Makalah Jkn.docx

TUGAS KELOMPOK JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Manajemen Layanan RS Dosen Pengampu: Ns. Tuti Anggarawati, M. Kep

Disusun Oleh: 1. AkylahMutiaraDewi

(17.003)

2. Indah Mustamiroh

(17.039)

3. Rahmad Yulianto

(17.071)

Kelas 2A

AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM IV/DIPONEGORO SEMARANG

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program Jaminan Kesehatan Sosial Nasional adalah merupakan salah satu jaminan yang diselenggarakan BPJS.Jaminan kesehatan yang diberikan bukan hanya pada saat memiliki penyakit kronis seperti jantung atau kanker namun juga termasuk di dalamnya usaha-usaha pencegahan, seperti imunisasi. Selain itu pelayanan jaminan kesehatan ini dapat diterima diberbagai Rumah Sakit, baik milik pemerintah maupun swasta apabila telah menandatangani kontrak.Dimana mutu pelayanan yang diberikan merata terhadap setiap orang tidak bergantung pada besarnya iuran, sehingga rakyat miskin tidak perlu khawatir mendapat perlakuan berbeda. Seperti yang telah kita kenal bahwa jaminan asuransi kesehatan adalah seperti halnya PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang kesemuanya itu masuk dalam bagian jaminan asuransi kesehatan di Indonesia belum termasuk yang swasta. Semua warga negara Indonesia wajib menjadi peserta JKN termasuk warga negara asing yang sudah tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan dan wajib membayar iuran kepada BPJS, bagi yang tidak mampu iuran dibayarkan pemerintah (PBI) yang pesertanya ditetapkan pemerintah. Konsep iuran BPJS bagi pekerja maupun PNS adalah 3 persen ditanggung pemberi kerja (perusahaan) dan 2 persen ditanggung pekerja itu sendiri, sehingga totalnya 5 persen berdasarkan upah.

B. Tujuan 1. Untuk mengetahui pengertian dari Jaminan Kesehatan Nasional 2. Untuk mengetahui dasar hukum Jaminan Kesehatan Nasional. 3. Untuk

mengetahui perbedaan asskes social dengan askes

komersial. 4. C. Manfaat Agar dapat mengetahui pengertian Jaminan Kesehatan Nasional dan supaya mengetahui apa saja perbedaan askes sosial dan askes komersial.

BAB II PEMBAHASAN A. Definisi Jaminan Kesehatan Nasional Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan

agar

peserta

memperoleh

manfaat

pemeliharaan

kesehatan&perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yg diberikan kepada setiap orang ygtelah membayar iuran/ iurannya dibayar oleh Pemerintah. Program Jaminan Kesehatan Nasional disingkat Program JKN bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

1. Visi Dan Misi Jaminan Kesehatan Masyarakat Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan a. Meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat,

melalui

pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata bermutu dan berkeadilan c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan d. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik

2. Strategi a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional dan global. b. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif.

c. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional. d. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu. e. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan

alat

kesehatan

serta

menjamin

keamanan,

khasiat,

kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. f. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab.

3. Nilai-Nilai a. Pro Rakyat b. Inklusif c. Responsif d. Efektif e. Bersih

4. Karakteristik Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 19 ayat 1)

5. Kelembagaan a. Program

jaminan

kesehatan

diselenggarakan

oleh

badan

penyelenggara jaminan sosial yang dibentuk dengan UndangUndang (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 1 ) b. Organisasi, fungsi dan hubungan antar kelembagaan masih menunggu penetapan RUU BPJS.

6. Mekanisme Penyelenggaraan a. Kepesertaan 1) Peserta adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 20 ayat 1 ). 2) Penerima manfaat adalah peserta dan anggota keluarga (istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah) sebanyak-banyaknya lima orang (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 20 ayat 2 ). Penerima manfaat dapat diperluas kepada anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua dengan membayar iuran tambahan (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 20 ayat 3 ). 3) Kepesertaan

berkesinambungan

sesuai

prinsip

portabilitas

dengan memberlakukan program di seluruh wilayah Indonesia dan menjamin keberlangsungan manfaat bagi peserta dan keluarganya hingga enam bulan pasca pemutusan hubungan kerja (PHK). Selanjutnya, pekerja yang tidak memiliki pekerjaan setelah enam bulan PHK atau mengalami cacat tetap total dan tidak memiliki kemampuan ekonomi tetap menjadi peserta dan iurannya dibayar oleh Pemerintah (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 21 ayat 1,2,3 ). Kesinambungan kepesertaan bagi pensiunan dan ahli

warisnya

akan

dapat

dipenuhi

dengan

melanjutkan

pembayaran iuran jaminan kesehatan dari manfaat jaminan pensiun. 4) Kepesertaan

mengacu

pada

konsep

penduduk

dengan

mengizinkan warga negara asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia untuk ikut serta (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 1 angka 8 )

b. Iuran 1) iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan untuk peserta penerima upah atau suatu jumlah nominal tertentu untuk peserta yang tidak menerima upah. 2) iuran

tambahan

dikenakan

kepada

peserta

yang

mengikutsertakan anggota keluarga lebih dari lima orang. c. Manfaat dan Pemberian manfaat 1) Pelayanan kesehatan diberikan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 23 ayat 1) . 2) Dalam keadaan darurat, pelayanan kesehatan dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 23 ayat 2 ). 3) Badan

penyelenggara

jaminan

sosial wajib

memberikan

kompensasi untuk memenuhi kebutuhan medik peserta yang berada di daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat. Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk uang tunai. (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 23 ayat 3 dan penjelasannya ). 4) Layanan rawat inap di rumah sakit diberikan di kelas standar(UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 23 ayat 4 ). 5) Besar pembayaran kepada fasilitas kesehatan untuk setiap wilayah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara badan penyelenggara jaminan kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 24 ayat 1). 6) Badan penyelenggara jaminan sosial wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling

lambat 15 hari sejak permintaan pembayaran diterima (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 24 ayat 2). 7) Badan penyelenggara jaminan sosial dapat memberikan anggaran di muka kepada rumah sakit untuk melayani peserta, mencakup jasa medis, biaya perawatan, biaya penunjang dan biaya obat-obatan yang penggunaannya diatur sendiri oleh pemimpin rumah sakit (metoda pembayaran prospektif) (UU No. 40 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 24 ayat 2 ). 8) Badan penyelenggara jaminan sosial menjamin obat-obatan dan bahan medis habis pakai dengan mempertimbangkan kebutuhan medik, ketersediaan, efektifitas dan efisiensi obat atau bahan medis habis pakai sesuai ketentuan peraturan perundangan (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 25 dan penjelasannya) . 9) Dalam

pengembangan

pelayanan

kesehatan,

badan

penyelenggara jaminan sosial menerapkan sistem kendali mutu, sistem

kendali

biaya

dan

sistem

pembayaran

untuk

meningkatkan efektifitas dan efisiensi jaminan kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 24 ayat 3 dan penjelasannya ). Untuk jenis pelayanan

yang

dapat

menimbulkan

penyalahgunaan

pelayanan, peserta dikenakan urun biaya (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 22 ayat 2).

7. Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN mendelegasikan 4 aspek teknis penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional untuk diatur dalam peraturan presiden.

B. Perbedaan Askes Sosial Dengan Askes Komersial 1. Askes Sosial Asuran sisosial, atau secara mum disebut SJSN (system jaminan social nasional) adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. a. Kepesertaan Wajib (ditentukan oleh penyelenggara/pemerintah) b. Premi biasanya rendah, oleh karena tidak bersifat mencari keuntungan (nirlaba) untuk Jamkesda Rp.7500/jiwa /tahun atau Rp.90.000/jiwa/tahun c. Paket pelayanan dibatasi, biasanya hanya untuk pelayanan kesehatan yang bersifat live saving (yang mengancam jiwa peserta) d. Pengendalian ketat terhadap biaya (cost containment) oleh karena dana yang disiapkan oleh penyelenggaran biasanya terbatas.

2. Askes Komersial Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1991 PT Askes (Persero) memiliki peluang untuk mengembangkan kepesertaannya pada Badan Usaha dan Badan Lainnya, yang diselenggarakan sebagai Program Askes Komersial. Program Askes Komersial dibentuk dengan tujuan untuk membantu perusahaan secara profesional dalam mengurangi beban administrasi, memberi kepastian biaya pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas

pemanfaatan

sumber

biaya

perusahaan

sehingga

manajemen dapat lebih fokus kepada “core business” nya. Produkpelayanan program AskesKomersial PT Askes (Persero), terdiridariAskes Diamond, Askes Platinum, Askes Gold, Askes Silver, Askes Blue danAskes Alba. Ruang lingkup pelayanan jaminan kesehatan program Askes Komersial meliputi jaminan pelayanan kesehatan secara komprehensif

a. Kepesertaan sukarela, biasanya hanya orang-orang yang mampu membayar premi b. Premi besar oleh karena diperhitungkan dengan keuntungan perusahaan c. Paket pelayanan biasanya tidak dibatasi untuk menarik minat peserta untuk masuk d. Pengendalian biaya kurang ketat, oleh karena segala kemungkinan tentang pembiayaantelah diperhitungkan dengan premi yang dibayar oleh peserta tidak ada gate keeper, peserta bebas memilih tempat pelayanan yang dikehendakinya, kelas perawatan biasanya di kelas yang lebihtinggi

tidak ada iuran biaya oleh karena tidak ada

pembatasan kelas pelayanan klaim biasanya diajukan oleh peserta dengan menunjukkan bukti/kuitansi pembayaran (peserta membayar dulu biaya pelayanan kemudian dilakukan penggantian oleh penyelenggara sesuai biaya yang tertera dalam kuitansi)

C. Kondisi Mutu Dan Kondisi Biaya Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pasal 42 mengamanatkan bahwa Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya. Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri Kesehatan bertanggung jawab untuk melakukan : penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); pertimbangan klinis (clinical advisory) dan Manfaat Jaminan Kesehatan; perhitungan standar tarif; dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan. Depkes menata pembiayaan kesehatan mengingat biaya kesehatan terus meningkat seiring inflasi dan kemajuan teknologi kedokteran. Anggaran pembangunan kesehatan pemerintah akan digunakan untuk

membiayai upaya kesehatan masyarakat (public health) dan upaya kesehatan perorangan penduduk miskin. Sedang upaya kesehatan perorangan penduduk mampu harus dibiayai sendiri lewat kepesertaan dalam asuransi sosial kesehatan (JKN). Dalam RUU JKN disebutkan asuransi bersifat wajib bagi seluruh penduduk.Preminya 6-8 persen dari penghasilan.Setengahnya dibayar pekerja, sisanya ditanggung majikan/perusahaan.Premi penduduk miskin

ditanggung

negara.Premi

sektor

formal

dipotong

dari

pendapatan, sedang premi sektor informal dikumpulkan dengan sistem tersendiri. Pengumpulan dilakukan Badan Administrasi SJSN yang bersifat wali amanah.Sedang pengelola adalah badan-badan yang bersifat nirlaba. Jika SJSN diterapkan, asuransi kesehatan pegawai negeri (Askes) dan jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja (Jamsostek) akan diintegrasikan, sehingga hanya ada satu asuransi kesehatan wajib. Seluruh penduduk yang tercakup akan mendapat pelayanan kesehatan dasar standar. Bagi penduduk mampu yang menginginkan pelayanan kesehatan lebih "mewah", bisa menambah keikutsertaan pada asuransi kesehatan komersial maupun Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) sukarela.Saat ini Peraturan Pemerintah tentang JPKM sukarela sedang diproses. Dalam JKN ada standar pelayanan dan standar mutu yang ditetapkan.Penyelenggara pelayanan kesehatan (dokter swasta, klinik, puskesmas,

rumah

sakit)

yang

ikut

serta

harus

mengikuti

standar.Dalam sistem ada empat pihak terkait, yaitu peserta asuransi, badan administrasi, badan pengelola dan penyelenggara pelayanan kesehatan.Dalam sistem itu ada ikatan kerja/kontrak, siklus kendali mutu, pemantauan utilisasi dan penanganan keluhan.Dengan demikian ada kendali biaya dan mutu.

Penyelenggara pelayanan kesehatan akan terdorong meningkatkan mutu pelayanan, jika tidak ikut sistem mereka sulit mendapatkan pasien, karena hampir tak ada lagi orang yang membayar dari kantung sendiri seperti saat ini.

BAB III CONTOH KASUS DAN PEMBAHASAN

Kasus meninggalnya bayi Tiara Debora di Jakarta Barat September tahun lalu akibat buruknya pelayanan rumah sakit. Kasus bayi Debora hanya satu dari ribuan kasus terkait buruknya pelayanan kesehatan kepada bayi dan anak. Beberapa pasien anak yang membutuhkan penanganan spesialis dan dirujuk ke rumah sakit harus menunggu enam bulan sampai satu tahun lebih untuk mendapat penanganan dokter. Pasien rujukan di RS Harapan Kita, misalnya, harus menunggu lebih dari satu tahun untuk mendapat penanganan penyakit jantung. Bisa dibayangkan, anak yang menderita penyakit jantung dalam keadaan lemah, ditanganinya beberapa bulan kemudian. Tentu ini semakin meningkatkan angka kematian pada bayi. Karena itu, KPAI mendorong revisi Perpres JKN bisa mengakomodasi kewajiban rumah sakit menyediakan NICU dan PICU. KPAI juga menuntut agar dalam revisi Perpres JKN tidak diberlakukan kewajiban mendaftar dan membayar iuran bagi bayi yang baru lahir. Anak tidak harus menanggung akibat dari kelalaian orangtuanya menunggak membayar iuran atau tidak mendaftarkannya sejak dalam kandungan. Selain itu, KPAI mengusulkan biaya ambulans ditanggung BPJS Kesehatan bagi anak-anak yang meninggal di rumah sakit agar kasus orangtua yang membawa pulang jenazah bayi dengan angkot atau sepeda motor tidak lagi terjadi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Pelaksanaan JKN harus memperhatikan ancaman penyakit tidak menular dengan upaya promotive dan preventif baik melalui UKP maupun UKM dengan integritas antara UKP yang dilakukan oleh JKN dan UKM di Puskesmas maupun institusi kesehatan-kesehatan lain.

B. Saran Semoga

program

Jaminan

Kesehatan

Nasional

dari

Kementerian Kesehatan yang berlaku nasional dan wajib bagi seluruh penduduk Indonesia bisa berjalan lancar dan sukses. Serta manfaatnya akan bisa langsung dirasakan oleh rakyat Indonesia. Dan lebih ditingkatkan lagi programnya aga dapat lebih di rasakan oleh masyarakat kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.beritasatu.com/nasional/486256/pelayanan-kesehatan-38juta-bayi-terancam http://jamkesdabonebolango.wordpress.com/2009/02/14/sekilasprinsip-pengelolaan-asuransi-sosial-dan-komersial/ http://asuransikeluargacerdas.wordpress.com/2012/01/02/artikelasuransi-kesehatan-pengertian-asuransi-kesehatan/ http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Jaminan_Sosial_Nasional#Dasar_H ukum