Makalah Bumn.docx

MAKALAH PERAN SERTA FUNGSI BUMN DAN BUMS

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Tak banyak diperdebatkan bahwa industri merupakan tulang punggung perindustrian,

sehingga

terkadang

pembangunan

ekonomi

identik

dengan

industrialisasi. Yang sering menjadi permasalahan adalah bagaimana proses industrialisasi dilaksanakan serta jenis industri apakah yang harus dipuilih oleh suatu negara. Hingga menjelang akhir milenium II struktur industri Indonesia banyak didominasi oleh industri besar swasta dengan sebagian besar bentuk konglomeratisasi. Industri kecil dan menengah, dimana sebagian besar masyarakat terlibat di dalamnya, mengalami marginalisasi bahkan kehancuran. Di sisi lain, industri besar dengan konglomeratisasinya ternyata memiliki kinerja ekonomi yang buruk, sehingga perannya dalam perekonomian dipertanyakan. Peran pemerintah yang diimplementasikan melalui BUMN ternyata tidak optimal. Bahkan, seringkali BUMN justru menjadi tunggangan ekonomi-politik dari penguasa. Intervensi pemerintah dalam manajemen BUMN merupakan kasus biasa di Indonesia, terutama menyangkut pembagian peran antara pemerintah, swasta dan koperasi. Di dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar utama yang menyangga perekonomian. Ketiga pilar itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Atau, dapat dikatakan bahwa di dalam perekonomian nasional, ada dua kelompok pelaku ekonomi, yakni swasta dan pemerintah. Kelompok swasta dapat dibagi dalam dua subkelompok, yakni koperasi dan perusahaan-perusahaan nonkoperasi. Sedangkan kelompok pemerintah adalah BUMN. B.

Rumusan Masalah 1.

Apa yang dimaksud dengan BUMN dan BUMS?

C.

2.

Apa tujuan didirikannya BUMN dan BUMS?

3.

Apa saja peranan BUMN dan BUMS?

Tujuan dan Manfaat 1.

Mengetahui peranan Badan – Badan perekonomian yang ada di Indonesia antara lain BUMN dan BUMS

2.

Mengetahui penerapan BUMN dan BUMS di Indonesia serta dampak yang dihasilkannya.

3.

Sebagai bahan referensi dari sumber – sumber yang telah ada sebelunnya.

4.

Sebagai bahan evaluasi penerapan sistem perekonomian di Indonesia.

BAB II PEMBAHASAN

Di dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar utama yang menyangga perekonomian, ketiga pilar itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Dapat dikatakan bahwa di dalam perekonomian nasional, ada dua kelompok pelaku ekonomi yaitu swasta dan pemerintahan. Kelompok swasta dapat dibagi dalam dua sub kelompok, yakni koperasi dan perusahaanperusahaan non koperasi. Sedangkan kelompok pemerintahan adalah BUMN. a.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 1. Definisi Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Berdasarkan Undang- Undang No. 19 tahun 2003 Pasal 1 dijelaskan bahwa pengertian dari Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan kegiatan utamanya adalah untuk mengelola cabang- cabang

produksi yang penting bagi negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 menyatakan “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan “Bumi , air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kedua pasal ini merupakan jaminan bagi pemerintah untuk ikut serta berperan dalam perekonomian negara. Penguasaan oleh negara dalam hidup orang banyak bukan berarti memiliki, namun mengandung arti memberi kekuataan tertinggi kepada negara untuk : a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan , penggunaan, persediaan dan pemeliharaan. b. Menentukan dan mengatur hak-hak bumi, air, dan kekayaan alam. c. Mengatur serta menentukan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Dengan adanya pasal 33 ayat 2 dan ayat 2 UUD 1945 merupakan jaminan bagi pemerintah untuk ikut serta berperan dalam perekonomian negara. Peran pemerintah akan menjadi lebih nyata bila pemerintah memiliki perusahaan negara. Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1232/kmk.013/1989 pasal 2 yang dimaksud dengan badan usaha milik negara adalah badan usaha dan anak perusahaan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Karena seluruh modalnya dimiliki oleh negara berarti manajernya sangat dipengaruhi oleh pemerintah. Menurut instruksi presiden No. 7 tahun 1967, perusahaan negaradiubah bentuknya menjadi BUMN dan disederhanakan menjadi perusahaan jawatan (perjan), perusahaan umum (perum) , dan perusahaan perseroan (persero).BUMN memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun agar peran tersebut bisa lebih maksimal, BUMN harus memebuhi syarat-syarat berikut; a.

Dikelola berdasarkan prinsip dan kultur korporasi yang sehat;

b.

Dikelola oleh manajemen profesional, integritas dan leadership yang kuat, serta memiliki sense of business yang tinggi. Untuk itu pola rekrutmen dan pola re- munerasi harus dikembangkan sesuai dengan standar korporasi;

c.

Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), secara konsisten dan berkesinambungan;

d.

Mampu terus menciptakan nilai tambah dan inovasi;

e.

Siap bersaing di era kompetisi global, dan memiliki kemampuan untuk survive dalam segala kondisi;

f.

Memiliki tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility), baik dalam hal kepedulian terhadap lingkungan hid up, pengentasan problem masyarakat sekitar, dan pengembangan pengusaha kecil. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan pengelolaan BUMN

membutuhkan keterlibatan yang aktif dari semua pihak, baik Pemerintah, manajemen BUMN, karyawan BUMN, akademisi, parlemen, dan masyarakat luas yang memiliki per-hatian terhadap BUMN. Karena itu, marilah bersama-sama kita pikirkan dan pantau bersama pengelolaan BUMN ini, untuk dapat memberikan hasil yang seoptimal mungkin bagi masyarakat dan negara ini. 2. Maksud dan Tujuan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) Berdasarkan UU no. 19 Tahun 2003 pasal 2, maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak lain adalah sebagai berikut: a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. b. Mengejar keuntungan. c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. 3. Visi dan Misi Badan Usaha Milik Negara(BUMN) Dibawah pembinaan Kementrian BUMN telah tersusun suatu Master Plan BUMN tahun 2002-2008 yang memuat VISI “Menjadikan BUMN sebagai Badan Usaha yang tangguh dalam persaingan global dan mampu memenuhi harapan stakeholder” dengan beberapa catatan :

a. BUMN sebagai Badan Usaha perlu dikembangkan sebagai pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia. b. Sesuai asa kemanfaatan, pemilikan saham oleh negara tidak harus dipertahankan baik sebagai pemegang saham mayoritas atau minoritas. c. Pembinaan BUMN diarahkan untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui pengelolaan secara profesional, efisien dan tangguh sehingga mampu menghadapi persaingan global d. Meningkatkan kontribusi kepada negara baik dalam bentuk pajak, deviden maupun hasil privatisasi serta memenuhi harapan stakeholders. Dari visi tersebut juga dikandung suatu MISI yang juga tersusun dalam suatu Master Plan BUMN tahun 2002-2008BUMN sebagai berikut : a. Melaksanakan reformasi dalam ruang lingkup budaya kerja, strategi dan pengelolaan usaha untuk mewujudkan profesionalisme dengan berlandaskan pada prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan BUMN. b. Meningkatkan nilai perusahaan melalui restrukturisasi, privatisasi dan kerjasa usaha antar BUMN berdasar prinsip bisnis sehat. c. Meningkatkan daya saing melaui inovasi dan peningkatan efisiensi untuk menyediakan produk barang dan jasa berkualitas dengan harga kompetitif serta pelayanan bermutu tinggi. d. Peningkatan kontribusi BUMN kepada negara e. Peningkatan peran BUMN dalam kepedulian terhadap lingkungan, pembinaan koperasi dan UKM dalam program kemitraan. 4.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) a. Lebih bersifat social oriented / service oriented artinya berorientasi pada pelayanan kepentingan umum b. Jika

dalam manjalankan

pemanfaatan

keuntungan

usahanya tersebut

memperoleh semaa-mata

keuntungan.

Maka

dimaksudkan

untuk

menyejahterakan kehidupan masyarakat. c. Selama masyarakat masih memerlukan , kegiatan badan usaha milik negara dilakukan secara terus-menerus d. Sebagai agen pembangunan , seluruh daya dan kemampuannya diarahkan pada pembangunan nasional yang sedang dan akan dilaksanakan

e. Merupakan sarana vital yang efektif untuk melaksanakan pembangunan nasional, sehingga direksi harus senantiasa membuat kebijakan yang sesuai dengan GBHN f. Pengorganisasian dilakukan secara profesionalisme. 5.

Karakteristik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) a. Usaha bersifat membantu tugas pemerintah, seperti membangun praarana tertentu guna melayani kepentingan masyarakat. b. Menghasilkan barang tertentu karena pertimbangan keamanan

dan

kerahasiaan, seperti senjata dan pencetakan uang c. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dimiliki serta dikelola oleh pemerintah. d. Dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tertentu atau bersifat strategis. e. Dibentuk dengan tujuan melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat f. Usahanya bersifat komersial dan fungsinya dapat dilakukan oleh swasta. 6.

Kelebihan dan kekurangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) a.

Kelebihan BUMN 1) Menguasai sektor yang vital bagi kehidupan rakyat banyak 2) Mendapat jaminan dan dukungan dari negara 3) Permodalannya sudah pasti karena mendapat modal dari negara 4) Kelangsungan hidup perusahaan terjamin 5) Sebagai sumber pendapatan negara b. Kekurangan BUMN 1) Pengelolaan faktor-faktor produksi tidak efisien 2) Manajemen perusahaan kurang profesional 3) Menimbulkan monopoli atas sektor-sektor vital 4) Pengelolaan perusahaan terhambat dengan peraturan-peraturan yang mengikat 5) Sulit memperoleh keuntungan bahkan seringkali merugi

7.

Peranan BUMN terhadap Peningkatan Kemakmuran Rakyat a. Sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal

b. Sebagai mitra kerja dalam kegiatan usaha dengan badan usaha swasta dan koperasi c. Mencegah agar tidak terjadi penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh swasta d. Sebagai sumber penghasilan mengisi kekurangan kas negara untuk dipergunakan oleh negara dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. e. Sebagai sarana untuk membuka kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan per kapita. f. Menyisihkan laba bersih untuk keperluan pembinaan usaha kecil, koperasi , dan masyarakat di sekitar BUMN 8.

Bentuk-bentuk Badan Usaha Milik negara (BUMN) Badan usaha milik negara atau BUMN memiliki 3 bentuk yaitu : a. Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan

perseroan

adalah

BUMN

yang

berbentuk

perseroan.Karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh pemerintah maka dijuallah sahamnya kepada swasta. Namun untuk tetap dapat mengendalikan BUMN tersebut maka saham dari pemerintah haruslah minimal 51 % .sehingga pemerintah masih menjadi pengendali dalam pengambilan keputusan. Tujuan pendirian perseroan adalah sebagai berikut : 1) Menyediakan barang atau jasa yang bermutu dan berdaya saing kuat. 2) Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. 3) Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut : a) Pendirian atas usulan menteri kepada presiden b) Status hukumnya yaitu dalam bentuk badan hukum, yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan pemerintah (PP) pendirian usaha c) Hubungan organisasi dengan pemerintah yaitu berdiri sendiri sebagai organisasi yang dicapai d) Kepemilikan atau penguasaan oleh pemerintah dapat sepenuhnya atau sebagian yang dapat diketahui melalui kepemilikan saham secara keseluruhan, dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

e) Modal terdiri dari saham dan dapat diperjualbelikan di pasar modal f) RUPS memegang kekuasaan tertinggi g) Dipimpin oleh direksi h) Tujuan utama mencari laba i) Hubungan usaha diatur menurut hukum perdata j) Status pegawai adalah pegawai swasta. b. Perusahaan Umum (Perum) Perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu dan sekaligus mencari keuntungan yang berdasar prinsip pengelolaan perusahaan. Ciri-ciri Perum adalah sebagai berikut : 1) Pendirian perum diusulkan oleh menteri kepada presiden. 2) Statusnya adalah suatu badan hukum berbentuk perusahaan negara yaitu UU No.19 PP tahun 1960 dan PP tentang pendirian usaha 3) Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN 4) Dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dan dapat memperoleh kredit dari dalam dan luar negeri atau dari masyarakat dalam bentuk obligasi 5) Dipimpin oleh direksi 6) Usaha adalah melayani kepentingan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh masyarakat dan sekaligus memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. 7) Dapat menuntut dan dituntut serta hubungan hukumnya diatur secara hukum perdata. 8) Pegawai adalah pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri di luar ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri atau persero 9) Makna usaha sebagai public service dan profit service seimbang 10) Hubungan organisasi yaitu berdiri sendiri sebagai kesatuan organisasi yang terpisah c. Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perusahaan jawatan adalah BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan . Tujuan perjan adalah pengabdian dan melayani kepentingan masyarakat yang ditujukan untuk kesejahteraan umum, dengan tidak mengabaikan syarat efisiensi , efektivitas, dan ekonomis serta pelayanan yang memuaskan. Ciri-ciri perjan adalah sebagai berikut : 1. Tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat efisiensi, efektivitas dan ekonomis. 2. Permodalan dan pembiayaan perusahaan termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan. 3. Merupakan bagian dari departemen , dirjen, direktorat, atau pemerintah daerah 4. Dipimpin oleh kepala yang merupakan bagian dari suatu departemen. 5. Perjan memperoleh fasilitas negara. 6. Pegawai perjan adalah pegawai negeri. 7. Perjan berlaku hukum publik yang berarti bila perusahaan dituntut, kedudukannya adalah sebagai pemerintah. B.

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) 1.

Definisi Badan usaha milik swasta (BUMS) adalah badan usaha yang didirikan odan dimiliki oleh pihak swasta yang berorientasi pada laba. Jenis-jenis BUMS dapat dibedakan atas beberapa bentuk badan usaha yang dimiliki oleh swasta, seperti perusahaan perorangan (PO), firma (Fa), Commanditaire Vennootsschap (CV), perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan paal 27 ayat 2 UUD 1945 dan alinea ketiga penjelasan pasal 33 UUD 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh ada ditangan seseorang yang kemudian dikenal dengan usaha swasta

2.

Ciri-ciri Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) a. Dimiliki oleh perseorangan atau persekutuan badan-badan usaha b. Pemilik dapat bertindak sebagai pengelola, dapat juga hanya sebagai pemilik tetapi pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain yang lebih profesional c. Keuntungan dan kerugian menjadi tanggungjawab pemilik dan atau pimpinan

d. Keberhasilan atau kegagalan badan usaha sangat tergantung pada kecakapan pemilik atau pimpinan e. Modal berasal sepenuhnya dari pihak swasta f. Modal dapat dihimpun dari laba yang tidak dibagi, dari cadangan, dan dari penyusutan g. Modal dapat diperoleh dari lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank. 3.

Prinsip-prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) a. Fungsi perencanaan, yaitu tiap-tiap direktur dalam jenjang vertikal membuat rencana untuk departemen atau bagian masing-masing b. Fungsi pengorganisasian, yaitu pengorganisasian harus mencerminkan wewenang penuh dalam memimpin pelaksanaan pekerjaan dan harus dapat menentukan arah serta tujuan pekerjaan antar bagian dalam perusahaan c. Fungsi pengenalan, yaitu fungsi yang memfokuskan pada terciptanya suatu keadaan yang memungkinkan karyawan dan seluruh anggota organisasi sadar akan pekerjaannya dan termotivasi untuk mencapai suatu prestasi yang baik bagi mereka sendiri dan pada akhirnya akan membawa kemajuan bagi perusahaan. d. Fungsi Pengawasan, yaitu seorang manajer harus mengawasi apakah tugas yang sudah diberikan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan serta untuk mengambil suatu tindakan perbaikan. e. Fungsi sosial , yaitu perusahaan membuka kesempatan kerja yang luas kepada masyarakat serta menjaga lingkungan hidup. f. Fungsi ekonomi, yaitu perusahaan berperan serta dalam peningkatan produksi barang dan jasa, membantu peningkatan pendapatan negara, dan membantu memperlancar jalannya perekonomian nasional

4.

Kelebiahan dan kelemahan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) a. Kelebihan 1) Meningkatkan pendapatan negara 2) Meningkatkan export dan import 3) Memperluas lapangan kerja b. Kelemahan 1) Menimbulkan persaingan pasar tidak sehat atau monopoli 2) Penyalahgunaan potensi sumber daya atau eksploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya

3) Berkurangnya pendapatan negara karena keringanan pajak 4) Berkuirangnya devisa karena keringanan bea masuk 5.

Peranan BUMS dalam perekonomian nasional a. Sebagai mitra pemerintahan dalam kegiatan perekonomian b. Membantu pemerintahan dalam pengelolaan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani pemerintah c. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara d. Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran e. Membantu meningkatkan produksi nasional f. Membantu pemerintahan dalam usaha pemerataan pendapatan g. Meningkatkan pendapatan negara dari pajak

6.

Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Badan usaha milik swasta memiliki 4 bentuk, yaitu : a. Perusahaan Perseorangan (Po) Secara definisi yang dimaksud perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki satu individu. Akan tetapi dalam praktiknya badan usaha ini kerap kali merupakan perusahaan keluarga, yaitu perusahaan yang menggunakan seluruh atau sebagian anggota keluarga untuk menjalankannya. Dalam suatu perekonomian tidak mudah untuk menentukan apakah suatu kegiatan itu digolongkan sebagai perusahaan perseorangan atau merupakan suatu kegiatan ekonomi yang tidak digolongkan sebagai perusahaan. Dalam setiap perekonomian perusahaan perseorangan merupakan unit usaha yang paling banyak jumlahnya. Sebagai contoh pada masa ini di Amerika Serikat lebih kurang 80 persen dari jumlah unit usaha merupakan perusahaan perorangan. Akan tetapi walaupun jumlahnya banyak, nilai penjualannya dan nilai tambah yang diciptakan oleh usaha yang seperti itu relatif kecil. Hal tersebut berarti perusahaan perorangan walaupun banyak, tetapi setiap unitnya menggunakan modal yang relatif terbatas dan nilai produksinya juga terbatas. Pengelolaan perusahaan perseorangan hampir seluruhnya adalah perusahaan kecil dan biasanya langsung ditangani sendiri oleh pemiliknya. Jika perusahaan perseorangan berkembang menjadi besar , maka kegiatan manajemen baru akan terlihat lebih teratur, pemilik tidak lagi mengelola secara langsung, melainkan akan duduk sebagai seorang komisaris (pengawas)

sedangkan untuk menjalankan usaha akan diserahkan kepada orang lain atau manajer yang bisa bekerja lebih profesional. Ciri-ciri perusahaan perseorangan antara lain sebagai berikut : 1) Dimiliki oleh perseorangan 2) Pengelolaan terbatas atau sederhana 3) Modal tidak terlalu besar 4) Kelangsungan hidup usaha bergantung pada pemilik perusahaan Kelebihan dari perusahaan perseorangan adalah sebagai berikut : 1) Mudah didirkan Setiap orang dapat mengembangkan usaha perseorangan. Biasanya usaha ini tidak perlu mendapat izin dari lembaga pemerintah untuk menjalankannya. 2) Organisasinya sederhana sehingga biaya organisasinya pun rendah Modal yang digunakan relatif sedikit karena biaya-biaya juga masih rendah dan umumnya modal yang digunakan adalah tabungan yang dimiliki 3) Pengelolaannya fleksibel dan bebas Manajemen perusahaan sangat bebas yaitu pemilik perusahaan dapat menentukan sendiri jam kerjanya, dengan bebas membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukannya, bebas menentukan harga, menentukan jumlah barang yang diproduksi, dan berbagai keputusan lain dan bebas pula menggunakan pendapatan yang diperoleh dari usahanya. Juga pemilik perusahaan bebas untuk menutup usahanya apabila ingin melakukan kegiatan lain. 4) Kerahasiaan usaha terjamin Sebagai perusahaan yang dijalankan sendiri, seluk-beluk kegiatan usahanya dirahasiakan. Ketiadaan pemilik lain menyebabkan pemilik usaha tidak perlu membuat laporan mengenai kegiatan yang dilakukannya. Pihak lain juga tidak mengetahui nilai penjualannya, modal yang digunakannya dan keuntungan yang diperoleh. Masalah-masalah yang dihadapi perusahaan juga dapat dirahasiakan. Adapuan yang menjadi kelemahan perusahaan perseorangan adalah : a) Pertanggungjawaban pemilik tidak terbatas

Maksudnya apabila perusahaan memiliki tanggungjawab untuk membayar utang, maka tanggungjawab ini tidak terbatas pada modal perusahaan saja tapi juga meliputi kekayaan pribadi pemilik b) Modal Terbatas Karena modal hanya berasal dari tabungan pemilik, sehingga modal terbatas . modal yang terbatas ini mengurangi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk yang besar. c) Kualitas Manajerial dan kualitas Pekerja Terbatas Pemilik belum tentu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang usaha yang dijalankannya. Oleh sebab itu kualitas manajemennya

terbatas.

Disamping

itu

juga

susah

untuk

mendapatkan pekerja yang baik karena pekerja lebih suka bekerja di pewrusahaan yang memberikan gaji serta jenjang prestasi organisasi yang lebih besar. d) Kelangsungan operasi perusahaan terbatas Umur usaha sangat tergantung padakeadaan dan sikap pemiliknya karena pemiliklah yang memiliki fungsi vital dalam menjalankan perusahaan.

BAB III PENUTUP Kesimpulan BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dan BUMN juga memiliki peranan yaitu Sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal, Sebagai mitra kerja dalam kegiatan usaha dengan badan usaha swasta, Mencegah agar tidak terjadi penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh swasta, Sebagai sumber penghasilan mengisi kekurangan kas negara untuk dipergunakan oleh negara dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, Sebagai sarana untuk membuka kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan per kapita, Menyisihkan laba bersih untuk keperluan pembinaan usaha kecil, koperasi , dan masyarakat di sekitar BUMN. BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta yang berorientasi pada laba. Dan BUMS juga memiliki peranan yaitu Sebagai mitra pemerintahan dalam kegiatan perekonomian, Membantu pemerintahan dalam pengelolaan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani pemerintah, Meningkatkan penerimaan dan devisa negara, Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, Membantu meningkatkan produksi nasional, Membantu pemerintahan dalam usaha pemerataan pendapatan, dan Meningkatkan pendapatan negara dari pajak.

\

DAFTAR PUSTAKA Tambunan, Tulus T.H. 2009. Perekonomian Indonesia.. Ghalia Indonesia. Bogor. Subandi. 2010. Ekonomi Koperasi ( Teori dan Praktik ). Alfabeta. Bandung. Hamid, Edy Suwandi dan Hendrie Anto. 2000. Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III. UII Press. Yogyakarta. Ichsan, Achmad. 1986. Dunia Usaha Indonesia. PT Pradnya Paramita. Jakarta. Wastra, Pariata. 2009. Administrasi Perusahaan Negara ( Perkembangan & Permasalahan ). Ghalia Indonesia. Yogyakarta.