Makalah Ppkn.docx

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasil annya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses per ubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifi tas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sum ber daya manusia, yakni (orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai pada pelaksanaan) dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling domi nan adalah faktor manusianya. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di A sia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah me rupakan sebuah negara yang kaya melainkan termasuk negara yang miskin. Menga pa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya man usianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya t etapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan re ndahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadin ya korupsi. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social (pen yakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan ber masyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian mate ril keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi ad alah terjadinya perampasan dan pengurasan keuangan negara yang dilakukan secar a kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pen gurasan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Ha l itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang meno njol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Persoalannya adalah dapatkah koru psi diberantas? Tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus

diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi atau paling tidak mengura ngi sampai pada titik nadir yang paling rendah maka jangan harap Negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebu ah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas d an dapat membawa negara ke jurang kehancuran. 1.2 Rumusan Masalah 1. Apakah pengertian dari korupsi ? 2. Apa saja faktor – faktor penyebab korupsi ? 3. Nilai dan prinsip anti korupsi ? 4. Upaya pemberantasan korupsi ? 5. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan? 6. Apa peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi ? 7. Apa peranan masyarakat dalam pemberantasan korupsi ? 1.3 Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui pengertian korupsi 2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab korupsi 3.

Untuk mengetahui nilai dan prinsip anti korupsi

4. Untuk mengetahui upaya pemberantasan korupsi 5. Untuk mengetahui tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-unda ngan 6. Untuk mengetahui peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi 7. Untuk mengetahui peranan masyarakat dalam pemberantasan korupsi

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Kata Korupsi berasal dari bahasa latin, Corruptio-Corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan j abatan guna mengeduk keuntungan, dan merugikan kepentingan umum. Korupsi m enurut Huntington (1968) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari n orma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujuk an dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan Negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus. Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jika dilihat dar i struktrur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagi ti ngkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk ke untungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupa kan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, sal ah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenan g dan kekuatan – kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan s enjata) untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengata snamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim (dalam Lubi s, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korups i bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kada ng-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada ke

luarganya atau partainya/kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubung an pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang d emikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah la ku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kep entingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.

2.2 Faktor-faktor Penyebab Korupsi A. Faktor Internal Faktor ini sangatlah berhubungan erat dengan perilaku manusia, karena faktor internal disini berasal dari dalam diri setiap manusia. Faktor internal disini lebih m engarah kepada sifat yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan tindak korupsi, yang diantaranya: 1. Sifat Tamak Atau Rakus Manusia Manusia sangatlah mengenal yang namanya sifat tamak atau rakus, sifat tamak atau rakus itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh orang y ang selalu kurang atas apa yang dimilikinya atau bisa disebut juga kurangn ya rasa syukur. Manusia selalu merasa tidak pernah cukup atas apa yang di capainya, manusia selalu mempunyai hasrat yang berkobar dalam dirinya u ntuk selalu menambah harta dan kekayaan yang bisa membuat manusia itu sendiri untuk melakukan tindakan yang dinamakan korupsi. Maka dari sini lah seseorang yang memiliki sifat tersebut akan lebih dekat dengan yang na manya korupsi. Apa lagi bila orang tersebut menjadi pemimpin dalam suat u lembaga maka orang tersebut akan terus melakukan yang namanya korup si. 2. Moral Yang Kurang Kuat Seseorang haruslah memiliki kekonsistenan dalam dirinya, karena d engan sifat seseorang yang kurang konsisten atau bisa dibilang moralnya k urang kuat maka orang tersebut akan lebih mudah untuk melakukan yang n amanya korupsi. Tindakan tersebut bisa saja datang terhadap seseorang yan g kurang konsisten dalam dirinya, baik pengaruh itu berasal dari luar, dala m dirinya, atasan maupun bawahan.

3. Gaya Hidup Yang Konsumtif Setiap orang akan memiliki suatu gaya hidup masing-masing, dan s alah satu diantaranya yaitu gaya hidup konsumtif. Konsumtif disini sangatl ah berhubungan erat dengan yang namanya pendapatan setiap individu. Jik a pendapatan orang tersebut lebih kecil dari gaya hidup tersebut, maka tida k menutup kemungkinan kalau orang tersebut juga akan melakukan tindak an korupsi. Karena pendapatan tersebut tidak imbang dengan apa yang tela h dikonsumsinya. B. Faktor Eksternal Faktor eksternal disini merupakan suatu kebalikan dari faktor internal, jika di faktor internal berasal dari dalam diri manusia maka beda halnya dengan faktor eksternal. Faktor eksternal disini lebih condong terhadap pengaruh dari luar diri se seorang. Dan adapun beberapa aspek yang terdapat dalam faktor internal tersebut: 1. Politik Politik merupakan suatu faktor yang didalamnya sangat banyak kecurang an mulai dari bawahan sampai atasan dalam setiap organisasi. Didalam politik ini sangatlah banyak orang yang bermain-main tidak jujur didalamnya. Orangorang tersebut biasanya suka melakukan kompromi, dari situlah suatu tindakan korupsi akan mudah muncul dan biasanya bersifat tertutup tanpa ada orang yan g tahu. 2. Ekonomi Ekonomi sangatlah familiar ditelinga banyak orang, karena dari ekonomi i tulah seseorang mampu mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Didalam ekon omi setiap manusia akan mengenal yang namanya pendapatan dan kebutuhan, karena apabila suatu pendapatan lebih rendah dari pada kebutuhan maka orang tersebut akan melakukan segala cara yang didalamnya juga terdapat suatu tind akan korupsi. 3. Hukum Didalam suatu hukum juga bisa terjadi yang namanya korupsi, karena dida lam hukum tersebut banyak orang-orang yang tersusun secara struktural yang

mana mampu mendatangkan permainan-permainan curang. Suatu aturan yang berada di dalam hukum tidak semuanya berjalan murni pasti ada manipulasi di dalamnya tanpa sepengetahuan orang banyak. Hukum disini akan secara muda h dipermainkan oleh siapa saja yang berada didalamnya. Baik itu dilakukan ole h pakar hukum ataupun ahli hukum yang lain maka tidak menutup kemungkin an kalau di dalam korupsi bakal terjadi yang namanya korupsi. 4.

Organisasi Suatu organisasi sangatlah sensitif dengan yang namanya korupsi, karena d idalam suatu organisasi terdapat banyak orang yang terdiri dari ketua sampai a nggotanya. Hubungan antara atasan dan bawahan akan mengakibatkan suatu k esepakatan yang besifat negatif yang mana bisa dengan tindakan korupsi. kare na di setiap organisasi sangat sulit menemukan seseorang yang jujur didalamn ya, sekaligus orang itu jujur maka lama kelamaan orang tersebut akan terpenga ruh juga untuk melakukan tindak korupsi.

2.3 Nilai dan Prinsip Anti Korupsi Nilai – nilai anti korupsi ada 9 yaitu : 1.

Kejujuran Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat di definisikan sebagai sebuah t

indakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Dalam ber bagai buku juga disebutkan bahwa jujur memiliki makna satunya kata dan perbuat an. Jujur ialah merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi, k arena tanpa kejujuran seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Bagi seorang mahasiswa kejujuran sangat p enting dan dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik , misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme dan tidak memalsukan n ilai. Lebih luas, contoh kejujuran secara umum dimasyarakat ialah dengan selalu b erkata jujur, jujur dalam menunaikan tugas dan kewajiban, misalnya sebagai seora

ng aparat penegak hukum ataupun sebagai masyarakat umum dengan membayar p ajak. 2.

Kepedulian Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan.

Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yan g berkembang didalamnya. Nilai kepedulian sebagai mahasiswa dapat diwujudkan dengan berusaha memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem peng elolaan sumber daya dikampus serta memantau kondisi infrastruktur di kampus. S elain itu, secara umum sebagai masyarakat dapat diwujudkan dengan peduli terhad ap sesama seperti dengan turut membantu jika terjadi bencana alam, serta turut me mbantu meningkatkan lingkungan sekitar tempat tinggal maupun di lingkungan te mpat bekerja baik dari sisi lingkungan alam maupun sosial terhadap individu dan k elompok lain. 3.

Kemandirian Di dalam beberapa buku pembelajaran, dikatakan bahwa mandiri berarti da

pat berdiri diatas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain d alam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting harus di miliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan ma mpu memimpin orang lain. 4.

Kedisiplinan Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan.

Sebaliknya untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang disiplin. Manfaat dari disiplin ialah seseorang dapat mencapai tujuan dengan waktu yang le bih efisien. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti korup si lainnya yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai h al. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlak u, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan.

5.

Tanggung Jawab Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya

(kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan). Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tuga s dengan lebih baik. Seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawabnya sekeci l apa-pun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Penerap an nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai baik, mengerjakan tugas akadem ik dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan. 6.

Kerja Keras Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandu

ng ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian, ketabahan, keteguhan dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna t ercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja keras akan menjad i tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. 7.

Kesederhanaan Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan

masyarakat disekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana manusia dibiasakan untu k tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan diatas keingin annya. 8.

Keberanian Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan memb

ela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagai nya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan dan keberanian aka n semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin k uat jika pengetahuannya juga kuat.

9.

Keadilan Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan ti

dak memihak. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadila n sosial, secara jelas dicantumkan dalam pancasila sila ke-2 dan ke-5, serta UUD 1 945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai denga n apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melang gar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Dalam konteks pembangunan bangs a Indonesia keadilan tidak bersifat sektoral tetapi meliputi ideologi. Untuk mencip takan masyarakat yang adil dan makmur. Adil dalam kemakmuran dan makmur da lam keadilan. Sedangkan prinsip-pronsip anti korupsi, yaitu : 1.

Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semu

a lembaga mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam b entuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (ind ividu dengan individu) maupun pada level lembaga. Akuntabilitas publik secara tr adisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahk an perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberi kan jawaban (answerability) kepada sejumlah otoritas eksternal. Selain itu akuntab ilitas publik dalam arti yang lebih fundamental merujuk kepada kemampuan seseo rang terkait dengan kinerja yang diharapkan. Seseorang yang diberikan jawaban in i haruslah seseorang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan m engharapkan kinerja. Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam meka nismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntablitas proses, akuntabili tas keuangan, akuntabilitas outcome, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politi k. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawa bkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak da

n manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangk a panjang dari sebuah kegiatan. 2.

Transparansi Prinsip transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari tra

nsparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, se hingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi me njadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelem bagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbuk aan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (trust) karena kepe rcayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berhar ga bagi semua orang untuk melanjutkan hidupnya di masa mendatang. Dalam pros esnya transparansi dibagi menjadi lima, yaitu : –

Proses penganggaran,

–

Proses penyusunan kegiatan,

–

Proses pembahasan,

–

Proses pengawasan, dan

–

Proses evaluasi.

Proses penganggaran bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, la poran pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan pr oses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan al okasi anggaran (anggaran belanja). Proses pembahasan membahas tentang pembutan rancangan peraturan yang berkai tan dengan strategi penggalangan (pemungutan dana), mekanisme pengelolaan pro yek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pert anggungjawaban secara teknis.

Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan berkait an dengan kepentingan publik dan lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang di usulkan oleh masyarakat sendiri. Proses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan proyek dijalankan secara ter buka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara t eknis dan fisik dari setiap output kerja-kerja pembangunan. 3.

Kewajaran Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya

manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up ma upun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini t erdiri dari lima hal penting komperehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, k ejujuran dan informatif. Komperehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan ke seluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran d an tidak melampaui batas (off budget). Fleksibilitas artinya adalah adanya kebijak an tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Terprediksi berarti adanya ket etapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money untuk menghindari defi sit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cermina n dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. Kejujur an mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran m erupakan bagian pokok dari prinsip fairness. Penerapan sifat informatif agar dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sistem inform atif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambila n keputusan selain itu sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran. 4.

Kebijakan Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi pen

yimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi i ni tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa und ang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undan

g-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat me ngetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembua t kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan ef ektif apabila didalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan ko rupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembu atnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-ak tor penegak kebijakan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lem baga pemasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nil ai, pemahaman, sikap, persepsi dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau un dang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi kultur kebijakan ini akan menentukan ti ngkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. 5.

Kontrol Kebijakan Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betu

l efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berup a partisipasi, evolusi dan reformasi. Kontrol kebijakan partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaann ya. Kontrol kebijakan evolusi yaitu dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Kontrol kebijakan reformasi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak b uruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurka n sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pe merintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pe mberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil ya ng optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Ini dapat menjadi indikator bahwa nilai-n ilai dan prinsip anti korupsi seperti yang telah diterangkan diatas penerapannya ma

sih sangat jauh dari harapan. Banyak nilai-nilai yang terabaikan dan tidak dengan s ungguh-sungguh dijalani sehingga penyimpangannya menjadi hal yang biasa. Tak dapat dipungkiri untuk menanamkan nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi perl u diajarkan sejak dini kepada seluruh masyarakat secara umum. Saat ini sebagain b esar baru terpusat pada golongan tertentu di tempat tertentu. Untuk langkah yang l ebih serius, seharusnya penanaman nilai dan prinsip anti korupsi ini harus di terap kan bukan hanya di bangku kuliah saja sebagai contohnya, tetapi juga dilakukan se cara merata di berbagai kalangan masyarakat agar hasil yang didapatkan juga bisa maksimal secara merata. Yang ironisnya lagi dalam berbagai sistem pemerintahan termasuk di berbagai lem baga negara praktik korupsi seakan dibiarkan dengan sistem yang menuntun, bahk an memaksa yang berkepentingan untuk melakukan korupsi. Contoh nyata sistem perkorupsian itu ialah sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, yang bernama Korupsi. Sehingga penulis dapat menyebutkan bahwa “Pemilu meru pakan sistem perkorupsian baru yang terselubung menjadi penyakit di Indonesia”.

2.4 Upaya Pemberantasan Korupsi Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak koru psi di Indone-sia, antara lain sebagai berikut : 

Upaya pencegahan (preventif).



Upaya penindakan (kuratif).



Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa.



Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

2.4.1 Upaya Pencegahan (Preventif) Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan penga bdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama. Me lakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yan

g tinggi. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jam inan masa tua. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja ya ng tinggi. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jaw ab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien. Melakukan pencatatan ula ng terhadap kekayaan pejabat yang mencolok. Berusaha melakukan reorganisasi d an rasionalisasi organisasi pemerintahan mela-lui penyederhanaan jumlah departe men beserta jawatan di bawahnya. 2.4.2 Upaya Penindakan (Kuratif) Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melangga r dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. Beberapa contoh penindakan yang dilakukan oleh KPK : 

Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004).



Menahan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia diduga mele kukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian.



Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan k euang-an negara Rp 10 milyar lebih (2004).



Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment dan placement deposito dari BI kepada PT Texmaco Group melalui BNI (2004).



Kasus korupsi dan penyuapan anggota KPU kepada tim audit BPK (2005).



Kasus penyuapan panitera Pengadilan Tinggi Jakarta (2005).



Menetapkan seorang bupati di Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebe sar Rp 15,9 miliar (2004).



Kasus korupsi di KBRI Malaysia (2005).

2.4.3 Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol s osial terkait dengan kepentingan publik. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hing ga ke tingkat pusat/nasional.Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentan g penyelenggaraan peme-rintahan negara dan aspek-aspek hukumnya. Mampu me mposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap peng ambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas. 2.4.4 Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non-pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terd iri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi m elalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. ICW la hir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang bebas korupsi. Transparency International (TI) adalah organisasi internasional yang bertujuan me merangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba sekaran g menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demo kratik. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah Laporan Korupsi Global. S urvei TI Indonesia yang membentuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) In-donesia 20 04 menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota terkorup di Indonesia, disusul Surabay a, Medan, Semarang dan Batam. Sedangkan survei TI pada 2005, Indonesia berad a di posisi keenam negara terkorup di dunia. IPK Indonesia adalah 2,2 sejajar deng an Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak, Libya dan Usbekistan, ser-ta hanya lebih b aik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Hait i & Myanmar, sedangkan Islandia adalah negara terbebas dari korupsi. 2.5 Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Berikut ini adalah naskah Peraturan Undang-Undang, Peraturan Pemerinta h (PP), Instruksi Presiden (Inpres), yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

TAP MPR No. XI Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas KKN Undang – Undang : 1. UU nomor 20 tahun 2001 Pemberantasan Tidak pidana Korupsi 2. UU 30/2002 Komisi Anti Korupsi 3. UU 31/1999 Pemberantasan Korupsi. Telah diperbaharui menjadi UU No 20 Ta hun 2001 4. UU 11/1980 tentang Antisuap 5. UU 15/2002 tentang tindak pidana anti pencucian uang. UU ini telah dirubah m enjadi UU No 25 tahun 2003 6. UU 25/2003 tentang perubahan UU No 15/2002 tentang tindak pidana anti penc ucian uang 7. UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih Bebas dar i KKN 8. UU No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bang sa Anti Korupsi, 2003 9. UU No 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Masalah pidana 10.UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 2.6 Peranan Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi Pemuda khususnya mahasiswa adalah aset paling menentukan kondisi zam an tersebut dimasa depan. Mahasiswa salah satu bagian dari gerakan pemuda. Bel ajar dari masa lalu, sejarah telah membuktikan bahwa perjalanan bangsa ini tidak l epas dari peran kaum muda yang menjadi bagian kekuatan perubahan. Tokoh-tok oh Sumpah Pemuda 1928 telah memberikan semangat nasionalisme bahasa, bangs a dan tanah air yang satu yaitu Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda memberikan inspirasi tanpa batas terhadap gerakan-gerakan perjuangan kemerdekaan di Indone sia. Peranan tokoh-tokoh pemuda lainnya adalag Proklamasi Kemerdekaan tahun

1945, lahirnya Orde Baru tahun 1966, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dip ungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depa n sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yan g mereka miliki dan jalankan. Untuk konteks sekarang dan mungkin masa-masa y ang akan datang yang menjadi musuh bersama masyarakat adalah praktek bernam a Korupsi. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteri stik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda dan idealisme. Dengan k emampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealism e yang murni terlah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting da lam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan ban gsa ini telah terbukti mahasiswa berperan penting sebagai agen perubahan (agent of change). Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu : intelegensia, ide-ide kreatif, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk m enyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mereka mampu menyuarakan kepent ingan`rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watch dog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. 3.3 Upaya Mahasiswa Faktanya fenomena korupsi selalu tidak berhenti menggrogoti negeri kita, korupsi merupakan kejahatan yang bukan hanya merugikan negara tetapi juga masyarakat. Artinya keadilan dan kesejahteraan masyarakat sudah mulai terancam. Maka saatn ya mahasiswa sadar dan bertindak. Adapun upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa adalah: 1. Menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Hal ini terutama dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa yaitu menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melak ukan tindakan korupsi walaupun itu hanya tindakan sederhana, misalnya te rlambat datang ke kampus, menitipkan absen kepada teman jika tidak mas uk atau memberikan uang suap kepada para pihak pengurus beasiswa dan

macam-macam tindakan lainnya.Memang hal tersebut kelihatan sepele teta pi berdampak fatal pada pola pikir dan dikhawatirkan akan menjadi kebias aan bahkan yang lebih parah adalah menjadi sebuah karakter. Selain kesad aran pada masing-masing mahasiswa maka mereka juga harus memperhati kan kebijakan internal kampus agar dikritisi sehingga tidak memberikan p eluang kepada pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan melalui k orupsi. Misalnya ketika penerimaan mahasiswa baru mengenai biaya yang diestimasikan dari pihak kampus kepada calon mahasiswa maka perlu bagi mahasiswa untuk mempertanyakan dan menuntut sebuah transparasi dan ja minan yang jelas dan hal lainnya. Jadi posisi mahasiswa di sini adalah seb agai pengontrol kebijakan internal universitas. Dengan adanya kesadaran s erta komitmen dari diri sendiri dan sebagai pihak pengontrol kebijakaninte rnal kampus maka bisa menekan jumlah pelaku korupsi. Upaya lain untuk menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di lingkungan kampus adalah mahasiswa bisa membuat koperasi atau kantin jujur. Tindakan ini diharapk an agar lebih mengetahui secara jelas signifikansi resiko korupsi di lingku ngan kampus. Mahasiswa juga bisa berinisiatif membentuk organisasi atau komunitas intra kampus yang berprinsip pada upaya memberantas tindaka n korupsi. Organisasi atau komunitas tersebut diharapkan bisa menjadi wa dah mengadakan diskusi atau seminar mengenai bahaya korupsi. Selain itu organisasi atau komunitas ini mampu menjadi alat pengontrol terhadap ke bijakan internal kampus. 2. Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan ko rupsi. Upaya mahasiswa ini misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarak at mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi karena pada nantinya aka n mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat sendiri. Serta menghi mbau agar masyarakat ikut serta dalam menindaklanjuti (berperan aktif) da lam memberantas tindakan korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan mere ka. Selain itu, masyarakat dituntut lebih kritis terhadap kebijakan pemerint ah yang dirasa kurang relevan. Maka masyarakat sadar bahwa korupsi me

mang harus dilawan dan dimusnahkan dengan mengerahkan kekuatan seca ra massif, artinya bukan hanya pemerintah saja melainakan seluruh lapisan masyarakat. 3. Menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pen gontrol dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah sangat perlu untuk dik ontrol dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampa k positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin mempe rburuk kondisi masyarakat. Misalnya dengan melakukan demo untuk men ekan pemerintah atau melakukan jajak pendapat untuk memperoleh hasil n egosiasi yang terbaik. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipa si politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik. Tidak bersi kap apatis dan acuh tak acuh. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijak an mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat/nasional. Membu ka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerint ahan negara dan aspek-aspek hukumnya. Mampu memposisikan diri sebag ai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan kepu tusan untuk kepentingan masyarakat luas. 2.7 Peranan Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memb erikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan s aran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberanta san tindak pidana korupsi. Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demo krasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tind ak pidana korupsi, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak p idana korupsi.

Sebagai bukti tekad dan maksud yang sangat kuat dari pembentuk undang-undang dalam usaha memberantas korupsi ialah telah dimasukannya ketentuan tentang per an serta masyarakat dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. Peran serta i ni dilatar belakangi oleh pandangan bahwa: 1.

Dengan diberikannya hak dan kewajiban masyarakat dalam usaha penanggul

angan korupsi dipandang sebagai hal positif dalam upaya pencegahan dan pengun gkapan kasus-kasus korupsi yang terjadi. 2.

Persoalan penanggulangan korupsi dipandang bukan semata-mata menjadi ur

usan pemerintah atau penegak hukum, melainkan merupakan persoalan semua rak yat dan urusan bangsa. Setiap orang harus berparsitipasi dan berperan aktif dalam usaha menanggulangi k ejahatan yang menggerogoti negara ini. Pandangan pembentuk undang-undang itu tertuanhg dalam rumusan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199 9 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, y ang menyatakan bahwa; masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawabmdalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bentuk peran serta tersebut, dalam Pasal 41 ayat (2) telah ditentukan wujudnya, ya itu sebagai berikut: 1.

Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah te

rjadi tindak pidana korupsi; 2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberik an informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hu kum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; 3.

Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada pen

egak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; 4.

Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang dib

erikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

5.

Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

a.

melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c.

b.

diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadil

an sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan hak memberikan informasi ialah hak untuk menya mpaikan segala macam informasi mengenai dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang salah satu bentuknya ialah “pelaporan” yang disampaikan kepada pe negak hukum atau komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan perund ang-undangan (legislation) merupakan wujud dari politik hukum institusi Negara d irancang dan disahkan sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana korup si.

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Korupsi adalah tindakan yang harus diberantas segera karena meng ancam keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun faktor – faktor pen yebab korupsi itu ada 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dimana f aktor internal yaitu berasal dari dalam diri setiap manusia seperti sifat raku s, moral yang kurang kuat dan gaya hidup yang konsumtif sedangkan fakto r eksternal yaitu pengaruh dari luar diri seseorang adapun aspek yang terda pat dalam faktor eksternal tersebut ialah politik, ekonomi, hukum dan orga nisasi. Oleh karena itu perlu peran serta semua lapisan masyarakat. Mahasi swa adalah salah satu bagian masyarakat yang mempunyai pengaruh signif ikan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dan menggerakkan lapisa n masyarakat yang lain. Sehingga pemberantasan korupsi bisa lebih efektif . Upaya – upaya yang dilakukan mahasiswa adalah menciptakan lingkunga n bebas dari korupsi di kampus, memberikan pendidikan kepada masyarak at tentang bahaya melakukan korupsi dan menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Maka mahasiswa harus lebih berkomitmen dalam m emberantas korupsi supaya upaya mereka berjalan semaksimal mungkin.