Juli 1945 Ir. Soekarno menyamapikan kosep Rancangan Hukum Dasar beserta penjelasannya dan usul Drs. Moh. Hatta tentang Hak-hak asasi manusia.

16

e. Tanggal 16 Juli 1945 Menyetujui dan menerima Rancangan Hukum dasar

yang

diajukan oleh Panitia Perancang Hukum Dasar. Dengan ditutupnya sidang BPUPKI yang kedua maka tugas BPUPKI dianggap selesai kemudian dibubarkan. Untuk melanjutkan tugas BPUPKI maka dibentuklah PPKI.

h. 9 Agustus 1945 Setelah diterimanya rumusan dan sistematika Pancasila oleh Badan Penyidik, pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuklah Dokuritsu Junbi Inkai atau yang lebih dikenal dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Fungsi panitia PPKI sangatlah penting bagi kemerdekaan Indonesia, yaitu menentukan dan menyelesaikan bentuk negara dan menuntaskan Rancangan Hukum Dasar selanjutnya. Disamping itu, juga harus mempersiapkan

kemerdekaan

Republik

Indonesia

serta

menyelenggarakan negara Indonesia merdeka diatas hukum negara yang sedang disusun. Badan yang bermula bersifat “buatan jepang” untuk menerima “hadiah kemerdekaan” dari Jepang, berubah setelah takluknya Jepang dan setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi badan yang mempunyai sifat nasioanal Indonesia.

PPKI yang pada awalnya hanya bertugas memeriksa hasil-hasil Badan Penyidik, berubah kedudukan dan fungsinya, seperti: 1) Mewakili seluruh bangsa Indonesia

17

2) Sebagai pembentuk negara (yang menyusun pemerintahan negara Republik Indonesia setelah proklamasi pada tangga 17 Agustus 1945) 3) Menurut teori hukum, badan seperti itu mempunyai wewenang untuk meletakkan dasar negara (pokok kaidah negara yang fundamental).

I. Pengesahan Pembukaan UUD, Dasar Negara dan UUD 1945 Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, telah mewujudkan negara Republik Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat pertamanya. Sebelum sidang resmi dimulai, dilakukan pertemuan untuk membahas beberapa perubahan tekait dengan rancangan naskah pembukaan UUD 1945 yang pada saat itu disebut Piagam Jakarta, terutama yang menyangkut sila pertama pancasila. Beberapa perubahan tersebut adalah: 1) Dalam Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pada Alinea ke-4, yang memuat sebutan : “Allah“, kemudian dirubah menjadi “ Tuhan “, sesuai dengan permintaan anggota utusan dari Bali, Mr. I Gusti Ktut Pudja ( Naskah k. 406 ) 2) Penggunaan “ Hukum Dasar ”, digantikan dengan “ Undang-Undang Dasar ”. 3) Pada kalimat “…. berdasarkan kepada : ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan

syariat

Islam

bagi

pemeluk-pemeluknya,

menurut

dasar

kemanusiaan….”, dirubah menjadi “.. berdasarkan : ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, kemanusiaan ….. “ 4) Kata “Pembukaan yang lama” diganti dengan “Pembukaan” 5) Menghilangkan kata “Pernyataan Indonesia Merdeka”

18

Setelah membahas perubahan tersebut, PPKI melaksanakan sidang resmi dan menghasilkan keputusan sebagai berikut: 1) Mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia dengan jalan a) Menetapkan Pigam Jakarta dengan beberapa perubahan menjadi pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. b) Menetapkan Rancangan HUkum Dasar dengan beberapa perubahan menjadi UUD Negara Republik Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945. 2) Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagi Wakil Presiden Republik Indonesia. 3) Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional Indonesia yang dikemudian dikenal sebagai Badan Musyawarah Darurat.

J. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Dibomnya dua kota besar Jepang Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945) oleh Amerika Serikat yang membuat Jepang terpuruk dan menyerah kepada Amerika serikat atau sekutu pada tanggal 10 Agustus 1945 dan berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Golongan muda menginginkan agar segera memproklamirkan kemerdekaan karena situasi Indonesia berada dalam vacuum of power. Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru karena meraka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, golongan muda bersama Shodanco Singgih salah seorang anggota PETA membawa Ir. Soekarno, Ibu fatmawati beserta Guntur dan Moh.Hatta ke Rengasdenglok (peristiwa Rengasdengklok) dengan

19

tujuan agar Ir.Soekarno dan Drs.Mohammad Hatta tidak akan terpengaruh oleh Jepang. Selama mereka masih di Rengasdengklok, Wikana (golongan muda) dan Mr. Ahmad Soebardjo (golongan tua) melakukan perundingan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan di Jakarta. Dengan keputusan itu, Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta kembali dibawa ke Jakarta dan dibawa ke rumah Laksamana Maeda (kini Jalan Imam Bonjol No.1) untuk menyiapkan teks proklamasi dibantu Achmad Soebardjo, Tadashi Maeda, Tomegoro Yoshizumi, S. Nishijima, S. Miyoshi dan disaksikan oleh Sayuti Melik, Soekarni, B.M. Diah dan Sudiro. Teks proklamasi yang disusun di ruang makan rumah Laksamana Maeda disalin dan diketik oleh Sayuti Melik pada tanggal 17 Agustus pagi hari dirumah Soekarni, dan ditanda tangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama Bangsa Indonesia. Tepat pukul 10.00 WIB,17 Agustus 1945,yang bertepatan dengan bulan Ramadhan,Soekarno

didampingi

oleh

Moh.Hatta

membacakan

proklamasi

kemerdekaan Indonesia, yang isinya sebagai berikut:

PROKLAMASI Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja. Djakarta,hari 17,boelan 8 tahoen 05 Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno/Hatta

20

Setelah pembacaan proklamasi selesai, Latief Hendraningrat dan S. Suhud mengibarkan bendera Merah Putih. Seluruh rakyat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara ditutup oleh Walikota Jakarta, Suwiryo.

21

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Berdirinya Negara Indonesia bukanlah sebuah hal yang instan, dibutuhkan usaha yang ekstra dan rumitnya penyusunan instrument-instrument pendukung kemerdekaan membuatnya menjadi sebuah perjalanan yang panjang. Asal-mula bangsa Indonesia dimulai zaman kerajaan dimana Indonesia memiliki banyak kerajaan-kerjaan besar, dan di Kerjaan Majapahit, Patih Gajah Mada bertekad untuk menyatukan nusantara. Masa kerajaan di Indonesia berakhir ketika Belanda mulai datang untuk menjajah Indonesia. Belanda menjajah Indonesia dengan kebijakan-kebijakan yang senantiasa mencekik rakyat Indonesia, sampai Belanda melunak dengan kebijakan Politik Etisnya. Pemuda Indonesia mulai belajar untuk mengenal dirinya sebagai “Bangsa Indonesia”. Kalahnya Belanda dalam Perang Dunia II membuat Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Pada awal pergerakannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Tetapi akhirnya sikap baik itu berubah setelah sekian waktu Jepang menduduki Indonesia. Kekalahan Jepang pada perang Asia Pasifik membuat golongan muda Indonesia bersemangat untuk segera memplokamirkan kemerdekaan Indonesia. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Bangsa Indonesia, mulai dari perumusan Pancasila, perumusan Undang-Undang Dasar, bahkan penculikan Soekarno-Hatta agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Kemerdekaan Indonesia akhirnya diraih pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat saat dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan. Namun perjuangan tak hanya sampai

22

disitu, selepas kemerdekaan, Indonesia harus tetap mempertahankannya dari ancaman-ancaman internal Bangsa Indonesia sendiri.

B. Saran Kemerdekaan yang kita dapat adalah sesuatu yang diraih dengan perjuangan yang besar. Banyak waktu, tenaga, bahkan nyawa yang dihabiskan untuk mencapai kemerdekaan Bangsa Indonesia. Pancasila dan Undang-undang Dasar adalah salah satu hasil dari perjuangan tersebut, dimana dasar negara adalah landasan kita dalam mendirikan sebuah Negara Indonesia. Dengan mengetahui bagaimana proses panjang perumusan dan pengesahan Pancasila, Undang-undang dasar, sampai kemerdekaan Negara Indonesia, disarankan kepada generasi muda sebagai penerus bangsa untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mengingat perjuangan para pendiri bangsa yang telah meraih kemerdekaan dan membangun pondasi untuk Negara Indonesia.

23

DAFTAR PUSTAKA

file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/Arina-Miftahul-J-Pancasila.pdf

https://www.academia.edu/27333372/Proses_perumusan_pancasila_dan_UUD_1945

Kabir, Abdul dan Fatkhul Muin. 2015. Ikhtisar Dalam Memahami Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Suatu Pendekatan yang Bersifat Holistik). Yogyakarta: Deepublish. Kansil, C.S.T. 1996.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: Erlangga. Notonegoro. 1994. Pancasila Dasar Falsafah Negara. Bina Aksara. Sarinah, dkk. 2016.

Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN di Perguruan Tinggi). Yogyakarta: Deepublish. Setijo, Pandji. 2006.

Pendidikan pancasila. Jakarta: Grasindo. Soegito, Ari Tri, dkk. 2016.

Pendidikan Pancasila. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Subito. 1982.

Mengenal filsafat pancasila. Yogya: hanindita. Suparman. 2012. Pancasila.

Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (persero). Ronto. 2012.

Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka(persero).

24