Makalah Pemeriksaan Terhadap Hubungan Istimewa.docx

Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak

Makalah ini Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak dengan Dosen Pengampu Dr. Hj. Alfa Rahmiati, SE, MM, Ak, CA Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa

Disusun Oleh : 1. Renita Rachma Dewi 2. Ferdianto Dwiputra

041724253018 041724253045

MAKSI Kelas A2M

Tanggal 28-03-2019

PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA 2019

DAFTAR ISI BAB 1 ................................................................................................................................................ 3 PENDAHULUAN ............................................................................................................................ 3 BAB 2 ................................................................................................................................................ 5 PEMBAHASAN ............................................................................................................................... 5 2.1.

Konsep Hubungan Istimewa ............................................................................................... 5

2.2.

Kewajiban master file, local file dan CbCr (PMK 213/PMK.03/2016) ................................ 6

2.3.

Karakteristik Usaha Wajib Pajak ....................................................................................... 13

2.4.

Metode Transfer Pricing ................................................................................................... 15

2.5.

Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha .................................................... 24

BAB 3 .............................................................................................................................................. 28 KESIMPULAN .............................................................................................................................. 28 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................................... 29

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 2

BAB 1 PENDAHULUAN

Masalah perpajakan salah satunya adalah transfer pricing, yaitu kegiatan mentransfer laba dari perusahaan dalam negeri ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan membayar harga penjualan yang lebih rendah dari harga pasar dan membiayakan biayabiaya lebih besar daripada harga yang sewajarnya. Transfer pricing merupakan isu sentral saat ini yang dialami oleh seluruh dunia yang terhubung dalam jaringan perdagangan internasional. Banyak perusahaan sering melakukan transfer pricing guna memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan pajak, karena pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi keuntungan. Transfer Pricing ini digunakan oleh Wajib Pajak sebagai salah satu cara tax planning untuk menghemat pajak dengan menggunakan kelemahan peraturan di suatu negara. Biasanya tax planning ini dilakukan oleh perusahaan multinasional yang bergerak atau yang mempunyai anak perusahaan di berbagai negara. Transfer pricing menjadi masalah besar bagi aparat pajak suatu negara jika ada yang merasa dirugikan dan inilah yang menjadi permasalahan transfer pricing di dunia perpajakan. Transfer pricing merupakan isu klasik di bidang perpajakan, khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh korporasi multinasional. Dari sisi pemerintah, transfer pricing diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (high tax countries) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries). Transfer pricing merupakan isu klasik di bidang perpajakan, khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh korporasi multinasional. Dari sisi pemerintah, transfer pricing diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (high tax countries) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries). Di pihak lain dari MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 3

sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (cost efficiency) termasuk di dalamnya meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan (corporate income tax). Bagi korporasi multinasional, perusahaan berskala global (multinational corporation), transfer pricing dipercaya menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas. Makalah ini akan membahas konsep hubungan istimewa, kewajiban master file, local file dan CbCr (PMK 213/PMK.03/2016), karakteristik usaha wajib pajak, metode transfer pricing dan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 4

BAB 2 PEMBAHASAN 2.1. Konsep Hubungan Istimewa Hubungan istimewa sendiri telah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dapat dipastikan hubungan istimewa dapat menimbulkan transaksi yang dilakukan diluar batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Dalam kegiatan usaha seperti jual beli harta, harga perolehan harta bagi pihak pembeli adalah harga yang sesungguhnya dibayar dan harga penjualan bagi pihak penjual adalah harga yang sesungguhnya diterima. Namun, dengan adanya hubungan istimewa hal itu dapat menyebabkan penghasilan yang dilaporkan kurang dari semestinya bagi pihak penjual ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya bagi pihak pembeli, sehingga penghindaran pajak dapat dengan mudah dilakukan bagi para pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi antara wajib pajak (WP) yang memiliki hubungan istimewa disebut dengan transfer pricing. Transfer pricing sendiri sebenarnya tidak menjadi masalah bila terjadi di dalam negeri karena kegiatan tersebut hanya memindahkan beban pajak antara dua atau lebih WP yang bersangkutan dan WP tersebut menjadi subyek pajak dalam negeri. Hal ini menjadi suatu permasalahan apabila transaksi tersebut melewati batas Negara karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian dalam pendapatan pajak Negara. Oleh karena itu praktek transfer pricing perlu diatur dan diawasi secara ketat. .

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 5

2.2. Kewajiban master file, local file dan CbCr (PMK 213/PMK.03/2016) Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan bagi wajib pajak yang mewajibkan membuat transfer pricing documentation (TP Doc), yaitu Peraturan Menteri Kuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang jenis Dokumen atau / Informasi Tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang memiliki hubungan istimewa dan tata cara pengelolaannya. Aturan TP Doc ini melengkapi ketentuan-ketentuan terkait dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transfer Pricing Documentation (TP Doc) atau merujuk definisi pada pasal 1 angka 6 PMK-213/PMK.03/2016 disebut Dokumen Penentuan Harga Transfer adalah dokumen yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penentuan Harga Transfer yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sesuai dengan PMK-213/2016 ini, Dokumen Penentuan Harga Transfer (TP Doc) terdiri dari : 1. Dokumen Induk; 2. Dokumen Lokal; dan / atau 3. Laporan per negara Dokumen Induk (Master Document) Dokumen induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus memuat informasi mengenai Grup Usaha paling sedikit sebagai berikut: 1. struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota; 2. kegiatan usaha yang dilakukan; 3. harta tidak berwujud yang dimiliki; 4. aktivitas keuangan dan pembiayaan; dan 5. Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi. Rincian dan/ atau penjelasan dari informasi dalam dokumen induk paling sedikit memuat

informasi

sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran

huruf

C

213/PMK.03/2016 yaitu :

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 6

PMK

1. Struktur dan bagan kepemilikan Grup Usaha serta negara atau yurisdiksi masingmasing anggota Grup Usaha memuat informasisebagai berikut: a. daftar pemegang saham dan persentase kepemilikan saham sertadaftar pengurus dari masing-masing anggota Grup Usaha; b. bagan kepemilikan Grup Usaha yang menunjukkan keseluruhan hubungan kepemilikan saham anggota Grup Usaha; dan c. lokasi geografis (negara atau yurisdiksi) masing-masing anggota Grup Usaha. 2. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Grup Usaha memuat informasi sebagai berikut: a. daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha masing-masing anggota Grup Usaha; b. faktor penentu yang mempunyai peran penting dalam menentukan laba masingmasing anggota Grup Usaha; c.

penjelasan dan skema/ grafik/ diagram mengenai rantai usahauntuk 5 (lima) besar produk dan / atau j asa yang dihasilkan oleh Grup Usaha serta untuk produk atau jasa lain yang dihasilkan oleh Grup Usaha dengan nilai peredaran bruto usaha 5 (lima)persen atau lebih dari total peredaran bruto Grup Usaha;

d. daftar dan penjelasan mengenai kontrak-kontrak/ perjanjian - perjanjian yang penting antar anggota Grup Usaha, termasuk penjelasan mengenai kemampuan dari anggota Grup Usaha yang menyediakan Jasa serta kebijakan harga transfer atas pengalokasian biaya -biaya dalam rangka penyediaan jasa serta penentuan harga yang harus dibayar atas penyediaan jasa antar anggota dalam Grup Usaha; e. penjelasan mengenai lokasi geografis (negara atau yurisdiksi) yang menjadi pasar utama dari produk-produk dan/ atau jasa - jasa yangdihasilkan oleh Grup Usaha; f. penjelasan umum mengenai analisis fungsional Grup Usaha yang mencakup analisis fungsi, aset, dan risiko yang dilakukan Grup Usaha yang menjelaskan kontribusi dari setiap anggota Grup Usaha dalam pembentukan nilai; dan g. penjelasan mengenai restrukturi sasi usaha, akuisisi usaha, dan divestasi usaha yang pernah dilakukan oleh anggota Grup Usahaselama 5 (lima) tahun terakhir. 3. Harta tidak berwujud yang dimiliki Grup Usaha memuat informasi sebagai berikut:

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 7

a. penjelasan tentang strategi Grup Usaha dalam pengembangan, kepemilikan , dan eksploitasi harta tidak berwujud, termasuk lokasifasilitas kegiatan riset dan pengembangan serta lokasi manaj emenR&D ; b. daftar harta tidak berwujud atau kelompok harta tidak berwujud milik Grup Usaha yang penting untuk analisis Penentuan Harga Transfer, serta penjelasan mengenai anggota Grup Usaha yang secara hukum memiliki harta dimaksud ; c. daftar dan penjelasan mengenai pihak-pihak dalam anggota GrupUsaha yang berkontribusi dalam pengembangan harta tidak berwujud; d. daftar kontrak/ perjanjian antar anggota Grup Usaha terkait harta tidak berwujud termasuk perjanjian Cost Contribution Arrangement (CCA), perjanjian jasa riset dan pengembangan , serta perjanjianterkait pemberian lisensi; e. penjelasan tentang kebijakan harga transfer Grup Usaha sehubungan dengan kegiatan Riset dan Pengembangan dan harta tidak berwujud; dan f. penjelasan tentang pengalihan kepemilikan harta tidak berwujud yang terjadi antar anggota Grup Usaha dalam Tahun Pajak yangbersangkutan termasuk nama anggota Grup Usaha, negara atauyurisdiksi, dan kompensasi atas pengalihan kepemilikan hartatidak berwujud. 4. Aktivitas keuangan dan pembiayaan dalam Grup Usaha memuatinformasi sebagai berikut: a. penjelasan tentang pembiayaan yang digunakan oleh Grup Usaha, termasuk perjanjian pembiayaan dengan pemberi pinjaman yangindependen; b. identifikasi dan penjelasan tentang anggota Grup Usaha yangmenjalankan fungsi sebagai pusat keuangan / pembiayaan untukanggota Grup Usaha, termasuk informasi tentang negara atau yurisdiksi tempat anggota Grup Usaha tersebut didirikan dan tempat manajemen efektifnya berada; dan c. penjelasan tentang kebijakan harga transfer sehubungan perjanjian- perjanjian pembiayaan antar anggota Grup Usaha. 5. Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi memuat informasi sebagai berikut: a. laporan keuangan konsolidasi Grup Usaha untuk Tahun Pajak terkait baik yang disiapkan untuk kepentingan eksternal maupun internal; dan

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 8

b. daftar dan penjelasan tentang Advance Pricing Agreement (APA) yang dimiliki oleh anggota Grup Usaha dan ketentuan perpajakanlainnya terkait alokasi penghasilan antar anggota Grup Usaha. Dokumen Lokal (Local Document) Dokumen lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) huruf b harus memuat informasi mengenai Wajib Pajak paling sedikit sebagai berikut: 1. identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan; 2. informasi Transaksi Afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan; 3. penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; 4. informasi keuangan; dan 5. peristiwa-peristiwa/

kejadian-kejadian/

fakta-fakta

non-keuangan

yang

memengaruhi pembentukanharga atau tingkat laba. Rincian dan/ atau penjelasan dari informasi dalam dokumen induk paling sedikit memuat informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D PMK 213/PMK.03/2016 yaitu : 1. Identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan Wajib Pajak memuatinformasi sebagai berikut: a. penjelasan tentang struktur manajemen Wajib Pajak, baganorgamsasi, informasi mengenai pihak-pihak di dalam atau luarnegeri yang merupakan pihak-pihak yang memiliki HubunganIstimewa, dan negara atau yurisdiksi pihak-pihak tersebut berada; b. penjelasan detail tentang usaha dan strategi usaha yang dilakukanoleh Wajib Pajak, termasuk indikasi dalam hal Wajib Pajak terlibatatau terpengaruh restrukturisasi usaha atau pengalihan hartatidak berwujud dalam Grup Usaha yang sedang atau telah terjadi pada tahun sebelumnya, dan penjelasan mengenai pengaruhnya terhadap Wajib Pajak; c. aspek-aspek operasional kegiatan usaha Wajib Pajak; dan d. gambaran lingkungan usaha secara rinci, termasuk daftar pesaingutama.

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 9

2. Informasi Transaksi Afiliasi dan transaksi independen yang dilakukanWajib Pajak memuat informasi sebagai berikut: a. skema transaksi dan penjelasannya; b. kebijakan penetapan harga yang diterapkan selama 5 (lima) tahun terakhir; c. penjelasan atas masing-masing transaksi dan latar belakang dilakukannya transaksi tersebut; d. jumlah nominal transaksi yang dirinci per jenis transaksi dan perlawan transaksi; e. informasi tentang lawan transaksi dalam setiap jenis transaksi dan penjelasan mengenai hubungan Wajib Pajak dengan masing – masing lawan transaksi tersebut; f.

informasi dalam bentuk tabel sekurang-kurangnya mengenai : 

nomor dan tanggal faktur;



nama lawan transaksi;



negara atau yurisdiksi lawan transaksi;



nama produk;



spesifikasi / kualitas produk;



jumlah unit/ kuantitas;



harga per unit (ukuran terkecil yang lazim digunakan) ; dan



tanggal pengiriman / pengapalan barang, dalam hal Wajib Pajak melakukan Transaksi Afiliasi terkait produk

komoditas; dan g. salinan perjanjian / kontrak terkait transaksi yang nilainyasignifikan ; 3. Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha memuat informasi sebagai berikut: a. penjelasan rinci tentang analisis kesebandingan setiap TransaksiAfiliasi yang dilakukan Wajib Pajak yang meliputi analisis atas karakteristik produk atau jasa, analisis fungsional (analisis fungsi, aset, dan risiko), ketentuan dalam kontrak, strategi usaha, dankondisi ekonomi, termasuk analisis kesebandingan atas perbedaan kondisi dengan tahun-tahun sebelumnya;

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 10

b. penjelasan rinci mengenai karakterisasi usaha yang dij alankanWajib Pajak berdasarkan hasil analisis fungsional (analisis fungsi , aset, dan risiko); c. penjelasan tentang metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai untuk setiap jenis Transaksi Afiliasi, alasan pemilihan metode tersebut, serta keunggulan metode yang dipilih dibandingkan dengan metode-metode lainnya; d. penjelasan tentang: 

pihak yang dipilih sebagai pihak yang diuji dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer dan alasan pemilihannya;dan



rasio keuangan atau indikator tingkat laba yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer, dalam hal Wajib Pajak menggunakan metode Penentuan Harga Transfer berbasis laba bruto atau neto ;

e. ringkasan mengenai asumsi-asumsi yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer; f. penjelasan mengenai alasan penggunaan analisis tahun jamak dalam hal diperlukan ; g. daftar dan penjelasan tentang transaksi pembanding internal dan / atau eksternal yang dipilih, dan detail penjelasan tentang kriteria yarig digunakan dalam pencarian data pembanding dan sumber informasi data pembanding yang digunakan ; h. ikhtisar laporan keuangan yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer, termasuk laporan keuangan yang tersegmentasi dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha; i. penjelasan mengenai penerapan metode Penentuan Harga Transferberdasarkan pembanding terpilih, rentang harga atau laba wajar yang digunakan, dan titik acuan di dalam rentang harga atau laba wajar yang menjadi dasar penentuan harga transfer; j. penjelasan tentang penyesuaian yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesebandingan, termasuk penjelasan apakah penyesuaian hanya dilakukan terhadap pihak yang diuji, terhadap transaksi pembanding atau terhadap keduanya;

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 11

k. penjelasan mengenai ke simpulan bahwa Penentuan Harga Transfer telah atau belum sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; dan l. salinan Advance Pricing Agreement (APA) yang dimiliki anggota Grup Usaha lainnya dan ketentuan perpajakan lainnya yangterkait dengan Transaksi Afiliasi Wajib Pajak. 4. Informasi Keuangan Wajib Pajak memuat informasi sebagai berikut: a. laporan keuangan Wajib Pajak yang telah di audit akuntan public untuk Tahun Pajak terkait dengan Dokumen Penentuan HargaTransfer, atau laporan keuangan yang belum diaudit dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak yang telah di audit akuntan public belum tersedia; b. laporan keuangan Wajib Pajak yang tersegmentasi berdasarkankarakterisasi usaha, dalam hal Wajib pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha; c. informasi dan penjelasan penggunaan informasi dalam laporankeuangan yang terkait dengan penerapan metode Penentuan HargaTransfer; dan d. ringkasan informasi keuangan yang relevan dari pembanding yangdigunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transferdan sumber informasi keuangan tersebut. 5. Peristiwa-

peristiwa/

kejadian-

kejadian/

fakta-fakta

non-keuangan

yang

memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba. Dokumen lokal disajikan secara tersegmentasi sesuai dengan karakterisasi usaha yang dimiliki dalam hal mempunyai lebih dari satu segmen dengan karakterisasi usaha yang berbeda (toll-contract-fully fledge manufacturing, commissioners-limited risk distributor-fully fledge distributor contract service). Laporan per Negara (CbCR) Laporan per negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c harus memuat informasi sebagai berikut: 1. alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitasusaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggotaGrup Usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri,yang meliputi nama negara atau yurisdiksi, peredaranbruto, laba (rugi)

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 12

sebelum pajak, Pajak Penghasilanyang telah dipotong/ dipungut/ dibayar sendiri, PajakPenghasilan terutang, modal, akumulasi laba ditahan,jumlah pegawai tetap, dan harta berwujud selain kasdan setara kas; dan 2. daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usahautama per negara atau yurisdiksi. Penyusunan laporan per negara dilakukan melalui pembentukan kertas kerja laporan per negara dan dilampirkan pada laporan per negara. Kertas kerja laporan per negara disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E, F, dan G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2.3.Karakteristik Usaha Wajib Pajak Setiap Wajib Pajak memiliki karakteristik yang berbeda, bahkan di dalam industri yang sama tiap-tiap perusahaan memiliki strategi, struktur organisasi, serta tujuan yang berbeda. Tahapan menentukan karakteristik usaha Wajib Pajak diperlukan untuk memahami realitas usaha Wajib Pajak. Melalui tahapan ini, diharapkan Pemeriksa Pajak dapat memperoleh gambaran tentang industri dimana Wajib Pajak berbisnis, bisnis perusahaan grup tersebut, serta fungsi utama dari tiap-tiap anggota perusahaan grup berdasarkan sumber informasi eksternal dan internal Wajib Pajak.Dengan menentukan karakteristik usaha Wajib Pajak serta memahami fungsi-fungsi pihak lawan transaksinya, Pemeriksa Pajak akan mendapatkan gambaran mengenai remunerasi yang diharapkan (expected return) oleh masing-masing pihak yang bertransaksi, serta risiko terjadinya penghindaran pajak menggunakan transaksi transfer pricing. Dari sisi karakteristik usaha, ada beberapa jenis usaha wajib pajak, yaitu manufaktur, distributor, atau penyedia jasa. A. Manufaktur Untuk manufaktur, pada dasarnya terbagi atas tiga macam, yaitu toll, contract, dan fully-fledge manufacturer. Perbandingan ketiganya secara ringkas adalah sebagai berikut:

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 13

Dari sini terlihat bahwa toll manufacturer menanggung fungsi, aset, dan risiko yang paling rendah namun return-nya rendah juga. Sebaliknya, fully fledge manufacturer menanggung fungsi, aset, dan risiko tertinggi tetapi penghasilannya paling besar juga. 1. Toll manufacturer Toll manufacturer melakukan fungsi manufaktur atas permintaan dari perusahaan induk, dimana seluruh pasokan bahan baku berikut spesifikasi telah disediakan oleh perusahaan induk. Di kita banyak sekali perusahaan yang menjadi toll manufacturer untuk produsen global seperti Nike di daerah Tangerang Selatan atau Mattell di Cikarang. 2. Contract manufacturer Contract manufacturer merupakan suatu bentuk penyedia fungsi manufaktur yang berbasis pada suatu kontrak tertulis sesuai dengan pesanan untuk perusahaan induk, biasanya dilakukan setelah ada biaya penawaran, dan menanggung biaya bahan baku yang akan dibiayakan kembali dalam biaya produksi per unit 3. Fully-fledge manufacturer Fully-fledge manufacturer merupakan industri manufaktur yang melakukan fungsi pencarian sumber dan pembelian bahan baku, desain dan pabrikasi, desain dan pabrikasi, penggunaan intangible (know-how paten), R & D, perencanaan produksi, tanggung jawab atas standarisasi produksi dan quality control, tanggung jawab lingkungan, pergudangan, logistik dan invoicing pelanggan. B. Distributor Untuk distributor, biasanya terbagi menjadi: 1. Sales Representatives/sales agent;cost representatives Sales representatives atau agen penjualan melakukan riset atas perilaku pasar mengelola customer list dan melakukan negosiasi. 2. Comission Agent Model; Revenue Centre

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 14

Dalam skema ini, unit pengadaan melakukan nilai tambah dengan melakukan aktivitas – aktivitas yang berkaitan dengan marketing intelligence yang kepemilikan atas barang tetap tidak berpindah ke pihak unit pengadaan. 3. Limited risk Dalam hal ini, distributor sudah mulai berani mempunyai stok barang meskipun status barang masih bukan miliknya. Oleh karena itu dia sudah mempunyai gudang untuk menampung barang dari principal untuk dikirim ke customer. Jadi risiko yang ditanggung sudah lebih besar. 4. Full Risk Distributor / Profit Centre Full Risk Distributor membeli dari pihak afiliasi dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan persediaan, logistik, aktifitas pemasaran, serta menanggung semua risiko yang terkait dengan risiko persediaan, risiko pasar, dan juga risiko gagal tagih 2.4. Metode Transfer Pricing Pemeriksaan transfer pricing terhadap transaksi Wajib Pajak dengan pihak afiliasinya dapat dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap harga atau laba baik di tingkat laba kotor (gross profit) maupun di tingkat laba bersih usaha (net operating income). Setelah melakukan analisis kesebandingan (comparability analysis), pengujian atas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle) dilakukan dengan menerapkan metode transfer pricing. Dalam pemeriksaan terhadap transaksi afiliasi yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, penentuan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta penentuan utang sebagai modal dilakukan dengan menggunakan metode-metode, antara lain metode perbandingan harga antara pihak yang independen (Comparable Uncontrolled Price Method), metode harga penjualan kembali (Resale Price Method), metode biaya-plus (Cost-Plus Method), metode pembagian laba (Profit Split Method) dan metode laba bersih transaksional (Transactional Net Margin Method), serta metode-metode lainnya sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan penjelasannya. Penerapan metode transfer pricing dilakukan bersamaan dengan pemilihan pihak yang akan diuji (tested party). Pihak yang diuji (tested party) dapat merupakan Wajib Pajak

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 15

yang sedang diperiksa (audited party), dalam hal ini maka tested party adalah juga merupakan audited party. Pihak yang diuji (tested party) dapat pula dipilih dari lawan transaksi audited party, maka dalam hal ini tested party berbeda dengan audited party. A. Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang Independen (Comparable Uncontrolled Price Method - CUP) Metode Perbandingan Harga Antara Pihak Yang Independen adalah metode penentuan harga transfer yang membandingkan harga barang atau jasa dalam transaksi afiliasi dengan harga barang atau jasa dalam transaksi independen. Contoh 1: PT GGN yang memproduksi produk M, menjual 1000 unit produk tersebut kepada GGN Ltd. (distributor) yang berkedudukan di Negara Z dengan harga USD140.00 per unit (harga FOB) pada tahun 2010. PT GGN juga menjual 1000 unit produk M ke distributor independen di negara Z dengan harga USD150.00 per unit (harga CIF). Biaya insurance & freight sebesar USD5.00 per unit. Diketahui bahwa GGN Corp. memiliki kepemilikan 95% atas PT GGN dan 60% atas GGN Ltd. Untuk tahun 2010, PT GGN sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPP YGY. Laporan Laba Rugi PT GGN pada Tahun Pajak 2010 adalah sebagai berikut. Penjualan ke GGN Ltd. = (1.000 unit x USD140.00) ke pihak independen = (1.000 unit x USD150.00) Total penjualan Harga Pokok Penjualan = (2.000 unit x USD125.00) Laba kotor Biaya operasi Laba (rugi) bersih usaha

= = = = = = =

USD 140,000.00 USD 150,000.00 USD 290,000.00 (USD 250,000.00) USD 40,000.00 (USD 33,000.00) USD 7,000.00 (2.4%)

Perhitungan harga wajar: Harga pembanding independen (harga CIF per unit) Penyesuaian (insurance & freight per unit) Harga wajar (harga FOB per unit) Harga jual ke GGN Ltd. (harga FOB per unit) Penyesuaian atas harga jual per unit ke GGN Ltd.

= = = = =

USD 150.00 (USD 5.00) USD 145.00 (USD 140.00) USD 5.00

B. Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method)

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 16

Metode Harga Penjualan Kembali adalah metode penentuan harga transfer yang menentukan harga pembelian barang dan jasa dari pihak afiliasi dengan cara mengurangkan laba kotor pihak independen yang sebanding dari harga jual kembali barang dan jasa tersebut kepada pihak independen. Contoh : DEF Corp. adalah produsen produk elektronik yang berkedudukan di Negara A. DEF Corp. merupakan perusahaan multinasional yang menguasai 100% saham di PT DEF Indonesia (limited risk distributor) yang berkedudukan di Indonesia. Pada Tahun Pajak 2010 PT DEF Indonesia (DEFI) membeli produk elektronik dari DEF Corp. dengan harga USD 135/unit. Selanjutnya PT DEFI menjual kembali produk tersebut ke pihak independen di Indonesia dengan harga USD 145/unit. Selain menjual produk yang dibeli dari DEF Corp., PT DEFI juga mengimpor barang sejenis dari produsen independen yang berkedudukan di negara B dengan harga beli USD 121/unit, produk tersebut juga dipasarkan kepada konsumen akhir di Indonesia dengan harga USD143/unit. Berdasarkan analisis fungsi Wajib Pajak, ketentuan kontrak, strategi usaha, dan keadaan ekonomi, tidak terdapat perbedaan dalam aktivitas distribusi kedua produk tersebut. PT DEFI sedang diperiksa oleh KPP MDN untuk Tahun Pajak 2010. Laporan laba rugi PT DEF pada Tahun Pajak 2010 sebagai berikut: Penjualan {(800 x 145) + (500 x 143)} Harga Pokok Penjualan {(800 x 135) + (500 x 121)} Laba kotor Biaya operasi Laba (rugi) bersih usaha

= = = = =

USD 187,500.00 USD 168,500.00 USD 19,000.00 (10.1%) USD 20,000.00 (USD 1,000.00) (0.5%)

Perbandingan gross margin atas penjualan barang yang dibeli dari pihak afiliasi dengan pihak independen adalah sebagai berikut.

Harga jual/unit Harga beli/unit Laba kotor Gross margin (laba kotor/harga jual)

DEF Corp. (USD)

Produsen Independen (USD)

145 135 10 6.9%

143 121 22 15.3%

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 17

Berdasarkan gross margin dari transaksi independen (pembanding internal) maka diketahui bahwa gross margin wajar atas penjualan kembali sebesar 15,3%. Berdasarkan data pembanding tersebut maka penentuan harga beli wajar produk per unit dari DEF Corp. adalah sebagai berikut: ALP ALP ALP

= Resale Price - (Gross Margin Independen x Resale Price) = USD 145.00 - (15.3% x USD 145.00) = USD 145.00 - USD 22.2 = USD 122.8

Dengan demikian harga beli wajar PT DEFI atas produk yang dibeli dari DEF Corp. adalah USD122.8. Harga beli dari DEF Corp. Harga beli wajar per unit Koreksi positif atas harga beli

= USD 135.00 = USD 122.80 = USD 12.20

C. Metode Biaya-Plus (Cost-Plus Method) Metode Biaya-Plus adalah metode penentuan harga transfer yang menambahkan laba kotor dari transaksi independen yang sebanding terhadap biaya yang ditanggung dalam transaksi afiliasi. Contoh 3: KLM Corp. adalah perusahaan holding (holding company) yang berkedudukan di Negara A. KLM Corp. merupakan perusahaan multinasional yang menguasai 100% saham di PT KLM (manufaktur) yang berkedudukan di Indonesia, dan juga menguasai 80% saham KLM Ltd. (distributor) yang berkedudukan di Negara C. Pada Tahun Pajak 2010, PT KLM memproduksi dua jenis produk yang diberi kode PX100 dan PZ200. Bahan baku untuk memproduksi produk PX100 dan PZ200 dibeli dari pihak independen. Seluruh produk PX100 dijual kepada KLM Ltd. Sedangkan produk PZ200 dijual kepada distributor independen yang berkedudukan di Negara D. PT KLM menjual PX100 dengan harga USD240.00/unit, sedangkan kepada pihak independen PT KLM menjual PZ200 dengan harga USD200.00/unit. Laba bersih usaha KLM Ltd. Adalah sebesar 21%. Tidak terdapat perbedaan fungsi yang dilakukan, aset/harta yang digunakan, risiko yang ditanggung, persyaratan kontrak, strategi bisnis serta kondisi ekonomi ketika bertransaksi dengan KLM Ltd. maupun dengan pihak independen. PT KLM sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPP JKT.

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 18

Laporan Laba Rugi PT KLM Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Penjualan Harga Pokok Penjualan Laba kotor Biaya operasi Laba (rugi) bersih usaha

= USD = USD = USD = USD = USD

420,000.00 360,000.00 60,000.00 40,000.00 20,000.00 (4.76%)

Setelah dilakukan segmentasi terhadap Laba Rugi PT KLM diperoleh informasi sebagai berikut.

Penjualan - Afiliasi (1000 x USD 240.00) - Independen (900 x USD 200.00) Harga Pokok Penjualan Laba Kotor Gross Mark-up (Laba Kotor : HPP)

KLM Ltd. (USD)

Distributor Independen (USD)

240,000.00 220,000.00 20,000.00 9.1%

180,000.00 140,000.00 40,000.00 28.6%

Karena terdapat pembanding internal yang andal maka pembanding internal tersebut dapat digunakan. Penghitungan Arm's Length Price (ALP) = ALP ALP ALP

= Costs = USD 220,000.00 = USD 220,000.00

Nilai penjualan wajar Nilai penjualan kepada KLM Ltd. Koreksi positif atas penjualan

+ (Gross Mark-Up Independen x Costs) + (28.6% x 220,000.00) + USD 62,920.00 = USD 282,920.00 = = =

USD 282,920.00 USD 240,000.00 USD 42,920.00

D. Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method) Metode Laba Bersih Transaksional adalah metode penentuan harga transfer yang menggunakan indikator tingkat laba transaksi independen yang sebanding untuk menentukan laba bersih usaha transaksi afiliasi. Contoh 4: PQR Corp. perusahaan manufaktur yang berkedudukan di Negara A, memiliki 97% saham di PT PQR (manufaktur) yang berkedudukan di Indonesia. PQR Corp. juga

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 19

memiliki 85% saham PQR Ltd. (distributor) yang berkedudukan di Negara C. Di tahun 2010, PT PQR menjual 100% produknya kepada PQR Ltd. Dengan harga USD 450.00/unit. Laba bersih usaha PQR Ltd. adalah sebesar 10%. Untuk Tahun Pajak 2010, PT PQR sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPP DPK. Laporan Laba Rugi PT PQR pada Tahun Pajak 2010 adalah sebagai berikut. Penjualan Harga Pokok Penjualan Laba kotor Biaya operasi Laba (rugi) bersih usaha 15,000.00) (3.3%) Rasio Tingkat Pengembalian Total Biaya (Net Mark-Up) PT PQR

= USD = (USD 300,000.00) = USD = (USD = USD

450,000.00

=

3.44%

150,000.00 (33%) 135,000.00)

Pencarian pembanding dapat dilakukan pada commercial database. Kandidat pembanding yang diperoleh dari commercial database adalah 25 (dua puluh lima) perusahaan. Selanjutnya, melalui manual review/manual screening dilakukan penelitian secara seksama, 16 (enam belas) perusahaan dianggap tidak sebanding dengan PT PQR sehingga diperoleh 9 (sembilan) perusahaan pembanding yang reliable. Rasio net markup 9 (sembilan) perusahaan pembanding tersebut adalah 6,71%, 6,85% 6,95%, 7,91%, 7,31%, 7,23%, 7,59%, 8,35%, dan 8,93%. Berdasarkan hasil penghitungan, diketahui bahwa quartile-1 = 6,95%, quartile-2 = 7,31%, dan quartile-3 = 7,91%. Dengan demikian, net mark-up PT PQR berada di luar range (quartile-1 - quartile-3). Penyesuaian positif dilakukan dengan menggunakan quartile-2. Rasio Net Mark-Up pembanding (quartile-1 s/d quartile 3) = 6,95% - 7,91% Rasio Net Mark-Up PT PQR = 3,44% Penghitungan Arm's Length Price (ALP) ALP ALP ALP ALP

= Total Costs = USD 435,000.00 = USD 435,000.00 = USD 466,798.00

+ (net mark-up x total costs) + (7.31% x USD 435,000.00) + USD 31,798.00

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 20

Nilai penjualan wajar pembanding (quartile-2) Nilai penjualan PT PQR Koreksi positif

= = = =

USD 466,798.00 (USD 450,000.00) USD 16,798.00

E. Metode Pembagian Laba (Profit Split Method) Metode pembagian laba adalah metode penentuan harga transfer yang membagi laba gabungan kepada pihak afiliasi yang terlibat dalam transaksi afiliasi berdasarkan kontribusi yang diberikan. a. Metode Pembagian Laba Kontribusi (Contribution Profit Split Method) Metode Pembagian Laba Kontribusi adalah metode pembagian laba antar pihak afiliasi berdasarkan fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan dan risiko yang ditanggung setiap pihak yang terlibat dalam transaksi afiliasi. Contoh 5: STU Corp. berkedudukan di negara A, memiliki 98% saham di PT STU. Pada tahun 2010, PT STU membeli semi-finished goods dari STU Corp. untuk diproses menjadi finished goods. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa STU Corp. dan PT STU adalah saling terkait sangat erat dalam operasional perusahaan (highly integrated operation). PT STU menjual produk jadi untuk pasar Indonesia. Berdasarkan analisis fungsi diketahui, bahwa PT STU melakukan fungsi-fungsi yang cukup signifikan untuk mendapat remunerasi yang tepat. Laporan keuangan yang diperoleh selama pemeriksaan adalah sebagai berikut : keuangan yang diperoleh selama pemeriksaan adalah sebagai berikut: Laporan Keuangan Penjualan Harga Pokok Penjualan Laba Kotor Biaya Operasi Laba Bersih Usaha

STU Corp. USD 100,000.00 USD 50,000.00 USD 50,000.00 USD 30,000.00 USD 20,000.00

PT STU USD 120,000.00 USD 100,000.00 USD 20,000.00 USD 18,000.00 USD 2,000.00

Untuk Tahun Pajak 2010, PT STU sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPP BPC. Setelah dilakukan pencarian pembanding pada database komersial, diketahui bahwa

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 21

tidak ditemukan perusahaan pembanding. Untuk menerapkan Contribution Profit Split Method, digunakan analisis fungsi sebagai media untuk memberi bobot pada fungsi-fungsi yang dilakukan kedua belah pihak afiliasi yang saling bertransaksi. Berikut adalah hasil pembobotan yang dilakukan terhadap fungsi kedua belah pihak afiliasi yang saling bertransaksi (berdasarkan data dan Analisis fungsi kedua belah pihak). Fungsi Pemasaran Transportasi Intangible Property Akuntansi Penjualan Daftar pelanggan Logistik Pergudangan Warranty Sales support Training Total Profit Split

Bobot 10 5 10 5 10 10 5 5 5 5 5 75 64.0%

Net operating income STU Corp. Net operating income PT STU Total net operating income

STU Corp. 6 4 10 1 8 6 3 0 3 2 5 48 36.0% = = =

USD USD USD

PT STU 4 1 0 4 2 4 2 5 2 3 0 27

20,000.00 2,000.00 + 22,000.00

Pembagian laba dengan Contribution Profit Split Method Net Operating income STU Corp. Net Operating income PT STU

= 64% x USD 22,000.00 = USD 14,080.00 = 36% x USD 22,000.00 = USD 7,920.00

Koreksi positif atas net operating income PT STU = USD 7,920.00 - USD 2,000.00 = USD 5,920.00 Koreksi positif atas net operating income diatribusikan kepada transaksi afiliasi yang terjadi yaitu transaksi pembelian sehingga penyesuaian positif atas pembelian PT STU = USD 100,000.00 – USD 5,920.00 = USD 94,080.00 b. Metode Pembagian Laba Sisa (Residual Profit Split Method) Metode Pembagian Laba Sisa adalah metode pembagian laba yang mengidentifikasi terlebih dahulu laba sisa dengan mengurangkan laba rutin setiap pihak afiliasi dari

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 22

laba gabungan kemudian laba sisa dialokasikan berdasarkan kontribusi setiap pihak afiliasi yang terlibat terhadap laba sisa. Contoh 6 : BGS Corp., perusahaan manufaktur yang berkedudukan di Negara A, memiliki 99% saham di PT BGS (distributor) yang berkedudukan di Indonesia. BGS Corp. melakukan fungsi R&D dan memproduksi barang dengan brand-name "DK". Sedangkan PT BGS adalah distributor yang sangat aktif memasarkan produk yang dibuat oleh BGS Corp. PT BGS melakukan promosi dan iklan secara masif baik di media cetak maupun elektronik, sehingga brand-name "DK" menjadi sangat terkenal di Indonesia. Pada Tahun Pajak 2010, PT BGS sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPP MLG. Laporan Keuangan (USD) BGS Corp. (R&D) PT BGS (Marketing) Penjualan 700,000.00 Penjualan 976,000.00 HPP (466,000.00) HPP (700,000.00) Laba kotor 234,000.00 Laba kotor 276,000.00 Biaya operasi: Biaya operasi: Biaya R&D 140,000.00 Biaya marketing 180,000.00 Biaya operasi lain 34,000.00 Biaya operasi lain 56,000.00 Laba Bersih usaha 60,000.00 Laba Bersih usaha 40,000.00 Laba bersih usaha BGS Corp. Laba bersih usaha PT BGS Laba bersih usaha gabungan

= = =

USD USD USD

60,000.00 40,000.00 100,000.00

Tahap selanjutnya, dilakukan pencarian terhadap perusahaan manufaktur yang hanya melakukan fungsi sederhana (tidak melakukan R&D) dan dilakukan pencarian terhadap perusahaan distributor yang hanya melakukan fungsi yang sederhana (tidak melakukan aktivitas pemasaran secara besar-besaran). Hasil pencarian pada commercial database Perusahaan manufaktur (simple function) memperoleh laba bersih usaha = USD 15,000.00 (manufaktur dengan fungsi sederhana mendapat remunerasi 3% x total cost) Perusahaan distributor (simple function) memperoleh laba bersih usaha = USD 19,520.00 (distributor dengan fungsi sederhana mendapat remunerasi 2% x penjualan)

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 23

Laba bersih usaha (simple manufakturer) Laba bersih usaha (simple distributor) Total laba bersih usaha (basic profit)

= = =

Total laba bersih usaha (dengan intangible asset) Total laba bersih usaha (simple function) Residual Profit

= = =

USD 15,000.00 USD 19,520.00 USD 34,520.00

+

USD 100,000.00 USD 34,520.00 USD 65,480.00

-

Proporsi biaya R&D dan biaya marketing yang digunakan sebagai dasar Alokasi residual profit Biaya R&D Biaya marketing Total biaya

= USD = USD = USD

140,000.00 180,000.00 320,000.00

(43.75%) (56.25%)

Alokasi Residual Profit BGS Corp. 43.75% x USD 65,480.00 PT BGS 56.25% x USD 65,480.00

= USD = USD = USD

28,648.00 36,832.00 + 65,480.00

Total residual profit Penyesuaian atas laba bersih usaha BGS Corp. PT BGS

= USD 15,000.00 + USD 28,648.00 = USD 43,648.00 = USD 19,520.00 + USD 36,832.00 = USD 56,352.00

Koreksi positif atas net operating income diatribusikan kepada transaksi afiliasi yang terjadi yaitu transaksi pembelian sehingga penyesuaian positif atas pembelian PT BGS = USD 56,352.00 – USD 40,000.00 = USD 16,352.00 2.5.Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dilakukan setelah memilih metode transfer pricing yang paling sesuai. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha antara lain sebagai berikut : a. Melakukan Analisis Kesebandingan: Pemeriksaan transfer pricing dilakukan dengan cara membandingkan kondisi transaksi afiliasi dengan kondisi transaksi independen. Transaksi afiliasi dianggap sebanding dengan transaksi independen dalam hal : a) Perbedaan (jika ada) antara kondisi transaksi afiliasi dan kondisi transaksi independen tidak memiliki pengaruh yang material terhadap harga atau laba;

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 24

b) penyesuaian andal yang akurat dapat dilakukan untuk menghilangkan pengaruh material tersebut. b. Meningkatkan Kesebandingan Untuk membandingkan antara kondisi pada transaksi afiliasi dengan kondisi transaksi independen, karakteristik yang relevan secara ekonomi dari keadaan yang dibandingkan harus sebanding secara memadai agar pembandingan tersebut lebih akurat. Dalam hal kondisi transaksi afiliasi tidak sebanding dengan kondisi transaksi independen, peningkatan kesebandingan dapat dilakukan dengan cara, antara lain : 1). Kriteria Pencarian dan Seleksi Manual Untuk menghasilkan pembanding yang andal maka pencarian data pada database komersial harus menggunakan strategi pencarian/kriteria pencarian (searching strategy/searching criteria) yang tepat, antara lain: a) kode industri yang sesuai dengan Wajib Pajak yang diperiksa, b) wilayah (region), c) ketersediaan data, d) indikator laporan keuangan. Setelah melakukan pencarian data melalui searching strategy tertentu, maka akan diperoleh satu atau lebih data perusahaan yang akan dijadikan sebagai pembanding. Akan tetapi, data yang diperoleh dari commercial database tersebut hanya merupakan kandidat pembanding. Atas kandidat pembanding yang terpilih, wajib dilakukan proses seleksi manual (manual review/manual screening) sehingga dapat diputuskan apakah kandidat pembanding tersebut digunakan (andal) atau ditolak. Seleksi manual dilakukan dengan mempelajari profil tiap-tiap perusahaan yang menjadi kandidat pembanding, melihat pada lamannya (website), mencari informasi yang terkait dengan kandidat pembanding tersebut pada media cetak atau online, atau cara lainnya. Kriteria untuk menolak kandidat pembanding, antara lain sebagai berikut. a) Terdapat informasi bahwa kandidat pembanding tersebut melakukan fungsi yang berbeda dengan Wajib Pajak yang sedang diperiksa (misalnya, Wajib Pajak yang diperiksa merupakan manufaktur, sedangkan kandidat pembanding merupakan distributor).

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 25

b) Terdapat informasi bahwa kandidat pembanding tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri yang sangat berbeda dengan industri Wajib Pajak yang sedang diperiksa.

c) Terdapat informasi lain yang membuat kandidat pembanding tersebut tidak andal (reliable) untuk dijadikan pembanding. 2). Penggunaan Data Beberapa Tahun (multiple year data) Untuk menentukan kewajaran suatu transaksi afiliasi, pembandingan tahun per tahun dapat terdistorsi akibat adanya perbedaan-perbedaan material pada keadaan ekonomi ataupun kondisi pasar serta kondisi lainnya dalam perusahaan. Pengujian atas kewajaran suatu transaksi, memerlukan penelitian data beberapa tahun atas transaksi afiliasi ataupun transaksi independen. Dengan cara ini, perbedaan-perbedaan yang terjadi karena beberapa hal seperti siklus produk ataupun siklus usaha dapat diatasi dan akan menghasilkan kesebandingan yang lebih andal. 3). Penyesuaian Kesebandingan Langkah-langkah penyesuaian kesebandingan dilakukan apabila terdapat perbedaan keadaan-keadaan yang mempengaruhi kondisi (harga atau laba) secara material antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen. Penyesuaian kesebandingan dapat berupa penyesuaian atas perbedaan ketentuan kontrak, dll. Apabila penyesuaian kesebandingan andal yang akurat (reasonably accurate adjustment) tidak dapat dilakukan, maka pengujian prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi seharusnya dilakukan dengan menggunakan metode transfer pricing lainnya yang paling sesuai dengan fakta dan kondisi. 4). Pendekatan Transaksi per Transaksi atau Gabungan Transaksi Dalam Pemeriksaan transfer pricing, terdapat situasi-situasi dimana pengujian transaksi afiliasi secara gabungan lebih tepat untuk diterapkan. Hal ini disebabkan karena transaksi-transaksi afiliasi yang terkait erat (closely link) atau berkelanjutan (continuous). c. Penentuan Harga atau Laba Wajar dalam Pemeriksaan Transfer Pricing Setelah pembanding yang andal diperoleh dan metode transfer pricing yang akan digunakan telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan harga atau

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 26

laba transaksi afiliasi dengan harga atau laba pembanding tersebut sesuai metode yang akan digunakan. d. Primary Adjustment, Secondary Adjusment, dan Corresponding Adjustment Selisih antara harga atau laba transaksi afiliasi dengan harga atau laba wajar merupakan koreksi primer (primary adjusment). Apabila koreksi primer dilakukan pada tingkat laba, maka Pemeriksa Pajak harus mengatribusikan koreksi laba tersebut pada transaksi afiliasi yang memilih risiko penghindaran pajak tinggi. Koreksi primer yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dapat mengakibatkan terjadinya koreksi sekunder. Koreksi sekunder (secondary adjustment) merupakan koreksi lanjutan yang dapat terjadi akibat adanya koreksi primer pada transaksi afiliasi. Misalnya Pemeriksa Pajak melakukan koreksi positif atas suatu transaksi afiliasi Wajib Pajak. Akibat koreksi tersebut, terdapat kelebihan pembayaran ke pihak afiliasi. Atas kelebihan pembayaran tersebut, Pemeriksa Pajak dapat melakukan koreksi sekunder berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya atas koreksi primer dan koreksi sekunder dapat dilakukan corresponding adjustment sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada praktiknya, ketiga tahapan pelaksanaan Pemeriksaan transfer pricing tersebut di atas bukanlah tahapan linier. Terdapat keadaan dimana Pemeriksa Pajak dapat mengulang tahapan yang sudah dilakukan, misalnya Pemeriksa Pajak sudah menentukan metode transfer pricing yang paling sesuai dengan fakta dan kondisi yang dihadapi, akan tetapi tidak dapat menemukan informasi terkait pembanding atau tidak dapat melakukan penyesuaian andal yang akurat (reasonably accurate adjusment). Oleh karena itu, Pemeriksa Pajak dapat mengulang tahapan kedua untuk memilih metode transfer pricing lainnya yang paling sesuai.

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 27

BAB 3 KESIMPULAN Transfer pricing dapat membuat potensi penerimaan pajak suatu negara berkurang atau hilang. Perusahaan multinasional memiliki kecenderungan untuk menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang menetapkan tarif pajak rendah. Sehingga dengan demikian terjadi pergeseran dasar pengenaan pajak dari satu negara ke negara lainnya. Hal inilah yang membuat masalah transfer pricing menjadi masalah internasional karena banyak negara yang memiliki kepentingan, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang dalam transaksi yang mengandung transfer pricing menjadi negara sumber penghasilan. Transfer pricing dapat menimbulkan distorsi penerimaan negara. Dengan berlakunya aturan terkait TP Doc maka suka atau tidak suka jika ingin diakui sebagai Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Wajib Pajak tidak hanya menyelenggarakan dokumen lokal saja dalam penentuan harga transfer sebagai dasar penerapan kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksinya dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa tetapi menyelenggarakan dan menyimpan 3(tiga) tingkat dokumen yang berupa : 1. dokumen induk; 2. dokumen lokal; dan 3. laporan per Negara

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 28

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- DJP No.PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa. Diakses dari http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15275 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya. Diakses dari http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=16197

MAGISTER AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Page 29