Makalah Han.docx

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “Negara Hukum Dan Hukum Administrasi Negara” ini dapat diselesaikan. Tujuan pembuatan makalah ini sebagai kewajiban untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara di program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area . penulis menyadari makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis meminta kritik dan saran dari pembaca agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua rekan kelompok yang telah membantu dalam pengerjaan makalah ini.

Medan, 12 oktober 2018

Penulis

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar....................................................................................................................i Daftar Isi ........................................................................................................................... ii Bab I: Pendahuluan .............................................................................................................. 1.1 Latar Belakang...................................................................................................

Bab II: Rumusan Masalah ................................................................................................... 2.1 Bagaimanakah yang dimaksud Negara Hukum?. ............................................. 2.2 Bagaimanakah yang dimaksud Hukum Administrasi Negara?. ........................ 2.3 Bagaimanakah Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara?. ...................................................................................................................

Bab III:Pembahasan ............................................................................................................. 3.1 Negara Hukum ...................................................................................................... 3.1.1 Pengertian Negara....................................................................................... 3.1.2 Pengertian Hukum ...................................................................................... 3.1.3 Pengertian Negara Hukum.......................................................................... 3.1.4 Prinsip-Prinsip Negara Hukum ................................................................... 3.2 Hukum Administrasi Negara ................................................................................ 3.2.1 Pengertian Administrasi. ............................................................................ 3.2.2 Pengertian Administrasi Negara .................................................................

ii

3.2.3 Pengertian Hukum Administrasi Negara .................................................... 3.2.4 Sumber Hukum Administrasi Negara......................................................... 3.3 Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara ................ 3.3.1 Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Ada perbedaan Prinsip ................................................................................................................. 3.3.2 Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Tidak Ada perbedaan Prinsip ................................................................................................

Bab IV: Penutup .................................................................................................................. 4.1 Kesimpulan ........................................................................................................... 4.2 Saran .....................................................................................................................

Daftar Pustaka .....................................................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Negara indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik1, yang

terdiri dari beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Tentu saja sebagai negara yang memiliki beragam suku, agama, ras dan budaya memerlukan sebuah peraturan untuk dapat mengatur dan menertibkan masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban bagi seluruh lapisan masyarakat diseluruh Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum oleh karenanya segala sesuatu dalam kaitannya dengan tindakan penyelenggaran negara oleh pemerintah harus berdasarkan hukum.

Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Negara hukum2. Semua yang dilakukan dalam ketatanegaraan harus berdasarkan hukum. Di Indonesia hukum yang berlaku itu ada 2 macam yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum adalah seperangkat aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat memaksa dan ada sanksi yang diberikan apabila melanggar ketentuan yang ada. Indonesia yang merupakan negara hukum yaitu menuntut adanya peranan dan fungsi hukum secara stabil dan dinamis yang mampu mengatur berbagai kepentingan tanpa meninggalkan ide dasarnya yaitu keadilan. Dalam kajian sejarah, perkembangan tipe negara hukum membawa konsekuensi terhadap peranan hukum administrasi negara dimana semakin sedikit campur tangan negara dalam kehidupan masyarakat maka akan semakin kecil atau sedikit pula peranan hukum administrasi negara didalamnya, begitupun sebaliknya dengan semakin intensifnya campur tangan negara akan semakin besar pula peranan hukum administrasi negara di dalamnya.

1 2

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

1

BAB II PERMASALAHAN Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan maka penting bagi penulis untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas. Karena pokok permasalahan ini merupakan acuan bagi penelitian supaya hasilnya diharapkan sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.Bagaimanakah yang dimaksud Negara Hukum?. 2.Bagaimanakah yang dimaksud Hukum Administrasi Negara?. 3.Bagaimanakah Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara?.

2

BAB III PEMBAHASAN 3.1 Negara Hukum 3.1.1 Pengertian Negara Negara berasal dari kata State (inggris),staat(belanda), dan etat(prancis). state,staat,dan etatberasal dari bahasa latin status atau statum yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Kata status atau Statum lazim diartikan sebagai standing atau station (kedudukaan). Istilah ini dihubungkan dengan kedudukan persekutaun hidup manusia, yang juga sama dengan istilah status Civitatis stau status republicae.Dari pengertian inilah kata status pada abad ke-16 dikaitkan dengan kata Negara.Definisi Negara menurut beberapa ahli adalah ssebagai berikut: 1.Negara menurut John Look (1632-1704) dan Rousseau (1712-1778) dalam buku ilmu Negara (1993), adalah suatu badan atau organisasi hasil dari pada perjanjian masyarakat. 2.Negara menurut Max Weber dalam buku Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (2000) adalah suatu masyarakt yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. 3.Negara menurut Roger F. Soltau dalam buku Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani (2000) adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakt. 4.Negara menurut Mac Iver dalam buku Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani (2000) adalah suatu Negara harus memenuhi tiga unsur pokok, yaitu pemerintahan, komunitas,atau rakyat, dan wilayah tertentu3.

3

Mubarak Ridho,Modul”Ilmu Negara”Universitas Medan Area ,Medan.Hal: 2

3

3.1.2 Pengertian Hukum Berikut beberapa pengertian hukum yang dikemukakan oleh para sarjanahukum, yaitu : 1.Utrech memberikan batasan Hukum adalah sebagai berikut: “Hukum itu adalah himpunan

peraturan-peraturan

(perintah-perintah

dan

larangan-larangan)

yang

mengurus tata-tertib suatumasyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”. 2.S.M. Amin dalam bukunya yang berjudul “Bertamasya ke AlamHukum”, hukum dirumuskan sebagai berikut: Kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma

dan

sanksi-sanksi

itu

disebut

hukum,

dan

tujuan

hukum

adalah

mengadakanketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan danketertiban terpelihara”. 3.H.M Tirtaatmidjaja, SH dalam buku yang berjudul “Pokok -pokok Hukum Perniagaan”, ditegaskan bahwa “Hukum ialahsemua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah lakutindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mestimengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akanmembahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akankehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya”4. 4.Prof. Prajudi Atmosudirdjo, mengemukakan bahwa hukum adalah merupakan aturan tentang sikap dan tingkah laku orang-orang yang menjadi keyakinan bersama dari sebagian wargamasyarakat, bahwa aturan-aturan itulah yang wajib dijunjungtinggi bersama, sehingga bilamana terjadi pelanggaran terhadapaturan-aturan tingkah laku tersebut oleh seorang wargamasyarakat, maka pelanggaran tersebut akan ditindak olehpetugas yang diangkat dan ditunjuk oleh masyarakat tersebut”5.

3.1.3 Pengertian Negara Hukum Negara

hukum

adalah

negara

yang

penyelenggaraan

kekuasaan

pemerintahannya didasarkan atas hukum. Didalamnya pemerintah dan lembagalembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi dengan hukum. Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar 4 5

C.S.T Kansil.”Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, Jakarta: Balai Pustaka,1986, hal 38. Prajudi Atmosudirdjo,” Hukum Administrasi Negara”, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hal. 36.

4

kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah hukum. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum. Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah Berikut pendapat beberapa ahli mengenai negara hukum : 1.Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baikialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. 2.Aristoteles mengemukakan bahwa ide negara hukum yangdikaitkan denga arti negara yang dalam perumusannya masihterkait kepada “polis”. Bagi Aristoteles yang memerintahkannegara adalah bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil,dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum.Manusia perlu dididik menjadi warga negara yang baik, yangbersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia

yangbersikap

adil.

Apabila

keadaan

semacam

ini

telah

terwujud,

makaterciptalah suatu “negara hukum”. 3.Hugo Krabbe berpendapat bahwa negara seharusnya negara hukum (rechtsstaat) dan setiap

tindakan

negara

harusdidasarkan

pada

hukum

atau

harus

dapat

dipertanggungjawabkan pada hukum. 4.Menurut HR Ridwan ada tiga unsur pemerintahan yangberkonstitusi yaitu pertama, pemerintah dilaksanakan untukkepentingan umum; kedua pemerintahan dilaksanakan menuruthukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukumyang dibuat secara sewenang-wenang; ketiga, pemerintahan yangdilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan merupakan paksaan-tekanan yang dilaksanakan oleh pemerintahan despotik6.

3.1.4 Prinsip-prinsip negara hukum a. Asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undangundang yang merupakan peraturan umum. Undangundang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintahan) yang sewenangwenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar dapat merugikan warganegara/rakyat. Pelaksanaan wewenang oleh organ 6

Lembaga Administrasi Negara“Hukum Administrasi Negara”.Jakarta : Lembaga Administrasi Negara RI,2007.hal:10.

5

pemerintahan ditemukan dasarnya pada undang-undang ter tulis (undang-undang formal). b. Perlindungan hak-hak asasi c. Pemerintah terikat pada hukum d. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan ketika hukum itu dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa ditengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah. e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim peradilan yang merdeka7.

3.2 Hukum Administrasi Negara 3.2.1 Pengertian Administrasi Istilah Administrasi Negara berasal dari bahasa latin administrate yang dalam bahasa Belanda diartikan sama dengan besturen yang berarti fungsi pemerintah. Beberapa pendapat tentang pengertian administrasi :

1. J.Wajong : adminsitrasi sama dengan pengendalian atau memerintah (to direct, to manage, bestaken, be wind voeren atau beheren) yang merupakan suatu proses yang meliputi : a. merencanakan dan merumuskan kebijakan politik pemerintah (Formulation of Policy). b. Melaksanakan kebijakan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan cara : 1.menyusun organisasi dengan menyiapkan alat-alat yang diperlukan. 2.memimpin organisasi agar tercapai tujuan.

7

Qamar Nurul,”Negara Hukum atau Negara Undang-Undang”,Makassar :Pustaka Refleksi,2010,Hal : 13-14.

6

2. Prajudi Atmosudirdjo membagi administrasi atas : a. Ilmu administrasi publik yang terdiri atas : 1. Ilmu Administrasi Negara Umum 2. Ilmu Administrasi Daerah 3. Ilmu Administrasi Negara Khusus

b. Ilmu Administrasi Negara Privat yang terdiri dari : 1. Ilmu Administrasi Niaga 2. Ilmu Administrasi Non- Niaga.

3. R.D.H. Kusumaatmadja : Administrasi dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari dua arti : a. Dalam arti sempit : administrasi adalah kegiatan tulis meulis, catat mencatat dalam setiap kegiatan atau tata usaha. b. Dalam arti luas : administrasi adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu8.

3.2.2 Pengertian Administrasi Negara 1. Menurut Utrecht , Administrasi Negara adalah gabungan jabatan ( aparat/alat ) administrasi yang dibawah pimpinan pemerintah )Presiden dan para Menteri) melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah (tugas pemerintah) yang tidak diserahkan pada badan perundang undangan dan kehakiman. Utrecht bertitik tolak pada Teori Sisa atau Teori Residu / Atrek Theorie9.

2. Prof. Waldo, mengemukakan dua definisi yaitu : 1. Public administration the organization and management of men and materialis to achieve the purpose of government. 2. Public administration is the art and science of management is applied to affair of state.Yang artinya : 8 9

Ragawino Bewa.”Hukum Administrasi Negara”.Universitas Padjajaran,Bandung:2006,Hal: 17-18. Ibid.

7

1. Publik administrasi adalah suatu pengorganisasian dan manajemen dari manusia dan alat perlengkapannya untuk mencapai tujuan dari pemerintah. 2. Publik administrasi adalah suatu seni dan ilmu dari manajemen dalam menyelenggarakan kepentingan Negara. Administrasi Negara sama dengan Public Administrasi, yang intinya mempelajari organisasi dan manajemen.

3. Dimock dan Dimeck, Administrasi Negara adalah aktivitas-aktivitas Negara dalam melaksanakan kekuasaan politik saja.

4. CST Kansil mengemukakan tiga arti administrasi Negara : a. Sebagai aparatur Negara, aparatur pemerintah, atau instansi politik (kenegaraan) meliputi organ yang berada dibawah pemerintah, mulai dari Presiden, Menteri termasuk Sekjen, Dirjen, Irjen, Gubernur, Bupati/Walikota dan sebagainya, pokoknya semua orang yang menjalankan administrasi Negara. b. Sebagai fungsi atau aktivitas yaitu sebagai kegiatan mengurus kepentingan Negara. c. Sebagai proses teknis penyelenggaraan Undang-undang atau menjalankan UU10.

3.2.3 Pengertian Hukum Administrasi Negara beberapa pengertian HAN yang dikemukakan oleh para ahli hukum, di antaranya: 1. E. Utrecht mengetengahkan “HAN (hukum pemerintahan)adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akanmemungkinkan para pejabat (Ambsdrager) administrasi negaramelakukan tugas mereka yang khusus”. Selanjutnya E. Utrecht menjelaskan bahwa HAN adalah yang mengatur sebagianlapangan pekerjaan administrasi negara11. 2. Cornelis van Vollenhouven mengemukakan bahwa HAN ialahke semua kaidahkaidah hukum yang bukan hukum tata negaramateriil, bukan hukum perdata materiil dan bukan hukum pidanamateriil (Teori residu).

10 11

Ibid. Munaf Yusri.”Hukum Administrasi Negara”.PekanBaru: Marpoyan Tujuh,2016,Hal: 10-12.

8

3. J.M Baron de Gerando mengemukakan bahwa obyek hukumadministrasi adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungantimbal balik antara pemerintah dan rakyat (Le droit administratifa pour object le regles qui regissent les rapports reciproquesde l’administration avec les administres).

4. Prof. Mr.J. Oppenheim mengemukakan bahwa HukumAdministrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan hukumyang harus diperhatikan oleh alat perlengkapan negara danpemerintahan jika menjalankan kekuasaannya. Jadi pada asasnyamengatur negara dalam keadaan bergerak (Staat inbeweging).

5. Dr. Mr. H.J Romijn mengemukakan bahwa Hukum administrasinegara adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengaturnegara dalam keadaan bergerak.

6. Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa HAN adalahhukum mengenai seluk beluk administrasi negara ( HANheteronom) dan hukum yang dicipta atau merupakan hasil buatanadministrasi negara (HAN otonom)12.

3.2.4 Sumber Hukum Administrasi Negara Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum dan ditentukan aturan hukum itu.

Sumber hukum dikenal dua macam yaitu : 1. Sumber Hukum Materiil Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi aturan hukum itu, dan untuk menentukan isi hukum itu dipengaruhi oleh banyak factor13 yaitu : a. Sejarah Yaitu undang-undang/ peraturan-peraturan masa lalu yang dianggap baik dapat dijadikan bahan untuk membuat undang-undang dan dapat diberlakukan sebagai hukum positif. 12 13

Ibid. Ragawino Bewa.”Hukum Administrasi Negara”.Universitas Padjajaran,Bandung:2006,Hal: 20.

9

b. Faktor Soiologis Yaitu seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada didalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang terjadi didalam masyarakat dapat dijadikan bahan untuk membuat hukum dengan kata lain sesuai dengan perasaan hukum masyarakat misalnya keadaan dan pandangan masyarakat dalam social, ekonomi, budaya, agama dan psikologis. c. Fakotor Filosofis. Yaitu ukuran untuk menentukan aturan itu bersifat adil atau tidak dan sejauhmana aturan itu ditaati oleh warga masyarakat atau mengapa masyarakat mentaati aturan itu.

2. Sumber Hukum Formil Yaitu kaidah hukum dilihat dari segi bentuk, dengan diberi suatu bentuk melalui suatu proses tertentu, maka kaidah itu akan berlaku umum dan mengikat seluruh warga masyarakat dan ditaati oleh warga masyarakat14. Sumber hukum formil Hukum Administrasi Negara adalah : a. Undang-undang b. Kebiasaan/Praktek hukum ddministrasi Negara c. Yurispudensi d. Doktrin/pendapat para ahli

3.3 Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara Hukum administrasi negara termasuk hukum publik karena merupakan bagian dari hukum tata negara. Pada pertengahan abad ke-20, hukum adiministrasi negara berkembang pesat karena adanya tuntutan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.

14

Ibid.

10

Sebagai suatu ilmiah, hukum administrasi negara tentu memiliki batasan-batasan tertentu dengan cabang ilmu hukum lainnya seperti Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Ilmu Pemerintahan15.

3.3.1 Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Ada perbedaan Prinsip : a. Menurut Oppenheim, pokok bahasan Hukum Tata Negaraadalah Negara dalam keadaan diam (Strats in rust), dimana Hukum Tata Negara membentuk alat-alat perlengkapan Negara dan memberikan kepadanya wewenang serta membagi bagikan tugas pekerjaan kepada alat-alat perlengkapan Negara ditingkat tinggi dantingkat rendah. Sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah Negara dalam keadaan bergerak (Staats ini beveging) dimana Hukum Administrasi Negara melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara baik ditingkat tinggi maupun ditingkat rendah16. b. Menurut Van Vallen Hoven, Hukum Administrasi Negara adalah semua peraturanperaturanhukum setelah dikurangi hukum-hukum materiil Tata Negara, Pidana dan Perdata. Hukum Administrasi Negara merupakan pembatasan dari kebebasan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Badan-badan kenegaraan memperoleh kewenangan dari Hukum Tata Negara, dan dalam melaksanakan kewenangan itu badanbadan kenegaraan hasurlah berdasarkan pada Hukum Administrasi Negara. c.

Menurut

Logemann,

Hukum

Tata

Negara

merupakan

suatu

pelajaran

tentangkompetensi, sedangkan Hukum Administrasi Negaratentang perhubungan hukum istimewa.

Hukum Tata Negara mempelajari : 1. Jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu Negara 2. Siapa yang mengadakan jabatan-jabatan itu 3. Cara bagaimana ditempati oleh pejabat 4. Fungsi jabatan-jabatan itu 5. Kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu 15 16

Munaf Yusri.”Hukum Administrasi Negara”.PekanBaru: Marpoyan Tujuh,2016,Hal: 16. Ibid.

11

6. Hubungan antara jabatan-jabatan 7. Dalam batas-batas manakah organ-organ kenegaraan dapatmelakukan tugasnya.

Sedangkan Hukum Administrasi Negara mempelajari sifat bentuk dan akibat hukum yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

3.3.2 Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tidak ada perbedaan prinsip a. Kranenburg Tidak ada perbedaan yang prinsipil antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara, perbedaanya hanya terjadi dalam praktek dalam rangka tercapainya suatu kemanfaatan saja. Hukum Tata Negara adalah hukum mengenai struktur hukum daripada suatu pemerintahan Negara. Sedangkan Hukum Administrasi Negara merupakan peraturan-peraturanyang bersifat khusus17. b. Prins Hukum Tata Negara mempelajari hal-hal yang fundamental yang merupakan dasardasar dari negara. Hukum Administrasi Negara menitikberatkan kepada hal-hal yang bersifat teknis, yang selama ini kita tidak berkepentingan hanya penting bagi para spesialis

17

Ragawino Bewa.”Hukum Administrasi Negara”.Universitas Padjajaran,Bandung:2006,Hal: 15.

12

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi dengan hukum. Hukum Administrasi Negara, sebagaima Hukum Tata Negara, berkaitan erat dengan persoalan kekuasaan, mengingat negara itu organisasi kekuasaan, maka pada umumnya organisasi akan muncul sebagai instrumen untuk mengawasi sebagai penggunaan kekuasaan pemerintah. Dengan demikian, keberadaan Hukum Administrasi Negara itu muncul karena adanya penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan di suatu negara hukum, yang menuntut dan menghendaki penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang berdasarkan atas hukum.

4.2 Saran Sebagai negara hukum sudah sepatutnya hukum itu harus dipatuhi dan ditaati agar terciptalah negara yang sejahtera, agar demikian masyarakat yang ada di dalam dapat terlindungi hukum dari hal-hal yang meresahkan dan tidak mengenakan, sebagai negara hukum Indonesia senantiasa terjaga dan terpelihara agar terciptalah kesejahteraan dan ketentraman dalam bermasyarakat, oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah juga turut turun langsung meninjau apakah seluruh masyarakat sudah mendapatkan haknya dan dilindungi oleh hukum tanpa pandang bulu apakah ia masyarakat yang mampu atau tidak mampu. Karena hukum sendiri adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat berhak dijamin atas hukum.

13

Daftar Pustaka Mubarak Ridho,Modul”Ilmu Negara”Universitas Medan Area ,Medan.

C.S.T Kansil(1986)”Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, Jakarta: Balai Pustaka.

Prajudi Atmosudirdjo(1994)” Hukum Administrasi Negara”, Jakarta: Ghalia Indonesia. Lembaga Administrasi Negara(2007)“Hukum Administrasi Negara”.Jakarta : Lembaga Administrasi Negara RI.

Qamar Nurul(2010)”Negara Hukum atau Negara Undang-Undang”,Makassar :Pustaka Refleksi.

Ragawino

Bewa(2006)”Hukum

Administrasi

Negara”.Universitas

Padjajaran,Bandung. Munaf Yusri(2016)”Hukum Administrasi Negara”.PekanBaru: Marpoyan Tujuh.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14