Makalah Ekonomi 1.docx

MAKALAH Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pasar Modal

DISUSUN OLEH: KELOMPOK I 1. SALIMATUL UYUN 2. YULISTIKA 3. SULTAN KHARTA 4. SAHDAN MAULANA 5. AKBAR BILANSYAH

DI BIMBING OLEH: “NINING SUHARNI, S.Pd”

SMA NEGERI 1 WOHA TAHUN AJARAN 2019/2020

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt, karena atas limpahan rahmat dan hidayah- Nya penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Penulis menyadari kekurangan serta keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sehingga dalam penulisan tugas ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan dari pembaca sebagai koreksi dan evaluasi demi kesempurnaan tugas ini ke depan,yang tentunya akan memperkaya ilmu dan wawasan bagi penulis. Harapan penulis semoga tugas ini bermanfaat bagi yang membaca serta pihak yang berkepentingan, terutama bagi penulis sendiri.

Bima, Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ...................................................................................................... i KATA PENGANTAR ....................................................................................................... ii DAFTAR ISI ...................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ....................................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah .................................................................................................. 2 C. Tujuan .................................................................................................................... 2 BAB II PEMBAHASAN A. Memahami Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ............................................................ 3 1. Pengertian OJK .......................................................................................... 3 2. Visi OJK ..................................................................................................... 3 3. Misi OJK .................................................................................................... 4 4. Tujuan dibentuknya OJK ........................................................................... 4 5. Tugas OJK ................................................................................................. 4 6. Tugas Pengawasan OJK ............................................................................. 5 7. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat ................................................. 5 B. Memahami Pasar Modal ........................................................................................ 5 1. Pengertian Pasar Modal .............................................................................. 6 2. Perkembangan Pasar Modal di Indonesia .................................................. 7 3. Manfaat Pasar Modal ................................................................................. 7 4. Lembaga-lembaga yang terlibat di Pasar Modal ........................................ 8 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................................................ 12 B. Saran ...................................................................................................................... 13

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................ 14

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sebagaimana diketahui bahwa krisis yang melanda di tahun 1998 telah membuat sistem keuangan Indonesia porak poranda. Sejak itu maka lahirlah kesepakatan untuk membentuk Otoritas Jasa Keuangan yang menurut undang-undang tersebut harus terbentuk pada tahun 2002. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan dibidani berdasarkan kesepakatan dan diamanatkan oleh UU, nyatanya sampai dengan 2002 draft pembentukan Otoritas Jasa Keuangan belum ada, sampai akhirnya UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI) tersebut direvisi, menjadi UU No 24 2004 yang menyatakan tugas BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2011, RUU Otoritas Jasa Keuangan disahkan oleh DPR, dan selanjutnya Pemerintah mensahkan dan mengundangkan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Lembaran Negara Republik pada tanggal 22 November 2011. Berikut merupakan ringkasan dari isi Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011.OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Kehidupan yang semakin kompleks akan mendorong berbagai pihak untuk mencapai segala sesuatu secara instan, mudah dan terorganisasi. Dalam hal ini, untuk memepermudah transaksi produk pasar modal maka dibentuk Bursa Efek. Fungsinya sangat membantu berbagai pihak yang terkait. Perkembangan pasar modal dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Dimulai dengan adanya perubahan yang terdapat didalamnya hingga menghasilkan Bursa Efek Jakarta yang merupakan satu-satunya bursa efek di Indonesia. Aktivitas yang dilakukan sangat banyak guna membantu para investor dan perusahaan melakukan transaksi ekonomi.

B. Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah diatas maka masalah yang di bahas adalah sebagai berikut: 1. Apa Pengertian OJK ? 2. Visi OJK ? 3. Misi OJK ? 4. Tujuan dibentuknya OJK? 5. Tugas OJK ? 6. Tugas Pengawasan OJK ? 7. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat ? 8. Pengertian Pasar Modal ? 9. Perkembangan Pasar Modal di Indonesia ? 10. Manfaat Pasar Modal ? 11. Lembaga-lembaga yang terlibat di Pasar Modal ? C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui Pengertian OJK 2. Untuk mengetahui Visi OJK 3. Untuk mengetahui Misi OJK 4. Untuk mengetahui Tujuan dibentuknya OJK 5. Untuk mengetahui Tugas OJK 6. Untuk mengetahui Tugas Pengawasan OJK 7. Untuk mengetahui Perlindungan Konsumen dan Masyarakat 8. Untuk mengetahui Pengertian Pasar Modal 9. Untuk mengetahui Perkembangan Pasar Modal di Indonesia 10. Untuk mengetahui Manfaat Pasar Modal 11. Untuk mengetahui Lembaga-lembaga yang terlibat di Pasar Modal

BAB II PEMBAHASAN A. Memahami Pengertian OJK 1. Pengertian OJK(Otoritas Jasa Keuangan) Menurut UU No 21 tahun 2011 Bab I pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan OJK "adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini." Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan: “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. “ Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan. 2. Visi Otoritas Jasa keuangan Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. 3. Misi Otoritas Jasa Keuangan Misi otoritas Jasa keuangan yaitu:



Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.



Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.



Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

4. Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: 

Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.



Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.



Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

5. Tugas Otoritas Jasa keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB. 6. Untuk melaksanakan tugas pengawasan OJK mempunyai wewenang: a) Menetapkan suatu kebijakan: 

Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.



Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.



Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

b) Memberikan dan/atau mencabut: 

Izin usaha.



Izin orang perseorangan.



Efektifnya pernyataan pendaftaran.



Surat tanda terdaftar.



Persetujuan melakukan kegiatan usaha.



Pengesahan.

7. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi: 

Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.



Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.



Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

B. Memahami Pengertian Pasar Modal 1. Pengertian Pasar Modal Pasar modal (capital modal) adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek (stock exchange) adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian efek adalah setiap surat berharga (sekuritas) yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya: surat pengakuan utang, surat berharga komersial (commercial paper), saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti right (right issue), dan waran (warrant). Definisi pasar modal menurut Kamus Pasar Uang dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka satu tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank-bank tabungan sedangkan yang termasuk peminat adalah pengusaha, pemerintah dan masyarakat umum. 2. Perkembangan Pasar Modal Di Indonesia Dalam sejarah Pasar Modal Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai pada abad ke-19. Menurut buku Effectengids yang dikeluarkan oleh

Verreninging voor den Effectenhandel pada tahun 1939, jual beli efek telah berlangsung sejak 1880. Pada tanggal Desember 1912, Amserdamse Effectenbeurs mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Di tingkat Asia, bursa Batavia tersebut merupakan yang tertua keempat setelah Bombay, Hongkong, dan Tokyo. Aktivitas yang sekarang diidentikkan sebagai aktivitas pasar modal sudah sejak tahun 1912 di Jakarta. Aktivitas ini pada waktu itu dilakukan oleh orang-orang Belanda di Batavia yang dikenal sebagai Jakarta saat ini. Sekitar awal abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah dari para penabung yang telah dikerahkan sebaikbaiknya. Para penabung tersebut terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang penghasilannya sangat jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Atas dasar itulah maka pemerintahan kolonial waktu itu mendirikan pasar midal. Setelah mengadakan persiapan akhirnya berdiri secara resmi pasar midal di Indonesia yang terletak di Batavia (Jakarta) pada tanggal 14 Desember 1912 dan bernama Verreninging voor den Effectenhandel (bursa efek) dan langsung memulai perdagangan. Efek yang diperdagangkan pada saat itu adalah saham dan obligasi perusahaan milik perusahaan Belanda serta obligasi pemerintah Hindia Belanda. Bursa Batavia dihentikan pada perang dunia yang pertama dan dibuka kembali pada tahun 1925 dan menambah jangkauan aktivitasnya dengan membuka bursa paralel di Surabaya dan Semarang. Aktivitas ini terhenti pada perang dunia kedua. Pada tahun 1977, bursa saham kembali dibuka dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam), institusi baru di bawah Departemen Keuangan. Unuk merangsang perusahan melakukan emisi, pemerintah memberikan keringanan atas pajak perseroan sebesar 10%-20% selama 5 tahun sejak perusahaan yang bersangkutan go public. Selain itu, untuk investor WNI yang membeli saham melalui pasar modal tidak dikenakan pajak pendapatan atas capital gain, pajak atas bunga, dividen, royalti, dan pajak kekayaan atas nilai saham/bukti penyertaan modal. Pada tahun 1988, pemerintah melakukan deregulasi di sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal. Deregulasi yang memengaruhi perkembangan pasar modal antara lain Pakto 27 tahun 1988 dan Pakses 20 tahun 1988. Sebelum itu

telah dikeluarkan Paker 24 Desember 1987 yang berkaitan dengan usaha pengembangan pasar modal meliputi pokok-pokok: a) Kemudahan syarat go public antar lain laba tidak harus mencapai 10%. b) Diperkenalkan Bursa Paralel. c) Penghapusan pungutan seperti fee pendaftaran dan pencatatan di bursa yang sebelumnya dipungut oleh Bapepam. d) Investor asing boleh membeli saham di perusahaan yang go public. e) Saham boleh dierbitkan atas unjuk. f) Batas fluktuasi harga saham di bursa efek sebesar 4% dari kurs sebelum ditiadakan. g) Proses emisi sudah diselesaikan Bapepem dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak dilengkapinya persyaratan. Pada tanggal 13 Juli 1992, bursa saham dswastanisasi menjadi PT Bursa Efek Jakarta. Swastanisasi bursa saham menjadi PT BEJ ini mengakibatkan beralihnya fungsi Bapepam menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. 3. Manfaat pasar modal 1) Bagi Emiten Bagi emiten, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain: a. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar b. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai c. Tidak ada convenant sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana/perusahaan d. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan e. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil 2) Bagi investor Sementara, bagi investor, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain: a) nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai kapital gain b) memperoleh deviden bagi mereka yang memiliki/memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi

c) dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko 4. Lembaga-Lembaga Yang Terlibat Di Pasar Modal a) BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) Tugas Badan Pengawas Pasar Modal menurut Keppres No. 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal adalah : 1) Mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum. 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawas terhadap lembaga-lembaga berikut: 

Bursa efek



Lembaga kliring, penyelesaian dan penyimpanan



Reksa dana



Perusahaan efek dan perorangan

3) Memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal b) Lembaga Penunjang Pasar Perdana 1) Penjamin Emisi Efek Tugas penjamin efek antara lain adalah sebagai berikut: 

Memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar dan jangka waktu efek (obligasi dan sekuritas kredit).



Dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus merancang spesimen efek dan mendampingi emiten selama proses evaluasi.



Mengatur penyelenggaraan emisi (pendistribusian efek dan menyiapkan sarana-sarana penunjang).

2) Akuntan Publik Tugas akuntan publik antara lain adalah sebagai berikut: 

Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatya.



Memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan-ketentuan Bapepam.



Memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik apabila diperlukan

3) Konsultan Hukum Tugas konsultan hukum adalah meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten, yang meliputi anggaran dasar, izin usaha, bukti kepemilikan atas kekayaaan emiten, perikatan yang dilakukan oleh emiten dengan pihak ketiga, serta gugatan dalam perkara perdata dan pidana. 4) Notaris Notaris bertugas membuat berita acara RUPS, membuat konsep akta perubahan anggaran dasar dan menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek. 5) Agen Penjual Agen

penjual

ini

umumnya

terdiri

dari

perusahaan

pialang

(broker/dealer) yang bertugas melayani investor yang akan memesan efek, melaksanakan pengembalian uang pesanan dan menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan. 6) Perusahaan Penilai Perusahaan penilai diperlukan apabila perusahaan emiten akan melakukan penilaian kembali aktivanya. Penilaian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui beberapa beesarnya nilai wajar aktiva perusahaan sebagai dasar dalam melakukan emisi melalui pasar modal. c) Lembaga Penunjang dalam Emisi Obligasi Dalam emisi obligasi, disamping lembaga penunjang untuk emisi saham juga dikenal lembaga sebagai berikut: 1) Wali Amanat (Trustee) Tugas wali amanat antara lain: 

.Menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten



Melakukan penilaian terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten yang diterima olehnya sebagai jaminan.



Memberikan nasihat yang diperhitungkan oleh emiten.



Melakukan pengawasan terhadap pelunasan pinjaman pokok beserta bunganya yang harus dilakukan oleh emiten tepat pada waktunya.



Melaksanankan tugas selaku agen utama pembayaran.



Mengikuti secara terus-menerus perkembangan pengelolaan perusahaan emiten.



Membuat perjanjian perwaliamanatan dengan pihak emiten.



Memanggil Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), apabila diperlukan.

2) Penanggung (Guarantor) Penanggung

bertanggungjawab

atas

dipenuhinya

pembayaran

pinjaman pokok obligasi beserta bunganya dari emiten kepada para pemengang obligasi tepat pada waktunya, apabila emiten tidak memenuhi kewajibannya. 3) Agen Pembayar (Paying Agent) Agen pembayar bertugas membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukukan setiap dua kali setahun dan pelunasan pada saat obligasi telah jatuh tempo. d) Lembaga Penunjang Pasar Sekunder Lembaga

penunjang

pasar

sekunder

merupakan

lembaga

yang

menyediakan jasa-jasa dalam pelaksanaan transaksi jual beli di bursa. Lembaga penunjang terdiri dari: 1) Pedagang Efek Di samping melakukan jual beli efek untuk diri sendiri, pedangang efek juga berfungsi untuk menciptakan pasar bagi efek tertentu dan menjaga keseimbangan harga serta memelihara likuiditas efek dengan cara membeli dan menjual efek tertentu di pasar sekunder. 2) Perantara Perdagangan Efek (Broker)

Broker bertugas menerima order jual dan order beli investor untuk kemudian ditawarkan di bursa efek. Atas jasa keperantaraan ini broker mengenakan fee kepada investor. 3) Perusahaan Efek Perusahaan efek atau perusahaan sekuritas (sekurities company) dapat menjalankan saru atau beberapa kegiatan, baik sebagai penjamin emisi efek (underwriter) , peranraa pedagang efek, manajer investasi atau penasihat investasi. 4) Biro Administrasi Efek Yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten secara teratur menyediakan jasa-jasa melaksanakan pembukuan, transfer dan pencatatan, pembayaran dividen, pembagaian hak opsi, emisi sertifikat, atau laporan tahunan untuk emiten. 5) Reksa Dana (Mutual Fund) Reksadana merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola danadana investor yang pada umumnya diinvestasikan dalam bentuk instrumen pasar modal atau pasar uang oleh manajer investasi. Atas dana yang dikelola tersebut diterbitkan unit saham atau sertifikat sebagai bukti keikutsertaan investor pada perusahaan reksadana. e) Strategi Investasi Di Pasar Modal Investor harus menyadari bahwa berinvestasi di pasar modal disamping akan memperoleh keuntungan juga ada kemungkinan akan mengalami kerugian. Strategi dasar investor yang akan meningkatkan kinerja atau nilai portofolio investasi menjadi lebih baik adalah dengan senantiasa mengikuti prinsip “Keep your alpha high and your beta low”. Prinsip ini berarti bahwa investor akan selalu mempertimbangkan berapa tingkat risiko dan keuntungan yang akan diperoleh. Keuntungan atau kerugian tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan investor untuk menganalisis berbagai jenis saham kemudian memilih beberapa saham sesuai dengan kemampuan dana, saham yang dipilih dan dibeli tersebut merupakan portofolio. Oleh karena itu, bermain di pasar modal tidak memberikan jaminan untuk mendapatkan capital gain yaitu selisih

lebih dari harga beli saham dan harga jual saham. Dengan demikian bermain di bursa akan sangat mungkin pula investor mengalami capital loss.

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 1. Pedelegasian tugas, fungsi dan kewenangan Bapepam kini beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kekuasaan yang sangat besar dan unik yang dimiliki oleh Bapepam diserahkan kepada OJK. Bapepam tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga mempunyai kekuasaan “kepolisian”, serta dapat bertindak dan berwenang menggunakan kekuasaannya yang bersifat “quasijudicial” Dalam hal melakukan pemerikasaan dan penyidikan atas terjadinya pelanggaran UUPM, kekuasaan OJK merupakan polisi yang menegakkan hukum sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pendelegasian kekuasaan Bapepam kepada OJK juga diperluas yaitu mempunyai kekuasaan untuk mengenakan sanksi administrasi yang jumlahnya cukup banyak dalam pelaksanaan kekuasaannya. Termasuk dalam kekuasaan pengenaan sanksi adalah untuk mengenakan denda, pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha serta pembatalan persetujuan pendaftaran. Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), OJK mempunyai kewenangan seperti layaknya Polisi dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagai penyidik, OJK dapat dibantu oleh aparat penegak hukum lainnya, juga dapat melalukan perintah penangkapan sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh pendahulunya yaitu Bapepam. 2. Definisi pasar modal menurut Kamus Pasar Uang dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka satu tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuranssi, dana pensiun, bank-bank tabungan sedangkan yang termasuk peminat adalah pengusaha, pemerintah dan masyarakat umum. Produk yang Terdapat di Pasar Modal : 

Reksa Dana



Saham



Saham Preferan



Obligasi



Waran



Right Issue

B. Saran-Saran. Dengan adanya makalah ini kami berharap dapat membantu pembaca untuk memperoleh informasi mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pasar Modal. Namun kami sadar bahwa dalam makalah ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan bantuan pembaca untuk membantu kami dalam pembuatan makalah selanjutnya dengan memberikan saran. Terima kasih atas perhatiannya, kami tunggu saran dari pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Salemba Empat http://www.google.com/pasar modal http://www.google.com/pasar modal syariah http://yolandagustina03iainbsk.blogspot.com/2018/01/makalah-tentang-otoritas-jasa-keuangan.html http://akhakarim.blogspot.com/2013/04/kata-pengantar-puji-syukur.html