Laporan Individu.docx

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Lebih dari 6 dasawarsa pemerintah silih berganti ataupun sekadar tambal sulam

kebijakan nasional tentang desa.Tapi dari sekian perubahan Undang-Undang yang ada,terhitung sejak tahun 1948 (UU No.22 Tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga tahun 2004 (UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) belum memberikan jaminan pengaturan desa yang serius dan memiliki konsistensi yang tinggi terhadap upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan desa. Yang terjadi, pada rentang waktu tersebut, desa semakin terpinggirkan. Apalagi, pada saat yang bersamaan, lahir produk regulasi sektoral yang turut mencerabut hak dan kedaulatan desa dalam jumlah yang tidak sedikit.UU No.5 Tahun 1979 Tentang Desa mengingkari keragaman lembaga dan kelembagaan desa di Nusantara yang sebenarnya memiliki hak asal-usul serta perlakukan kebijakan yang bersifat asimetrik.UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan semakin menambah daftar peminggiran desa. Bahkan memang hak masyarakat lokal untuk mengambil kemanfaatan hutan sebagai sumber kemandirian dan kesejahteraan masyarakatdi sekitarnya. UU Kehutanan ini telah merusakan rancang bangun kelembagaan desa adat yang selama ini menjadi penjaga setia hutan di Indonesia dari kepunahan.UU No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air juga turut menjadi penyumbang tercerabutnya desa dari haknya atas kebutuhan dasar masyarakat yaitu air. Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata keloladesa secara nasional. UU Desa ini tidak lagi menempatkan desa

sebagai

latar

belakang

Indonesia,

tapi

halaman

depan

Indonesia. UU Desa yang disahkan pada akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain dari pada itu, UUDesa ini

mengangkat

hak

dan

kedaualatan

desa

yang

selama

ini terpinggirkan karena didudukan pada posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam bagian penjelasan UU tersebut dinyatakan bahwa tujuan UU No.6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1.

memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2.

memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik. Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.

melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;

1

4.

mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;

5.

membentuk Pemerintahan Desa yang profesional,efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

6.

meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakatDesa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

7.

meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

8.

memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

9.

memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Tujuan UU Desa tersebut satu nafas dengan visi dan misi perencanaan pembangunan

nasional 2015-2019 yang bersumber pada Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang menghendaki terwujudnya Indonesia yang berdaulat,Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Karenanya, dapat dikatakan Nawa Cita menjadi jembatan harapan ditindak lanjutinya visi dan misi pembaharuan desa dalam peta jalan pembangunan lima tahun mendatang. Adapun sembilan agenda prioritas pembangunan yang dikenal dengan Nawa Cita tersebut: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepadaseluruh warga negara; 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membanguntata kelola pemerintahyang bersih, efektif, demokratisdan terpercaya; 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,bermartabat dan terpercaya; 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing dipasar internasional; 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8. Melakukan revolusi karakter bangsa; 9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkanbahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakatsecara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber dayadesa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

2

Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 1.2

Gambaran Umum Wilayah Dampingan Kecamatan PamukanUtara adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Kotabaru Provinsi

Kalimantan Selatan. Kecamatan PamukanUtara terdiri dari 13 (tiga belas) Desa yaitu desa Binturung, Lintang Jaya, Mulyoharjo, Balaimea, Pamukan Indah, Kalian, Wonorejo, Tamiang, Harapan Baru, Bapera, Sekayu Baru, Betung dan Bakau. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Pamukan selatan, Kecamatan Sungai durian, Kalimantan Timur dan Pamukan Barat. Kecamatan Pamukan Utara mempunyai berbagai karekteristik dan budaya masyarakat yang membaur, adapun suku yang dimiliki di kecamatan ini yaitu suku dayak (samihim dan pasir), banjar, Bugis dan jawa.

Mata pencaharian mayoritas masyarakat di kecamatan ini

sebagai karyawan di perusahaan sawit milik swasta, berkebun dan budi daya sarang burung walet. Secara umum Kecamatan Pamukan Utara merupakan daerah perbukitan yang dekat dengan aliran sungai. Jalan menuju desa binaan dapat di tempuh melalui dua akses yaitu sungai dan darat, jalan sungai menggunakan perahu dan jalan darat menuju desa melalui kebun sawit. Pembanguan di desa binaan masih sangat tertinggal karena akses darat menuju ke desa baru dirintis, sehingga desa belum teraliri listrik dan biaya hidup di desa cukup tinggi. 1.3

Kondisi Wilayah Desa Dampingan Bulan Juli Pada Bulan Juli kegiatan pendampingan lebih berfokus pada kegiatan monitoring

kegiatan dana desa dan pendampingan pengamprahan dana desa tahap 2. 1.4

Tujuan Tujuan Program (P3MD) adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat

miskin

perdesaan.

Melalui

Pemberdayaan

Peningkatan

kapasitas

masyarakat

dan

kelembagaannya, kelembagaan system pembangunan partisipatif, pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah lokal, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan pendidikan dan pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang masuk ke kecamatan Pamukan Utara diharapkan dapat membawa perubahan-perubahan yang mendasar

3

baik dari segifisik, ekonomi maupun pola pikir sehingga dapat mengurangi jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan menjadi mandiri sesuai dengan tujuan dari Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam menyusun laporan ini data-data di ambil dari pelaksanaan kegiatan program di Bulan Juli antara lain: Rakor Pendamping di Kecamatan, Pendampingan perbaikan dokumen APBDES 2018 dan Rakor di kabupaten.

4

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 2.1

Pelaksanaan Kegiatan Dilapangan Berdasarkan Mandat UU Desa Kepada Negara dalam rangka mendorong Desa yang kuat,

maju, mandiri, demokratis dan sejahtera. dengan tujuan meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Maka di perlukannya Pendampingan Profesional yang bertujuan pada kemandirian Desa yang dapat di implementasikan dalam beberapa bentuk yaitu salah satunya melakukan pembekalan kaderisasi para pelaku desa. Sehingga tercapai sebuah tujuan pada pelaksanaan kegiatan Pendampingan di Kecamatan Pamukan Utara bulan Juli 2018 yaitu sebagai berikut : 1. Terlaksananya Monitoring kegiatan Dana Desa Tahun 2018 2. Terlaksananya Pendampingan pengamprahan DD & DAD Tahap 2 3. Rakor dengan PLD,

dan PDP dengan pembahasan penyusunan Jadwal Kegiatan

Penjadwalan kunjungan ke Desa.

5

BAB III PERMASALAHAN 3.1

Permasalahan Dilapangan Berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan ini yaitu pendampingan

perbaikan dokumen ABPBDES, terdapat beberapa permasalahan dilapangan, yaitu : 1. Masih kurangnya pemahaman dan keterampilan aparat desa dalam penyusunan APBDES t.a 2018 2. Peraturan tata cara penulisan dokumen APBDes oleh DPMPD Kabupaten Kotabaru masih sering berubah-ubah sehingga menghambat proses penyaluran Dana Desa ke RKD 3. Masih terdapat desa yang di aliri listrik hanya pada malam hari, sehingga proses penyusunan APBDES menjadi terhambat 4. Adanya kendala alam/cuaca hujan sehingga akses jalan menuju desa dari kecamatan dalam kondisi rusak parah.

3.2

Rekomendasi 1. Diharapkan ada pelatihan tentang penyusunan APBDesa dalam hal penggunaan program computer untuk aparat desa. 2. Diharapkan pemerintah Kabupaten menyusun tata cara penulisan Dokumen APBDesa, sehingga dapat menjadi acuan bagi desa untuk meyusun RAPBDesa dengan baik dan benar . 3. Diharapkan percepatan pembangunan listrik untuk desa. 4. Diharapkan percepatan pembangunan jalan untuk desa oleh kabupaten.

6

BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan Berdasarkan kegiatan yang direncanakan serta hasil yang sudah dicapai pada bulan ini, maka ada beberapa hal yang dapat diambil kesimpulan tentang pelaksanaan Pendampingan di kecamatan Pamukan Utara, yaitu : a. Peningkatan kapasitas Aparat Desa maupun Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) hendaknya terus dilakukan dalam mendukung tercapainya hasil Pembangunan Desa yang maksimal. b. Adanya kendala kegiatan fisik dikarenakan masalah alam/cuaca hujan

4.2 Saran Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan pada bulan ini, beberapa hal yang dapat dijadikan saran adalah sebagai berikut : a. Pendampingan Desa secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengevaluasian hasil kegiatan yang dilaksanakan.

Dengan harapan

mengurangi kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi kegiatan di lapangan b. Pendampingan monitoring kegiatan pembangunan di desa secara intensif, agar tercipta hasil kegiatan yang lebih baik c.

Agar ada sosialisasi penguatan terhadap TPK, dan pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan fisik.

d.

Dengan kondisi jalan kecamatan dan desa yang sulit diharapkan agar pemerintah segera memperbaiki jalan milik aset kabupaten/jalan kabupaten, dan juga agar segera ada nya aliran listrik 24 jam di desa.

7

DOKUMENTASI KEGIATAN PENDAMPINGAN JULI 2018

Pendampingan Perbaikan Dokumen APBDES 2018 Desa. Bepara

Pendampingan Perbaikan Dokumen APBDES 2018 Desa. Kalian & Mulyoharjo

8