Makalah Kkp.docx

Makalah PELAKSANAAN KEGIATAN DOKTER MUDA IKM-KK DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP) KELAS II PEKANBARU PERIODE 17-21 SEPTEMBER 2018

Disusun Oleh : Dhini Utami Adhiningsih, S.Ked Helen Pertiwi Ulandari, S.Ked Lola Nanda, S.Ked Melia Novira, S.Ked Melnia Anisya, S.Ked Nurul Ulya Rahim, S.Ked Sri Hartini Putri, S.Ked Yulfhita Wahyu Rinaldi, S.Ked

KEPANITERAAN KLINIK ILMU KESEHATAN MASYARAKAT - KEDOKTERAN KOMUNITAS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU PEKANBARU 2018

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Saat ini pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuk barang,

lebih dari itu sudah merupakan sebagai sentra industri, pusat perdagangan dan pariwisata yang banyak menyerap tenaga kerja. Mobilisasi yang tinggi dari aktivitas di pelabuhan, secara otomatis akan menyebabkan penyebaran penyakit akan semakin cepat dan beragam, sehingga akan berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan bagi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.1 Pelabuhan merupakan titik simpul pertemuan atau aktifitas keluar masuk kapal, barang dan orang, sekaligus sebagai pintu gerbang transformasi penyebaran penyakit, dan merupakan ancaman global terhadap kesehatan masyarakat karena adanya penyakit karantina, penyakit menular baru (new emerging diseases), maupun penyakit menular lama yang timbul kembali (re-emerging diseases). Ancaman penyakit tersebut merupakan dampak negatif dari diberlakukannya pasar bebas atau era globalisasi, dan dapat menimbulkan kerugian besar baik pada sektor ekonomi, perdagangan, sosial budaya, maupun politik yang berdampak besar kepada suatu negara atau daerah.2,3 Kantor kesehatan pelabuhan atau KKP merupakan unit pelaksana teknis dilingkungan kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang

mengemban tugas pokok dan fungsi melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan Obat Makanan Kosmetika Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif (OMKABA), serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi diwilayah kerja Bandar udara, pos lintas batas darat dan pelabuhan.4 World Health Organization (WHO) juga telah merekomendasikan kepada negara peserta untuk melakukan tindakan terhadap bagasi, kargo, petikemas, alat angkut, barang-barang, paket pos atau jenazah manusia untuk menghilangkan infeksi atau kontaminasi termasuk vektor dan reservoir, tanpa pembatasan perjalanan dan perdagangan. 5 Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan,

dalam menjalankan tugasnya KKP kelas II Terdiri dari 7 bagian,

diantaranya yaitu : sub bagian tata usaha, seksi pengendalian karantina Seurvailans Epidemiologi, seksi Pengendalian Risiko Lingkungan, seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah, Instalasi, wilayah kerja, kelompok jabatan fungsional. 6

1.2

Rumusan masalah

1.3

Rumusan masalah pada makalah kegiatan ini adalah bagaimana pelaksananan kegiatan dokter muda periode 17 september 2018 – 21 september 2018 di kantor kesehatan pelabuhan kelas II Kota Pekanbaru?

1.4

Tujuan kegiatan Adapun tujuan dari kegiatan ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

1.4.1

Tujuan umum Tujuan umum dari makalah kegiatan ini adalah untuk mendeskripsikan

pelaksanaan kegiatan dokter muda periode 17 september 2018 – 21 september 2018 di kantor kesehatan pelabuhan kelas II Pekanbaru? 1.4.2

Tujuan khusus Tujuan khusus dari makalah kegiatan ini antara lain: a. Mengetahui pelaksanaan pemeriksaan sanitasi kapal di KKP kelas II Pekanbaru b. Mengetahui pelaksanaan karantina kesehatan di KKP kelas II Pekanbaru c. Mengetahui tata cara pelaksanaan vaksinasi di KKP kelas II Pekanbaru d. Mengetahui pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan di bandara Sultan Syarif Kasim II.

1.5

Manfaat makalah kegiatan Manfaat dari makalah kegiatan ini antara lain: a. Bagi Dokter Muda IKM-KK FK UNRI



Mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP kelas II Kota Pekanbaru



Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana pelaksanaan tugas dokter di KKP kelas II Kota Pekanbaru dengan cara ikut serta secara langsung dalam kegiatan pemeriksaan sanitasi kapal, pelaksanaan karantina

kesehatan,

pelaksanaan vaksinasi,

serta

pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan di bandara Sultan Syarif Kasim II. b. Bagi KKP kelas II Kota Pekanbaru. Makalah kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KKP kelas II Kota Pekanbaru. c. Bagi FK UNRI Makalah kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan data dan pembanding untuk dokter muda IKM-KK selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pekanbaru Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru merupakan Unit Pelaksana

Teknis (UPT) dari Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Dirjen PP dan PL). KKP Kelas II Pekanbaru terletak di Provinsi Riau dan beralamat di jalan Rajawali Sakti Panam Pekanbaru. Berdasarkan Permenkes nomor 2348 tahun 2011, KKP Kelas II Pekanbaru memiliki 7 (Tujuh) wilayah kerja dengan perincian 6 wilayah kerja adalah pelabuhan laut dan sungai, serta 1 wilayah kerja bandar udara. Wilayah kerja tersebut yaitu: 1. Wilker BSSK 2. Wilker Buatan 3. Wilker Kampung Dalam 4. Wilker Selat Panjang 5. Wilker Siak Sri Indraputra 6. Wilker Sungai Duku 7. Wilker Tanjung Buton

2.2

Tugas Pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan

KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. (Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan

Republik

Indonesia Nomor

356/MENKES/PER/IV/2008 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan) 2.3

Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KKP

menyelenggarakan 16 (enam belas) fungsi (Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan) : 1. Pelaksanaan kekarantinaan 2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan; 3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara; 4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali; 5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia; 6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;

7. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk; 8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara; 9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor; 10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya; 11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara; 12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara; 13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara; 14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan; 15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara; 16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP

2.4

KKP Kelas II Pekanbaru memiliki 3 seksi, yaitu: 1. Upaya Kesehatan Lingkungan dan Wilayah (UKLW)  Kepmenkes RI 424/SKS/IV/2007 tentang Pedoman Operasional untuk Kegiatan UKLW Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas wilayah (UKLW) mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan terbatas, kesehatan MATRA, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan bidang upaya kesehatan pelabuhan di wilayah kerja bandara dan pelabuhan. A. Pelayanan Kesehatan Terbatas dan Rujukan: 1) Pelayanan kesehatan dasar 2) Pelayanan kesehatan gigi dasar 3) Pelayanan laboratorium dasar 4) Pelayanan vaksinasi internasional 5) Pelayanan rujukan pasien dan specimen 6) Pemberian surat keterangan sehat dan/atau sakit 7) Penyuluhan kesehatan Pelayanan pemeriksaan kelayakan angkut Jenazah 8) Pemeriksaan kelayakan angkut orang sakit B. Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji dan Umroh: 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen kesehatan

2) Pelayanan rawat jalan maupun rujukan 3) Pemberian vaksinasi meningitis bagi calon jamaah haji dan umroh yang belum di vaksinasi di Kabupaten/Kota 4) Melegalisir obat-obatan yang dibawa jamaah haji 5)Menerbitkan surat keterangan layak terbang bagi calon jamaah haji risiko tinggi yang sakit 6) Menerbitkan surat keterangan layak terbang bagi calon jamaah haji yang hamil, dengan ketentuan sudah di vaksinasi meningitis. C. Pelayanan Kesehatan Kerja : 1) Promosi kesehatan 2) Pencegahan dan pengobatan terhadap PAK 3) Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja 4) Pertolongan pertama pada kecelakaan 5) Pembinaan dan pengawasan APD D. Pelayanan Kesehatan MATRA : 1) Pelayanan kesehatan penanggulangan korban bencana 2) Pelayanan kesehatan penanggulangan situasi khusus 3) Pelayanan kesehatan penerbangan 4) Pelayanan kesehatan pelayaran 5) Pelayanan kesehatan penyelaman 6) Pelayanan kesehatan perjalanan 7) Pelayanan Vaksinasi Internasional

2. Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL) Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

2348/Menkes/PER/XI/2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/PER/IV/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan, Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, serta pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian resiko lingkungan di wilayah kerja bandara dan pelabuhan. Kegiatan operasional Seksi PRL meliputi: a. Pengawasan Sanitasi Lingkungan b.Pengawasan penyediaan air bersih c. Pengamanan makanan dan minuman d. Pengawasan hygiene sanitasi bangunan/gedung dan perusahaan e. Pengawasan sanitasi alat angkut f. Pengawasan pencemaran udara, air dan tanah g. Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit : 1)Survey Nyamuk 2)Pemberantasan nyamuk (fogging) 3)Survey Lalat 4)Pemberantasan lalat 5)Survey jentik 6)Pemberantasan jentik (larvasidasi) 7)Survey Kecoa

8)Pemberantasan tikus dan pinjal 9)Pemberantasan lalat dan kecoa 3. Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemilogi (PKSE) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala atau sedang dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan /atau barang di sekitarnya. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi KKP Kelas II Pekanbaru mempunyai tugas antara lain : 1. Perencanaan kegiatan 2. Penalataksanaan kekarantinaan & surveilans 3. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) 4. Perlu peningkatan jejaring kerja/kerja sama 5. Evaluasi

BAB III DESKRIPSI KEGIATAN

3.1

Pemeriksaan sanitasi kapal

3.1.1

Pendahuluan Pelabuhan merupakan titik simpul pertemuan atau aktifitas keluar masuk

kapal, barang dan orang, sekaligus sebagai pintu gerbang transformasi penyebaran penyakit,dan merupakan ancaman global terhadap kesehatan masyarakat karena adanya penyakit karantina, penyakit menular baru (new emerging diseases), maupun penyakit menular lama yang timbul kembali (re-emerging diseases). Salah satu faktor yang berperan penting dalam pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit melalui pintu masuk air (pelabuhan) adalah dengan memperhatikan sanitasi kapal. Sanitasi

kapal

adalah

suatu

usaha

pencegahan

penyakit

dengan

mengendalikan faktor risiko lingkungan di kapal untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit guna memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan. Sanitasi kapal mencakup seluruh aspek kompartemen kapal antara lain dapur, ruang penyediaan makanan, palka, gudang, kamar anak buah kapal, penyediaan air bersih, dan penyajian makanan, serta pengendalian vektor penular penyakit atau roden. Berdasarkan hal tersebut, kami melakukan kegiatan pemeriksaan sanitasi kapal di Pelabuhan Kampung Dalam Kecamatan Tualang, Siak. Pemeriksaan sanitasi kapal bertujuan untuk mengeluarkan sertifikat sanitasi guna memperoleh surat izin kesehatan berlayar (SIKB) yang selanjutnya akan

diterbitkan Ship Sanitation Control Certificate (SSCC) dan Ship Sanitation Exemption Control Certificate (SSECC). Institusi yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan sanitasi kapal adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) berdasarkan Permenkes No. 356/Menkes/IV/2008. 3.1.2

Tujuan pemeriksaan sanitasi kapal a. Melakukan pengamatan dan penilaian sanitasi kapal di Pelabuhan Kampung Dalam Kecamatan Tualang, Siak. b. Melakukan pengisian checklist Examination Report of Ships Sanitation Certificate pemeriksaan sanitasi kapal. c. Memberikan edukasi kepada kru kapal untuk selalu menjaga higienisitas kapal di Pelabuhan Kampung Dalam Kecamatan Tualang, Siak.

3.1.3 Manfaat pemeriksaan sanitasi kapal a. Mengetahui keadaan sanitasi kapal di Pelabuhan Kampung Dalam Kecamatan Tualang, Siak. b. Menambah pengalaman dan pengetahuan mengenai kesehatan perbatasan untuk dapat diaplikasikan sebagai Dokter. 3.1.4

Waktu dan tempat pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan pada 19 September 2018. Tempat pemeriksaan sanitasi

kapal dilakukan di Pelabuhan Kampung Dalam Kecamatan Tualang, Siak. Pelabuhan ini merupakan salah satu wilayah kerja KKP Kelas II Pekanbaru.

3.1.5

Hasil pemeriksaan sanitasi kapal Pemeriksaan sanitasi kapal yang telah dilakukan terdiri dari 3 jenis

pemeriksaan yaitu pemeriksaan sanitasi kapal, pemeriksaan vektor, pemeriksaan Obat dan alat kesehatan kapal. Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan pada dua buah kapal yang bersandar pada dermaga Pelabuhan Kampung Dalam, yaitu kapal TB Kenanga 23 dan TB Kenanga 13. A. Pemeriksaan sanitasi kapal a. Kapal TB Kenanga 23 Telah dilakukan pemeriksaan sanitasi kapal pada 12 area. Didapatkan hasil yaitu masih banyaknya area yang tidak memenuhi standard sanitasi kapal antara lain dapur, pentry, gudang, ruang tidur, geladak, ruang mesin, fasilitas medis serta tempat penampung air tergenang. b. Kapal TB Kenanga 13 Telah dilakukan pemeriksaan sanitasi kapal pada 12 area. Didapatkan hasil yaitu masih banyaknya area yang tidak memenuhi standard sanitasi kapal antara lain dapur, pantry, gudang, palka, ruang tidur, geladak, fasilitas medis serta tempat penampung air tergenang. B. Pemeriksaan Vektor Kapal TB Kenanga 23 dan Kapal TB Kenanga 13 Telah dilakukan pengamatan terhadap tanda-tanda keberadaan vektor seperti lalat, kecoa, tikus dan nyamuk pada 12 area. Ditemukan tanda-tanda vector yaitu

lalat (dapur, pantry, gudang dan ruang tidur ABK), nyamuk (gudang dan ruang tidur ABK). Tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan kecoa dan tikus. C. Pemeriksaan Obat-obatan dan alat kesehatan a. Kapal TB Kenanga 23 Telah dilakukan pengecekan kelengkapan obat-obatan dan alat kesehatan yang terdapat di kapal. Didapatkan hasil, ketersediaan obat-obatan masih kurang lengkap seperti tidak adanya obat laxative, obat batuk, obat lambung, anti alergi, anti infeksi anti spasme, anti asma, anti reumatik, obat mata, obat mulut, tetes telinga, obat gosok untuk nyeri serta obat luka bakar. Untuk alat kesehatan yang tersedia dikapal masih kurang lengkap, seperti tidak tersedianya klem arteri, gunting medis, nier baken, kain segitga, peniti serta sarung tangan. b. Kapal TB Kenanga 13 Telah dilakukan pengecekan kelengkapan obat-obatan dan alat kesehatan yang terdapat di kapal. Didapatkan hasil, ketersediaan obat-obatan masih kurang lengkap seperti tidak adanya obat laxative, obat batuk, anti spasme, anti asma, anti reumatik, obat mulut, tetes telinga, serta obat luka bakar. Untuk alat kesehatan yang tersedia dikapal masih kurang lengkap, seperti tidak tersedianya klem arteri, nier baken, kain segitga, peniti serta sarung tangan.

3.2

Karantina Kesehatan

3.2.1

Pendahuluan Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari

17.000 (tujuh belas ribu) yang terdiri dari pulau besar dan kecil, serta memiliki posisi yang sangat strategis, diapit oleh dua benua dan dua samudera, serta berada pada jalur lalu lintas dan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya Pintu Masuk ke wilayah Indonesia yang menjadi akses keluar masuknya faktor risiko penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar dunia dengan tingkat kepadatan yang timpang antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Keadaan ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, yang membutuhkan perhatian pemerintah dan masyarakat secara terpadu. Indonesia juga berkewajiban untuk melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia (Public Health Emergency of International Concem) sebagaimana diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan (International Health Regulations/lHR tahun 200s). Dalam melaksanakan amanat ini, Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal. Oleh karena itu diperlukan usaha untuk cegah tangkal penyakit melalui karantina kesehatan.

Karantina Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. 3.2.2

Tujuan karantina kesehatan a. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat

yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat. b. Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat

yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat. c. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat. d. Memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. 3.2.3

Kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah Berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 6 Tahun 2018 :

(1) Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, Barang, dan/atau Iingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan. (2) Tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi; b. Pembatasan Sosial Berskala Besar; c. disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang; dan/atau d. penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan (3) Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 3.3

Pemeriksaan kepadatan lalat

3.3.1

Pendahuluan Pengamatan yang dilakukan terhadap lalat adalah untuk mengetahui

keberadaan lalat di kapal yang dilakukan secara visual dengan adanya lalat hidup. Keberadaan lalat dapat menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan manusia. Lalat rumah (M. domestica) dapat membawa lebih dari 20 penyakit pada hewan dan manusia seperti salmonelosis, mastitis, tipus, disentri, pinkeye, anthrax, tuberculosis, cholera, dan lain-lain.

3.3.2

Langkah-langkah Pelaksanaan Pengamatan 

Buat pemetaan daerah potensial lalat.



Siapkan kelengkapan fly grill dan peralatan lainnya.



Periksa seluruh kelengkapan sebelum melaksanakan kegiatan.



Letakkan fly grill di tempat potensial lalat, seperti TPS, kontainer sampah.



Biarkan fly grill dihinggapi lalat selama 30 detik.



Catat dalam formulir pemeriksaan.



Lima nilai tertinggi dihitung rata-ratanya.



Cocokkan dengan indeks

NO. 1. 2. 3. 4.

3.3.3

Rata-rata 0-2 3-5 6-20 20 ke atas

Indeks Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

Hasil pengukuran vector Lalat

1. Lokasi

: Pelabuhan Kampung Dalam Kec. Tualang, Siak

2. Pengamatan di 10 titik

:

Periode waktu 30 detik T1 6

Jumlah lalat (ekor) T2 5

T3 3

T4 2

T5 2

T6 1

T7 0

T8 1

T9 0

Total T10 0 20

3. Hasil pengamatan Titik Jumlah lalat

T1 6

: T2 5

4. Rata-rata Kepadatan lalat : X

= Total n/5 = 18/5 = 3,6 (sedang)

T3 3

T4 2

T5 2

Total (n) 18

3.4.

PENGENDALIAAN RESIKO LINGKUNGAN DI BANDARA SULTAN SYARIF KASIM II Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) merupakan barisan terdepan Kementrian

Kesehatan dalam cegah tangkal penyakit menular yang masuk di Indonesia, khususnya kota pekanbaru. Kegiatan – Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) berpedoman pada IHR (International Health Regulation). IHR (International Health Regulation) mulai dikenal sejak tahun 1969 yang kemudian direvisi pada tahun 1973, 1981, 1983 dan tahun 2005. Menurut Kementerian RI, Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Kegiatan yang dilakukan di bandara Sultan Syarif Kasim II yaitu survey larva Aedes Aegypti, pengambilan sampel air dan pemeriksaan Tempat Pengelolaan makanan Makanan (TPM). 1. Survey Larva Aedes Aegypti Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pihak kkp untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pada area bandara terkait penyakit yang ditularkan melalui nyamuk. Salah satu cara yang dilakukan oleh pihak KKP adala denga melakukan pemasangan Lavitrap. Sejak tahun 2016 melalui KKP, kemenkes bergerak untuk meningkatkan kewaspadaan mencegah kemungkinan

terjadinya penyakit yang ditularkan oleh nyamuk seperti zika, DBD, dll. Prinsip utama dalam pengendalian nyamuk adalah bagaimana memutuskan mata rantai atau siklus kehidupan nyamuk, Lavitrap atau perangkap larva adalah perindukan nyamuk buatan yang berfungsi menjadi tempat nyamuk Aedes bertelur. Setelah telur berkembang menjadi larva, kemudian larva bergerak ke dasar dan terperangkap di bawah kasa sehingga larva tersebut tidak berkembang menjadi nyamuk dewasa,walaupun menjadi nyamuk tidak akan bisa terbang lagi sehingga mati dengan sendirinya. Pemasangan Lavitrap ini merupakan salah satu cara memutus mata rantai kehidupan nyamuk. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan pada larva nyamuk di 20 area dibandara, tidak ditemukan adanya larva nyamuk dibak mandi, bak kakus maupun dilavitrap yang terpasang. Pemeriksaan dilakukan dengan melihat langsung bangunan dan kontainer baik yang ada jentik maupun yang bebas dari jentik. Alat yang digunakan: botol sampel (untuk menaruh larva), cidukan, center, pipet kecil, botol sampel air.

Hasil survey dapat dilihat di table 3.4.1 Tabel 3.4.1 Hasil kegiatan Survey Larva Aedes Aegypti NO 1

NAMA BANGUNAN Toilet PR

BAK MANDI (-)

BAK KAKUS (-)

LAVITRAP

NO

(-)

11

2 3 4

Toilet LK-LK Mushola Nursery Roum

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-) (+) (-)

12 13 14

5

Restoran AW GH corner

(-)

(-)

(-)

15

(-)

(-)

(-)

16

Long Potato Harum Sari Aerto Mart Alfa Expous

(-)

(-)

(-)

17

(-)

(-)

(-)

18

(-)

(-)

(-)

19

(-)

(-)

(-)

20

6

7 8 9 10

NAMA BANGUNAN Alfa Expouss Max Cofee Roti Boy Arc Citarasa Nusantara Serambi

BAK MANDI (-)

BAK KAKUS (-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

(-)

(-)

(-)

Sunvise Café and Resto AW

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Sushi Tahoya Snack Shop Veria Risoles

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Keterangan: Hasil survey menerangkan bahwa dari 20 area di bandara hanya terdapat 1 lavitrap yang (+), yaitu lavitrap yang di letakkan di toilet perempuan. 2. Pengambilan Sampel Air Sumber air bersih di Bandara Sultan Syarif Kasim II bersumber dari sumur artesis. Sumber air tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan toilet dan mushola serta sebagai sumber air untuk mencuci peralatan makan restoran di lingkungan bandara. Pengambilan dan pemeriksaan air bersih dilaksanakan setiap bulan. Pemeriksaan air dilakukan secara fisik, kimia dan bakteriologi. Secara keseluruhan sampel air memenuhi syarat sebagai air bersih.

LAVITRAP (-)

3. Tempat Pengelolaan Makanan Hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan di bandar udara memiliki standar operasional prosedur yang digunakan untuk tempat pengelolaan makanan di bandar udara. Standar operasional prosedur untuk rumah makan dan restoran adalah Keputusan

Menteri

Kesehatan

RI

NO.

1098/Menkes/SK/VII/2003

tentang

Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan Dan Restoran. Standar operasional prosedur untuk jasaboga adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga. Standar operasional prosedur untuk makanan jajanan adalah Keputusan Menteri Kesehatan RI NO. 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/Menkes/Per/VII/2003, Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya. Sedangkan restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya. Hasil kegiatan pemeriksaan tempat pengelolaan makanan di Restoran AW mendapatkan skor 1.720 yang artinya tingkat mutu /laik hygiene sanitasi sangat baik. Hasil kegiatan pemeriksaan tempat pengelolaan makanan di GH Corner skor nya adalah 679, artinya tingkat mutu/laik hygiene sanitasi kurang baik. Hasil penilaian ini dapat dilihat pada lampiran.

3.5. PELAKSANAAN VAKSINASI 3.5.1 Pendahuluan Meningitis meningokokkus masih menjadi ancaman kesehatan bagi jemaah haji dan umrah pada saat ini dan dimasa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena kejadian Meningitis meningokokkus masih berjangkit di berbagai negara yang mengirimkan jemaah haji. terutama di Afrika. Tahun 1988 WHO merekomendasikan setiap jemaah haji yang datang ke Arab Saudi mendapatkan vaksinasi meningitis. Kasus meningitis pada Jemaah Haji Indonesia terjadi pada tahull 1987, dimana wabah meningitis di Arab Saudi pada musim haji dengan konfirmasi kasus sebanyak 99 orang dan meninggal 40 orang (CFR=40,4%). Mengacu kepada surat dari, kerajaan Saudi Arabia (Nota Diplomatik dari Ke Dubes Saudi Arabia Jakarta no: 588/PKNI/06/61) bahwa setiap jemaah haji, tenaga kerja dan umroh harus mendapat imunisasi meningitis untuk mendapatkan visa. Ketentuan imunisasi meningitis adalah wajib bagi setiap jemaah haji dan umrah, baik jemaah haji/umrah Indonesia maupun jemaah haji/umrah dari negara lain Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Bab II pasal 3, menyatakan bahwa Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Bab VIII pasal 31 ayat 1 berbunyi pembinaan dan pelayanan kesehatan ibadah haji, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan Penyelenggaraan 'Ibadah Haji dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Tujuan Penyelenggaraan Kesehatan Haji adalah meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan, selama menunaikan ibadah, sampai tiba kembali di tanah air serta mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa

keluar I masuk oleh jemaah haji

Kepmenkes Nomor 442/Menkes/SKNI/2009 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji menyatakan bahwa semua jemaah haji dan petugas harus divaksinasi meningitis yang berlaku selama 3 tahun. Prioritas jenis imunisasi saat ini adalah imunisasi meningitis (ACW135Y) bagi semua jemaah dan petugas yang dilaksanakan di Puskesmas atau Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

3.5.1. Landasan Hukum 1. Undang- Undang No.13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji; 2. Undang-Undang No.4 tahun 1984 tentang Wabah PenyakitMenular; 3. Undang-Undang No.1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut; 4. Undang-Undang No.2 Tahun 1962 ,tentang Karantina Udara; 5. Peraturan Pemerintah No.13 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi & Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan; 7.Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1991 tentang Pedoman PenanggulanganWabah PenyakitMenular; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4241Menkes/SWIV12007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhandalam rangka Karantina Kesehatan; . 9. Peraturan Menteri Kesehatin .RI No. 131lMenkeslPerllllll984 tentangPengamananKesehatan Perjalanan Peserta Umrah; 10. Instruksi Direktur .Jenderal Pengendalian Penyakit' dan Penyehatan

Lingkungan No.HK.07.01/D111.4/217/2008 tentang pemberlakuan Kartu ICV baru; 11. International Travel and Health 2008 12. lnternational Health Regulations(IHR) 2005 3.5.3

Tujuan

Tujuan Umum : Mengetahui jumlah Jamaah Haji atau Umroh yang melakukan vaksinasi di KKP perhari. Tujuan Khusus :

3.5.4

a.

Untuk menegetahui Tata cara Vaksinasi.

b.

Untuk mengetahui jenis pemeriksaan sebelum dilakukan Vaksinasi.

c.

Untuk mengetahui alat dan bahan yang digunakan selama Vaksinasi.

Pelaksanaan Kegiatan

A. Waktu dan Tempat Kegiatan Kegiatan vaksinasi dilakukan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) induk kelas II, Pekanbaru. Pada pagi hari Kamis tanggal 20 September 2018 jam 10.00-12.00 WIB. B. Sarana dan Prasarana I.

Ruang Vakslnasl berisi : meja pemeriksaan, meja instrumen,tirai penutup.

II.

Peralatan : 1. Tensimeter dan stethescope 2. Thermometer

3. Coldchain 5. Coolbox 6. Ice pack 7. Nierbeken 8. Pinset serurgis 9. Gunting III. Bahan : 1. Vaksin MENIVAX ACYW135 1 Vial (0,5 ml/dosis) 2. Adrenalin 3. lnfus set, Abbocath 4. Cairan Nacl 0,9 % atau RL Bahan penanggulangan syok anafilaksis 5. Alkohol Swab 6. Handscoen 7. Plester,Tabung 02, isi, regulator beserta Facemask IV. Formulir: 1. Formulir permohonan vaksinasi, 2. Form status pasien, 3. Surat Keterangan kontra indikasi Vaksinasi ( Bahasa lnggris) 4. Buku ICV

3.5.5 HASIL KEGIATAN a. Jenis kegiatan b. Pendaftaran c. Pemeriksaan Kesehatan oleh Dokter d. Pemberian Vaksinasi

e. Pemeriksaan Laboratorium f. Penerbitan buku ICV B. Langkah-langkah kegiatan 1. Pemohon vaksinasi mendaftar di loket pendaftaran, membawa persyaratan berupa fotocopi KTP, Pasport, dan Foto 4 x 6 berwarna. 2. Pemohon vaksinasi diarahkan menuju ruangan pelayanan vaksinasi; 3. Pemohon vaksinasi mengisi formulir permohonan Vaksinasi yang meliputi : Nama, umur tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, No Telp, No.Pasport; Negara tujuan, jenis vaksinasi, nama dan alamat agen perjalanan. Selain itu formulir ini juga berisi bahwa pernohon telah mengetahui informasi tentang vaksinasi dan kemungkinan efek sarnpingnya. Untuk wanita usia subur, perlu dilengkapi data bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan, pemohon tidak dalam keadaan hamil. Kemudian formulir ditandatangani oleh pemohon. Selain sebagai alat administrasi, formulir ini juga berfungsi sebagai Inform Consent; 4. Petugas mencatat identitas pemohon ke dalam buku registrasi khusus vaksinasi yang meliputi: Nomor buku ICV, Nama, Nomor pasport, umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, Negara tujuan, jenis vaksin, tanggal pemberian vaksin dan masa berlaku vaksinasi, Nomor Batch Vaksin dan tanggal kadaluarsanya; 5. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepada pemohon berupa pemeriksaan fisik. Hasil pemeriksaan ini dicatat dalam form status pasien, yang juga berisi tentang riwayat alergi, riwayat vaksinasi dan riwayat penyakit dahulu;

6. Bila ditemukan kontra indikasi atas keterangan dokter ahli, maka pemberian vaksinasi tidak dilakukan, maka kepada pemohon diberikan penjelasan tentang akibat yang rnungkin timbul bila tidak mendapatkan imunisasi, dan diberikan surat keterangan secara tertulis; 7. Bila tidak ditemukan kontra indikasi, selanjutnya : a. Vaksinator mencuci tangan dengan sabun, kemudian dilanjutkan dengan memakai handscoen; b. Ambil vaksin yang akan dipakai, lakukan pengecekan vial vaksin untuk memastikan nama jenis vaksin, tanggal kadaluarsa dan warna larutan vaksin; c. Untuk kemasan vaksin yang berbentuk beku kering, dilakukan pencampuran dengan cairan pelarutnya sesuai dengan petunjuk. Kemudian dikocok sampai rata, lalu perhatikan warna larutan vaksin. Warna larutan vaksin yang baik yaitu putih bening jernih, jika tidak maka berarti larutan vaksin tersebut sudah rusak walaupun belum

kadaluarsa,

jadi

vaksin

tersebut

tidak

dapat

digunakan.

c. Untuk vaksin multi dosis yang sudah dioplos, maka sebaiknya di habiskan dalam waktu 8 jam, jika sudah lewat batas waktu tersebut maka efektifitas vaksin sudah berkurang, sisa vaksin tersebut tidak dapat dipakai dan harus dibuang sesuai dengan prosedur; d. Kemudian aspirasi larutan vaksin yang sudah siap pakai, lalu ganti jarum suntiknya

dengan

yang

baru.

Vaksin

sudah

siap

untuk

disuntikkan.

e. Setelah dilakukan dlsinfeksi pada kulit dengan alkohol swab, kemudian dilakukan penyuntikan vaksin. Penyuntikan secara sub kutan yaitu posisi jarum suntik menembus kulit dengan kemiringan 45 (posisi deltoid). Setelah jarum menembus kulit dilakukan aspirasi sedikit untuk memastikan bahwa jarum suntik

tidak masuk kedalam pembuluh darah. Selanjutnya dilakukan penyuntikan secara perlahan sampai larutan vaksin habis. g. Setelah semua proses penyuntikan selesai, pisahkan syringe disposible kedalam box khusus medis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hidayatsyah M, pengaruh faktor risiko (Deck, Kamar awak kapal, Toilet/Kamar mandi, Dapur, Gudang persediaan makanan) terhadap keberadaan vektor di kapal pada Pelabuhan Tembilahan Tahun 2011. [Tesis]. Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitan Sumatra Utara : 2012

2. Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Karantina Laut

3. PP & PL Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan. Jakarta : Kemntrian Kesehatan ; 2009

4. Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

2348/MENKES/PER/XI/2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

356/MENKES/PER/IV/2008

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

5. International Health Regulation 2005

6. Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

356/MENKES/PER/IV/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan