Laporan Tutor B Xxii.docx

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Blok Ilmu Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat adalah blok kedua puluh dua pada semester VII dari Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada kesempatan ini dilaksanakan studi kasus skenario B yang memaparkan tentang dr. Samson, Kepala Puskesmas Bungaran di Kabupaten Sriwijaya telah mengikuti rapat evaluasi bulanan di Dinas Kesehatan Kabupaten yang membahas kinerja Puskesmas mengenai pencapaian target program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), terutama kunjungan antenatal care keempat (K4). Pada rapat tersebut, Bupati menaruh perhatian terhadap program KIA di wilayah kerja kabupaten. Hasil evaluasi membuat dr. Samson malu, karena pencapaian target K4 Puskesmas Bungaran berada pada urutan terendah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten bertanya kepada dr. Samson mengenai keberadaan penggalangan kerjasama lintas program dan lintas sektoral sebagai salah satu azas penyelenggaraan puskesmas. Hari ini Kepala Puskesmas Bungaran dr. Samson mengadakan rapat mendahului Lokakarya Mini dari jadwal yang sudah ditentukan, menghadirkan seluruh staf Puskesmas untuk melakukan Perencanaan Tingkat Puskesmas dan Penilaian Kinerja Puskesmas.

1.2

Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari laporan tutorial studi kasus ini, yaitu: 1.

Sebagai laporan tugas kelompok tutorial yang merupakan bagian dari sistem pembelajaran KBK di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang.

2.

Dapat menyelesaikan kasus yang diberikan pada skenario dengan metode analisis dan pembelajaran diskusi kelompok.

3.

Tercapainya tujuan dari metode pembelajaran tutorial.

1

BAB II PEMBAHASAN 2.1

Data Tutorial Tutor

: Resy Asmalia, S.KM, M.Kes

Moderator

: Dwi Puji Lestari

Notulen

: Della Kartika Corie

Sekretaris

: Romzi Khairullah

Waktu

: Selasa, 31 Oktober 2017 (Tutorial Ke-1) Kamis, 2 November 2017 (Tutorial ke-2)

Rule Tutorial

: 1. Alat komunikasi dinonaktifkan. 2. Semua anggota tutorial harus mengeluarkan pendapat. 3. Berbicara yang sopan dan penuh tata karma.

2.2

Skenario Kasus Dr. Samson, Kepala Puskesmas Bungaran di Kabupaten Sriwijaya telah mengikuti rapat evaluasi bulanan di Dinas Kesehatan Kabupaten yang membahas kinerja Puskesmas mengenai pencapaian target program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), terutama kunjungan antenatal care keempat (K4). Pada rapat tersebut, Bupati menaruh perhatian terhadap program KIA di wilayah kerja kabupaten. Hasil evaluasi membuat dr. Samson malu, karena pencapaian target K4 Puskesmas Bungaran berada pada urutan terendah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten bertanya kepada dr. Samson mengenai keberadaan penggalangan kerjasama lintas program dan lintas sektoral sebagai salah satu azas penyelenggaraan puskesmas. Hari ini Kepala Puskesmas Bungaran dr. Samson mengadakan rapat mendahului Lokakarya Mini dari jadwal yang sudah ditentukan, menghadirkan seluruh staf Puskesmas untuk melakukan Perencanaan Tingkat Puskesmas dan Penilaian Kinerja Puskesmas.

2

2.3

Klarifikasi Istilah Puskesmas

Suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kesehatan, pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan tingkat pertama yang menyelenggarakan secara penuh, terpadu dan berhubungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu.

Evaluasi

Menentukan nilai.

RUK

Proses

penyuluhan

rencana

puskesmas pada tahun yang akan datang dilakukan secara sistematis untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat di wilayah disekitarnya.

KIA

Suatu

program

yang

meliputi

pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dengan komplikasi kebidanan, KB, bayi baru lahir,

bayi baru lahir dengan

komplikasi, bayi dan balita, remaja, dewasa dan lansia.

Antenatal care

Pelayanan kesehatan pada ibu hamil sebelum melahirkan.

Kerjasama lintas program

Kerjasama yang dilakukan antar pemegang program agar tercapainya tujuan.

3

Lokakarya mini

Langkah setelah dilakukan susunan rencana tahunan peskesmas, berupa pengorganisasian, pelaksanaan dan pemantauan melalui suatu kegiatan pertemuan yang terencana.

Kerjasama lintas sektoral

Kerjasama yang dilakukan dengan kepala puskesmas dan pimpinan pemegang program.

Kinerja

Prestasi yang diperlihatkan/kemampuan kerja

PTP

Proses penyusunan kegiatan puskesmas pada tahun yang akan datang yang dilakukan secara sistematis untuk mengatasi masalah/sebagian masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

PKP

Rangkaian kegiatan manajemen puskesmas untuk menilai kemampuan pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam rencana kegiatan.

2.4

Identifikasi Masalah 1. Dr. Samson, Kepala Puskesmas Bungaran di Kabupaten Sriwijaya telah mengikuti rapat evaluasi bulanan di Dinas Kesehatan Kabupaten yang membahas kinerja Puskesmas mengenai pencapaian target program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), terutama kunjungan antenatal care keempat (K4). Pada rapat tersebut, Bupati menaruh perhatian terhadap program KIA di wilayah kerja kabupaten. Hasil evaluasi membuat dr. Samson malu, karena pencapaian target K4 Puskesmas Bungaran berada pada urutan terendah.

4

2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten bertanya kepada dr. Samson mengenai keberadaan penggalangan kerjasama lintas program dan lintas sektoral sebagai salah satu azas penyelenggaraan puskesmas. 3. Hari ini Kepala Puskesmas Bungaran dr. Samson mengadakan rapat mendahului Lokakarya Mini dari jadwal yang sudah ditentukan, menghadirkan seluruh staf Puskesmas untuk melakukan Perencanaan Tingkat Puskesmas dan Penilaian Kinerja Puskesmas.

2.5

Analisis Masalah 1.

Dr. Samson, Kepala Puskesmas Bungaran di Kabupaten Sriwijaya telah mengikuti rapat evaluasi bulanan di Dinas Kesehatan Kabupaten yang membahas kinerja Puskesmas mengenai pencapaian target program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), terutama kunjungan antenatal care keempat (K4). Pada rapat tersebut, Bupati menaruh perhatian terhadap program KIA di wilayah kerja kabupaten. Hasil evaluasi membuat dr. Samson malu, karena pencapaian target K4 Puskesmas Bungaran berada pada urutan terendah. a. Apa yang dimaksud dengan rapat evaluasi bulanan? Jawab: Yang dimaksud dengan rapat evaluasi bulanan adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu setiap bulan, dengan tujuan agar semua data masukan atau inforrmasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006).

b. Apa tujuan dari rapat evaluasi bulanan? Jawab: Tujuan dari rapat evaluasi bulanan adalah agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan

5

tindakan selanjutnya yang diperlukan (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006).

c. Apa saja yang dibahas dalam rapat evaluasi bulanan? Jawab: Yang dibahas dalam rapat evaluasi bulanan adalah: 1) Laporan

kegiatan

pelaksanaan

program

kesehatan dan

dukungan sektor terkait. 2) Inventarisasi masalah/hambatan dari masing-masing sektor dalam pelaksanaan program kesehatan. 3) Merumuskan cara penyelesaian masalah. 4) Menyusun rencana kerja dan menyepakati kegiatan untuk tribulan baru (Depkes RI, 2006).

d. Apa saja peranan kepala puskesmas? Jawab: Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014, Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat : 1) Memimpin Puskesmas 2) Mengawasi Puskesmas 3) Mengkoordinir Puskesmas Bertanggung (merencanakan

jawab dan

atas

seluruh

mengusulkan

kegiatan kebutuhan

di

Puskesmas

sumber

daya

puskesmas kepada dinas kesehatan kabupaten atau kota). (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014)

e. Apa saja program kerja puskesmas? Jawab: Permenkes RI No. 75 Tahun 2014, Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 35 yaitu puskesmas menyelenggarakan UKM dan UKP tingkat pertama

6

1. UKM a) Melaksanakan perencanaan berdasarkana analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan. b) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan. c) Melaksanakan

komunikasi,

informasi,

edukasi

dan

pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. d) Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain yang terkait. e) Melaksanakan pembinaan teknik terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat. f) Melaksanakan peningkatan kompetensi SDM puskesmas g) Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan h) Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan pelayanan kesehatan i) Memberikan

rekomendasi

terkait

masalah

kesehatan

masyarakat, termasuk dukungan wilayah terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit. 2. UKP a) Menyelenggarakan

pelayanan

kesehatan

dasar

secara

komprehensif, berkesinambungan dan bermutu. b) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung c) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. d) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung. e) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi.

7

f) Melaksanakan rekam medis g) Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu, dan akses pelayanan kesehatan. h) Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kerja i) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama diwilayah kerjanya. j) Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan Melakukan upaya kesehatan: 

Upaya kesehatan wajib seperti promosi kesehatan, kesehatan lingkungan,

KIA,

pencegahandan

KB,

perbaikan

pemberantasan

gizi

penyakit

masyarakat,

menular

serta

pengobatannya 

Upaya kesehatan pengembangan seperti upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan olahraga,upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya kesehatan jiwa, dan lain-lain (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

f. Apa saja klasifikasi puskesmas? Jawab: Menurut Permenkes RI No. 75/MenKes/2014 dalam Bab IV Pasal 20 Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan

berdasarkan

karakteristik

wilayah

kerja

dan

kemampuan penyelenggaraan. Pasal 21 Berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Puskesmas dikategorikan menjadi: a.

Puskesmas kawasan perkotaan;

b.

Puskesmas kawasan pedesaan; dan

c.

Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil.

8

Pasal 22 (1) Puskesmas kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4(empat) kriteria kawasan perkotaan sebagai berikut: a. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh persen) penduduknya pada sektor non agraris, terutama industri, perdagangan dan jasa; b. memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, memiliki rumah sakit radius kurang dari 5 km, bioskop, atau hotel; c. lebih dari 90% (Sembilan puluh persen) rumah tangga memiliki listrik; dan/atau d. terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf b. (2) Penyelenggaraan

Pelayanan

Kesehatan

oleh

Puskesmas

kawasan perkotaan memiliki karakteristik sebagai berikut: a. memprioritaskan pelayanan UKM; b. pelayanan

UKM

dilaksanakan

dengan

melibatkan

partisipasi masyarakat; c. pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat; d. optimalisasi

dan

peningkatan

kemampuan

jaringan

pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan e. pendekatan

pelayanan

yang

diberikan

berdasarkan

kebutuhan dan permasalahan yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakat perkotaan.

9

Pasal 23 (1) Puskesmas kawasan pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria kawasan pedesaan sebagai berikut: a. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh persen) penduduk pada sektoragraris; b. memiliki fasilitas antara lain sekolah radius lebih dari 2,5 km, pasar dan perkotaan radius lebih dari 2 km, rumah sakit radius lebih dari 5 km, tidak memiliki fasilitas berupa bioskop atau hotel; c. rumah tangga dengan listrik kurang dari 90% (Sembilan puluh persen; dan d. terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf b. (2) Penyelenggaraan

pelayanan

kesehatan

oleh

Puskesmas

kawasan pedesaan memiliki karakteristik sebagai berikut: a. pelayanan

UKM

dilaksanakan

dengan

melibatkan

partisipasi masyarakat; b. pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan fasilitas pelayanan

kesehatan

yang

diselenggarakan

oleh

masyarakat; c. optimalisasi

dan

peningkatan

kemampuan

jaringan

pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan d. pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat perdesaan. Pasal 24 (1) Puskesmas

kawasan

terpencil

dan

sangat

terpencil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan dengan karakteristik sebagai berikut:

10

a. berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau, atau pesisir; b. akses transportasi umum rutin 1 kali dalam 1 minggu, jarak tempuh pulang pergi dari ibukota kabupaten memerlukan waktu lebih dari 6 jam, dan transportasi yang ada sewaktuwaktu dapat terhalang iklim atau cuaca; dan c. kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan yang tidak stabil. (2) Penyelenggaraan

pelayanan

kesehatan

oleh

Puskesmas

kawasan terpencil dan sangat terpencil memiliki karakteristik sebagai berikut: a. memberikan

pelayanan

UKM

dan

UKP

dengan

penambahan kompetensi tenaga kesehatan; b. dalam pelayanan UKP dapat dilakukan penambahan kompetensi dan kewenangan tertentu bagi dokter, perawat, dan bidan; c. pelayanan UKM diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal; d. pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat di kawasan terpencil dan sangat terpencil; e. optimalisasi

dan

peningkatan

kemampuan

jaringan

pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan f. pelayanan UKM dan UKP dapat dilaksanakan dengan pola gugus pulau/ cluster dan/atau pelayanan kesehatan bergerak untuk meningkatkan aksesibilitas. Pasal 25 (1) Berdasarkan

kemampuan

penyelenggaraan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20, Puskesmas dikategorikan menjadi: a. Puskesmas non rawat inap; dan b. Puskesmas rawat inap.

11

(2) Puskesmas non rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal. (3) Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumberdaya untuk meenyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Klasifikasi puskesmas menurut tingkatan puskesmas: Puskesmas tingkat I (terbaik dengan kualitas grade 1) Puskesmas tingkat II (grade II, kualitas cukup, sudah berkembang) Puskesmas tingkat III (belum berkembang dari segi kualitas) (Ryadi, 2016).

g. Apa saja kegiatan pada program KIA? Jawab: 1) Pelayanan Antenatal Pelayanan antenatal yang berkualitas adalah yang sesuai dengan standar pelayanan antenatal seperti yang ditetapkan dalam buku Standar Pelayanan Kebidanan (SPK). Pelayanan antenatal sesuai standar meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik (umum dan kebidanan), pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus, serta intervensi umum dan khusus (sesuai risiko yang ditemukan dalam pemeriksaan). Dalam penerapannya terdiri atas: a) Timbang berat badan dan ukur Tinggi badan b) Ukur Tekanan darah c) Ukur Tinggi fundus uteri

12

d) Skrining status imunisasi Tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan e) Pemberian Tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan f) Test laboratorium (rutin dan khusus) g) Tata laksana kasus h) Temu wicara (konseling). Pemeriksaan laboratorium rutin mencakup pemeriksaan hemoglobin, protein urine, gula darah, dan hepatitis B. Pemeriksaan khusus dilakukan didaerah prevalensi tinggi dan atau kelompok perilaku ber-risiko; dilakukan terhadap HIV, sifilis, malaria, tuberkulosis, kecacingan dan thalasemia. Dengan demikian maka secara operasional, pelayanan antenatal disebut layak apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan serta memenuhi standar “7T” tersebut. Ditetapkan pula bahwa frekuensi pelayanan antenatal adalah minimal 4 kali selama kehamilan, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan sebagai berikut : a) Minimal 1 kali pada triwulan pertama. b) Minimal 1 kali pada triwulan kedua. c) Minimal 2 kali pada triwulan ketiga. Standar waktu pelayanan antenatal tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan kepada ibu hamil, berupa deteksi dini risiko, pencegahan dan penanganan komplikasi. 2) Pertolongan Persalinan Pada prinsipnya, penolong persalinan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Pencegahan infeksi b) Metode pertolongan persalinan yang sesuai standar. c) Merujuk kasus yang memerlukan tingkat pelayanan yang lebih tinggi. d) Melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini (IMD).

13

e) Memberikan pada bayi baru lahir: Vit K 1, salep mata dan imunisasi Hepatitis B0 (Hep B0). 3) Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal sebanyak 3 kali dengan distribusi waktu yaitu pada : a) Kunjungan nifas pertama pada masa 6 jam setelah persalinan sampai dengan 7 hari. b) Kunjungan nifas ke dua dalam waktu 2 minggu setelah persalinan. c) Kunjungan nifas ke tiga dalam waktu 6 minggu setelah persalinan. Pelayanan yang diberikan adalah: a) Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu. b) Pemeriksaan tinggi fundus uteri (involusi uterus). c) Pemeriksaan lokhia dan pengeluaran per vaginam lainnya. d) Pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 bulan. e) Pemberian kapsul Vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali (2 x 24jam). f) Pelayanan KB pasca persalinan 4) Deteksi Dini dan penanganan risiko/komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir. Penjaringan dini kehamilan berisiko adalah kegiatan yang dilakukan

untuk

menemukan

ibu

hamil

dengan

risiko/komplikasi kebidanan.Kehamilan merupakan proses reproduksi yang normal, tetapi tetap mempunyai risiko untuk terjadinya komplikasi. Oleh karenanya deteksi dini oleh tenaga kesehatan dan masyarakat tentang adanya risiko dan komplikasi, serta penanganan yang adekuat sedini mungkin, merupakan kunci keberhasilan penurunan angka kematian ibu dan bayi yang dilahirkannya.

14

Faktor risiko pada ibu hamil adalah: a) Primigravida kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. b) Anak lebih dari 4. c) Jarak persalinan terakhir dan kehamilan skarang kurang dari 2 tahun. d) Kurang Energi Kronis (KEK) dengan lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm, atau e) izi buruk dengan Indeks massa tubuh <> f) Anemia : Hemoglobin <> g) Tinggi badan kurang dari 145 cm, atau dengan kelainan bentuk panggul dan tulang belakang h) Riwayat hipertensi pada kehamilan sebelumnya atau sebelum kehamilan ini.Sedang/pernah menderita penyakit kronis, antara lain: Tuberkulosis, Kelainan jantung-ginjalhati, Psikosis, Kelainan endokrin (Diabetes Mellitus, Sistemik Lupus Eritematosus dll), Tumor dan Keganasan i) Riwayat

kehamilan

buruk:

Keguguran

berulang,

Kehamilan Ektopik Terganggu, Mola Hidatidosa, Ketuban Pecah Dini, Bayi dengan cacat congenital j) Riwayat persalinan berisiko: Persalinan dengan seksio sesarea, ekstraksi vakum/ forceps k) Riwayat nifas berisiko: Perdarahan pasca persalinan, Infeksi masa nifas, Psikosis post partum (post partum blues) l) Riwayat keluarga menderita penyakit kencing manis, hipertensi dan riwayat cacat kongenital. Komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas antara lain: a) Perdarahan pervaginam pada kehamilan: Keguguran, Plasenta Previa, Solusio Plasenta

15

b) Hipertensi dalam Kehamilan (HDK): Tekanan darah tinggi (sistolik >140 mmHg, diastolik >90 mmHg), dengan atau tanpa edema pre-tibial. c) Kelainan jumlah janin: Kehamilan ganda, janin dampit, monster. d) Kelainan besar janin: Pertumbuhan janin terhambat, Janin besar. e) Kelainan letak & posisi janin: Lintang/Oblique, Sungsang pada usia kehamilan lebih dari 32 minggu. f) Ancaman persalinan prematur. g) Ketuban pecah dini. h) Infeksi berat dalam kehamilan: Demam berdarah, Tifus abdominalis, Sepsis. i) Distosia: Persalinan macet, persalinan tak maju. j) Perdarahan pasca persalinan: atonia uteri, retensi plasenta, robekan jalan lahir, kelainan darah. k) Infeksi masa nifas. Sebagian besar kematian ibu dapat dicegah apabila mendapat penanganan yang adekuat di fasilitas pelayanan kesehatan. Faktor waktu dan transportasi merupakan hal yang sangat menentukan dalam merujuk kasus risiko tinggi. Oleh karenanya Deteksi faktor risiko pada ibu baik oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat merupakan salah satu upaya penting dalam mencegah kematian dan kesakitan ibu. 5) Penanganan Komplikasi Kebidanan Pelayanan Nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Diperkirakan sekitar 15-20% ibu hamil akan mengalami

komplikasi

kebidanan.

Komplikasi

dalam

kehamilan dan persalinan tidak selalu dapat diduga atau diramalkan sebelumnya, oleh karenanya semua persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan agar komplikasi

16

kebidanan dapat segera dideteksi dan ditangani. Untuk meningkatkan cakupan dan kualitas penanganan komplikasi kebidanan, maka diperlukan adanya fasilititas pelayanan kesehatan yang mampu memberikan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi secara berjenjang mulai dari bidan, puskesmas mampu PONED sampai rumah sakit PONEK 24 jam. Pelayanan medis yang dapat dilakukan di Puskesmas mampu PONED meliputi pelayanan obstetri yang terdiri dari: a) Penanganan perdarahan pada kehamilan, persalinan dan nifas. a) Pencegahan dan penanganan Hipertensi dalam Kehamilan (pre-eklampsi dan eklampsi) b) Pencegahan dan penanganan infeksi. c) Penanganan partus lama/macet. d) Penanganan abortus. Sedangkan pelayanan neonatus meliputi: a) Pencegahan dan penanganan asfiksia. b) Pencegahan dan penanganan hipotermia. c) Penanganan bayi berat lahir rendah (BBLR). d) Pencegahan dan penanganan infeksi neonatus, kejang neonatus, ikterus ringan – sedang e) Pencegahan dan penanganan gangguan minum. 6) Pelayanan Kesehatan Neonatus Kunjungan neonatal bertujuan untuk meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan pada bayi atau bayi mengalami masalah kesehatan. Risiko terbesar kematian Bayi Baru Lahir terjadi pada 24 jam pertama kehidupan, minggu pertama dan bulan pertama kehidupannya. Sehingga jika bayi lahir di fasilitas kesehatan sangat dianjurkan untuk tetap tinggal di fasilitas kesehatan selama 24 jam pertama. Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan neonatal I sekaligus

17

memastikan bahwa bayi dalam keadaan sehat pada saat bayi pulang atau bidan meninggalkan bayi jika persalinan di rumah. Pelayanan kesehatan neonatal dasar menggunakan pendekatan komprehensif,

Manajemen

Terpadu

Bayi

Muda

untuk

bidan/perawat, yang meliputi: a) Pemeriksaan tanda bahaya seperti kemungkinan infeksi bakteri, ikterus, diare, berat badan rendah. b) Perawatan tali pusat c) Pemberian vitamin K1 bila belum diberikan pada saat lahir d) Imunisasi Hep B 0 bila belum diberikan pada saat lahir e) Konseling terhadap ibu dan keluarga untuk memberikan ASI eksklusif, pencegahan hipotermi dan melaksanakan perawatan bayi baru lahir di rumah dengan menggunakan Buku KIA f) Penanganan dan rujukan kasus Pelayanan kesehatan neonatus (bayi berumur 0 – 28 hari). Dilaksanakan

oleh

anak/dokter/bidan/perawat

dokter terlatih,

baik

spesialis di

fasilitas

kesehatan maupun melalui kunjungan rumah. Setiap neonatus harus diberikan pelayanan kesehatan sedikitnya dua kali pada minggu pertama, dan satu kali pada minggu kedua setelah lahir. Pelaksanaan pelayanan kesehatan neonatus: a) Kunjungan Neonatal hari ke-1 (KN 1): - Untuk bayi yang lahir di fasilitas kesehatan pelayanan dapat dilaksanakan sebelum bayi pulang dari fasilitas kesehatan (≥ 24 jam). - Untuk

bayi

yang

lahir

di

rumah,

bila

bidan

meninggalkan bayi sebelum 24 jam, maka pelayanan dilaksanakan pada 6 – 24 jam setelah lahir. b) Kunjungan Neonatal hari ke-3 (KN 2): Pada hari ketiga.

18

c) Kunjungan Neonatal minggu ke-2 (KN 3): Pada minggu kedua 7) Pelayanan Kesehatan Bayi Kunjungan bayi bertujuan untuk meningkatkan akses bayi terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan pada bayi sehingga cepat mendapat

pertolongan,

pemeliharaan

kesehatan

dan

pencegahan penyakit melalui pemantauan pertumbuhan, imunisasi, serta peningkatan kualitas hidup bayi dengan stimulasi tumbuh kembang. Dengan demikian hak anak mendapatkan pelayanan kesehatan terpenuhi. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi: a) Pemberian imunisasi dasar (BCG, Polio 1-4, DPT-HB 1-3, Campak) b) Stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang bayi (SDIDTK) c) Pemberian vitamin A 100.000 IU (6 – 11 bulan) d) Konseling ASI eksklusif dan pemberian

makanan

pendamping ASI e) Konseling pencegahan hipotermi dan perawatan kesehatan bayi di rumah menggunakan Buku KIA f) Penanganan dan rujukan kasus Pelayanan kesehatan bayi (29 hari-11 bulan) dilaksanakan oleh dokter spesialis anak/dokter/bidan/perawat terlatih baik di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah. Setiap bayi berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sedikitnya satu kali pada triwulan I, satu kali pada triwulan II, satu kali pada triwulan III dan satu kali pada triwulan IV. Pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi: a) Kunjungan bayi antara umur 29 hari– 3 bulan b) Kunjungan bayi antara umur 3 – 6 bln

19

c) Kunjungan bayi antara umur 6 – 9 bln d) Kunjungan bayi antara umur 9 – 11 bln 8) Pelayanan neonatus dengan komplikasi Diperkirakan sekitar 15% dari bayi lahir hidup akan mengalami komplikasi neonatal. Hari Pertama kelahiran bayi sangat penting, oleh karena banyak perubahan yang terjadi pada bayi dalam menyesuaikan diri dari kehidupan di dalam rahim kepada kehidupan di luar rahim. Bayi baru lahir yang mengalami gejala sakit dapat cepat memburuk, sehingga bila tidak ditangani dengan adekuat dapat terjadi kematian. Kematian bayi sebagian besar terjadi pada hari pertama, minggu pertama kemudian bulan pertama kehidupannya. Pelayanan

Neonatus

dengan

komplikasi

adalah

penanganan neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan

kesakitan

dokter/bidan/perawat

terlatih

dan di

kematian polindes,

oleh

puskesmas,

puskesmas PONED, rumah bersalin dan rumah sakit pemerintah/swasta. Komplikasi pada neonatus antara lain: Asfiksia, Kejang, Ikterus, Hipotermia, Asfiksia, Tetanus Neonatorum, Sepsis, Trauma lahir, BBLR (bayi berat lahir rendah <> Kebijakan Departemen Kesehatan dalam peningkatan akses dan kualitas penanganan komplikasi neonatus tersebut antara lain penyediaan puskesmas mampu PONED dengan target setiap kabupaten/kota harus mempunyai minimal 4 (empat) puskesmas mampu PONED. Puskesmas PONED adalah Puskesmas Rawat Inap yang memiliki kemampuan serta fasilitas PONED siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas dan kegawatdaruratan bayi baru lahir dengan komplikasi baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/ masyarakat, bidan di

20

desa, Puskesmas dan melakukan rujukan ke RS/ RS PONEK pada kasus yang tidak mampu ditangani. Untuk mendukung puskesmas mampu PONED ini, diharapkan RSU kabupaten / kota mampu melaksanakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi komprehensif (PONEK) yang siap selama 24 jam. Dalam PONEK, RSU harus mampu melakukan pelayanan operasi seksio sesaria, perawatan neonatus level II dan transfusi darah. Dengan adanya puskesmas mampu PONED dan RS mampu PONEK maka kasus – kasus komplikasi kebidanan dapat ditangani secara optimal sehingga dapat mengurangi kematian ibu dan bayi baru lahir. 9) Pelayanan kesehatan anak balita Lima tahun pertama kehidupan, pertumbuhan mental dan intelektual berkembang pesat. Masa ini merupakan masa keemasan atau golden period dimana terbentuk dasar-dasar kemampuan keindraan, berfikir, berbicara serta pertumbuhan mental intelektual yang intensif dan awal pertumbuhan moral. Pada masa ini stimulasi sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi organ tubuh dan rangsangan pengembangan otak. Dilain pihak upaya deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini menjadi sangat penting agar dapat dikoreksi sedini mungkin dan atau mencegah gangguan ke arah yang lebih berat. Pelayanan

kesehatan

anak

balita

adalah

pelayanan

kesehatan terhadap anak yang berumur 12 – 59 bulan yang sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas sektor lain, yang meliputi: a) Pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan yang tercatat dalam Buku KIA/KMS, dan pelayanan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)

21

serta mendapat Vitamin A 2 kali dalam setahun. Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan anak balita setiap bulan yang tercatat pada Buku KIA/KMS. Bila berat badan tidak naik dalam 2 bulan berturut-turut atau berat badan anak balita di bawah garis merah harus dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan b) Pelayanan SDIDTK meliputi pemantauan perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosialisasi dan kemandirian minimal 2 kali pertahun (setiap 6 bulan). Pelayanan SDIDTK diberikan di dalam gedung (sarana pelayanan kesehatan) maupun di luar gedung c) Suplementasi Vitamin A dosis tinggi (200.000 IU) diberikan pada anak balita minimal 2 kali pertahun. d) Kepemilikan dan pemanfaatan buku KIA oleh setiap anak balita. 10) Pelayanan KB Berkualitas Pelayanan KB berkualitas adalah pelayanan KB yang sesuai dengan standar dengan menghormati hak individu sehingga diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan dan menurunkan tingkat fertilitas (kesuburan). Pelayanan KB bertujuan untuk menunda, menjarangkan dan/atau menghentikan kehamilan, dengan menggunakan metode kontrasepsi. Metode kontrasepsi meliputi: a) KB alamiah (sistem kalender, metode amenore laktasi) b) Metode KB hormonal (pil, suntik, susuk). c) Metode

KB

non-hormonal

(kondom,

AKDR/IUD,

vasektomi dan tubektomi). Sampai saat ini di Indonesia cakupan peserta KB aktif (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) mencapai 60,3% (SDKI 2002) dan angka ini merupakan pencapaian tertinggi diantara negara-negara ASEAN. Namun demikian metode yang dipakai lebih banyak menggunakan metode jangka pendek seperti pil

22

dan suntik. Menurut data SDKI 2002 akseptor KB yang menggunakan suntik sebesar 21,1%, pil 15,4 %, AKDR 8,1%, susuk 6%, tubektomi 3%, vasektomi 0,4% dan kondom 0,7%. Hal ini terkait dengan tingginya angka putus pemakain (DO) pada metode jangka pendek sehingga perlu pemantauan yang terus-menerus. Disamping itu pengelola program KB perlu memfokuskan sasaran pada kategori PUS dengan “4 terlalu” (terlalu muda, tua, sering dan banyak). Untuk mempertahankan dan meningkatkan cakupan peserta KB perlu diupayakan pengelolaan program yang berhubungan dengan peningkatan aspek kualitas, teknis dan aspek manajerial pelayanan KB. Dari aspek kualitas perlu diterapkan pelayanan yang sesuai standard an variasi pilihan metode KB, sedangkan dari segi teknis perlu dilakukan pelatihan klinis dan non-klinis secara

berkesinambungan.

Selanjutnya

aspek

manajerial,

pengelola program KB perlu melakukan revitalisasi dalam segi analisis situasi program KB dan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB (Kepmenkes No. 128 tahun 2004).

h. Bagaimana struktur organisasi puskesmas? Jawab: Menurut Keputusan menteri Kesehatan No 128 (2004): 1. Kepala Puskesmas 2. Unit Tata Usaha yang bertanggungjawab membantu Kepala Puskesmas dalam pengelolaan: a. Data dan informasi b. Perencanaan dan penilaian c. Keuangan d. Umum dan pengawasan 3. Unit Pelaksana Teknis Fungsional Puskesmas a. Upaya kesehatan masyarakat, termasuk pembinaan terhadap UKBM

23

b. Upaya kesehatan perorangan 4. Jarinangan pelayanan puskesmas a. Unit puskesmas pembantu b. Unit puskesmas keliling c. Unit bidan di desa/komunitas Menurut permenkes No 75 (2014): 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala sub bagian tata usaha 3. Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat 4. Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium 5. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan

2.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten bertanya kepada dr. Samson mengenai keberadaan penggalangan kerjasama lintas program dan lintas sektoral sebagai salah satu azas penyelenggaraan puskesmas. a. Apa perbedaan kerjasama lintas program dan kerjasama lintas sektoral? Jawab: Kerjasama lintas program adalah kerjasama antar petugas intern Puskesmas, termasuk Puskesmas Pembantu dan Bidan di Desa. Sedangkan kerjasama lintas sektoral adalah kerjasama agar diperoleh dukungan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan program kesehatan. (Depkes RI, 2006)

b. Siapa saja yang berperan dalam rapat kerjasama lintas program dan kerjasama lintas sektoral? Jawab: Yang terlibat dalam kerjasama tersebut adalah: 1) Kerjasama lintas program

24

Petugas Internal Puskesmas, termasuk Puskesmas pembantu dan bidan di desa. 2) Kerjasama lintas sektoral Kerjasama lintas sektoral dipimpin oleh camat, adapun pesertanya adalah: a. Dinas kesehatan kabupaten/kota. b. Tim penggerak PKK kecamatan. c. Puskesmas di wilayah kecamatan. d. Staf kecamatan, antara lain: Sekcam, unit lain yang terkait. e. Lintas sektor di kecamatan, antara lain: pertanian, agama, pendidikan, BKKBN, dan sosial. f. Lembaga/organisasi kemasyarakatan, antara lain: TP PKK

Kecamatan,

BPP/BPKM/Konsil

Kesehatan

Kecamatan (apabila sudah terbentuk) (Depkes RI, 2006).

c. Apa saja tujuan rapat kerjasama lintas program dan kerjasama lintas sektoral? Jawab: 1) Lintas Program : a) Meningkatkan

kerjasama

antar

petugas

internal

puskesmas. b) Mendapatkan kesepakatan sesuai rencana pelaksanaan kegiatan. c) Meningkatkan motivasi tugas seluruh staf puskesmas. d) Mengkaji pelaksanaan rencana kerja (RPK) yang telah disusun. 2) Lintas Sektor : a) Mendapatkan kesepakatan rencana kerja lintas sektoral. b) untuk membina dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan (Depkes RI, 2006).

25

d. Apa saja azas penyelenggaraan puskesmas? Jawab: Azas penyelenggaraan Puskesmas adalah: 1) Azas pertanggungjawaban wilayah Azas pertanggungjawaban wilayah mengandung arti puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya. 2) Azas pemberdayaan masyarakat Azas

pemberdayaan

masyarakat

mengandung

arti

puskesmas wajib memberdayakan perorangan, keluarga dan

masyarakat,

agar

berperan

aktif

dalam

penyelenggaraan setiap upaya puskesmas. 3) Azas keterpaduan Untuk

mengatasi

keterbatasan

sumber

daya

serta

diperolehnya hasil yang optimal, penyelenggaraan setiap upaya puskesmas harus diselenggarakan secara terpadu, jika mungkin sejak dari tahap perencanaan. Ada dua macam keterpaduan yang perlu diperhatikan yakni: 

Keterpaduan lintas program Keterpaduan lintas program adalah upaya memadukan penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan yang menjadi tanggung jawab puskesmas.



Keterpaduan lintas sektoral Keterpaduan lintas sektor adalah upaya memadukan penyelenggaraan

upaya

puskesmas

(wajib,

pengembangan dan inovasi) dengan berbagai program dari sektor terkait tingkat kecamatan, termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha. 4) Azas rujukan Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang

26

diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun horizontal dalam arti antar strata sarana pelayanan kesehatan yang sama. Sesuai dengan jenis upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas, ada dua macam rujukan yang dikenal, yakni: 

Rujukan upaya kesehatan perorangan Cakupan rujukan pelayanan kesehatan perorangan adalah kasus penyakit. Apabila suatu puskesmas tidak mampu menanggulangi satu kasus penyekit tertentu,

maka

puskesmas

tersebut

wajib

merujuknya ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih mampu. 

Rujukan upaya kesehatan masyarakat Cakupan rujukan pelayanan kesehatan masyarakat adalah masalah kesehatan masyarakat, misalnya kejadian luar biasa, pencemaran lingkungan dan bencana. Rujukan juga dilakukan apabila satu puskesmas tidak mampu menyelenggarakan upaya kesehatan wajib dan pengembangan, padahal upaya kesehatan masyarakat tersebut telah menjadi kebutuhan masyarakat. (Depkes RI, 2006)

3.

Hari ini Kepala Puskesmas Bungaran dr. Samson mengadakan rapat mendahului Lokakarya Mini dari jadwal yang sudah ditentukan, menghadirkan seluruh staf Puskesmas untuk melakukan Perencanaan Tingkat Puskesmas dan Penilaian Kinerja Puskesmas. a. Apa saja macam-macam Lokakarya Mini? Jawab: 1) Lokakarya mini bulanan puskesmas

27

Waktu pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan disesuaikan dengan kondisi dan situasi Puskesmas serta kesepakatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Misalnya pada awal bulan atau hari Sabtu minggu pertama atau hari lain yang dianggap tepat. Demikian halnya dengan waktu penyelenggaraan

diatur

oleh

Puskesmas,

misalnya

penyelenggaraan pada jam 10.00-15.00. 2) Lokakarya Mini Tribulanan Lintas Sektor Lokakarya Mini Tribulanan Lintas Sektor yang pertama diselenggarakan

padabulan

pertama

tahun

anggaran

berjalan. Sedangkan untuk selanjutnya dilaksanakan setiap tribulan. Adapun waktu penyelenggaraan disesuaikan dengan

kondisi

setempat,

yang

perlu

dijadikan

pertimbangan adalah diupayakan agar seluruh peserta dapat menghadiri lokakarya. Lokakarya ini diselenggarakan dalam waktu kurang lebih 4 jam (Depkes RI, 2006).

b. Apa saja tujuan dari Lokakarya Mini? Jawab: Tujuan kegiatan lokakarya mini adalah: 1) Tujuan umum Meningkatkan fungsi Puskesmas melalui penggalangan kerja sama tim baik lintas program maupun lintas sector serta terlaksananya kegiatan Puskesmas sesuai dengan perencanaan. 2) Tujuan khusus a) Tergalangnya kerjasama tim baik lintas program maupun lintas sektor. b) Terpantaunya hasil kegiatan Puskesmas sesuai dengan perencanaan. c) Teridentifikasinya masalah

dan

hambatan

dalam

pelaksanaan kegiatan Puskesmas.

28

d) Teridentifikasinya

penyebab

masalah

serta

diupayakannya pemecahan masalah. e) Tersusunnya rencana kerja untuk periode selanjutnya. (Depkes RI, 2006).

c. Bagaimana cara penyusunan Lokakarya Mini? Jawab: Penyelenggaraan Lokakarya Mini Untuk dapat menyelenggarakannya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pengarah : Kepala Puskesmas 2) Peserta Seluruh petugas Puskesmas, termasuk petugas Puskesmas Pembantu dan Bidan di Desa. 3) Waktu Waktu pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan disesuaikan dengan kondisi dan situasi Puskesmas serta kesepakatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Misalnya pada awal bulan atau hari Sabtu minggu pertama atau hari lain yang dianggap tepat. Demikian halnya dengan waktu penyelenggaraan

diatur

oleh

Puskesmas,

misalnya

penyelenggaraan pada jam 10.00 – 15.00. Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa Lokakarya Mini Bulanan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh petugas Puskesmas, tanpa mengganggu aktivitas pelayanan serta dapat tercapai tujuan. 4) Acara Pada dasarnya susunan acara Lokakarya Mini Bulanan bersifat dinamis, dapat disusun sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan waktu dan kondisi Puskesmas setempat. Sebagai contoh susunan acara Lokakarya Mini adalah sebagai berikut:

29



Lokakarya Mini Bulanan Yang pertama disebut juga dengan Lokakarya Penggalangan Tim a) Pembukaan b) Dinamika kelompok c) Pengenalan program baru d) POA Puskesmas e) Analisa beban kerja petugas f) Pembagian tugas dan desa binaan g) Kesepakatan untuk melaksanakan rencana kerja baru



Lokakarya Mini Bulanan Rutin a) Pembukaan b) Dinamika Kelompok; menumbuhkan motivasi c) Pengenalan program baru d) Inventarisasi kegiatan bulan lalu e) Analisa pemecahan masalah dan pemecahan f) Penyusunan kegiatan bulan yang akan dating g) Pembagian tugas bulan yang akan dating h) Kesepakatan untuk melaksanakan rencana kerja baru

5) Tempat Diupayakan agar Lokakarya Mini dapat diselenggarakan di Puskesmas, apabila tidak memungkinkan dapat menggunakan tempat lain yang lokasinya berdekatan dengan Puskesmas. Ruang yang dipakai hendaknya cukup untuk menampung semua peserta. 6) Persiapan Sebelum pertemuan diadakan, perlu persiapan yang meliputi : a) Pemberitahuan hari, tanggal dan jam. b) Pengaturan tempat, sebaiknya seperti huruf “Ü”. c) Papan tulis, spidol dan kertas lembar balik.

30

d) Rencana Kerja Harian bulan lalu. e) Membuat visualisasi hasil pelaksanaan kegiatan bulan lalu dibandingkan dengan target bulanan per Desa, antara lain menggunakan PWS. f) Buku catatan/notulen Rapat Dinas Kesehatan dan Rapat Lintas Sektor/Kecamatan. g) Materi Pelajaran dan alat peraga yang digunakan. h) Formulir Rencana Kerja Bulanan secukupnya. (Depkes RI, 2006).

d. Apa yang dibahas dalam Lokakarya Mini? Jawab: 1) Lokakarya Mini Bulanan yang Pertama Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan yang pertama adalah sebagai berikut : Masukan a) Penggalangan tim dalam bentuk dinamika kelompok tentang peran, tanggungjawab staf dan kewenangan Puskesmas. b) Informasi tentang kebijakan, program dan konsep baru berkaitan dengan Puskesmas. c) Informasi tentang tatacara penyusunan rencana kegiatan (Plan Of Action = POA) Puskesmas. Proses a) Inventarisasi kegiatan Puskesmas termasuk kegiatan lapangan/ daerah binaan. b) Analisis beban kerja tiap petugas. c) Pembagian

tugas

baru

termasuk

pembagian

tanggungjawab daerah binaan. d) Penyusunan rencana kegiatan (Plan Of Action = POA) Puskesmas tahunan berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas (RPK).

31

Keluaran a) Rencana kegiatan (Plan Of Action = POA) Puskesmas tahunan. b) Kesepakatan bersama untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan POA. c) Matriks pembagian tugas dan daerah binaan. 2) Lokakarya Mini Bulanan Rutin Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas adalah sebagai berikut: Masukan a) Laporan hasil kegiatan bulan lalu. b) Informasi tentang hasil rapat di Dinas Kabupaten/Kota. c) Informasi tentang hasil rapat dikecamatan. d) Informasi tentang kebijakan, program dan konsep baru. Proses a) Analisis hambatan dan masalah, antara lain dengan mempergunakan PWS. b) Analisis sebab masalah, khusus untuk mutu dikaitkan dengan kepatuhan terhadap standar pelayanan. c) Merumuskan alternatif pemecahan masalah. Keluaran a) Kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan. b) Rencana kerja bulan yang baru. 3) Lokakarya Mini Tribulanan pertama Pelaksanaan lokakarya mini tribulanan adalah sebagai berikut: Masukan a) Penggalangan tim yang dilakukan melalui dinamika kelompok b) Informasi tentang program lintas sector c) Informasi tentang program kesehatan d) Informasi tentang kebijakan, program dan konsep baru

32

Proses a) Inventarisasi peran bantu masing-masing sector b) Analisis masalah peran bantu dari masing-masing sector c) Pembagian peran dan tugas masing-masing sektor Keluaran a) Kesepakatan

tertulis

lintas

sektor

terkait

dalam

mendukung program kesehatan. b) Rencana kegiatan masing-masing sektor.

4) Lokakarya Mini Tribulanan rutin Penyelenggaraan dilakukan oleh Camat dan Puskesmas dibantu sektor terkait di kecamatan. Lokakarya tribulanan lintas sektoral dilaksanakan sebagai berikut: Masukan a) Laporan kegiatan pelaksanaan program kesehatan dan dukungan sektor terkait b) Inventarisasi masalah/hambatan dari masing-masing sektor dalam pelaksanaan program kesehatan c) Pemberian informasi baru Proses a) Analisis hambatan dan masalah pelaksanaan program Kesehatan b) Analisis hambatan dan masalah dukungan dari masing masing sektor c) Merumuskan cara penyelesaian masalah d) Menyusun rencana kerja dan menyepakati kegiatan untuk tribulan baru Keluaran a) Rencana kerja tribulan yang baru b) Kesepakatan bersama (Depkes RI. 2006).

33

e. Siapa saja yang terlibat di dalam Lokakarya Mini? Jawab: 1) Lokakarya mini bulanan Seluruh petugas puskesmas, termasuk petugas puskesmas pembantu dan Bidan di Desa 2) Lokakarya Mini tribulanan Lokakarya Mini tribulanan Lintas sektor dipimpin oleh camat, dengan peserta: a) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota b) Tim Penggerak PKK Kecamatan c) Puskesmas di wilayah Kecamatan d) Staf Kecamatan, antara lain: Sekcam, Unit lain yang terkait e) Lintas sektoral kecamatan, antara lain: Pertanian, Agama, Pendidikan, BKKBN, Sosial f) Lembaga/ organisasi kemasyarakatan, antara lain: TP PKK

Kecamatan,

BPP/BPKM/Konsil

Kesehatan

Kecamatan (apabila sudah terbentuk) (Depkes RI, 2006)

f. Apa saja persiapan yang diperlukan dalam rapat Lokakarya Mini? Jawab: 

Lokmin bulanan Sebelum pertemuan diadakan, perlu persiapan yang meliputi: 1) Pemberitahuan hari, tanggal dan jam pelaksanaan. 2) Pengaturan tempat, sebaiknya seperti huruf “U”. 3) Papan tulis, spidol dan kertas lembar balik. 4) Rencana kerja harian bulan lalu. 5) Membuat visualisasi hasil pelaksanaan kegiatan bulan lalu dibandingkan dengan target bulanan per desa, antara lain menggunakan PWS.

34

6) Buku catatan/notulen rapat dinkes dan rapat lintas sektor/kecamatan. 7) Materi pelajaran dan alat peraga yang digunakan. 8) Formulis rencana kerja bulanan secukupnya. 

Lokmin lintas sector (triwulan) : Sebelum lokakarya dilaksanakan, perlu diadakan persiapan yang meliputi: 1) Pendekatan kepada Camat. a) Memimpin

lokakarya

dengan

menjelaskan

acaranya. b) Mengkoordinasikan

sektor-sektor

agar

menyajikan laporan kegiatan dan pembinaan. c) Mempersiapkan

tempat

penyelenggaraan

lokakarya. 2) Puskesmas melaksanakan: a) Pembuatan visualisasi hasil-hasil kegiatan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh sektor, antara lain dalam bentuk PWS. b) Persiapan alat-alat tulis kantor dan formulir kerja tribulan c) lintas sektor. 3) Persiapan catatan hasil kesepakatan yang lalu dan instruksi/surat-surat yang berhubungan dengan peran serta

masyarakat

yang

berkaitan

dengan

sektor

kesehatan. 4) Penugasan salah seorang staf untuk membuat notulen lokakarya. 5) Pembuatan

surat-surat

undangan

lokakarya

untuk

ditandatangani camat (Depkes RI, 2006).

35

g. Apa saja manajemen manajemen puskesmas? Jawab: SK MENKES No.128 Tahun 2004 A. Perencanaan B. Pelaksanaan dan Pengendalian C. Pengawasan dan Peratnggungjawaban (Menkes, 2004).

h. Apa saja tahap melakukan PTP? Jawab: 1) Persiapan Mempersiapkan data yang akan di analisis, sehingga untuk selanjutnya dapat mempermudah perencanaan yang akan dibuat. Langkah – langkah dalam persiapan: a) Kepala Puskesmas Membentuk Tim Perencanaan Tingkat Puskesmas. b) Kepala Puskesmas Menjelaskan Buku PTP Kepada Tim sehingga Tim memahami langkah-langkah PTP. c) Tim Penyusun PTP mempelajari Kebijakan dan mendengarkan arahan Strategi dari Dinkes Kab/Kota, Dinkes Propinsi dan Kemkes. 2) Analisis Situasi a) Analisis situasi merupakan langkah awal proses penyusunan (rencana operasional) RO Puskesmas yang bertujuan untuk identifikasi masalah. Secara konsepsual, analisis situasi Puskesmas adalah proses berikut kecenderungannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut, serta potensi sumber daya Puskesmas melakukan

yang dapat

intervensi.

digunakan untuk

Analisis

situasi

akan

menghasilkan rumusan masalah dan berbagai faktor yang berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas serta potensi sumber daya 36

Puskesmas yang dapat digunakan untuk melakukan intervensi.

Langkah

ini

dilakukan

dengan

mengumpulkan dan menganalisis data atau fakta yang berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas. b) Analisis ini meliputi data umum dan data khusus. Data umum ini berupa peta wilayah dan data sumber daya (ketenagaan, obat & bahan habis pakai, peralatan, sumber pembiayaan, sarana prasarana, data peran serta masyarakat, data penduduk & sasaran program, data sekolah, data kesling. 3) Rencana Usulan Kegiatan Terdapat 2 tahap dalam penyusunan rencana usulan kegiatan (RUK), yaitu: a) Analisis masalah, meliputi : 

Identifikasi masalah Setiap hasil kegiatan dalam pelaksanaan tahun yang lalu ada beberapa yang kurang / tidak berhasil mencapai target. Identifikasi masalah diutamakan untuk kegiatan-kegiatan dengan hasil kesenjangan yang lebih besar, permasalahan dapat dicari dari hasil Penilaian Kinerja Puskesmas, hasil laporan SPM (Standar Pelayanan Minimal) atau dari Laporan Tahunan Puskesmas.



Prioritas Masalah Prioritas masalah dapat dilakukan dengan cara penilaian scoring dengan menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). Urgency (urgensi), yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Seriousness (keseriusan), yaitu melihat dampak masalah tersebut terhadap produktifitas kerja,

37

pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak, dan sebagainya. Growth (berkembangnya masalah), yaitu apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit dicegah. Dengan menggunakan score 1- 5 skala

linkert,

masing-masing

anggota

dapat

menilai besar kecilnya kriteria tersebut. 

Merumuskan Masalah Merumuskan masalah dengan memakai pertanyaan apa, bagaimana, berapa, dimana dan kapan masalah tersebut ada.



Penyebab Masalah Dengan menggunakan diagram Tulang Ikan (Ishikawa), dapat menggali semua penyebab masalah dari masing-masing variabel: Manusia, Dana, Metode, Material dan Lingkungan.

b) Penyusunan RUK Pada dasarnya menyusun RUK harus

memperhatikan

berbagai

kebijakan

yang

berlaku secara global, nasional maupun daerah sesuai dengan hasil kajian data dan informasi yang tersedia di

puskesmas.

Puskesmas

haruslah

mempertimbangkan masukan dari masyarakat melalui Konsil

Kesehatan

Kecamatan/Badan

Penyantun

Puskesmas. Rencana usulan kegiatan harus dilengkapi pula dengan usulan pembiayaan untuk kebutuhan rutin, sarana, prasarana, dan operasional puskesmas. RUK yang disusun tersebut merupakan RUK untuk tahun mendatang (H+1). Penyusunan RUK tersebut disusun pada bulan januari tahun berjalan (H) berdasarkan hasil kajian pencapaian kegiatan pada tahun sebelumnya (H- 1). Dalam hal ini diharapkan penyusunan RUK telah selesai dilaksanakan di puskesmas pada akhir bulan januari tahun berjalan

38

(H). Setelah menyusun, kemudian RUK tersebut dibahas di Dinas kabupaten/kota, kemudian diajukan ke Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui Dinas kesehatan kabupaten/kota. RUK yang terangkum dalam usulan Dinas kesehatan kabupaten/kota akan diajukan ke DPRD untuk memperoleh persetujuan pembiayaan dan dukungan politis. Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya diserahkan ke puskesmas melalui dinas kesehatan kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi biaya yang disetujui tersebut puskesmas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan. c) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Setelah RUK disetujui, dengan alokasi biaya yang ditentukan, puskesmas membuat rencana pelaksanaan kegiatan. Sumber pembiayaan puskesmas selain dari anggaran daerah

(DAU),

adalah

dari

pusat

dan

pinjaman/bantuan luar negeri yang dialokasikan melalui dinas kesehatan kabupaten/kota. RPK disusun dengan

melakukan

mempertimbangkan

penyesuaian masukan

dari

dan

tetap

masyarakat.

Penyesuaian ini dilakukan, karena RPK yang disusun adalah persetujuan atas RUK tahun lalu (H-1), alokasi yang diterima tidak selalu sesuai dengan yang diusulkan,

adanya

perubahan

sasaran

kegiatan,

tambahan anggaran (selain dari DAU), dan lainlainnya. Penyusunan RPK dilaksanakan pada bulan Januari tahun berjalan, dalam forum lokakarya mini yang pertama (Depkes RI, 2006).

39

i. Apa saja tujuan dilakukan PTP dan PKP? Jawab: 

Tujuan Perencanaan Tingkat Puskesmas adalah: 1) Tujuan umum Untuk meningkatkan kemampuan manajemen di Puskesmas dalam menyusun perencanaan kegiatan tahunan

berdasarkan

fungsi

dan

azas

penyelenggaraannya. 2) Tujuan khusus a) Tersusunnya Rencana Usulan Kegiatan (RUK) untuk tahun berikutnya dalam upaya atasi masalah atau sebagian masalah kesehatan masyarakat. b) Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) setelah diterima alokasi sumber daya untuk kegiatan tahun berjalan dari berbagai sumber. 

Tujuan dari Penilaian Kinerja Puskesmas 1) Tujuan Umum Tercapainya berkualitas

tingkat secara

pencapaian

tujuan

kinerja optimal

puskesmas

yang

dalam

mendukung

pembangunan

kesehatan

kabupaten/ kota. 2) Tujuan Khusus a) Mendapatkan gambaran tingkat pencapaian hasil cakupan dan mutu kegiatan serta manajemen puskesmas pada akhir tahun kegiatan. b) Mengetahui tingkat kinerja puskesmas pada akhir tahun berdasarkan urutan peringkat kategori kelompok puskesmas. Mendapatkan informasi analisis kinerja puskesmas dan

40

bahan masukan dalam penyusunan rencana kegiatan puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk tahun yang akan datang. (Depkes RI, 2006)

j. Bagaimana cara melakukan Penilaian Kinerja Puskesmas? Jawab: Penilaian kinerja Puskesmas meliputi Puskesmas dan jaringannya yaitu Puskesmas, Puskesmas Pembantu, bidan di desa serta berbagai UKBM dan upaya pemberdayaan masyarakat lainnya. Sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota, maka pada proses pelaksanaannya tetap dibawah bimbingan dan pembinaan dinas kesehatan kabupaten/kota. 1) Penetapan target Puskesmas Target Puskesmas yaitu tolok ukur dalam bentuk angka nominal atau persentase yang akan dicapai Puskesmas pada akhir tahun. 2) Pengumpulan data hasil kegiatan a) Hasil kegiatan yang diperhitungkan adalah hasil kegiatan pada periode waktu tertentu. Penetapan periode waktu penilaian ini dilakukan oleh dinas kesehatan

kabupaten/kota

bersama

Puskesmas.

Sebagai contoh periode waktu penilaian adalah bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Penilaian kinerja Puskesmas merupakan salah satu simpul dari satu

rangkaian

kegiatan

dalam

manajemen

Puskesmas.Oleh karena penilaian kinerja adalah kegiatan

untuk

menilai

kinerja

Puskesmas

berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun, maka

periode

waktu

penilaian

disesuaikan/

disinkronkan pula dengan perencanaan.

41

b) Yang dimaksud dengan hasil kegiatan Puskesmas di sini adalah Puskesmas beserta jaringannya yaitu Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan di Desa serta hasil pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. c) Data untuk menghitung hasil kegiatan diperoleh dari SP2TP dan pencatatan hasil kegiatan yang ada/ dibuat Puskesmas, tidak hanya terbatas pada laporan SP2TP yang dikirim ke dinas kesehatan kabupaten/ kota. 3) Pengolahan data a) Cakupan hasil (out-put) dan hasil mutu dari kegiatanyang telah ditetapkan untuk dilaksanakan di Puskesmas,dihitung dengan membandingkan hasil yang telah dicapaiterhadap target standar yang telah ditetapkan. b) Penilaian akhir tingkat kelompok Puskesmas tidak lagi diperhitungkan berdasarkan nilai bobot 4) Analisis hasil dan langkah pemecahan a) Melakukan identifikasi masalah, kendala/ hambatan dan penyebab serta latar belakangnya dengan cara mengisi format analisa data dengan mencantumkan kesenjangan hasil kegiatan pokok dan hasil kegiatan lainnya

yang

terkait,

input

sumberdaya

pendukungnya, lingkungan sosial dan fisik yang mempengaruhi serta proses pelaksanaannya. b) Mencari alternatif dalam upaya penanggulangan/ pemecahan masalahnya. c) Merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah dengan

memperhatikan

arahan

dan

rencana

pengembangan di dalam wilayah kabupaten/ kota.

42

d) Merumuskan bentuk rencana usulan kegiatan tahun depan, sebagai bagian dari kegiatan perencanaan Puskesmas. 5) Pelaksanaan penilaian 

Di tingkat Puskesmas a) Dilaksanakan oleh Puskesmas dalam rangka mawas diri mengukur keberhasilan kinerjanya. b) Kepala puskesmas membentuk tim kecil Puskesmas untuk melakukan kompilasi hasil pencapaian (output dan out-come). c) Masing-masing

penanggung

jawab

kegiatan

melakukan pengumpulan data pencapaian, dengan memperhitungkan cakupan hasil (out-put) kegiatan dan mutu bila hal tersebut memungkinkan. d) Hasil

yang

telah

dicapai,

masing-masing

penanggung jawab kegiatan melakukan analisis masalah, identifikasi kendalahambatan, mencari penyebab dan latar belakangnya, mengenali faktorfaktor pendukung dan penghambat. e) Bersama-sama tim kecil Puskesmas menyusun rencana pemecahannya dengan mempertimbangkan kecenderungan

timbulnya

masalah

(ancaman)

ataupun kecenderungan untuk perbaikan (peluang) dengan metoda analisis sederhana maupun analisa kecenderungan dengan menggunakan data yang ada. f) Hasil perhitungan, analisa data dan usulan rencana pemecahannya

dilaporkan

ke

dinas

kesehatan

kabupaten/kota. 

Di tingkat kabupaten/kota a) Menerima rujukan konsultasi Puskesmas dalam melakukan perhitungan hasil kegiatan, menganalisa data dan membuat pemecahan masalah.

43

b) Memantau dan melakukan pembinaan sepanjang tahun pelaksanaan kegiatan Puskesmas berdasarkan urutan prioritas masalah. c) Melakukan

verifikasi

hasil

perhitungan

akhir

kegiatan Puskesmas dan bersama dengan Puskesmas menghitung dan menetapkan kelompok peringkat kinerja Puskesmas. d) Melakukan verifikasi analisa data dan pemecahan masalah yang telah dibuat Puskesmas dan membuat rencana usulan kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama dengan Puskesmas. e) Mengirim umpan balik ke puskesmas dalam bentuk penetapan kelompok Puskesmas, evaluasi hasil kinerja Puskesmas dan rencana usulan kegiatan Puskesmas. f) Penetapan target dan dukungan sumberdaya masingmasing Puskesmas berdasarkan evaluasi

hasil

kinerja Puskesmas dan rencana kegiatan tahun depan. (Depkes RI, 2006)

4.

Bagaimana pandangan Islam pada kasus ini? Jawab: 

Allah SWT berfirman: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”. (QS Asy Syura : 38).



“Bermusyawarahlah kalian dengan para ahli (fikih) dan ahli ibadah, dan janganlah hanya mengandalkan pendapat otak saja” (HR. Ath-Thabrani)

44

2.6

Kesimpulan Dr. Samson, Kepala Puskesmas Bungaran mengadakan rapat untuk melakukan PTP dan PKP mendahului Lokakarya Mini dari jadwal yang sudah ditentukan karena pencapaian target K4 berada pada urutan terendah.

2.7

Kerangka Konsep

Rapat evaluasi bulanan di Dinkes Kabupaten

Pencapaian target K4 berada pada urutan terendah

Pelaksanaan Lokakarya Mini

Perencanaan Tingkat Puskesmas

Penilaian Kinerja Puskesmas

45

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2006. Pedoman Lokakarya Mini Puskesmas. Depkes: Jakarta. Departemen Kesehatan RI, 2006. Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat. Depkes: Jakarta. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. 2004. Menkes RI: Jakarta. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2014. Depkes RI: Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Ryadi, Alexander. 2016. Ilmu Kesehatan Masyarakat. CV Andi: Yogyakarta.

46