Makalah_pendidikan_kewarganegaraan_klmpok_5[1].docx

  • Uploaded by: Marwah MA
  • 0
  • 0
  • June 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Makalah_pendidikan_kewarganegaraan_klmpok_5[1].docx as PDF for free.

More details

  • Words: 1,513
  • Pages: 9
MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN LANDASAN KEWARGANEGARAAN

DISUSUN OLEH : KELOMPOK V 1. VEKY SARAPUN

(G 301 18 044)

7. IRA PUSPA DEWI

(G 301 18 040)

2. AKSAR RAMLI

(G 301 18 037)

8. NURUL AZIZAH

(G 301 18 024)

3. MITA

(G 301 18 053)

9. NURLAILA L TAPO (G 301 18 045)

4. HABIBAH

(G 301 18 081)

10. NINDYA ANDARINI (G 301 18 023)

5. RAHMADANI

(G 301 18 074)

11. INDAH FEBRIANA

(G 301 18 061)

6. RISTI DEWI

(G 301 18 035)

12. LISMA HABIBAH

(G 301 18 048)

13. ADINDA CANDRA FEBYOLA

(G 301 18 026)

14. NURBAYA BASONGGO

(G 301 18 068)

15. HELMALYA HAMID

(G 301 18 058)

JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TADULAKO PALU FEBRUARI, 2019

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dan pengerjaan makalah tentang “Landasan Kewarganegaraan” dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana dan terbatas. Harapan kami semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca tentang landasan kewarganegaraan agar lebih mengetahui landasan di indonesia. Makalah ini kami akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang kami miliki sangat kurang dan terbatas. Oleh kerena itu kami harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah selanjutnya.

Palu, 24 Februari 2019

Kelompok V (lima)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang baik, cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan membahas berbagai aspek dalam kehidupan, yaitu pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan juga merupakan pondasi atau modal utama bagi seluruh bangsa Indonesia untuk dapat mempelajari, memahami, dan mencintai setiap aspek dari Indonesia sendiri. Mahasiswa sebagai sebagai bagian dari Pendidikan tingkat tinggi di Indonesia juga turut melaksanakan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, karena mahasiswa merupakan bibit untuk mempertanggung jawabkan Indonesia kedepannya. Karena itulah diperlukan pendidikan moral dan akademis yang akan menunjang sosok pribadi mahasiswa. Kepribadian mahasiswa akan tumbuh seiring dengan waktu dan mengalami proses pembebenahan, pembekalan, penentuan dan akhirnya pemutusan prinsip diri. Di masa yang akan datang diperlukan ilmu yang cukup untuk dapat mendukung kokohnya pendirian suatu Negara dan mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga Negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela Negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan Negara. B. Rumusan Masalah 1. Pengertian Kewarganegaraan ? 2. Hakikat dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ? 3. Sebutkan Asas Kewarganegaraan Indonesia ? 4. Apa Unsur-Unsur Kewarganegaraan ? 5. Apa Landasan hukum Pendidikan Kewarganegaraan ?

BAB II PEMBAHASAN

1. Pengertian Kewarganegaraan Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara.Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi

orang

yang

bersangkutan.Adapun

menurut

Undang-Undang

Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis 

Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum anatara orang-orang dengan negara.



Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosionak, seperti ikartan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air.

b. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil. 

Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik.



Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.

2. Pendidikan Kewarganegaraan Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa. 

Standar isi pendidikan kewarganegaraan adalah pengembangan : a. Nilai-nilai cinta tanah air; b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;

c. Keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara; d. Nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e. Kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa, dan negara, serta f. kemampuan awal bela negara. 

Pengembangan standar isi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rambu-rambu materi pendidikan kewarganegaraan. Ramburambu materi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi materi dan kegiatan bersifat fisik dan nonfisik.



Pengembangan rambu-rambu materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri sesuai lingkup penyelenggara pendidikan kewarganegaraan.

3. Asas Kewarganegaraan Indonesia Dalam menerapkan asas kewarganegaraan ini ada 2 pedoman yaitu : a. Dari sisi kelahiran Penentuan kewarganegaraan berdasarkan dari sisi kelahiran dikenal dengan 2 asas kewarganegaraan yaitu asas ius soli dan ius sanguinis b. Dari sisi perkawinan Penentuan kewarganegaraan berdasarkan dari sisi perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Untuk asas kesatuan hukum, yaitu paradigma suami istri atau ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang mendambakan hidup sejahtera,sehat, dan bersatu. Sedangkan dalam asas persamaan derajat

ditentukan

bahwa

status

perkawinan

tidak

dapat

merubah

status

kewarganegaraan masing-masing pihak. Disamping asas umum, ada beberapa asas khusus yang menjadi dasar penyusunan Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia, yaitu : a. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri. b. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun baik didalam ataupun diluar negri.

c. Asas persamaan didalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan. d. Asas kebenaran substantif adalah prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya e. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender. f. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya. g. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. h. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

4. Unsur-Unsur Kewarganegaraan a. Unsur Darah Keturunan (Ius Sanguinis) Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang, artinya kalau orang dilahirkan dari orang tua yang berwarganegara Indonesia, ia dengan sendirinya akan menjadi warga negara Indonesia juga. b. Unsur Daerah Tempat Kelahiran (Ius Soli) Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Artinya, kalau orang dilahirkan di dalam daerah hukum Indonesia, ia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia. Terkecuali anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. c. Unsur Pewarganegaraan (Naturalisasi) Meskipun tidak dapat memenuhi prinsip ius sanguinis ataupun ius soli, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan dengan cara yang lain yaitu Pewarganegaraan atau Naturalisasi. Dalam unsur ini syarat-syarat dan prosedur naturalisasi ini di

berbagai negara sedikit banyak dapat berlainan, hal tersebut menurut kondisi dan situasi negara masing-masing. 5. Landasan hukum Pendidikan Kewarganegaraan a. UUD 1945 

Pembukaan UUD 1945, alinea kedua dan keempat (cita-cita, tujuan dan aspirasi Bangsa Indonesia tentang kemerdekaanya).



Pasal 27 (1), kesamaan kedudukan Warganegara di dalam hukum dan pemerintahan.



Pasal 27 (3), hak dan kewajiban Warganegara dalam upaya bela negara.



Pasal 30 (1), hak dan kewajiban Warganegara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.



Pasal 31 (1), hak Warganegara mendapatkan pendidikan.

b. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Kewarganegaraan merupakan anggota dari suatu Negara yang tinggal di wilayagah mereka sendiri. Sebagai warga Negara yang baik kita harus memenuhi atribut kewarganegaraan yang mencakup perasaan akan identitas, pemilihan hak-hak tertentu, pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai, tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik, penerimaan terhadap nilai-nilai social dasar. Memiliki kewarganegaraan berarti seseorang itu memiliki identitas atau status dalam lingkup nasional.Memiliki kewargnegaraan berarti didapatkannya sejumlah hak dan kewajiban yang berlaku timbal balik dengan negara.Ia berhak dan berkewajiban atas negara, sebaliknya negara memilki hak dan kewajiban atas orang tersebut. Terkait dengan hak dan kewajiban ini, maka seseorang menjadikan ia turut terlibat atau berpartisipasi dalam kehidupan negaranya. Kewarganegaraan seseorang juga menjadikan orang tersebut berpartisipasi dengan warga negara lainnya sehingga tumbuh penerimaan atas nilai-nilai sosial bersama yang ada di negara tersebut. B. Saran Dalam makalah ini telah menjelaskan beberapa hal mengenai warga negara baik itu pengertian warga negara sendiri atau hal-hal lain yang berkenaan dengan warga negara. Karena sebagai warga negara kita harus mengetahui apa saja yang berhubungan dengannya, terutama hak dan kewajiban warga negara agar kita tidak hanya menuntuk hak tetapi juga melakukan kewajiban kita sebagai warga negara. Untuk itu,sebagai warga negara haruslah kita mempelajari apa saja yang berkenaan dengannya.

More Documents from "Marwah MA"