Makalah Fix Jkn.docx

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Jaminan Kesehatan adalah hak yang harus diperoleh seluruh Warga Negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam undang- undang Dasar 1945 pasal 28 H dan undang – undang nmor 36 tahun 2009 tetang kesehatan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu . upaya mewujudkan hak tersebut pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarat. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan, merupakan

perlindungan segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pemerintah sebagai instansi tertinggi yang bertanggungjawab atas pemeliharaan harus pula memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan penyediaan sarana pelayanan kesehatan. Kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan bahwa kesehatan merupakan investasi, hak, dan kewajiban setiap manusia. Kutipan tersebut juga tertuang dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 selanjutnya disingkat dengan (UUD NRI) dan Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selanjutnya disingkat dengan (UUK), menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan strategis. Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS kesehatan adalah badan hukum publik yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk warga asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang sudah mencapai 200 Juta jiwa untuk permasalahan kesehatan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah kepada warganya, belum meratanya penanganan kesehatan antara simiskin dan sikaya yang menjadi polemik hingga saat ini,dengan adanya permasalahan kesehatan untuk itulah dibuat program pemerintah yang sudah lama di diskusikan berdasarkan Undang-Undang untuk mengatasi permasalahan di atas, yang bernama Jaminan kesehatan Nasional (JKN) yang akan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, sebagai salah satu upaya menjamin hak setiap warga negara untuk dapat hidup sehat dan produktif. Jaminan Kesehatan yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory). Jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah yaitu jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap

orang

yang

telah

membayar

iuran

atau

iurannya

dibayar

oleh

pemerintah.melalui penerapan system kendali biaya dan kendali mutu,dan diselenggarakan berdasarkan asuransi sosial dan equitas bagi seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia. Jaminan Kesehatan Nasional JKN 2014 akan dijalankan oleh Pemerintah Indonesia mulai tanggal 1 Januari 2014. Program JKN ini adalah merupakan salah satu program khusus yang berasal dari Pemerintah Indonesia yang akan membawa angin segar bagi seluruh lapisan masyarakat dan rakyat Indonesia.5 Pengetahuan

masyarakat yang semakin

meningkat, akan berpengaruh terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan, di samping itu menyelenggarakan pelayanan kesehatan Rumah Sakit juga banyak disorot oleh masyarakat mengenai kinerja tenaga-tenaga

kesehatan selain masyarakat juga mengkritisi berbagai aspek yang terdapat dalam pelayanan kesehatan terutama pelayanan keperawatan. Di Rumah Sakit, sumber daya manusia terbanyak yang berinteraksi secara langsung dengan pasien adalah perawat, sehingga kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh perawat dapat dinilai sebagai indikator baik apa buruknya kualitas pelayanan di Rumah Sakit. B. Tujuan Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah agar kita khususnya para mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang : 1. Untuk mengetahui Definisi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2. Untuk mengetahui Tujuan Jaminan Kesehatan Nasional 3. Untuk mengetahui Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 4. Untuk mengetahui Prinsip-Prinsip Jaminan Kesehatan Nasional 5. Untuk mengetahui Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 6. Untuk mengetahui Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 7. Untuk mengetahui Dasar Hukum Terbentuknya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 8. Untuk mengetahui Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 9. Untuk mengetahui Pengorganisasian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 10. Untuk mengetahui Kelebihan dan Kekurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) C. Manfaat Agar mahasiswa dapat mengetahui apa itu yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan Nasional dan umumnya untuk masyarakat dapat mengetahuinya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sistem Jaminan Sosial

Nasional ini diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak (Kemenkes-RI, 2014). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (Peraturan BPJS No.1 tahun 2014). Program Jaminan Kesehatan Nasional disingkat Program JKN bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

B. Tujuan Jaminan Kesehatan Nasional Agar semua penduduk indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga merea dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehata masyarakat yang layak. JKN diluncurkan pemerintah republik indonesia sejak 1 januari 2014, kementrian kesehatan melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pelayanan kesehatan. Berbagai peraturan dan panduan tentang pelayanan kesehatan dan standar tarif dasar bagi pemberi dan pengelola pelayanan kesehatan (Yankes) telah dikeluarkan. (Permenkes No. 28 tentang pedoman pelaksanaan program JKN).

C. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Manfaat JKN terdiri atas 2 jenis yaitu secara medis dan non medis. 1. Manfaat medis berupa pelayanan kesehatan komprehensif, yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabiitatif. Seluruh pelayanan tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya iuaran bagi peserta. 2. Manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulan. Manfaat akomodasi untuk layanan rawat inap sesuai hak kelas perawatan peserta. Manfaat ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan antar fasilitas kesehatan, dengan kondisi tertentu sesuai rekomendasi dokter. Promotif dan preventif yang diberikan bagi upaya kesehatan perorangan (personal care). JKN menjangkau semua penduduk, artinya seluruh penduduk termasuk warga asing harus membayar iuran dengan prosentase atau nominal tertentu, kecuali bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta yang terakhir ini disebut sebagai penerima bantuan iuran. Harapannya semua penduduk indonesia sudah menjadi peserta JKN pada tahun 2019.

D. Prinsip-Prinsip Jaminan Kesehatan Nasional Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada prinsip-prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berikut: 1. Prinsip kegotongroyongan Gotong royong sesungguhnya sudah menjadi salah satu prinsip dalam hidup bermasyarakat dan juga merupakan salah satu akar dalam kebudayaan kita. Dalam SJSN, prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Hal ini terwujud karena kepesertaan SJSN bersifat wajib untuk seluruh penduduk, tanpa pandang bulu. Dengan demikian, melalui prinsip gotong- 18 Buku Pegangan Sosilaisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional royong jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Prinsip nirlaba Pengelolaan dana amanat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit oriented). Sebaliknya, tujuan utama adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana amanat, sehingga hasil pengembangannya, akan di manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip prinsip manajemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya. 3. Prinsip portabilitas Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Prinsip kepesertaan bersifat wajib Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat 19 Buku Pegangan Sosilaisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dapat mencakup seluruh rakyat. 5. Prinsip dana amanat Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badanbadan

penyelenggara

untuk

dikelola

sebaik-baiknya

dalam

rangka

mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta. Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. 6. Prinsip keterbukaan Prinsip keterbukaan yang dimaksud adalah prinsip untuk mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

7. Prinsip kehati-hatian Prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta secara cermat, teliti, aman dan tertib. 8. Prinsip akuntabilitas Prinsip akuntabilitas maksudnya adalah

prinsip pelaksanaan program dan

pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan 9. Prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial Prinsip yang dimaksud adalah prinsip pengelolaan hasil berupa keuntungan dari pemegang saham yang dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta jaminan sosial.

E. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Peserta tersebut meliputi: 1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dan bukan PBI JKN dengan rincian sebagai berikut: a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir mis- kin dan orang tidak mampu. b. Peserta bukan PBI adalah Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas: 1) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, yaitu: a) Pegawai Negeri Sipil b) Anggota TNI c) Anggota Polri d) Pejabat Negara e) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri f)

Pegawai Swasta

g) Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima Upah. 2) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, yaitu: a) Pegawai Negeri Sipil b) Anggota TNI c) Anggota Polri d) Pejabat Negara e) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri f) Pegawai Swasta g) Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima Upah. 3) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, yaitu: a) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri b) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah

c) Pekerja sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, termasuk warga ne gara asing yang bekerja di Indonesia pa ling singkat 6 (enam) bulan. 4) Bukan Pekerja dan anggota keluarganya terdiri atas: a) Investor b) Pemberi Kerja c) Penerima Pensiun d) Veteran e) Perintis Kemerdekaan f) Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar Iuran. 5) Penerima pensiun terdiri atas a) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pension b) Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pension c) Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pension d) Penerima Pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c e) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d yang mendapat hak pensiun. Anggota keluarga bagi pekerja penerima upah meliputi: a. Istri atau suami yang sah dari Peserta b. Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari Peserta, dengan kriteria: 

Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri



Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (duapuluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. Sedangkan Peserta bukan PBI JKN dapat juga mengikutsertakan anggota keluarga yang lain.

6) WNI di Luar Negeri Jaminan kesehatan bagi pekerja WNI yang bekerja di luar negeri diatur dengan ketentuan peraturan perundang- undangan tersendiri. 7) Syarat pendaftaran Syarat pendaftaran akan diatur kemudian dalam peraturan BPJS. 8) Lokasi pendaftaran Pendaftaran Peserta dilakukan di kantor BPJS terdekat/setempat. 9) Prosedur pendaftaran Peserta a) Pemerintah mendaftarkan PBI JKN sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan. b) Pemberi Kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja dapat mendaftarkan diri sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan c) Bukan pekerja dan peserta lainnya wajib mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan. 2. Hak dan kewajiban Peserta 

Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas Peserta dan manfaat pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.



Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berkewajiban untuk membayar iuran dan melaporkan data kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukkan identitas Peserta pada saat domisili atau pindah kerja.

3. Masa berlaku kepesertaan a) Kepesertaan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

berlaku

selama

yang

bersangkutan membayar Iuran sesuai dengan kelompok peserta. b) Status kepesertaan akan hilang bila Peserta tidak membayar Iuran atau meninggal dunia. c) Ketentuan lebih lanjut terhadap hal tersebut diatas, akan diatur oleh Peraturan BPJS. 4. Pentahapan kepesertaan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama mulai 1 Januari 2014, kepesertaannya

paling sedikit meliputi: PBI Jaminan Kesehatan; Anggota TNI/PNS di ling kungan Kementerian Pertahanan dan ang gota keluarganya; Anggota Polri/PNS di lingkungan Polri dan anggota keluarganya; peserta asuransi kesehatan PT Askes (Persero) beserta anggota keluarganya, serta peserta jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek dan anggota keluarganya. Selanjutnya tahap kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019.

F. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1. Jenis Pelayanan Ada 2 (dua) jenis pelayanan yang akan diperoleh oleh Peserta JKN, yaitu berupa pelayanan kesehatan (manfaat medis) serta akomodasi dan ambulans (manfaat non medis). Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. 2. Prosedur Pelayanan Peserta

yang

memerlukan

pelayanan

kesehatan

pertama-tama

harus

memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama. Bila Peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, maka hal itu harus dilakukan melalui rujukan oleh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis. 3. Kompensasi Pelayanan Bila di suatu daerah belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah Peserta, BPJS Kesehatan wajib memberikan

kompensasi,

yang

dapat

berupa: penggantian

uang

tunai,

pengiriman tenaga kesehatan atau penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu. Penggantian uang tunai hanya digunakan untuk biaya pelayanan kesehatan dan transportasi. 4. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan baik fasilitas kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta yang memenuhi persyaratan melalui proses kredensialing dan rekredensialing.

G. Dasar Hukum Terbentuknya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1. Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) atau Universal Independent of Human Right dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948 yang terdiri dari 30 pasal. Pasal 25 ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan

lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada diluar kekuasaannya. 2. Resolusi WHA ke 58 Thn 2005 di Jenewa: setiap negara perlu mengembangkan UHC melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan. 3. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) melalui mekanisme asuransi sosial agar

pembiayaan

kesehatan

dapat

dikendalikan

sehingga

keterjaminan

pembiayaan kesehatan menjadi pasti dan terus menerus tersedia yang pada gilirannya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sesuai Sila ke 5 Pancasila) dapat terwujud. 4. Pada Pasal 28 H ayat (1) (2) (3) UUD 1945 disebutkan: (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehatserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan danmanfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 5. Pada pasal 34 ayat (1), (2), (3) UUD 1945 disebutkan: (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 6. Untuk dapat menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kondisi yang ditetapkan, maka telah diterbitkan berbagai peraturan sebagai berikut: 1) UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN 2) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

3) UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS 4) PP No 101 Tahun 2012 tentang PBI 5) Perpres No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 6) Roadmap JKN, Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS 7) Jaminan Kesehatan merupakan bagian dari prioritas reformasi pembangunan kesehatan (Kemenkes RI, 2013)

H. Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 1. Iuran Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan atau pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan (pasal 16, perpres No.12/2013 tentang Jaminan Kesehatan). 2. Pembayaran Iuran -

Bagi Peserta PBI, iuran dibayar oleh pemerintah.

-

Bagi peserta pekerja penerima upah, iurannya dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja

-

Bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peerta bukan pekerja iuran dibayar oleh peserta yang bersangkutan.

-

Besarnya iuran jaminan kesehatan Nasional ditetapkan melalui peraturan presiden dan ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar yang layak. Pembayaran iuran setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya

ditetapkan berdasarkan presentase dari upah (untuk pekerja penerima upah) atau suatu jumlah nominal tertentu (bukan menerima upah dan PBI). Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjannya, menambahkan iuran peserta yang menjadi tanggung jawabnya, dan membayarkan iuran tersebut setiap bulan kepada BPJS kesehatan secara berkala (paling lambat tanggal 10 setiap bulan). Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Keterlambatan pembayaran iuran JKN dikenakan

denda administratif sebesar 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak yang dibayar oleh pemberi kerja. Peserta bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja wajib membayar iuaran JKN pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan kepada BPJS kesehatan. Pembayaran iuaran JKN dapat dilakukan diawal. BPJS kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran JKN sesuai gaji atau upah peserta. Dalam hal terjadi klebihan atau kekurangan pembayaran iuran, BPJS kesehatan memberitahukan secara tertulis kepada pemberi kerja dan atau peserta paling lambat 14 hari kerja serta sejak diterimanya iuran. Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran diperhitungkan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran iuran diatur dengan peraturan BPJS kesehatan.

3. Cara Pembayaran Fasilitas Kesehatan BPJS kesehatan akan membayar kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan kapitasi. Untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, BPJS kesehatan membayar dengan sisitem pakar INA CBG. Mengigat kondisi geografis indonesia, tidak semua fasilitas kesehatan dapat dijangkau dengan mudah. Maka, jika di suatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan kapitalisasi, BPJS kesehatan diberi wewenang untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil. Semua fasilitas kesehatan meskipun tida menjalani kerja sama dengan BPJS kesehatan wajib melayani pasien dala keadaan gawat darurat, setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dapat dipindahkan, maka fasilitas kesehatan tersebut wajib menunjukke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan. BPJS kesehatan akan membayar kepada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama setelah memberikan pelayanan gawat darurat setara dengan tarif yang berlaku diwilayah tersebut. 4. Pertanggung Jawaban BPJS Kesehatan BPJS kesehatan wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 hari sejak dokumen klien diterima lengkap.

Besaran

pembayaran

kepada

fasilitas

kesehatan

ditemukan

berdasarkan kesepakatan antara BPJS kesehatan dan asosisai fasilita kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang diterapkan oleh Mentri Kesehatan. Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran pembayaran, Mentri Kesehatan memutuskan besaran pembayaran atas program JKN yang diberikan. Asosiasi Fasilitas Kesehatan diterapkan oleh Mentri Kesehatan. Dalam JKN, peserta dapat meminta manfaat tambahan berupa manfaat yang bersifat non media berupa akomodari, misalnya: peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi daripada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih ntara biaya yang dijamin oleh BPJS kesehatan dan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawat, yang disebut dengan iuran biaya. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi peserta PBI.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya. BPJS kesehatan wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan, pengelola program dan laporan keuangan tahunan (periode 1 januari sampai engan 31 desember). Laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik dikirimkan kepada presiden dengan tembusan kepada DISN paling lambat tanggal 30 juni tahun berikutnya. Laporan tersebut di publikasikan dalm bentuk ringkasan eksekutif melalui meida massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 media massa cetak yang memiliki peredaran luasa secara nasional, paling lambat tanggal 3 juli tahun berikutnya.

I. Pengorganisasian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) JKN diselenggarakan oleh BPJS yang merupa kan badan hukum publik milik Negara yang bersifat non profit dan bertanggung jawab kep ada Presiden. BPJS terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi. Dewan Pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota: 2 (dua) orang unsur Pemerintah, 2(dua) orang unsur Pekerja, 2 (dua) orang unsur Pemberi Kerja, 1 (satu) orang unsur Tokoh Masyarakat. Dewan Pengawas tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Direksi terdiri atas paling sedikit 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur pro fesional. Direksi sebagaimana dimaksud di angkat dan diberhentikan oleh Presiden.

1. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Pengawas Dalam melaksanakan Pekerjaannya. a. Fungsi Dewan Pengawas adalah mela kukan pengawasan atas pelak-sanaan tugas BPJS. Dewan Pengawas bertugas untuk: 1) Melakukan pengawasan atas kebi jakan pengelolaan BPJS dan kinerja Direksi 2) Melakukan pengawasan atas pelak sanaan pengelolaan dan pengemb angan Dana Jaminan Sosial oleh Direksi 3) Memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi me ngenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS

4) Menyampaikan laporan pengawas an penyelenggaraan Jaminan So sial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan tem busan kepada DJSN. b. Dewan Pengawas berwenang untuk: 1) Menetapkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS 2) Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi 3) Mengakses data dan informasi me ngenai penyelenggaraan BPJS 4) Melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai pe nyelenggaraan BPJS 5) Memberikan saran dan rekomen dasi kepada Presiden mengenai ki nerja Direksi. 2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Direksi Dalam menyelenggarakan JKN. a. Direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS yang menjamin Peserta untuk menda patkan Manfaat sesuai dengan haknya. Direksi bertugas untuk: 1) Melaksanakan

pengelolaan

BPJS

yang

meliputi

perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi 2) Mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan 3) Menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi Dewan Pengawas untuk melaksanakan fungsinya. Direksi berwenang untuk: 1) Melaksanakan wewenang BPJS 2) Menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian 3) Menyelenggarakan

manajemen

kepegawaian

BPJS

termasuk

mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPJS serta menetapkan penghasilan pegawai BPJS 4) Mengusulkan kepada Presiden penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Direksi

5) Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPJS dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas 6) Melakukan

pemindahtanganan

aset

tetap

BPJS

paling

banyak

Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Pengawas 7) Melakukan

pemindah

Rp100.000.000.000

tanganan

(seratus

aset

miliar

tetap

BPJS

rupiah)

lebih

sampai

dari

dengan

Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuan Presiden 8) Melakukan

pemindahtanganan

aset

tetap

BPJS

lebih

dari

Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Persyaratan untuk menjadi Dewan Pe ngawas dan Dewan Direksi diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2011.

J. Kelebihan dan Kekurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1. Kelebihan a. Premi asuransi komersial relatif tinggi sehingga tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat. b. Manfaat yang ditawarkan umumnya terbatas. c. Memberikan manfaat yang komprehensif dengan premi terjangkau. d. Asuransi kesehatan sosial menerapkan prinsip kendali biaya dan mutu. Itu berarti peserta bisa mendapatkan pelayanan bermutu memadai dengan biaya yang wajar dan terkendali, bukan “terserah dokter” atau terserah “rumah sakit”. e. Asuransi kesehatan sosial menjamin sustainabilitas (kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan). f. Asuransi kesehatan sosial memiliki portabilitas, sehingga dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, untuk melindungi seluruh warga, kepesertaan asuransi kesehatan sosial/ JKN bersifat wajib.

2. Kerugian a. Tidak sesuai prosedur; b. Pelayanan di luar Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS; c. Pelayanan bertujuan kosmetik; d. General checkup, e. Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, pengobatan impotensi; f. Pelayanan kesehatan pada saat bencana g. Pasien Bunuh Diri /Penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri sendiri/ Bunuh Diri/Narkoba. h. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; i.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat;

j.

Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;

k. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri l.

Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;

m. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi) n. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; o. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; p. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); q. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); r. Perbekalan kesehatan rumah tangga; s. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; dan

t. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan