Makalah Agama-1.docx

Makalah agama islam

POLITIK DALAM ISLAM

OLEH :

KELOMPOK 7 : 1. INDY NOVIRA

( NIM : 4173111031 )

2. NURHAPIFAH AWALIAH

( NIM : 4173111056 )

3. ROYAMAN SITORUS

( NIM : 4171111046 )

4. YULIANA HASIBUAN

( NIM : 4173111086 )

PENDIDIKAN MATEMATIKA C 2017

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN MEDAN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmatnya berupa kesehatan, kecerdasan, kesempatan dan sebagainya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah Mata Kuliah Agama islam dengan judul “ politik dalam islam”. Makalah ini ditulis guna memenuhi tuntutan tugas Mata Kuliah pendidikan agam islam sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sejak awal persiapan hingga makalah ini selesai ditulis, kami mendapat banyak dorongan, semangat, serta bantuan dari berbagai pihak dan pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu kami. Semoga Allah Swt memberikan balasan setimpal atas kebaikan tersebut. Terima kasih dan penghargaan khususnya kami sampaikan kepada : 1. Bapak Dr.Pardomuan Sitompul, M.Si. selaku Ketua Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan, 2. Bapak Lasker P Sinaga, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan, 3. Bapak Drs. Zul Amry, M.Si., PhD. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan, 4. Bapak Drs.Tangson Rudolf .Pangaribuan, M.Pd. selaku Dosen Pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, 5. orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan berupa doa, materi, dan motivasi, 6. teman-teman yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sehingga dapat memperkaya pengetahuan pembaca.

Medan, 25 Maret 2019 Penulis

Kelompok 7

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1 A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1 B. Rumusan Masalah ......................................................................... 1 C. Tujuan Penulisan Makalah ............................................................ 1 BAB II PEMBAHASAN ................................................................................. 2 A. Membangun konteks teks ulasan buku.......................................... 2 B. Menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku ................. 2 C. Langkah membuat teks ulasan buku ............................................. 16 D. Merekontruksikan teks ulasan buku terjemahan ........................... 16 E. Membuat Teks Ulasan buku .......................................................... 17 BAB III PENUTUP ......................................................................................... 19 A. Simpulan........................................................................................ 19 B. Saran .............................................................................................. 19 DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 20

BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar belakang 1.2.Rumusan masalah 1.3.Tujuan

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian politik menurut islam Politik dalam bahasa arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh itu, didalam buku-buku para ulama salafush shalih dikenal istilah siyasah syar’iyyah, misalnya. Dalam Almuhit, siyasah berakar kata sasa-yasusu. Dalam kalimat sasa addawaba yasusaha siyasatan berarti Qama’alaiha wa radlaha wa adabbaha (mengurusi, melihatnya, dan mendidiknya). Bila dikatakan sasa siyasah (politik) diterapkan pada pengurusan dan pelatihan pengembalaan. B. Konstribusi agama dalam kehidupan berpolitik 1. Kedudukan politik dalam islam Nabi SAWmenguasai wilayah yaitu Yastrib yang kemudian menjadi madina almunawwaroh. Inilah yang menjadi wilayah awal kekuasaan nabi Muhammad SAW sekaligus menjadi pusat pemerintahan dengan piagam madinah sebagai aturan kenegaraan. Sepeninggalan nabi, kedudukanbeliau sebagai kepala Negara diganti Abu bakar yang merupakan hasil kesepakatan tokoh-tokoh sahabat selanjutnya disebut khalifah. System khalifahan ini berlangsung sehingga pemerintahan berada di bawah kekuasaan khalifah yang terakhir. Ibnu khaldun (w. 1406 M) secara prangmatis menerima penggabungan dalam arti menggabungkan tidak ada perbedaan prinsip Antara system khalifah dengan system kerajaan. Selanjutnya ia menyatakan bahwa kekhalifaan maupun kerajaan adalah kekhalifaan Allah dia Antara manusia bagi pelaksanaan segala peraturan diantara manusia. Menurut hasan nasution, kehalifah ( pemerintahan) yang timbul sesudah wafatnya nabi Muhammad SAW, tidak mempunyai kerajaan, tetapi lebih dekat dengan republic dalam arti, kepala Negara dipilih dantidak mempunyai sifat turun-menurun. Sebagai diketahui khalifah pertama adalah Abu bakar dan beliau tidak mempunyai hubungan darah dengan nabi Muhammad SAW. Khalifah kedua Umar bin khattab, juga tidak mempunyai darah dengan Abu Bakar, demikian pula dengan khalifah ketiga Utsman Ibu Affan

dan khalifah keempat Ali bin Abi Tholib r.a,. satu sama lain tidak mempunyai dara. Mereka adalah sahabat nabi dan dengan demikian diantara mereka hanya hubungan sahabat. Lembaga khalifah itu berdasarkan wahyu, yakni pernyataan-pernyataan Alqur’an tentang khalifah Allah, bukan semata-mata bersadarkan akal manusia. Berbeda dengan al-Mawardi, Ali Abd al Raziq dala buku al-Ahkam asSulthaniyya (Islamdan Ketatanegaraan) berbeda bahwa system pemerintahan tidak disinggung-singgung oleh Al-qur;an dan sunnah. Oleh karena itu ajaran islam tidak terdapat ketentuan-ketentuan tentang corak Negara. Sedangkan bagi Ridha, khalifah adalah system pemerintahan yang harus di pertahankan di dunia islam untuk mewujutkan persatuan dan kesatuan ummat islam. Terdapat tiga pendapat dikalangan pemikir muslim tentang kedudukan politik dalam syariat islam, yaitu: Pertama, kelompok yang menyatakan bahwa islam adalah suatu agama yang serba lengkap didalmnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Kemudian lahir sebuah istilah yang disebut dengan fikih siasah merupakan bagian integral dari ajaran islam. Lebih jauh kelompok ini berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh nabi Muhammad SAW dan oleh para Khulafah al-rasyidin yaitu sistem Khilafah. Kedua, kelompok yang berpendirian bahwa islam adalah agama dalampengertian barat. Artinya agama tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Menurut aliran ini nabi Muhammad hanyalah seorang rasul, seperti rasul-rasul yang lain bertugas menyampaikan risalah-risalah tuhan kepada segenap alam.nabi tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu negara. Ketiga. Menolak bahwa islam adalah agama yang serba lengkap yang terdapat didalamnya segalasistem ketatanegaraan, tetapi juga menolak pendapat bahwa islam sebagai mana pandangan barat yang hanya mengatur hubungan manusi dengan tuhan. Aliran ini berpendirian bahwa dalam islam

tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Sejarah membuktikan bahwa nabi kecuali sebagai rasul, meminjam istilah harun nasution, kepala agam juga beliau adalah kepala negara. Nabi menguasai suatu wilayah yaituYastrib yang kemudian menjadi Madinah Almunawwarah

sebagai

wilayah

kekuasaan

pemerihannya

dengan

piagam

madinah

nabi

sekaligus

pusat

aturan

dasar

sebagai

kenegaraannya. Sepeninngal Nabi, kedudukan beliau sebagai kepala negara digantikan Abu bakar yang merupakan hasil kesepakatan tokoh-tokoh sahabat, selanjutnya disebut “khalifah”. Sistem “khalifah” ini berlangsung hingga kepemimpinan berada dibawah kekuasaan khalifah terakhir, Ali “karramah allahu wajhahu” 2. Nilai-nilai dasar dalam Alquran Alquran sebagai sumber ajaran utama dan pertama dalam islam mengandung ajaran tetang nilai-nilai dasar yang harus diaplikasikan dalam pengembangan politik islam. Nilai-nilai dasar tersebuat adalah : a. Kemestian mewujutkan persatuan dan kesatuan umat sebagaimana tercantum dalam Alquran suratal-Mu’minun ayat 52. b. Kemestian bermusyawarah dalam penyelesaiaan masalah-masalah ijtihadiah sebagaimana dalam surat asy-syura 38. c. Keharusan menunaikan amanatdan ketetapan hokum secara adil d. Kemestian menaati Allah, Rasullah, dan uli-al-Amr e. Keniscayaan mendamaikan konflik Antara kelompok dalam masyarakat islam f. Kemestian

mempertahankan

kedaulatan

Negara

dan

larangan

melakukan agresi dan inovasi g. Kemestian mementingkan perdamaiaan dari pada permusuhan h. Keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan i. Keharusan menepati janji j. Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa k. Kemastian peredaran harta pada seluruh lapiran masyarakat.

3. Ruang lingkup pembahasan siyasah Siyasat dusturiyah secara global membahas hubungan pemimpin dengan rakyatnya secara institusi-institusi yang ada dinegara itu sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk kemaslahan dan penemuhan kebutuhan rakyat itu sendiri, sedangkan dalam ajaran islam, siyasah dauliyah (hubungan internasional). Dan pada perubahan siyasah dauliyah dalam islam berorientasi pada permasalah 4. Kontribusi umat islam terhadap kehidupan politik di Indonesia Islam sebagai agama yang mencakup persoalan spiritual dan politik telah memberikan yang cukup signifkan terhadap kehidupan politik diIndonesia. pertama ditandai dengan munculnya partai-patai yang berasaskan Islam serta partai yang berbasis islam. Kedua ditandai dengan sikap pro aktifnya tokoh-tokoh politik islam dan ummat islam terhadap keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia sejak proses kemerdekaan,

masa-masa

mempertahankan

kemerdekaan,

masa

pembangunan hingga sekarang masa repormasi. Sungguh, islam telah menyumbang banyak terhadap Indonesia, demikian komentar kuntowijoyo dengan terma Islam civic culture ( budaya negaraNegaraonal solidarity, ideology hijat. 5. Asas-Asas Sistem Politik Islam 1. Hakimiyah Ilahiyah Hakimiyah atau memberikan kekuasaan dari kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik islam hanyalah hak mutlak Allah. Hukumiyah Ilahiyah membawa arti bahwa terasutama kepada sistem politik islam ialah tauhid kepada Allah di segi Rububiyyahdan Uluhiyyah 2. Risalah Rosalah berarti bahwa kerasulan beberapa orang lelaki dikalangan manusia sejak nabi Adam hingga kepada nabi Muhammad SAW adalah suatu asas yang penting dalam sistem politik Islam. Melalui landasan risalah inilah maka rasul

mewakili kekuasaan tertinggi Allah dalam bidang perundangan dalam

kehidupan

manusia.

Para

rasul

menyampaikan,

menafsirkan dan menerjemahkan segala wahyu Allah dengan ucapan dan perbuatan. 3. Khilafah Khilafah berarti perwakilan. Kedudukan manusia di atas muka bumi ini adalah sebagai wakil Allah. Oleh itu, dengan kekuasaan yang telah diamanahkan ini, maka manusia hendaklah melaksanakan undang-undang Allah dalam batas yang diteratapkan, diatas landasan ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik tetapi hanyalah khilafah atau wakil Allah yang menjadi pemilik yang sebenar.