Makalah Manajemen Perbankan Fix.docx

MAKALAH MANAJEMEN PERBANKAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan makalah ini dapat diselesaikan tepat waktu. Makalah ini membahas mengenai Manajemen Perbankan. Makalah ini disusun dalam rangka memenuhi tugas Manajemen Perbankan. Keberhasilan dalam penyusunan makalah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Kami menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami

harapkan demi kesempurnaan

makalah ini. Kami berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 20 Maret 2019

Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Diera globlasasi ini, Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan ini merupakan semua perusahaan atau institusi keuangan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan sejumlah uang yang disimpankan lembaga tersebut. Badan-badan ini mendorong masyarakat untuk membuat simpanan atau tabungan dan kemudian tabungan yang dikumpulkan tersebut dipinjamkan kembali kepada individu-individu dan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Sebagian lagi digunakan untuk membeli saham-saham berbagai perusahaan. Sehingga lembaga keuangan berperan penting dalam kinerja untuk kesuksesan baik manajemen maupun operasionalnya. Sebagai salah satu lembaga keuangan, Bank memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan dan perekonomian negara. Lembaga bank ini harus memiliki beberapa konsep dasar yang menyertai lalu lintas pelayanan manajemen pemasaran bank. Pemasaran bukan berarti hanya terpaku pada kegiatan promosi dan penjualan saja. Jasa perbankan pada umumnya memiliki tujuan yang sangat penting bagi kehidupan. Yaitu sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efesien bagi nasabah dan menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efesien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Selain itu, pencapaian pada tingkat kepuasan nasabah dikaitkan dengan berbagai cara ataupun strategi yang dijalankan oleh pihak lembaga keuangan perbankan. Diantara berupa strategi produk (tabungan, giro dan deposito), strategi lokasi (layout), strategi harga suatu produk dan jasa service, strategi promosi untuk penjualan dengan tingkat maximal seduce. Banyaknya profit yang didapatkan oleh suatu bank sangat tergantung pada bagaimana suatu upaya pemasaran itu sendiri dapat berjalan lancar. Untuk itu, maka diperlukan beberapa konsep dan strategi yang matang guna untuk menilai kinerja manajemen dan operasional dari perbankan itu sendiri. Lembaga perbankan mempunyai lembaga yang berkaitan erat dengan dunia perbankan pada umumnya seperti halnya Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) menjadi begitu dibutuhkan, mengingat banyaknya bank regional dan bank nasional mengalami pailit. Lembaga ini mulai

dikenal masyarakat sejak adanya kasus Bank Century, semenjak kasus tersebut dimulailah sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media informasi. Tujuannya adalah agar masyarakat paham, jika menyimpan dana di suatu bank, maka simpanan tersebut telah mendapat jaminan dari lembaga tersebut. Selain Bank Indonesia dan OJK dalam tugasnya, melakukan koordinasi untuk membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Tujuan OJK dibentuk antara lain agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Disamping itu tujuan pembentukan OJK ini agar BI fokus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurusi pengawasan bank karena bank Dengan pentingnya peranan lembaga keuangan terhadap perekonomian suatu negara, maka kami sebagai mahasiswa Ekonomi tertarik pada bidang studi yang kami pelajari. Berbagai bab tentang lembaga keuangan yang kami pelajari, kami tertarik membahas tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),Bank Indonesia (BI) , serta Otoritas Jasa Keungan (OJK). B. Rumusan Masalah Adapun rumusan makalah sebagai berikut: 1. Apakah yang dimaksud dengan Lembaga Penjamin Simpanan? 2. Apakah Fungsi dan Tujuan dari Lembaga Penjamin Simpanan? 3. Apakah Syarat agar simpanan dapat dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan? 4. Apakah yang dimaksud dengan Bank Indonesia? 5. Apakah Fungsi dan Tujuan dari Bank Indonesia? 6. Apakah yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan? 7. Apakah Fungsi dan Tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan?

C. Tujuan Adapun tujuan dari makalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan. 2. Untuk mengetahui Fungsi dan Tujuan dari Lembaga Penjamin Simpanan.

3. Untuk mengetahui Syarat agar simpanan dapat dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. 4. Untuk mengetahui Pengertian Bank Indonesia. 5. Untuk mengetahui Fungsi dan Tujuan dari Bank Indonesia. 6. Untuk mengetahui Pengertian Otoritas Jasa Keuangan. 7. Untuk mengetahui Fungsi dan Tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II PEMBAHASAN 1.1. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 1.1.1.Sejarah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.Sehingga ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Dikeluarkannya

Undang-Undang

Nomor

10

Tahun

1998

tentang

Perbankan

mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. 1.1.2. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah

penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk. 1.1.3. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Adapun fungsi dari lembaga penjamin simpanan sebagai berikut: 1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan. 2. Turut

aktif

dalam

memelihara

stabilitas

sistem

perbankan

sesuai

dengan

kewenangannnya. 1.1.4. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Adapun tugas lembaga penjamin simpanan sebagai berikut: 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. 2. Melaksanakan penjaminan simpanan. 3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. 4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampaksistemik. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik. 1.1.5. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Adapun wewenang lembaga penjamin simpanan sebagai berikut: 1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan. 2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. 3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. 4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. 5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4. 6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. 7. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. 8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. 9. Menjatuhkan sanksi administratif.

1.1.6. Syarat mendapat Jaminan di LPS Adapun syarat mendapat jaminan di LPS: 1. Tercatat dalam Pembukuan Bank. 2. Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan. 3. Tidak melakukan tindakan yang merugikan Bank. 1.1.7. Simpanan Yang Dijamin Adapun simpanan yang dijamin sebagai berikut: 1. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. 2. Simpanan yang dijamin mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain. 3. Nilai Simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank. 4. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening Simpanan nasabah pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (joint account). 5. Untuk rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening. 1.2.Bank Indonesia (BI) 1.2.1.

Sejarah Berdirinya Bank Indonesia (BI)

Pada tahun 1828, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Pada tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia diberi tugas dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya.

Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank lainnya yang melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu Pemerintah sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Pada tahun 1999, sesuai dengan UU No.23/1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamendemen dengan fokus pada aspek penting yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan governance. Pada tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amendemen tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bank Indonesia.

1.2.2. Pengertian Bank Indonesia (BL) Setiap Negara mempunyai sebuah instansi yang disebut Bank Sentral, yaitu bank yang mengatur kebijakan moneter di suatu Negara untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan dan sistem finansial secara keseluruhan. Bank Sentral di negara kita adalah Bank Indonesia, dimana pada zaman Hindia-Belanda Bank Indonesia (BI) disebut De Javasche Bank. Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang Independent tidak sejajar dengan lembaga tinggi Negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Sebagai Bank Independen, Bank Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kestabilan perekonomian Indonesia sehingga Bank Indonesia mempunyai peran dan tugas dalam mencapai tujuan dan bertanggung jawab dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi yang terjadi. Kedudukan Bank Indonesia tidak sama dengan lembaga tinggi Negara karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas

moneter yang lebih efektif dan efisien. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, Pemerintah dan pihak lain. Menurut Kasmir, Bank Indonesia adalah : "Bank Indonesia adalah bank yang mengatur berbagai kegiatan dengan dunia perbankkan dan dunia keuangan disuatu Negara yang pada suatu Negara hanya ada satu (1) Bank Sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya" (Kasmir, 2004:7). Sedangkan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, Bank Sentral berarti : "Lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu Negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi perbankkan serta menjalankan fungsi sebagai (temat peminjaman terakhir)" (UURI Nomor 23, 2004).

1.2.3.Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi sebagai berikut: 1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. 2. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang Independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk halhal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. 3. Bank Indonesia adalah Badan hukum berdasarkan Undang-Undang ini. (UURI Nomor 23, 2004). Sehingga Bank Indonesia ialah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang berwenang dalam menetapkan peraturan hukum pelaksanaan Undang-Undang yang bersifat mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai tugas dan wewenangnya. Sedangkan sebagai hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri didalam maupun diluar pengadilan.

1.2.4. Tujuan Berdirinya Bank Indonesia

Sesuai pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa: 1. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secar berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian" (UURI Nomor 3, 2004). Maksud dari kestabilan nilai rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya" adalah: a. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. b. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata unag Negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Negara lain (Kasmir, 2000:172). Menurut Ibnu Syamsi, dalam bukunya "Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara", agar kestabilan nilai rupiah dapat tercapai dan terpelihara, maka Bank Indonesia memiliki tugas antara lain: a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. c. Mengatur dan mengawasi Bank (Ibnu Syamsi, 1994:171). Dengan melihat laju inflasi (kenaikan secara terus-menerus) BI juga menjaga kestabilan nilai rupiah dari mata uang asing (kurs). Kestabilan itu sangat penting mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenaikan harga secara terus menerus akan menurunkan daya beli masyarakat khususnya pendapatan masyarakat tetap, sehingga tingkat kesejahteraan menurun, khususnya barang dan jasa yang di import dari luar negeri lebih dari ketidakstabilan nilai tukar rupiah mengakibatkan pada pelaku ekonomi mengalami kesulitan menyusun

perencanaan usaha pada akhirnya mengakibatkan perekonomian buruk pada kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

1.2.5. Fungsi Bank Indonesia Adapun fungi Bank Indonesia (BI) sebagai berikut : 1. Menjadi bank sentral di Negara Indonesia. 2. Menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. 3. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 4. Mengatur dan mengawasi bank yang ada di Indonesia. 5. Meneliti dan memantau perbankan nasional. 6. Memberikan pinjaman kepada bank yang mengalami masalah. 7. Membantu pembayaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melalui penerbitan surat utang Negara. 8. Mengurus rekening pemerintah di Bank Indonesia. 9. Melakukan peminjaman keluar negeri dengan mengatasnamakan pemerintah. 10. Memberikan saran RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan kebijakan lain yang terkait dengan tugas dan kewenangannya. 11. Melakukan kerja sama dengan Bank sentral Negara lain.

1.2.6.Tugas Dan Wewenang Bank Indonesia Dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan 3 (tiga) bidang utama tugas Bank Indonesia yaitu:

1. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang: a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang telah ditetapkan. b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada : a). Operasi pasar terbuka dipasar uang, baik mata uang rupiah atau valas, b). Penetapan tingkat diskonto, c). Penetapan cadangan

wajib minimum,

d). pengaturan kredit

atau

pembiayaan. c. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah paling lama 90 hari kepada Bank untuk mengawasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan. d. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. e. Mengelola cadangan devisa. f. Menyelenggarakan survey secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro. g. Dalam tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang: 2. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dari izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. a. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. b. Mengatur sistem kliring antar bank baik dalam mata uang rupiah maupun asing. c. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. d. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. e. Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mancabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama.

3. Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia berwenang: a. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehatihatian. b. Memberikan dan mencabut izin usaha bank serta mengatur dan mengembangkan informasi antar bank. c. Memberikan izin untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu dan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. d. Kewajiban bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh bank Indonesia. e. Melakukan pemeriksaan kepada bank, baik secara berkas maupun setiap waktu apabila diperlukan. f. Memerintahkan kepada bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindakan pidana dibidang perbankkan. g. Mengambil tindakan terhadap suatu bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang perbankkan yang berlaku apabila menurut penilaian Bank Indonesia dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan atau membahayakan perekonomian nasional. h. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh pengawasan jasa keuangan yang independent dan dibentuk dengan Undang-Undang. 1.2.7. Hak Dan Kewajiban Bank Indonesia (Bi) Adapun hak bank Indonesia sebagai berikut: 1. Mengedarkan uang di Indonesia 2. Memberikan dan mencabut izin kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu yang

bersumber dari Bank Indonesia. 3. Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor Bank. 4. Mengawasi bank lain dalam pelaksanaan tugasnya. 5. Membuat peruturan yang sesuai dengan hal yang diatur dalam Undang-Undang.

Adapun kewajiban bank Indonesia sebagai berikut: 1. Memaksimalkan fungsinya 2. Menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya dan menggunakan hak dalam kondisi yang tepat. 3. Membuat laporan keuangan negara beserta dengan laporan hutang negara. 1.2.8.

Kedudukan Bank Indonesia

Adapun kedudukan Bank Indonesia sebagai berikut: 1. Dalam sistem moneter Indonesia a. Lembaga Negara yang Independen Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undangundang ini. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. b. Sebagai Badan Hukum Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturanperaturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. 2. Bank indonesia sebagai leader of the last resort (lolr) LOLR merupakan pemberian fasilitas pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan berfungsi untuk menghindarkan krisis keuangan yang sistemik dalam suatu perekonomian. Secara umum, fasilitas LOLR berfungsi untuk :

a. Mencegah terjadinya bank run baik yang terjadi secara individual maupun yang bersifat sistemi. b. Mengatasi masalah kesulitan likuiditas yang terjadi secara temporer. LOLR tersebut dalam praktek di Indonesia dikenal dengan nama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Berdasarkan fungsinya terdapat dua jenis LOLR, yaitu a. LOLR normal Merupakan pemberian bantuan likuiditas yang bersifat sementara oleh bank sentral/pemerintah kepada bank. Pemberian fasilitas LOLR ini harus didukung dengan jaminan (collateral) yang cukup dan berfungsi menjaga kelancaran sistem pembayaran dan stabilitas moneter. b.

LOLR krisis

LOLR krisis adalah pemberian fasilitas pinjaman likuiditas kepada bank dalam rangka menghindarkan resiko sistemik pada perbankan secara keseluruhan.. 3. Kebijakan nilai tukar bank indonesia Sejak periode 1970 hingga sekarang, sistem nilai tukar yang berlaku di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, yaitu: a. Sistem Nilai Tukar Tetap Dimana lembaga otoritas moneter menetapkan tingkat nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang negara lain pada tingkat tertentu, tanpa memperhatikan penawaran ataupun permintaan terhadap valuta asing yang terjadi.

Bila terjadi

kekurangan atau kelebihan penawaran atau permintaan lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah, maka dalam hal ini akan mengambil tindakan untuk membawa tingkat nilai tukar ke arah yang telah ditetapkan. Tindakan yang diambil oleh otoritas moneter bisa berupa pembelian ataupun penjualan valuta asing, bila tindakan ini tidak mampu mengatasinya, maka akan dilakukan penjatahan valuta asing. b. Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali Dimana pemerintah mempengaruhi tingkat nilai tukar melalui permintaan dan penawaran valuta asing, biasanya sistem ini diterapkan untuk menjaga stabilitas moneter dan neraca pembayaran. Bank Indonesia menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu. c. Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas

Dimana pemerintah tidak mencampuri tingkat nilai tukar sama sekali sehingga nilai tukar diserahkan pada permintaan dan penawaran valuta asing. Penerapan sistem ini dimaksudkan untuk mencapai penyesuaian yang lebih berkesinambungan pada posisi keseimbangan eksternal.

4. Hubungan Kerja dengan Pemerintah dan Lembaga Keuangan Internasional Adapun hubungan kerja dengan pemerintah dan lembaga keuangan internasional sebagai berikut: a. Hubungan Dengan Pemerintah Dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah sebagai berikut 

Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah



Untuk dan atas nama Pemerintah Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.



Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang cabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia.



Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.



Dalam hal pemerintah menerbitkan surat-sirat hutang Negara , Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan Pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.



Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat hutang Negara yang diterbitkan Pemerintah.



Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah.



Hubungan dengan kantor Menteri Sekretaris Negara untuk pemuatan PBI dalam Lembaran Negara RI.

b. Hubungan dengan Dunia Internasional Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan:



Bank Sentral Negara lain.



Organisasi dan Lembaga Internasional. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota Internasional atau lembaga multilateral adalah Negara maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia sebagai anggota.

1.3.1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 1.3.1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 dan memiliki fungsi tugas dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan, pemeriksaan serta penyelidikan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. 1.3.2. Latar Belakang Pembentukan OJK Adapun latar belakang pembentukan OJK sebagai berikut: 1. Amanat Undang-Undang

Adanya amanat Undang-undang untuk melakukan pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup Perbankan, Asuransi, Sekuritas, Dana Pensiun, Modal Ventura, Jasa Pembiayaan, dan badan-badan lain yang melakukan pengelolaan dana masyarakat. 2. Perkembangan Industri Jasa Keuangan

Adanya globalisasi dan inovasi dalam sistem keuangan serta kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, membuat industri keuangan menjadi sangat dinamis, kompleks, dan saling terhubung. 3.

Konglomerasi Lembaga Jasa Keuangan Pengawasan perlu dilakukan terhadap lembaga jasa keuangan yang memiliki beberapa anak perusahaan di bidang jasa keuangan yang berbeda kegiatan usaha (konglomerasi). Sebagai contoh, Bank punya anak perusahaan di bidang jasa Asuransi, Pembiayaan, Sekuritas, dan Dana Pensiun.

4. Perlindungan Konsumen

Semakin kompleksnya layanan jasa keuangan tentu permasalah dan pelanggaran di industri ini juga semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan fungsi edukasi, perlindungan konsumen dan pembelaan hukum terhadap konsumen dari pihak-pihak terkait.

1.3.3. Tujuan Pembentukan OJK Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Sehingga diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh dengan meningkatnya daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Adapun OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).

1.3.4. Visi dan Misi OJK Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi OJK adalah: 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta. 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

1.3.5. fungsi, tugas, dan wewenang OJK

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah

melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap: a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut: a.

Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi: 

Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;



Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;



Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank;



Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

b.

Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi: 

Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;



Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;



Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;



Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;



Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;



Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;



Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

c.

Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi: 

Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;



Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;



Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;



Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;



Melakukan penunjukan pengelola statuter;



Menetapkan penggunaan pengelola statuter;



Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;



Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain. 1.3.6. Apa nilai-nilai OJK

1. Integritas Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. 2. Profesionalisme Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. 3. Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. 4. Inklusif Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. 5. Visioner Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (Forward looking) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (Out of The Box Thinking). 1.3.7. Asas OJK 1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; 3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum; 4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan 7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

1.3.8. struktur organisasi OJK Struktur organisasi OJK terdiri atas: a. Dewan Komisioner OJK; dan b. Pelaksana kegiatan operasional.

Struktur Dewan Komisioner terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; 1. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik 
merangkap anggota; 2. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota; 3. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota; 4. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota; 5. Ketua Dewan Audit merangkap anggota; 6. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen; 7. Anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan 8. Anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

b. Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas: 1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I; 2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II; 3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan; 4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal; 5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB; 
Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan

6. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin

bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA http://e-journal.uajy.ac.id/1434/2/1MM01564.pdf http://masterrie.blogspot.com/2017/07/makalah-manajemen-perbankan-dalam.html https://lps.go.id/sejarah http://www.hariansejarah.id/2017/02/sejarah-lembaga-penjamin-simpanan-lps.html https://lps.go.id/simpanan-yang-dijamin https://lps.go.id/syarat-layak-bayar https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_pemjamin_Simpanan https://www.academia.edu/11980431/Makalah_Lembaga_Penjamin_Simpanan_ https://materipengetahuanumum.blogspot.com/2016/10/pengertian-bank-indonesia-dijelaskan.html https://www.pelajaran.id/2018/09/pengertian-sejarah-fungsi-tugas-wewenang-hak-dan-kewajibanbank-indonesia.html http://carodenai.blogspot.com/2018/01/makalah-bank-indonesia-manajemen-PERBANKAN.html https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-ojk.html

https://media.neliti.com/media/publications/22847-ID-otoritas-jasa-keuangan-ojk-pengawas-lembagakeuangan-baru-yang-memiliki-kewenang.pdf