Lp Manajemen Puskesmas.docx

LAPORAN PENDAHULUAN KONSEP MANAJEMEN PUSKESMAS

A. Konsep Dasar dalam Manajemen Kesehatan 1.

Pengertian Manajemen a. Manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan orang lain (Robert D. Terry). b. Manajemen adalah proses dimana pelaksanaan dari suatu tujuan diselenggarakan dan diawasi (Encyclopaedia of sosial sciences). c. Manajemen membuat tujuan tercapai melalui kegiatan-kegiatan orang lain dan fungsi-fungsinya dapat dipecahkan sekurang-kurangnya 2 tanggung jawab utama (perencanaan dan pengawasan).

Dari batasan-batasan tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan umum bahwa “Manajemen adalah suatu kegiatan untuk mengatur orang lain guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan pekerjaan”.Apabila batasan ini diterapkan dalam bidang kesehatan masyarakat dapat dikatakan sebagai berikut :“Manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan nonpetugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan”. Dengan kata lain manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat (Notoatmodjo, 2003).

B. Konsep Dasar dalam Manajemen Puskesmas 1.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota (UPTD). Puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional dinas kesehatan kabupaten atau kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia (Sulastomo, 2007).

Puskesmas juga dapat didefinisikan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Depkes RI, 2004). Dengan kata lain, puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya (Efendi & Makhfudli, 2009). Pemerintah mulai mengenalkan konsep puskesmas yang tertuang dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) pada tahun 1986. Puskesmas dibangun untuk menyelanggarakan pelayanan kesehatan dasar, menyeluruh, dan terpadu bagi seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah kerjanya. Program kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas merupakan program pokok yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah untuk melindungi warga negaranya, termasuk mengembangkan program khusus untuk penduduk miskin (Efendi & Makhfudli, 2009).

Setelah 32 tahun, puskesmas dikembangkan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di Indonesia, reformasi dan sistem desentralisasi yang mulai dikembangkan tahun 2001 menghendaki adanya perubahan visi, misi, dan strategi puskesmas. Kebutuhan untuk kembali mengkaji peran dan manajemen puskesmas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Perawat komunitas harus mengetahui dan memahami program kerja puskesmas yang merupakan pelayanan

keperawatan

lini

pertama

dalam

komunitas.

Sejak

diperkenalkannya konsep puskesmas, berbagai hasil telah banyak dicapai. Angka kematian ibu (AKI) dan kematian bayi (AKB) telah berhasil diturunkan, sementara umur harapan hidup rata-rata bangsa Indonesia telah meningkat secara bermakna (Efendi & Makhfudli, 2009). 2.

Fungsi Puskesmas Puskesmas memiliki wilayah kerja yang meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Faktor kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografi dan keadaan infrastruktur lainnya merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja puskesmas. Untuk perluasan jangkauan pelayanan kesehatan maka puskesmas perlu ditunjang dengan unit pelayanan kesehatan yang lebih sederhana yang disebut puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Khusus untuk kota besar dengan jumlah penduduk satu

juta jiwa atau lebih, wilayah kerja puskesmas dapat meliputi satu kelurahan. Puskesmas di ibukota kecamatan dengan jumlah penduduk 150.000 jiwa atau lebih, merupakan puskesmas Pembina yang berfungsi sebagai pusat rujukan bagi puskesmas kelurahan dan juga mempunyai fungsi koordinasi (Efendi & Makhfudli, 2009).

Menurut Trihono (2005) ada 3 (tiga) fungsi puskesmas yaitu: a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan yang berarti puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Disamping itu puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya. Khusus untuk pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. b. Pusat pemberdayaan masyarakat berarti puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri

dan

masyarakat

untuk

hidup

sehat,

berperan

aktif

dalam

memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk sumber pembiayaannya, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan.

Pemberdayaan

perorangan,

keluarga

dan

masyarakat

ini

diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat (Trihono, 2005). c. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama berarti puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggungjawab puskesmas meliputi (Trihono, 2005): 1) Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi (privat goods) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan untuk puskesmas tertentu ditambah dengan rawat inap.

2) Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik (public goods) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat disebut antara lain adalah promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa masyarakat serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya. 3.

Peran Puskesmas Puskesmas mempunyai peran yang sangat vital sebagai institusi pelaksana teknis, dituntut memiliki kemampuan manajerial dan wawasan jauh ke depan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Peran tersebut ditunjukkan dalam bentuk keikutsertaan dalam menentukan kebijakan daerah melalui sistem perencanaan yang matang dan realistis, tata laksana kegiatan yang tersusun rapi, serta sistem evaluasi dan pemantauan yang akurat. Pada masa mendatang, puskesmas juga dituntut berperan dalam pemanfaatan teknologi informasi

terkait

upaya

peningkatan

pelayanan

kesehatan

secara

komprehensif dan terpadu (Efendi & Makhfudli, 2009). 4.

Kedudukan Puskesmas Kedudukan puskesmas bisa dilihat secara administratif dan dalam suatu hierarki pelayanan kesehatan sebagaimana berikut ini (Efendi & Makhfudli, 2009). a. Kedudukan Secara Adminstratif Puskesmas merupakan perangkat teknis pemerintah daerah tingkat II dan bertanggung jawab langsung baik teknis maupun administratif kepada kepala dinas kesehatan daerah tingkat II. b. Kedudukan dalam Hierarki Pelayanan Kesehatan Dalam urutan hierarki pelayanan kesehatan, sesuai SKN maka puskesmas berkedudukan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Maksud dari pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah fasilitas, sedangkan dalam hal pengembangan pelayanan kesehatan, puskesmas dapat meningkatkan dan mengembangkan diri ke arah modernisasi sistem pelayanan kesehatan di semua lini, baik promotif, preventif, kuratif,

maupun rehabilitatif sesuai kebijakan Renstra daerah II di bidang kesehatan. Berikut ini contoh Renstra di berbagai bidang. 1) Bidang promotif, puskesmas dimungkinkan menggunakan LCD projector sebagai sarana penyuluhan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi terkini yang bersifat interaktif menggunakan perangkat audiovisual multimedia. 2) Bidang

penunjang

kuratif,

puskesmas

dapat

mengembangkan

laboratorium modern dengan menggunakan elektro fotometri, USG, EEG, dan lainnya secara bertahap, agar mutu pelayanan meningkat dan masyarakat dapat menikmati berbagai pelayanan kesehatan di puskesmas. 3) Bidang pengembangan SDM petugas, pimpinan puskesmas dapat mengupayakan

nursing

review

dan

prosedur

tetap

pelayanan

keperawatan, agar upaya kuratif lebih bermutu dan dapat di pertanggungjawabkan. 4) Bidang preventif, puskesmas dapat mengembangkannya dalam bentuk pembuatan brosur seperti brosur jadwal imunisasi, pencegahan DBD, pencegahan diare, dan lainnya sesuai skala prioritas dan kondisi masing-masing puskesmas. 5) Bidang rehabilitatif, juga dapat dikembangkan transfer pengetahuan kesehatan kepada khalayak berupa brosur seperti brosur jadwal makan untuk penderita diabetes melius saat berpuasa dan lainnya. 5.

Organisasi Puskesmas a. Unsur Pimpinan (Kepala Puskesmas) Mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk memimpin,mengawasi, dan mengkoordinasi kegiatan puskesmas yang dapat dilakukan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional. b. Unsur Pembantu Pimpinan (Kepala Urusan Tata Usaha) Mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta surat-menyurat, pencatatan, dan pelaporan. c. Unsur Pelaksana 1) Unit yang terdiri atas tenaga atau pegawai dalam jabatan fungsional. 2) Jumlah unit tergantung kepada kegiatan, tenaga, dan fasilitas tiap daerah. 3) Unsur pelaksana terdiri atas unit I, II, IV, V, VI, dan VII.

 Unit I. Mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, dan perbaikan gizi.  Unit II. Mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit khususnya imunisasi, kesehatan lingkungan, dan laboratorium.  Unit III. Mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan kesehatan gigi dan mulut, serta kesehatan tenaga kerja dan lanjut usia (lansia).  Unit IV. Mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan sekolah dan olahraga, kesehatan jiwa, kesehatan mata, dan kesehatan khusus lainnya.  Unit V. Mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan masyarakat dan penyuluhan kesehatan masyarakat.  Unit VI. Mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan pengobatan rawat jalan dan rawat inap (puskesmas perawatan).  Unit VII. Mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan farmasi. Kepala Puskesmas

Urusan Tata Usaha

Unit I-III Pelaksana teknis

Puskesmas Pembantu

Unit IV-VII Pelaksana Teknis

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Puskesmas (Efendi & Makhfudli, 2009)

RS Provinsi RS Kabupaten Puskesmas Kecamatan Puskesmas Kelurahan Gambar 2. Level Pelayanan Kesehatan

Posyandu

6.

Visi dan Misi Puskesmas a. Visi Puskesmas Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat. Kecamatan sehat adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni : 1) Masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku sehat. 2) Memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata 3) Memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. b. Misi Puskesmas Misi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional. Misi tersebut adalah : 1) Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya. 2) Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya. 3) Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. 4) Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya (Depkes RI, 2004). c. Tujuan Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas, agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi tingginya.

7.

Manajemen Puskesmas Manajemen puskesmas dapat digambarkan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang bekerja secara senergik, sehingga menghasilkan keluaran yang efisien dan efektif. Manajemen puskesmas tersebut terdiri dari perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Seluruh kegiatan diatas merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan berkesinambungan (Depkes RI, 2006).

Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang sesuai dengan azas penyelenggaraan Puskesmas perlu

ditunjang

oleh

manajeman

Puskesmas

yang

baik.Manajemen

Puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematik untuk menghasilkan luaran Puskesmas yang efektif dan efisien. Rangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan oleh Puskesmas akan membentuk fungsi-fungsi manajeman. Berikut beberapa model manajemen dan fungsi penjabarannya :  Model PIE (planning, implementation, evaluation)  Model POAC (planning, organizing, actuating, controling)  Model P1 – P2 – P3 (perencanaan, pergerakan-pelaksanaan, pengawasanpengendalian-penilaian)  Model ARRIF (analisis, rumusan, rencana, implementasi dan forum komunikasi)  Model ARRIME (analisis, rumusan, rencana, implementasi, monitoring, evaluasi)

Dari berbagai model manajemen tersebut sebenarnya mempunyai fungsi manajemen yang sama. Setiap puskesmas bebas menentukan model manajemen yang ingin diterapkan, namun yang terpenting mempunyai hasil sebagai berikut :  Makin banyaknya fungsi penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, yang ditandai dengan tingginya nilai IPTS (indeks potensi tatanan sehat)  Makin baiknya fungsi pemberdayaan masyarakat dengan ditandai berkembangnya UKBM (upaya kesehatan berbasis masyarakat). Serta makin aktifnya BPP (badan penyantun puskesmas) dan BPKM (badan peduli kesehatan masyarakat) dapat dijadikan indikator meningkatnya partisipasi masyarakat setempat.  Makin bagusnya pemberdayaan keluarga dengan ditandainya IPKS (indeks potensi keluarga sehat)

 Makin bagusnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan tingginya cakupan program (baik program kesehatan dasar maupun program kesehatan pengembangan). Serta kualitas pelayanan kesehatan yang ditandai dengan tingginya kepatuhan petugas kesehatan dan makin baiknya kepuasan pasien. a. Perencanaan Puskesmas Perencanaan adalah proses penyusunan rencana tahunan puskesmas untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja pusksesmas. Rencana tahunan puskesmas dibedakan atas dua macam. Pertama, rencana tahunan upaya kesehatan wajib. Kedua, rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan.

Dalam perencanaan puskesmas hendaknya melibatkan masyarakat sejak awal sesuai kondisi kemampuan masyarakat di wilayah kecamatan. Pada dasarnya ada 3 langkah penting dalam penyusunan perencanaan yaitu: (a) identifikasi kondisi masalah kesehatan masyarakat dan lingkungan serta fasilitas pelayanan kesehatan tentang cakupan dan mutu pelayanan, (b) identifikasi potensi sumber daya masyarakat dan provider, dan (c) menetapkan kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan masalah.

Hasil perencanaan puskesmas adalah Rencana Usulan Kegiatan (RUK) tahun yang akan datang setelah dibahas bersama dengan Badan Penyantun Puskesmas (BPP). Setelah mendapat kejelasan dana alokasi kegiatan yang tersedia selanjutnya puskesmas membuat Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK). Prosesperencanaan dapat menggunakan instrumen Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) yang telah disesuaikan dengan kondisi setempat atau dapat memanfaatkan instrumen lainnya. Contoh Gann Chart Usulan Kegiatan (RUK)

b. Penggerakkan Pelaksanaan Puskesmas

melaksanakan

serangkaian

kegiatan

yang

merupakan

penjabaran lebih rinci dari rencana pelaksanaan kegiatan. Penyelenggaraan

penggerakan pelaksanaan puskesmas melalui instrumen lokakarya mini puskesmas yang terdiri dari : 1) Lokakarya mini bulanan adalah alat untuk penggerakan pelaksanaan kegiatan bulanan dan juga monitoring bulanan kegiatan puskesmas dengan melibatkan lintas program intern puskesmas. 2) Lokakarya mini tribulanan dilakukan sebagai penggerakan pelaksanaan dan monitoring kegiatan puskesmas dengan melibatkan lintas sektoral, Badan Penyantun Puskesmas atau badan sejenis dan mitra yang lain puskesmas sebagai wujud tanggung jawab puskesmas perihal kegiatan. c. Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Untuk terselenggaranya proses pengendalian, pengawasan dan penilaian diperlukan instrumen yang sederhana. Instrumen yang telah dikembangkan di puskesmas adalah: 1) Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) 2) Penilaian/Evaluasi

Kinerja

Puskesmas

sebagai

pengganti

dan

stratifikasi. Pengawasan kepastian

dan

atas

pertanggungjawaban

adalah

kesesuaianpenyelenggaraan

proses

dan

memperoleh

pencapaian

tujuan

puskesmas terhadap rencana dan peraturanperundangan-undangan serta kewajiban yang berlaku. Untuk terselenggaranya pengawasan dan pertanggungjawaban dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1) Pengawasan Pengawasan dibedakan atas dua macam yakni pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan secara melekat oleh atasan langsung. Pengawasaneksternal dilakukan oleh masyarakat, dinas kesehatan kabupaten/kota serta berbagai institusi pemerintah terkait. Pengawasan mencakup aspek administratif, keuangan dan teknis pelayanan.

Apabila

pada

pengawasan

ditemukan

adanya

penyimpangan, baikterhadap rencana, standar, peraturan perundanganundangan maupun berbagai kewajibanyang berlaku, perlu dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Pertanggungjawaban Pada setiap akhir tahun anggaran, kepala puskesmas harus membuat laporanpertanggungjawaban tahunan yang mencakup pelaksanaan

kegiatan, serta perolehan danpenggunaan berbagai sumberdaya termasuk keuangan. Laporan tersebut disampaikankepada Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota

serta

pihak-pihak

terkait

lainnya,

termasukmasyarakat melalui Badan Penyantun Puskesmas. Apabila terjadi penggantian kepalapuskesmas, maka kepala puskesmas yang lama

diwajibkan

membuat

laporanpertanggungjawaban

masa

jabatannya. 8.

Tata Kerja Puskesmas

a.

Dengan Kantor Kecamatan Dalam melaksanakan fungsinya, puskesmas berkoordinasi dengan kantor kecamatan melalui pertemuan berkala yang diselenggarakan di tingkat kecamatan. Koordinasi tersebut mencakup perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta penilaian. Dalam hal pelaksanaan fungsi penggalian sumber daya masyarakat oleh puskesmas, koordinasi dengan kantor kecamatan mencakup pula kegiatan fasilitasi.

b. Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan

demikian

secara

teknis

dan

administratif,

puskesmas

bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sebaliknya Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota

bertanggungjawab

membina

serta

memberikan bantuan administratif dan teknis kepada puskesmas. c.

Dengan Jaringan Pelayanan Kesehatan Strata Pertama Sebagai mitra pelayanan kesehatan strata pertama yang dikelola oleh lembaga masyarakat

dan

swasta,

puskesmas

menjalin

kerjasama

termasuk

penyelenggaraan rujukan dan memantau kegiatan yang diselenggarakan. Sedangkan sebagai pembina upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, puskesmas melaksanakan bimbingan teknis, pemberdayaan dan rujukan sesuai kebutuhan. d. Dengan Jaringan Pelayanan Kesehatan Rujukan Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, puskesmas menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai pelayanan kesehatan rujukan. Untuk upaya kesehatan perorangan, jalinan kerjasama tersebut diselenggarakan dengan berbagai sarana pelayanan kesehatan perorangan seperti rumah sakit (kabupaten/kota) dan berbagai balai

kesehatan masyarakat (balai pengobatan penyakit paru-paru, balai kesehatan mata masyarakat, balai kesehatan kerja masyarakat, balai kesehatan olahraga masyarakat, balai kesehatan jiwa masyarakat, balai kesehatan indra masyarakat). Sedangkan untuk upaya kesehatan masyarakat, jalinan kerjasama diselenggarakan dengan berbagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat rujukan, seperti Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, BalaiLaboratorium Kesehatan serta berbagai balai kesehatan masyarakat. Kerjasama tersebutdiselenggarakan melalui penerapan konsep rujukan yang menyeluruh dalam koordinasiDinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

e.

Dengan Lintas Sektor Tanggungjawab

puskesmas

sebagai

unit

pelaksana

teknis

adalah

menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Untuk mendapat hasil yang optimal, penyelenggaraan

pembangunan

kesehatan

tersebut

harus

dapat

dikoordinasikan dengan berbagai lintas sektor terkait yang ada di tingkat kecamatan. Diharapkan di satu pihak, penyelenggaraan pembangunan kesehatan di kecamatan tersebut mendapat dukungan dari berbagai sektor terkait, sedangkan di pihak lain pembangunan yang diselenggarakan oleh sektor lain di tingkat kecamatan berdampak positif terhadap kesehatan. f.

Dengan Masyarakat Sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayahkerjanya, puskesmas memerlukan dukungan aktif dari masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan. Dukungan aktif tersebut diwujudkan melalui pembentukan BadanPenyantun Puskesmas (BPP) yang menghimpun berbagai potensi masyarakat, sepertitokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, orgasnisasi kemasyarakatan, serta dunia usaha.BPP tersebut berperan sebagai mitra puskesmas dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan.

9.

Upaya dan Azaz Penyelenggaraan

a.

Upaya Untuk tercapainya visi pembangunan kesehatan melalui puskesmas, yakni terwujudnya Kecamatan Sehat Menuju Indonesia Sehat, puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya

kesehatan masyarakat, yang keduanya jika ditinjau dari sistem kesehatan nasional merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Upaya kesehatan tersebut dikelompokkan menjadi dua yakni:

1) Upaya Kesehatan Wajib Upaya kesehatan wajib puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan wajib ini harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas yang ada di wilayah Indonesia. Upaya kesehatan wajib tersebut adalah: a) Upaya Promosi Kesehatan b) Upaya Kesehatan Lingkungan c) Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana d) Upaya Perbaikan Gizi e) Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular f) Upaya Pengobatan 2) Upaya Kesehatan Pengembangan Upaya kesehatan pengembangan puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkanpermasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta yang disesuaikan dengankemampuan puskesmas. Upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upayakesehatan pokok puskesmas yang telah ada, yakni: a) Upaya Kesehatan Sekolah b) Upaya Kesehatan Olah Raga c) Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat d) Upaya Kesehatan Kerja e) Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut f) Upaya Kesehatan Jiwa g) Upaya Kesehatan Mata h) Upaya Kesehatan Usia Lanjut i) Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional

Upaya laboratorium medis dan laboratorium kesehatan masyarakat serta upaya pencatatan dan pelaporan tidak termasuk pilihan karena ketiga

upaya ini merupakanpelayanan penunjang dari setiap upaya wajib dan upaya

pengembangan

puskesmas.Perawatan

kesehatan

masyarakat

merupakan pelayanan penunjang, baik upayakesehatan wajib maupun upaya kesehatan pengembangan. Apabila perawatan kesehatanmasyarakat menjadi

permasalahan

spesifik

di

daerah

tersebut,

maka

dapat

dijadikansebagai salah satu upaya kesehatan pengembangan.Upaya kesehatan pengembangan puskesmas dapat pula bersifat upaya inovasi, yakniupaya lain di luar upaya puskesmas tersebut di atas yang sesuai dengan kebutuhan.Pengembangan dan pelaksanaan upaya inovasi ini adalah dalam rangka mempercepattercapainya visi puskesmas. b. Azaz Penyelenggaraan Penyelenggaraan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan harus menerapkan azas penyelenggaraan puskesmas secara terpadu. Azas penyelenggaraan puskesmas tersebut dikembangkan dari ketiga fungsi puskesmas. Dasar pemikirannya adalah pentingnya menerapkan prinsip dasar dari setiap fungsi puskesmas dalam menyelenggarakan setiap upaya puskesmas, baik upaya kesehatan wajib maupun upaya kesehatan pengembangan. Azas penyelenggaraan puskesmas yang dimaksud adalah: 1) Azas pertanggungjawaban wilayah Azas

penyelenggaraan

puskesmas

yang

pertama

adalah

pertanggungjawaban wilayah. Dalam arti puskesmas bertanggungjawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya. Untuk ini puskesmas harus melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain sebagai berikut: a) Menggerakkan pembangunan berbagai sektor tingkat kecamatan, sehingga berwawasan kesehatan b) Memantau dampak berbagai upaya pembangunan terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya c) Membina setiap upaya kesehatan strata pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya d) Menyelenggarakan upaya kesehatan strata pertama (primer) secara merata dan terjangkau di wilayah kerjanya.

Diselenggarakannya upaya kesehatan strata pertama oleh puskesmas pembantu,puskesmas keliling, bidan di desa serta berbagai upaya

kesehatan di luar gedung puskesmas lainnya (outreach activities) pada dasarnya merupakan realisasi dari pelaksanaaan azas pertanggungjawaban wilayah. 2) Azas pemberdayaan masyarakat Azas penyelenggaraan puskesmas yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Dalamarti puskesmas wajib memberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat, agarberperan aktif dalam penyelenggaraan setiap upaya puskesmas. Untuk ini, berbagai potensi masyarakat perlu dihimpun melalui pembentukkan Badan Penyantun Puskesmas(BPP). Beberapa kegiatan

yang

harus

dilaksanakan

oleh

puskesmas

dalam

rangkapemberdayaan masyarakat antara lain: a) Upaya kesehatan ibu dan anak: posyandu, polindes, Bina Keluarga Balita (BKB) b) Upaya pengobatan: posyandu, Pos Obat Desa (POD) c) Upaya perbaikan gizi: posyandu, panti pemulihan gizi, Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) d) Upaya kesehatan sekolah: dokter kecil, penyertaan guru dan orang tua/wali murid Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) e) Upaya kesehatan lingkungan: Kelompok Pemakai Air (Pokmair), Desa PercontohanKesehatan Lingkungan (DPKL) f) Upaya kesehatan usia lanjut: posyandu usila, panti wreda g) Upaya kesehatan kerja: Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) h) Upaya kesehatan jiwa: posyandu, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) i) Upaya pembinaan pengobatan tradisional: Taman Obat Keluarga (TOGA), PembinaanPengobatan Tradisional (Battra) j) Upaya pembiayaan dan jaminan kesehatan (inovatif): dana sehat, Tabungan IbuBersalin (Tabulin), mobilisasi dana keagamaan. 3) Azas keterpaduan Azas penyelenggaraan puksesmas yang ketiga adalah keterpaduan. Untuk mengatasiketerbatasan sumberdaya serta diperolehnya hasil yang optimal, penyelenggaraan setiapupaya puskesmas harus diselenggarakan secara

terpadu, jika mungkin sejak dari tahapperencanaan. Ada dua macam keterpaduan yang perlu diperhatikan, yakni: a) Keterpaduan lintas program. Keterpaduan lintas program adalah upaya memadukan penyelenggaraan berbagaiupaya kesehatan yang menjadi tanggungjawab puskesmas. Contoh keterpaduan lintasprogram antara lain: (1) Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS): keterpaduan KIA dengan P2M, gizi, promosi kesehatan, pengobatan. (2)Upaya Kesehatan Sekolah (UKS): keterpaduan kesehatan lingkungan dengan promosi kesehatan, pengobatan, kesehatan gigi, kesehatan reproduksi remaja dankesehatan jiwa. b) Keterpaduan lintas sektor. Keterpaduan lintas sektor adalah upaya memadukan penyelenggaraan upayapuskesmas (wajib, pengembangan dan inovasi) dengan berbagai program dari sektorterkait tingkat kecamatan,

termasuk

organisasi

kemasyarakatan

dan

dunia

usaha.Contoh keterpaduan lintas sektor antara lain:Upaya Kesehatan Sekolah: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat,lurah/kepala desa, pendidikan, agama

4) Azas rujukan Azas penyelenggaraan puskesmas yang keempat adalah rujukan. Sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama, kemampuan yang dimiliki oleh puskesmas terbatas. Padahal puskesmas berhadapan langsung dengan masyarakat

dengan

berbagai

permasalahan

kesehatannya.

Untuk

membantu puskesmas menyelesaikan berbagai masalah kesehatan tersebut dan juga untuk meningkatkan efisiensi, maka penyelenggaraan setiap upaya puskesmas (wajib, pengembangan dan inovasi) harus ditopang oleh azas rujukan.

Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horisontal dalam arti antar sarana pelayanan kesehatan yang sama. Sesuai dengan jenis

upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas ada dua macam rujukan yang dikenal, yakni: a) Rujukan upaya kesehatan perorangan Cakupan rujukan pelayanan kesehatan perorangan adalah kasus penyakit. Apabila suatu puskesmas tidak mampu menanggulangi satu kasus penyakit tertentu, maka puskesmas tersebut wajib merujuknya ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih mampu (baik horisontal maupun vertikal). Sebaliknya pasien paska rawat inap yang hanya memerlukan rawat jalan sederhana, dirujuk ke puskesmas. Rujukan upaya kesehatan perorangan dibedakan atas tiga macam: (1) Rujukan kasus keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan medik (biasanya operasi) dan lain-lain. (2) Rujukan

bahan

pemeriksaan

(spesimen)

untuk

pemeriksaan

laboratorium yang lebih lengkap. (3) Rujukan ilmu pengetahuan antara lain mendatangkan tenaga yang lebih kompeten untuk melakukan bimbingan kepada tenaga puskesmas dan ataupun menyelenggarakan pelayanan medik di puskesmas. b) Rujukan upaya kesehatan masyarakat Cakupan rujukan pelayanan kesehatan masyarakat adalah masalah kesehatanmasyarakat, misalnya kejadian luar biasa, pencemaran lingkungan, dan bencana. Rujukan pelayanan kesehatan masyarakat juga dilakukan apabila satu puskesmastidak mampu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat wajib danpengembangan, padahal upaya kesehatan masyarakat tersebut telah menjadikebutuhan masyarakat. Apabila suatu puskesmas tidak mampu menanggulangimasalah kesehatan masyarakat, maka puskesmas tersebut wajib merujuknya ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Rujukan upaya kesehatan masyarakat dibedakan atas tiga macam: (1) Rujukan sarana dan logistik, antara lain peminjaman peralatan fogging,peminjaman alat laboratorium kesehatan, peminjaman alat audio visual, bantuanobat, vaksin, bahan-bahan habis pakai dan bahan makanan.

(2) Rujukan tenaga antara lain dukungan tenaga ahli untuk penyelidikan kejadian luarbiasa, bantuan penyelesaian masalah hukum kesehatan, penanggulangangangguan kesehatan karena bencana alam. (3) Rujukan operasional, yakni menyerahkan sepenuhnya masalah kesehatan masyarakat dan tanggung jawab penyelesaian masalah kesehatan masyarakat dan atau penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat (antara lain Upaya Kesehatan Sekolah, Upaya Kesehatan Kerja, Upaya Kesehatan Jiwa, pemeriksaan contoh air bersih) kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Rujukan operasional diselenggarakan apabila puskesmas tidak mampu.

Gambar 3. Skematis Pelaksanaan Azas Rujukan

10. Pembiayaan Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatanmasyarakat yang menjadi tanggungjawab puskesmas, perlu ditunjang dengan tersedianyapembiayaan yang cukup. Pada saat ini ada beberapa sumber pembiayaan puskesmas, yakni: a.

Pemerintah Sesuai dengan azas desentralisasi, sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintahterutama adalah pemerintah kabupaten/kota. Di samping itu puskesmas masih menerima dana yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dana yang disediakan oleh pemerintah dibedakan atas dua macam, yakni:

1) Dana anggaran pembangunan yang mencakup dana pembangunan gedung, pengadaanperalatan serta pengadaan obat. 2) Dana anggaran rutin yang mencakup gaji karyawan, pemeliharaan gedung dan peralatan pembelian barang habis pakai serta biaya operasional. Setiap tahun kedua anggaran tersebut disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untukdiajukan dalam Daftar Usulan Kegiatan ke pemerintah kabupaten/kota untuk seterusnyadibahas bersana DPRD kabupaten/kota. Puskesmas diberikan kesempatan mengajukankebutuhan untuk kedua anggaran tersebut melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Anggaran yang telah disetujui yang tercantum dalam dokumen keuangan diturunkan

secarabertahap

ke

puskesmas

melalui

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota. Untuk beberapa mataanggaran tertentu, misalnya pengadaan obat dan pembangunan gedung serta pengadaanalat, anggaran tersebut dikelola langsung olen Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh pemerintah kabupaten/kota. Penanggungjawab penggunaan anggaran yang diterima puskesmas adalah kepala puskesmas, sedangkan administrasi keuangan dilakukan oleh pemegang keuanganpuskesmas yakni seorang staf yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas usulan kepala puskesmas. Penggunaan dana sesuai dengan usulan kegiatan yang telah disetujui denganmemperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. b. Pendapatan Puskesmas Sesuai dengan kebijakan pemerintah, masyarakat dikenakan kewajiban membiayai

upayakesehatan perorangan

yang dimanfaatkannya,

yang

besarnya ditentukan oleh pemerintahdaerah masing-masing (retribusi). Pada saat ini ada beberapa kebijakan yang terkait denganpemanfaatan dana yang diperoleh dari penyelenggraan upaya kesehatan perorangan ini,yakni: 1) Seluruhnya disetor ke Kas Daerah. Untuk ini secara berkala puskesmas menyetor langsung seluruh dana retribusi yangditerima ke kas daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 2) Sebagian dimanfaatkan secara langsung oleh puskesmas. Beberapa daerah tertentu membenarkan puskesmas menggunakan sebagian dari danayang diperoleh dari penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan, yang lazimnyaberkisar antara 25 – 50% dari total dana retribusi yang diterima.

Penggunaan danahanya dibenarkan untuk membiayai kegiatan operasional puskesmas.

Penggunaan

dana

tersebut

secara

berkala

dipertanggungjawabkan oleh puskesmas ke pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 3) Seluruhnya dimanfaatkan secara langsung oleh puskesmas. Beberapa daerah

tertentu

lainnya

membenarkan

puskesmas

menggunakan

seluruhdana yang diperolehnya dari penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan untukmembiayai kegiatan operasional puskesmas. Dahulu puskesmas yang menerapkanmodel pemanfaatan dana seperti ini disebut puskesmas swadana. Pada saat ini sesuaidengan kebijakan dasar puskesmas

yang

juga

harus

masyarakat

yang

dananya

menyelenggarakan

ditanggung

oleh

upayakesehatan

pemerintah,

diubah

menjadipuskesmas swakelola. Dengan perkataan lain puskesmas tidak mungkin sepenuhnya menjadi swadana. Pemerintah tetap berkewajiban menyediakan dana yakni untukmembiayai upaya kesehatan masyarakat yang memang menjadi tanggungjawabpemerintah. c.

Sumber Lain Pada saat ini puskesmas juga menerima dana dari beberapa sumber lain seperti: 1) PT. ASKES yang peruntukkannya sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan kepadapara peserta ASKES. Dana tersebut dibagikan kepada para pelaksana sesuai denganketentuan yang berlaku. 2) PT. (Persero) Jamsostek yang peruntukannya juga sebagai imbal jasa pelayanankesehatan yang diberikan kepada peserta Jamsostek. Dana tersebut juga dibagikankepada para pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) JPSBK/PKPSBBM Untuk membantu masyarakat miskin, pemerintah mengeluarkan dana secara langsung kepuskesmas. Pengelolaan dana ini mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan. Apabila sistem Jaminan Kesehatan Nasional telah berlaku, akan terjadi perubahan pada sistempembiayaan puskesmas. Sesuai dengan konsep yang telah disusun, direncanakan pada masayang akan datang pemerintah hanya bertanggungjawab untuk membiayai upaya kesehatanmasyarakat, sedangkan untuk upaya kesehatan perorangan dibiayai melalui sistem JaminanKesehatan Nasional, kecuali

untuk penduduk miskin yang tetap ditanggung oleh pemerintahdalam bentuk pembayaran premi. Dalam keadaan seperti ini, apabila puskesmas tetap

diberikankesempatan

menyelenggarakan

upaya

kesehatan

perorangan, maka puskesmas akan menerimapembayaran dalam bentuk kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional.Untuk itu puskesmas harus dapat mengelola dana kapitasi tersebut sebaik-baiknya, sehingga disatu pihak dapat memenuhi kebutuhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan di pihak laintetap memberikan keuntungan bagi puskesmas.

Tetapi

apabila

puskesmas

hanyabertanggungjawab

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat, maka puskesmas hanya akan menerima dan mengelola dana yang berasal dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA Depkes RI. 2004. Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. _________, 2006. Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Efendi F. 2009. Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik dalam Keperawatan. Salemba Medika: Jakarta.

Notoatmodjo S. 1997. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Rineka Cipta: Jakarta. Sulastomo. 2007. Manajemen Kesehatan. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Trihono. 2005. Manajemen Puskesmas Berbasis Paradigma Sehat. CV Sagung Seto: Jakarta.