Makalah Pendekar.docx

MAKALAH PENDIDIKAN KARAKTER DAN ANTI KORUPSI

DISUSUN OLEH KELOMPOK VI MARWAH MAPPIASSE (G 301 18 006) WIDYASTUTI OKTRIVIANI (G 301 18 079) ADINDA CANDRA FEBIOLA (G 301 18 026) MUH. RUSMAN (G 301 18 060) VEKY SARAPUN (G 301 18 044)

FAKULTAS MAREMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TADULAKO 2019

KATA PENGANTAR Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penulisan makalah yang berjudul “Penyebab dan Dampak Masif Korupsi” Dan harapan kam i semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, dan untuk ke depannya kami dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi. Kami menyadari bahwa makalah yang kami susun ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan makalah berikutnya. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca. PALU, 22 MARET 2019 Penulis

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Korupsi adalah suatu tindak pidana yang merugikan banyak pihak. Penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, secara umum dapatlah dirumuskan, sesuai dengan pengertian korupsi diatas yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain secara tidak sah. Banyak kasus korupsi yang sampai sekarang tidak diketahui ujung pangkalnya Korupsi tidak akan pernah bisa kita pisahkan dari apa yang dinamakan kekuasaan. Di mana ada kekuasaan, pasti ada korupsi. Hal ini telah menjadi kodrat dari kekuasaan itu sendiri, yang menjadi “pintu masuk” bagi terjadinya tindakan korupsi. Kekuasaan dan korupsi yang selalu berdampingan, layaknya dua sisi mata uang, merupakan hakikat dari pernyataan yang disampaikan oleh Lord Acton, dari Universitas Cambridge, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Sesuai dengan definisinya, korupsi sebagai prilaku yang menyimpang merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan etis formal yang dilakukan oleh seseorang dalam posisi otoritas publik (penguasa). Korupsi cenderung dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa atau wewenang terhadap sesuatu. Apabila seseorang tersebut tidak memiliki kuasa, kecil kemungkinan bagi dirinya untuk melakukan korupsi. Namun, merupakan suatu kemustahilan bagi manusia yang tidak memiliki sebuah ‘kekuasaan’. Selain itu, ciri paling utama dari korupsi adalah tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi semata dan merugikan pihak lain di luar dirinya. B. Rumusan masalah 1. Apa penyebab terjadinya korupsi di Indonesia? 2. Apa faktor eksternal dari korupsi? C. Tujuan penulisan 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Anti Korupsi yang diberikan oleh dosen pembimbing. 2. Untuk mengetahui dan memahami penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. 3. Untuk memberi pemahaman bagi pembaca.

.BAB II

PEMBAHASAN A. PENYEBAB TERJADINYA KORUPSI DI INDONESIA Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyelusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi. Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab dalam realitanya kompleksitas korupsi dirasakan bukan masalah hukum semata, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelanggaraan atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Dan secara keseluruhan, korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. 1. Kurangnya Gaji Atau Pendapatan Pegawai Negeri Dibandingkan Dengan

Kebutuhan

Yang Makin Hari Makin Meningkat Mengenai masalah kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri sipil di Indonesia telah dikupas oleh B. Sodarsono yang menyatakan amtara lain. “ Pada umumnya orang menghubung-hubungkan tumbuh suburnya korupsi

sebab yang paling

gampang dihubungkan misalnya kurang gaji-gaji pejabat-pejabat , buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau yang menghasilkan ada prosedur yang berliku-liku dan sebagainya.” Namun demikian, kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memeng faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia. 2. Kebutuhan Hidup Yang Mendesak Kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk membayar utang, kebutuhan untuk membayar pengobatan yang mahal karena istri atau anak, kebutuhan untuk membiayai sekolah anaknya, kebutuhan untuk mengawinkan anaknya, kebutuhan dimasa pensiun merupakan bentuk-bentuk dorongan seorang

pegawai untuk berbuat korupsi.

Kebutuhan-kebutuhan yang mendesak tersebut akan menjadikan penghasilan yang sedikit semakin terasa kurang. Hal tersebut akan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi bilamana kesempatan untuk melakukannyas ada. 3. Penghasilan Yang Kurang Memadai

Penghasilan pegawai negeri seharusnya dapat memenuhi kebutuhan hidup pegawai tersebut beserta keluarganya secara wajar. Apabila ternyata penghasilannya sebagai pegawai negeri tidak dapat menutup kebutuhan hidupnya secara wajar, misalnya hanya cukup untuk hidup wajar selama sepuluh hari dalam sebulan, maka mau tidak mau pegawai negeri tersebut harus mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.Usaha untuk mencari tambahan penghasilan tersebut tentu sudah merupakan bentuk korupsi. Misalnya menyewakan sarana dinas, menggelapkan peralatan kantor, perjalan dinas fiktif, mengadakan kegiatan yang tidak perlu dengan biaya yang tidak wajar. Hai seperti itu akan parah apabila mendapatkan kesempatan untuk melakukan korupsi terrhadap sumber daya besar yang dimiliki organisasinya. 4. Malas Atau Tidak Mau Untuk Bekerja Keras Kemungkinan lain, orang yang melakukan korupsi adalah orang yang segera mendapatkan sesuatu yang banyak atau hanya dalam waktu singkat, tetapi malas untuk bekerja keras dan meningkatkan penghasilannya. Kalau ada kesempatan untuk mudah untuk mendapatkan penghasilan yang besar tanpa usaha yang setimpal mangapa tidak di manfaatkan. Akan timbul dipikiran orang tersebut, berapa tahun saya harus membanting tulang untuk memperoleh penghasilan sebesar itu? Apakah mungkin saya dapat mengumpulkan kekayaan seperti itu dengan gaji dari pekerjaan yang sekarang? Lebih baik saya korupsi dengan menjual temuantemuan pemerriksa, dua tiga kali memeriksa bisa punya mobil bagus dan mewah serta punya rumah mewah. Asik! Tanpa kerja keras dan sekolah lagi saya jadi kaya. 5. Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen Pada organisasi dimana pengendalian manajemennya lemah akan lebih banyak pegawai yang melakukan korupsi dibanding pada organisasi yang pengendaliannya manajemennya kuat. Seorang pegawai yang mengetahui bahwa sistem pengendalian manajemen pada organisasi dimana dia bekerja lemah, maka akan timbul kesempatan atau peluang baginya untuk korupsi. 6. Sanksi Yang Tidak Setimpal Dengan Hasil Korupsi Tidak redanya perbuatan korupsi, malahan kualitas dan kuantitasnya selalu meningkat dari tahun ke tahun dan menjalar keseluruh bidang penyelenggaraan negara tidak saja di lingkungan eksekutif , yudikatif, dan belakang telah merasuki legislatif, dan partai politik dikarenakan calon koruptor dan masyarakat melihat sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi sangat ringan atau tidak setimpal dengan tindakan yang dilakukannya. Sehingga orang yang

tadinya tidak korupsi atau terlibat dalam skala kecil akan berupaya untuk bisa melakukan korupsi atau terlibat dalam perbuatan korupsi yang lebih besar lagi. 7. Lemahnya Penegakan Hukum Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi mencakup beberapa aspek pertama, bisa tidak adanya tindakan hukum sama sekali terhadap pelaku korupsi dikarenakan pelaku adalah atasan dari penegak hukum atau bawahan dari penegak hukum yang menjadi penyokong utama yang membiayai operasional kegiatan si penegak hukum, atau si penegak hukum telah menerima bagian dari hasil korupsi si pelaku atau si pelaku adalah kolega dari pimpinan instansi penegak hukum. Kedua, tindakan ada tetapi penanganan si ulur-ulur dan sanksi di peringan. Ketiga, tidak dilakukan pemindahan sama sekali karena si pelaku mendapat beking dari jajaran

tertentu atau tindak pidana korupsinya bermotif

kepentingan untuk

kelompok tertentu atau partai tertentu. 8. Ajaran-Ajaran Agama Kurang Diterapkan Secara Benar Secara umum, masyarakat di Indonesia adalah masyarakat yang beragama dimana ajaranajaran dari setiap agama yang diakui keberadaannya di Indonesia dapat dipastikan melarang perbuatan-perbuatan korupsi. Para pelaku korupsi secara umum adalah orang-orang yang juga beragama. Mereka memahami ajaran-ajaran agama yang dianutnya melarang tetapi mereka tidak peduli dan terus saja melakukan korupsi demi mendapatkan segalanya. 9. Kurang Atau Tidak Ada Pengendalian Korupsi yang terjadi tidak terjadi dengan sendirinya tetapi telah direncanakan jauh-jauh sebelumnya, yaitu sejak proses perencanaan kegiatan dan anggaran. Dalam tahap perencanaan inisiator korupsi sudah bisa melihat apakah ada pengendalian atau pengawasan untuk pencegahan korupsi pada tahap perencanaan, apabila sebaliknya pihak-pihak inisiator berinisiatif untuk merancang korupsi. Apabila tidak ada pengawasan dan pengendalian pada tahap perencanaan, maka niat yang terselubung tersebut dibulatkan untuk dijadikan perbuatan korupsi dengan menuangkannya kedalam rekayasa perhitungan-perhitungan hasil kedalam dokumen perencanaan untuk bisa dilaksanakan dengan melibatkan pihak pengawasan dan pngendali dalam perncanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

B. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KORUPSI 1. Faktor internal a. Sifat Tamak Sifat tamak merupakan sifat yang dimiliki manusia, di setiap harinya pasti manusia meinginkan kebutuhan yang lebih, dan selalu kurang akan sesuatu yang di dapatkan. Akhirnya munculah sifat tamak ini di dalam diri seseorang untuk memiliki sesuatu yang lebih dengan cara korupsi. b. Gaya hidup konsumtif Gaya hidup konsumtif ini dirasakan oleh manusia manusia di dunia, dimana manusia pasti memiliki kebutuhan masing masing dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus mengonsumsi kebutuhan tersebut,dengan perilaku tersebut tidak bisa di imbangi dengan pendapat yang diperoleh yang akhirnya terjadilah tindak korupsi. 2. Faktor Eksternal a. Faktor politik Faktor politik ini adalah salah satu faktor eksternal dalam terjadinya tindak korupsi. Di dalam sebuah politik akan ada terjadinya suatu persaingan dalam mendapatkan kekuasaan. Setiap manusia bersaing untuk mendapat kekuasaan lebih tinggi, dengan berbagai cara mereka lakukan untuk menduduki posisi tersebut. Akhirnya munculah tindak korupsi atau suap menyuap dalam mendapatkan kekuasaan. b. Faktor hukum Faktor hukum ini adalah salah satu faktor eksternal dalam terjadinya tindak korupsi. Dapat kita ketahui di negara kita sendiri bahwa hukum sekarang tumpul ke atas lancip kebawah. Di hukum sendiri banyak kelemahan dalam mengatasi suatu masalah. Sudah di terbukti bahwa banyak praktek praktek suap menyuap lembaga hukum terjadi dalam mengatasi suatu masalah. Sehingga dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa praktek korupsi sangatlah mungkin terjadi karena banyak nya kelemahan dalam sebuah hukum yang mendiskriminasi sebuah masalah. c. Faktor ekonomi Sangat jelas faktor ekonomi ini sebagai penyebab terjadinya tindak korupsi. Manusia hidup pasti memerlukan kebutuhan apalagi dengan kebutuhan ekonomi itu sangatlah di pentingkan bagi manusia. Bahkan pemimpin ataupun penguasa berkesempatan jika mereka memiliki kekuasaan sangat lah ingin memenuhi kekayaan mereka. Di kasus lain banyak pegawai yang

gajinya tidak sesuai dengan apa yang di kerjakannya yang akhirnya ketika ada peluang, mereka di dorong untuk melakukan korupsi. d. Faktor organisasi Faktor organisasi ini adalah faktor eksternal dari penyebab terjadinya korupsi. Di suatu tempat pasti ada sebuah organisasi yang berdiri, biasanya tindak korupsi yang terjadi dalam organisasi ini adalah kelemahan struktur organisasi, aturan aturan yang dinyatakan kurang baik, kemudian kurang adanya ketegasan dalam diri seorang pemimpin. Di dalam suatu struktur organisasi akan terjadi suatu tindak korupsi jika di dalam struktur tersebut belum adanya kejujuran dan kesadaran diri dari setiap pengurus maupun anggota. DAMPAK MASIF KORUPSI Dampak Ekonomi karena Korupsi Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (an enermous destruction effects) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam segi sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Berbagai macam permasalahan ekonomi adalah: 1. Lesunya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri.Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisien yang tinggi.Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.Kondisi negara yang korup akan membuat pengusaha multinasional menginggalkan negara tersbut,karena investasi di negara yang korup akan merugikan negara itu sendiri karena memiliki biaya siluman yang tinggi. 2. Penurunan Produktifitas Negara yang korup menimbulkan produktifitas yang semakin menurun.Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi yang berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas.Penurunan produktifitas ini akan menyebabkan permasalahan yang cukup rumit seperti, tingginya angka PHK dan meningkatkan pengangguran.Akhirnya akan terjadi kemiskinan masyarakat yang cukup meluas. 3. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa Bagi Publik Rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api dan yang lainnya adalah contoh nyata bahwa di negara kita ini kualitas barang dan jasa sangatlah rendah.Pejabat birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas proyek yang ada untuk menyembunyikan berbagai korup yang mereka lakukan. 4. Menurunnya Pendapatan Negara dari sektor Pajak Di Indonesia di kenal dengan berbagai pajak, seperti PPh,pajak bumi dan bangunan, PPn dan masih banyak lainnya.Pajak berfungsi sebagai stabilitas harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi.Kondisi penurunan pendapatan

dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain bahwa untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. 5. Meningkatnya Hutang Negara Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar.Konon sekarang ini setiap bayi yang lahir di Indonesia langsung menanggung hutang negara sebesar tujuh juta rupiah.

Dampak Sosial Karena Korupsi Dampak Sosial Korupsi, tidak diragukan, menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. Menurut Alatas, melalui praktik korupsi, sindikat kejahatan atau penjahat perseorangan dapat leluasa melanggar hukum, menyusupi berbagai oraganisasi negara dan mencapai kehormatan. Menurut Transparensy International, terdapat pertalian erat antara jumlah korupsi dan jumlah kejahatan. Rasionalnya, ketika angka korupsi meningkat, maka angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika angka korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (law enforcement) juga meningkat. Jadi bisa dikatakan, mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan lain dalam masyarakat. Beberapa hal di bawah ini adalah dampak sosial akibat korupsi: 1. Mahalnya Harga Jasa dan Pelayanan Publik Praktek korupsi yang terjadi menciptakan biaya ekonomi yang tinggi.Beban yang ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi disebut high cost economy.Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. 2. Pengentasan Kemiskinan Berjalan Lambat Pengentasan kemiskinan dirasakan sangat lambat.Hal ini terjadi karena berbagai sebab seperti lemahnya koordinasi dan pendataan, pendanaan dan lembaga.Karena korupsi dan permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya alan membuat masyarkat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebakan latar belakang pendidikan, sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis dan pendanaan. 3. Terbatasnya Akses bagi Masyarakat Miskin Korupsi membuat semua harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin.Kondisi ini mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa mendapatkan berbagai macam akses dalam kehidupannya.Karena mereka lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok daripada untuk menyekolahkan anak,ataupun untuk berobat.

4. Meningkatnya kriminalitas Melalui praktik korupsi dapat meyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat,seperti : a) Sindikat kejahatan atau penjahat leluasa melanggar hukum b) Proteksi terhadap kelompok kejahatan.Seperti polisi yang korup gampang sekali disuap untuk menyediakan proteksi terhadap organisasi-organisasi kejahatan dengan pemerintahan yang korup. 5. Solidaritas yang semakin langka Korupsi yang begitu masif yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.Pada akhirmya masyarakat semakin lama menjadin masyarakat yang individualis yang hanya mementingkan dirinya dan keluarganya. Runtuhnya Otoritas Pemerintah 1. Matinya Etika Sosial Politik Korupsi bukan suatu tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan.Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi.Kejujuran yang dihadapi dengan kekuatan politik adalah sesuatu yang tidak mendidik dan justru bertentangan dengan etika dan moralitas. Melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial poltik. 2. Tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan Dewasa ini banyak sekali seseorang yang memiliki perkara atau permasalahan ingin diposisikan sebagai pihak yang benar.Oleh sebab itu banyak upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam memenangkan perkaranya seperti menyuap hakim,memberikan iming-iming, gratifikasi bahkan sampai kepada ancaman nyawa.Di sisi aparat hukum, semestinya menyelesaikan masalah dengan fair dan tanpa adanya unsur pemihakan,seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan.Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi mandul karena setiap perkara selalu diselesaikan dengn korupsi. 3. Birokrasi Tidak Efisisen Menurut Survei Oleh PERC menunjukkan bahwa indonesia menempati peringkat kedua dengan birokrasi terburuk di Asia.Banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya di Indonesia, namun untuk mendapatkan perizinan usaha dan investasi harus melalui birokrasi yang berbelit-belit.Pada akhirnya suap adalah jalan yang banyak ditempuh oleh para pengusaha untuk memudahkan izin usaha mereka.Maka sebaiknya birokrasi di Indonesia harus dibenahi.

Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi 1. Munculnya Kepemimpinan Korup Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah.Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap

kemampuan dan kepemimipinannya.Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu sehingga memunculkan pemimpin yang korup. 2. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi Hal ini terjadi dikarenakan tindak korupsi yang besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, atau petinggi partai politik.Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadp pemerintah yang sedang berjalan. 3. Menguatnya Plutokrasi Plutokrasi adalah sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal / kapitalis.Akibat korupsi yang telah menyandera pemerintahan negri kita maka menghasilkan konsekuensi menguatnya Plutokrasi. 4. Hancurnya Kedaulatan Rakyat Dengan semakin banyaknya plutokrasi yang terjadi,kekayaan negara ini dinikmati sekelompok tertentu, bukan rakyat.Seharusnya kedaulatan ada ditangan rakyat.namun sekarang ini kedaulatan ada ditangan partai politik karena anggapan bahwa partailah bentuk reprentasi rakyat. E. 1.

a. b. c. 2.

a. b. c. d.

Dampak terhadap Penegakan Hukum Fungsi Pemerintahan Mandul Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan, sebagai pengampu kebijakan negara,dapat dijelaskan sebagai berikut: Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik Hilangnya kepercayaan Rakyat terhadap lembaga Negara Korupsi yang terjadi pada lembaga negara yang sering terjadi di Indonesia yang di beritakan di berbagai media masa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Lembaga negara yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global adalah : Legislatif(Dewan Perwakilan Rakyat) Partai Politik Kepolisian RI Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung)

F. Dampak terhadap Akhlak dan Moral Korupsi yang merajalela di lingkungan pemerintah akan menurunkan kredibilitas pemerintah yang berkuasa. Ia meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai tindakan pemerintah. Jika suatu pemerintah tidak lagi mampu memberi pelayanan terbaik bagi warganya, maka rasa hormat rakyat dengan sendirinya akan luntur. Jika pemerintahan justru memakmurkan praktik korupsi, maka lenyap pula unsur hormat dan trust (kepercayaan) masyarakat kepada pemerintahan. Karenanya, praktik korupsi yang kronis menimbulkan demoralisasi di kalangan masyarakat. Korupsi yang menjangkiti kalangan elit turut memaksa masyarakat menganut berbagai praktik di bawah meja demi mempertahankan diri. Mereka pun terpaksa melakukan korupsi agar mendapat bagian yang wajar, bukan untuk mencapai

berbagai keuntungan luar biasa. Inilah lingkaran setan yang klasik. Singkatnya, demoralisasi terhadap perilaku koruptif kalangan elit pemerintah, juga sering menyuburkan perilaku koruptif di kalangan masyarakat. Aspek demoralisasi juga mempengaruhi lembaga internasional dalam menetapkan kebijakan untuk membantu negara-negara berkembang. Lembaga internasional menolak membantu negara-negara yang korup. Sementara pada gradasi tertentu, praktik korupsi akan memunculkan antipati dan mendorong sumber-sumber resistensi yang luar biasa di kalangan warga masyarakat. Akibatnya kemudian adalah terjadinya delegitimasi aparat dan lembaga pemerintahan, oleh karena mereka dianggap warga masyarakat tidak kredibel. Menurut Sun Yan Said, korupsi menimbulkan demoralisasi, keresahan sosial, dan keterasingan politik.

BAB 3 PENUTUP A. Kesimpulan Korupsi adalah kejahatan atau penyimpangan berupa pelanggaran hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan pribadi, di mana tindakan tersebut menimbulkan kerugian yang besar bagi negara dan masyarakat. Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang beriri sendiri . perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Adapun faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal perilaku-perilaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Adapun penyebabnya antara lain, ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme, rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi. Semua faktor-faktor itu sangat mempengaruhi diri individu untuk melakukan kejahatan: korupsi. Hal ini disebabkan kurangnya rasa kesadaran akan pentingnya tanggung jawab moral bagi mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan. Oleh karena itu, meskipun terkesan sebagai mimpi dan harapan yang muluk, memperbaiki kesadaran seseorang dan mengembalikan rasa tanggung jawab moralnya adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk mencegah dan menghentikan korupsi di negeri ini. Pendidikan agama dan aksi memperkuat iman adalah metode yang mesti ditingkatkan demi mendapatkan orang-orang yang memiliki hati nurani bersih dan mau bekerja demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.Teruma demi negara kita sendiri, agar negara kita menjadi negara maju serta bebas dari korupsi.

B. Studi Kasus Kasus bermula dari kecurigaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap rekening milik Gayus di Bank Panin. Polri, diungkapkan Cirrus Sinaga, seorang dari empat tim jaksa peneliti, lantas melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Tanggal 7 Oktober 2009 penyidik Bareskrim Mabes Polri menetapkan Gayus sebagai tersangka dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP).

Dalam berkas yang dikirimkan penyidik Polri, Gayus dijerat dengan tiga pasal berlapis yakni pasal korupsi, pencucian uang, dan penggelapan. “Karena Gayus seorang pegawai negeri dan memiliki dana Rp. 25 miliar di Bank Panin. Seiring hasil penelitian jaksa, hanya terdapat satu pasal yang terbukti terindikasi kejahatan dan dapat dilimpahkan ke Pengadilan, yaitu penggelapannya.Itu pun tidak terkait dengan uang senilai Rp.25 milliar yang diributkan PPATK dan Polri itu. Untuk korupsinya, terkait dana Rp.25 milliar itu tidak dapat dibuktikan sebab dalam penelitian ternyata uang sebesar itu merupakan produk perjanjian Gayus dengan Andi Kosasih. Pengusaha garmen asal Batam ini mengaku pemilik uang senilai hampir Rp.25 miliar di rekening Bank Panin milik Gayus.“Ada perjanjian tertulis antara terdakwa dan Andi Kosasih. Ditandatangani 25 Mei 2008,” kata dia. Menurut Cirrus keduanya awalnya berkenalan di pesawat. Kemudian keduanya berteman karena sama-sama besar, tinggal dan lahir di di Jakarta Utama.Karena pertemanan keduanya, Andi lalu meminta gayus untuk mencarikan tanah dua hektar guna membangun ruko di kawasan Jakarta Utara.Biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan tanah tersebut sebesar US$ 6 juta.Namun Andi, dikatakan Cirus baru menyerahkan uang sebesar US$ 2.810.000. Andi menyerahkan uang tersebut kepada Gayus melalui transaksi tunai di rumah orang tua istri Gayus lengkap dengan kwitansinya, sebanyak enam kali yaitu pada pada 1 juni 2008 sebesar US$ 900.000 US dolar, kemudian 15 September 2008 sebesar US$ 650.000, 27 Oktober 2008 sebesar US$ 260.000, lalu pada 10 November 2008 sebesar US$ 200.000, 10 Desember 2008 sebesar US$ 500.000, dan terakhir pada 16 Februari 2009 sebesar US$ 300.000. “Andi menyerahkan uang karena dia percaya dengan Gayus. Sementara untuk money laundringnya, dikatakan Cirrus itu hanya tetap menjadi dugaan sebab Pusat pelaporan analisis dan transaksi keuangan (PPATK) sama sekali tidak dapat membuktikan uang senilai Rp 25 milliar itu merupakan uang hasil kejahatan pencucian uang (money laundring). PPATK sendiri telah dihadirkan dalam kasus itu sebagai saksi. Dalam proses perkara itu, PPATK tidak bisa membuktikan transfer rekening yang yang diduga tindak pidana. Dari perkembangan proses penyidikan kasus tersebut, ditemukan juga adanya aliran dana senilai Rp 370 juta di rekening lainnya di bank BCA milik Gayus. Uang itu diketahui berasal dari dua transaksi dari PT.Mega Cipta Jaya Garmindo.PT. Mega Cipta Jaya Garmindo dimiliki oleh pengusaha Korea, Mr. Son dan bergerak di bidang garmen. Transaksi dilakukan dalam dua tahap yaitu pada 1 September 2007 sebesar Rp 170 juta dan 2 Agustus 2008 sebesar Rp 200 juta. Setelah diteliti dan disidik, uang itu diketahui bukan merupakan korupsi dan money laundring

juga.“Bukan korupsi, bukan money laundering, tapi penggelapan pajak murni.Itu uang untuk membantu pengurusan pajak pendirian pabrik garmen di Sukabumi.Tapi setelah dicek, pemiliknya Mr Son, warga Korea, tidak tahu berada di mana.Tapi uang masuk ke rekening Gayus.Tapi ternyata dia nggak urus (pajaknya).Uang itu tidak digunakan dan dikembalikan, jadi hanya diam di rekening Gayus. Dugaan penggelapan yang dilakukan Gayus itu, diungkapkan Cirrus terpisah dan berbeda dasar penanganannya dengan penanganan kasus money laundring, penggelapan dan korupsi senilai Rp 25 milliar yang semula dituduhkan kepada Gayus. Cirrus dan jaksa peneliti lain tidak menyinggung soal Rp 25 milliar lainnya dari transaksi Roberto Santonius, yang merupakan seorang konsultan pajak. Kejaksaan pun tak menyinggung apakah mereka pernah memerintahkan penyidik Polri untuk memblokir dan menyita uang dari Roberto ke rekening Gayus senilai Rp 25 juta itu. Sebelumnya, penyidik Polri melalui AKBP Margiani, dalam keterangan persnya mengungkapkan jaksa peneliti dalam petunjuknya (P-19) berkas Gayus memerintahkan penyidik untuk menyita besaran tiga transaksi mencurigakan di rekening Gayus.Adapun tiga transaksi itu diketahui berasal dari dua pihak, yaitu Roberto Santonius dan PT. Mega Jaya Citra Termindo. Transaksi yang berasal dari Roberto, yang diketahui sebagai konsultan pajak bernilai Rp 25 juta, sedangkan dari PT. Mega Jaya Citra Termindo senilai Rp 370 juta. Transaksi itu terjadi pada 18 Maret, 16 Juni, dan 14 Agustus 2009.Uang senilai Rp 395 juta itu disita berdasarkan petunjuk dari jaksa peneliti kasus itu.Penanganan kasus Gayus sendiri bermula ketika PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan pada rekening Gayus T Tambunan.PPATK pun meminta Polri menelusurinya. Kembali ke kasus, berkas Gayus pun dilimpahkan ke pengadilan. “Jaksa lalu mengajukan tuntutan 1 tahun dan masa percobaan 1 tahun,”. Dari pemeriksaan atas pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu sebelumnya, beredar kabar bahwa ada "guyuran" sejumlah uang kepada polisi, jaksa, hingga hakim masing-masing Rp 5 miliar. Diduga gara-gara itulah Gayus terbebas dari hukuman.Dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, 12 Maret lalu, Gayus, yang hanya dituntut satu tahun percobaan, dijatuhi vonis bebas."Mengalirnya (uang) belum kelihatan ke aparat negara atau ke penegak hukum," kata Yunus. Namun, anehnya penggelapan ini tidak ada pihak pengadunya, pasalnya perusahaan ini telah tutup.Sangkaan

inilah

yang

kemudian

maju

kepersidangan

Pengadilan

Negeri

Tangerang.Hasilnya, Gayus divonis bebas. “Di Pengadilan Negeri Tangerang, Gayus tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Tapi kami akan ajukan kasasi,” tandas Cirrus. Sosok Gayus dinilai amat berharga karena ia termasuk saksi kunci dalam kasus dugaan makelar kasus serta dugaan adanya mafia pajak di Ditjen Pajak. Belum diketahui apakah Gayus melarikan diri lantaran takut atau ada tangan-tangan pihak tertentu yang membantunya untuk kabur supaya kasus yang membelitnya tidak terbongkar sampai ke akarnya.Satgas Pemberantasan Mafia Hukum meyakini kasus Gayus HP Tambunan bukan hanya soal pidana pengelapan melainkan ada juga pidana korupsi dan pencucian uang.Gayus diketahui kini berada di Singapura.Dia meninggalkan Indonesia pada Rabu 24 Maret 2010 melalui Bandara Soekarno-Hatta.Namun dia pernah memberikan keterangan kepada Satgas kalau praktek yang dia lakukan melibatkan sekurangnya 10 rekannya. Imigrasi Belum Endus Posisi Gayus, Gayus Tambunan hengkang ke Singapura pada Rabu 24 Maret. Namun posisi pastinya saat ini belum terendus.Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mengatakan kasus markus pajak dengan aktor utama Gayus Tambunan melibatkan sindikasi oknum polisi, jaksa, dan hakim. Satgas menjamin oknum-oknum tersebut akan ditindak tegas oleh masing-masing institusinya, koordinasi perkembangan ketiga lembaga tersebut terus dilakukan bersama Satgas. Ketiga lembaga tersebut sudah berjanji akan melakukan proses internal.Kasus ini merupakan sindikasi (jaringan) antar berbagai lembaga terkait. Perkembangan selanjutnya kasus ini melibatkan susno duadji, Brigjen Edmond Ilyas, Brigjen Raja Erisman.setelah 3 kali menjalani pemeriksaan, Susno menolak diperiksa Propam. Sebabnya, dasar aturan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 45, 46, 47, dan 48 UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 25 Perpres No I Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan, harus diundangkan menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM. Komisi III DPR Siap Beri Perlindungan Hukum untuk Susno. Pada tanggal 30 Maret 2010, Polisi telah berhasil mendeteksi posisi keberadaan Gayus di negara Singapura dan kini tinggal menunggu koordinasi dengan pihak pemerintah Singapura untuk memulangkan Gayus ke Indonesia. Polri mengaku tidak akan seenaknya melakukan tindakan terhadap Gayus meski yang bersangkutan telah diketahui keberadaannya di Singapura. Pada tanggal 31 Maret 2010, tim penyidik Divisi Propam Polri memeriksa tiga orang sekaligus. Selain Gayus Tambunan dan Brigjen Edmond Ilyas, ternyata Brigjen Raja Erisman juga ikut diperiksa. Pemeriksaan dilakukan oleh tiga tim berbeda. Tim pertama memeriksa berkas lanjutan pemeriksaan Andi Kosasih, tim kedua memeriksa adanya keterlibatan anggota polri dalam

pelanggaran kode etik profesi, dan tim ketiga menyelidiki keberadaan dan tindak lanjut aliran dana rekening Gayus. Pada tanggal 7 April 2010, Komisi III DPR mengendus, seorang jenderal bintang tiga di Kepolisian diduga terlibat dalam kasus Gayus P Tambunan dan seseorang bernama Syahrial Johan ikut terlibat dalam kasus penggelapan pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, dari Rp24 milliar yang digelapkan Gayus, Rp11 milliar mengalir ke pejabat kepolisian, Rp5 milliar ke pejabat kejaksaan dan Rp4 milliar di lingkungan kehakiman, sedangkan sisanya mengalir ke para pengacara. Efek berantai kasus Gayus juga menyentuh istana.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Satgas Anti Mafia Hukum untuk mengungkap kembali kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).SBY menduga dalam kasus tersebut terdapat mafia hukum. Analisa: Seharusnya Gayus Tambunan dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai pajak mempunyai peran penting dalam masyarakat, yaitu tanggung jawab kepada semua masyarakat, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi karena pajak dibayarkan oleh rakyat. Prinsip objektivitas mengharuskan seseorang untuk bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka serta bebas dari kebenturan kepentingan atau berada dibawah pihak lain, hal inilah yang tidak dimiliki seorang Gayus Tambunan karena seharusnya sebagai pegawai pajak dia tidak melakukan korupsi, pencucian uang dan penggelapan.Sebagai pekerja pajak seharusnya GayusTambunan menjalankan profesinya sesuai dengan kehati-hatian dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Solusi: Sistem pengawasan internal Ditjen Pajak harus dibuat terukur dan fokus yang mana mesti dibangun model whistle blower (WB) dan diberi insentif bagi WB berupa reward and punishment yang harus dijalankan dengan ketat, titik-titik lemah di unit-unit pajak harus diperkuat pengawasannya dan karena itu remunerasi harus mampu mengukur berapa peningkatan moralitas dan produktifitas pegawai pajak. C. Saran Saran dari kelompok kami yaitu seharusnya negara kita itu bisa mengambil tindakan yang tegas agar korupsi dapat diberentaskan dan dibasmi sampai ke akar-akarnya, kalau bisa orang yang melakukan korupsi itu bisa dijatuhi hukuman seberat-beratnya sebagai suatu proses untuk membuat para koruptor itu jera dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

DAFTAR PUSTAKA Hamzah, Adi. 2012. Pemberantasan Korupsi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Surachmin. & Cahya, Suhandi. 2011. Strategi dan Teknik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Macam-macam Korupsi Mendengar kata KORUPSI mungkin kita sudah muak mendengarnya, streaping berita tentang korupsi tidak pernah berakhir.tapi tahu kah anda ?? Korupsi banyak jenisnya bukan hanya sekedar suap menyuap rupiah. Berikut adalah penjelasan macam-macam korupsi: 1. Korupsi ekstartif adalah suap dari penguasa kepada penguasa untuk kemudahan

usaha bisnisnya dan agar memperoleh perllindungan. 2. Korupsi manipulatif adalah kejahatan yang dilakukan pengusaha untuk mendapatkan kebijakan/aturan/keputusan, agar dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi dirinya. 3. Korupsi nepotetik dan kroniisme adalah perlakuan istimewa yang dilakukan oleh penguasa kepada sanak saudaranya atau kerabatnya (istri, anak, menantu, cucu, keponakan, ipar) dalam rekruitmen atau pembagian aktivitas yang mendatangkan keuntungan social ekonomi maupun politik. 4. Korupsi subversif adalah pencurian kekayaan Negara oleh para penguasa atau penguasaha yang merusak kehidupan ekonomi bangsa.