Makalah Demokrai Kepemimpinan Jokowi.docx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pada saat sekarang ini, kebanyakan negara di dunia menggunakan sistem demokrasi untuk pemerintahannya. Tentu hal ini menjadi pertanyaan: Apa itu demokrasi? Dan bagaimana system demokrasi yang di tetapkan di Indonesia. Demokrasi merupakan Alternative terbaik bagi para penganut paham Negara modern karena bentuk Negara modern adalah Negara hukum. Dalam setiap Negara Hukum, dianut dan dipraktekkan adanya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dengan adanya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut, setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan dapat diharapkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Artinya, negara hukum yang dikembangkan bukanlah ‘absolute rechtsstaat’, melainkan ‘democratische rechtsstaat’ atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap Negara Hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

B. Rumusan Masalah 1.

Apakah pengertian demokrasi?

2.

Bagaimanakah sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia?

3.

Bagaimanakah implementasi demokrasi Indonesia di era kepemimpinan Jokowidodo?

C. Tujuan 1.

Untuk mengetahui pengertian demokrasi

2.

Untuk mengetahui sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia

3.

Untuk mengetahui implementasi demokrasi Jokowidodo 1

Indonesia di era kepemimpinan

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Demokrasi Kebanyakan orang mungkin sudah terbiasa dengan istilah demokrasi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” berarti rakyat dan “kratos” berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian, demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam ucapan Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 (periode 1861-1865) demokrasi secara sederhana diartikan sebagai “the government from the people, by the people, and for the people”, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Menurut Alamudi demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku, sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Karena itu, mungkin saja mengenali dasar-dasar pemerintahan konstitusional yang sudah teruji oleh zaman, yakni hak asasi dan persamaan di depan hukum yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk secara pantas disebut demokrasi. Menurut International Commision of Jurist (ICJ), demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusankeputusan politik diselenggarakan oleh wn melalui wakil-wakil yg dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yg bebas. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica),yaitu kekuasaan yang diperoleh dari rakyat harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu membentuk masyarakat yang adil dan beradaab,bahkan kekuasaan absolut pemerintah sering menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Demokrasi tidak akan datang,tumbuh,dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara.Oleh karena itu,demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga dan perangkat pendukungnya,yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu mind set (kerangka berpikir) dan setting social (rancangan masyarakat).Bentuk konkret manifestasi tersebut adalah demokrasi menjadi way of life 2

(pandangan hidup) dalam seluk beluk sendi bernegara ,baik masyarakat maupun oleh pemerintah. Negara atau pemerintah dalam menjalankan tata pemerintahan-nya dikatakan demokratis dapat dilihat dari empat aspek yaitu: 1.

Masalah pembentukan negara;

2.

Dasar kekuasaan negara;

3.

Susunan kekuasaan negara;

4.

Masalah kontrol rakyat.

B. Sejarah Perkembangan Demokrasi Di Indonesia Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para Pendiri Negara Indonesia (the Founding Fathers) melalui UUD 1945 (yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi)

berada

ditangan

Rakyat

dan

dilaksanakan

sepenuhnya

oleh

Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian berarti juga NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan (Representative Democracy). Penetapan paham demokrasi sebagai tataan pengaturan hubungan antara rakyat disatu pihak dengan negara dilain pihak oleh Para Pendiri Negara Indonesia yang duduk di BPUPKI tersebut, kiranya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa sebagian terbesarnya pernah mengecap pendidikan Barat, baik mengikutinya secara langsung di negara-negara Eropa Barat (khususnya Belanda), maupun mengikutinya melalui pendidikan lanjutan atas dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia sejak beberapa dasawarsa sebelumnya, sehingga telah cukup akrab dengan ajaran demokrasi yang berkembang di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Tambahan lagi suasana pada saat itu (Agustus 1945) negara-negara penganut ajaran demokrasi telah keluar sebagai pemenang Perang Dunia-II. Didalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu dengan lainnya. Sejalan dengan diberlakukannya UUD Sementara 1950 (UUDS 1950) Indonesia mempraktekkan model Demokrasi Parlemeter Murni (atau dinamakan juga Demokrasi Liberal), yang diwarnai dengan cerita sedih yang panjang tentang instabilitas pemerintahan (eksekutif = Kabinet) dan nyaris berujung pada konflik ideologi di Konstituante pada bulan Juni-Juli 1959. 3

Guna mengatasi konflik yang berpotensi mencerai-beraikan NKRI tersebut, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Ir.Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang memberlakukan kembali UUD 1945, dan sejak itu pula diterapkan model Demokrasi Terpimpin yang diklaim sesuai dengan ideologi Negara Pancasila dan paham Integralistik yang mengajarkan tentang kesatuan antara rakyat dan negara. Namun belum berlangsung lama, yaitu hanya sekitar 6 s/d 8 tahun dilaksanakan-nya Demokrasi Terpimpin, kehidupan kenegaraan kembali terancam akibat konflik politik dan ideologi yang berujung pada peristiwa G.30.S/PKI pada tanggal 30 September 1965, dan turunnya Ir. Soekarno dari jabatan Presiden RI pada tanggal 11 Maret 1968. Presiden Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden ke-2 RI dan menerapkan model Demokrasi yang berbeda lagi, yaitu dinamakan Demokrasi Pancasila (Orba), untuk menegaskan klaim bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Demokrasi Pancasila (Orba) berhasil bertahan relatif cukup lama dibandingkan dengan model-model demokrasi lainnya yang pernah diterapkan sebelumnya, yaitu sekitar 30 tahun, tetapi akhirnyapun ditutup dengan cerita sedih dengan lengsernya Jenderal Soeharto dari jabatan Presiden pada tanggal 23 Mei 1998, dan meninggalkan kehidupan kenegaraan yang tidak stabil dan krisis disegala aspeknya. Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 (bagian Batangtubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Amandemen UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara, khususnya laginya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga negaranya, dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan model Demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari Pelaksanaan Demokrasi yang pernah ada di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periodesasi antara lain : 1.

Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 – 1950 ). Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. 4

Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbnyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan : a.

Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.

b.

Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.

c.

Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer

2.

Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama a.

Masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959) Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktek demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan : 

Dominannya partai politik



Landasan sosial ekonomi yang masih lemah



Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950 Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5

Juli 1959 :

b.



Bubarkan konstituante



Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950



Pembentukan MPRS dan DPAS

Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966) Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah

kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri: 

Dominasi Presiden



Terbatasnya peran partai politik



Berkembangnya pengaruh PKI 5

Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain: 

Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan



Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR



Jaminan HAM lemah



Terjadi sentralisasi kekuasaan



Terbatasnya peranan pers



Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur) Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI

yang menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama. 3.

Pelaksanaan demokrasi Orde Baru (1966 – 1998) Dinamakan juga demokrasi pancasila. Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab: a.

Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada

b.

Rekrutmen politik yang tertutup

c.

Pemilu yang jauh dari semangat demokratis

d.

Pengakuan HAM yang terbatas

e.

Tumbuhnya KKN yang merajalela

Sebab jatuhnya Orde Baru: a.

Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi )

b.

Terjadinya krisis politik

c.

TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba

d.

Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden.

4.

Pelaksanaan Demokrasi Reformasi {1998 – Sekarang). Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain: a.

Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi 6

b.

Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum

c.

Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN

d.

Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI

e.

Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV

C. Implementasi Demokrasi Indonesia Di Era Kepemimpinan Jokowidodo Dimulai dari 20 Oktober 2014, dimana secara legal, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diangkat sebagai pasangan pemimpin bangsa ini. Pada awal menjajal dunia politik, Presiden Indonesia yang ketujuh ini berwirausaha di bidang perkayuan. Usaha ini telah mengantar beliau keliling-keliling Eropa. Ia melihat tata kota dan pemerintahan di Eropa, yang membuatnya ingin mengaplikasikan hal-hal tersebut di kotanya, Solo. Dari sinilah, hasratnya untuk berpolitik muncul, Ia akhirnya mencalonkan diri sebagai Walikota Surakarta di bawah paying PDI-P dan PKB dan terpilih untuk dua periode sejak tahun 2005-2012. Tahun 2012, Jokowi diangkat sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama dengan wakilnya, Pak Ahok. Lalu 2014, Ia diberi mandate oleh Megawati Soekarnoputri untuk mencalonkan diri sebagai presiden, dan dengan demikian, mulailah masa kepemimpinan Jokowi di Indonesia. Jusuf Kalla sebagai wakil presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat, sekaligus wakil presiden pertama yang menjabat selama dua periode tidak berturut-turut. Ia mengawali karirnya dimulai dari menjadi menteri di era pemerintahan Gusdur, lalu diberhentikan karena diduga terlibat kasus KKN. Ia terpilih lagi menjadi Menko Kesehjateraan Rakyat dibawah pimpinan Megawati Soekarnoputri. Setelah itu, Ia terpilih menjadi Wakil Presiden bersama dengan SBY sejak 2004-2009. Kemudian, Ia terpilih menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia pada tahun 2009-2014. Ia menjadi Wakil Presiden untuk kedua kalinya bersama dengan Presiden Joko Widodo sekaligus menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia. Pada masa pemerintahan Jokowi-JK ini menuai banyak pujian dari kalangan masyarakat sampai sector-sektor pemerintahan. Tak jarang kita menemukan banyak artikel dan komentar-komentar positif dari Netizen mengenai kinerja Jokowi-JK. Tak sedikit pula, di temukan fans-fans Bapak Jokowi dari segala usia, karena metodenya yang terkenal yakni "Blusukan". 7

1.

Blusukan yang di lakukan jokowi iya masukkan ke dalam manajemen perencanaan dan manajemen control Kita sering mendengar, bagaimana Gubernur Jakarta sekarang, Joko Widodo, sering berkunjung ke masyarakat untuk memahami masalah-masalah masyarakat. Media memberi nama untuk gaya memimpin semacam ini, yakni “blusukan”. Hampir setiap hari, ia berkeliling kota, mengunjungi berbagai tempat, dan berbicara dengan warganya. Dari tatap muka langsung ini, ia bisa mendapatkan gambaran nyata tentang akar masalah sosial masyarakatnya, lalu mulai membuat langkah nyata untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Gaya semacam ini tentu memiliki kelebihannya sendiri. Setiap kebijakan politik yang bermutu lahir dari data-data yang akurat. Namun, data-data yang diberikan kepada para pemimpin politik seringkali tidak akurat, sehingga kebijakan yang dibuat pun akhirnya tidak menyelesaikan masalah yang ada, justru memperbesarnya. Jarak antara data yang biasanya berupa statistik, dengan kenyataan di lapangan inilah yang bisa diperkecil dengan gaya politik blusukan. Politik “blusukan” juga memungkinkan para pemimpin politik bertatap muka langsung dengan warganya. Interaksi ini tentu saja membangun kedekatan dan rasa percaya, yang amat penting sebagai pengikat masyarakat, supaya tak mudah pecah, dan bisa bekerja sama menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Dengan politik “blusukan”, para pemimpin politik bisa memeriksa langsung, apakah keputusan yang telah ia buat dijalankan dengan baik atau tidak. Dari sudut pandangan metode berpikir ilmiah, ini disebut juga verifikasi. Banyak pemimpin lupa memeriksa lagi, apakah kebijakan yang telah dibuat sungguh membantu masyarakat atau tidak. Dengan politik blusukan, gaya lama semacam ini bisa dihindari. Namun, “blusukan” juga memiliki kelemahannya. Blusukan bisa merosot menjadi politik pencitraan, ketika pimpinan politik hanya berkeliling di masyarakat, supaya terlihat peduli, namun tak ada keputusan nyata yang bisa membantu memecahkan pesoalan-persoalan sosial masyarakat.

2.

Pembentukan DPR Tandingan Sedkit menguak fakta di balik munculnya fenomena DPR Tandingan sesungguhnya cukup menarik dan juga rumit karena untuk mengkaji dan menganalisi fenomena pertama di Negeri Indonesia ini setidaknya ada beberapa perspektif yang dapat kita gunakan. Kita akan mencoba menganalisis factor dan mengapa lahir dualisme DPR di Negara ini. 8

Pertama, apa motif sebenarnya di balik kemunculannya. Sebagai respon terhadap “gerakan sapu bersihnya seluruh pimpinan dan alat kelengkapan DPR oleh KMP” Atau sebagaimana diungkap oleh Andi Arif

sebagai skenario pemakzulan Jokowi dari

kalangan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) sendiri. Karena jika Presiden memusuhi Dewan Rakyat maka akan dapat dimakzulkan, namun pada akhirnya Jokowi tak terpancing untuk mendukungnya. Bahkan sebaliknya, Belakangan ini terlihat Jokowi dan JK menolak keberadaan DPR Tandingan versi koalisi yang mengusungnya sendiri itu. Kedua, pro kontra DPR Tandingan dengan basis pledoi sesuai dengan masingmasing kepentingan politiknya adalah salah satu indikator sistem parlemen yang sarat dengan kepentingan tarik ulur kekuasaan. Di mana DPR KMP membuat alat kelengkapan dewan yang di isi oleh partai pendukung KMP tanpa mengisakan kursi untuk KIH. Sebuah keniscayaan dalam konteks kekuasaan demokrasi. Pengamat pun terbelah ada yang menyampaikan sah-sah saja. Ada juga yang menyatakan inkonstitusional. Jika dicermati secara jeli maka fenomena DPR Tandingan mencerminkan fakta-fakta politik sebagai berikut : Pertama, Dominasi pimpinan dan alat kelengkapan DPR oleh KMP menimbulkan reaksi counter of politic dari KIH dengan mensinyalir adanya dugaan “hidden agenda” di balik dominasi KMP. Dengan kata lain lahirnya DRP tandingan merupakan bentuk protes dari KIH karena tidak memiliki kursi dalam struktur DPR Kedua, Pasca Pilpres yang dimenangkan oleh KIH. KMP menjadi sakit hati yang pertarungan politiknya diteruskan di pentas DPR yang akhirnya dimenangkan secara telak oleh KMP. Ketiga, Kedua fakta politik di atas menunjukkan bahwa eksekutif (presiden wakil presiden dengan kabinet yang dibentuknya) dan legislatif adalah 2 pilar penting yang menopang sistem demokrasi. Penguasaan atas dua badan tersebut menunjukkan kendali terhadap kekuasaan demokrasi di negeri ini. Sekalipun pada faktanya kekuasaan demokrasi dishare juga dengan alat kelengkapan negara yang lain seperti KPK, MK, Jaksa Agung, MA dan lain-lain. Tetapi sesungguhnya gelanggang utama pertarungan politiknya tetap ada pada kedua badan legislatif dan eksekutif. Keempat, Skenario politik maupun rekayasa politik menjadi keniscayaan yang senantiasa melingkupi fakta politik demokrasi. Tidak ada fakta politik yang tulus benarbenar murni menjadikan politik sebagai jalan untuk melayani rakyat. Melainkan yang ada dan dominan nampak di permukaan adalah atas nama tujuan melayani rakyat sebagai jalan memperoleh kekuasaan untuk kepentingan kelompok. Sistem koalisi antar 9

parpol yang dibangun baik KIH maupun KMP dipenuhi dengan semangat dan syahwat politik kekuasaan. Benar adanya sebuah statement yang dilontarkan oleh seorang pakar hukum tata negara yang tidak mau disebut namanya. Bahwa para politisi itu jika sudah masuk ke gelanggang legislatif DPR maka baju parpolnya akan dilepas semua diganti dengan baju kepentingan komisi proyek. Sementara kepentingan politik koalisi parpol pemenang pilpres akan mendominasi seluruh struktur kabinet meski mau disebut dengan nama apapun. Secara sederhana yang nampak sekarang adalah KMP mendominasi rekayasa politik DPR. Dan KIH mendominasi rekayasa politik Kabinet. Seberapa jauh rekayasa politik antar koalisi itu didedikasikan untuk kepentingan rakyat. Sangat tergantung pada basis ideologi negara apa yang dipakai acuan. Sistem politik dan sistem ekonomi apa sebagai pilar penting penentu kebijakan negara yang diterapkan di atas basis ideologi negara. Sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis liberalis adalah sistem yang dibangun di atas bangunan ideologi negara kapitalis sekuler. Indonesia secara faktual dalam banyak kebijakan negara mengadopsi sistem ini. Perdebatan politik oleh para politisi maupun pengambil kebijakan negara kemudian hanyalah di seputar persoalan siapa memperoleh apa dengan cara apa. Bukan bagaimana seharusnya kebijakan negara diterapkan sesuai dengan aturan dari Yang Maha Kuasa untuk kemaslahatan manusia. Dalam kondisi seperti itu maka proses politik baik di tubuh parlemen maupun kabinet niscaya akan sarat dengan kepentingan politik para politisi, penguasa dan pemilik modal yang memback upnya. Sampai kapan kondisi ini terus berjalan. Sampai bangsa ini sadar tentang pentingnya pergolakan (revolusi) bukan saja sebuah revolusi mental an sich. Melainkan pergolakan (revolusi) komprehensif mencakup pergolakan pemikiran, politik dan pergolakan militer sebagai mekanisme perubahan masyarakat sepanjang sejarah. Dan perubahan masyarakat yang dicontohkan oleh Rasullullah SAW tidak bisa dipisahkan dengan substansi ajaran Islam mencakup syariah, dakwah, aqidah, jihad dan khilafah. Alergi terhadap pergolakan (revolusi) hanya akan membuat kejumudan gerakan. Atau penumpulan gerakan dari sebuah entitas dakwah yang berpotensi menjadi pressure group menjadi sebuah entitas intelektual yang berkembang dari wacana ke wacana.

10

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” berarti rakyat dan “kratos” berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian, demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam ucapan Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 (periode 1861-1865) demokrasi secara sederhana diartikan sebagai “the government from the people, by the people, and for the people”, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diangkat sebagai pasangan pemimpin bangsa ini. Pada awal menjajal dunia politik, Presiden Indonesia yang ketujuh ini berwirausaha di bidang perkayuan. Usaha ini telah mengantar beliau keliling-keliling Eropa. Ia melihat tata kota dan pemerintahan di Eropa, yang membuatnya ingin mengaplikasikan hal-hal tersebut di kotanya, Solo.

B. Saran Kami menyadari bahwa dalam makalah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekhilafan

oleh

karena

itu,

kepada

para

pembaca

dan

para

pakar

utama

penulismengharapkan saran dan kritik ataupun tegur sapa yang sifatnya membangun akan diterima dengan senang hati demi kesempurnaan makalah selanjutnya.

11

DAFTAR PUSTAKA

Alda, V. 2017. Yuk, Kita Intip Perjalanan Masa Pemerintahan Jokowi-JK Saat Ini. https://www.kompasiana.com/alda12vania/5a0c547151699552b132e0f2/yuk-kita-intipperjalanan-masa-pemerintahan-jokowi-jk-saat-ini. Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2018 Pukul 20.19 Wita. Bambang, I. 2014. Pro Dan Kontra Terhadap Pemerintahan JOKOWI-JK. https://plus.google.com/111946538948740407821/posts/NeUMxyMzUcf. Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2018 Pukul 20.19 Wita. Fellicia,

A. 2017. Perjalanan Demokrasi di Indonesia. https://www.kompasiana.com/fellyciaaudry/59f397a0ff24050c35423c22/perjalanandemokrasi-di-indonesia. Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2018 Pukul 20.19 Wita.

Hendra,

P. 2015. Makalah Sistem Demokrasi di Indonesia. http://kumpulanskripdanmakalah.blogspot.com/2015/11/makalah-sistem-demokrasi-diindonesia.html. Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2018 Pukul 20.19 Wita.

Rizka,

P. 2014. Analisa Kepemimpinan Jokowi. http://rizukaalfajar.blogspot.com/2014/06/analisa-kepemimpinan-jokowi.html. Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2018 Pukul 20.19 Wita.

12