Laporan Pkl Rs Sinar Husni-2_fixed.docx

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN RUMAH SAKIT SINAR HUSNI Jalan Veteran Gg.Utama, Jl. Ps. V, Helvetia, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20373

Disusun oleh :

NAMA

: APRINDA MARISA PUTRI S.M

NIS

: 1700235

SMK KESEHATAN DELIMA NUSANTARA MEDAN Jalan Veteran Gg.Utama, Jl. Ps. V, Helvetia, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20373 MEDAN 2019 / 2020

LEMBAR PENGESAHAN PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN PADA RUMAH SAKIT SINAR HUSNI Jalan Veteran Gg.Utama, Jl. Ps. V, Helvetia, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20373

Disusun oleh :

Medan,

Februari 2019

Guru Pembimbing

Apoteker Penanggung Jawab Apotik

( Safrida. S.,Farm. Apt. )

( Muchlis. S.,Far. Apt. )

Disetujui oleh: Kepala Jurusan SMK KESEHATAN DELIMA NUSANTARA MEDAN

(Ernida Fermadani Harahap S.Farm. Apt)

Kepala Sekolah SMK KESEHATAN DELIMA NUSANTARA MEDAN

(Drs. H. KAMARUDDIN SAGALA)

KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT karna atas rahmat dan ridhanya memberikan kesempatan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan di Rumah Sakit Sinar Husni yang berlangsung pada tanggal 1 februari – 28 februari 2019. Saya menyadari bahwa laporan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Drs. Komaruddin Sagala sebagai kepala sekolah SMK Kes. Delima Nusantara Medan. Ibu Ernida Fermadani Harahap S.Farm. Apt. sebagai Kepala Jurusan Farmasi di SMK Kes. Delima Nusantara Medan. Ibu Safrida S.Farm. Apt. seagai pembimbing Praktek Kerja Lapangan. Bapak Muchlis S.Far. Apt. sebagai Apoteker penanggung jawab instalasi farmasi di Rumah Sakit Sinar Husni. Dan pegawai-pegawai yang tidak bisa semua saya sebutkan namanya yang sudah membantu saya selama saya menjalani masa Praktek Kerja Lapangan. Demikian laporan ini saya susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pembaca di kemudian hari.

Medan,

Februari 2019

Penulis

Aprinda Marisa Putri S. Meliala

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka upaya kesehatan ini, pemerintah berusaha agar setiap penduduk memiliki kesempatan untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal melalui pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh. Penyelenggaraan upaya kesehatan didukung oleh sumber daya kesehatan yang melibatkan tenaga kesehatan, sarana kesehatan, perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan, pengelolaan kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan. Upaya kesehatan dapat dilakukan melalui pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu danm berkesinambungan. Salah satu unsur kesehatan adalah sarana kesehatan. Sarana kesehatan meliputi Balai Pengobatan, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus dan saranan kesehatan lainnya. Rumah sakit adalah sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai misi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, juga sebagai tempat pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan serta tempat penelitian dan pengembangan kesehatan. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Rumah Sakit adalah pelayanan farmasi.

Kegiatan yang dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit meliputi pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan. Pengelolaan perbekalan farmasi meliputi pemilihan, perencanaan, pengadaan, memproduksi, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian. Akademi Farmasi Samarinda merupakan institusi pendidikan kesehatan yang bergerak dalam bidang kefarmasian. Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di Akademi Farmasi Samarinda yang bertujuan untuk menghasilkan Tenaga Farmasi yang terampil, terlatih, dan

mampu mengembangkan diri dengan baik sebagai Tenaga Kesehatan ysng professional. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Rumah Sakit Umum Sinar Husni, merupakan kegiatan pelatihan bagi mahasiswa Akademi Farmasi Samarinda untuk menerapkan ilmu yang telah didapat dan memberi pengalaman bagi mahasiswa itu sendiri. Diharapkan mahasiswa praktik dapat mengetahui kegiatan pengelolaan obat yang ada di Rumah Sakit. Praktik Kerja Lapangan ini sangat besar manfaatnya bagi mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan teoritis yang didapatkan dari perguruan tinggi secara langsung. Melalui Praktik Kerja Lapangan ini, diharapkan dapat menghasilkan seorang tenaga teknis kefarmasian yang benar-benar handal dan profesional dalam melaksanakan tugas dantanggung jawabnya.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Untuk menerapkan teori yang telah didapatkan selama bersekolah di SMK Kes. Delima Nusantara Medan dan membandingkannya dengan di lapangan. Untuk memahami peran Ahli Madya Farmasi di Rumah Sakit dalam menunjang pelayanan kesehatan. Untuk mengamati dan mempelajari kegiatan kefarmasian dan sistem manajemenpengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan obat di Rumah Sakit.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Lapangan (PKL) Agar mahasiswa memperoleh gambaran mengenai peran Ahli Madya Farmasi didunia kerja, khususnya di Rumah Sakit. Memberikan pengetahuan kepada Siswa Farmasi maupun pembaca mengenai kegiatan kefarmasian di Rumah Sakit. Mengetahui perbandingan antara teori yang diperoleh selama bersekolah dengan kenyataan yang diperoleh di lapangan. Menambah pengalaman dan wawasan kepada siswa mengenai kinerja profesi farmasi di Rumah Sakit.

1.4. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan bertempat di Rumah Sakit Sinar Husni dilaksanakan pada 3 (tiga) shift: -

Shift Pagi mulai dari 08.30 – 15.30

-

Shift Siang mulai dari 14.30 – 20.00

-

Shift Malam mulai dari 20.00 – 08.30

BAB II TINJAUAN UMUM

2.1. Rumah Sakit 2.1.1. Definisi Rumah Sakit Pengertian Rumah Sakit Menurut UU Selain pendapat para ahli, ternyata di dalam peraturan perundangundangan sudah ada informasi mengenai pengertian rumah sakit. Hal itu diatur dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2009. Menurut UU No. 44/2009: “Rumah sakit adalah instutusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.”

2.2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Rumah Sakit Umum mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan.

Menurut undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, fungsi rumah sakit adalah : a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan seuai dengan standar pelayanan rumah sakit. b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. c. Penyelenggaaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatn. d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahan bidang kesehatan

Dalam upaya menyelenggarakan fungsinya, maka Rumah Sakit umum menyelenggarakan kegiatan : a. Pelayanan medis b. Pelayanan dan asuhan keperawatan c. Pelayanan penunjang medis dan nonmedis d. Pelayanan kesehatan kemasyarakatan dan rujukan e. Pendidikan, penelitian dan pengembangan f. Administrasi umum dan keuangan

2.3. Klasifikasi Rumah Sakit 2.3.1. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialistik dan subspesialistik. Rumah sakit umum memberi pelayanan kepada berbagai penderita dengan berbagai jenis penyakit, memberi pelayanan diagnosis dan terapi untuk berbagai kondisi medik, seperti penyakit dalam, bedah, pediatrik, psikiatrik, ibu hamil, dan sebagainya. 2.3.2. Berdasarkan pengelolaan Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah sakit publik

yang

dikelola

Pemerintah

dan

Pemerintah

Daerah

diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.3.3. Berdasarkan status akreditasi Berdasarkan status akreditasi terdiri atas rumah sakit yang telah diakreditasi dan rumah sakit yang belum diakreditasi. Rumah sakit telah diakreditasi adalah rumah sakit yang telah diakui secara formal oleh suatu badan sertifikasi yang diakui, yang menyatakan bahwa suatu rumah sakit telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan tertentu. 2.3.4. Berdasarkan kepemilikan Klasifikasi

berdasarkan

pemerintah; terdiri

kepemilikan

terdiri

atas

Rumah

Sakit

dari: Rumah Sakit yang langsung dikelola oleh

Departemen Kesehatan, Rumah Sakit pemerintah daerah, Rumah Sakit

militer, Rumah Sakit BUMN, dan Rumah Sakit swasta yang dikelola oleh masyarakat.

2.4. Definisi IFRS Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah suatu bagian/unit/divisi atau fasilitas dirumah sakit, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri (Siregar dan Amalia, 2004). Instalasi Farmasi Rumah Sakit dikepalai oleh seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa orang apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan tempat atau fasilitas penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian (Siregar dan Amalia, 2004).

2.5. Tugas dan fungsi IFRS Berdasarkan Kepmenkes No. 1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit, tugas pokok farmasi Rumah Sakit adalah sebagai berikut: a. Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi c. Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) d. Memberi pelayanan bermutu melalui analisa, dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan farmasi e. Melakukan pengawasan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku f.

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang farmasi

g. Mengadakan penelitian dan pengembangan di bidang farmasi h. Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit.

Fungsi

farmasi

rumah

sakit

yang

tertera

pada

Kepmenkes

No.

1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit adalah sebagai berikut: a. Pengelolaan Perbekalan Farmasi b. Pelayanan Kefarmasian dalam Penggunaan Obat dan Alat Kesehatan

2.6. Pengolahan perbekalan IFRS Menurut Kepmenkes No. 1197/MENKES/SK/X/2004, fungsi pelayanan farmasi rumah sakitsebagai pengelola perbekalan farmasi dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, produksi, penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan. 1. Pemilihan Merupakan proses kegiatan sejak dari meninjau masalah kesehatan yang terjadi di rumah sakit, identifikasi pemilihan terapi, bentuk dan dosis, menentukan kriteria pemilihan dengan memprioritaskan obat esensial, standarisasi sampai menjaga dan memperbaharui standar obat. 2.Perencanaan Merupakan proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggung jawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain konsumsi, epidemiologi, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi

disesuaikan

dengan

anggaran

yang

tersedia.

Pedoman

perencanaan berdasarkan DOEN, formularium rumah sakit, standar terapi rumah sakit, ketentuan setempat yang berlaku, data catatan medik, anggaran yang tersedia, penetapan prioritas, siklus penyakit, sisa persediaan,data pemakaian periode yang lalu, dan rencana pengembangan. 3.Pengadaan Merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui, melalui pembelian secara tender (oleh panitia pembelian barang farmasi)

dan

secara

langsung

dari

pabrik/distributor/pedagang

besar

farmasi/rekanan, melalui produksi/pembuatan sediaan farmasi (produksi steril dan produksi non steril), dan melalui sumbangan/droping/hibah. 4. Produksi Merupakan kegiatan membuat, mengubah bentuk, dan pengemasan kembali sediaan farmasi steril atau nonsteril untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kriteria obat yang diproduksi adalah sediaan farmasi dengan formula khusus, sediaan farmasi dengan harga murah, sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil, sedian farmasi yang tidak tersedia dipasaran, sediaan farmasi untuk penelitian, sediaan nutrisi parenteral, rekonstruksi sediaan obat kanker.

5. Penerimaan Merupakan kegiatan untuk menerima perbekalan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian, melalui pembelian langsung, tender, konsinasi atau sumbangan. Pedoman dalam penerimaan perbekalan farmasi yaitu pabrik harus mempunyai sertifikat analisa, barang harus bersumber dari distributor utama, harus mempunyai material safety data sheet (MSDS), khusus untuk alat kesehatan/kedokteran harus mempunyai certificate of origin, dan expire date minimal 2 tahun. 6. Penyimpanan Merupakan kegiatan pengaturan perbekalan farmasi menurut persyaratan yang ditetapkan menurut bentuk sediaan dan jenisnya, suhu dan kestabilannya, mudah tidaknya meledak/terbakar, dan tahan/tidaknya terhadap cahaya, disertai dengan sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan. 7. Pendistribusian Merupakan kegiatan mendistribusikan perbekalan farmasi di rumah sakit untuk pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta untuk menunjang pelayanan medis. Sistem distribusi dirancang atas dasar kemudahan untuk dijangkau oleh pasien dengan mempertimbangkan: a. Efisiensi dan efektifitas sumber daya yang ada b. Metode sentralisasi atau desentralisasi c. Sistem floor stock, resep individu, dispensing dosis unit atau kombinasi

2.7. Pengelolaan Narkotika dan Psikotropika Pengelolaan psikotropika meliputi: A.Pemesanan psikotropika Tata cara pemesanan obat-obat psikotropika sama dengan pemesanan obat lainnya yakni dengan surat pemesanan yang sudah ditandatangani oleh APA yang dikirim ke pedagang besar farmasi (PBF). Pemesanan psikotropika tidak memerlukan surat pemesanan khusus dan dapat dipesan apotek dari PBF atau pabrik obat. Penyaluran psikotropika tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 pasal 12 ayat (2) dinyatakan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan pelayanan resep. Satu lembar surat pesanan psikotropika dapat terdiri dari satu jenis obat psikotropika.

B.Penyimpanan psikotropika Sampai ini penyimpanan untuk obat-obatan golongan psikotropika belum diatur dengan suatu perundang-undangan. Namun karena obat-obatan psikotropika ini cenderung untuk disalahgunakan, maka disarankan agar menyimpan obatobatan psikotropika tersebut dalam suatu rak atau lemari khusus yang terpisah dengan obat-obat lain, tidak harus dikunci dan membuat kartu stok psikotropika.

C.Penyerahan psikotropika Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pasien berdasarkan resep dokter. D.Pelaporan psikotropika Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1997, pabrik obat, PBF, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan, wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika dan wajib melaporkannya kepada Menteri Kesehatan secara berkala. Pelaporan psikotropika dilakukan setahun sekali dengan ditandatangani oleh APA dilakukan secara berkala yaitu setiap tahun kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

E.Pemusnahan psikotropika Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1997 pasal 53 tentang psikotropika, pemusnahan psikotropika dilakukan bila berhubungan dengan tindak pidana, diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan atau tidak dapat digunakan dalam proses psikotropika, kadaluarsa atau tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Pemusnahan psikotropika wajib dibuat berita acara dan disaksikan oleh pejabat yang ditunjuk dalam waktu 7 hari setelah mendapat kepastian. Berita acara pemusnahan tersebut memuat: 1) Hari, tanggal, bulan dan tahun pemusnahan 2) Nama pemegang izin khusus atau apoteker pengelola apotek 3) Nama seorang saksi dari pemerintah dan seorang saksi lain dari apotek tersebut

4) Nama dan jumlah psikotropika yang dimusnahkan 5) Cara pemusnahan 6) Tanda tangan penanggung jawab apotek dan saksi-saksi.

F.Pengelolaan Obat Rusak, Kadaluarsa, Pemusnahan Obat dan Resep 1) Pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/MenKes/SK/X/2002 pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa sediaan farmasi yang karena sesuatu hal tidak dapat digunakan lagi atau dilarang digunakan harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Menurut

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

No.922/MenKes/Per/X/1993 pasal 13 menyebutkan bahwa pemusnahan sediaan farmasi dilakukan oleh Apoteker Pengelola Apotek atau apoteker pengganti dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang karyawan apotek yang bersangkutan, disaksikan oleh petugas yang ditunjuk Kepala POM setempat. Pada pemusnahan tersebut

wajib dibuat berita

acara pemusnahan dengan

menggunakan formulir model APT-8, sedangkan pemusnahan obat-obatan golongan narkotika dan psikotropika wajib mengikuti ketentuan perundangundangan yang berlaku.

2) Pemusnahan obat dan resep Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 922/MenKes/Per/X/1993 pasal 17 ayat 2 menyebutkan bahwa resep harus dirahasiakan dan disimpan di apotek dengan baik dalam jangka waktu 3 tahun. Pemusnahan resep dilakukan oleh Apoteker Pengelola Apotek atau apoteker pengganti dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang karyawan apotek yang bersangkutan dan harus dibuat berita acara pemusnahan sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan dalam empat rangkap serta ditandatangani oleh Apoteker Pengelola Apotek dan petugas apotek yang melakukan pemusnahan resep tersebut.

pengelolaan narkotika antara lain meliputi: 1.Pemesanan Narkotika Apotek memesan narkotika ke PBF Kimia Farma dengan menggunakan surat pesanan (SP) yang ditanda tangani oleh apoteker pengelola apotek dengan dilengkapi nama jelas, nomor SIK, SIA, dan stempel apotek, dimana untuk 1 lembar SP hanya untuk 1 macam narkotika saja.

2.Penyimpanan Narkotika PerMenKes No.28/MenKes/Per/1987 tentang tata cara penyimpanan narkotika pasal 5 dan 6 menyebutkan bahwa apotek harus memiliki tempat khusus untuk menyimpan narkotika yang memenuhi persyaratan yaitu: 1. Harus dibuat seluruhnya dari kayu atau bahan lain yang kuat. 2. Harus mempunyai kunci ganda yang berlainan. 3. Dibagi 2 masing-masing dengan kunci yang berlainan. Bagian 1 digunakan untuk menyimpan morfin, petidin, dan garam-garamnya serta persediaan narkotika. Bagian 2 digunakan untuk menyimpan narkotika yang digunakan sehari-hari. 4. Lemari khusus tersebut berupa lemari dengan ukuran lebih kurang 40x80x100 cm3, lemari tersebut harus dibuat pada tembok atau lantai. 5. Lemari khusus tidak dipergunakan untuk menyimpan bahan lain selain narkotika, kecuali ditentukan oleh MenKes. 6. Anak kunci lemari khusus harus dipegang oleh pegawai yang diberi kuasa. 7. Lemari khusus harus diletakkan di tempat yang aman dan yang tidak diketahui oleh umum.

3.Pelayanan Resep yang Mengandung Narkotika Menurut UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan bahwa: 1. Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. 2. Narkotika hanya dapat diserahkan pada pasien untuk pengobatan penyakit berdasarkan resep dokter. 3. Apotek dilarang mengulangi menyerahkan narkotika atas dasar salinan resep dokter. Selain itu berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (sekarang Badan POM) No. 336/E/SE/1997 disebutkan : 1. Sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 2 UU No.9 tahun 1976 tentang narkotika, apotek dilarang melayani salinan resep dari apotek lain yang mengandung narkotika, walaupun resep tersebut baru dilayani sebagian atau belum dilayani sama sekali. 2. Sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 2 UU No.9 tahun 1976 tentang narkotika, apotek dilarang melayani salinan resep dari apotek lain yang mengandung narkotika, walaupun resep tersebut baru dilayani sebagian atau belum dilayani sama sekali.

3. Untuk resep narkotika yang baru dilayani sebagian atau belum sama sekali, apotek boleh membuat salinan resep tetapi salinan resep tersebut hanya boleh dilayani oleh apotek yang menyimpan resep asli. 4. Salinan resep dari narkotika dengan tulisan iter tidak boleh dilayani sama sekali. Oleh karena itu dokter tidak boleh menambahkan tulisan “iter” pada resep yang mengandung narkotika.

4.Pelaporan Narkotika Undang-undang No.22 tahun 1997 pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa importir, eksportir, pabrik obat, pabrik farmasi, PBF, apotek rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, menyimpan laporan berkala setiap bulannya, dan paling lambat dilaporkan tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan ini dilaporkan kepada Sudin Yankes dengan tembusan ke Balai Besar POM Provinsi setempat dan sebagai arsip.

5.Pemusnahan Narkotika Pada pasal 9 PerMenKes RI No.28/MenKes/Per/1978 disebutkan bahwa apoteker pengelola apotek dapat memusnahkan narkotika yang rusak, kadaluarsa atau tidak memenuhi syarat lagi untuk digunakan bagi pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan. APA atau dokter yang memusnahkan narkotika harus membuat Berita Acara Pemusnahan Narkotika yang memuat: 1. Tempat dan waktu (jam, hari, bulan dan tahun). 2. Nama pemegang izin khusus, APA atau dokter pemilik narkotika. 3. Nama, jenis, dan jumlah narkotika yang dimusnahkan. 4. Cara memusnahkan. 5. Tanda tangan dan identitas lengkap penanggung jawab apotek dan saksisaksi pemusnahan. Kemudian berita acara tersebut dikirimkan kepada Kepala Dinas Kesehatan RI, Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (POM) setempat dan Arsip dokumen. Sebagai

pelaksanaan

pemeriksaan,

diterbitkan

surat

edaran

Direktur

Pengawasan Obat dan Makanan No.010/E/SE/1981 tanggal 8 Mei 1981 tentang pelaksanaan pemusnahan narkotika yang dimaksud adalah: 1. Bagi apotek yang berada di tingkat propinsi, pelaksanaan pemusnahan disaksikan oleh Balai POM setempat. 2. Bagi apotek yang berada di Kotamadya atau Kabupaten, pelaksanaan pemusnahan disaksikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Tingkat II.

2.8. Pengertian Obat Lasa LASA atau merupakan kepanjangan dari Look Alike Sound Alike atau (Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip/NORUM) adalah obat yang memiliki kemasan yang terlihat mirip atau obat yang memiliki nama yang terdengar mirip. Obat yang terindikasi merupakan LASA harus menjadi perhatian khusus terutama pada saat dispensing obat karena bisa saja terjadi kesalahan dalam pengambilan obat yang dapat berakibat fatal bagi pasien. Kemajuan teknologi saat ini, menuntut para pemberi pelayanan kesehatan agar memberikan pelayanan yang bermutu. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan mutu kualitas layanan merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Rumah sakit sebagai salah satu penyedia pelayanan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas.

2.9. Pengertian Obat High Alert Obat high alert menurut The Joint Commission merupakan obat yang mempunyai risiko paling tinggi menyebabkan bahaya ketika salah dalam pemberiannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit menyatakan obat-obatan yang perlu diwaspadai (high alert medications) adalah obat yang sering menyebabkan terjadi kesalahan/kesalahan serius (sentinel event).

A.

Rumah Sakit Umum Sinar Husni

1.

Sejarah Rumah Sakit Umum Sinar Husni

DAFTAR PUSTAKA 

UU No.22 tahun 1997 tentang narkotika



PerMenKes No.28/MenKes/Per/1987 tentang tata cara penyimpanan narkotika



Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 922/MenKes/Per/X/1993.



Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/MenKes/SK/X/2002.



Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997.



https://instalasifarmasi.wordpress.com/



http://www.mipa-farmasi.com/2016/09/definisi-dan-klasifikasi-rumah-sakit.html



https://kedaiobatcocc.wordpress.com/2010/05/24/klasifikasi-rumah-sakit-diindonesia/