Laporan Rb Triwulan I Pelayanan Publik Divpas.docx

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan – Jakarta Selatan Website: http://www.ahu.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM BIDANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Rb DIVISI PEMASYARAKATAN TRIWULAN I (PERIODE JANUARI S/D MARET 2019) TAHUN 2019

~~~*** Laporan Reformasi Birokrasi 2015 – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum***~~~

1

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT Jl.Jakarta No.27 Telp.(022) 7272185 Fax.(022) 7219273 Bandung 40272 website: jabar.kemenkumham.go.id, e-mail: [email protected] KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. karena atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Triwulan I Tahun 2019 (periode Januari – Maret Tahun 2019) dengan baik dan lancar. Reformasi Birokrasi pada Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pelayanan jasa hukum umum terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur, serta menghadirkan peran Teknlogi Informasi dalam setiap jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pada periode Januari – Maret Tahun 2019, Divisi Pemasyarakatan telah menjalankan Program Reformasi Birokrasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan instasi pemerintah. Untuk itu, kami merangkumnya dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan memuat pencapaian agenda reformasi pelayanan publik yang meliputi 8 area perubahan, dengan memfokuskan pada kegiatan, seperti: Penataan dan Penguatan Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Sumber Daya Manusia, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,

dimana dalam penguatan 8 area

perubahan tersebut di dukung oleh monitoring dan evaluasi. Akhir kata, semoga Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Januari – Maret 2019 ini bermanfaat dan menjadi bahan penyusunan program reformasi birokrasi di tahun mendatang . Kepala Divisi Pemasyarakatan

Abdul Aris Nip. 19630106 198503 1 002 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...........................................................................................................................

2

DAFTAR ISI .........................................................................................................................................

3 2

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT Jl.Jakarta No.27 Telp.(022) 7272185 Fax.(022) 7219273 Bandung 40272 website: jabar.kemenkumham.go.id, e-mail: [email protected] I.

PENDAHULUAN ......................................................................................................................

4

A. Umum ................................................................................................................................

4

B. Maksud dan Tujuan ...........................................................................................................

4

C. Ruang Lingkup...................................................................................................................

5

D. Dasar Hukum ....................................................................................................................

5

IDENTIFIKASI REFORMASI BIROKRASI ...............................................................................

8

A. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ..................................................................

8

B. Tingkat Kualitas Pelayanan Publik Masih Rendah ............................................................

9

C. Transparansi dan Akuntabilitas Birokrasi Masih Rendah ..................................................

9

D. Disiplin dan Etos Kerja Masih Rendah ..............................................................................

10

III.

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI ...........................................................................

11

IV.

CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI .....................................................................................

13

A. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ...........................................................................

13

MONITORING DAN EVALUASI ..............................................................................................

14

A. Monitoring .........................................................................................................................

14

B. Evaluasi ............................................................................................................................

15

PENUTUP .................................................................................................................................

16

A. Kesimpulan .......................................................................................................................

16

II.

V.

VI.

B. Saran ....................................................................................................................... ........

16

LAMPIRAN

3

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT Jl.Jakarta No.27 Telp.(022) 7272185 Fax.(022) 7219273 Bandung 40272 website: jabar.kemenkumham.go.id, e-mail: [email protected] BAB I PENDAHULUAN A.

Umum Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi berasal dari kata dua kata. Pertama, “Reformasi” mengandung arti mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk didalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. Dalam pengertian ini perubahan masyarakat diarahkan pada perkembangan yang tertuju pada kemajuan keadaan dan hidup anggota masyarakat, dimana kemajuan kehidupan ini akhirnya juga dinikmati oleh masyarakat (development). Kedua, “Birokrasi” ialah organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, yang kemudian menimbulkan potensi penyalah-gunaan kewenangan. Reformasi Birokrasi merupakan agenda reformasi pelayanan public yang meliputi 8 area perubahan, dengan memfokuskan pada kegiatan-kegiatan penguatan di bidang manajemen perubahan, tata laksana, penataan organisasi, penataan peraturan perundang-undangan, penataan sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik dimana dalam penguatan 8 area perubahan tersebut di dukung oleh monitoring dan evaluasi.

B.

Maksud dan Tujuan Reformasi Birokasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan terutama menyangkut aspek

kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi pemasyarakatan periode Januari – Maret 2019, perlu monitoring dan evaluasi terhadap capaian-capaian yang telah diperoleh berdasarkan target reformasi birokrasi, yaitu perbaikan layanan publik .

C.

Ruang Lingkup Pelaksanaan reformasi birokrasi periode januari – Maret 2019 berorientasi pada 8 (delapan) area perubahan, yang antara lain: 4

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT Jl.Jakarta No.27 Telp.(022) 7272185 Fax.(022) 7219273 Bandung 40272 website: jabar.kemenkumham.go.id, e-mail: [email protected] 1.

Penataan Peraturan Perundang-Undangan;

2.

Penataan dan Penguatan Organisasi;

3.

Penataan Tatalaksana;

4.

Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur;

5.

Penguatan Pengawasan;

6.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan

7.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

8.

Manajemen Perubahan (Mind Set dan culture Set); Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, pelaksanaan reformasi birokrasi untuk periode 2015 – 2019 berprinsip pada:

D.

1.

Meneruskan dan Meningkatkan Langkah-Langkah Yang Sudah Ada;

2.

Menerjemahkan Prioritas Utama Pemerintah Baru;

3.

Operasionalkan RPJMN 2015-2019;

4.

Menyempurnakan Strategi Implementasi;

5.

Memperkaya dengan Isu-Isu Strategis Baru.

Dasar Hukum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5593); 5

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT Jl.Jakarta No.27 Telp.(022) 7272185 Fax.(022) 7219273 Bandung 40272 website: jabar.kemenkumham.go.id, e-mail: [email protected] 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

9.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2025; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga; 14.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi; 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management); 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga; 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015. 21. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Semester I tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju 6

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT Jl.Jakarta No.27 Telp.(022) 7272185 Fax.(022) 7219273 Bandung 40272 website: jabar.kemenkumham.go.id, e-mail: [email protected] Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Semester I tahun 2018; 22. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat No.W11- PW.01.03- 298 Perihal Pemetaan Zona Integritas Satuan Kerja Menuju WBK dan WBBM dilingkungan Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat; 23. Deklarasi Janji Kinerja tahun 2018.

BAB II IDENTIFIKASI REFORMASI BIROKRASI Pada mulanya, Reformasi Birokrasi pada Divisi Pemasyarakatan berawal dari rangkaian Identifikasi Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari “kebutuhan” perbaikan layanan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat. IRB berfungsi sebagai identifikasi kebutuhan program reformasi birokrasi untuk mengetahui berbagai masalah atau kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Kemudian data yang dikumpulkan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2019. Semangat yang dibangun dalam mengidentifikasi reformasi birokrasi tercermin dalam gerakan lima terencana, yaitu: Pertama, meningkatkan profesionalisme sebagai aparatur Negara agar masyarakat benar-benar dapat merasakan manfaat dari refromasi birokrasi; Kedua, mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Tingkatkan budaya anti korupsi, dan ciptakan birokrasi yang cerdas, cepat, profesioal, dan responsif;

Ketiga, menunjukkan keteladanan sebagai aparatur negara yang bersih dan berwibawa; 7

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT Jl.Jakarta No.27 Telp.(022) 7272185 Fax.(022) 7219273 Bandung 40272 website: jabar.kemenkumham.go.id, e-mail: [email protected] Keempat, Bersikap netral dan adil; dan Kelima, menjadi pelayan masyarakat. Dari kelima gerakan tersebut, Kanwil Kemenkumham Jawa Barat merumuskan IRB sebagai berikut: A. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Mungkin sebagian diantara kita masih bingung memahami pengertian KKN, apa itu korupsi, apa itu kolusi, dan apa pula bedanya dengan nepotisme, sehingga kita tidak menyadari bahkan tidak merasakannya meskipun aktifitas tersebut sering terjadi disekeliling kita dan terkadang kita sendiri bertindak sebagai pelakunya. Korupsi menurut “Transparency International” adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang di percayakankepada mereka. Korupsi dapat membuat pelayanan pemerintah menjadi tidak maksimal dikarenakan adanya penyaluran anggaran yang kurang sempurna sehinggga masyarakat dirugikan karena tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparatur yang berkaitan. Dalam arti luas korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi.

Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. B. Tingkat Kualitas Pelayanan Publik Masih Rendah Produk layanan yang diberikan kepada masyarakat seharusnya berhasil guna dan bermanfaat bagi masyarakat luas, kualitas dan kuantitas layanan itu yang harus direformasi apabila dampaknya belum terasa bagi rakyat Indonesia secara luas. Demikian pula dengan Divisi Pemasyarakatan, percepatan proses layanan harus juga dikembangkan secara terus-menerus sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan global. Karena ada hal-hal yang direformasi seperti jika sebelumnya birokrasi yang berbelitbelit sekarang menjadi lebih sederhana dan hanya memutuhkan waktu kirasan Menit dalam melayani masyarakat. C. Transparansi dan Akuntabilitas Birokrasi Masih Rendah Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelola manajemen, utamanya manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga arus informasi keluar 8

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT Jl.Jakarta No.27 Telp.(022) 7272185 Fax.(022) 7219273 Bandung 40272 website: jabar.kemenkumham.go.id, e-mail: [email protected] dan masuk secara berimbang. dalam proses transparansi informasi tidak hanya diberikan oleh pengelolah manajemen publik, tetapi masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik. Transparansi Pemerintahan adalah terjaminnya akses masyarakat dalam berpartisipasi, utamanya dalam proses pengambilan keputusan. Jika penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan tertutup dan tidak transparan secara umum akan berdampak pada tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat atau warga Negara, sebagaimana tercantum dalam kontitusi Negara, yaitu percapaian masyarakat yang adil dan makmur. Keterbukaan adalah keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat luas. Keterbukan merupakan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Keterbukaan arus informasi di bidang hukum penting agar setiap warga negara mendapatkan suatu jaminan keadilan. Sikap keterbukaan juga menuntut komitmen masyarakat dan mentalitas aparat dalam melaksanakan peraturan tersebut. Kesiapan infrastruktur fisik dan mental aparat sangat menentukan jalannya “jaminan keadilan”. Dalam mewujudkan suatu pemerintahan atau kepemerintahan yang demokratis maka hal yang paling utama yang harus diwujudkan oleh pemerintah adalah transparansi (keterbukaan). Adapun indikasi dari suatu pemerintahan atau kepemerintahan yang transparan (terbuka) adalah apabila di dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan. Berbagai informasi harus disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Kepemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju ke pemerintahan yang korup, otoriter, atau diktator. D. Disiplin dan Etos Kerja Masih Rendah Disiplin dan Etos Kerja merupakan perilaku kerja yang etis yang menjadi kebiasaan kerja yang berporoskan etika. Dengan kata lain yang lebih sederhana, etos kerja yaitu semua kebiasaan baik yang berlandaskan etika yang harus dilakukan di tempat kerja, seperti: disiplin, jujur, tanggung jawab, tekun, sabar, berwawasan, kreatif, bersemangat, mampu bekerja sama, sadar lingkungan, loyal, berdedikasi, bersikap santun. Seorang pegawai atau pemimpin betapa hebat kepandaian/kecakapannya, tetapi tidak jujur atau tidak bertanggung jawab, tidak disiplin atau tidak loyal, misalnya apalagi tak mampu bekerja sama, pasti merugikan organisasi. Tanpa etos kerja tinggi, tidak mungkin meningkatkan produktivitas sebagaimana yang diharapkan. Kinerja (performance) sangat ditentukan oleh etos kerja.

9

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT Jl.Jakarta No.27 Telp.(022) 7272185 Fax.(022) 7219273 Bandung 40272 website: jabar.kemenkumham.go.id, e-mail: [email protected]

BAB III RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DALAM BIDANG PELAYANAN PUBLIK Rencana aksi merupakan sebuah rencana terperinci yang menguraikan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan data yang diperoleh dari Identifikasi Reformasi Birokrasi (IRB). Alasan untuk menciptakan rencana aksi ialah mewujudkan rencana secara tertulis dan dituangkan berdasarkan aksi-aksi yang akan dilaksanakan serta berfungsi sebagai alat ukur organisasi yang akuntabilitas. Di lain pihak, rencana aksi juga harus dapat melacak kemajuan, memastikan langkah tepat, dan pemenuhan waktu yang akurat, sehingga visi, misi, tujuan dan saran pun dapat tercapai dengan sarana dan prasaran yang tersedia. Oleh sebab itu, Divisi Pemasyarakatan merumuskan rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2019 sebagai berikut:

10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT Jl.Jakarta No.27 Telp.(022) 7272185 Fax.(022) 7219273 Bandung 40272 website: jabar.kemenkumham.go.id, e-mail: [email protected]

No 1.

Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Rencana Aksi Tercapainya review dan perbaikan atas standar pelayanan pada unit pelayanan teknis Pemasyarakatan di bidang Layanan Kunjungan, Layanan untuk WBP, Penerapan Standar Pemasyarakatan pada unit kerja dan Peningkatan Partisipasi Masyarakatat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan

Keterangan Menerapkan kebijakan pelayanan publik yang inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik wilayah sehingga tercapai beberapa aspek diantaranya: 1. Meningkatnya kualitas layanan kunjungan yang cepat, mudah, dengan parameter standar yang sudah disosialisasikan 2. Terciptanya layanan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap WBP sesuai standar. 3. Meningkatnya kualitas standar pelayanan public, melalui unit layanan kunjungan, informasi dan pengaduan 4. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dengan indicator hasil survey kepuasan pengunjung dan WBP 5. Tersedianya system penanganan keluhan, saran dan masukan serta terbentuknya imej positif di masyarakat

Rencana Aksi tersebut di atas, selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program reformasi birokrasi Divisi Pemasyarakatan Tahun 2019. Meskipun demikian, dalam prakteknya setiap rencana aksi bisa saja mengalami perubahan yang disebabkan oleh perubahan regulasi berskala nasional. Untuk itu, fokusnya ialah melakukan Reformasi Birokrasi terhadap 8 Area Perubahan.

11

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT Jl.Jakarta No.27 Telp.(022) 7272185 Fax.(022) 7219273 Bandung 40272 website: jabar.kemenkumham.go.id, e-mail: [email protected]

BAB IV CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Sesuai dengan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang dijadwalkan, Divisi Pemasyarakatan telah melaksanakan pembenahan dan peningkatan di bidang Pelayanan Publik. Adapun langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang dilakukan adalah sebagai berikut: Untuk menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara efektif maka digunakan sistem pelayanan Monitoring dan Evaluasi. Kebijakan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik Wilayah, membuat standar pelayanan dan disosialisasikan/dipublisikan melalui berbagai media serta sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima dan memberikan akses secara luas melalui berbagai media dalam rangka peningkatan kualitas layanan terpadu/terintegritas, serta membuat berbagai Inovasi pelayanan public dan menghasilkan kepuasan masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Inovasi tersebut tercermin dalam suatu aplikasi layanan mandiri bagi Warga Binaan yang kami sebut layanan “SELF SERVICE”. Adapun pelayanan publik yang merupakan salah satu perwujudan Reformasi Birokrasi pelayanan publik terhadap Warga Binaan pada Lapas/Rutan di Jawa Barat adalah memberikan pelayanan publik mandiri yaitu “SELF SERVICE”. Berbicara perubahan, terdapat dampak positif yang dirasakan baik oleh organisasi Kementerian Hukum dan HAM maupun bagi masyarakat secara langsung. Dengan tersedianya sistem penanganan keluhan, saran dan masukan serta dengan adanya media kepuasan pengunjung yang disediakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan mampu meningkatkan indek kepuasan masyarakat. Pelayanan kunjungan yang tertib dan baik, media informasi yang baik dan mudah di akses serta layanan pengaduan masyarakat yang disediakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dapat membantu masyarakat agar terhidar dari informasi yang salah dan oknum yang tidak bertanggungjawab.

12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT Jl.Jakarta No.27 Telp.(022) 7272185 Fax.(022) 7219273 Bandung 40272 website: jabar.kemenkumham.go.id, e-mail: [email protected]

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi langkah-langkah penguatan Reformasi Birokrasi yang dijalankan haruslah terukur, untuk itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Pada tahun 2019, monitoring dilakukan terhadap pencapaian target Reformasi Birokrasi di Divisi Pemasyarakatan yang meliputi; 1) Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif; 2) Penerapan Pengawasan yang independent,professional,dan sinergis. 3) Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integritas antara system akuntabilitas keuangan dan kinerja. 4) Peningkatan fairness,transparansi, dan profesionalisme

1. Pertemuan/rapat rutin dengan pejabat struktural; 2. merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan; 3. Survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat; 4. Pengukuran targettarget kegiatan; dan 5. PMPRB.

1. Evaluasi Pelaksanaan Aksi RB Per Triwulan; 2. Evaluasi Pelaksanaan Aksi RB Per Semester 3. Evaluasi Pelaksanaan Aksi RB Tahunan

13

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT Jl.Jakarta No.27 Telp.(022) 7272185 Fax.(022) 7219273 Bandung 40272 website: jabar.kemenkumham.go.id, e-mail: [email protected] Pada Tahun 2019, monitoring dilakukan terhadap pencapaian target Reformasi Birokrasi Divisi Pemasyarakatan yang meliputi; a. Melakukan pertemuan/rapat rutin para pejabat struktural guna merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan; b. Melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat; c. Melakukan pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat. B. Evaluasi Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Divisi Pemasyarakatan, dilakukan dalam rentang waktu tertentu, yaitu: evaluasi dilakukan setiap berkala. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja para Kasie sampai pada tingkat Pelaksana, sebagai berikut: 1. Evaluasi berkala diproyeksikan sebagai sarana untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada rentang waktu yang ditentukan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. 2. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan. 3. Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

14

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT Jl.Jakarta No.27 Telp.(022) 7272185 Fax.(022) 7219273 Bandung 40272 website: jabar.kemenkumham.go.id, e-mail: [email protected]

BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan. 1. Reformasi Birokrasi mutlak harus dilakukan, namun sebelumnya para pelaksana reformasi birokrasi harus memahami terlebih dahulu apa itu hakikat reformasi birokrasi, sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih optimal dan tidak justru melenceng dari yang diagendakan/ rencana kerja reformasi birokrasi. 2. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain Penataan dan Penguatan Manajemen Perubahan Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Sumber Daya Manusia, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik .Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN. B. Saran. 1.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemasyarakatan harus sejalan dengan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM serta implementasi enam

bidang Program

Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemasyarakatan yang sudah ditetapkan, maka perlu penunjukan beberapa orang Pegawai sebagai Penggerak Perubahan (agent of change) Reformasi Birokrasi dari seluruh Unit Eselon, serta perlu mengundang staff dari setiap seksi untuk memberikan pembimbingan dan pelatihan tentang prosedur, mekanisme dan hubungan kerja Tim Reformasi Birokrasi guna tercapainya program Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. 2.

Program Reformasi Birokrasi perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkala.

LAMPIRAN 15

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT Jl.Jakarta No.27 Telp.(022) 7272185 Fax.(022) 7219273 Bandung 40272 website: jabar.kemenkumham.go.id, e-mail: [email protected]

16

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT Jl.Jakarta No.27 Telp.(022) 7272185 Fax.(022) 7219273 Bandung 40272 website: jabar.kemenkumham.go.id, e-mail: [email protected]

17

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT Jl.Jakarta No.27 Telp.(022) 7272185 Fax.(022) 7219273 Bandung 40272 website: jabar.kemenkumham.go.id, e-mail: [email protected]

LAYANAN SELF SERVICE

INDEKS SURVEY TINGKAT KEPUASAN LAYANAN

18