Laporan Pembahasan Alur Pelayanan.docx

LAPORAN KEGIATAN PERTEMUAN PEMBAHASAN ALUR PELAYANAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MUTU PELAYANAN FASKES PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN APBD KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2017

DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG JL. W.R. SUPRATMAN NO.73 BANDUNG

LAPORAN KEGIATAN PERTEMUAN PEMBAHASAN ALUR PELAYANAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MUTU PELAYANAN FASKES PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN APBD KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2017

1.

LATAR BELAKANG Keberhasilan

pembangunan

kesehatan

berperan

penting

dalam

meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Untuk

mencapai

tujuan

pembangunan

kesehatan

nasional

diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Puskesmas merupakan garda depan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. Puskesmas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota

menyelenggarakan

upaya

adalah

kesehatan

fasilitas

pelayanan

masyarakat

dan

kesehatan upaya

yang

kesehatan

perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya di wilayah kerjanya. Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat. Kecamatan sehat adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Agar Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal perlu dikelola dengan baik, baik kinerja pelayanan, proses pelayanan, maupun sumber daya yang digunakan. Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, serta dapat menjawab kebutuhan mereka, oleh karena itu upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien perlu diterapkan dalam pengelolaan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan swasta. Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di

Puskesmas, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Puskesmas wajib untuk diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali, demikian juga akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS. Tujuan peningkatan terhadap

utama mutu,

sistem

akreditasi

kinerja

Puskesmas

melalui

manajemen,

adalah

perbaikan

sistem

untuk

yang

manajemen

pembinaan

berkesinambungan mutu

dan

sistem

penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Menyikapi hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bandung memandang perlu menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung terlaksananya akreditasi puskesmas:

2.

1.

Workshop Penggalangan Komitmen

2.

Workshop Pemahaman Standar

3.

Self Assesment dan Planning of Action (SA dan POA)

4.

Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi

5.

Pendampingan Implementasi Dokumen

6.

Audit Internal dan Tinjauan Manajemen

7.

Survey Akreditasi

8.

Pendampingan Pasca Akreditasi

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 10 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung (SKKB);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat

Kesehatan

Masyarakat;

(Berita

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2015 tentang Standar Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama Dokter dan Dokter Gigi Praktik Mandiri 3.

TUJUAN Tujuan Umum Melakukan pertemuan pembahasan alur pelayanan di Puskesmas bagi Puskesmas yang sudah dan belum terakreditasi di Kota Bandung. Tujuan Khusus 1. Melakukan sosialisasi alur pelayanan di puskesmas tahun 2017 sesuai Permenkes No. 46 Tahun 2015 2. Melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan Puskesmas melalui persiapan akreditasi Puskesmas 2107 3. Melakukan mapping kesiapan Puskesmas yang diakreditasi tahun 2017

4.

LINGKUP KEGIATAN Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu : a. Tahapan persiapan, terdiri dari : -

Membuat kerangka acuan

-

Rapat persiapan

-

Jadwal kegiatan

-

Pengiriman surat undangan ke Puskesmas

b. Tahapan pelaksanaan : Kegiatan ini meliputi : 1. Pertemuan yang dihadiri oleh 3 orang tim mutu yang terdiri dari Ketua tim mutu, Wakil Manajemen, dan dari 30 UPT Puskesmas di Kota Bandung. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat sebagai berikut: 1). Registrasi 2). Pembukaan

-

Menyanyikan lagu Indonesia Raya

-

Laporan penyelenggara : Kepala Seksi Mutu Yankes

-

Pengarahan dan Membuka Acara secara resmi : Kepala Bidang Yankes

3). Penyampaian Materi Alur pelayanan di Puskesmas sesuai Permenkes No. 46 Tahun

-

2015 (Tim Mutu Akreditasi Puskesmas Dinkes Provinsi Jawa Barat) Kesiapan Akreditasi Puskesmas di Kota Bandung : (Kabid

-

Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat) -

Diskusi dan Tanya Jawab

-

Kesepakatan dan penutup.

2. Pertemuan ini dihadiri oleh 3 orang perwakilan Tim Mutu dari 30 Puskesmas yang sudah dan akan diakreditasi di Kota Bandung. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat sebagai berikut: 1. Registrasi 2. Pembukaan -

Menyanyikan lagu Indonesia Raya

-

Laporan penyelenggara : Kepala Seksi Mutu Yankes

-

Pengarahan dan Membuka Acara secara resmi : Kepala Bidang Yankes

3. Penyampaian Materi -

Alur pelayanan di Puskesmas sesuai Permenkes No. 46 Tahun 2015 (Tim Mutu Akreditasi Puskesmas Dinkes Provinsi Jawa Barat)

-

Kesiapan Akreditasi Puskesmas di Kota Bandung : (Kabid Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat)

-

Diskusi dan Tanya Jawab

-

Kesepakatan dan penutup.

Tahapan penyusunan laporan, dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan : 5.

Laporan kegiatan dan SPJ Kegiatan

SASARAN KEGIATAN Sasaran Pada pertemuan ini, sasaran adalah 3 (tiga) orang Tim Mutu dari 30 Puskesmas yang sudah dan belum terakreditasi di Kota Bandung.

6.

LOKASI KEGIATAN Pelaksanaan pertemuan pembahasan alur pelayanan diselenggarakan di Aula Dinas Kesehatan Kota Bandung, Jl. WR. Supratman No. 73 Bandung.

7.

WAKTU Pertemuan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan rincian jadwal: NO

RINCIAN KEGIATAN

TANGGAL

PELAKSANA

1

Pembuatan TOR / kerangka acuan

22-23 Mei

Ratih

2

Proses

13 Juni

Ratih

27 Juli 2017

Ratih, Lilis

28 Juli

Ratih

penerbitan

surat

undangan

pertemuan 3

Pelaksanaan kegiatan

4

Pembuatan

laporan

kegiatan

dan

kelengkapan administrasi kegiatan

8.

PEMBIAYAAN a. Sumber Pembiayaan Sumber dana Pertemuan ini berasal dari APBD Kota Bandung Tahun 2017 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. b. Alokasi Dana Besaran alokasi dana untuk penyelenggaraan pertemuan ini adalah: Kode Rek 5.2.2.06.02

Uraian Belanja Penggandaan

5.2.2.28.01

Belanja Jasa Narasumber

5.2.2.07.03

Sewa Ruangan Sedang

5.2.2.11.05

Belanja Mamin Kegiatan

Lembar

Harga Satuan 200

3.000.000

15

JPL

900.000

13.500.000

2

Hari

2.000.000

150

OH

90.000

Vol

Satuan

15.000

Jumlah (Rp)

4.000.000 13.500.000 34.000.000

JUMLAH :

Terbilang : Tiga Puluh Empat Juta Rupiah

9.

PENGORGANISASIAN a. Penanggungjawab

: Etna Fatmini, SKM., M.Kes

b. Ketua

: Siti Aisyah

c. Sekretaris

: Ratih Komala

d. Anggota

: Poppy Satria Dewi

10. INDIKATOR KEBERHASILAN a. Indikator Out Put Peserta yang terdiri dari 3 orang Tim Mutu dari 30 Puskesmas yang sudah dan belum terakreditasi di Kota Bandung hadir dalam pertemuan. Peserta juga dapat memahami pentingnya mutu dan alur pelayanan Puskesmas melalui Akreditasi Puskesmas (RS). b. Indikator Out Come Meningkatnya mutu pelayanan Puskesmas di Kota Bandung. c. Indikator Impact Meningkatnya Bandung

kunjungan

untuk

masyarakat

mendapatkan

ke

pelayanan

Puskesmas kesehatan

di

Kota

(promotif,

preventif, kuratif dan rehabilitatif). 11. PENUTUP Demikian

kerangka

acuan

ini

dibuat

sebagai

pedoman

dalam

pelaksanaan Pertemuan Pembahasan Alur Pelayanan Puskesmas di Kota Bandung, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Tahun 2017.

Kuasa Pengguna Anggaran

Bandung, Juni 2017 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

dr. Siska Gerfianti, M.HKes NIP. 19770917 200212 2 004

Etna Fatmini, SKM, MKes. NIP. 19640505 198603 2 02273