Laporan Praktik Kerja Industri.docx

LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN) DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Diajukan Sebagai Syarat Kenaikan Kelas Kompetensi Keahlian Akuntansi

Disusun oleh: 

LULUK SHOLIKAH



NURUL LAILATUL MAGHFIROH



UMI HANI’AH

KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI SMK NEGERI DARUL ULUM MUNCAR – BANYUWANGI NOVEMBER 2015

LAPORAN AKHIR PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN) SMK NEGERI DARUL ULUM MUNCAR

Diajukan untuk melengkapi tugas Praktek Kerja Industri. Nama Siswa

NIS Kopetensi Keahlian Lokasi Prakerin Periode Prakerin

: Luluk Sholikah ( Umi Hani’ah ( Nurul lailatul Maghfiroh ( : 090210402109 : Akutansi : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah : 2013/2014

Menyetujui : Banyuwangi, 07 November 2015

Banyuwangi, 07 November 2015

Guru Pembimbing,

Pimpinan DU/DI,

Irvan Aggung Nugroho, S.Pd. NIP.-

Ekwan Diki Ariyasa, S.Pd.

Banyuwangi, 07 November 2015

Banyuwangi, 07 November 2015

Ketua Panitia Pratek kerja industri SMK Negeri Darul Ulum,

Kepala Sekolah,

Ali Arifin, S.Pd NIP. -

Drs. Achmad Chusairi NIP 19550605 198003 1 017

MOTTO

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulisan laporan akhir Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ini dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kopetensi tahun pembelajaran 2013/2014.. Dengan tersusunnya laporan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Drs. Achmad Chusairi selaku kepala sekolah SMK Negeri Darul Ulum Muncar; 2. Ali Arifin, S.Pd selaku Ketua Panitia Praktek Kerja Industri SMK Negeri Darul Ulum Muncar; 3. Bapak Drs.Djadjat Sudradjat,MM,Msi Selaku kepala Badan pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 4. Ibu Siska Purwanti selaku Guru Pembimbing Praktek Kerja Industri SMK Negeri Darul Ulum Muncar; 5. Ibu Harini Budi Rahayu,SH selaku pembimbing dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Ast daerah 6. Staf karyawan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah 7. Rekan-rekan siswa Praktek Kerja Industri SMK Negeri Darul Ulum Muncar; 8. Semua pihak yang telah membantu baik tenaga maupun pikiran dalam pelaksanaan Praktek Kerja Industri dan penyusunan laporan ini. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi siswa SMK Negeri Darul Ulum Khususnya dan pembaca pada umumnya.

Banyuwangi, 07 November 2015

Penulis

DAFTAR ISI COVER HALAMAN JUDUL LEMBAR PENGESAHAN MOTTO KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN

…………………………………………………………………i ……………………………………………………………….ii …...………………………………………………………….iii ……………………………………………………………….iv ……………………………………………………………….v ……………………………………………………………….vi ……………………………………………………………….vii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Latar Belakang Prakerin................................................................ Tujuan Prakerin………………….................................................... Manfaat laporan prakerin............................................................... Lokasi dan waktu pelaksanaan..................................................... Kelancaran dan Hambatan Prakerin............................................. Metode & Teknik penyusunan Laporan…...................................... Sistematika Laporan...................................................................... Tujuan dan Keuntungan Praktik Kerja Industri ............................

BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKERIN 2.1 Profil BPKAD Kab. Banyuwangi ................................................... 2.2.1 Ketentuan Umum ............................................................. 2.2.2. Visi dan Misi ....................................................................... 2.2.3 Susunan Organisasi ........................................................... 2.2.4 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja .................................... 2.2.5 Struktur Organisasi ......................................................................

BAB III DESKRIPSI PELAKSANAAN PRAKERIN 3.1 Rencana Kegiatan ..................................................................... 3.2 Laporan Kegiatan (JurnaIl) ..........................................................

BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan .................................................................................. 4.2 Saran ....................................................................................... ... 4.2.1 Untuk Pihak Sekolah ......................................................... 4.2.2 Untuk pihak instansi ............................................................ DAFTAR PUSTAKA

………………………………………………………………

LAMPIRAN – LAMPIRAN ……………………………………………………

DAFTAR LAMPIRAN

BAB.1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG PRAKERIN Sesuai dengan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan bahwa lulusan SMK diharapkan menjadi siswa yang siap pakai di masyarakat. Di dalam kurikulum sekolah ditetapkan bahwa untuk mewujudkan program tersebut para siswa diharuskan mengikuti dan melaksanakan prakerin antara lain: ketentuan kurikulum SMK, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan pendekatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan pendekatan Pendidikan Sistem Ganda, visi dan misi SMK. Program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) sangat dibutuhkan dalam penguasaan kompetensi dan pembentukan sikap profesi siswa yang tercermin dalam tujuan pendidikan dan pelatihan SMK, yaitu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terutama bertujuan untuk membekali peserta diklat mengembangkan kepribadian, potensi akademik, dan dasar-dasar keahlian yang benar melalui pembelajaran program adaktif, normatif dan produktif. Pendidikan dan pelatihan di dunia kerja bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja yang sesungguhnya agar peserta menguasai kompetensi keahlian produktif standar, menginternalisasi sikap nilai budaya industri yang berorientasi kepada standar mutu, nilai-nilai ekonomi dan jiwa kewirausahaan, serta membentuk etos kerja yang kritis, produktif dan kompetitif. Praktek Kerja Industri adalah suatu bentuk penyelenggaran pendidikan keahlian profesi yang memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaaan keahliaan yang diperoleh melalui bekerja langsung di dunia kerja dengan terarah dan terprogram mencapai keahlian professional. Melihat kegiatan Praktek Kerja Industri ini mampu meningkatkan potensi siswa, maka program ini menjadi keharusan untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya serta merupakan uji kompetensi yang harus di selesaikan

.Berdasarkan pada Paktek Kerja Industri (PRAKERIN) yang telah dilakukan, maka penulis menyampaikan laporan kegiatan PRAKERIN sebagai tahapan terakhir. Laporan yang disampaikan adalah laporan kegiatan yang dilakukan selama PRAKERIN di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Laporan ini memaparkan secara umum tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam PRAKERIN selama tiga bulan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

1.2 TUJUAN PRAKERIN Praktek Kerja Industri pada dasarnya mempunyai tujuan bagi para siswa/i yang telah melakukannya, adapun tujuan dari program ini adalah sebagai berikut. 1) Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional dibidang Akutansi, serta memiliki ketermpilan etos kerja yang sesuai dengan tuntunan lapangan kerja. 2) Meningkatkan Efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang bekualitas profesional. 3) Melatih mental, sikap disiplin, dan tanggung jawab sebagai bekal saat memasuki dan terlibat dalam Industri. 4) Memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses belajar. 5) Memperluas pengetahuan dan keterampilan siswa/i tentang pengembangan manajemen bisnis pengelolaan asset daerah.

1.3 MANFAAT LAPORAN PRAKERIN Laporan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) adalah hasil penulisan Siswa setalah menyelesaikan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN)

berdasarkan data yang di peroleh.

Adapun manfaat pembuatan laporan PRAKERIN adalah sebagai berikut.

1) Mendorong siswa agar mampu mengembangkan atau mengemukakan pikiran dan pendapatnya serta mampu menuangkannya dalam bentuk tulisan yang sistematis, logis, dan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2) Meningkatkan kreativitas Siswa dalam penulisan yang bersikap objektif dan ilmiah. 3) Sebagai pertanggungjawaban siswa yang telah melaksanakan Tugas Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) yang berkaitan dengan program keahlian yaitu Akuntansi. 4) Sebagai salah satu bukti bahwa siswa yang bersangkutan telah melakukan Praktek Kerja Industri dengan baik.

1.4 LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN Tempat Praktek Kerja Industri yang penulis lakukan adalah di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tepatnya di jl. Adi sucipto no. 28 Banyuwangi .Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) yang dilakukan oleh penulis dimulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai 07 November 2015.

1.5 KELANCARAN DAN HAMBATAN PRAKERIN Selama pelaksanaan praktek kerja Industri siswa/i sering di pengaruhi oleh berbagai faktor yang bisa saja datang dengan sendirinya baik itu yang menjadi pendukung kelancaran praktek Industri maupun yang menjadi penghambat bagi siswa/i. adapun yang menguraikan kedua hal tersebut adalah sebagai berikut : 1 Faktor pendukung kelancaran praktek. a. Fasilitas peralatan yang ada di kantor sangat mendukung b. Bimbingan dari para staff terhadap siswa prakerin siswa prakerin c. Ruangan yang cukup luas dan nyaman d. Karyawan yang ramah tamah

e. Komputer terhubung dengan internet non stop f. Tempat prakerin yang bersih,nyaman, dan tentram g. Lokasi prakerin yang berada di pusat kota sehingga dekat dengan tempat yang dibutuhkan dalam kegiatan seperti, tempat foto copy ,toko ATK, dan sebagainya. 2

Faktor penghambatan kelancaran praktek a. Kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan seperti mesin foto copy yang tidak selalu ada dalam ruangan kerja, b. Telatnya pegawai membuat penulis canggung memasuki ruangan

1.6 METODE DAN TEKNIK PENYUSUNAN LAPORAN Dalam penyusunan laporan ini Penulis menggunakan metode dan beberapa tekhnik penulisan dengan maksud memudahkan dalam pengumpulan data, sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik dan sesuai situasi kondisi. Adapun metode dan tekhnik yang di gunakan dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut. a. Metode Penyusunan Dalam penyusunan laporan ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu mengargumentasikan dan memaparkan permasalahan secara terperinci sesuai dengan data dan fakta yang ada. b. Teknik Penyusunan Adapun teknik yang

digunakan dalam penyusunan laporan PRAKERIN ini

adalah sebagai berikut. 1) Observasi Yaitu melaksanakan secara langsung di perusahaan melalui teori, yang kemudian diterapkan dalam bentuk kegiatan atau Praktek Kerja Industri (PRAKERIN).

2) Interview Yaitu Mengumpulkan data dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung, hal ini di lakukan untuk memperoleh suatu informasi yang tepat dan jelas yang dibutuhkan di dalam penyusunan laporan. 1.7 SISTEMATIKA LAPORAN Sistematika penyusunan laporan ini penulis menjabarkan setiap pokok pembahasan terlebih dahulu Penulis harus menuliskan pokok pembahasan dengan sistematis dari laporan ini. 1) Bagian awal, berisi Halaman Judul, Lembar Pengesahan, Moto, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, dan Daftar Lampiran-Lampiran 2) BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang, Tujuan PARAKERIN, Manfaat Laporan, Lokasi dan Waktu Pelaksanaan, Metode & teknik Penyusunan Laporan, Kelancaran dan Hambatan Pelaksanaan PRAKERIN, dan Sistematika Laporan. 3) BAB II Gambaran umum kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 4) BAB III Deskripsi Pelaksanaan PRAKERIN. kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 5) BAB IV Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran. 6) DAFTAR PUSTAKA 7) LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 11 GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKERIN 2.1 PROFIL BPKAD KAB.BANYUWANGI Pada mulanya kantor ini merupakan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah, dan pada masa setelah pergantian Bupati, kantor ini berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Keuagan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi yang diresmikan pada tanggal 5 September 2011. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi berdiri berdasarkan peraturan daerah kabupaten Banyuwangi nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 59 Tahun 2011 tentang rincian tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. 2.2.1 Ketentuan Umum BPKAD Adapun peraturan Bupati tentang ketentuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu: Pasal 1. a. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi; b. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi; c. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah; d. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut; e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Banyuwangi; f. Aset Daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur

dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 2.2.2 Visi dan Misi Visi Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah terwujudnya pengelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel dengan didukung sumberdaya manusia yang profesional guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Misi Ada tiga butir misi yang ditetapkan dalam mewujudkan visi tersbut diatas, antara lain: 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada stakeholders secara profesional, aspiratif, pasrtisipatif dan transparan. 2. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang taat azas (akuntabel, efektif, efisien, kepatutan, transparan) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Meningkatkan data guna dan penilaian aset untuk menentukan nilai ekonomi.

2.2.3 Susunan Organisasi Adapun susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten banyuwangi yaitu: (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Anggaran; d. Bidang Akuntansi; e. Bidang Pengelolaan Keuangan; f. Bidang Aset; g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; c. Sub Bagian Penyusunan Program. (3) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi: a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; b. Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran. (4) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi: a. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan; b. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja. (5) Bidang Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi: a. Sub Bidang Penerimaan Keuangan; b. Sub Bidang Pengeluaran Keuangan. (6) Bidang Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi: a. Sub Bidang Inventarisasi; b. Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengawasan.

2.2.4 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 1. Tugas Pokok Dan Fungsi Pasal 2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b. Pengkoordinasian penyusunan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Uraian Tugas Bagian Pertama Kepala Badan Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas: a. Menyusun rencana program dan kegiatan memimpin segala usaha dan kegiatan perencanaan pelaksanaan tugas pokok Badan; b. Merumuskan kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian bimbingan/penyuluhan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; c. Mengumpulkan

bahan penyusunan, penetapan, perubahan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD; d. Mengelola administrasi keuangan dan aset daerah; e. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan dan asset daerah; f. Melaksanakan koordinasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah dengan instansi terkait; g. Membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset daerah; h. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; i. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; j. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

l. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7

(1) Sekretariat

mempunyai

tugas

pokok

menyusun

rencana

kegiatan,

melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi: a. Pengelolaan

dan

pelayanan

administrasi

umum,

kepegawaian,

keuangan

dan

perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan; b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan; c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sekretaris mempunyai tugas: a. Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja badan; b. Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan; d. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;

g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja badan; b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian; c. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; d. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; e. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja badan; b. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan badan; c. Mengelola anggaran belanja hibah dan bantuan dari Pemerintah Daerah secara koordinatif dengan SKPD/unit kerja SKPD; d. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan badan; e. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan; f. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai badan; g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas: a. Menyusun rencana program Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan rencana kerja badan; b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran badan; c. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan badan; d. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; e. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; f. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Ketiga Bidang Anggaran Pasal 9

(1) Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengkoordinasian, perumusan kebijakan serta penyusunan anggaran daerah;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi : a. Penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan APBD sebagai dasar pelaksanaan dan pertanggungjawaban; b. Pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran SKPD; c. Verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran SKPD; d. Penyusunan laporan di bidang anggaran daerah; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Bidang Anggaran mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Bidang Anggaran sesuai dengan rencana kerja Badan; b. Menyusun program kerja di bidang penyusunan anggaran daerah; c. Menyusun rancangan, penetapan dan perubahan APBD; d. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran; e. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran SKPD; f. Melakukan verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran SKPD; g. Menyusun laporan di bidang anggaran daerah; h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; i. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; j. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; k. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal 10 (1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bidang Perencanaan Anggaran sesuai dengan rencana kerja Badan; b. Menghimpun usulan RKA-SKPD sebagai bahan penyusunan APBD dan perubahan APBD; c. Menyusun dan menyiapkan rancangan APBD; d. Menyusun dan menyiapkan rancangan perubahan APBD; e. Menghimpun DPA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagai pedoman pelaksanaan APBD; f. Menyusun petunjuk teknis penyusunan APBD berdasarkan peraturan perundangUndangan yang berlaku; g. Memberikan bimbingan dan petunjuk teknis penyusunan rencana anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran; h. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; j. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(2) Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran sesuai

dengan

rencana kerja Badan; b. Mengumpulkan data DPA SKPD dalam rangka verifikasi dan evaluasi anggaran; c. Melakukan verifikasi dan evaluasi DPA SKPD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan; d. Melakukan verifikasi dan evaluasi anggaran program serta kegiatan SKPD; e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Keempat Bidang Akuntansi Pasal 11

(1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan proses akuntansi keuangan daerah, mengidentifikasi, mengukur, mencatat pelaksanaan APBD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah yang dapat disajikan sebagai informasi untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Akuntansi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP); b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Bidang Akuntansi sesuai dengan rencana keja Badan; b. Melaksanakan proses akuntansi keuangan daerah sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi pendapatan dan belanja; d. Menghimpun dan mengklasifikasi serta mengolah laporan akuntansi pendapatan dan belanja daerah; e. Meneliti dan menganalisa laporan Akuntansi pendapatan dan belanja SKPD; f. Menyusun laporan akuntansi pendapatan dan belanja daerah; g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal 12

(1) Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bidang Pelaporan dan pertanggungjawaban Pendapatan sesuai dengan rencana kerja Badan; b. Melaksanakan sistem akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban pendapatan daerah; c. Melakukan konsolidasi laporan realisasi pendapatan SKPD; d. Melaksanakan fungsi sebagai entitas pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pendapatan Pemerintah Daerah; e. Melaksanakan pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan pendapatan keuangan SKPD; f. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(2) Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban belanja

sesuai

dengan rencana kerja Badan; b. Melaksanakan sistem akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban belanja daerah; c. Melakukan konsolidasi laporan realisasi belanja SKPD;

d. Melaksanakan fungsi sebagai entitas pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi belanja Pemerintah Daerah; e. Melaksanakan pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan belanja keuangan SKPD; f. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Kelima Bidang Pengelolaan Keuangan Pasal 13

(1) Bidang Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas pokok membukukan serta meneliti berkasberkas dan bukti penerimaan, melakukan proses dan mekanisme pengeluaran.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pembukuan terhadap semua jenis penerimaan dan pengeluaran daerah; b. Pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh data penerimaan dan pengeluaran; c. Pendokumentasian pembukuan dan laporan; d. Pelaksanaan evaluasi dan analisis terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya. (3) Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Pengelolaan Keuangan sesuai dengan rencana kerja Badan; b. Melaksanakan pembukuan terhadap semua jenis penerimaan dan pengeluaran daerah; c. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh data penerimaan dan pengeluaran; d. Mendokumentasikan pembukuan dan laporan; e. Melaksanakan

monitoring, analisis dan evaluasi

terhadap sistem dan mekanisme

pelaksanaan pengelolaan kas daerah; f. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal 14

(1) Kepala Sub Bidang Penerimaan Keuangan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bidang Penerimaan Keuangan sesuai

dengan rencana kerja

Badan; b. Menerima dan mencatat bukti setoran penerimaan daerah; c. Menyimpan seluruh bukti asli penerimaan daerah; d. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah yang berkaitan dengan aset lancar dan investasi; e. Melakukan pengelolaan dan pencatatan hutang dan piutang daerah; f. Menyimpan uang daerah dan surat berharga; g. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah; h. Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi posisi kas daerah dengan bank penyimpan yang ditunjuk; i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka rekonsiliasi penerimaan daerah; j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerimaan daerah; k. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; l. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; m. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(2) Kepala Sub Bidang Pengeluaran Keuangan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bidang Pengeluaran Keuangan sesuai

dengan rencana kerja

Badan; b. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD serta melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

c. Meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-Undangan yang berlaku; d. Menyiapkan anggaran kas; e. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD); f. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengeluaran daerah; h. Melakukan pengendalian pelaksanaan pengeluaran daerah; i. Melakukan pencatatan bukti penyetoran pajak; j. Mencatat seluruh pengeluaran daerah; k. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; l. Membantu pembinaan penatausahaan Keuangan; m. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; n. Membantu melakukan penagihan piutang daerah; o. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; p. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; q. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Keenam Bidang Aset Pasal 15

(1) Bidang Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program pengelolaan

aset

termasuk

inventarisasi,

penghapusan dan keamanan asset daerah;

pemeliharaan,

pemeriksaan,

pengawasan,

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aset mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana pengelolaan aset daerah; b. Pengumpulan dan pengolahan data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah; c. Pengadministrasian aset daerah; d. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah; e. Pemeliharaan dan keamanan aset daerah yang belum dikelola SKPD; f. Pemeriksaan dan pengawasan aset daerah; g. Penghapusan aset daerah; h. Pelaporan barang inventaris daerah; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya. (3) Kepala Bidang Aset mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Bidang Aset sesuai dengan rencana keja badan; b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data aset daerah; c. Mengadministrasikan aset daerah; d. Melaksanakan pengolahan data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah; e. Mengadministrasikan aset daerah; f. Melaksanakan inventarisasi aset daerah; g. Melaksanakan pemeliharaan, pemeriksaan, pengawasan, penghapusan dan keamanan aset daerah; h. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; j. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal 16

(1) Kepala Sub Bidang Inventarisasi mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Sub Bidang Inventarisasi sesuai dengan rencana kerja Badan; b. Mencatat dan menghimpun hasil pencatatan terhadap barang inventaris dari seluruh unit/satuan kerja;

c. Melaksanakan kegiatan pelaporan dan menghimpun hasil pelaporan terhadap barang inventaris dari seluruh unit/satuan kerja; d. Menghimpun Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dari unit/satuan kerja; e. Menyusun Daftar Kebutuhan Barang Unit (DKBU); f. Melaksanakan Sensus Barang Daerah; g. Menyelenggarakan kodefikasi barang inventaris milik/yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah; h. Mengumpulkan laporan hasil pengadaan barang pakai habis ataupun barang inventaris masing-masing unit kerja

dalam daftar pengadaan barang tahunan dalam rangka

penyusunan neraca daerah; i. Menyelenggarakan proses penghapusan dan penjualan aset daerah sesuai peraturan perundang-Undangan yang berlaku; j. Melaksanakan penyimpanan terhadap dokumen/bukti kepemilikan barang inventaris; k. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; l. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; m. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (2) Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengawasan mempunyai tugas: a. Menyusun rencana Sub Bidang Pemeliharaan dan pengawasan sesuai

dengan rencana

kerja Badan; b. Menghimpun, meneliti dan membuat laporan data barang inventaris yang dipersiapkan untuk dihapus, dijual ataupun dilepas; c. Menyelesaikan bukti kepemilikan aset daerah seperti melaksanakan pensertipikatan aset tanah, IMB, Berita Acara serah Terima, Akte Jual Beli dan dokumen pendukung lainnya; d. Memasang papan nama/plang dan patok sebagai tanda kepemilikan; e. Mengatur tertibnya penyimpanan peralatan dan pemeliharaan tiap jenis barang persediaan; f. Menjaga keamanan barang milik daerah; g. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 17

(1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku; (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-Undangan; (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan; (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku; (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan

sesuai dengan peraturan perundang-

Undangan.

3. Tata Kerja Pasal 18

(1) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Badan maupun dengan lembaga teknis lainnya;

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinasnya berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

Pasal 19

(1) Kepala Badan wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, menyusun

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),

(AKIP),

membuat

Laporan

menyusun bahan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

(2) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban: a. Menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis badan, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),

menyusun bahan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku; b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat; c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

2.2.6 Struktur Organisasi Struktur Organisasi memiliki 3 (tiga) macam yaitu struktur organisasi garis, struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi digram adapun beberapa perusahaan menggunakan struktur yang garis dan fungsional. Pengertian dari stuktur organisasi garis adalah suatu bentuk organisasi yang didalamnya merupakan garis wewenang yang saling menghubungkan langsung sacara vertikal antara pimpinan dan bawahan. Pada organisasi ini garis bersama dari kekuasaan dan tanggung jawab yang bercabang pada setiap tingkat pimpinan mulai dari tingkat yang teratas sampai tingkat yang terbawah.Dalam organisasi ini seseorang atau bawahan hanya bertanggung jawab kepada satu orang atasan saja. Sedangkan dalam struktur organisasi fungsional, setiap manajer yang mempunyai spesialisasi fungsional menggantikan tempat dan peranan si pemilik perusahaan. Transisi menuju spesialisasi ini membutuhkan sebuah perubahan substansial dalam gaya manajemen pimpinan perusahaan. Sebagai organisasi yang menumbuhkan dan mengembangkan sejumlah produk dan pasar yang berkaitan, struktur organisasi ini secara teratur berubah untuk merefleksikan spesialisasi yang lebih besar. Peraturan Bupati tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. Adapun susunan struktur organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANYUWANGI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG ANGGARAN

BIDANG AKUNTANSI

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

BIDANG PENGELOLAAN

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG ASET

Sub Bidang Perencanaan Anggaran

Sub Bidang Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Pendapatan

Sub Bidang Penerimaan Keuangan

Sub Bidang Inventarisasi

Sub Bidang Verifikasi Dan Evaluasi Anggaran

Sub Bidang Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Pendapatan

Sub Bidang Pengeluaran Keuangan

Sub Bidang Pemeliharaan Dan Pengawasan

BAB III DESKRIPSI PELAKSANAAN PRAKERIN 3.1 Rencana Kegiatan

NO

1

2

3

Nama

: Luluk Sholikah

Kompetensi keahlian

: Akuntansi

Lama Prakerin

: 3 bulan ( 10 Agustus 2015 s.d 07 November 2015)

DIVISI

RENCANA KEGIATAN

Pengelolaan

 Register SPM  Menulis No SP2D telah Diterbitkan  Memilah SP2D  Membungkus berkas SPM  Membagi SPM kepada pegawai yang mengoreksi

Anggaran

 Memilah anggaran per SKPD  Menginput pengajuan proposal  Register pengajuan Proposal Dinas  Mengoreksi Belanja Modal

Aset

 Menetapkan Nomor Surat Perintah Tugas  Mengagendakan Surat masuk keluar  Pengadministrasian Aset daerah  Menulis surat Disposisi 

Sekretariat 4



WAKTU PELAKSANAAN

KET.

24 agusutus 2015 s.d 04 september 2015

Terlaksana

07 september 2015 s.d 18 september 2015

Terlaksana

10 agustus 2015 s.d 21 agustus 2015

Terlaksana

Mengagendakan LS Kontrak Menyambungkan telepon ke bidang 05 oktober 2015 s.d 19 oktober 2015 yang dituju

Terlaksana

 

5

6

Akuntansi

Gaji

Membantu rekan prakerin di bidang lain Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pegawai secretariat

 Memilah lampiran SP2D kedalam Sener  Mengoreksi total keseluruhan pajak  Memilah Rekapitulasi Gaji per SKPD  Memilah Daftar Pembayaran Gaji per SKPD  Menginput Kenaikan Gaji Berkala  Menginput Mutasi Pegawai  Mencetak Daftar pembayan gaji per SKPD  Mengoreksi Daftar Gaji per SKPD

03 Nopember 2014 s.d

Terlaksana

14 Nopember 2014

17 Nopember 2014 s.d 27 Nopember 2014

Terlaksana

NO

1

2

3

Nama

: Umi hani’ah

Kompetensi keahlian

: Akuntansi

Lama Prakerin

: 3 bulan ( 10 Agustus 2015 s.d 07 November 2015)

DIVISI

RENCANA KEGIATAN

Pengelolaan

 Register SPM  Menulis No SP2D telah Diterbitkan  Memilah SP2D  Membungkus berkas SPM  Membagi SPM kepada pegawai yang mengoreksi

Anggaran

 Memilah anggaran per SKPD  Menginput pengajuan proposal  Register pengajuan Proposal Dinas  Mengoreksi Belanja Modal

Aset

 Menetapkan Nomor Surat Perintah Tugas  Mengagendakan Surat masuk keluar  Pengadministrasian Aset daerah  Menulis surat Disposisi 

Sekretariat



4  

WAKTU PELAKSANAAN

KET.

24 agusutus 2015 s.d 04 september 2015

Terlaksana

07 september 2015 s.d 18 september 2015

Terlaksana

10 agustus 2015 s.d 21 agustus 2015

Terlaksana

Mengagendakan LS Kontrak Menyambungkan telepon ke bidang 05 oktober 2015 s.d 19 oktober 2015 yang dituju Membantu rekan prakerin di bidang lain Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pegawai sekretariat

Terlaksana

5

6

Akuntansi

Gaji

 Memilah lampiran SP2D kedalam Sener  Mengoreksi total keseluruhan pajak  Memilah Rekapitulasi Gaji per SKPD  Memilah Daftar Pembayaran Gaji per SKPD  Menginput Kenaikan Gaji Berkala  Menginput Mutasi Pegawai  Mencetak Daftar pembayan gaji per SKPD  Mengoreksi Daftar Gaji per SKPD

03 Nopember 2014 s.d

Terlaksana

14 Nopember 2014

17 Nopember 2014 s.d 27 Nopember 2014

Terlaksana

NO

1

2

3

Nama

: Nurul Lailatul Maghfiroh

Kompetensi keahlian

: Akuntansi

Lama Prakerin

: 3 bulan ( 10 Agustus 2015 s.d 07 November 2015)

DIVISI

RENCANA KEGIATAN

Pengelolaan

 Register SPM  Menulis No SP2D telah Diterbitkan  Memilah SP2D  Membungkus berkas SPM  Membagi SPM kepada pegawai yang mengoreksi

Anggaran

 Memilah anggaran per SKPD  Menginput pengajuan proposal  Register pengajuan Proposal Dinas  Mengoreksi Belanja Modal

Aset

 Menetapkan Nomor Surat Perintah Tugas  Mengagendakan Surat masuk keluar  Pengadministrasian Aset daerah  Menulis surat Disposisi 

Sekretariat



4  

WAKTU PELAKSANAAN

KET.

24 agusutus 2015 s.d 04 september 2015

Terlaksana

07 september 2015 s.d 18 september 2015

Terlaksana

10 agustus 2015 s.d 21 agustus 2015

Terlaksana

Mengagendakan LS Kontrak Menyambungkan telepon ke bidang 05 oktober 2015 s.d 19 oktober 2015 yang dituju Membantu rekan prakerin di bidang lain Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pegawai sekretariat

Terlaksana

5

Akuntansi

6

Gaji

 Memilah lampiran SP2D kedalam Sener  Mengoreksi total keseluruhan pajak

03 Nopember 2014 s.d

Terlaksana

14 Nopember 2014

 Memilah Rekapitulasi Gaji per SKPD  Memilah Daftar Pembayaran Gaji per SKPD  Menginput Kenaikan Gaji Berkala  Menginput Mutasi Pegawai  Mencetak Daftar pembayan gaji per SKPD  Mengoreksi Daftar Gaji per SKPD

17 Nopember 2014 s.d

Terlaksana

27 Nopember 2014

3.2 Laporan kegiatan ( Jurnal ) Beberapa kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) di Hotel Ratu Bidakara adalah: No

Hari, Tanggal

1

Senin, 10 agustus 2015

   

Apel pagi Entri data Mengabsen tamu rapat Arsip data

2

Selasa , 11 agustus

  

Apel pagi Entri data surat masuk dan undangan Arsip data surat masuk

 

Apel pagi Entri surat masuk dalam system persuratan Menjurnal surat masuk

2015 3

Rabu , 12 agustus 2015

Jenis Kegiatan



Keterangan

Bp.Medio

4

Kamis ,13 agustus 2015

5

Jum’at, 14 agustus 2015

6

  

Apel pagi Foto copy surat masuk setelah disposisi Arsip data surat masuk dan undangan

   

Olahraga Mendata surat masuk setelah dispossi Foto copy surat masuk Arsip data surat masuk dan undangan

Sabtu , 15 agustus LIBUR

2015 7

Minggu , 16 agustus 2015

8

LIBUR

Senin , 17 agustus 2015

9

Selasa , 18 agustus 2015

10

Rabu , 19 agustus 2015

11

Kamis ,20 agustus 2015

12

Jum’at , 21 agustus 2015

13

LIBUR 17 AGUSTUS   

Apel pagi Mendata surat masuk Arsip data

  

Apel pagi Mandata surat masuk setelah disposisi Arsip data

  

Apel pagi Foto copy surat masuk Membuat data anggaran kas dalam micr.exel

 

Foto copy surat masuk Memasukkan SP2D dalam persuratan

Sabtu, 22 agustus 2015

. LIBUR

14

Minggu , 23 agustus 2015

sitem

LIBUR

15

Senin , 24 agustus 2015

16

Selasa ,25 agustus 2015

17

Rabu , 26 agustus 2015

18

Kamis , 27 agustus 2015

19

Jum’at ,28 agustus 2015

20

  

Lomba 17 agustusan Mendata surat masuk Foto copy surat masuk

  

Apel pagi Meregister SP2D Memisahkan SP2D dengan pajak

  

Apel pagi Meregister SP2D Memisahkan SP2D dengan pajak

  

Apel pagi Menyetempel SP2D Meregister SP2D

  

Meregister SP2D Memisahkan SP2D dengan pajak Mengelompokkan SP2D menurut SKPD

Sabtu ,29 agustus 2015 LIBUR

21

Minggu ,30 agustus 2015

22

Senin , 31 agustus 2015

23

Selasa , 1 september 2015

24

Rabu, 2 september 2015

25

Kamis , 3 september 2015

LIBUR   

Apel pagi Meregister SP2D Memisahkan SP2D dengan pajak

  

Apel pagi Meregister SP2D Memisahkan SP2D dengan pajak

  

Apel pagi Meregister SP2D Memisahkan SP2D dengan pajak

  

Apel pagi Menyetempel SP2D Meregister SP2D

26

Jum’at , 4 september 2015

27

  

Sabtu , 5 september 2015

28

LIBUR

Minggu , 6 september 2015

29

Apel pagi Memberi tanggal,nomor agenda dalam data belanja langsung (SPK )

  

Apel pagi Mengangkat telpon Mengetik data

 

Apel pagi Memberikan check list pada verivikasi DPPA

2015

 

Apel pagi Mengurutkan data verivikasi DPPA untuk di tanda tangani

Jum’at, 11 september



Memberikan check list pada verivikasi DPPA

Selasa , 8 september 2015

31

Rabu , 9 september 2015

32

33

LIBUR  

Senin ,7 september 2015

30

Kamis , 10 september

2015 34

Sabtu ,12 september 2015

35

LIBUR

Minggu , 13 september 2015`

36

Senin, 14 setember 2015

37

Meregister SP2D Memisahkan SP2D dengan pajak Menyetempel SP2D

Selasa , 15 september 2015

LIBUR  

Apel pagi Foto copy data

 

Apel pagi Memberikan check list pada verivikasi DPPA Mengabsen dengan meminta tanda tangan anggota PSG dan karyawan



38

Rabu , 16 september 2015



Mengabsen tamu rapat dan menuggu rapat

  

Apel pagi Foto copy Memberikan check list pada verifikasi DPPA Memintai tanda tangan karyawan BPKAD



39

Kamis, 17 september 2015

40

Jum’at, 18 september 2015

 

Foto copy Memberikan check list pada verifikasi DPPA

 

Makan bersama Memberikan check list pada verifikasi DPPA Menyusun surathibah dan undangan

 41

Sabtu , 19 september 2015

42

LIBUR

Minggu , 20 september 2015

43

Senin ,21 September 2015

44

Selasa ,22 September 2015

45

Rabu , 23 September 2015

46

LIBUR   

Apel pagi Meregister SP2D Memisahkan SP2D dengan pajak

  

Apel pagi Meregister SP2D Memisahkan SP2D dengan pajak

   

Apel pagi Meregister SP2D Memisahkan SP2D dengan pajak Mengantarkan berkas

Kamis , 24 September 2015 HARI RAYA IDUL ADHA

47

Jum’at , 25 September



2015 49

Sabtu ,26 september 2015

50

LIBUR

Minggu , 27 September 2015

51

Senin , 28 September 2015

52

Selasa , 29 september 2015

53

Rabu , 30 september 2015

54

Kamis , 1 oktober 2015

55

Jum’at , 2 oktober 2015

56

Meregister SP2D Memisahkan SP2D dengan pajak

LIBUR   

Apel pagi Meregister SP2D Memisahkan SP2D dengan pajak

   

Apel pagi Meregister SP2D Memisahkan SP2D dengan pajak Mengantarkan berkas

  

Apel pagi Meregister SP2D Memisahkan SP2D dengan pajak

  

Apel pagi Meregister SP2D Memisahkan SP2D dengan pajak

  

Olahraga ( senam ) Meregister SP2D Memisahkan SP2D dengan pajak

Sabtu , 3 oktober 2015 LIBUR

57

Minggu , 4 oktober 2015

LIBUR

60

Senin , 5 oktober 2015

 

Apel pagi Memasukkan surat ke dalam system persuratan

61

Selasa , 6 oktober

 

Apel pagi Memasukkan surat ke dalam

2015

Persuratan 62

Rabu , 7 oktober 2015

 

Apel pagi Memasukkan surat ke dalam persuratan

63

Kamis , 8 oktober

 

Apel pagi Memasukkan surat ke dalam system persuratan

 

Apel pagi Memasukkan surat dalam system persuratan

2015 64

Jum’at , 9 oktober 2015

65

Sabtu , 10 oktober 2015

66

LIBUR

Minggu , 11 oktober 2015

67

Senin , 12 oktober 2015

LIBUR   

68

Kamis,16Agustus

Apel pagi Memasukkan surat dalam system persuratan Menerima tamu Mamasak sate ayam

Bp.Irwan

Membuat mie goreng

Bp. Irwan

Membuat kwetiau goreng

Bp. Irwan

Chiken gorden blue

Bp. Irwan

Membuat fish and chips

Bp. Irwan

Membuat gurame asam manis.

Bp. Irwan

Membuat angen laada

Bp. Irwan

2012 69

Jum,at,17 Agustus 2012

70

Sabtu,18 Agustus 2012

71

Minggu,19 Agustus 2012

72

Senin,20 Agustus 2012

73

Selasa,21 Agustus 2012

74

Rabu,22 Agustus 2012

75

Kamis,23 Aguus 2012

Membuat sate sapi

Bpk. Irwan

76

Jum,at,24 Agustus

Membuat Chiken Katsu dan ikan panir untuk

Bp.Darman

2012

lunch

Sabtu,25 Agustus

Memuat es oxtail dan wonton soup untuk

2012

lunch

77

78

Minggu,26 Agustus

Bp.Rio

Off

2012 79

80

Senin,27 Agustus

Membuat acar, sambe,cap-cay untuk buffet

Bp.Sugeng

2012

group

Selasa,28 Agustus

Membuat Chicken gorden blue untuk caalarte

Bp. Ade

Membuat gurame asam manis dan mixed

Bp.Rio

2012 81

Rabu,29 Agustus 2012

salad 82

Kamis,30 Agustus

Membuat fruit salad untuk lunch bufet

Bp.Rio

2012 83

Jum,at,31 Agustus

Membuat fruit cocktail untuk lunch Group

2012 84

Sabtu,01 September

Bp. Irwan Membuat French Fries dan ala carte

Bp.Abdulah

2012 85

Minggu,02 September

Off

2012 86

87

88

Senin,03 September

Membuat gado-gado lontong untuk order

Bp.Rio

2012

Dan potato salad.

Selasa,04 September

Membuat chiken teriyaki dan ayam goeng

2012

mentega.

Rabu,05 September

Memasak ikan asam manis buat lunch

Bp.Sugeng

Membuat Mixed salad untuk lunch

Bpk.Rio

Bp.Darman

2012 89

Kamis,06 September 2012

90

91

92

Jum,at,07 September

Membuat nasi goeng special untuk order dan

2012

prekedel kentang.

Sabtu,08 September

Memasak sop buntut bakar dan chip and

2012

fish,kwetiau,nnasi goring kampong,cap-cay

Minggu,09 September

Off

Bp.Rio

Bpk Irwan

2012 93

Senin,10 September

Membuat nasi goring prameswari untuk order

Bp.Abdulah

Selasa,11 September

Membuat Sambel merah dan soup sosis untuk

Bp.Ade

2012

lunch

Rabu,12 September

Memasak nasi untuk lunch dan soto daging

Bp.Ade

Memasak steam fish Dn tempe salju

Bp.Medio

Membuat souw ngaso dan baso untuk EDR

Bp.Medio

2012 94

95

2012 96

Kamis,13 Septmber 2012

97

Jum,at,14September 2012

BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan