Lampiran_auditing ... E5-bk1_agoes.pdf

lampiran

LAMPIRAN 1

KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA (Sumber: Hasil Sidang Komisi Kode Etik Indonesia dalam Prosiding Kongres IAI ke VIII di Jakarta 23-25 September 1998)

LAMPIRAN 2

ATURAN ETIKA KOMPARTEMEN AKUNTAN PUBLIK (IAI, 20000.1-20000.6)

LAMPIRAN 3

KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

LAMPIRAN 4

FINANCIAL STATEMENT ASSERTIONS, DEFINITIONS AND PROCEDURES FOR AUDITING RECEIVABLES (SUMBER HAYES, 2014:20)

LAMPIRAN 5

Contoh Surat Perikatan Audit (SUMBER SA 210, IAPI) Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit

LAMPIRAN 6

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1998 TENTANG INFORMASI KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN

LAMPIRAN 7

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 64 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1998 TENTANG INFORMASI KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN

LAMPIRAN 8

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 525/MPP/Kep/XI/1998 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN

LAMPIRAN 9

Departemen Keuangan REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP- 86/ BL/2011 TENTANG INDEPENDENSI AKUNTAN YANG MEMBERIKAN JASA DI PASAR MODAL KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN 10

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 17/PMK.01/2008 TENTANG JASA AKUNTAN PUBLIK

LAMPIRAN 11 RINGKASAN UNDANG-UNDANG SARBANES-OXLEY 2002 DAN DAMPAKNYA LAMPIRAN 12

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK

L-1

Lampiran tambahan.indb 1

22/08/2017 11.07.05

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-2 LAMPIRAN 13

SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 38/POJK.05/2015 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI MELAKUKAN KEGIATAN DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK

LAMPIRAN 14

SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO 17/SEOJK./05/2015 TENTANG PENUNJUK AKUNTAN PUBLIK, AKTUARIS, DAN/ATAU PENILAI INDEPENDEN SEBAGAI PEMERIKSA LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

LAMPIRAN 15

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK

LAMPIRAN 16

S-400/PPPK/2015 TANGGAL 24 MARET 2015 PEMBERITAHUAN PERUBAHAN NOMENKLATUR PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI (PPAJP) MENJADI PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN (PPPK)

LAMPIRAN 17

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP-347/BL/2012 TENTANG PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

LAMPIRAN 18

PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA(LEASING)

LAMPIRAN 19

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP-26/ PM/2003 TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

LAMPIRAN 20

SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP- 554/BL/2010 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP- 06/ PM/2000 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR VM.G.7 TENTANG PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Lampiran 01

L-3

LAMPIRAN 1 (Sumber: Hasil Sidang Komisi Kode Etik Indonesia dalam Prosiding Kongres IAI ke VIII di Jakarta 23-25 September 1998)

KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA Pendahuluan Pemberlakuan dan Komposisi

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi: • Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi. • Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. • Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. • Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri atas tiga bagian: (1) Prinsip Etika, (2) Aturan Etika, dan (3) Interpretasi Aturan Etika. Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Konggres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Konggres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.

Kepatuhan Kepatuhan terhadap Kode Etika, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran Kode Etik oleh organisasi,apabila diperlukan, terhadap anggota yang tidak menaatinya.

Lampiran tambahan.indb 3

22/08/2017 11.07.06

L-4

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Jika perlu, anggota juga harus memperhatikan standar etik yang ditetapkan oleh badan pemerintahan yang mengatur bisnis klien atau menggunakan laporannya untuk mengevaluasi kepatuhan klien terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PRINSIP ETIKA PROFESI IKATAN AKUNTAN INDONESIA Mukadimah

01. Keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia bersifat sukarela. Dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan. 02. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi.

Prinsip Pertama - Tanggung Jawab Profesi Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. 01. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerjasama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung-jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

Prinsip Kedua - Kepentingan Publik Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. 01. Satu ciri dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri atas klien pemberi kredit, pemerintah, pemberi

Lampiran tambahan.indb 4

22/08/2017 11.07.06

Lampiran 01

L-5

kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada objektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya memengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. 02. Profesi akuntan dapat tetap berbeda pada posisi yang penting ini hanya dengan terus-menerus memberikan jasa yang unik ini pada tingkat yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dipegang teguh. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi dan sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. 03. Dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, anggota mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam mengatasi benturan ini, anggota harus bertindak dengan penuh integritas, dengan suatu keyakinan bahwa apabila anggota memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasa terlayani dengan sebaik-baiknya. 04. Mereka yang memperoleh pelayanan dari anggota mengharapkan anggota untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan integritas,obyektivitas, kesaksamaan profesional, dan kepentingan untuk melayani publik. Anggota diharapkan untuk memberikan jasa berkualitas, mengenakan imbalan jasa yang pantas, serta menawarkan berbagai jasa, semuanya dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang konsisten dengan Prinsip Etika Profesi ini. 05. Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus-menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. 06. Tanggung jawab seorang akuntan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien individual atau pemberi kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang akuntan harus mengikuti standar profesi yang dititikberatkan pada kepentingan publik, misalnya: • Auditor independen membantu memelihara integritas dan efisiensi dari laporan keuangan yang disajikan kepada lembaga keuangan untuk mendukung pemberian pinjaman dan kepada pemegang saham untuk memperoleh modal; • Eksekutif keuangan bekerja di berbagai bidang akuntansi manajemen dalam organisasi dan memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya organisasi; • Auditor intern memberikan keyakinan tentang struktur pengendalian intern yang baik untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan dari pemberi kerja kepada pihak luar. • Ahli pajak membantu membangun kepercayaan dan efisiensi serta penerapan yang adil dari sistem pajak; dan • Konsultan manajemen mempunyai tanggung jawab terhadap kepentingan umum dalam membantu pembuatan keputusan manajemen yang baik.

Lampiran tambahan.indb 5

22/08/2017 11.07.06

L-6

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Prinsip Ketiga - Integritas Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. 01. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. 02. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk,antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. 03. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seorang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk menaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika. 04. Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian profesional.

Prinsip Keempat - Objektivitas Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. 01. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. 02. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan objektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktik publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan dan pemerintahan. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi. Apa pun jasa atau kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara objektivitas. 03. Dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan objektivitas, pertimbangan yang cukup harus diberikan terhadap faktor-faktor berikut:

Lampiran tambahan.indb 6

22/08/2017 11.07.06

Lampiran 01

L-7

a. Adakalanya anggota dihadapkan kepada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu objektivitasnya. b. Adalah tidak praktis untuk menyatakan dan menggambarkan semua situasi di mana tekanan-tekanan ini mungkin terjadi. Ukuran kewajaran (reasonableness) harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan dapat merusak objektivitas anggota. c. Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias atau pengaruh lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari. d. Anggota memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip objektivitas. e. Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau entertainment yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Anggota harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi profesional mereka ternoda.

Prinsip Kelima - Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian,kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legistasi dan teknik yang paling mutakhir. 01. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. 02. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogianya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh Prinsip Etika. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi 2 (dua) fase yang terpisah: a. Pencapaian Kompetensi Profesional. Pencapaian kompetensi profesional pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi,diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan ujian profesional dalam subyek-subyek yang

Lampiran tambahan.indb 7

22/08/2017 11.07.06

L-8

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

relevan,dan pengalaman kerja. Hal ini harus menjadi pola pengembangan yang normal untuk anggota. b. Pemeliharaan Kompetensi Profesional. • Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota. • Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk di antaranya pernyataanpernyataan akuntansi,auditing, dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan. • Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional. 03. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan,anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing-masing atau menilai apakah pendidikan, pengalaman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk tanggung jawab yang harus dipenuhinya. 04. Anggota harus tekun dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada penerima jasa dan publik. Ketekunan mengandung arti pemenuhan tanggung jawab untuk memberikan jasa dengan segera dan berhati-hati, sempurna dan mematuhi standar teknis dan etika yang berlaku. 05. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk merencanakan dan mengawasi secara saksama setiap kegiatan profesional yang menjadi tanggung jawabnya.

Prinsip Keenam - Kerahasiaan Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. 01. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir. 02. Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk mengungkapkan informasi.

Lampiran tambahan.indb 8

22/08/2017 11.07.06

Lampiran 01

L-9

03. Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan. 04. Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi. Kerahasiaan juga mengharuskan anggota yang memperoleh informasi selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan atau terlihat menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga. 05. Anggota yang mempunyai akses terhadap informasi rahasia tentang penerima jasa tidak boleh mengungkapkannya ke publik. Karena itu, anggota tidak boleh membuat pengungkapan yang tidak disetujui (unauthorized disclosure) kepada orang lain.Hal ini tidak berlaku untuk pengungkapan informasi dengan tujuan memenuhi tanggung jawab anggota berdasarkan standar profesional. 06. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan dan bahwa terdapat panduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan. 07. Berikut ini adalah contoh hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sejauh mana informasi rahasia dapat diungkapkan. a. Apabila pengungkapan diizinkan. Jika persetujuan untuk mengungkapkan diberikan oleh penerima jasa, kepentingan semua pihak termasuk pihak ketiga yang kepentingannya dapat terpengaruh harus dipertimbangkan. b. Pengungkapan diharuskan oleh hukum. Beberapa contoh di mana anggota diharuskan oleh hukum untuk mengungkapkan informasi rahasia adalah: • Untuk menghasilkan dokumen atau memberikan bukti dalam proses hukum; dan • Untuk mengungkapkan adanya pelanggaran hukum kepada publik. c. Ketika ada kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan: • Untuk mematuhi standar teknis dan aturan etika; pengungkapan seperti itu tidak bertentangan dengan prinsip etika ini; • Untuk melindungi kepentingan profesional anggota dalam sidang pengadilan • Untuk menaati penelaahan mutu (atau penelaahan sejawat) IAI atau badan profesional lainnya; dan • Untuk menanggapi permintaan atau investigasi oleh IAI atau badan pengatur.

Prinsip Ketujuh - Perilaku Profesional Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Lampiran tambahan.indb 9

22/08/2017 11.07.06

L-10

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

01. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

Prinsip Kedelapan - Standar Teknis Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Standar teknis profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Lampiran tambahan.indb 10

22/08/2017 11.07.06

Lampiran 02

L-11

LAMPIRAN 2

ATURAN ETIKA KOMPARTEMEN AKUNTAN PUBLIK (IAI, 20000.1-20000.6) KETERTERA PAN (APPLICABILITY) Aturan Etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAIKAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP (yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP) Rekan pimpinan KAP bertanggung jawab atas ditaatinya aturan etika oleh anggota KAP.

DEFINISI/PENGERTIAN Klien adalah pemberi kerja (orang atau badan), yang mempekerjakan atau menugaskan seseorang atau lebig anggota IAI-KAP atau KAP Anggota bekerja untuk melaksanakan jas profesional. Istilaah pemberi kerja untuk tujuan ini tidak termasuk orang atau badan yang mempekerjakan Anggota. Laporan Keuangan lainnya suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aset) dan/ atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aset dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain standar akuntansi yang berlaku umum. Data keuangan lainnya yang digunakan untuk mendukung rekomendasi kepada klien atau yang terdapat dalam dokumen untuk suatu pelaporan yang diatur dalam standar atestasi dalam perikatan atestasi, dan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak (SPT) serta daftar-daftar pendukungnya bukan merupakan laporan keuangan. Pernyataan, suart kuasa atau tanda tangtan pembuat SPT tidak merupakan pernyataan pendapat atas laporan keuangan. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Ikatan Akuntan Indoensia (IAI) adalah wadah organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui pemerintah.

Lampiran tambahan.indb 11

22/08/2017 11.07.06

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-12

Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) adalah wadah organisasi para akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau bekerja di kantor akuntan publik. Anggota adalah semua anggota IAI-KAP Anggota kantor akuntan publik (anggota KAP) adalah anggota IAI-KAP dan staf profesional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada satu KAP. Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik. Praktik akuntan publik adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAI-KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi, dan jasa lainnya yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik.

100

INDEPENDENSI, INTEGRITAS, DAN OBJEKTIVITAS

101 Independensi Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in appearance)

Lampiran tambahan.indb 12

102

Integritas dan Objektivitas Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

200

STANDAR UMUM DAN Standar akuntansi

201

Standar Umum Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interprestasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI: A. Kompetensi profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. B. Kecermatan dan kesaksamaan profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan kesaksamaan profesional.

22/08/2017 11.07.06

Lampiran 02

202

203

Lampiran tambahan.indb 13

L-13

C. Perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional. D. Data relevan yang memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan asa profesionalnya. Kepatuhan terhadap Standar Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manjemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI. Prinsip-Standar Akuntansi Anggota KAP tidak diperkenankan: (1) menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntasi yang berlaku umum atau (2) menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari standar akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut di atas, Dalam kondisi tersebut, anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas standar akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.

300

Tanggung jawab KEPADA KLIEN

301

Informasi Klien yang Rahasia Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk: (1) membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan standar akuntansi. (2) memengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apa pun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. (3) melarang review praktik profesional (review mutu) seorang Anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau

22/08/2017 11.07.06

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-14

302

(4) menghalangi Anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAIKAP dalam rangka penegakan disiplin Anggota. Anggota yang terlibat dalam penyidikan dan review di atas, idak boleh memanfaatkannya untuk kepentingan diri pribadi mereka atau mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Larangan ini tidak boleh membatasi Anggota dalam pemberian informasi sehubungan dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin sebagaimana telah diungkapkan dalam butir (4) di atas atau review praktik profesional (review mutu) seperti telah disebutkan dalam butir (3) di atas. Fee Profesional A. Besaran Fee Besarnya fee Anggota dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi. B. Fee Kontinjen Fee kontijen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontijen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur tau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontijen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.

400 Tanggung jawab KEPADA REKAN SEPROFESI

401 Tanggung Jawab kepada Rekan Seprofesi Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. 402 Komunikasi Antar-Akuntan Publik Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik terdahulu bila akan mengadakan perikatan (engagement) audit menggantikan akuntan publik pedahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai.

Lampiran tambahan.indb 14

22/08/2017 11.07.06

Lampiran 02

L-15

403 Perikatan Atestasi Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang. 500 Tanggung jawab DAN PRAKTIK LAIN

501 Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi. 502 Iklan, Promosi, dan Kegiatan Pemasaran Lainnya Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran sepanjang tidak merendahkan citra profesi. 503

Komisi dan Fee Referal

A.

Komisi Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien/pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien/pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan/menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi. B. Fee Referal (Rujukan) Fee Referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/ dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Fee referal (rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi. 504 Bentuk Organisasi dan KAP Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi.

TANGGAL BERLAKU EFEKTIF

Aturan Etika ini berlaku efektif mulai tanggal 5 Mei 2000

Lampiran tambahan.indb 15

22/08/2017 11.07.06

L-16

Lampiran tambahan.indb 16

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

22/08/2017 11.07.06

Lampiran 03

L-17

LAMPIRAN 3

KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA Setiap manusia yang memberikan jasa dari pengetahuan dan keahliannya pada pihak lain seharusnya memiliki rasa tanggung jawab pada pihak-pihak yang dipengaruhi oleh jasanya itu. Akuntan yang pemakaian gelarnya dilindungi oleh Undang-Undang No.34/1954 adalah profesi yang berdiri di atas landasan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugasnya akuntan harus mengutamakan kepentingan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Kode Etik Akuntan Indonesia adalah pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif.

BAB I: KEPRIBADIAN

Pasal 1

(1) Setiap anggota harus selalu mempertahankan nama baik profesi dan menjunjung tinggi peraturan dan etika profesi serta hukum negara dimana ia melaksanakan pekerjaannya. (2) Setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan objektivitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya.

BAB II: KECAKA PAN PROFESIONAL

Pasal 2

(1) (a) Seorang anggota harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar teknis dan profesional yang relevan. (b) Jika seorang anggota mempekerjakan staf dan ahli lainnya untuk pelaksanaan tugas profesionalnya, ia harus menjelaskan kepada mereka, keterikatan akuntan pada kode etik. Dan ia tetap bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut secara keseluruhan. Ia juga berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan kode etik, jika ia memilih ahli lain untuk memberi saran atau bila merekomendasikan ahli lain itu kepada kliennya. (2) Setiap anggota harus meningkatkan kecakapan profesionalnya, agar mampu memberikan manfaat optimum dalam pelaksanaan tugasnya. (3) Setiap anggota harus menolak setiap penugasan yang tidak akan dapat diselesaikannya.

Lampiran tambahan.indb 17

22/08/2017 11.07.06

L-18

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Pasal 3 Setiap anggota yang tidak bekerja sebagai akuntan publik tidak boleh memberikan pernyataan pendapat akuntan, kecuali bagi akuntan yang menurut perundangundangan yang berlaku harus memberikan pernyataan pendapat akuntan.

BAB III: Tanggung jawab

Pasal 4

Setiap anggota harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam tugasnya. Dan tidak boleh terlibat dalam pengungkapan dan pemanfaatan informasi tersebut, tanpa seizin pihak yang memberi tugas, kecuali jika hal itu dikehendaki oleh norma profesi, hukum atau negara.

Pasal 5 Setiap anggota harus bisa mempertanggungjawabkan mutu pekerjaan atau pelaksanaan tugasnya. Ia tidak boleh terlibat dalam usaha atau pekerjaan lain pada saat yang bersamaan, yang bisa menyebabkan penyimpangan objektivitas atau ketidak konsistensian dalam pekerjaannya.

BAB IV: KETENTUAN KHUSUS

Pasal 6

Jika terlibat dalam profesi akuntan publik, setiap anggota: (1) Harus mempertahankan sikap independensi. Ia harus bebas dari semua kepentingan yang bisa dipandang tidak sesuai dengan integritas maupun objektivitasnya. Tanpa tergantung efek sebenarnya dari kepentingan itu. (2) Harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik. (3) Harus memberi penjelasan yang cukup mengenai tujuan pembubuhan tanda tangan untuk hal-hal yang telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik. (4) Harus menegaskan bahwa ia tidak menjamin terwujudnya ramalan atau proyeksi, jika ia melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan ramalan atau proyeksi. (5) Dalam melaksanakan penugasan pemeriksaan laporan keuangan, dilarang menerima imbalan lain selain honorarium untuk penugasan yang bersangkutan. Honorarium tersebut tidak boleh tergantung pada manfaat yang akan diperoleh kliennya. (6) Harus memelihara hubungan baik dengan rekan seprofesi. Hal ini terutama berlaku bila ia mengganti atau diganti oleh rekan seprofesi atau bila ada kebutuhan untuk bekerja sama.

Lampiran tambahan.indb 18

22/08/2017 11.07.06

Lampiran 03

L-19

(7) Tidak boleh memberi saran atau pandangan mengenai pendapat atau pemeriksaan akuntan publik lain tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan rekan yang bersangkutan. (8) Dilarang mengiklankan atau mengizinkan orang lain untuk mengiklankan nama atau jasa yang diberikannya, kecuali yang sifatnya pemberitahuan. (9) Tidak boleh menawarkan jasanya secara tertulis kepada calon klien, kecuali atas permintaan calon klien yang bersangkutan. (10) Dalam usaha memperoleh penugasan, dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apa pun kepada pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung turut menentukan penugasan tersebut, kecuali dalam hal pengambilalihan sebagian atau seluruh pekerjaan akuntan publik lain.

BAB V: PELAKSANA AN KODE ETIK

Pasal 7

(1) Setiap anggota wajib menghayati dan mengamalkan kode etik ini dengan penuh rasa tanggung jawab, baik secara perorangan maupun bersama dengan rekan anggota lainnya. (2) Setiap anggota harus selalu berusaha untuk saling mengingatkan sesama anggota terhadap tindakan-tindakan yang dinilai tidak etis. (3) Setiap anggota harus meminta petunjuk dari Komite Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia, dalam hal adanya masalah etika yang tidak jelas pengaturannya. (4) Setiap anggota harus melaporkan setiap tindakan yang melanggar kode etik ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 (1) Dewan Pertimbangan Profesi bertugas untuk menjaga ketaatan terhadap kode etik. Tata cara mengenai Dewan Pertimbangan Profesi diatur dalam ketentuan tersendiri. (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, Dewan Pertimbangan Profesi dapat mengenakan sanksi atas pelanggaran kode etik, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Akuntan Indonesia.

BAB VI: SUPLEMEN DAN PENYEMPURNAAN Pasal 9 (1) Komite Kode Etik akan menerbitkan suplemen yang memperjelas pelaksanaan kode etik ini untuk masalah-masalah tertentu. (2) Untuk pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), Komite Kode Etik akan memberikan petunjuk tertulis, yang akan diterbitkan dengan pernyataannya sebagai interpretasi kode etik.

Lampiran tambahan.indb 19

22/08/2017 11.07.06

L-20

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(3) Penyempurnaan kode etik dilakukan oleh kongres.

BAB VII: PENUTUP

Pasal 10

Kode etik ini mengikat seluruh anggota Ikatan Akuntan Indonesia.

BAB VIII: PENGESAHAN

Pasal 11

(1) Ketentuan Kode Etik Akuntan Indonesia ini disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 22 September 1990. (2) Ketentuan Kode Etik Akuntan Indonesia ini ditetapkan sebagai keputusan Kongres IAI ke-6 di Jakarta, tanggal 22 September 1990 jam 14.30 WIB.

Lampiran tambahan.indb 20

22/08/2017 11.07.06

Lampiran 03

L-21

INTEGRITAS, OBJEKTIVITAS DAN INDEPENDENSI Pernyataan Etika Profesi Nomor: 1

I. PENDAHULUAN

Integritas dan objektivitas adalah sangat penting dalam kehidupan profesional seorang akuntan. Untuk anggota yang bekerja sebagai auditor, disamping integritas dan objektivitas sangat dibutuhkan independensi. Integritas adalah unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan auditor, dalam berbagai hal, jujur dan terus terang dalam batasan kerahasiaan objek pemeriksaan. Pelayanan dan kepercayaan masyarakat tidak dapat dikalahkan demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Objektivitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa/ pelayanan auditor. Objektivitas merupakan suatu ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi-profesi yang lain. Prinsip objektivitas menetapkan suatu kewajiban bagi auditor untuk tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan. Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Setiap akuntan harus memelihara integritas dan objektivitas dalam tugas profesionalnya dan setiap auditor harus independen dari semua kepentingan yang bertentangan atau pengaruh yang tidak layak. Ia juga harus menghindari situasi yang bisa menimbulkan kesan pada pihak ketiga, bahwa ada pertentangan kepentingan dan objektivitasnya sudah tidak dapat dipertahankan. II.

PENGATURAN DALAM KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

1. Setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan objektivitas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi. 2. Jika terlibat sebagai auditor, setiap anggota harus mempertahankan sikap independensi. Ia harus bebas dari semua kepentingan yang bisa dipandang tidak sesuai dengan integritas maupun objektivitasnya, tanpa tergantung efek sebenarnya dari kepentingan itu. 3. Jika ada masalah tertentu yang belum diatur dalam standar etika profesi atau hukum negara, setiap anggota harus tetap mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu, atau kepentingan pribadinya.

Lampiran tambahan.indb 21

22/08/2017 11.07.06

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-22

4. Auditor harus selalu mempertahankan sikap independensi in fact dan in appearance (citra bebas) selama melaksanakan tugas audit. 5. Dalam hal seorang anggota tidak bisa mempertahankan sikap di atas yang relevan dengan profesinya, ia harus menolak untuk menerima atau mengundurkan diri dari tugas yang bersangkutan. III.

PETUNJUK PELAKSANAAN

Contoh-contoh penerapan yang berlaku untuk akuntan publik adalah: 1. Hubungan keuangan dengan klien. 2. Kedudukan dalam perusahaan. 3. Keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai dan tidak konsisten. 4. Pelaksanaan jasa lain untuk klien audit. 5. Hubungan keluarga dan pribadi. 6. Imbalan atas jasa profesional. 7. Penerimaan barang atau jasa dari klien. 8. Pemberian barang atau jasa kepada klien. 1. Hubungan keuangan dengan klien a. Hubungan keuangan dengan klien bisa memengaruhi objektivitas dan bisa mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa objektivitas tidak dapat dipertahankan. Contoh hubungan keuangan antara lain: • Kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung dengan klien, • Pinjaman dari atau pada klien, karyawan, direktur atau pemegang saham utama dalam perusahaan klien. b. Dengan adanya kepentingan keuangan, seorang akuntan publik jelas berkepentingan dengan laporan audit yang akan dikeluarkan. Hubungan keuangan tidak langsung mencakup kepentingan keuangan oleh suami, istri, Anda sedarah semenda, sampai garis kedua akuntan publik yang bersangkutan. c. Jika saham yang dimiliki merupakan bagian yang material dari: • Modal saham perusahaan klien, atau • Aset yang dimiliki pimpinan atau rekan pimpinan atau kantor akuntan suami atau istri, Anda sedarah-semendanya sampai dengan garis kedua. Maka hal itu akan bertentangan dengan integritas, objektivitas, dan independensi akuntan publik tersebut. Konsekuensinya, penugasan pemeriksaan yang berhubungan tidak boleh diterima atau dilanjutkan, kecuali jika hubungan keuangan itu diputuskan. d. Pemilikan saham di perusahaan klien secara langsung atau tidak langsung, mungkin diperoleh melalui warisan, perkawinan dengan pemegang saham atau pengambilalihan. Dalam hal seperti itu, pemilikan saham harus dihilangkan atau secepat mungkin, akuntan publik yang bersangkutan menolak penugasan audit atas perusahaan itu.

Lampiran tambahan.indb 22

22/08/2017 11.07.06

Lampiran 03

L-23

2. Kedudukan dalam perusahaan Jika seorang akuntan publik dalam atau segera setelah periode penugasan, menjadi: • Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau karyawan dalam manajemen perusahaan klien, atau • Rekan usaha atau karyawan salah satu anggota Dewan Komisaris, Direksi atau karyawan perusahaan klien. Maka ia dianggap memiliki kepentingan yang dapat bertentangan dengan objektivitas dalam penugasan. Dalam keadaan demikian, ia harus mengundurkan diri atau menolak semua penugasan yang menghasilkan pendapat untuk perusahaan tersebut. 3. Keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai a. Seorang akuntan publik tidak boleh terlibat dalam usaha atau pekerjaan lain yang bisa menimbulkan pertentangan kepentingan atau memengaruhi independensi dalam pelaksanaan jasa profesional. b. Seorang akuntan publik tidak dapat melakukan kerjasama bisnis dengan perusahaan klien atau dengan salah satu eksekutif atau pemegang saham utama. 4. Pelaksanaan jasa lain untuk klien audit Jika seorang akuntan publik disamping melakukan audit, juga melaksanakan jasa lain untuk klien yang sama, maka ia harus menghindari jasa yang menuntut ia melakukan fungsi manajemen atau memilih keputusan manajemen, yang tanggung jawabnya terletak pada Dewan Direksi dan manajemen. Contoh dari kondisi tersebut di atas yang menyebabkan tidak independen,yaitu: a. Akuntan memperoleh kontrak untuk mengawasi kantor klien, menandatangani voucher untuk pembayaran dan menyusun laporan operasional berkala, sedangkan pada saat yang bersamaan dia juga melakukan penugasan audit atas klien tersebut. b. Jika perusahaan klien hendak go public, suatu kantor akuntan publik tidak dapat menjadi konsultan keuangan (financial consultant) sekaligus auditor bagi klien tersebut walaupun partnernya berbeda. 5. Hubungan keluarga dan pribadi a. Hubungan keluarga dan pribadi bisa memengaruhi objektivitas. Karenanya, setiap penugasan untuk memberikan pendapat tidak boleh disertai hubungan keluarga dan pribadi. b. Hubungan keluarga yang pasti akan mengancam independensi adalah seperti akuntan publik yang bersangkutan, atau staf yang terlibat dalam penugasan itu, merupakan suami atau istri, Anda sedarah-semenda klien sampai dengan garis kedua. Termasuk dalam pengertian klien disini pemilik perusahaan, pemegang saham utama, Direksi dan eksekutif lainnya.

Lampiran tambahan.indb 23

22/08/2017 11.07.06

L-24

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

c. Hubungan pribadi yang bisa memengaruhi independensi adalah seperti usaha kerjasama antara akuntan publik dengan kliennya di perusahaan yang tidak di audit. Pengertian klien di sini adalah sama dengan definisi di atas. 6. Imbalan atas jasa profesional a. Imbalan jasa profesional tidak boleh tergantung pada hasil atau temuan atas pelaksanaan jasa tersebut. b. Akuntan publik tidak boleh mendapatkan klien yang telah di audit oleh kantor akuntan publik lain dengan cara menawarkan atau menjanjikan imbalan yang jauh lebih rendah dari imbalan yang diterima oleh kantor akuntan publik sebelumnya. c. Seorang akuntan publik tidak boleh memberikan jasa profesionalnya tanpa memberi imbalan, kecuali untuk yayasan (non-profit organization). d. Jika klien belum membayar imbalan jasa seorang akuntan publik sejak beberapa tahun yang lalu (lebih dari 1 tahun), maka dapat dianggap bahwa akuntan publik tersebut memberikan pinjaman kepada kliennya. Hal tersebut melanggar independensi. e. Jika akuntan publik bertindak sebagai financial consultant dari suatu perusahaan yang akan go public, maka akuntan publik tidak boleh menentukan imbalan jasa profesionalnya berdasarkan presentase tertentu dari hasil emisi saham. f. Akuntan publik tidak boleh menerima komisi dari penjualan produk langganan atau jasa/barang yang dijual oleh kliennya pada saat ia melakukan pekerjaan audit. 7. Penerimaan barang atau jasa dari klien Akuntan publik, suami atau istrinya dan Anda sedarah-semenda sampai dengan garis kedua tidak boleh menerima barang atau jasa dari klien yang dapat mengancam independensinya, yang diberikan dengan syarat yang tidak wajar, yang tidak lazim dalam kehidupan sosial. 8. Pemberian barang atau jasa kepada klien Akuntan publik, suami atau istrinya, dan Anda sedarah-semendanya sampai dengan garis kedua tidak boleh memberikan barang atau jasa kepada klien, yang diberikan dengan syarat yang tidak wajar, yang tidak lazim dalam kehidupan sosial.

Lampiran tambahan.indb 24

22/08/2017 11.07.06

Lampiran 03

L-25

KECAKAPAN PROFESIONAL Pernyataan Etika Profesi Nomor: 2

I. PENDAHULUAN Jika seorang akuntan menerima suatu penugasan untuk melaksanakan jasa profesional atau dalam pekerjaannya, pemberi tugas akan mempunyai persepsi bahwa akuntan itu dan/atau kantor akuntan publiknya, jika ia mewakili kantornya,adalah kompeten secara profesional untuk melaksanakan tugasnya. Perkembangan dunia usaha telah memperluas jenis jasa atau tugas yang dapat dilakukan oleh para akuntan. Klien atau majikan yang kompleksitas bidang usahanya bervariasi memerlukan akuntan yang memiliki keahlian (skills) dan pengetahuan (knowledge) yang hanya bisa diperoleh melalui pengalaman atau studi khusus. Pernyataan ini memberikan petunjuk bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia dalam mempertimbangkan memadai tidaknya kecakapan stafnya untuk melaksanakan suatu jasa atau tugas. II. PENGATURAN DALAM KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA 1. (a) Seorang anggota harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi yang relevan. (b) Jika seseorang mempekerjakan staf dan ahli lainnya untuk pelaksanaan tugas profesionalnya, ia harus menjelaskan kepada mereka mengenai keterikatan akuntan pada kode etik. Dan ia tetap bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut secara keseluruhan. Ia juga berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan kode etik, jika ia memilih ahli lain untuk memberikan saran atau bila merekomendasikan ahli lain itu kepada kliennya. 2. Setiap anggota harus meningkatkan kecakapan profesionalnya, agar mampu memberikan manfaat optimal dalam pelaksanaan tugasnya. 3. Setiap anggota harus menolak setiap penugasan yang tidak akan dapat diselesaikannya atau tidak sesuai dengan keahlian profesionalnya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah anggota yang tidak mempunyai keahlian profesional di bidang tertentu, namun memaksakan diri menerima penugasan dan walaupun penugasan dapat diselesaikan, namun hasilnya jauh dari memuaskan.

III. PETUNJUK PELAKSANAAN Kecakapan profesional seorang akuntan bisa dibagi menjadi dua tahap: 1. Perolehan Kecakapan Profesional Perolehan (attainment) kecakapan profesional membutuhkan pendidikan formal yang relevan, diikuti dengan pendidikan khusus, pelatihan atau ujian dalam subjek

Lampiran tambahan.indb 25

22/08/2017 11.07.06

L-26

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

profesional yang relevan dan pengalaman kerja. Tahap ini adalah pola pengembangan kecakapan profesional yang normal bagi setiap akuntan. 2 Peningkatan Kecakapan Profesional a. Peningkatan kecakapan profesional membutuhkan kesadaran untuk mengikuti perkembangan dalam profesi akuntan, termasuk publikasi Standar Akuntansi Keuangan, Standar Profesi, dan bidang relevan lainnya, baik di Indonesia maupun internasional dan peraturan serta kebijakan lain yang relevan. b. Anggota yang berpraktik sebagai auditor independen harus menerapkan program pengendalian mutu sesuai dengan Pernyataan Standar Auditing yang relevan dengan jenis penugasannya. Pernyataan ini tidak bertujuan untuk memberikan petunjuk tentang jenis dan tingkat kedalaman pengetahuan yang dibutuhkan, atau standar dan kondisi pendidikan dan pelatihan profesional yang memadai. Setiap keraguan dalam masalah kecakapan profesional yang tidak bisa diselesaikan dengan pernyataan ini, harus diajukan kepada Komite Kode Etik IAI. Anggota harus memperhatikan standar teknik profesi dan etika dan berupaya terus untuk meningkatkan kemampuan, kualitas pelayanan dan pelaksanaan tanggung jawab profesional untuk mendapatkan kemampuan anggota yang baik. 1. Kecakapan (due care) mengharapkan anggota melaksanakan tanggung jawab profesional dengan kecakapan dan ketekunan. Hal ini memperlihatkan suatu kewajiban dalam pengadaan dan pelayanan yang profesional untuk mendapatkan kemampuan anggota yang memperhatikan kepentingan utama dari setiap pelayanan/jasa yang diadakan dan konsisten dengan tanggung jawab profesi bagi masyarakat. 2. Kemampuan/kompetensi didapatkan dari perpaduan pendidikan dan pengalaman. Dimulai dengan penguasaan pendidikan umum bagi penunjukkan sebagai auditor independen. Pemeliharaan kemampuan mengharapkan suatu komitmen untuk mempelajari dan meningkatkan kemampuan profesional. Ini merupakan tanggung jawab anggota. Dalam semua penugasan dan tanggung jawabnya, setiap anggota harus berusaha mencapai tingkat kemampuan yang menjamin bahwa kualitas pelayanan anggota telah sesuai dengan tingkat profesional yang dituntut oleh standar profesi. 3. Kemampuan adalah suatu pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pengertian dan pengetahuan yang dapat memungkinkan anggota memberikan pelayanan dengan cakap dan baik. Hal ini membuat suatu pembatasan terhadap kemampuan anggota. Setiap anggota bertanggung jawab menilai kemampuan mereka, mengevaluasi apakah pendidikan, pengalaman dan pertimbangannya cukup untuk suatu bentuk tanggung jawab yang dimaksudkan. 4. Semua anggota harus tekun dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap klien, pekerjaan dan masyarakat. Ketekunan membuat suatu pelayanan yang tepat dan teliti secara keseluruhan dan memperhatikan standar profesi yang dapat dipakai dan etika. 5. Kecakapan Profesional meminta anggota merencanakan dan mengawasi dengan cukup aktivitas profesional untuk pertanggungjawaban mereka.

Lampiran tambahan.indb 26

22/08/2017 11.07.06

Lampiran 03

L-27

PENGUNGKAPAN INFORMASI RAHASIA KLIEN Pernyataan Etika Profesi Nomor: 3

I. PENDAHULUAN Seorang akuntan dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh informasi tentang atau dari kliennya. Seringkali informasi yang diperolehnya ini tidak boleh diketahui oleh pihak lain, karena dapat merugikan kepentingan kliennya. Seorang akuntan harus menyadari mengenai tugas untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut, dan tidak memanfaatkan informasi yang bersangkutan bagi kepentingan pribadinya maupun pihak lain. II. PENGATURAN DALAM KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA a. Setiap anggota harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam tugasnya, dan tidak boleh terlibat dalam pengungkapan dan pemanfaatan informasi tersebut, tanpa seizin pihak yang memberi tugas, kecuali jika hal itu dikehendaki oleh standar profesi, hukum atau negara. b. Auditor harus tetap menjaga informasi rahasia pemberi tugas walaupun ia sudah bukan auditor pemberi tugas tersebut. c. Kewajiban menjaga informasi rahasia klien tersebut juga berlaku bagi staf yang membantunya, dan pihak yang dimintai pendapat atau bantuannya. Ia harus menjelaskan dan tetap bertanggung jawab atas kerahasiaan informasi tersebut. III. PETUNJUK PELAKSANA AN a. Yang dimaksud dengan dikehendaki oleh standar profesi, hukum atau negara adalah: • Kewajiban anggota dalam mematuhi panggilan sidang atau tuntutan pengadilan. • Setiap anggota tidak boleh menghalangi atau menghindari pelaksanaan Review dari anggota lainnya yang berwenang atau ditunjuk oleh IAI dan instansi lainnya yang mempunyai otoritas untuk itu. • Setiap anggota tidak boleh menghindari atau menghalangi penyelidikan Dewan Pertimbangan Profesi terhadap keluhan-keluhan yang ada. b. Anggota Dewan Pertimbangan Profesi atau Reviewer tidak boleh memanfaatkan atau mengungkapkan informasi klien kecuali atas tuntutan hukum atau pengadilan.

Lampiran tambahan.indb 27

22/08/2017 11.07.06

L-28

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

c. Anggota yang mereview sehubungan dengan pembelian, penjualan atau merger dari seluruh atau bagian sebuah perusahaan harus melakukan pencegahan yang diperlukan (appropriate precautions). Contoh: Membuat Written Confidentially Agreement (perjanjian tertulis untuk merahasiakan informasi yang diterima). d. Auditor boleh mengungkapkan nama-nama pemberi tugas kepada pihak lain tanpa meminta izin dari pemberi tugas, kecuali bila pengungkapan nama tersebut mengungkapkan rahasia informasi atas pemberi tugas. Contoh: Pengungkapan nama pemberi tugas yang sedang mengalami kesulitan keuangan. e. Anggota yang menjadi auditor independen tidak boleh memberikan inside information kepada pihak lain mengenai pemberi tugas yang go public. f. Auditor terdahulu harus bersedia memperlihatkan audit working papers sebelumnya kepada auditor pengganti,berdasarkan permintaan pemberi tugas. g. Auditor independen dapat menggunakan jasa tenaga ahli lainnya, namun harus melakukan pencegahan untuk menjamin tidak adanya informasi rahasia pemberi tugas terungkap dalam menggunakan tenaga ahli lainnya tersebut. h. Auditor independen yang menarik diri dari penugasannya karena menemukan pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah harus memperhatikan aspek hukum atas status dan kewajibannya bila auditor penggantinya ingin mengetahui alasan penarikan diri auditor independen tersebut. Auditor independen tersebut juga dapat menganjurkan pada auditor independen penggantinya untuk meminta izin kepada pemberi tugas untuk dapat mendiskusikan segala masalah yang ada pada pemberi tugas secara bebas antara auditor independen sebelumnya dengan penggantinya.

Lampiran tambahan.indb 28

22/08/2017 11.07.06

Lampiran 03

L-29

IKLAN BAGI KANTOR AKUNTAN PUBLIK Pernyataan Etika Profesi Nomor: 4

I. PENDAHULUAN Iklan adalah sebuah bentuk solisitasi yang jika disalahgunakan dapat merangsang penyajian diri yang menyesatkan masyarakat yang dapat menurunkan manfaat profesi bagi masyarakat. Agar dapat merebut rasa hormat dan rasa percaya masyarakat, seorang akuntan publik sebaiknya menganut tingkat kehidupan yang terhormat. Untuk itu kode etik juga mengatur akuntan publik dalam memperoleh klien, sehingga penghasilan kantor akuntan publik sebaiknya berasal dari penyerahan jasa akuntan publik. II. PENGATURAN DALAM KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA 1. Seorang Akuntan Publik tidak boleh membuat iklan yang menipu atau bentuk pendekatan lain yang palsu atau menyesatkan karena bertentangan dengan kepentingan umum. 2. Jika terlibat dalam Profesi Akuntan Publik, setiap anggota tidak boleh menawarkan jasanya secara tertulis kepada calon klien, kecuali atas permintaan calon klien. Dalam hal ini KAP diperkenankan untuk memberikan Company Profile. III. PETUNJUK PELAKSANA AN a. Contoh-contoh iklan dan bentuk-bentuk yang palsu,menipu atau menyesatkan antara lain: 1. Seorang akuntan publik memberikan janji-janji muluk. 2. Menggambarkan seolah-olah dapat memengaruhi keputusan pejabat pengadilan, instansi pengatur atau badan/instansi lain yang serupa. 3. Membuat pernyataan yang tidak didukung oleh fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. 4. Membuat perbandingan dengan akuntan publik lainnya yang tidak didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi. 5. Membuat pernyataan bahwa jasa profesional spesifik sedang/akan diberikan dengan upah tertentu yang bisa naik dan calon kliennya tidak diberitahu kemungkinan ini.

Lampiran tambahan.indb 29

22/08/2017 11.07.07

L-30

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

6. Membuat pernyataan yang dapat mengakibatkan orang lain tertipu atau salah menafsirkannya. 7. Akuntan Publik tidak diperbolehkan menawarkan jasanya secara tertulis kepada calon klien, kecuali atas permintaan calon klien yang bersangkutan. b. Contoh-contoh iklan yang diperbolehkan yang sifatnya pemberitahuan antara lain: 1. Pemberitahuan pindah alamat, telepon, fax, dan telex. 2. Merekrut pegawai dan staf baik untuk kantornya sendiri maupun untuk langganannya. 3. Memasang iklan untuk penjualan perusahaan atau aset langganan akuntan publik dalam kapasitas profesinya yang bertindak sebagai likuidator. 4. Memasang iklan untuk seminar dan penataran bagi masyarakat umum, kecuali yang diselenggarakan secara gratis. 5. Pemberian kartu ucapan kepada klien kantor akuntan publik. c. Contoh penawaran jasa secara tertulis yang tidak diperkenankan antara lain, penyebaran kartu nama yang mencantumkan jasa yang tidak ada hubungannya dengan profesi.

Lampiran tambahan.indb 30

22/08/2017 11.07.07

Lampiran 03

L-31

KOMUNIKASI ANTAR AKUNTAN PUBLIK Pernyataan Etika Profesi Nomor: 5 I. PENGATURAN DALAM KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA 1. Setiap anggota yang berprofesi sebagai akuntan publik harus memelihara hubungan baik dengan rekan seprofesi. Hal ini terutama berlaku bila ia mengganti atau diganti oleh rekan seprofesi dalam jasa audit atau bila ada kebutuhan untuk bekerjasama. 2. Setiap anggota yang berprofesi sebagai akuntan publik tidak boleh memberi saran atau pandangan mengenai masalah akuntansi atau pemeriksaan akuntan kepada orang atau badan yang diperiksa oleh rekan akuntan publik lain tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan rekan yang bersangkutan. 3. Akuntan publik pengganti tidak boleh menerima penugasan atas klien yang sama, apabila antara akuntan terdahulu dengan klien tersebut timbul masalah audit fee yang belum diselesaikan. II. PETUNJUK PELAKSANA AN 1. Setiap akuntan publik yang ditunjuk sebagai akuntan pengganti untuk melakukan penugasan pada klien yang sama, maka akuntan tersebut harus mengirimkan surat pemberitahuan kepada akuntan publik sebelumnya dan menanyakan apakah ada keberatan profesional dalam penggantian penugasan ini. 2. Akuntan publik terdahulu, jika diperlukan, harus bersedia memperlihatkan audit working papers tahun sebelumnya kepada akuntan publik pengganti hanya jika hal ini diminta oleh klien yang bersangkutan.

Lampiran tambahan.indb 31

22/08/2017 11.07.07

L-32

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

PERPINDAHAN STAF/PARTNER DARI SATU KANTOR AKUNTAN KE KANTOR AKUNTAN LAIN Pernyataan Etika Profesi Nomor: 6

I. PENDAHULUAN Seorang akuntan yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik dapat pindah pada kantor akuntan publik lainnya atau membentuk kantor akuntan sendiri. Sehubungan dengan itu perlu adanya beberapa pengaturan. II. PENGATURAN DALAM KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA 1. Staf/partner pada suatu Kantor Akuntan Publik yang hendak pindah bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang lain harus: a. Mengajukan permohonan selambat-lambatnya 1-2 bulan untuk Staf dan 6 bulan untuk Partner kepada Kantor Akuntan terdahulu. b. Dengan persetujuan Kantor Akuntan terdahulu. 2. Staf/partner dari suatu Kantor Akuntan tertentu yang pindah bekerja pada Kantor Akuntan lain tidak boleh memperlihatkan/membawa/menggunakan audit working papers, management letters dan/atau informasi lainnya kepada kantor akuntan baru tempatnya bekerja.

III. PETUNJUK PELAKSANA AN 1. Kantor akuntan publik yang akan menerima staf/partner dari kantor akuntan publik lain wajib mengkomunikasikan perpindahan tersebut. 2. Yang dimaksud dengan informasi lainnya adalah seluruh informasi baik lisan maupun tertulis yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan pada kantor akuntan terdahulu. Catatan: Dalam Sidang Pleno diputuskan bahwa perubahan Kode Etik Akuntan disahkan oleh Kongres.

Lampiran tambahan.indb 32

22/08/2017 11.07.07

Lampiran 04

L-33

LAMPIRAN 4 (SUMBER HAYES, 2014:20)

FINANCIAL STATEMENT ASSERTIONS, DEFINITIONS AND PROCEDURES FOR AUDITING RECEIVABLES

Lampiran tambahan.indb 33

Assertion

Definition

Procedures

Existence

Assets, liabilities and equity interests exist

✓ Confirm customer account balances ✓ Inspect shipping documents

Rights and obligantions

The entity holds or controls the right to assets, and liabilities are the obligations of the entity

✓ Inquire about factoring of receivables ✓ Inspect cash invoices

Occurrence

Transaction and events that have been recorded have occurred and pertain to the entity

✓ Inspect notes receivable ✓ Inspect sales invoices

Completeness

All transactions, events, assets, liabilities and equity interests that should have been recorded have been recorded

✓ Perform analytical procedures ✓ Inspect inter-company sales invoices

Valuation and allocation

Assets, liabilities and equity interests are included in the financial statements are appropriate amounts and any resulting valuation or allocation adjustments are appropriately recorded

✓ Reconcile subsidiary ledger to general legder ✓ Age receivables to test adequacy of allowance for doubtful accounts

Accuracy

Amounts and other data relating to recorded transactions and events have been recorded appropriately

✓ Recalculate sales invoices ✓ Reperform sales transactions

Classification

Transaction and events have been recorded in the proper accounts

✓ Inquire about revenue recognition policies

Cut-off

Transactions and events have been recorded in the correct accounting period

✓ Inspect next period bank statements for cash receipts ✓ Inspect credit memos for sales returns

Presentation and disclosure

An item is disclosed, classified, and described in accordance with acceptable accounting reporting framework

✓ Review disclosures for compliance with IFRS and applicable regulation ✓ Inspect loan documents for pledging or discounting of accounts receivable

22/08/2017 11.07.07

L-34

Lampiran tambahan.indb 34

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

22/08/2017 11.07.07

Lampiran 05

L-35

LAMPIRAN 5 (SUMBER SA 210, IAPI) Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit

Contoh Surat Perikatan Audit Kepada Manajemen atau Pihak yang Bertanggung jawab atas Tata Kelola Perusahaan

Saudara telah meminta kepada kami untuk mengaudit laporan keuangan PT ABC yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2015, dan laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Kami ingin menegaskan penerimaan dan pemahaman kami atas perikatan audit tersebut di atas melalui surat ini. Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut. Kami akan melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi Kode Etik Profesi serta merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, buktibukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penaksiran atas risiko kesalahan penyajian material, baik yang diakibatkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Audit juga mencakup penilaian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan memadainya estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena adanya keterbatasan inheren dari suatu audit, bersama dengan keterbatasan inheren pengendalian internal, terdapat risiko yang tidak dapat dihindari kemungkinann tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material, meskipun audit telah direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan Standar Perikatan Audit (SA). Dalam melakukan penilaian risiko, kami mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi yang bersangkutan, namun tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal entitas. Namun, kami akan mengomunikasikan secara tertulis defisiensi signifikan pada pengendalian internal yang relevan dengan audit atas laporan keuangan, yang kami indentifikasi dalam pelaksanaan audit. Audit akan kami lakukan berdasarkan bahwa manajemen mengakui dan memahami bahwa mereka bertanggung jawab atas: (a) Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;

Lampiran tambahan.indb 35

22/08/2017 11.07.07

L-36

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(b) Pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik karena kecurangan maupun kesalahan; dan (c) Memberikan kepada kami: (i) Akses terhadap semua informasi yang manajemen sadari bahwa informasi tersebut relevan dalam penyusunan laporan keuangan seperti catatan, dokumentasi, dan hal-hal lainnya; (ii) Informasi tambahan yang mungkin kami minta dari manajemen untuk tujuan audit; dan (iii) Akses tanpa batas kepada individu-individu dalam entitas yang kami pertimbangkan perlu untuk memperoleh bukti audit. Sebagai bagian dari proses audit, kami akan menerima konfirmasi tertulis dari manajemen tentang representasi yang dibuat dalam hubungannya dengan audit. Kami mengharapkan kerja sama penuh dari staf Saudara selama proses audit kami. Audit fee untuk tugas-tugas tersebut diatas, kami ajukan sebesar Rp. xxxxxxx,(xxxxxxxx) belum termasuk PPN 10 %. Audit fee tersebut kami hitung berdasarkan waktu yang diperlukan oleh staf yang kami tugasi untuk melaksanakan audit ini dari tarif per jam staf yang kami tugasi, yang bervariasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang dipikul dan pengalaman serta keahlian yang diperlukan. Jumlah tersebut akan kami tagih sesuai dengan kemajuan pekerjaan kami yang akan kami tagih sebagai berikut : 50 % pada saat audit proposal ini disetujui 30 % pada saat draft audit report diserahkan 20 % pada saat final audit report diserahkan Biaya Out Of Pocket Expenses (OPE), jika ada, akan menjadi beban Perusahaan. Bentuk dan isi dari laporan audit kami akan mengacu pada SA 700 dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tentang opini atas laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan kami mungkin perlu diubah sesuai dengan temuan audit kami. Silahkan menandatangani dan mengembalikan kopi terlampir surat perikatan audit ini sebagai pengakuan dan kesepakatan Saudara atas pengaturan tentang audit atas laporan keuangan tersebut diatas, termasuk tanggung jawab kita masing-masing.

Disetujui Oleh : PT. ABC

___________________________

Lampiran tambahan.indb 36

Kantor Akuntan Publik

__________________________

22/08/2017 11.07.07

Lampiran 06

L-37

LAMPIRAN 6

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1998 TENTANG INFORMASI KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan daya saing perekonomian nasional, maka perlu disediakan kemudahan untuk memperoleh informasi keuangan tahunan perusahaan; b. bahwa sehubungan dengan itu perlu menetapkan ketentuan tentang informasi Keuangan Tahunan Perusahaan dengan peraturan pemerintah.

Mengingat 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214)

Memutuskan: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INFORMASI KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN

Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: (1) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. (2) Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.

Lampiran tambahan.indb 37

22/08/2017 11.07.07

L-38

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Pasal 2 (1) Semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri. (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dokumen umum yang dapat diketahui oleh masyarakat.

Pasal 3 (1) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) meliputi: a. Neraca Perusahaan b. Laporan Laba/Rugi Perusahaan c. Laporan Arus Kas d. Utang-Piutang termasuk Kredit Bank e. Daftar Penyertaan Modal (2) Uraian dan rincian dari Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4 (1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang: a. merupakan perseroan terbuka b. bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat c. mengeluarkan surat pengakuan utang, atau d. memiliki jumlah aset atau kekayaan paling sedikit Rp.50.000.000.000,-(lima puluh miliar rupiah) (2) Laporan Keuangan Tahunan bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah laporan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Pasal 5 Bagi perusahaan yang tidak termasuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6 (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberikan pelayanan informasi keuangan perusahaan kepada masyarakat. (2) Pemberian pelayanan informasi keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri, dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Lampiran tambahan.indb 38

22/08/2017 11.07.07

Lampiran 06

L-39

Pasal 7 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Februari 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 14 Februari 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 36 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS KABINET RI Kepala Biro Hukum Dan Perundang-undangan ttd Lambock Y Nahattands

Lampiran tambahan.indb 39

22/08/2017 11.07.07

L-40

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1998 TENTANG INFORMASI KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN UMUM Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan diperlukan langkah-langkah yang dapat mendorong peningkatan efisiensi perekonomian nasional dan peningkatan daya saing dunia usaha. Untuk itu salah satu sarana guna meningkatkan efisiensi adalah tersedianya informasi keuangan perusahaan. Dengan adanya kesempatan bagi masyarakat dan dunia usaha untuk memperoleh informasi keuangan,diharapkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam dunia usaha dapat dilakukan lebih cermat, yang pada gilirannya akan memungkinkan peningkatan efisiensi usaha. Tersedianya informasi keuangan yang lebih handal juga merupakan faktor penting untuk mendukung peningkatan efisiensi dan kinerja kegiatan usaha serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian dana masyarakat sehingga semakin mendukung pemerataan pembangunan. Pengumpulan dan penyediaan informasi perusahaan merupakan salah satu pelaksanaan fungsi pemerintah yaitu pengaturan, perlindungan dan pelayanan masyarakat. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang telah mengatur tentang hal-hal yang wajib didaftarkan suatu perusahaan,walaupun penyajian laporan keuangan Tahunan belum diatur secara tegas. Namun demikian, undang-undang ini mengamanatkan bahwa terhadap halhal yang belum diatur mengenai penyampaian informasi perusahaan akan diatur lebih lanjut oleh Menteri. Sehubungan dengan hal tersebut, agar supaya ketentuan tentang penyampaian informasi keuangan Tahunan perusahaan sesuai dengan hierarki perundang-undangan yang berlaku,maka dipandang perlu pengaturan penyampaian informasi keuangan ini dilakukan dalam Peraturan Pemerintah.

Lampiran tambahan.indb 40

22/08/2017 11.07.07

Lampiran 06

L-41

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1) Perusahaan yang menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri wajib mempunyai Tanda Daftar Perusahaan dan NPWP. Kewajiban penyampaian laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan, sifatnya berlaku umum, dan tidak mengurangi kewajiban pelaporan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bidang usaha atau jenis perusahaan yang bersangkutan, seperti peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, usaha perasuransian, dan pasar modal. Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (1) Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan dimaksudkan untuk penyediaan informasi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, informasi keuangan yang bersumber dari Neraca Perusahaan, Laporan Laba/Rugi Perusahaan, Laporan Arus Kas, Utang Piutang termasuk Kredit Bank dan Daftar Penyertaan Modal beserta catatan-catatannya telah cukup memadai sebagai informasi yang tersedia bagi masyarakat. Ayat (2) Agar terdapat keseragaman penyajian informasi keuangan diperlukan uraian dan rincian Laporan Keuangan Tahunan. Dalam penetapan uraian dan rincian tersebut perlu diminta pertimbangan Menteri Keuangan selaku pembina Akuntan Publik. Uraian dan rincian Laporan Keuangan Tahunan ini dapat berubah sesuai dengan kebutuhan perkembangan perekonomian.

Lampiran tambahan.indb 41

22/08/2017 11.07.07

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-42

Pasal 4 Ayat (1) Pada dasarnya menurut Peraturan Pemerintah ini, semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan. Namun dengan pertimbangan kondisi kesiapan manajemen dan administrasi perusahaan, maka untuk tahap awal hanya diwajibkan kepada: a. Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas Terbuka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; b. Perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; c. Perseroan yang mengeluarkan surat pengakuan utang yang merupakan dokumen yang berisi pernyataan yang memuat janji membayar kembali pinjaman atau kewajiban pembiayaan lainnya dari suatu Perseroan kepada masyarakat luas; d. Perusahaan yang memiliki jumlah aset paling sedikit Rp.50.000.000.000,(lima puluh miliar rupiah). Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 5 Ayat (1) Masyarakat yang menginginkan informasi laporan keuangan Tahunan perusahaan, dapat meminta kepada kantor Pendaftaran Perusahaan. Ayat (2) Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3738

Lampiran tambahan.indb 42

22/08/2017 11.07.07

Lampiran 07

L-43

LAMPIRAN 7

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 64 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1998 TENTANG INFORMASI KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan jenis dan jumlah perusahaan yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan dipandang perlu memperluas ruang lingkup pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan; b. bahwa untuk meningkatkan daya guna informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahunan, komponen Laporan Keuangan Tahunan yang wajib disampaikan perusahaan perlu diubah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku; c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan; Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaga Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3758);

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1998 TENTANG INFORMASI KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN

Lampiran tambahan.indb 43

22/08/2017 11.07.07

L-44

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Pasal I Mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan sebagai berikut: 1. Mengubah ketentuan pasal 3, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3 (1) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) meliputi: a) Neraca; b) Laporan Laba/Rugi c) Laporan Perubahan Ekuitas; d) Laporan Arus Kas, dan e) Catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan utang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal. (2) Uraian dan rincian dari Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan”. 2. Mengubah ketentuan pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4 (1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi perusahaan yang berbentuk: a. Perseroan Terbatas yang memenuhi salah satu kriteria: 1) merupakan Perseroan Terbuka; 2) bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat; 3) mengeluarkan surat pengakuan utang, atau; 4) memiliki jumlah aset atau kekayaan paling sedikit Rp.50.000.000.000,(lima puluh miliar rupiah); 5) merupakan debitur yang laporan keuangan Tahunannya diwajibkan oleh bank untuk diaudit. b. Perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya diwilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. c. Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan (DAERAH). (2) Laporan Keuangan Tahunan bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik”. 3. Menambah ketentuan baru diantara pasal 4 dan pasal 5 yang dijadikan pasal 4A, sebagai berikut:

Lampiran tambahan.indb 44

22/08/2017 11.07.07

Lampiran 07

L-45

“Pasal 4A Ketentuan mengenai besarnya aset atau kekayaan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a angka 4 diturunkan menjadi paling sedikit Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) mulai tahun buku 2000.”

Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 Juli 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 9 Juli 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 123

Lampiran tambahan.indb 45

22/08/2017 11.07.07

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-46

PENJELASAN ATAS PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1998 TENTANG INFORMASI KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN UMUM Sebagaimana diketahui bahwa melalui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan diharapkan dapat tercipta transparansi keuangan perusahaan yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan efisiensi perekonomian nasional serta peningkatan daya saing dunia usaha.. Untuk dapat secara efektif mengikuti serta menyikapi perkembangan dunia usaha dan gerak perekonomian yang semakin cepat dan dengan kompleksitas yang tinggi, maka dirasakan perlu untuk memperoleh lebih banyak informasi keuangan perusahaandari berbagai bentuk dan jenis usaha yang ada. Untuk itu lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 perlu diperluas agar lebih banyak lagi jumlah perusahaan yang diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri. Disamping itu, komponen Laporan Keuangan Tahunan juga perlu disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang terbaru, sehingga akan meningkatkan daya guna informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahunan sebagai sarana mewujudkan transparansi perusahaan. Pasal I

PASAL DEMI PASAL

Angka 1

Pasal 3 Ayat (1) Selain mengungkapkan hal-hal yang lazim atau diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dalam catatan atas laporan keuangan juga harus diungkapkan jenis dan jumlah utang dan piutang yang dimiliki perusahaan, termasuk kredit yang diperoleh dari bank dan investasi perusahaan dalam bentuk penyertaan langsung ke perusahaan lain. Adanya ketentuan dalam PSAK yang mewajibkan induk perusahaan menyajikan laporan keuangan konsolidasi tidak menghapuskan kewajiban bagi anak perusahaan yang memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, untuk menyampaikan laporan keuangan Tahunan perusahaan.

Lampiran tambahan.indb 46

22/08/2017 11.07.07

Lampiran 07

L-47

Ayat (2) Cukup jelas Angka 2 Pasal 4 Pada dasarnya menurut Peraturan Pemerintah ini, semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan. Namun dengan pertimbangan kondisi kesiapan manajemen dan administrasi perusahaan, terutama dalam kondisi dunia usaha saat ini, maka untuk saat ini kewajiban tersebut hanya dikenakan kepada perusahaanperusahaan dengan bentuk dan kriteria tertentu. Ayat 1 Cukup Jelas Huruf a Angka 1) Cukup Jelas Angka 2) Yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas yang bidang usahanya berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat adalah perseroan yang mengelola dana masyarakat, seperti bank, asuransi dan reksa dana. Angka 3) Surat pengakuan utang yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perseroan dan diperdagangkan kepada masyarakat luas. Angka 4) Cukup Jelas Angka 5) Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Perusahaan Jawatan (PERJAN) tidak mewajibkan menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan karena sesuai dengan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan. Ayat (2) Termasuk dalam pengertian akuntan publik adalah instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan menerbitkan laporan akuntan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Angka 3

Lampiran tambahan.indb 47

22/08/2017 11.07.07

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-48

Pasal 4A Penambahan ketentuan mengenai besarnya aset atau kekayaan perseroan yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, yang semula paling sedikit Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) diturunkan menjadi paling sedikit Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). Namun demikian, pemberlakuan ini dilakukan secara bertahap untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan persiapan seperlunya, sementara menunggu pulihnya kondisi dunia usaha yang diharapkan mulai tahun 2000.

Pasal II Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3862

Lampiran tambahan.indb 48

22/08/2017 11.07.07

Lampiran 08

L-49

LAMPIRAN 8

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 525/MPP/Kep/XI/1998 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan, maka perlu diatur Penyelenggaraan Pendaftaran Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan; b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3214); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);

Lampiran tambahan.indb 49

22/08/2017 11.07.07

L-50

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3738); 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen; 7. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1998; 8. Keputusan Presiden Nomor 122/M/98 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan; 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari tentang Jasa Akuntan Publik; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144a/KMK.03/97 tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak. 11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan; 12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/ep/9/1998 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN DEPARTEMEN.

Lampiran tambahan.indb 50

22/08/2017 11.07.07

Lampiran 08

L-51

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran perusahaan, untuk selanjutnya disebut UU-WDP. 2. Kantor Pendaftaran Perusahaan Tingkat Pusat adalah Unit Kerja di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan baik di Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II. 3. Kantor Pendaftaran Perusahaan Tingkat Pusat adalah Unit Kerja di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan selain berfungsi sebagai Penyelenggara dan Pelaksana Pendaftaran Laporan Tahunan Keuangan Perusahaan, untuk selanjutnya disebut KPP Tingkat Pusat. 4. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya, untuk selanjutnya disebut perseroan. 5. Perseroan Terbatas Terbuka adalah Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk selanjutnya disebut PT.Tbk. 6. Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan adalah laporan yang meliputi Neraca Perusahaan, Laporan Laba/Rugi Perusahaan, Laporan Arus Kas, Utang Piutang termasuk Kredit Bank dan Daftar Penyertaan Modal, yang telah diaudit oleh Akuntan publik atau Instansi pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara yang memiliki kewenangan menerbitkan laporan akuntan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang selanjutnya disebut LKTP. 7. Akuntan Publik adalah Akuntan yang memiliki ijn dari Menteri Keuangan untuk menjalankan pekerjaan akuntan publik yang diberi kuasa oleh perseroan untuk menyampaikan dan mendaftarkan LKTP. 8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.

Lampiran tambahan.indb 51

22/08/2017 11.07.07

L-52

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

BAB II KEWAJIBAN DAN WAKTU PENDAFTARAN Pasal 2 (1) Setiap perseroan yang berstatus kantor pusat, berkedudukan dan menjalankan kegiatan usahanya di Wilayah Negara Republik Indonesia diwajibkan untuk mendaftarkan LKTP pada KPP Tingkat Pusat. (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saat berlakunya Keputusan ini, hanya diberlakukan bagi perseroan yang: a. Merupakan Perseroan Terbuka (PT. Tbk.); b. Bidang usaha perseroannya berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat; c. Mengeluarkan surat pengakuan utang, atau d. Memiliki jumlah aset atau kekayaan paling sedikit Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)

Pasal 3 (1) LKTP yang wajib didaftarkan meliputi: a. Neraca Perusahaan; b. Laporan Laba/Rugi Perusahaan; c. Laporan Arus Kas; d. Utang-Piutang termasuk Kredit Bank; e. Daftar Penyertaan Modal. (2) LKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk catatan atas laporan keuangan dan profil perseroan. (3) Bentuk dan susunan LKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disesuaikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum (4) Bentuk profil perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4 (1) Perseroan wajib mendaftarkan LKTP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. (2) Pendaftaran LKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai tahun buku 1998.

Lampiran tambahan.indb 52

22/08/2017 11.07.07

Lampiran 08

L-53

BAB III KEWAJIBAN, Tanggung jawab DAN PELAPORAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN LKTP Pasal 5 Kewajiban, Tanggung jawab dan Pelaporan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran LKTP, berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan.

Pasal 6 (1) Menteri berwenang menetapkan ketentuan dan tata cara penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran LKTP serta pengelolaan Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan. (2) Menteri menunjuk Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai Pembina Teknis dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran LKTP.

Pasal 7 (1) Sambil menunggu pembentukan KPP Tingkat Pusat Direktorat Pendaftaran Perusahaan bertindak selaku KPP Tingkat Pusat yang berfungsi sebagai penyelenggaraan dan Pelaksana Pendaftaran LKTP. (2) Direktur Pendaftaran Perusahaan selaku Kepala KPP Tingkat Pusat bertanggung jawab dan wajib melaporkan secara tertulis tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendaftaran LKTP kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan.

Pasal 8 KPP Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas: a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan, rencana dan program Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendaftaran LKTP serta pengelolaan informasi keuangan tahunan perusahaan. b. Mempersiapkan bahan, mengkoordinasikan dan membina penyelenggaraan pelaksanaan pendaftaran LKTP serta pengelolaan informasi keuangan tahunan perusahaan. c. Mengamati dan mengendalikan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran LKTP. d. Menerima, mencatat dan mengesahkan LKTP. e. Menghimpun dan menyajikan informasi keuangan tahunan perusahaan.

Lampiran tambahan.indb 53

22/08/2017 11.07.07

L-54

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

f. Mempersiapkan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran LKTP. g. Mempersiapkan anggaran pembiayaan KPP Tingkat Pusat. h. Melakukan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pengenalan LKPT. i. Mempromosikan manfaat informasi keuangan tahunan dalam rangka transparansi keuangan perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha. j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi keuangan tahunan perusahaan. k. Menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran LKTP secara tertulis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IV TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN LKTP Pasal 9 Pendaftaran LKTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan oleh Akuntan Publik atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) pada KPP Tingkat Pusat dan tidak dipungut biaya.

Pasal 10 (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan dengan cara menyampaikan: a. LKTP dalam rangkap 3 (tiga) dan b. Disket atau sambungan langsung (on line) melalui komputer yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, secara langsung atau melalui jasa pengiriman. (2) LKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk disahkan sebagai bukti pengesahan pendaftaran LKTP. (3) Pengesahan LKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh KPP Tingkat Pusat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pendaftaran LKTP secara lengkap dan hanya berlaku untuk tahun buku yang dilaporkan.

Lampiran tambahan.indb 54

22/08/2017 11.07.07

Lampiran 08

L-55

Pasal 11 Kebenaran formal maupun material atas LKTP yang telah mendapat pengesahan dari Kepala KPP Tingkat Pusat, tetap merupakan tanggung jawab Perseroan.

BAB V PELAYANAN INFORMASI KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN Pasal 12 (1) LKTP yang telah didaftarkan merupakan sumber informasi resmi mengenai Keuangan Tahunan Perusahaan, bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada masyarakat oleh KPP Tingkat Pusat. (2) Jenis Informasi resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Salinan resmi LKTP yang merupakan copy seluruh data yang ada di dalam LKTP dan disahkan oleh Kepala KPP Tingkat Pusat. b. Petikan resmi LKTP yang merupakan sebagian data yang ada di dalam LKTP dan disahkan oleh Kepala KPP Tingkat Pusat, yang merupakan: - Petikan Neraca Perusahaan - Petikan Laporan Laba/Rugi Perusahaan - Petikan Laporan Arus Kas - Petikan Utang-Piutang termasuk Kredit Bank - Petikan Daftar Penyertaan Modal. (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk dokumen (4) Selain informasi dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga dapat diberikan dalam bentuk disket, CD-ROM atau melalui internet. (5) Untuk mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat diperoleh dengan berlangganan atau dasar permintaan dan dipungut biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI Pasal 13 (1) Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,3, dan pasal 4 Keputusan ini, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 34 UU-WDP. (2) Akuntan Publik dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran tambahan.indb 55

22/08/2017 11.07.07

L-56

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan : Jakarta Pada Tanggal : 13 November 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

RAHARDI RAMELAN

Lampiran tambahan.indb 56

22/08/2017 11.07.07

Lampiran 09

L-57

LAMPIRAN 9

Departemen Keuangan REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP- 86/BL/2011 TENTANG INDEPENDENSI AKUNTAN YANG MEMBERIKAN JASA DI PASAR MODAL KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN, Menimbang

:

bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik dalam memberikan jasa profesional sesuai dengan bidang tugasnya, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Nomor VIII.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-310/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;

Mengingat

:

1.

2.

3.

4. 5.

Lampiran tambahan.indb 57

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/ PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;

22/08/2017 11.07.07

L-58

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

M E M U T U S K A N: Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG INDEPENDENSI AKUNTAN YANG MEMBERIKAN JASA DI PASAR MODAL.

Pasal 1 Ketentuan mengenai independensi Akuntan yang memberikan jasa di Pasar Modal, diatur dalam Peraturan Nomor VIII.A.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-310/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Februari 2011.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 28 Februari 2011 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bad ttd. Nurhaida NIP 19590627 198902 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum ttd. Prasetyo Wahyu Adi Suryo NIP 195710281985121001

Lampiran tambahan.indb 58

22/08/2017 11.07.07

Lampiran 09

L-59

LAMPIRAN Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-86/BL/2011 Tanggal: 28 Februari 2011 PE R AT U R A N VIII.A.2

NOMOR :

INDEPENDENSI AKUNTAN YANG MEMBERIKAN JASA DI PASAR MODAL

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: a. Periode Audit adalah periode yang mencakup periode laporan keuangan yang menjadi objek audit, review, atau atestasi lainnya. b. Periode Penugasan Profesional adalah periode penugasan untuk melakukan pekerjaan atestasi termasuk menyiapkan laporan kepada Bapepam dan LK. c. Anggota Keluarga Dekat adalah istri atau suami, orang tua, anak baik di dalam maupun di luar tanggungan, dan anak kandung. d. Fee Kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional yang hanya akan dibebankan apabila ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. e. Orang Dalam Kantor Akuntan Publik adalah: 1) orang yang termasuk dalam penugasan audit, review, atestasi lainnya, dan/ atau non atestasi yaitu: a) b) c) d)

rekan; pimpinan; karyawan profesional; dan/atau penelaah, yang terlibat dalam penugasan.

2) orang yang termasuk dalam rantai pelaksana/perintah yaitu pimpinan Kantor Akuntan Publik dan semua orang yang: a) mengawasi atau mempunyai tanggung jawab manajemen secara langsung terhadap audit; b) mengevaluasi kinerja atau merekomendasikan kompensasi bagi rekan dalam penugasan audit; atau c) menyediakan pengendalian mutu atau pengawasan lain atas audit.

3) setiap rekan lainnya, pimpinan, atau karyawan profesional lainnya dari Kantor Akuntan Publik dan afiliasi dari Kantor Akuntan Publik yang telah memberikan jasa-jasa audit, review, atestasi lainnya, dan/atau non atestasi kepada klien. f. Karyawan Kunci adalah orang perseorangan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan manajer dari perusahaan. 2. Jangka Waktu Periode Penugasan Profesional a. Periode Penugasan Profesional dimulai sejak dimulainya pekerjaan lapangan atau penandatanganan penugasan, mana yang lebih dahulu.

Lampiran tambahan.indb 59

22/08/2017 11.07.08

L-60

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

b. Periode Penugasan Profesional berakhir pada saat tanggal laporan Akuntan atau pemberitahuan secara tertulis oleh Akuntan atau klien kepada Bapepam dan LK bahwa penugasan telah selesai, mana yang lebih dahulu. 3. Dalam memberikan jasa profesional, khususnya dalam memberikan opini, Akuntan wajib mempertahankan sikap independen. Akuntan tidak independen apabila selama Periode Audit dan selama Periode Penugasan Profesionalnya, baik Akuntan, Kantor Akuntan Publik, maupun Orang Dalam Kantor Akuntan Publik: a. mempunyai kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material pada klien, seperti: 1) investasi pada klien; atau 2) kepentingan keuangan lain pada klien yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. b. mempunyai hubungan pekerjaan dengan klien, seperti: 1) merangkap sebagai Karyawan Kunci pada klien; 2) memiliki Anggota Keluarga Dekat yang bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan; 3) mempunyai mantan rekan atau karyawan profesional dari Kantor Akuntan Publik yang bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan, kecuali setelah lebih dari satu tahun tidak bekerja lagi pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan; atau 4) mempunyai rekan atau karyawan profesional dari Kantor Akuntan Publik yang sebelumnya pernah bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan, kecuali yang bersangkutan tidak ikut melaksanakan audit terhadap klien tersebut dalam Periode Audit. c. mempunyai hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang material dengan klien, atau dengan Karyawan Kunci yang bekerja pada klien, atau dengan pemegang saham utama klien. Hubungan usaha dalam butir ini tidak termasuk hubungan usaha dalam hal Akuntan, Kantor Akuntan Publik, atau Orang Dalam Kantor Akuntan Publik memberikan jasa audit, review, atestasi lainnya, dan/ atau non atestasi kepada klien, atau merupakan konsumen dari produk barang atau jasa klien dalam rangka menunjang kegiatan rutin. d. memberikan jasa non atestasi kepada klien seperti: 1) pembukuan atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan; 2) desain sistem informasi keuangan dan implementasi; 3) audit internal; 4) konsultasi manajemen; 5) konsultasi sumber daya manusia; 6) penasihat keuangan; 7) jasa perpajakan, kecuali telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Komite Audit. Persetujuan Komite Audit tersebut tidak termasuk jasa perpajakan untuk mewakili klien di dalam maupun di luar pengadilan perpajakan dan/atau bertindak untuk dan atas nama klien dalam perhitungan dan pelaporan perpajakan; atau

Lampiran tambahan.indb 60

22/08/2017 11.07.08

Lampiran 09

L-61

8) jasa-jasa lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. e. memberikan jasa atau produk kepada klien dengan dasar Fee Kontinjen atau komisi, atau menerima Fee Kontinjen atau komisi dari klien, kecuali Fee Kontinjen ditetapkan oleh pengadilan sebagai hasil penyelesaian hukum, temuan badan pengatur dan/atau perpajakan. f. memiliki sengketa hukum dengan klien. 4. Persetujuan atas jasa non atestasi sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3 huruf d butir 7) wajib diungkapkan pada laporan berkala kegiatan Akuntan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.J.2. 5. Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik wajib mempunyai sistem pengendalian mutu dengan tingkat keyakinan yang memadai bahwa Kantor Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen dengan mempertimbangkan ukuran dan sifat praktik dari Kantor Akuntan Publik tersebut. 6. Pembatasan Penugasan Audit a Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. b Kantor Akuntan Publik dan Akuntan dapat menerima penugasan audit kembali untuk klien tersebut setelah satu tahun buku tidak mengaudit klien tersebut. c Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak berlaku bagi laporan keuangan interim yang diaudit untuk kepentingan Penawaran Umum. d Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa di Pasar Modal yang melakukan perubahan komposisi Akuntan sehingga jumlah Akuntannya 50% (lima puluh perseratus) atau lebih berasal dari Kantor Akuntan Publik yang telah memberikan jasa di Pasar Modal, diberlakukan sebagai kelanjutan Kantor Akuntan Publik asal Akuntan yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 7. Dalam penerimaan penugasan profesional, Akuntan wajib mempertimbangkan secara profesional dan memiliki independensi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). 8. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan Peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Ditetapkan di pada tanggal

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum ttd. Prasetyo Wahyu Adi Suryo NIP 195710281985121001

Lampiran tambahan.indb 61

: Jakarta : 28 Februari 2011 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Badan Pengawas Pasar Modal dan ttd. mbaga Nurhaida NIP 19590627 198902 2 001

22/08/2017 11.07.08

L-62

Lampiran tambahan.indb 62

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

22/08/2017 11.07.08

Lampiran 10

L-63

LAMPIRAN 10

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 17/PMK.01/2008 TENTANG JASA AKUNTAN PUBLIK MENTERI KEUANGAN, Menimbang

:

a.

b.

Mengingat

:

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jasa Akuntan Publik;

1.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705); Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

2.

Lampiran tambahan.indb 63

bahwa sejalan dengan tujuan Pemerintah dalam rangka mendukung perekonomian yang sehat dan efisien, diperlukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang profesional dan handal melalui pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif dan berkesinambungan; bahwa untuk menciptakan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif dan berkesinambungan serta dalam rangka melindungi kepentingan umum, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/ KMK.06/2002 yang mengatur Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 tidak memadai lagi sehingga dipandang perlu mengatur kembali Jasa Akuntan Publik dengan mengganti Keputusan Menteri Keuangan dimaksud;

22/08/2017 11.07.08

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-64

3.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;

4. 5.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JASA AKUNTAN PUBLIK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Akuntan adalah seseorang yang berhak menyandang gelar atau sebutan akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. 3. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP, adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. 4. Cabang Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut Cabang KAP adalah kantor yang dibuka oleh KAP untuk memberikan jasa Akuntan Publik yang dipimpin oleh salah satu Rekan KAP yang bersangkutan. 5. Kantor Akuntan Publik Asing atau disingkat KAPA adalah badan usaha jasa profesi di luar negeri yang memiliki izin dari otoritas di negara yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan usaha paling sedikit di bidang audit umum atas laporan keuangan. 6. Organisasi Audit Asing atau disingkat OAA adalah organisasi di luar negeri, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan, yang anggotanya terdiri atas badan usaha jasa profesi yang melakukan kegiatan usaha paling sedikit di bidang audit umum atas laporan keuangan. 7. Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan seseorang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Lampiran tambahan.indb 64

22/08/2017 11.07.08

Lampiran 10

L-65

8. Laporan Auditor Independen adalah laporan yang ditandatangani oleh Akuntan Publik yang memuat pernyataan pendapat atau pertimbangan Akuntan Publik tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang ditetapkan. 9. Institut Akuntan Publik Indonesia yang selanjutnya disebut IAPI adalah Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui Pemerintah. 10. Pemimpin atau Pemimpin Rekan adalah Akuntan Publik yang bertindak sebagai pemimpin pada KAP. 11. Pemimpin Cabang adalah Akuntan Publik yang bertindak sebagai pemimpin pada Cabang KAP. 12. Rekan adalah Akuntan Publik atau seseorang yang bertindak sebagai sekutu pada KAP berbentuk usaha persekutuan. 13. Domisili adalah tempat kedudukan Akuntan Publik, KAP atau Cabang KAP dalam suatu wilayah Kota atau Kabupaten. 14. Standar Profesional Akuntan Publik yang selanjutnya disebut SPAP adalah panduan teknis yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. 15. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 16. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan. 17. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai atau disingkat PPAJP adalah Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Sekretariat Jenderal, Departemen Keuangan. 18. Kepala Pusat adalah Kepala PPAJP.

BAB II BIDANG JASA Bagian Pertama Jenis Jasa

Pasal 2 (1) Bidang jasa Akuntan Publik dan KAP adalah atestasi, yang meliputi: a. jasa audit umum atas laporan keuangan; b. jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif; c. jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma; d. jasa reviu atas laporan keuangan; dan e. jasa atestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam SPAP (2) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Akuntan Publik. (3) Selain jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dan KAP dapat memberikan jasa audit lainnya dan jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultansi sesuai dengan kompetensi Akuntan Publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran tambahan.indb 65

22/08/2017 11.07.08

L-66

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Bagian Kedua Pembatasan Masa Pemberian Jasa

Pasal 3 (1) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. (2) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut. (3) Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut. (4) Dalam hal KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas melakukan perubahan komposisi Akuntan Publiknya, maka terhadap KAP tersebut tetap diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) KAP yang melakukan perubahan komposisi Akuntan Publik yang mengakibatkan jumlah Akuntan Publiknya 50% (lima puluh per seratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas, diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Pendirian atau perubahan nama KAP yang komposisi Akuntan Publiknya 50% (lima puluh per seratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas, diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III AKUNTAN PUBLIK Bagian Pertama Perizinan

Pasal 4 (1) Menteri berwenang memberikan izin kepada Akuntan untuk menjadi Akuntan Publik. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Lampiran tambahan.indb 66

22/08/2017 11.07.08

Lampiran 10

L-67

Pasal 5 Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Akuntan mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki nomor Register Negara untuk Akuntan; b. memiliki Sertifikat Tanda Lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) yang diselenggarakan oleh IAPI; c. dalam hal tanggal kelulusan USAP sebagaimana dimaksud pada huruf b telah melewati masa 2 (dua) tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 60 (enam puluh) Satuan Kredit PPL (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir; d. berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi perikatan audit umum, yang disahkan oleh Pemimpin/Pemimpin Rekan KAP; e. berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); g. tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin Akuntan Publik; dan h. membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Izin Akuntan Publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan Lampiran I sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 6 (1) Izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima secara lengkap. (2) Permohonan izin Akuntan Publik dinyatakan tidak lengkap disampaikan melalui pemberitahuan tertulis oleh Kepala Pusat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (3) Pemohon dapat melengkapi persyaratan yang dinyatakan tidak lengkap paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis ditetapkan. (4) Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka permohonan izin Akuntan Publik tidak dapat diproses dan pemohon dapat mengajukan permohonan baru dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Lampiran tambahan.indb 67

22/08/2017 11.07.08

L-68

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Pasal 7 (1) Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib mempunyai KAP. (2) Kewajiban mempunyai KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi paling lama 6 (enam) bulan sejak izin Akuntan Publik diterbitkan. (3) Akuntan Publik yang telah mengundurkan diri dari suatu KAP, wajib mempunyai KAP paling lama 6 (enam) bulan sejak pengunduran diri. (4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) tidak dipenuhi, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri mencabut izin Akuntan Publik yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penghentian Pemberian Jasa Akuntan Publik untuk Sementara Waktu atas Permintaan Sendiri

Pasal 8 (1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan penghentian pemberian jasa Akuntan Publik untuk sementara waktu atas permintaan sendiri kepada Sekretaris Jenderal. (2) Sekretaris Jenderal memberikan persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu kepada Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Akuntan Publik yang bersangkutan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat, dengan melampirkan: a. surat rekomendasi dari KAP bagi Akuntan Publik yang menjadi Rekan pada KAP; b. alamat lengkap selama menjalani penghentian pemberian jasa Akuntan Publik untuk sementara waktu; c. jangka waktu yang dimohonkan untuk menjalani penghentian pemberian jasa Akuntan Publik untuk sementara waktu; d. alasan penghentian pemberian jasa Akuntan Publik untuk sementara waktu; e. pernyataan dari IAPI bahwa: 1) yang bersangkutan tidak sedang menjalani reviu oleh IAPI; 2) IAPI tidak menerima pengaduan dari pihak lain yang layak ditindaklanjuti, yang berkaitan dengan jasa yang telah diberikan oleh yang bersangkutan; 3) yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi dari IAPI; dan f. membuat Surat Permohonan dan melengkapi formulir Penghentian Pemberian Jasa Akuntan Publik untuk Sementara Waktu atas Permintaan Sendiri sebagaimana terlampir pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini. (4) Sekretaris Jenderal menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila yang bersangkutan: a. tidak melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); b. sedang diperiksa oleh Sekretaris Jenderal atau diadukan oleh pihak lain yang layak ditindaklanjuti;

Lampiran tambahan.indb 68

22/08/2017 11.07.08

Lampiran 10

L-69

c. telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terakhir terhitung saat permohonan disampaikan secara lengkap; d. sedang menjalani kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal; atau e. sedang menjalani sanksi pembekuan izin.

Pasal 9 (1) Persetujuan penghentian pemberian jasa Akuntan Publik untuk sementara waktu atas permintaan sendiri diterbitkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (2) Permohonan dinyatakan tidak lengkap disampaikan melalui pemberitahuan tertulis oleh Kepala Pusat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (3) Pemohon dapat melengkapi persyaratan yang dinyatakan tidak lengkap paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis. (4) Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka permohonan tidak dapat diproses dan pemohon dapat kembali mengajukan permohonan baru dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 10 Persetujuan penghentian pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 11 (1) Akuntan Publik yang akan mengakhiri masa penghentian pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), untuk dapat memberikan jasa Akuntan Publik kembali wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. bukti telah mengikuti PPL paling sedikit 30 SKP yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) untuk periode 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa penghentian pemberian jasa; b. bukti keanggotaan IAPI yang masih berlaku; c. bukti domisili; dan d. membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Mengakhiri Penghentian Pemberian Jasa Akuntan Publik untuk Sementara Waktu atas Permintaan Sendiri, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan Lampiran III sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Lampiran tambahan.indb 69

22/08/2017 11.07.08

L-70

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(1) Menteri berwenang mencabut izin Akuntan Publik yang tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan berakhirnya masa penghentian pemberian jasa Akuntan Publik. (2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menetapkan pencabutan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (3) Permohonan persetujuan untuk penghentian pemberian jasa Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hanya dapat diajukan kembali paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya persetujuan penghentian pemberian jasa Akuntan Publik sebelumnya.

Bagian Ketiga Pengaktifan Izin Akuntan Publik yang Dikenakan Sanksi Pembekuan Izin

Pasal 12 (1) Menteri memberikan persetujuan kepada Akuntan Publik untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kembali setelah berakhirnya masa pembekuan izin. (2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menetapkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Akuntan Publik yang dikenakan sanksi pembekuan izin, apabila masa pembekuan tersebut telah berakhir dan akan memberikan jasanya kembali, wajib mengajukan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat untuk memberikan jasa dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a; b. berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. tidak pernah mengundurkan diri dari keanggotaan IAPI; dan d. membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Persetujuan untuk Memberikan Jasa Kembali bagi Akuntan Publik yang Dikenakan Sanksi Pembekuan Izin, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan Lampiran IV sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. (4) Akuntan Publik yang dikenakan sanksi pembekuan izin, dilarang memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebelum mendapatkan persetujuan untuk memberikan jasa kembali oleh Menteri.

Lampiran tambahan.indb 70

22/08/2017 11.07.08

Lampiran 10

L-71

Pasal 13 (1) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat diajukan paling singkat 20 (dua puluh) hari sebelum berakhirnya masa sanksi pembekuan izin Akuntan Publik. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (3) Permohonan dinyatakan tidak lengkap disampaikan melalui pemberitahuan tertulis oleh Kepala Pusat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (4) Pemohon dapat melengkapi persyaratan yang dinyatakan tidak lengkap paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis. (5) Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, permohonan tidak dapat diproses dan pemohon dapat mengajukan permohonan baru dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Bagian Keempat Pengunduran Diri dan Tidak Berlakunya Izin

Pasal 14 (1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Akuntan Publik kepada Menteri. (2) Menteri berwenang memberikan persetujuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menetapkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Permohonan pengunduran diri Akuntan Publik disampaikan secara tertulis oleh Akuntan Publik yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Akuntan Publik yang bersangkutan tentang pengunduran dirinya; b. membuat surat pernyataan mengenai penyelesaian perikatan profesional antara Akuntan Publik dengan kliennya yang ditandatangani oleh Akuntan Publik yang bersangkutan; c. menyerahkan asli surat izin Akuntan Publik; dan d. membuat Surat Permohonan dan melengkapi formulir Pengunduran Diri Akuntan Publik dengan menggunakan Lampiran V sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. (5) Sekretaris Jenderal menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila yang bersangkutan: a. sedang diperiksa oleh Sekretaris Jenderal atau diadukan oleh pihak lain yang layak ditindaklanjuti; b. telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terakhir terhitung sejak saat permohonan disampaikan secara lengkap;

Lampiran tambahan.indb 71

22/08/2017 11.07.08

L-72

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

c. sedang menjalani kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal; atau d. sedang menjalani sanksi pembekuan izin. (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (7) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri mencabut izin Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak lengkap, Kepala Pusat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon. (9) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dipenuhi, maka permohonan pengunduran diri Akuntan Publik tidak dapat diproses. (10)Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Akuntan Publik yang pernah dikenakan sanksi pembekuan izin, maka ketentuan Pasal 67 ayat (2) tetap berlaku apabila yang bersangkutan menjadi Akuntan Publik kembali.

Pasal 15 (1) Izin Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan meninggal dunia. (2) Dalam hal Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki KAP berbentuk badan usaha perseorangan, maka izin usaha KAP yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV KANTOR AKUNTAN PUBLIK Bagian Pertama Bentuk Badan Usaha

Pasal 16 (1) Badan usaha KAP dapat berbentuk: a. Perseorangan; atau b. Persekutuan. (2) KAP yang berbentuk badan usaha perseorangan hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seorang Akuntan Publik yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin. (3) KAP yang berbentuk badan usaha persekutuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah persekutuan perdata atau persekutuan firma. (4) KAP yang berbentuk badan usaha persekutuan hanya dapat didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang Akuntan Publik, dimana masing-masing sekutu merupakan rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai Pemimpin Rekan. (5) Dalam hal KAP berbentuk usaha persekutuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai rekan non Akuntan Publik, persekutuan dapat didirikan dan dijalankan apabila paling kurang 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari seluruh sekutu adalah Akuntan Publik.

Lampiran tambahan.indb 72

22/08/2017 11.07.08

Lampiran 10

L-73

Bagian Kedua Perizinan Pasal 17 (1) Menteri berwenang memberikan izin usaha KAP. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 18 (1) Untuk mendapatkan izin usaha KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang berbentuk badan usaha perseorangan, Pemimpin KAP mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki izin Akuntan Publik; b. menjadi anggota IAPI; c. mempunyai paling sedikit 3 (tiga) orang auditor tetap dengan tingkat pendidikan formal bidang akuntansi yang paling rendah berijazah setara Diploma III dan paling sedikit 1 (satu) orang diantaranya memiliki register negara untuk akuntan; d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. memiliki rancangan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP yang memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan paling kurang mencakup aspek kebijakan atas seluruh unsur pengendalian mutu; f. domisili Pemimpin KAP sama dengan domisili KAP; g. memiliki bukti kepemilikan atau sewa kantor, dan denah kantor yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain; dan h. membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik, dan membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan Lampiran VI sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Untuk mendapatkan izin usaha KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang berbentuk badan usaha persekutuan, Pemimpin Rekan KAP mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP; c. memiliki perjanjian kerjasama yang disahkan oleh notaris bagi KAP yang berbentuk badan usaha persekutuan yang paling sedikit memuat: 1) pihak-pihak yang melakukan persekutuan; 2) alamat para sekutu; 3) bentuk badan usaha persekutuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);

Lampiran tambahan.indb 73

22/08/2017 11.07.08

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-74

4) 5) 6)

nama dan domisili KAP; hak dan kewajiban para pihak/sekutu; sekutu yang berhak mengadakan perikatan, untuk dan atas nama KAP, dengan pihak ketiga berkaitan dengan jasa yang diberikan; dan 7) penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan. d. memiliki surat izin Akuntan Publik bagi Pemimpin Rekan dan Rekan yang Akuntan Publik; e. memiliki tanda keanggotaan IAPI yang masih berlaku bagi Pemimpin Rekan dan Rekan yang Akuntan Publik; f. memiliki surat persetujuan dari seluruh Rekan KAP mengenai penunjukan salah satu Rekan menjadi Pemimpin Rekan; dan g. memiliki bukti domisili Pemimpin Rekan dan Rekan KAP. (3) Kepala Pusat dapat menunjuk pejabat atau petugas untuk melakukan penelitian fisik langsung atas permohonan izin usaha KAP yang diajukan.

Pasal 19 (1) Izin usaha KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima secara lengkap. (2) Permohonan izin usaha KAP dinyatakan tidak lengkap disampaikan melalui pemberitahuan tertulis oleh Kepala Pusat, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (3) Pemohon dapat melengkapi persyaratan yang dinyatakan tidak lengkap paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis. (4) Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka permohonan baru dapat kembali diajukan pemohon dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Ketiga Cabang KA P

Pasal 20 (1) Cabang KAP hanya dapat dibuka oleh KAP yang berbentuk badan usaha persekutuan dengan nama yang sama dengan nama KAP. (2) Cabang KAP dipimpin oleh seorang Akuntan Publik yang merupakan Rekan KAP yang bersangkutan. (3) Cabang KAP dapat dibuka di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 21 (1) Menteri berwenang memberikan izin pembukaan Cabang KAP. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Lampiran tambahan.indb 74

22/08/2017 11.07.08

Lampiran 10

L-75

Pasal 22 (1) Untuk mendapatkan izin pembukaan Cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pemimpin Rekan KAP mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan: a. memiliki surat persetujuan dari seluruh Rekan KAP mengenai penunjukan salah satu Rekan yang Akuntan Publik menjadi Pemimpin Cabang; b. memiliki tanda bukti domisili Pemimpin Cabang yang sesuai dengan domisili cabang KAP yang bersangkutan; c. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang auditor tetap dengan tingkat pendidikan formal bidang akuntansi yang paling rendah berijazah setara Diploma III dan paling sedikit 1 (satu) orang diantaranya memiliki register negara untuk akuntan; d. memiliki NPWP Cabang KAP; e. memiliki tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah kantor yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain; dan f. membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Pembukaan Izin Cabang KAP, dan membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan Lampiran VII sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Kepala Pusat dapat menunjuk pejabat atau petugas untuk melakukan penelitian fisik langsung atas permohonan izin pembukaan Cabang KAP yang diajukan.

Pasal 23 (1) Izin pembukaan Cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima secara lengkap. (2) Permohonan izin pembukaan Cabang KAP dinyatakan tidak lengkap disampaikan melalui pemberitahuan tertulis oleh Kepala Pusat, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (3) Pemohon dapat melengkapi persyaratan yang dinyatakan tidak lengkap paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis. (4) Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka permohonan tidak dapat diproses dan pemohon dapat kembali mengajukan permohonan baru dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Lampiran tambahan.indb 75

22/08/2017 11.07.08

L-76

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Bagian Keempat Penggunaan Nama Kantor

Pasal 24 (1) KAP berbentuk badan usaha perseorangan menggunakan nama Akuntan Publik yang bersangkutan. (2) KAP berbentuk badan usaha persekutuan menggunakan nama salah seorang atau lebih Akuntan Publik yang merupakan rekan KAP yang bersangkutan. (3) Nama KAP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang menggunakan singkatan atau penggalan nama. (4) Dalam hal nama Akuntan Publik lebih dari 1 (satu) kata, nama KAP harus menggunakan paling sedikit 1 (satu) kata yang merupakan bagian dari nama lengkap Akuntan Publik dimaksud. (5) Bagi KAP yang berbentuk badan usaha persekutuan penambahan kata “& Rekan” di belakang nama KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diperkenankan apabila jumlah Akuntan Publik pada KAP yang bersangkutan lebih banyak dari jumlah Akuntan Publik yang namanya tercantum sebagai nama KAP. (6) KAP dapat mempertahankan nama Akuntan Publik yang telah mengundurkan diri atau meninggal dunia sebagai nama KAP sepanjang mendapat persetujuan tertulis yang disahkan dengan Akta Notaris dari anggota persekutuan yang mengundurkan diri tersebut atau dari ahli waris Akuntan Publik yang meninggal dunia. (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diperkenankan bagi KAP berbentuk badan usaha persekutuan.

Bagian Kelima Pengaktifan Kembali Izin KA P dan Izin Pembukaan Cabang KA P yang Dikenakan Sanksi Pembekuan

Pasal 25 (1) Menteri berwenang memberikan persetujuan kepada Kantor Akuntan Publik atau Cabang KAP untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah berakhirnya masa pembekuan izin. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. (3) KAP atau Cabang KAP yang dikenakan sanksi pembekuan izin, apabila masa pembekuan tersebut telah berakhir dan akan memberikan jasanya kembali, pemimpin atau pemimpin rekan KAP wajib mengajukan permohonan persetujuan untuk memberikan jasa kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan: a. bagi KAP berbentuk usaha perseorangan, wajib melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, f, dan g; b. bagi KAP berbentuk usaha persekutuan wajib melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, f, dan g serta ayat (2) huruf b;

Lampiran tambahan.indb 76

22/08/2017 11.07.08

Lampiran 10

L-77

c. bagi Cabang KAP wajib melampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, c, d, dan e; dan d. membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Persetujuan untuk Memberikan Jasa Kembali setelah Dikenakan Sanksi Pembekuan Izin, dan membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan Lampiran VIII untuk KAP atau Lampiran IX untuk Cabang KAP sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. (4) KAP atau Cabang KAP yang dikenakan sanksi pembekuan izin, dilarang memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebelum mendapatkan persetujuan untuk memberikan jasa kembali oleh Menteri.

Pasal 26 (1) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dapat diajukan paling singkat 20 (dua puluh) hari sebelum masa pembekuan izin berakhir. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan lengkap diterima. (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dinyatakan tidak lengkap disampaikan melalui pemberitahuan tertulis oleh Kepala Pusat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (4) Pemohon dapat melengkapi persyaratan yang dinyatakan tidak lengkap paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis. (5) Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, permohonan tidak dapat diproses dan pemohon dapat kembali mengajukan permohonan baru dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

BAB V KERJASAMA DENGAN KAPA ATAU OAA Bagian Pertama Kerjasama dan Pencantuman Nama

Pasal 27 (1) KAP hanya dapat mencantumkan nama KAPA atau OAA pada nama kantor, kepala surat, dokumen, dan media lainnya setelah mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. (2) Penulisan huruf pada nama KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melebihi besarnya huruf nama KAP tersebut. (3) Persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Lampiran tambahan.indb 77

22/08/2017 11.07.08

L-78

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

a. melakukan perjanjian kerjasama secara langsung dengan satu KAPA atau OAA; b. kerjasama bersifat berkelanjutan yaitu tidak terbatas hanya untuk suatu penugasan tertentu yang dinyatakan dalam perjanjian kerjasama; c. terdapat review mutu paling sedikit sekali dalam 4 (empat) tahun oleh KAPA atau OAA yang dinyatakan dalam perjanjian kerjasama; d. kerjasama yang dilakukan paling sedikit mencakup bidang jasa audit umum atas laporan keuangan yang dinyatakan dalam perjanjian kerjasama; e. tidak menggunakan nama KAPA atau OAA yang sedang digunakan oleh KAP lain; f. perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e harus disahkan notaris; g. keanggotaan OAA paling sedikit diikuti oleh KAPA yang terdapat di 20 (dua puluh) negara di dunia; dan h. membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Persetujuan Pencantuman Nama KAPA atau OAA Bersama-sama dengan Nama KAP, dan membuat surat pernyataan bermeterai cukup bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan Lampiran X sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. (1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri berwenang membatalkan persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila: a. KAP tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); b. KAPA dicabut izin usahanya oleh negara asal KAPA; c. OAA bubar; atau d. KAP dicabut izin usahanya; (2) Persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku, apabila izin usaha KAP dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Kedua Persetujuan Pencantuman Nama KA PA atau OA A

Pasal 28 (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pemimpin atau Pemimpin Rekan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menyerahkan profil KAPA atau OAA; b. menyerahkan fotocopy perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3); dan c. membuat Surat Permohonan dan melengkapi formulir Permohonan Persetujuan Pencantuman Nama KAPA atau OAA Bersama-sama dengan Nama KAP dengan

Lampiran tambahan.indb 78

22/08/2017 11.07.08

Lampiran 10

L-79

menggunakan Lampiran X sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat: a. pihak-pihak yang melakukan perjanjian; b. sifat dan ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dan d; c. hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerjasama; d. hak KAP untuk mencantumkan nama KAPA atau OAA; e. penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan; f. kewajiban reviu mutu secara periodik oleh KAPA atau OAA; dan g. pernyataan bahwa kerjasama pencantuman nama KAPA atau OAA hanya dengan KAP tersebut.

Pasal 29 (1) Persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA diterbitkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima secara lengkap. (2) Permohonan dinyatakan tidak lengkap disampaikan melalui pemberitahuan tertulis oleh Kepala Pusat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (3) Pemohon dapat melengkapi persyaratan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis. (4) Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka permohonan baru dapat kembali diajukan pemohon dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 30 (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik dan KAP. (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal. (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal dapat meminta pendapat atau masukan dari IAPI dan/ atau pihak yang terkait.

Lampiran tambahan.indb 79

22/08/2017 11.07.08

L-80

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 31 (1) Akuntan Publik wajib menandatangani Laporan Auditor Independen dan/atau laporan hasil pemberian jasa lainnya dengan mencantumkan Nomor Izin Akuntan Publik (NIAP) dan Nomor Izin Usaha KAP yang bersangkutan. (2) Nomor laporan wajib dicantumkan pada Laporan Auditor Independen di lembar opini. (3) Nomor Laporan Auditor Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara berurutan berdasarkan tanggal penerbitannya dalam KAP atau Cabang KAP.

Pasal 32 (1) Akuntan Publik wajib berdomisili di wilayah Republik Indonesia. (2) Akuntan Publik wajib menjadi anggota IAPI.

Pasal 33 (1) Kewajiban domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tidak berlaku bagi Akuntan Publik yang menjalani masa penghentian pemberian jasa Akuntan Publik untuk sementara waktu atas permintaan sendiri. (2) Akuntan Publik yang menjalani masa penghentian pemberian jasa Akuntan Publik untuk sementara waktu atas permintaan sendiri dilarang menjadi Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP. (3) Akuntan Publik yang sedang menjalani masa penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu atas permintaan sendiri, tetap wajib mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) sebanyak 30 (tiga puluh) Satuan Kredit PPL (SKP) dengan paling sedikit 15 (lima belas) SKP diantaranya di bidang auditing dan akuntansi untuk periode 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu.

Pasal 34 (1) Akuntan Publik wajib mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang diselenggarakan dan/atau yang diakui oleh IAPI dan PPAJP. (2) Jumlah Satuan Kredit PPL (SKP) yang wajib diikuti oleh Akuntan Publik paling sedikit berjumlah 30 (tiga puluh) SKP setiap tahun, dengan paling sedikit: a. 4 (empat) SKP diantaranya berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Akuntan Publik; dan b. 4 (empat) SKP diantaranya berkaitan dengan bidang auditing dan akuntansi. (3) Akuntan Publik mengajukan penyetaraan jumlah SKP kepada IAPI apabila mengikuti PPL yang diselenggarakan oleh selain IAPI dan PPAJP.

Lampiran tambahan.indb 80

22/08/2017 11.07.08

Lampiran 10

L-81

(4) Akuntan Publik yang dalam waktu 1 (satu) tahun tidak melakukan audit umum atas laporan keuangan, wajib mengikuti PPL di bidang auditing dan akuntansi paling sedikit sebanyak 15 (lima belas) SKP pada tahun berikutnya, yang merupakan bagian dari jumlah SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Akuntan Publik wajib menyampaikan laporan realisasi PPL tahunan dengan lengkap kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya dengan menggunakan formulir Realisasi PPL pada Lampiran XI sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 35 (1) Akuntan Publik wajib melaporkan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat paling lambat 1 (satu) bulan sejak: a. menjadi Rekan KAP dengan melampirkan perjanjian kerjasama yang disahkan oleh notaris; b. mengundurkan diri dari KAP; atau c. pindah alamat tempat tinggal. (2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir Pemberitahuan Pindah Alamat atau Status Rekan KAP pada Lampiran XII sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 36 (1) KAP wajib menyampaikan dengan lengkap kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat laporan tahunan sebagai berikut: a. laporan kegiatan usaha; b. laporan keuangan KAP; dan c. laporan realisasi program kerja Tenaga Asing. (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama pada akhir bulan April tahun berikutnya. (2) Penyampaian laporan tahunan dilaksanakan dengan menggunakan formulir Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Keuangan KAP, dan Realisasi Program Tenaga Kerja Asing, serta Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data yang disampaikan adalah benar pada Lampiran XIII sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan dalam bentuk hard copy dan soft copy. (4) KAP yang bekerjasama dengan KAPA atau OAA, wajib menyampaikan hasil reviu mutu kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat paling sedikit sekali dalam 4 (empat) tahun sejak tanggal perjanjian kerjasama. (5) Kepala Pusat dapat menunjuk pejabat atau petugas untuk melakukan penelitian langsung terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Lampiran tambahan.indb 81

22/08/2017 11.07.08

L-82

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Pasal 37 KAP yang mempekerjakan tenaga asing wajib menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat yang paling kurang memuat nama, izin kerja tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, kewarganegaraan, keahlian, rencana kerja, dan jangka waktu penugasan, paling lama 1 (satu) bulan sejak tenaga asing yang bersangkutan dipekerjakan.

Pasal 38 (1) KAP wajib melaporkan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya: a. perubahan alamat dengan melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah kantor yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain; b. perubahan susunan Rekan dengan melampirkan perjanjian kerjasama yang disahkan oleh notaris; c. perubahan Pemimpin Rekan dan/atau Pemimpin Cabang KAP dengan melampirkan bukti domisili dan surat persetujuan dari seluruh Rekan mengenai perubahan atau surat penunjukan menjadi Pemimpin Cabang KAP; atau d. pemimpin rekan dan/atau rekan KAP mengundurkan diri atau meninggal dunia. (2) KAP wajib melaporkan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat paling lambat 1 (satu) bulan sejak: a. KAPA yang melakukan perjanjian kerjasama dengan KAP oleh negara asal dicabut izin usahanya; b. OAA yang melakukan perjanjian dengan KAP bubar; atau c. perubahan dan/atau berakhirnya kerjasama dengan KAPA atau OAA. (3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir Pemberitahuan Pindah Alamat KAP dan/atau Cabang KAP, Perubahan Susunan Rekan KAP, Perubahan Pemimpin/Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP pada Lampiran XIV sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. (4) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formulir Permohonan untuk Mengakhiri Kerjasama Pencantuman Nama KAPA atau OAA Bersama-sama dengan Nama KAP pada Lampiran XV sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. (5) Kepala Pusat menyampaikan surat pemberitahuan kepada KAP atas laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Kepala Pusat dapat menunjuk pejabat atau petugas untuk melakukan penelitian fisik langsung terhadap laporan perubahan alamat KAP.

Pasal 39 (1) Cabang KAP wajib dipimpin oleh Pemimpin Cabang yang berdomisili sesuai dengan domisili Cabang KAP yang bersangkutan.

Lampiran tambahan.indb 82

22/08/2017 11.07.08

Lampiran 10

L-83

(2) Dalam hal Cabang KAP tidak mempunyai pemimpin Cabang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri mengenakan sanksi pencabutan izin pembukaan Cabang KAP.

Pasal 40 Dalam memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Akuntan Publik dan KAP wajib mematuhi: a. SPAP yang ditetapkan oleh IAPI; b. Etika Profesi yang ditetapkan oleh IAPI; dan c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang jasa yang diberikan.

Pasal 41 KAP dan Cabang KAP wajib: a. dipimpin oleh Akuntan Publik; b. mempunyai auditor tetap paling sedikit 3 (tiga) orang untuk KAP atau 2 (dua) orang untuk Cabang KAP dengan tingkat pendidikan formal bidang akuntansi yang paling rendah berijazah setara Diploma III dan paling sedikit 1 (satu) orang diantaranya mempunyai register negara untuk akuntan; c. mempunyai kantor yang terisolasi dari kegiatan lain; d. melaksanakan sistem pengendalian mutu sesuai dengan SPAP; dan e. menyelenggarakan dan memelihara catatan mengenai jam kerja setiap auditor termasuk Akuntan Publik dalam penugasan audit umum atas laporan keuangan dan/atau jasa atestasi lainnya.

Pasal 42 (1) KAP wajib memasang nama lengkap kantor dan nomor izin usaha KAP pada bagian depan kantor. (2) Cabang KAP wajib memasang nama lengkap kantor dan nomor izin pembukaan Cabang KAP pada bagian depan kantor. (3) KAP dan Cabang KAP wajib mencantumkan pada kepala surat paling sedikit nama lengkap kantor, alamat kantor, dan nomor izin usaha KAP atau izin pembukaan Cabang KAP. (4) KAP dan Cabang KAP hanya dapat menggunakan nama KAP atau Cabang KAP sesuai dengan nama yang tercantum dalam izin usaha atau izin pembukaan Cabang KAP.

Pasal 43 (1) Setiap perubahan nama, bentuk badan usaha, domisili KAP, dan/atau domisili Cabang KAP wajib mendapat izin dari Menteri. (2) Kewajiban mendapatkan izin dari Menteri untuk perubahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Lampiran tambahan.indb 83

22/08/2017 11.07.08

L-84

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(3) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menetapkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan atau Pemimpin Rekan KAP wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau (2) dan/atau Pasal 22 ayat (1) serta melampirkan surat izin asli yang telah ditetapkan sebelumnya. (5) Dengan diberikannya surat izin yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat izin yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44 (1) Akuntan Publik dan/atau KAP bertanggung jawab atas seluruh jasa yang diberikan. (2) Akuntan Publik bertanggung jawab atas Laporan Auditor Independen dan Kertas Kerja dari Akuntan Publik yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun. (3) Akuntan Publik dan/atau KAP wajib memelihara Laporan Auditor Independen, Kertas Kerja dari Akuntan Publik yang bersangkutan, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pemberian jasa selama 10 (sepuluh) tahun. (4) Akuntan Publik dan/atau KAP dilarang mencantumkan namanya pada dokumen atau komunikasi tertulis yang memuat laporan keuangan atau bagian-bagian dari suatu laporan keuangan, kecuali Akuntan Publik dan/atau KAP yang bersangkutan telah melakukan audit atau kompilasi atau reviu atas laporan keuangan atau bagianbagian dari laporan keuangan dimaksud.

Pasal 45 (1) Akuntan Publik yang telah bekerja pada Koperasi Jasa Audit dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Koperasi Jasa Audit. (2) Koperasi Jasa Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan koperasi yang dibentuk oleh Gerakan Koperasi dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi yang melakukan audit terhadap Koperasi. (3) Akuntan Publik yang bekerja pada Koperasi Jasa Audit wajib menyampaikan Laporan Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 46 (1) Akuntan Publik dilarang memiliki atau menjadi rekan pada lebih dari 1 (satu) KAP. (2) Akuntan Publik dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara; b. pimpinan, anggota, atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; c. pimpinan, pengurus, atau pegawai pada badan usaha milik negara, daerah, swasta, atau rekan pada badan usaha lainnya;

Lampiran tambahan.indb 84

22/08/2017 11.07.08

Lampiran 10

L-85

d. pimpinan, pengurus, atau pegawai pada badan hukum lainnya; e. pimpinan atau pengurus pada partai politik; f. pimpinan, pengurus, atau pegawai pada lembaga pendidikan; atau g. komisaris, komite yang bertanggung jawab kepada komisaris, atau jabatan lain yang menjalankan fungsi yang sama dengan komisaris atau komite dimaksud pada lebih dari 2 (dua) badan usaha milik negara, daerah, swasta, atau badan hukum lainnya. (3) Larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Akuntan Publik yang merangkap sebagai: a. dosen pada perguruan tinggi yang tidak menduduki jabatan sebagai rektor, pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, ketua sekolah tinggi, direktur, atau jabatan yang setara; b. komisaris, komite yang bertanggung jawab kepada komisaris, atau jabatan lain yang menjalankan fungsi yang sama dengan komisaris atau komite dimaksud, pada tidak lebih dari 2 (dua) badan usaha milik negara, daerah, swasta, atau badan hukum lainnya; atau c. pimpinan, pengurus, atau pegawai pada Ikatan Akuntan Indonesia, IAPI, yayasan keagamaan, atau badan hukum lain yang semata-mata didirikan untuk kepentingan sosial. (4) Akuntan Publik yang dikecualikan dari ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perangkapan jabatan.

Pasal 47 (1) KAP dilarang membuka kantor dalam bentuk lain, kecuali bentuk kantor Cabang KAP. (2) KAP dilarang menggunakan nama Akuntan Publik yang dikenakan sanksi pencabutan izin. (3) KAP dilarang mencantumkan nama KAPA atau OAA yang telah bubar.

Pasal 48 (1) Pemimpin Rekan dilarang merangkap sebagai Pemimpin Cabang KAP. (2) Seorang rekan dilarang memimpin lebih dari satu Cabang KAP.

Pasal 49 Izin Akuntan Publik, izin usaha KAP, atau izin pembukaan cabang KAP berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 50 (1) Penutupan KAP dan/atau Cabang KAP wajib mendapatkan izin Menteri. (2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menetapkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Lampiran tambahan.indb 85

22/08/2017 11.07.08

L-86

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(3) Permohonan penutupan KAP dan/atau Cabang KAP disampaikan secara tertulis oleh Pemimpin atau Pemimpin Rekan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemimpin KAP untuk KAP berbentuk badan usaha perseorangan atau oleh seluruh Rekan KAP bagi KAP berbentuk badan usaha persekutuan; b. membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemimpin KAP untuk KAP berbentuk usaha badan perseorangan atau oleh seluruh Rekan KAP bagi KAP berbentuk badan usaha persekutuan, mengenai penyelesaian perikatan profesional antara KAP dan/atau Cabang KAP dengan kliennya; c. menyerahkan asli surat izin usaha KAP dan/atau izin pembukaan Cabang KAP; dan d. membuat surat permohonan dan melengkapi formulir Permohonan Penutupan Usaha KAP dengan menggunakan Lampiran XVI bagi KAP dan/atau formulir Permohonan Penutupan Cabang KAP dengan menggunakan Lampiran XVII untuk Cabang KAP sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 51 (1) Izin Penutupan KAP dan/atau Cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diterbitkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (2) Permohonan dinyatakan tidak lengkap disampaikan melalui pemberitahuan tertulis oleh Kepala Pusat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (3) Pemohon dapat melengkapi persyaratan yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis. (4) Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka permohonan dinyatakan tidak berlaku. (5) Dalam jangka waktu paling lama dalam 6 (enam) bulan sejak permohonan penutupan KAP dan/atau Cabang KAP diajukan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilengkapi, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan mencabut izin usaha KAP dan/atau izin pembukaan Cabang KAP.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 52 (1) Dalam melakukan pengawasan, Sekretaris Jenderal melakukan pemeriksaan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai ketaatan Akuntan Publik, dan/atau KAP terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Lampiran tambahan.indb 86

22/08/2017 11.07.09

Lampiran 10

L-87

(3) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan rencana pemeriksaan tahunan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. (4) Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila: a. hasil pemeriksaan berkala memerlukan tindak lanjut; b. terdapat pengaduan masyarakat; atau c. terdapat informasi yang layak ditindaklanjuti. (5) Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal dapat meminta pendapat atau masukan dari IAPI dan/atau pihak yang terkait.

Pasal 53 (1) Sekretaris Jenderal menunjuk dan menugaskan seseorang sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pemeriksa wajib memperlihatkan surat tugas kepada Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa. (3) Pemeriksa tidak diperkenankan membawa kertas kerja Akuntan Publik dari KAP kecuali salinan atau fotokopinya sebagai dokumen pendukung hasil pemeriksaan. (4) Pemeriksa wajib merahasiakan hal-hal atau informasi yang diperoleh selama pemeriksaan maupun hasil pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak dan tidak berwenang.

Pasal 54 (1) Akuntan Publik, KAP, dan/atau Cabang KAP yang diperiksa wajib memperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja, laporan, dan dokumen lainnya serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan kepada pemeriksa. (2) Akuntan Publik, KAP, dan/atau Cabang KAP yang diperiksa dilarang menolak atau menghindar dilakukannya pemeriksaan atau menghambat kelancaran pemeriksaan. (3) Akuntan Publik, KAP, dan/atau Cabang KAP dianggap menghindar dilakukannya pemeriksaan atau menghambat kelancaran pemeriksaan apabila: a. tidak memperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja, laporan dan dokumen lainnya yang diperlukan; b. tidak memberikan fotokopi kertas kerja, laporan, dan dokumen lainnya yang diperlukan; c. tidak memberikan keterangan yang diperlukan; d. memperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja, laporan, dokumen lainnya maupun memberikan keterangan yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau e. tidak memenuhi panggilan.

Lampiran tambahan.indb 87

22/08/2017 11.07.09

L-88

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Pasal 55 (1) Pemeriksa menyampaikan simpulan sementara hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa. (2) Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa dapat memberikan tanggapan tertulis atas simpulan sementara hasil pemeriksaan sebelum pembahasan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (3) Pemeriksa melakukan pembahasan hasil pemeriksaan dengan Akuntan Publik dan/ atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa sebelum berakhirnya surat tugas pemeriksaan. (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam risalah pembahasan hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa, Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa. (5) Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa tidak bersedia menandatangani risalah pembahasan hasil pemeriksaan, maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan penolakan beserta alasan bukti pendukungnya. (6) Pemeriksa menandatangani secara sepihak risalah pembahasan hasil pemeriksaan apabila Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa tidak bersedia atau tidak hadir untuk menandatangani risalah pembahasan hasil pemeriksaan.

Pasal 56 (1) Pemeriksa wajib membuat berita acara pemeriksaan. (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa. (3) Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan penolakan beserta alasan bukti pendukungnya. (4) Surat pernyataan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipertimbangkan dalam menetapkan hasil pemeriksaan. (5) Pemeriksa menetapkan secara sepihak berita acara pemeriksaan dalam hal Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa tidak bersedia atau tidak hadir untuk menandatangani berita acara pemeriksaan.

Lampiran tambahan.indb 88

22/08/2017 11.07.09

Lampiran 10

L-89

Pasal 57 Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Akuntan Publik dan/atau Pemimpin atau Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP yang diperiksa paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pemeriksaan berakhir.

Bagian Ketiga Asosiasi Profesi

Pasal 58 Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui oleh Pemerintah adalah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Pasal 59

(1) IAPI wajib melaporkan rencana penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat yang paling sedikit mencakup silabus dan metode PPL yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir bulan Oktober sebelum periode penyelenggaraan PPL. (2) IAPI wajib melaporkan daftar nama peserta PPL dan jumlah satuan kredit PPL untuk periode 1 (satu) tahun paling lambat pada setiap akhir bulan Februari tahun berikutnya kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat. (3) IAPI wajib melaporkan pengakuan dan penyetaraan jumlah SKP terhadap PPL yang diselenggarakan oleh selain IAPI kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat.

Pasal 60 (1) Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diselenggarakan oleh IAPI. (2) IAPI wajib melaporkan rencana penyelenggaraan USAP kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat yang mencakup silabus, metode penilaian kelulusan, susunan panitia penyelenggara, waktu dan tempat penyelenggaraan, serta frekuensi penyelenggaraan ujian yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir bulan Oktober sebelum periode penyelenggaraan USAP. (3) IAPI wajib melaporkan daftar nama lulusan USAP untuk periode 1 (satu) tahun paling lambat pada setiap akhir bulan Februari tahun berikutnya kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat. (4) Menteri u.p. Sekretaris Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan USAP.

Pasal 61 (1) IAPI menyusun dan menetapkan SPAP. (2) Menteri u.p. Sekretaris Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPAP.

Lampiran tambahan.indb 89

22/08/2017 11.07.09

L-90

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

BAB VII SANKSI Pasal 62 (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin. (2) Menteri mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Akuntan Publik, KAP, atau Cabang KAP. (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak harus dikenakan secara berurutan. (5) Sanksi berlaku sejak tanggal ditetapkan. (6) Sanksi peringatan dan sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan suatu kewajiban atau rekomendasi tertentu.

Pasal 63 (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dilakukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran, yaitu: a. sanksi peringatan dikenakan terhadap pelanggaran ringan; b. sanksi pembekuan izin dikenakan terhadap pelanggaran berat; c. sanksi pencabutan izin dikenakan terhadap pelanggaran sangat berat. (2) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. pelanggaran yang bersifat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pasal 37, Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 47, Pasal 48, atau Pasal 74. b. pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 yang tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan auditor independen dan/atau hasil dalam bentuk lainnya dari penugasan yang bersangkutan. (3) Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3; b. pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 yang berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor independen dan/atau hasil dalam bentuk lainnya dari penugasan yang bersangkutan; c. pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (3); d. pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 54; atau e. pelanggaran yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dan/atau Pasal 72.

Lampiran tambahan.indb 90

22/08/2017 11.07.09

Lampiran 10

L-91

(4) Pelanggaran sangat berat adalah pelanggaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap laporan auditor independen dan/atau hasil dalam bentuk lainnya dari penugasan yang bersangkutan; b. pelanggaran yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3); atau c. pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan/atau Pasal 32 dan/atau Pasal 73 huruf a.

Pasal 64 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 48, Pasal 54, serta Pasal 72 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) kepada Akuntan Publik. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (5), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pasal 37, Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, Pasal 54, serta Pasal 73 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) kepada KAP dan/ atau Cabang KAP. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3, Pasal 40, Pasal 44 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 54 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) kepada Akuntan Publik dan/atau KAP.

Pasal 65 Pelanggaran oleh Cabang KAP terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan/atau Pasal 44 ayat (1) dan (3) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1) kepada KAP yang bersangkutan.

Pasal 66 (1) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan terakhir. (2) Akuntan Publik, KAP, dan/atau Cabang KAP yang telah dikenakan sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi pembekuan izin atas pelanggaran ringan berikutnya.

Lampiran tambahan.indb 91

22/08/2017 11.07.09

L-92

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Pasal 67 (1) Sanksi pembekuan izin dikenakan paling tinggi 24 (dua puluh empat) bulan. (2) Sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali. (3) Dalam hal Akuntan Publik, KAP, dan/atau Cabang KAP telah dikenakan sanksi pembekuan izin yang kedua, terhadap pelanggaran berat berikutnya dikenakan sanksi pencabutan izin.

Pasal 68 (1) Akuntan Publik yang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa pembekuan izin tidak melakukan pengajuan permohonan persetujuan untuk memberikan jasa kembali, dikenakan sanksi pencabutan izin. (2) KAP yang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa pembekuan izin usaha, tidak melakukan pengajuan permohonan persetujuan untuk memberikan jasa kembali, dikenakan sanksi pencabutan izin usaha. (3) Cabang KAP yang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa pembekuan izin pembukaan Cabang, tidak melakukan pengajuan permohonan persetujuan untuk memberikan jasa kembali, dikenakan sanksi pencabutan izin pembukaan Cabang. (4) Apabila KAP dan/atau cabang KAP setelah masa pengenaan sanksi pembekuan izin berakhir akan ditutup, maka pemimpin atau pemimpin rekan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3).

Pasal 69 (1) KAP yang tidak melaporkan bubarnya dan/atau putusnya hubungan dengan KAPA atau OAA dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dikenakan sanksi pembekuan izin. (2) Sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada KAP dan Pemimpin, atau Pemimpin Rekan KAP.

Pasal 70 Izin Cabang KAP: a. dibekukan apabila izin usaha KAP yang bersangkutan dibekukan; b. dicabut apabila izin usaha KAP yang bersangkutan dicabut; c. dicabut apabila KAP yang bersangkutan menutup kegiatan usahanya; atau d. dicabut apabila KAP menutup kegiatan cabang KAP yang bersangkutan.

Pasal 71 (1) Izin usaha KAP yang berbentuk usaha perseorangan: a. dibekukan apabila izin Akuntan Publik yang bersangkutan dibekukan; b. dicabut apabila izin Akuntan Publik yang bersangkutan dicabut; c. dicabut apabila Akuntan Publik yang bersangkutan menjalani penghentian pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Lampiran tambahan.indb 92

22/08/2017 11.07.09

Lampiran 10

L-93

(2) KAP yang berbentuk usaha persekutuan dibekukan izin usahanya apabila izin Akuntan Publik seluruh rekan KAP yang bersangkutan dibekukan. (3) Izin Akuntan Publik, Pemimpin, atau Pemimpin rekan KAP dibekukan, apabila izin usaha KAP dibekukan.

Pasal 72 Akuntan Publik yang dikenakan sanksi pembekuan izin dilarang: a. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; b. menjadi Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang.

Pasal 73 KAP yang sedang dikenakan sanksi pembekuan izin dilarang: a. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. b. mengajukan permohonan penutupan KAP.

Pasal 74 Akuntan Publik yang dikenakan sanksi pembekuan izin: a. wajib mengikuti PPL paling sedikit berjumlah 30 (tiga puluh) SKP dalam periode 1 (satu) tahun terakhir sebelum berakhirnya masa pembekuan izin dengan paling sedikit berjumlah 15 (lima belas) SKP diantaranya di bidang auditing dan akuntansi dan paling sedikit berjumlah 4 (empat) SKP berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Akuntan Publik; dan b. tidak dibebaskan dari tanggung jawab atas jasa-jasa yang telah selesai diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 75 (1) Akuntan Publik dapat dikenakan: a. sanksi peringatan apabila Akuntan Publik yang bersangkutan mendapat sanksi peringatan keanggotaan dari IAPI; b. sanksi pembekuan izin apabila Akuntan Publik yang bersangkutan mendapat sanksi pembekuan keanggotaan dari IAPI; atau c. sanksi pencabutan izin apabila Akuntan Publik yang bersangkutan mendapat sanksi pemberhentian keanggotaan dari IAPI. (2) Akuntan Publik dan/atau KAP dapat dikenakan sanksi peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin apabila Akuntan Publik dan/atau KAP tersebut dikenakan sanksi oleh instansi pemerintah lainnya. (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kewenangan Menteri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP yang bersangkutan apabila terdapat keberatan dari masyarakat terhadap sanksi yang dikenakan dan/atau terdapat informasi yang layak untuk ditindaklanjuti.

Lampiran tambahan.indb 93

22/08/2017 11.07.09

L-94

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Pasal 76 (1) Sanksi Pembekuan dan pencabutan izin Akuntan Publik, KAP atau Cabang KAP diumumkan kepada masyarakat. (2) Sanksi peringatan terhadap Akuntan Publik, KAP, atau Cabang KAP dapat diumumkan kepada masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 77

(1) Permohonan izin Akuntan Publik, izin usaha KAP, dan izin Cabang KAP yang telah diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, namun belum memperoleh izin, wajib diajukan kembali sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) KAP dan Cabang KAP wajib menyesuaikan komposisi auditor sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c atau Pasal 22 ayat (1) huruf c atau pasal 41 huruf b dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan. (3) KAP wajib menyesuaikan penulisan huruf sesuai ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 78 (1) KAP yang telah memperoleh persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA bersama-sama nama KAP pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan telah memperoleh persetujuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Akuntan Publik yang telah memperoleh persetujuan pemberhentian jasa Akuntan Publik untuk sementara waktu, yang masih berlaku pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dinyatakan telah memperoleh persetujuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini. (3) Pengenaan sanksi peringatan dan/atau pembekuan izin terhadap Akuntan Publik, KAP dan/atau Cabang KAP yang dikenakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003, dinyatakan tetap berlaku.

Lampiran tambahan.indb 94

22/08/2017 11.07.09

Lampiran 10

L-95

Pasal 79 Penyelenggaraan USAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik yang dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dinyatakan sah dan sertifikat tanda lulusnya memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin Akuntan Publik sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 80 Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini: a. pemeriksaan terhadap Akuntan Publik, KAP dan/atau Cabang KAP yang sedang berlangsung tetap dapat diteruskan dan selanjutnya tunduk kepada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini; b. pengenaan sanksi terhadap Akuntan Publik, KAP, dan/atau Cabang KAP yang didasarkan atas hasil pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 359/ KMK.06/2003, tunduk terhadap ketentuan Peraturan Menteri Keuangan ini; c. Semua sanksi peringatan dan pembekuan yang telah dikenakan kepada Akuntan Publik, KAP dan/atau Cabang KAP dinyatakan sah dan berlaku dan untuk selanjutnya tunduk kepada ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 81 (1) Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan Cabang Kantor Akuntan Publik yang telah memiliki izin yang masih berlaku pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dinyatakan telah memperoleh izin berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Akuntan yang telah memiliki Sertifikat tanda lulus USAP pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan, dinyatakan tetap diakui berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini. (3) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, semua pihak dilarang memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 apabila tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan yang memberikan jasa dalam lingkup kewenangannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran tambahan.indb 95

22/08/2017 11.07.09

L-96

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Pasal 82 (1) Dengan berlakunya Peraturan M enteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2008

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran tambahan.indb 96

22/08/2017 11.07.09

Lampiran 11

L-97

LAMPIRAN 11

RINGKASAN UNDANG-UNDANG SARBANES-OXLEY 2002 DAN DAMPAKNYA 1. Undang-undang Sarbanes Oxley 2002, ditujukan untuk memberikan kejelasandan kepastian tentang beberapa issue yang sering diperdebatkan: Membentuk dewan pengawas independent (the Publik Company Accounting Oversight Board) yang betugas sepenuhnya untuk mengawasi pelaku pasar modal. Dewan ini akan diawasi oleh SEC. Menetapkan tanggung jawab baru terhadap audit komite dan pejabat perusahaan menetapkan beberapa aturan atau keharusan baru untuk pelaporan perusahaan. Mendefinisikan jasa non-audit yang dapat diberikan oleh kantor akuntan publik kepada audit klien Melarang kantor akuntan publik melakukan delapan (8) jenis non jasa audit kepada klien audit, (sebagian besar telah dieliminasi tahun-tahun sebelumnya), termasuk: pembukuan, desain dan implementasi sistem informasi keuangan, jasa penilai, jasa aktuaris. Outsourcing jasa internal audit. fungsi manajemen atau sumber daya manusia, broker-pialang. Penasihat investasi atau jasa investment banking, jasa hukum dan jasa profesional lainnya yang tidak berhubungan dengan audit. Jasa non-audit yang dilarang tersebut akan efektif berlaku pada tahun 2003 Mengizinkan pemberian jasa lainnya dengan persetujuan terlebih dahulu komite audit (Dewan berhak menetapkan jasa non-audit lainnya yang tidak dapat diberikan). Memperberat hukuman atas kecurangan (fraud) yang dilakukan perusahaan Mengharuskan adanya peraturan yang mengatur benturan kepentingan Meningkatkan secara signifikan tanggung jawab dan anggaran SEC 2. Undang-Undang Sarbanes-Oxley memerlukan interpretasi melalui proses aturan SEC dan the Publik Company Accounting Oversight Board.

DAMPAK UNDANG-UNDANG SARBANES-OXLEY 2002 1. TERHADAP MANAJEMEN 1.1. Mengharuskan adanya sertifikasi CEO/CFO atas laporan berkala yang disampaikan ke SEC 1.2. Laporan Internal Control 1.2.1. Setiap laporan tahunan diharuskan untuk melampirkan laporan dari manajemen mengenai penaksiran internal control.

Lampiran tambahan.indb 97

22/08/2017 11.07.09

L-98

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

1.2.2. Auditor independen diharuskan untuk melakukan atestasi dan melaporkan penaksiran manajemen. 1.3. Pengungkapan baru yang diharuskan: 1.3.1. Terhadap keharusan bagi Direktur, Pejabat perusahaan, dan pihak yang memiliki saham perusahaan dengan jumlah minimum 10% untuk menyampaikan perubahan ekuitas yang dimiliki 1.3.2. Pelaporan performa - tidak menyesatkan, dan direkonsiliasi dengan hasil GAAP 1.3.3. Pengungkapan tambahan untuk keuangan off-balance-sheet dan kontijensi 1.3.4. Pengungkapan oleh perusahaan secara “real time” 1.4. Reformasi Corporate Governance: 1.4.1. Penghapusan (Forfeiture) bonus dan tertentu jika penyajian kembali diharuskan yang disebabkan adanya pelanggaran yang mengakibatkan ketidakpatuhan material terhadap keharusan pelaporan keuangan sesuai dengan undang-undang pasar modal. 1.4.2.Surat pemberitahuan pajak perusahaan disarankan untuk ditandatangani oleh CEO 1.4.3. Pembatasan perdagangan selama”pension fund blackout periods” 1.5. Meningkatkan review atas penyampaian (fillings) oleh SEC 2. TERHADAP KOMITE AUDIT 2.1. Interaksi dengan auditor–komite audit bertangung jawab secara langsung mengenai penunjukan, persetujuan terlebih dahulu, kompensasi, dan pengawasan akuntan publik termasuk penyelesaian perselisihan antara manajemen dan auditor sehubungan dengan pelaporan keuangan. 2.2. Independensi dan keahlian audit komite: 2.2.1. Anggota komite audit independen (misalnya, tidak boleh menerima konsultasi atau kompensasi dari perusahaan, melebihi yang dibayarkan kepada dewan direksi dan anggota komite, atau berafiliasi/anak perusahaan) 2.2.2. Ahli keuangan-Audit komite harus mengungkapkan apakah didalam komite audit terhadap sedikitnya satu anggota yang keuangan. 2.3. Keluhan dan saran – Komite audit diharuskan menyusun prosedur untuk: 2.3.1 Menerima,menyimpan dan menindak lanjutin keluhan yang diterima oleh perusahaan sehubungan dengan akuntansi, internal control dan audit. 2.3.2. Menerima kritik yang disampaikan secara rahasia dan tanpa nama oleh karyawan perusahaan sehubungan dengan akuntansi dan audit yang dipertanyakan.

Lampiran tambahan.indb 98

22/08/2017 11.07.09

Lampiran 11

L-99

2.4. Persetujuan terdahulu. 2.4.1. Semua jasa yang diberikan oleh auditor baik itu audit atau non audit harus memperoleh persetujuan terdahulu. Persetujuan terdahulu atas semua jasa non audit harus diungkapkan oleh Komite Audit 2.4.2. Semua jasa non-audit, kecuali yang dilarang dalam perundangan Sarbanes-Oxley, dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik dengan persetujuan terdahulu dari komite audit. 3. TERHADAP AKUNTAN PUBLIK 3.1. Membentuk Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) yang bertujuan untuk mengawasi audit atas perusahaan publik dan melindungi kepentingan investor. 3.2. Melarang jasa non-audit-Hukum secara spesifik telah melarang KAP untuk melakukan 8 jasa non-audit. 3.3. Perputaran partner-Pemimpin (Lead) atau “Coordinating” partner audit atau concurring reviewer tidak dapat memberikan jasa audit kepada klien yang sama lebih dari 5 tahun berturut-turut. 3.4. Laporan kepada komite Audit-Auditor diharuskan untuk melaporkan kepada komite audit tentang semua kebijakan akuntansi yang berlaku, perlakuan informasi keuangan dan informasi penting lainnya yang telah didiskusikan dengan manajemen. 3.5. Penugasan Auditor-Dibutuhkan 1 tahun”cooling-off period” 3.6. Studi tentang kewajiban perputaran kantor akuntan publik akan dilakukan oleh GAO (General Accounting Office)

Lampiran tambahan.indb 99

22/08/2017 11.07.09

L-100

Lampiran tambahan.indb 100

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

22/08/2017 11.07.09

Lampiran 12

L-101

LAMPIRAN 12 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional yang berkesinambungan memerlukan perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta memenuhi prinsip pengelolaan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa jasa akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan; c. bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur profesi akuntan publik yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan profesi akuntan publik; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Akuntan Publik; Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Lampiran tambahan.indb 101

22/08/2017 11.07.09

L-102

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG AKUNTAN PUBLIK. BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2. Akuntan Publik Asing adalah warga negara asing yang telah memperoleh izin berdasarkan hukum di negara yang bersangkutan untuk memberikan jasa sekurangkurangnya jasa audit atas informasi keuangan historis. 3. Asosiasi Profesi Akuntan Publik adalah organisasi profesi Akuntan Publik yang bersifat nasional. 4. Asosiasi Profesi Akuntan adalah organisasi profesi Akuntan yang bersifat nasional. 5. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini. 6. Organisasi Audit Indonesia, yang selanjutnya disingkat OAI, adalah organisasi di Indonesia yang merupakan jaringan kerja sama antar- KAP. 7. Kantor Akuntan Publik Asing, yang selanjutnya disingkat KAPA, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara tempat KAPA berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang jasa audit atas informasi keuangan historis. 8. Organisasi Audit Asing, yang selanjutnya disingkat OAA, adalah organisasi di luar negeri yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan, yang anggotanya terdiri dari badan usaha jasa profesi yang melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang jasa audit atas informasi keuangan historis. 9. Pihak Terasosiasi adalah Rekan KAP yang tidak menandatangani laporan pemberian jasa, pegawai KAP yang terlibat dalam pemberian jasa, atau pihak lain yang terlibat langsung dalam pemberian jasa. 10. Rekan adalah sekutu pada KAP yang berbentuk usaha persekutuan. 11. Standar Profesional Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat SPAP, adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya. 12. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keuangan.

Lampiran tambahan.indb 102

22/08/2017 11.07.09

Lampiran 12

L-103

Pasal 2 Wilayah kerja Akuntan Publik meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II BIDANG JASA Bagian Kesatu Jenis Jasa

Pasal 3 (1) Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi: a. jasa audit atas informasi keuangan historis; b. jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan c. jasa asurans lainnya. (2) Jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Akuntan Publik. (3) Selain jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembatasan Pemberian Jasa

Pasal 4 (1) Pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP atas informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku yang berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu. (2) Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III PERIZINAN AKUNTAN PUBLIK Bagian Kesatu Umum

Pasal 5 (1) Izin menjadi Akuntan Publik diberikan oleh Menteri. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang. (3) Apabila masa berlaku izin Akuntan Publik telah berakhir dan tidak memperoleh perpanjangan izin, yang bersangkutan tidak lagi menjadi

Lampiran tambahan.indb 103

22/08/2017 11.07.09

L-104

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Akuntan Publik dan tidak dapat memberikan jasa asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Bagian Kedua Perizinan untuk Menjadi Akuntan Publik

Pasal 6 (1) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah; b. berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik; f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan h. tidak berada dalam pengampuan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Perizinan untuk Akuntan Publik Asing

Pasal 7 (1) Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan izin AkuntanPublik kepada Menteri apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing tersebut. (2) Untuk mendapatkan izin Akuntan Publik, Akuntan Publik Asing harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; c. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagai akuntan publik di negara asalnya; d. tidak pernah dipidana; e. tidak berada dalam pengampuan; f. mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia; g. mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan dan hukum dagang Indonesia; h. berpengalaman praktik dalam bidang penugasan asurans yang dinyatakan dalam suatu hasil penilaian oleh asosiasi profesi akuntan publik;

Lampiran tambahan.indb 104

22/08/2017 11.07.09

Lampiran 12

L-105

i. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter di Indonesia; dan j. ketentuan lain sesuai dengan perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing. (3) Akuntan Publik Asing yang telah memiliki izin Akuntan Publik tunduk pada Undang-Undang ini. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin Akuntan Publik Asing menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Perpanjangan Izin

Pasal 8 (1) Perpanjangan izin Akuntan Publik diberikan oleh Menteri. (2) Untuk memperpanjang izin, Akuntan Publik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, dengan persyaratan sebagai berikut: a. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; c. tidak berada dalam pengampuan; dan d. menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan. (3) Akuntan Publik harus mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berakhir. (4) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan perpanjangan izin hingga masa berlaku izin berakhir dengan dikenai sanksi administratif berupa denda. (5) Menteri harus menerbitkan perpanjangan izin Akuntan Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah: a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap; atau b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sanksi administratif berupa denda telah dibayar bagi Akuntan Publik yang terlambat mengajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal Menteri tidak menerbitkan perpanjangan izin Akuntan Publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), izin Akuntan Publik dinyatakan telah diperpanjang. (7) Akuntan Publik yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin setelah 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat mengajukan permohonan izin baru dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 7 ayat (2). (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perpanjangan izin Akuntan Publik diatur dalam Peraturan Menteri.

Lampiran tambahan.indb 105

22/08/2017 11.07.09

L-106

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Bagian Kelima Penghentian Pemberian Jasa Asurans untuk Sementara Waktu, Pengunduran Diri, dan Tidak Berlakunya Izin

Pasal 9 (1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan penghentian pemberian jasa asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk sementara waktu. (2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri. (3) Jangka waktu penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama sampai berakhir masa berlakunya izin. (4) Dalam masa penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu, Akuntan Publik tidak dapat memberikan jasa asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 10 (1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Akuntan Publik (2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri. (3) Akuntan Publik yang telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan izin Akuntan Publik setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan atas pengunduran diri. (4) Syarat untuk mengajukan kembali permohonan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 7 ayat (2). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 11 (1) Izin Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku apabila: a. Akuntan Publik meninggal dunia; atau b. izin Akuntan Publik tidak diperpanjang. (2) Izin Akuntan Publik dicabut dalam hal yang bersangkutan: a. mengajukan permohonan pengunduran diri; b. dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin; c. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Lampiran tambahan.indb 106

22/08/2017 11.07.09

Lampiran 12

L-107

d. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini; e. berada dalam pengampuan; atau f. menyampaikan dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan izin Akuntan Publik.

BAB IV KANTOR AKUNTAN PUBLIK Bagian Kesatu Bentuk Usaha

Pasal 12 (1) KAP dapat berbentuk usaha: a. perseorangan; b. persekutuan perdata; c. firma; atau d. bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang. (2) Menteri menetapkan bentuk usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai bentuk usaha KAP.

Bagian Kedua Pendirian dan Pengelolaan

Pasal 13 (1) KAP yang berbentuk usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a hanya dapat didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Akuntan Publik berkewarganegaraan Indonesia. (2) KAP yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, hanya dapat didirikan dan dikelola jika paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan Publik. (3) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipimpin oleh Akuntan Publik yang berkewarganegaraan Indonesia yang merupakan Rekan pada KAP yang bersangkutan dan berdomisili sesuai dengan domisili KAP. (4) Dalam hal terdapat Rekan yang berkewarganegaraan asing pada KAP, jumlah Rekan yang berkewarganegaraan asing pada KAP paling banyak 1/5 (satu per lima) dari seluruh Rekan pada KAP.

Lampiran tambahan.indb 107

22/08/2017 11.07.09

L-108

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Bagian Ketiga Rekan non-Akuntan Publik

Pasal 14 (1) Setiap orang yang akan menjadi Rekan non-Akuntan Publik pada KAP wajib mendaftar kepada Menteri. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan syarat sebagai berikut: a. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (S-1) atau yang setara; b. berpengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keahlian yang mendukung profesi Akuntan Publik; c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; e. telah mengikuti pelatihan etika profesi Akuntan Publik yang diselenggarakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik; dan f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara menjadi Rekan nonAkuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15 Rekan non-Akuntan Publik dilarang: a. menjadi Rekan pada 2 (dua) KAP atau lebih; b. merangkap sebagai: 1. pejabat negara; 2. pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; atau 3. jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan. c. menandatangani dan menerbitkan laporan hasil pemberian jasa melalui KAP.

Pasal 16 (1) Menteri membatalkan status terdaftar Rekan non-Akuntan Publik dalam hal Rekan non-Akuntan Publik: a. tidak berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; c. menjadi Rekan pada 2 (dua) KAP atau lebih; d. merangkap sebagai: 1. pejabat negara;

Lampiran tambahan.indb 108

22/08/2017 11.07.09

Lampiran 12

L-109

2.

pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintah, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; atau 3. jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan. e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan pelanggaran atas Undang-Undang ini; atau f. menandatangani dan menerbitkan laporan hasil pemberian jasa melalui KAP. (2) Rekan non-Akuntan Publik yang status terdaftarnya dibatalkan Menteri tidak diperkenankan untuk mendaftar kembali dalam hal: a. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; b. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan pelanggaran atas Undang-Undang ini; atau c. menandatangani dan menerbitkan laporan hasil pemberian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

Bagian Keempat Tenaga Kerja Profesional Asing

Pasal 17 (1) KAP yang mempekerjakan tenaga kerja profesional asing harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. (2) Komposisi tenaga kerja profesional asing yang dipekerjakan pada KAP paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh tenaga kerja profesional untuk masing-masing tingkat jabatan pada KAP yang bersangkutan.

Bagian Kelima Izin Usaha

Pasal 18 (1) Izin usaha KAP diberikan oleh Menteri. (2) Syarat untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan; c. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi; d. memiliki rancangan sistem pengendalian mutu;

Lampiran tambahan.indb 109

22/08/2017 11.07.09

L-110

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

e. membuat surat pernyataan dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit: 1. alamat Akuntan Publik; 2. nama dan domisili kantor; dan 3. maksud dan tujuan pendirian kantor; f. memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan notaris bagi bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, yang paling sedikit mencantumkan: 1. nama Rekan; 2. alamat Rekan; 3. bentuk usaha; 4. nama dan domisili usaha; 5. maksud dan tujuan pendirian kantor; 6. hak dan kewajiban sebagai Rekan; dan 7. penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan di antara Rekan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keenam Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik

Pasal 19 (1) Cabang KAP hanya dapat didirikan dan dikelola oleh KAP yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d. (2) Cabang KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 1 (satu) orang Akuntan Publik yang berkewarganegaraan Indonesia yang merupakan Rekan pada KAP yang bersangkutan dan berdomisili sesuai dengan domisili cabang KAP. (3) Pemimpin cabang KAP tidak boleh dirangkap oleh: a. pemimpin cabang lain pada KAP yang bersangkutan; atau b. pemimpin KAP yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik

Pasal 20 (1) Izin pendirian cabang KAP diberikan oleh Menteri. (2) Syarat untuk mendapatkan izin pendirian cabang KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha cabang, yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan cabang KAP; c. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi; dan

Lampiran tambahan.indb 110

22/08/2017 11.07.09

Lampiran 12

L-111

d. membuat kesepakatan tertulis dari seluruh Rekan mengenai pendirian cabang yang disahkan oleh notaris. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Usaha Kantor Akuntan Publik

Pasal 21 (1) Izin usaha KAP dicabut dalam hal: a. pemimpin KAP mengajukan permohonan pencabutan izin usaha KAP; b. KAP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha KAP; c. izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dicabut; d. izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada KAP dicabut; e. domisili KAP berubah; atau f. terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar yang diberikan pada saat mengajukan permohonan izin usaha KAP. (2) Izin usaha KAP dinyatakan tidak berlaku dalam hal: a. izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dinyatakan tidak berlaku; atau b. izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada KAP dinyatakan tidak berlaku. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pencabutan izin usaha KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesembilan Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik

Pasal 22 (1) Izin pendirian cabang KAP dicabut dalam hal: a. izin usaha KAP dicabut; b. tidak terdapat pemimpin cabang KAP selama 180 (seratus delapan puluh) hari. c. pemimpin KAP mengajukan permohonan pencabutan izin pendirian cabang KAP; d. cabang KAP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin pendirian cabang KAP; e. domisili cabang KAP berubah; atau f. terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar yang diberikan pada saat pengajuan permohonan izin pendirian cabang KAP. (2) Izin pendirian cabang KAP dinyatakan tidak berlaku jika izin usaha KAP tidak berlaku.

Lampiran tambahan.indb 111

22/08/2017 11.07.09

L-112

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin cabang KAP dan tidak berlakunya izin cabang KAP diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan domisili Akuntan Publik dan KAP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak Akuntan Publik

Pasal 24 Akuntan Publik berhak untuk: a. memperoleh imbalan jasa; b. memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah memberikan jasa sesuai dengan SPAP; dan c. memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Pasal 25 (1) Akuntan Publik wajib : a. berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; b. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagi Akuntan Publik yang menjadi pemimpin KAP atau pemimpin cabang KAP wajib berdomisili sesuai dengan domisili KAP atau cabang KAP dimaksud; c. mendirikan atau menjadi Rekan pada KAP dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin Akuntan Publik yang bersangkutan diterbitkan atau sejak mengundurkan diri dari suatu KAP; d. melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak: 1. menjadi Rekan pada KAP; 2. mengundurkan diri dari KAP; atau 3. merangkap jabatan yang tidak dilarang dalam Undang-Undang e. menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan; dan f. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Lampiran tambahan.indb 112

22/08/2017 11.07.09

Lampiran 12

L-113

(2) Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib: a. melalui KAP; b. mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan; c. membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut. (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d serta pelatihan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 26 Akuntan Publik bertanggung jawab atas jasa yang diberikan.

Pasal 27 (1) KAP atau cabang KAP wajib: a. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi; b. mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha; c. memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu; dan d. memasang nama lengkap kantor pada bagian depan kantor. (2) KAP yang mempunyai Rekan warga negara asing dan/atau mempekerjakan warga negara asing wajib menugaskan Rekan dan/atau pegawai dimaksud untuk menyusun dan menjalankan program pengembangan profesi akuntan publik dan/atau dunia pendidikan akuntansi secara cuma-cuma. (3) KAP wajib menyampaikan secara lengkap dan benar paling lambat pada setiap akhir bulan April kepada Menteri: a. laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan untuk tahun takwim sebelumnya; dan b. laporan program dan realisasi tahunan program pengembangan profesi akuntan publik dan/atau dunia pendidikan akuntansi bagi KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) KAP wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri: a. perubahan susunan Rekan; b. perubahan pemimpin KAP dan/atau pemimpin cabang KAP; c. perubahan domisili pemimpin KAP dan/atau pemimpin cabang KAP; d. perubahan alamat KAP; e. berakhirnya kerja sama dengan KAPA atau OAA; f. pencabutan izin KAPA yang melakukan kerja sama dengan KAP oleh otoritas negara asal KAPA; atau g. pembubaran OAA yang melakukan kerja sama dengan KAP. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Lampiran tambahan.indb 113

22/08/2017 11.07.09

L-114

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Pasal 28 (1) Dalam memberikan jasa asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Akuntan Publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan. (2) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain, apabila: a. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan atau memiliki kendali yang signifikan pada klien atau memperoleh manfaat ekonomis dari klien; b. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi memiliki hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan/atau akuntansi pada klien; dan/atau c. Akuntan Publik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam periode yang sama atau untuk tahun buku yang sama. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkonsultasi dengan Komite Profesi Akuntan Publik.

Pasal 29 (1) Akuntan Publik dan/atau Pihak Terasosiasi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari klien. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila digunakan untuk kepentingan pengawasan oleh Menteri. (3) Menteri wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari Akuntan Publik dan/atau Pihak Terasosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Pasal 30 (1) Akuntan Publik dilarang: a. memiliki atau menjadi Rekan pada lebih dari 1 (satu) KAP; b. merangkap sebagai: 1. pejabat negara; 2. pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; atau 3. jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan. c. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk jenis jasa pada periode yang sama yang telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik lain, kecuali untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya;

Lampiran tambahan.indb 114

22/08/2017 11.07.10

Lampiran 12

L-115

d. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalam masa pembekuan izin; e. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin; f. memberikan jasa selain jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP; g. melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya; h. menerima imbalan jasa bersyarat; i. menerima atau memberikan komisi; atau j. melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. (2) Larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Akuntan Publik yang merangkap sebagai pimpinan atau pegawai pada lembaga pendidikan bidang akuntansi dan lembaga yang dibentuk dengan undang-undang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk kepentingan profesi di bidang akuntansi.

Pasal 31 (1) KAP dilarang: a. melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA yang telah melakukan kerja sama dengan KAP lain; b. mencantumkan nama KAPA atau OAA yang status terdaftar KAPA atau OAA tersebut pada Menteri dibekukan atau dibatalkan; c. memiliki Rekan non-Akuntan Publik yang tidak terdaftar pada Menteri; d. membuka kantor dalam bentuk lain, kecuali bentuk kantor cabang; dan e. membuat iklan yang menyesatkan. (2) Akuntan Publik dan/atau KAP dilarang mempekerjakan atau menggunakan jasa Pihak Terasosiasi yang tercantum pada daftar orang tercela dalam pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3).

BAB VI PENGGUNAAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK Pasal 32

(1) KAP yang berbentuk usaha perseorangan harus menggunakan nama dari Akuntan Publik yang mendirikan dan mengelola KAP tersebut. (2) KAP yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, harus menggunakan nama salah seorang atau beberapa Akuntan Publik yang merupakan Rekan pada KAP tersebut. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan nama diatur dalam Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

Lampiran tambahan.indb 115

22/08/2017 11.07.10

L-116

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

BAB VII KERJA SAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK Bagian Kesatu Kerja Sama Antar-Kantor Akuntan Publik

Pasal 33 (1) KAP dapat melakukan kerja sama dengan KAP lainnya untuk membentuk suatu jaringan yang disebut OAI. (2) Pembentukan OAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia yang paling sedikit memuat: a. tujuan OAI yang mencakup pengembangan metodologi jasa asurans dan sistem pengendalian mutu; b. hak dan kewajiban KAP yang menjadi anggota OAI; c. program pendidikan dan pelatihan bagi anggota OAI; dan d. pendirian OAI bersifat berkelanjutan. (3) OAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada Menteri dengan mengajukan permohonan tertulis dan melampirkan Akta Pendirian dengan mencantumkan nama KAP yang menjadi anggota. (4) Menteri membatalkan status terdaftar OAI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila OAI bubar. (5) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pembatalan status terdaftar OAI diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 34 (1) KAP yang merupakan anggota OAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat mencantumkan nama OAI bersama-sama dengan nama KAP. (2) KAP yang merupakan anggota OAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan jasa secara bersama-sama. (3) KAP dilarang mencantumkan lebih dari 1 (satu) nama OAI. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman nama OAI diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Kerja Sama Kantor Akuntan Publik dengan Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing

Pasal 35 (1) KAP dapat melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA. (2) KAP yang melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan nama KAPA atau OAA bersama-sama dengan nama KAP setelah mendapat persetujuan Menteri.

Lampiran tambahan.indb 116

22/08/2017 11.07.10

Lampiran 12

L-117

(3) Kerja sama antara KAP dengan KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh dan di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia yang paling sedikit memuat: a. bidang jasa audit atas informasi keuangan historis; b. penggunaan metodologi yang disepakati bersama antara KAPA atau OAA dengan KAP; c. bagian tanggung jawab perdata KAPA atau OAA; dan d. kerja sama bersifat berkelanjutan. (4) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah KAP mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan syarat: a. KAPA atau OAA telah terdaftar pada Menteri; dan b. KAPA atau OAA tidak sedang melakukan kerja sama dengan KAP lain. (5) Pencantuman nama oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan 1 (satu) nama KAPA atau OAA. (6) KAPA atau OAA yang namanya sudah dicantumkan oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat digunakan lagi oleh KAP lain.

Pasal 36 (1) Menteri mencabut persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA apabila: a. kerja sama antara KAP dengan KAPA atau OAA berakhir; b. status terdaftar KAPA atau OAA dibekukan; atau c. status terdaftar KAPA atau OAA dibatalkan. (2) Dalam hal persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA dicabut karena status terdaftar KAPA atau OAA pada Menteri dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, KAP dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 37 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman nama KAPA atau OAA, perjanjian kerja sama, persetujuan pencantuman nama, pengajuan permohonan, dan persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Pendaftaran, Pembekuan, dan Pembatalan Status Terdaftar Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing

Pasal 38 (1) KAPA yang namanya akan dicantumkan dengan nama KAP harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri dengan syarat sebagai berikut: a. mempunyai izin usaha yang masih berlaku dari negara asal KAPA; b. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin dari negara asal KAPA; dan

Lampiran tambahan.indb 117

22/08/2017 11.07.10

L-118

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

c. telah menjalani reviu mutu yang dilakukan oleh regulator dan/atau asosiasi profesi negara asal KAPA. (2) OAA yang namanya akan dicantumkan dengan nama KAP harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri dengan syarat sebagai berikut: a. memiliki kompetensi dalam bidang asurans; b. terdaftar di suatu negara; c. mempunyai anggota KAPA; d. mempunyai program pelatihan; dan e. mempunyai standar reviu mutu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 39 (1) Menteri membekukan status terdaftar KAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) apabila: a. izin usaha KAPA yang bersangkutan dibekukan di negara asal KAPA; atau b. KAP yang bekerja sama dengan KAPA dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin. (2) Menteri membekukan status terdaftar OAA apabila KAP yang bekerja sama dengan OAA dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.

Pasal 40 (1) Menteri membatalkan status terdaftar KAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) apabila: a. kerja sama yang dilaksanakan tidak mencakup bidang jasa audit atas informasi keuangan historis; b. KAPA tidak melaksanakan kerja sama secara berkelanjutan; c. izin usaha KAPA yang bersangkutan dicabut di negara asal KAPA; d. KAP yang bekerja sama dengan KAPA dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin; atau e. KAPA melakukan kerja sama dengan KAP lain. (2) Menteri membatalkan status terdaftar OAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dalam hal: a. kerja sama yang dilaksanakan tidak mencakup bidang jasa audit atas informasi keuangan historis; b. OAA tidak melaksanakan kerja sama secara berkelanjutan; c. OAA bubar; d. KAP yang bekerja sama dengan OAA dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin; atau e. OAA melakukan kerja sama dengan KAP lain. (3) KAPA atau OAA yang status terdaftarnya pada Menteri dibatalkan tidak dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran.

Lampiran tambahan.indb 118

22/08/2017 11.07.10

Lampiran 12

L-119

BAB VIII BIAYA PERIZINAN Pasal 41 (1) Biaya dikenakan untuk: a. memperoleh izin Akuntan Publik; b. memperpanjang izin Akuntan Publik; c. memperoleh izin usaha KAP; d. memperoleh izin pendirian cabang KAP; e. memperoleh persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA bersama-sama dengan KAP; dan f. memperoleh persetujuan pendaftaran KAPA atau OAA. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 42 Penerimaan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB IX ASOSIASI PROFESI AKUNTAN PUBLIK Pasal 43

(1) Akuntan Publik berhimpun dalam wadah Asosiasi Profesi Akuntan Publik. (2) Menteri menetapkan hanya 1 (satu) Asosiasi Profesi Akuntan Publik untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (3) Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. mempunyai anggota paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Akuntan Publik; c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; d. mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan oleh rapat anggota; e. memiliki program mengenai pelatihan profesional berkelanjutan; f. memiliki kode etik organisasi; dan g. memiliki program reviu mutu bagi Akuntan Publik yang menjadi anggotanya. (4) Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 44

(1) Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) berwenang: a. menyusun dan menetapkan SPAP;

Lampiran tambahan.indb 119

22/08/2017 11.07.10

L-120

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

b. menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik; c. menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan; dan d. melakukan reviu mutu bagi anggotanya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan SPAP, penyelenggaraan ujian profesi akuntan publik, dan pendidikan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK Pasal 45 (1) Menteri membentuk Komite Profesi Akuntan Publik (2) Keanggotaan Komite Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 13 orang yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: a. Kementerian Keuangan; b. Asosiasi Profesi Akuntan Publik; c. Asosiasi Profesi Akuntan; d. Badan Pemeriksa Keuangan; e. otoritas pasar modal; f. otoritas perbankan; g. akademisi akuntansi; h. pengguna jasa akuntan publik; i. Kementerian Pendidikan Nasional; j. Dewan Standar Akuntansi Keuangan; k. Dewan Standar Akuntansi Syariah; l. Dewan SPAP; dan m. Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (3) Anggota Komite Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Menteri untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) masa periode berikutnya. (4) Keanggotaan Komite Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolegial.

Pasal 46 (1) Ketua Komite Profesi Akuntan Publik ditetapkan dari unsur pemerintah dan wakil ketua ditetapkan dari unsur Asosiasi Profesi Akuntan Publik. (2) Komite Profesi Akuntan Publik bertugas memberikan pertimbangan terhadap: a. kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Akuntan Publik dan KAP; b. penyusunan standar akuntansi dan SPAP; dan c. hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan profesi Akuntan Publik. (3) Selain memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Profesi Akuntan Publik juga berfungsi sebagai lembaga banding atas hasil

Lampiran tambahan.indb 120

22/08/2017 11.07.10

Lampiran 12

L-121

pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri atas Akuntan Publik dan KAP. (4) Keputusan Komite Profesi Akuntan Publik atas banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat. (5) Tata cara beracara banding ditetapkan oleh Komite Profesi Akuntan Publik.

Pasal 47 Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Komite Profesi Akuntan Publik dibantu oleh sekretariat.

Pasal 48 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan unsur-unsur, serta tata kerja Komite Profesi Akuntan Publik, dan sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 49 Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 50 Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Menteri berwenang: a. menetapkan peraturan atau keputusan yang berkaitan dengan pembinaan Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP; b. menetapkan kebijakan tentang SPAP, ujian profesi akuntan publik, dan pendidikan profesional berkelanjutan; c. melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan: 1. SPAP; 2. penyelenggaraan ujian sertifikasi profesi akuntan publik; dan 3. pendidikan profesional berkelanjutan, untuk melindungi kepentingan publik.

Lampiran tambahan.indb 121

22/08/2017 11.07.10

L-122

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 51 (1) Dalam melakukan pengawasan, Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP. (2) Menteri dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama Menteri untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang untuk: a. meminta keterangan, informasi dan/atau dokumen kepada Pihak Terasosiasi; dan b. meminta keterangan, informasi dan/atau dokumen kepada asosiasi profesi. (4) Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP dilarang menolak atau menghindari pemeriksaan dan menghambat kelancaran pemeriksaan. (5) Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP yang diperiksa wajib memperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja, laporan dan dokumen lainnya serta memberikan keterangan yang diperlukan termasuk kertas kerja yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya pada bank. (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) hanya dilakukan untuk memperoleh keyakinan atas kepatuhan Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP terhadap Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, serta SPAP. (7) Pemeriksa yang ditugasi oleh Menteri wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari Akuntan Publik yang diperiksa. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 52 (1) Menteri mencantumkan Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela, dalam hal Pihak Terasosiasi: a. menolak memberikan keterangan dan/atau memberikan keterangan atau dokumen palsu atau yang dipalsukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3); b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1); c. dikenai pidana karena melakukan pelanggaran atas Undang- Undang ini; atau d. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela diatur dalam Peraturan Menteri.

Lampiran tambahan.indb 122

22/08/2017 11.07.10

Lampiran 12

L-123

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 53 (1) Menteri berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP atas pelanggaran ketentuan administratif. (2) Pelanggaran ketentuan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 35 ayat (5) dan ayat (6), atau Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5). (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu; b. peringatan tertulis; c. pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu; d. pembatasan pemberian jasa tertentu; e. pembekuan izin; f. pencabutan izin; dan/atau g. denda. (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat diberikan tersendiri atau bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif lainnya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 54 Penerimaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf g dan ayat (4) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 55 Akuntan Publik yang: a. melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j; b. dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Lampiran tambahan.indb 123

22/08/2017 11.07.10

L-124

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Pasal 56 Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 57 (1) Setiap orang yang memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan dokumen palsu atau yang dipalsukan untuk mendapatkan atau memperpanjang izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), atau Pasal 8 ayat (2), dan/atau untuk mendapatkan izin usaha KAP atau izin pendirian cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atau Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan oleh korporasi, pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (4) Dalam hal korporasi tidak dapat membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang bertanggung jawab dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.

BAB XIV KEDALUWARSA TUNTUTAN ATAU GUGATAN Pasal 58 (1) Akuntan Publik yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dibebaskan dari tuntutan pidana apabila perbuatan yang dilakukan telah lewat dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal laporan hasil pemberian jasa. (2) Akuntan Publik dibebaskan dari gugatan terkait dengan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yang dilakukan telah lewat dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal laporan hasil pemberian jasa.

Lampiran tambahan.indb 124

22/08/2017 11.07.10

Lampiran 12

L-125

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 59 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP yang telah memiliki izin Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP yang masih berlaku dinyatakan tetap berlaku. b. Akuntan Publik yang telah memiliki izin Akuntan Publik yang masih berlaku harus memperbarui (registrasi ulang) izin Akuntan Publiknya dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang- Undang ini dengan menyampaikan dokumen berupa surat keterangan domisili dan Nomor Pokok Wajib Pajak. c. Permohonan izin Akuntan Publik, izin usaha KAP dan/atau izin pendirian cabang KAP yang telah diajukan dan sedang dalam proses, harus diajukan kembali sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini. d. Sertifikat tanda lulus ujian profesi yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau Institut Akuntan Publik Indonesia dinyatakan masih berlaku untuk memenuhi persyaratan memperoleh izin Akuntan Publik sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai ada ketentuan yang baru. e. Rekan non-Akuntan Publik yang telah menjadi rekan pada suatu KAP dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang- Undang ini harus mendaftar sebagai Rekan non-Akuntan Publik dengan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dan huruf d. f. KAPA atau OAA yang namanya telah dicantumkan bersama-sama dengan nama KAP harus mendaftar dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. g. KAP harus menyesuaikan komposisi tenaga kerja profesional dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. h. Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang telah diakui oleh Menteri ditetapkan kembali dengan Keputusan Menteri sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. i. SPAP yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang telah diakui oleh Menteri dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 60 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (“Accountant”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Lampiran tambahan.indb 125

22/08/2017 11.07.10

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-126

b. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (“Accountant”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705) yang mengatur jasa Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan belum ada peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang- Undang ini, dinyatakan masih berlaku.

Pasal 61 (1) Semua Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang- Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang- Undang ini diundangkan. (2) Semua Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksanaan Undang- Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang- Undang ini diundangkan

Pasal 62 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- Undang ini dengan penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Disahkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2011 Mei 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd

ttd

PATRIALIS AKBAR

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 51

Lampiran tambahan.indb 126

22/08/2017 11.07.10

Lampiran 12

L-127

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK I. UMUM Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Akuntan Publik tersebut mempunyai peran terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, dalam era globalisasi perdagangan barang dan jasa, kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik. Meskipun Akuntan Publik berupaya untuk senantiasa memutakhirkan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pemberian jasa Akuntan Publik akan tetap ada. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi Akuntan Publik, diperlukan suatu undang-undang yang mengatur profesi Akuntan Publik. Sampai saat terbentuknya Undang-Undang ini, di Indonesia belum ada undangundang yang khusus mengatur profesi Akuntan Publik. Undang-undang yang ada adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (Accountant) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705). Pengaturan mengenai profesi Akuntan Publik dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini dan tidak mengatur hal-hal yang mendasar dalam profesi Akuntan Publik. Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang tentang Akuntan Publik yang mengatur berbagai hal mendasar dalam profesi Akuntan Publik, dengan tujuan untuk: 1. melindungi kepentingan publik; 2. mendukung perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan;

Lampiran tambahan.indb 127

22/08/2017 11.07.10

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-128

3. memelihara integritas profesi Akuntan Publik; 4. meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi Akuntan Publik; dan 5. melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Undang-Undang ini mengatur antara lain: 1. lingkup jasa Akuntan Publik; 2. perizinan Akuntan Publik dan KAP; 3. hak, kewajiban, dan larangan bagi Akuntan Publik dan KAP; 4. kerja sama antar-Kantor Akuntan Publik (OAI) dan kerja sama antara KAP dan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) atau Organisasi Audit Asing (OAA); 5. Asosiasi Profesi Akuntan Publik; 6. Komite Profesi Akuntan Publik; 7. pembinaan dan pengawasan oleh Menteri; 8. sanksi administratif; dan 9. ketentuan pidana.



Undang-Undang ini mengatur hak eksklusif yang dimiliki oleh Akuntan Publik, yaitu jasa asurans yang hanya dapat dilakukan oleh Akuntan Publik. Dalam rangka perlindungan dan kepastian hukum bagi profesi Akuntan Publik, juga diatur mengenai kedaluwarsa tuntutan pidana dan gugatan kepada Akuntan Publik. Di samping mengatur profesi Akuntan Publik, Undang-Undang ini juga mengatur KAP yang merupakan wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasa profesional. Hal yang mendasar mengenai pengaturan KAP antara lain mengenai perizinan KAP dan bentuk usaha KAP. Salah satu persyaratan izin usaha KAP adalah memiliki rancangan sistem pengendalian mutu sehingga dapat menjamin bahwa perikatan profesional dilaksanakan sesuai dengan SPAP. Sementara itu, pengaturan mengenai bentuk usaha KAP dimaksudkan agar sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yaitu independensi dan tanggung jawab profesional Akuntan Publik terhadap hasil pekerjaannya.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud dengan ”jasa asurans” adalah jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria.

Lampiran tambahan.indb 128

22/08/2017 11.07.10

Lampiran 12

L-129

Huruf a Yang dimaksud dengan “jasa audit atas informasi keuangan historis” adalah perikatan asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan positif. Informasi keuangan historis mencakup antara lain laporan keuangan, bagian dari suatu laporan keuangan, atau laporan yang dilampirkan dalam suatu laporan keuangan. Huruf b Yang dimaksud dengan “jasa reviu atas informasi keuangan historis” adalah perikatan asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan negatif. Huruf c Yang dimaksud dengan “jasa asurans lainnya” adalah perikatan asurans selain jasa audit atau reviu atas informasi keuangan historis. Yang termasuk jasa asurans lainnya antara lain perikatan asurans untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, dan penerbitan comfort letter untuk penawaran umum. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen” antara lain adalah jasa audit kinerja, jasa internal audit, jasa perpajakan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa pembukuan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam Peraturan Pemerintah diatur antara lain mengenai jumlah tahun buku yang dapat diaudit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP secara berturutturut, jenis industri, perusahaan publik atau privat, dan sanksi administratif untuk menjaga independensi Akuntan Publik dan/atau KAP. Pasal 5

Lampiran tambahan.indb 129

22/08/2017 11.07.10

L-130

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Ayat (1) Izin yang dimaksud adalah izin untuk berpraktik sebagai Akuntan Publik. Ayat (2) Perpanjangan izin dilakukan secara administratif. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah” adalah surat tanda lulus ujian yang diterbitkan oleh: a. Asosiasi Profesi Akuntan Publik; atau b. perguruan tinggi yang terakreditasi oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik untuk menyelenggarakan pendidikan profesi akuntan publik. Yang dapat mengikuti pendidikan profesi akuntan publik adalah seseorang yang memiliki pendidikan minimal sarjana strata 1 (S- 1), diploma IV (D-IV), atau yang setara. Huruf b Pengalaman praktik dalam memberikan jasa asurans merupakan syarat utama, sedangkan pengalaman praktik dalam memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bersifat pelengkap. Huruf c Domisili dibuktikan dengan kartu identitas yang masih berlaku, antara lain adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Tidak pernah dipidana dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Ayat (2) Persyaratan dan tata cara perizinan mencakup antara lain ketentuan mengenai sertifikat tanda lulus pendidikan profesi Akuntan Publik yang sah dan pengalaman praktik di bidang audit atas informasi keuangan historis dan audit lainnya, yang disusun setelah mendapatkan pertimbangan dari Komite Profesi Akuntan Publik. Pasal 7

Lampiran tambahan.indb 130

22/08/2017 11.07.10

Lampiran 12

L-131

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “perjanjian saling pengakuan” (mutual recognition agreement) adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara lain mengenai saling pengakuan kesetaraan profesi Akuntan Publik. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pelatihan profesional berkelanjutan diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik atau lembaga/organisasi lain yang diakui pemerintah. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Persyaratan dan tata cara perpanjangan izin mencakup antara lain tata cara perpanjangan izin bagi Akuntan Publik yang telah memiliki izin pada saat berlakunya Undang-Undang ini. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11

Lampiran tambahan.indb 131

22/08/2017 11.07.10

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-132

Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik” adalah bentuk usaha yang menunjukkan adanya independensi dan tanggung jawab yang melekat pada Akuntan Publik, contohnya Limited Liability Partnership dan Professional Limited Liability Company. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Jabatan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan mengacu pada ketentuan mengenai benturan kepentingan dalam UndangUndang ini. Huruf c Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.

Lampiran tambahan.indb 132

22/08/2017 11.07.10

Lampiran 12

L-133

Huruf c Cukup jelas. Huruf d Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Jabatan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan mengacu pada ketentuan mengenai benturan kepentingan dalam UndangUndang ini. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “tenaga kerja profesional asing” adalah tenaga kerja selain Rekan pada KAP yang terkait dengan pemberian jasa, misalnya staf auditor dan tenaga ahli di bidang tertentu yang berkaitan dengan pemberian jasa. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “mempunyai kantor” adalah memiliki atau menyewa kantor. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi paling sedikit terdiri atas satu orang tenaga pemeriksa berpendidikan sarjana di

Lampiran tambahan.indb 133

22/08/2017 11.07.10

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-134







bidang akuntansi dan satu orang berpendidikan diploma III (D-III) di bidang akuntansi. Huruf d Yang dimaksud dengan “sistem pengendalian mutu” adalah sistem pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam SPAP. Huruf e Maksud dan tujuan pendirian kantor yaitu memberikan jasa asurans dan jasa non-asurans. Huruf f Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Huruf a KAP yang berbentuk usaha selain perseorangan, pengajuan permohonan pencabutan izin usaha KAP harus dengan persetujuan seluruh Rekan pada KAP. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar tersebut telah mendapat keputusan dari pihak yang berwenang. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.

Lampiran tambahan.indb 134

22/08/2017 11.07.10

Lampiran 12

L-135





Huruf c Pemimpin KAP mengajukan permohonan pencabutan izin pendirian cabang KAP berdasarkan persetujuan seluruh Rekan pada KAP. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 23 Penentuan domisili tidak berkaitan dengan domisili hukum atau tempat kedudukan hukum. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Akuntan Publik termasuk juga Akuntan Publik Asing yang telah memperoleh izin Akuntan Publik. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “kertas kerja” adalah dokumen tertulis, dokumen elektronik, atau dokumen dalam bentuk lainnya yang menggambarkan proses dan hasil kerja Akuntan Publik. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 26 Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah tanggung jawab perdata. Pasal 27 Ayat (1) Huruf a

Lampiran tambahan.indb 135

22/08/2017 11.07.10

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-136

Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “mempunyai kantor” adalah memiliki atau m enyewa kantor. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.



Ayat (3) Huruf a Penyampaian laporan keuangan ditujukan untuk digunakan Menteri dalam proses pembinaan dan pengawasan, bukan dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan KAP. Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan mencakup juga format pelaporan. Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Ayat (1) Yang termasuk dalam Pihak Terasosiasi antara lain adalah tenaga spesialis yang dikontrak oleh Akuntan Publik atau KAP. Contoh spesialis antara lain adalah aktuaris, penilai, ahli hukum, ahli lingkungan, dan ahli geologi. Ayat (2) Pengawasan oleh Menteri Keuangan mencakup antara lain pemeriksaan kertas kerja dan permintaan keterangan untuk memperoleh keyakinan atas kepatuhan Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP terhadap UndangUndang ini dan peraturan pelaksanaannya, serta SPAP. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Angka 1 Cukup jelas.

Lampiran tambahan.indb 136

22/08/2017 11.07.10

Lampiran 12

L-137



Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Jabatan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (3) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Huruf c Yang dimaksud dengan “telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik lain” adalah kondisi ketika Akuntan Publik lain tersebut telah menerbitkan laporan hasil pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan “imbalan jasa bersyarat” adalah imbalan jasa yang ditetapkan yang nilai imbalan jasa dimaksud ditentukan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu, misalnya berdasarkan jenis opini yang akan diberikan. Huruf i Yang dimaksud dengan “komisi” adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk memperoleh perikatan jasa. Huruf j Cukup jelas.









Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah kerja sama yang mencantumkan nama KAPA atau OAA. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.

Lampiran tambahan.indb 137

22/08/2017 11.07.10

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-138



Huruf e Iklan dianggap tidak menyesatkan apabila hanya meliputi identitas Akuntan Publik dan/atau KAP, jenis jasa yang dapat disediakan, dan pengalaman Akuntan Publik dan/atau KAP.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “daftar orang tercela” adalah daftar yang memuat nama-nama orang yang dinyatakan tercela oleh otoritas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya oleh Menteri dan otoritas pasar modal. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Semua bidang jasa audit atas informasi keuangan historis yang diberikan Akuntan Publik melalui KAP harus tercantum dalam perjanjian kerja sama dengan KAPA atau OAA. Huruf b Yang dimaksud dengan “metodologi” termasuk akses penggunaan segala hal yang terkait dengan hak intelektual dan hak cipta dari para pihak yang terlibat. Huruf d Yang dimaksud dengan “kerja sama bersifat berkelanjutan” adalah kerja sama yang tidak terbatas untuk suatu penugasan tertentu. Huruf c Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5)

Lampiran tambahan.indb 138

22/08/2017 11.07.10

Lampiran 12

L-139

Cukup jelas. Ayat (6) KAPA dan afiliasinya di berbagai negara dianggap sebagai satu KAPA. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Ketentuan ini juga berlaku dalam hal pelanggaran terjadi pada saat KAP bekerja sama dengan KAPA dan pelanggaran tersebut baru ditemukan setelah KAPA sudah tidak bekerja sama lagi dengan KAP. Ayat (2) Ketentuan ini juga berlaku dalam hal pelanggaran terjadi pada saat KAP bekerja sama dengan OAA dan pelanggaran tersebut baru ditemukan setelah OAA sudah tidak bekerja sama lagi dengan KAP. Pasal 40 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “kerja sama berkelanjutan” adalah kerja sama yang tidak terbatas untuk suatu penugasan tertentu. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Ketentuan ini juga berlaku bila pelanggaran yang mengakibatkan pencabutan izin dilakukan pada saat KAPA masih bekerja sama dengan KAP walaupun KAPA tidak bekerja sama lagi dengan KAP dimaksud pada saat KAP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin. Huruf e Yang dimaksud dengan “kerja sama dengan KAP lain” adalah untuk pencantuman nama KAPA.

Lampiran tambahan.indb 139

22/08/2017 11.07.10

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-140

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf d Ketentuan ini juga berlaku bila pelanggaran yang mengakibatkan pencabutan izin dilakukan pada saat OAA masih bekerja sama dengan KAP walaupun OAA tidak bekerja sama lagi dengan KAP dimaksud pada saat KAP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin. Huruf e Yang dimaksud dengan “kerja sama dengan KAP lain” adalah kerja sama yang mencantumkan nama OAA. Ayat (3) Cukup jelas. Pasa1l 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam Peraturan Pemerintah diatur antara lain mengenai proses penyusunan dan penetapan SPAP serta penentuan persyaratan peserta ujian profesi akuntan publik. Pasal 45 Ayat (1) Komite Profesi Akuntan Publik ini bersifat independen dalam pengambilan keputusan dan pembentukan oleh Menteri bersifat administratif. Komite Profesi Akuntan Publik dibentuk untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas profesi dalam pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Ayat (2)

Lampiran tambahan.indb 140

22/08/2017 11.07.10

Lampiran 12

L-141









Yang mewakili unsur-unsur dalam Komite Profesi Akuntan Publik ditetapkan oleh setiap unsur atau lembaga. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang mewakili asosiasi profesi akuntan adalah wakil dari asosiasi profesi akuntan yang bersifat nasional yang memiliki kriteria sebagai berikut: a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; b. mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan oleh rapat anggota; c. memiliki program pelatihan di bidang akuntansi; dan d. memiliki kode etik organisasi. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Perwakilan akademisi ditetapkan dari calon yang disepakati oleh perguruan tinggi dengan akreditasi “A” di bidang akuntansi. Huruf h Yang mewakili pengguna jasa akuntan publik adalah wakil dari Kamar Dagang dan Industri. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 46 Ayat (1)

Lampiran tambahan.indb 141

22/08/2017 11.07.10

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-142



Ketua dan Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah bersifat koordinasi, bukan struktural dan bertujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan tugas Komite Profesi Akuntan Publik.

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Standar akuntansi mencakup standar akuntansi keuangan dan standar akuntansi syariah. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Ayat (1) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Menteri ditujukan untuk menilai ketaatan Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP terhadap Undang- Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pihak lain” misalnya aparat pengawasan intern pemerintah dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7)

Lampiran tambahan.indb 142

22/08/2017 11.07.10

Lampiran 12

L-143

Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 52 Ayat (1) Huruf a Pihak Terasosiasi dapat menolak memberi keterangan apabila informasi yang terkait dengan pekerjaannya dilindungi oleh Undang-Undang. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 53 Ayat (1) Sanksi administratif adalah sanksi atau hukuman atas pelanggaran ketentuan administratif. Apabila Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP berkeberatan atas sanksi yang dikenakan oleh Menteri maka Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP dapat mengajukan banding sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (3). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Huruf a Cukup jelas. Huruf b. Yang dimaksud dengan “pihak berwenang” antara lain adalah Menteri, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Lampiran tambahan.indb 143

22/08/2017 11.07.11

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-144

Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “pihak yang bertanggung jawab” adalah yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan/atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5215

Lampiran tambahan.indb 144

22/08/2017 11.07.11

Lampiran 13

L-145

LAMPIRAN 13 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 38/POJK.05/2015 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI MELAKUKAN KEGIATAN DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 38 /POJK.05/2015 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Industri Keuangan Non-Bank yang sehat dan stabil serta untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat diperlukan konsultan aktuaria, akuntan publik, dan penilai yang profesional; b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan profesionalisme bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, dan penilai dalam melakukan kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank diperlukan pengaturan mengenai pendaftaran dan pengawasan konsultan aktuaria, akuntan publik, dan penilai yang melakukan kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran konsultan aktuaria, akuntan publik, dan penilai; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank;

Lampiran tambahan.indb 145

22/08/2017 11.07.11

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-146

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI INDUSTRI KEUANGAN NON­BANK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disingkat LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah. 2. Industri Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disingkat IKNB adalah industri keuangan yang terdiri dari LJKNB. 3. Konsultan Aktuaria adalah aktuaris yang bekerja pada kantor konsultan aktuaria dan memberikan jasa di sektor IKNB. 4. Akuntan Publik adalah akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan memberikan jasa di sektor IKNB. 5. Penilai adalah seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian aset dan memberikan jasa di sektor IKNB. 6. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II RUANG LINGKUP PENDAFTARAN

Lampiran tambahan.indb 146

22/08/2017 11.07.11

Lampiran 13

L-147

KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI Bagian Kesatu Kewajiban Pendaftaran Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai

Pasal 2 (1) Untuk dapat menyediakan jasa bagi LJKNB, Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK sebagai penyedia jasa di sektor IKNB. (2) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor IKNB atau berdasarkan rekomendasi OJK dalam rangka pengawasan LJKNB.

Pasal 3 LJKNB dilarang menggunakan jasa yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dari Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang tidak terdaftar di OJK.

Bagian Kedua Masa Pemberian Jasa

Pasal 4 (1) Konsultan Aktuaria dilarang memberikan jasa yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada LJKNB yang sama lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut. (2) Dalam hal Konsultan Aktuaria telah memberikan jasa yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada LJKNB yang sama selama 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Konsultan Aktuaria yang bersangkutan baru dapat memberikan kembali jasa yang dipersyaratkan kepada LJKNB yang sama setelah 1 (satu) kali tidak memberikan jasa yang dipersyaratkan.

Pasal 5 (1) Akuntan Publik dilarang memberikan jasa yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada LJKNB yang sama lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut. (2) Dalam hal Akuntan Publik telah memberikan jasa yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada LJKNB yang sama selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut, maka Akuntan Publik yang bersangkutan baru dapat memberikan kembali jasa yang dipersyaratkan kepada LJKNB yang sama setelah 2 (dua) tahun buku.

Pasal 6

Lampiran tambahan.indb 147

22/08/2017 11.07.11

L-148

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(1) Penilai dilarang memberikan jasa yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada LJKNB yang sama lebih dari 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. (2) Dalam hal Penilai telah memberikan jasa yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada LJKNB yang sama selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, maka Penilai yang bersangkutan baru dapat memberikan kembali jasa yang dipersyaratkan kepada LJKNB yang sama setelah 3 (tiga) tahun buku.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI Pasal 7 Untuk dapat terdaftar di OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki izin praktik dari Menteri Keuangan; b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak memiliki kredit macet; c. memiliki pengalaman dan kompetensi di sektor IKNB; dan d. tidak pernah dikenakan sanksi pembatalan surat tanda terdaftar sebagai Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai dari OJK.

Pasal 8 (1) Pendaftaran Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai didasarkan pada permohonan pendaftaran. (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan yang bersangkutan kepada OJK dan disertai dokumen sebagai berikut: a. fotokopi izin praktik dari Menteri Keuangan; b. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani; c. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir; d. fotokopi nomor pokok wajib pajak; e. fotokopi sertifikat program pelatihan di sektor IKNB; f. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak memiliki kredit macet; dan g. formulir permohonan pendaftaran. (3) Dalam hal Akuntan Publik atau Penilai telah terdaftar di OJK selain di sektor IKNB, permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan yang bersangkutan kepada OJK dan disertai dokumen sebagai berikut: a. fotokopi surat tanda terdaftar yang diterbitkan OJK;

Lampiran tambahan.indb 148

22/08/2017 11.07.11

Lampiran 13

L-149

b. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak memiliki kredit macet; c. fotokopi sertifikat program pelatihan di bidang IKNB; dan d. formulir permohonan pendaftaran. (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 9 (1) OJK menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran diterima secara lengkap. (2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak lengkap, OJK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran tidak lengkap dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran diterima. (3) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran. (4) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disetujui, OJK menerbitkan surat tanda terdaftar kepada pemohon. (5) Dalam hal setelah 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran diterima OJK, OJK belum menerbitkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai dapat memberikan jasa kepada LJKNB. (6) Dalam hal setelah Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai memberikan jasa kepada LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketahui bahwa terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), OJK menerbitkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai larangan bagi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai untuk memberikan jasa kepada LJKNB. (7) OJK mengumumkan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai yang memiliki surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui situs web OJK.

BAB IV

Lampiran tambahan.indb 149

22/08/2017 11.07.11

L-150

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

KEWAJIBAN KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI Pasal 10

(1) Setiap Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang memiliki surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) wajib: a. bersikap independen, objektif, dan profesional dalam memberikan jasanya; b. menjadi anggota asosiasi profesi yang diakui oleh Menteri Keuangan; c. menaati standar profesi dan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang diakui oleh Menteri Keuangan; d. memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor IKNB; e. menyampaikan laporan kepada OJK sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan; f. mengikuti program pendidikan berkelanjutan; dan g. menyampaikan informasi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh LJKNB terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan dan/atau di OJK, serta kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJKNB atau para pemangku kepentingan. (2) Kewajiban bersikap independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipenuhi paling sedikit dengan memenuhi kondisi: a. tidak mempunyai kepentingan keuangan yang material dengan LJKNB; b. tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan LJKNB; c. tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal dengan direksi dan/atau dewan komisaris atau yang setara pada LJKNB; d. tidak mempunyai hubungan usaha yang material dengan LJKNB, karyawan kunci LJKNB, atau pemegang saham pengendali LJKNB atau yang setara; e. tidak memiliki sengketa hukum dengan LJKNB; dan f. tidak terdapat hal-hal lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan antara LJKNB dan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa: a. laporan mengikuti program pendidikan berkelanjutan; b. laporan perubahan data dan informasi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai; dan c. laporan mengenai pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan dan/atau di OJK yang dilakukan oleh LJKNB, serta kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJKNB atau para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan program pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam Surat Edaran OJK.

BAB V

Lampiran tambahan.indb 150

22/08/2017 11.07.11

Lampiran 13

L-151

PENGHENTIAN PEMBERIAN JASA, PENGUNDURAN DIRI, DAN TIDAK BERLAKUNYA SURAT TANDA TERDAFTAR KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI Bagian Kesatu Penghentian Pemberian Jasa untuk Sementara Waktu atas Permintaan Sendiri

Pasal 11

(1) Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai dapat mengajukan permohonan persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu atas permintaan sendiri kepada OJK. (2) Permohonan persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai yang bersangkutan secara tertulis kepada OJK dengan melampirkan: a. alasan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu atas permintaan sendiri; b. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam perikatan dengan LJKNB; dan c. formulir penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu atas permintaan sendiri. (3) OJK menerbitkan persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara permohonan persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 12 Persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 13

(1) Surat tanda terdaftar Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu oleh OJK dalam hal: a. yang bersangkutan telah mendapat surat persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3); b. yang bersangkutan memiliki persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan; atau c. yang bersangkutan belum memperpanjang izin praktik dari Menteri Keuangan dalam hal masa berlaku izin telah berakhir.

Lampiran tambahan.indb 151

22/08/2017 11.07.11

L-152

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(2) Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) selama surat tanda terdaftar atas nama yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu oleh OJK.

Pasal 14

(1) Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai yang akan mengakhiri masa penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh pengaktifan kembali surat tanda terdaftar. (2) Untuk memperoleh pengaktifan kembali surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai harus memberitahukan kepada OJK dengan menyampaikan: a. permohonan pengaktifan kembali surat tanda terdaftar; dan b. bukti mengikuti program pendidikan berkelanjutan yang diikuti paling lama 1 (satu) tahun sebelum penyampaian permohonan pengaktifan kembali surat tanda terdaftar. (3) OJK mengaktifkan kembali surat tanda terdaftar Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai dengan memberikan surat pemberitahuan kepada Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterima secara lengkap. (4) OJK berwenang mencabut surat tanda terdaftar Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai yang tidak mengajukan permohonan pengaktifan kembali surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan berakhirnya masa penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara permohonan pengaktifan kembali surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 15

(1) Dalam hal Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai mengakhiri masa penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b karena memiliki surat pengaktifan kembali yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan, OJK menerbitkan surat yang menyatakan pengaktifan kembali surat tanda terdaftar Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai yang bersangkutan. (2) Dalam hal Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai mengakhiri masa penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c karena telah memperpanjang izin praktik dari Menteri Keuangan, OJK menerbitkan surat yang menyatakan pengaktifan kembali surat tanda terdaftar Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai yang bersangkutan. Bagian Kedua Pengunduran Diri atas Permintaan Sendiri

Lampiran tambahan.indb 152

22/08/2017 11.07.11

Lampiran 13

L-153

Pasal 16 (1) Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai dapat mengajukan permohonan pengunduran diri atas permintaan sendiri kepada OJK. (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai secara tertulis kepada OJK dengan disertai dokumen sebagai berikut: a. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri dan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang berasal dari OJK; b. surat pernyataan yang menyatakan bahwa Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai tidak sedang dalam perikatan dengan LJKNB; c. asli surat tanda terdaftar Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai; dan d. formulir pengunduran diri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 17 (1) OJK memberikan persetujuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan menerbitkan surat pembatalan surat tanda terdaftar Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai. (2) OJK menolak permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dalam hal yang bersangkutan: a. sedang diperiksa oleh Kementerian Keuangan atau OJK; b. telah dikenakan sanksi peringatan tertulis oleh OJK sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir terhitung sejak saat permohonan disampaikan secara lengkap; c. sedang menjalani kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan rekomendasi Kementerian Keuangan atau OJK; atau d. sedang menjalani sanksi dari Kementerian Keuangan atau OJK. (3) OJK menerbitkan surat pembatalan surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) secara lengkap. (4) Dalam hal permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak lengkap, OJK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan tidak lengkap dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (5) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap telah membatalkan permohonan pengunduran diri.

Lampiran tambahan.indb 153

22/08/2017 11.07.11

L-154

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(6) Pemohon dapat kembali mengajukan permohonan baru dengan menyampaikan kembali permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). Bagian Ketiga Tidak Berlakunya Surat Tanda Terdaftar

Pasal 18 (1) Surat tanda terdaftar Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai dinyatakan tidak berlaku dalam hal: a. OJK membatalkan surat tanda terdaftar berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); b. yang bersangkutan meninggal dunia; c. izin Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai dicabut oleh Kementerian Keuangan; d. yang bersangkutan dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; atau e. yang bersangkutan menyampaikan dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan pendaftaran. (2) OJK mengumumkan surat tanda terdaftar Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui situs web OJK.

BAB VI PENGAWASAN KONSULTAN AKTUARIA, AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI Pasal 19 (1) OJK melakukan pengawasan terhadap Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai yang terdaftar di OJK. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai ketaatan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai terhadap ketentuan dalam Peraturan OJK ini dan peraturan pelaksanaannya. (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila terdapat informasi baik dari internal maupun eksternal OJK yang perlu ditindaklanjuti. (6) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai yang diperiksa wajib:

Lampiran tambahan.indb 154

22/08/2017 11.07.11

Lampiran 13

L-155

a. memenuhi permintaan untuk memberikan data dan/atau dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan; b. memberikan keterangan yang diperlukan secara lisan dan/atau tertulis; dan c. memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai yang diperiksa. (7) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK dapat melakukan penugasan kepada pihak lain untuk melakukan pemeriksaan atas nama OJK. (8) OJK wajib merahasiakan data, dokumen, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai dari pihak yang tidak berhak.

Pasal 20 Dalam melakukan pengawasan terhadap Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), OJK dapat melakukan koordinasi dan pertukaran informasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai.

BAB VII SANKSI Bagian Kesatu Jenis Sanksi

Pasal 21 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 19 ayat (6) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau c. pembatalan surat tanda terdaftar. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin usaha.

Pasal 22 (1) Pengenaan sanksi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Lampiran tambahan.indb 155

22/08/2017 11.07.11

L-156

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(2) Dalam hal Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai telah dikenakan sanksi peringatan terakhir, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah peringatan dimaksud Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai tetap tidak dapat mengatasi penyebab dari sanksi, Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b.

Pasal 23 (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Dalam hal Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai dapat mengatasi penyebab dari sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b. (3) Dalam hal Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai tidak dapat mengatasi penyebab dari sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dalam jangka waktu sampai berakhirnya sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpulkan bahwa Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai tidak mampu atau tidak bersedia mengatasi penyebab dari sanksi termaksud, OJK mencabut surat tanda terdaftar Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai.

Pasal 24 (1) Pengenaan sanksi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 30 (tiga puluh) hari. (2) Dalam hal LJKNB telah dikenakan sanksi peringatan terakhir, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah peringatan dimaksud LJKNB tetap tidak dapat mengatasi penyebab dari sanksi, LJKNB yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b.

Pasal 25 (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Dalam hal LJKNB dapat mengatasi penyebab dari sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b. (3) Dalam hal LJKNB tidak dapat mengatasi penyebab dari sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dalam jangka waktu sampai berakhirnya sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpulkan bahwa LJKNB tidak mampu atau tidak bersedia mengatasi penyebab dari sanksi termaksud, OJK mencabut izin usaha LJKNB yang bersangkutan.

Lampiran tambahan.indb 156

22/08/2017 11.07.11

Lampiran 13

L-157

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 Selama 12 (dua belas) bulan pertama sejak Peraturan OJK ini berlaku, surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) disampaikan OJK kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.

Pasal 27 Kontrak perikatan kerja pemberian jasa Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai yang telah disepakati sebelum diundangkannya Peraturan OJK ini tetap dapat dilaksanakan sampai dengan masa berlaku kontrak pemberian jasa berakhir.

Pasal 28 (1) Dalam hal pada saat Peraturan OJK ini berlaku, Menteri Keuangan belum memberlakukan peraturan mengenai izin praktik Konsultan Aktuaria, dalam rangka permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Konsultan Aktuaria harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. menyampaikan fotokopi sertifikat Fellowship ofthe Society of Actuaries of Indonesia (FSAI) atau yang setara pada saat mengajukan permohonan; dan b. menyampaikan fotokopi izin praktik dari Menteri Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Menteri Keuangan memberlakukan peraturan mengenai izin praktik Konsultan Aktuaria. (2) OJK menerbitkan surat tanda terdaftar sementara bagi Konsultan Aktuaria yang telah memenuhi persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 (1) Peraturan OJK ini mulai berlaku setelah 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. (2) Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai dapat melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal Peraturan OJK ini diundangkan.

Lampiran tambahan.indb 157

22/08/2017 11.07.11

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-158

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 361

Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd

Sudarmaji

Lampiran tambahan.indb 158

22/08/2017 11.07.11

Lampiran 14

L-159

LAMPIRAN 14 SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO 17/SEOJK./05/2015 TENTANG PENUNJUK AKUNTAN PUBLIK, AKTUARIS, DAN/ATAU PENILAI INDPENDEN SEBAGAI PEMERIKSA LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

Yth. 1. Akuntan Publik; 2. Aktuaris; dan 3. Penilai Independen, di tempat.

SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/SEOJK.05/2015 TENTANG PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK, AKTUARIS, DAN/ATAU PENILAI INDEPENDEN SEBAGAI PEMERIKSA LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5576), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penunjukan akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagai pemeriksa lembaga jasa keuangan non-bank dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: I. KETENTUAN UMUM 1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disingkat LJKNB adalah: a. perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; b. perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan; c. dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun; dan

Lampiran tambahan.indb 159

22/08/2017 11.07.11

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-160

d.

lembaga jasa penunjang industri keuangan non-bank yang meliputi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, kantor jasa penilai publik, perusahaan penilai kerugian asuransi, kantor akuntan publik dan lembaga jasa penunjang lainnya yang mendukung industri keuangan non-bank. 2. Pemeriksaan Langsung adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai LJKNB yang dilakukan di kantor LJKNB dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan LJKNB. 3. Pemeriksa adalah pihak yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan Langsung. 4. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. II. PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK, AKTUARIS, DAN/ATAU PENILAI INDEPENDEN SEBAGAI PEMERIKSA 1. OJK dapat menunjuk akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagai Pemeriksa. 2. Akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi kriteria: a. bukan pihak terafiliasi terhadap pihak yang diperiksa; b. memiliki sikap mental yang baik dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi; c. tidak pernah dihukum karena tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; d. bersikap independen, jujur, dan obyektif; dan e. kompeten di bidangnya dan memahami peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan dan peraturan perundang- undangan lainnya. 3. Akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga harus memenuhi persyaratan: a. memiliki izin profesi dari instansi yang berwenang; dan b. tidak memberikan jasa kepada LJKNB yang akan diperiksa paling singkat dalam 2 (dua) tahun sebelum tanggal penunjukan sebagai Pemeriksa. 4. Tata cara penunjukan akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagai Pemeriksa dilakukan sesuai dengan Peraturan Dewan Komisioner OJK tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa OJK. 5. Penunjukan akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagai Pemeriksa dituangkan dalam surat perintah kerja. 6. Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditandatangani oleh Deputi Komisioner OJK yang membawahkan fungsi pengawasan LJKNB.

Lampiran tambahan.indb 160

22/08/2017 11.07.11

Lampiran 14

L-161

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK, AKTUARIS, DAN/ATAU PENILAI INDEPENDEN YANG DITUNJUK SEBAGAI PEMERIKSA 1. Akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen yang ditunjuk sebagai Pemeriksa bertugas melaksanakan Pemeriksaan Langsung sesuai Peraturan Dewan Komisioner OJK tentang Tata Cara Pemeriksaan Langsung dan Surat Edaran Dewan Komisioner OJK tentang Pedoman Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang ditetapkan oleh OJK. 2. Akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana ditetapkan dalam surat perintah kerja. IV. HAK DAN KEWAJIBAN AKUNTAN PUBLIK, AKTUARIS, DAN/ATAU PENILAI INDEPENDEN YANG DITUNJUK SEBAGAI PEMERIKSA 1. Akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen yang ditunjuk sebagai Pemeriksa berhak atas honorarium dan/atau imbalan jasa lainnya sebagaimana ditetapkan dalam surat perintah kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di OJK. 2. Akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen yang ditunjuk sebagai Pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait LJKNB yang diperiksa. V. PENUTUP Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Surat Edaran OJK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Ditetapkan di Jakarta Hukum I Departemen Hukum, pada tanggal 8 Juni 2015 Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan, Ttd.

Ttd.

Sudarmaji

FIRDAUS DJAELANI

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 48 TANGGAL 16 JUNI 2015

Lampiran tambahan.indb 161

22/08/2017 11.07.11

L-162

Lampiran tambahan.indb 162

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

22/08/2017 11.07.11

Lampiran 15

L-163

LAMPIRAN 15 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG AKUNTAN PUBLIK

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 10 ayat (5), Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Praktik Akuntan Publik. Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5251). MEMUTUSKAN: Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. 2. Asosiasi Profesi Akuntan Publik, yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah organisasi profesi Akuntan Publik yang bersifat nasional. 3. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Lampiran tambahan.indb 163

22/08/2017 11.07.11

L-164

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

4. Standar Profesional Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat SPAP adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya. 5. Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah suatu pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi Akuntan Publik yang bersifat berkelanjutan dan bertujuan untuk menjaga kompetensi. 6. Kantor Akuntan Publik Asing, yang selanjutnya disingkat KAPA, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara tempat KAPA berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha sekurang- kurangnya di bidang jasa audit atas informasi keuangan historis. 7. Organisasi Audit Asing, yang selanjutnya disingkat OAA, adalah organisasi di luar negeri yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan, yang anggotanya terdiri dari badan usaha jasa profesi yang melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang jasa audit atas informasi keuangan historis. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 9. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

BAB II UJIAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK Bagian Kesatu Umum

Pasal 2 (1) Asosiasi Profesi berwenang menyelenggarakan ujian profesi Akuntan Publik. (2) Penyelenggaraan ujian profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menetapkan silabus dan mata ujian profesi Akuntan Publik; b. menetapkan kriteria kelulusan peserta ujian profesi Akuntan Publik; c. menetapkan ketentuan dan tata cara pendaftaran peserta ujian profesi Akuntan Publik; d. melaksanakan ujian profesi Akuntan Publik; e. menetapkan kelulusan peserta ujian profesi Akuntan Publik; f. menerbitkan sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik; g. menetapkan sebutan profesi; dan h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan ujian profesi Akuntan Publik. (3) Dalam penyelenggaraan ujian profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asosiasi Profesi dapat membentuk organ Asosiasi Profesi yang bertugas sebagai pelaksana teknis.

Lampiran tambahan.indb 164

22/08/2017 11.07.11

Lampiran 15

L-165

(4) Keanggotaan organ Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari unsur Asosiasi Profesi dan akademisi di bidang akuntansi.

Bagian Kedua Persyaratan Mengikuti Ujian Profesi Akuntan Publik

Pasal 3 (1) Untuk mengikuti ujian profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), seseorang harus memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi atau telah terdaftar dalam register negara untuk akuntan. (2) Pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui: a. program pendidikan sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang akuntansi pada perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. program pendidikan pascasarjana (S-2) atau doktor (S-3) di bidang akuntansi yang diselenggarakan perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pendidikan profesi akuntansi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan; atau d. pendidikan profesi Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sertifikat Tanda Lulus Ujian Profesi Akuntan Publik

Pasal 4 (1) Untuk memperoleh sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. lulus ujian profesi Akuntan Publik; b. lulus pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atau terdaftar dalam register negara untuk akuntan; c. lulus penilaian pengalaman kerja di bidang akuntansi dari Asosiasi Profesi; dan d. terdaftar sebagai anggota Asosiasi Profesi. (2) Seseorang yang telah memperoleh sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sebutan profesi dari Asosiasi Profesi.

Lampiran tambahan.indb 165

22/08/2017 11.07.11

L-166

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Pasal 5 (1) Asosiasi Profesi dapat mengakui kesetaraan antara anggota asosiasi profesi akuntansi lain dengan anggota Asosiasi Profesi yang disepakati dalam suatu perjanjian saling pengakuan kesetaraan yang didasarkan pada asas-asas persamaan kualitas. (2) Perjanjian saling pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan jaminan bahwa mekanisme saling pengakuan dapat menghasilkan seseorang yang memiliki kualifikasi yang setara dengan pemegang sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik. (3) Seseorang yang telah memperoleh sertifikat keprofesian dalam bidang akuntansi yang masih berlaku baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dapat memperoleh sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi setelah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian saling pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PENDIDIKAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN

Pasal 6 (1) Akuntan Publik wajib menjaga kompetensi dengan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan dalam jumlah satuan kredit Pendidikan Profesional Berkelanjutan tertentu. (2) Akuntan Publik wajib menyampaikan laporan realisasi Pendidikan Profesional Berkelanjutan tahunan kepada Menteri paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah satuan kredit Pendidikan Profesional Berkelanjutan dan tata cara pelaporan realisasi Pendidikan Profesional Berkelanjutan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

(1) Asosiasi Profesi berwenang menyelenggarakan Pendidikan Profesional Berkelanjutan. (2) Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menentukan materi atau silabus Pendidikan Profesional Berkelanjutan; b. menentukan metode Pendidikan Profesional Berkelanjutan; c. melakukan verifikasi atas keikutsertaan Pendidikan Profesional Berkelanjutan; d. melaksanakan Pendidikan Profesional Berkelanjutan; e. menerbitkan sertifikat keikutsertaan Pendidikan Profesional Berkelanjutan; dan f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan.

Lampiran tambahan.indb 166

22/08/2017 11.07.11

Lampiran 15

L-167

(3) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asosiasi Profesi dapat membentuk organ Asosiasi Profesi yang bertugas sebagai pelaksana teknis. (4) Keanggotaan organ Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari unsur Asosiasi Profesi dan akademisi di bidang akuntansi.

BAB IV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK Pasal 8 (1) Asosiasi Profesi berwenang menyusun dan menetapkan SPAP. (2) Penyusunan dan penetapan SPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. penyusunan draf SPAP; b. uji publik terhadap draf SPAP; c. penetapan dan pemberlakuan SPAP; dan d. penerbitan SPAP. (3) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan: a. meminta pertimbangan kepada Komite Profesi Akuntan Publik; dan/atau b. meminta pertimbangan kepada masyarakat. (4) Dalam penyusunan dan penetapan SPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asosiasi Profesi dapat membentuk organ Asosiasi Profesi yang bertugas sebagai pelaksana teknis. (5) Keanggotaan organ Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri dari unsur Asosiasi Profesi dan akademisi di bidang akuntansi.

Pasal 9 (1) SPAP yang telah ditetapkan harus disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan oleh Asosiasi Profesi. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Menteri.

BAB V PEMBATASAN JASA AUDIT Pasal 10 (1) Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi: a. audit atas informasi keuangan historis; b. jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan c. jasa asurans lainnya. (2) Selain jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen.

Lampiran tambahan.indb 167

22/08/2017 11.07.11

L-168

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(3) Pemberian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11 (1) Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. (2) Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Industri di sektor Pasar Modal; b. Bank umum; c. Dana pensiun; d. Perusahaan asuransi/reasuransi; atau e. Badan Usaha Milik Negara; (3) Pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi. (4) Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.

BAB VI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUNDURAN DIRI AKUNTAN PUBLIK Pasal 12 (1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Akuntan Publik. (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri. (3) Untuk memperoleh persetujuan Menteri atas permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Akuntan Publik harus telah menyelesaikan seluruh perikatan profesional dengan entitas. (4) Akuntan Publik dinyatakan telah menyelesaikan seluruh perikatan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila: a. telah menerbitkan laporan pemberian jasa; b. mengundurkan diri dari perikatan dengan pertimbangan yang sesuai dengan SPAP; c. mengundurkan diri dari perikatan dan telah menyelesaikan kewajiban kepada entitas atas pengunduran dirinya; atau d. telah melimpahkan perikatan kepada Akuntan Publik dan/atau KAP yang lain dengan persetujuan entitas.

Lampiran tambahan.indb 168

22/08/2017 11.07.11

Lampiran 15

L-169

Pasal 13 Persetujuan atas permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Menteri menerbitkan keputusan pencabutan izin Akuntan Publik. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pengunduran diri sebagai Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. BAB VII LAPORAN

Pasal 14

1) Asosiasi Profesi menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan ujian profesi Akuntan Publik, penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan, serta penyusunan dan penetapan SPAP kepada Menteri. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai isi laporan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII KERJASAMA KAP DENGAN KAPA ATAU OAA Pasal 15 (1) KAP dapat melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA. (2) KAP yang melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan nama KAPA atau OAA bersama-sama dengan nama KAP setelah mendapat persetujuan Menteri. (3) KAP dilarang mencantumkan nama KAPA atau OAA bersama-sama dengan nama KAP tanpa persetujuan Menteri.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Umum

Pasal 16 (1) Menteri berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP atas pelanggaran ketentuan administratif. (2) Pelanggaran ketentuan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelanggaran terhadap: a. Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34

Lampiran tambahan.indb 169

22/08/2017 11.07.11

L-170

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

ayat (3), Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (5), Pasal 35 ayat (6), Pasal 51 ayat (4), atau Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang; atau b. Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, atau Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu; b. peringatan tertulis; c. pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu; d. pembatasan pemberian jasa tertentu; e. pembekuan izin; f. pencabutan izin; dan/atau g. denda. (4) Menteri mengumumkan Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f melalui media. Bagian Kedua Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 17 (1) Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 19, Pasal 25 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (1) huruf f, Pasal 32, Pasal 34 ayat (3), atau Pasal 34 ayat (4) UndangUndang dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu. (2) Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (4), Pasal 17, Pasal 25 ayat (1) huruf e, Pasal 27, Pasal 30 ayat (1) huruf a, Pasal 31, Pasal 35 ayat (5), atau Pasal 35 ayat (6) Undang-Undang dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu atau peringatan tertulis. (3) Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (4), Pasal 25 ayat (1) huruf a, Pasal 25 ayat (1) huruf b, Pasal 25 ayat (1) huruf c, Pasal 25 ayat (1) huruf f, Pasal 25 ayat (2) huruf a, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf b, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (1) huruf h, Pasal 30 ayat (1) huruf i, Pasal 51 ayat (4), atau Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau pembekuan izin. (4) Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin atau pencabutan izin. (5) Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (2) huruf b, Pasal 25 ayat (2) huruf c, atau Pasal 30 ayat (1) huruf g Undang-Undang dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu,

Lampiran tambahan.indb 170

22/08/2017 11.07.11

Lampiran 15

L-171

peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu, pembatasan pemberian jasa tertentu, pembekuan izin, atau pencabutan izin. (6) Akuntan Publik yang mengajukan perpanjangan izin hingga masa berlaku izin berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang dikenai sanksi administratif berupa denda. (7) KAP yang melakukan pelanggaran terhadap batas waktu penyampaian laporan kegiatan usaha dan/atau laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a Undang-Undang dikenai sanksi administratif berupa denda.

Pasal 18 (1) Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu atau peringatan tertulis. (2) Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu dan/atau denda. (3) Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 11 atau Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau pembekuan izin.

Pasal 19 (1) Sanksi administratif berupa rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu dikenakan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. (2) Akuntan Publik, KAP, dan/atau Cabang KAP yang tidak melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dapat dikenakan untuk jangka waktu paling lama 6 bulan untuk perbaikan. (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. (5) Akuntan Publik, KAP, dan/atau Cabang KAP yang dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin atas pelanggaran berikutnya. (6) Sanksi administratif berupa pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu dikenakan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (7) Sanksi administratif berupa pembatasan pemberian jasa tertentu dikenakan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (8) Akuntan Publik, KAP, dan/atau Cabang KAP yang dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir telah dikenai sanksi administratif berupa pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu dan/atau pembatasan pemberian jasa tertentu sebanyak 3 (tiga) kali, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin atas pelanggaran berikutnya.

Lampiran tambahan.indb 171

22/08/2017 11.07.12

L-172

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(9) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. (10) Akuntan Publik, KAP, dan/atau Cabang KAP yang dalam 48 (empat puluh delapan) bulan terakhir telah dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin sebanyak 3 (tiga) kali, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin atas pelanggaran berikutnya.

Pasal 20 (1) Nilai denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2) Nilai denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) hari kerja keterlambatan dengan paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk masing-masing laporan. (3) Nilai denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) hari kerja keterlambatan dengan paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Akuntan Publik yang memberikan jasa audit umum atas

laporan keuangan dari suatu entitas:

a. untuk 1 (satu) tahun buku dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturutturut untuk 4 (empat) tahun buku berikutnya. b. untuk 2 (dua) tahun buku secara berturut-turut dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut- turut untuk 3 (tiga) tahun buku berikutnya. c. untuk 3 (tiga) tahun buku secara berturut-turut dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut- turut untuk 2 (dua) tahun buku berikutnya.

Lampiran tambahan.indb 172

22/08/2017 11.07.12

Lampiran 15

L-173

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 6 April 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. JOKO WIDODO Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 6 April 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 79

Lampiran tambahan.indb 173

22/08/2017 11.07.12

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-174

PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK I. UMUM Profesi Akuntan Publik merupakan profesi yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian yang sehat dan efisien, serta meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan. Dalam hal ini profesi Akuntan Publik menjadi salah satu pilar dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan mempertimbangkan peran penting profesi Akuntan Publik dalam mendukung perekonomian tersebut, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Undang- Undang tersebut mengatur profesi Akuntan Publik secara komprehensif yang memiliki tujuan utama untuk melindungi kepentingan publik/masyarakat. Meskipun tujuan utamanya adalah perlindungan publik, Undang-undang tersebut juga bertujuan untuk melindungi profesi Akuntan Publik. Peraturan Pemerintah tentang Praktik Akuntan Publik ini merupakan salah satu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang merupakan pengaturan lebih lanjut atas beberapa ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dimaksud. Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai: a. ujian profesi Akuntan Publik; b. Pendidikan Profesional Berkelanjutan; c. penyusunan dan penetapan Standar Profesional Akuntan Publik; d. pembatasan jasa audit; e. persyaratan dan tata tata cara pengunduran diri Akuntan Publik; f. laporan; g. kerjasama KAP dengan KAPA atau OAA; dan h. sanksi administratif. II. PASAL DEMI PASAL Cukup jelas.

Pasal 1 Pasal 2

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “ujian profesi Akuntan Publik” adalah ujian yang diselenggarakan untuk menguji kompetensi sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik.

Lampiran tambahan.indb 174

22/08/2017 11.07.12

Lampiran 15

L-175

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan “tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan ujian profesi Akuntan Publik” antara lain adalah melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan ujian profesi Akuntan Publik. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) Huruf a Lulus ujian profesi Akuntan Publik dibuktikan dengan surat keterangan lulus dari Asosiasi Profesi. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas.

Lampiran tambahan.indb 175

22/08/2017 11.07.12

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-176

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kualifikasi yang setara” mencakup antara lain pendidikan, pengalaman, dan ujian sertifikasi profesi. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.

Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain adalah Akuntan Publik, otoritas pengatur, staf auditor, akademisi, dan pengguna jasa Akuntan Publik. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “Perusahaan asuransi/reasuransi” adalah termasuk perusahaan asuransi/reasuransi syariah. Huruf e Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi” adalah Akuntan Publik yang tidak menandatangani laporan auditor independen namun terlibat langsung dalam pemberian jasa, misal: Akuntan Publik yang merupakan partner in charge dalam suatu perikatan audit. Ayat (4) Cukup jelas.

Lampiran tambahan.indb 176

22/08/2017 11.07.12

Lampiran 15

L-177

Pasal 12 Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.

Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15

Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “jenis entitas tertentu”, antara lain asuransi, perbankan, pertambangan, dan telekomunikasi. Huruf d Yang dimaksud dengan” jasa tertentu” antara lain: audit umum atas informasi keuangan historis dan reviu atas informasi keuangan historis. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan ”media” adalah media elektronik atau media cetak.

Pasal 17 Cukup jelas. Cukup jelas.

Pasal 18 Pasal 19

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Lampiran tambahan.indb 177

22/08/2017 11.07.12

L-178

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud pelanggaran berikutnya adalah pelanggaran yang seharusnya dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Contoh penerapan ketentuan ini adalah seorang Akuntan Publik pada tanggal 1 November 2014 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Pada tanggal 30 Agustus 2015 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis atas pelanggaran yang berbeda, pada tanggal 30 Desember 2015 Akuntan Publik tersebut dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis atas pelanggaran yang lain. Pada tanggal 1 Oktober 2016 Akuntan Publik melakukan pelanggaran yang seharusnya dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Atas pelanggaran tersebut Akuntan Publik dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin. Namun apabila Akuntan Publik melakukan pelanggaran pada tanggal 15 November 2016, maka Akuntan Publik tidak dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin melainkan peringatan tertulis. Hal ini dikarenakan pada tanggal 15 November 2016 Akuntan Publik baru dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir yaitu pada tanggal 30 Agustus 2015 dan 30 Desember 2015, sedangkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis pada tanggal 1 November 2014 telah lewat dari 24 (dua puluh empat) bulan terakhir. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Yang dimaksud pelanggaran berikutnya adalah pelanggaran yang seharusnya dikenai sanksi administratif berupa pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu dan/atau pembatasan pemberian jasa tertentu. Contoh penerapan ketentuan ini adalah seorang Akuntan Publik pada tanggal 1 November 2014 dikenai sanksi administratif berupa pembatasan pemberian jasa audit atas laporan keuangan selama 3 (tiga) bulan. Pada tanggal 30 Agustus 2015 dikenai sanksi administratif berupa pembatasan pemberian jasa audit atas laporan keuangan selama 3 (tiga) bulan. Pada tanggal 30 Desember 2015 Akuntan Publik tersebut dikenai sanksi administratif berupa pembatasan pemberian jasa audit atas laporan keuangan selama 3 (tiga) bulan. Pada tanggal 1 Oktober 2016 Akuntan Publik melakukan pelanggaran yang seharusnya dikenai sanksi administratif berupa pembatasan pemberian jasa audit atas laporan keuangan. Atas pelanggaran tersebut Akuntan Publik dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin. Namun apabila Akuntan Publik melakukan pelanggaran pada tanggal 15 November 2016, maka Akuntan Publik tidak dikenai sanksi

Lampiran tambahan.indb 178

22/08/2017 11.07.12

Lampiran 15

L-179

administratif berupa pembekuan izin melainkan pembatasan pemberian jasa audit atas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan pada tanggal 15 November 2016 Akuntan Publik baru dikenai sanksi administratif berupa pembatasan pemberian jasa audit atas laporan keuangan sebanyak 2 (dua) kali dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir yaitu pada tanggal 30 Agustus 2015 dan 30 Desember 2015, sedangkan sanksi administratif berupa pembatasan pemberian jasa audit atas laporan keuangan pada tanggal 1 November 2014 telah lewat dari 24 (dua puluh empat) bulan terakhir. Ayat (9) Cukup jelas. Yang dimaksud pelanggaran berikutnya adalah pelanggaran yang seharusnya dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin. Contoh penerapan ketentuan ini adalah seorang Akuntan Publik pada tanggal 1 November 2014 dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin selama 6 (enam) bulan. Pada tanggal 31 Oktober 2015 dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin selama 6 (enam) bulan atas pelanggaran yang berbeda. Pada tanggal 30 Desember 2016 Akuntan Publik tersebut dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin selama 3 (tiga) bulan atas pelanggaran yang lain. Pada tanggal 1 Oktober 2018 Akuntan Publik melakukan pelanggaran yang seharusnya dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin. Atas pelanggaran tersebut Akuntan Publik dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin. Namun apabila Akuntan Publik melakukan pelanggaran pada tanggal 15 November 2018, maka Akuntan Publik tidak dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin melainkan pembekuan izin dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dikarenakan pada tanggal 15 November 2018 Akuntan Publik baru dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin sebanyak 2 (dua) kali dalam 48 (empat puluh delapan) bulan terakhir yaitu pada tanggal 31 Oktober 2015 dan 30 Desember 2016, sedangkan sanksi administratif berupa pembekuan izin pada tanggal 1 November 2014 telah lewat 48 (empat puluh delapan) bulan terakhir.

Pasal 20 Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.

Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBA RAN NEGA RA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5690

Lampiran tambahan.indb 179

22/08/2017 11.07.12

L-180

Lampiran tambahan.indb 180

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

22/08/2017 11.07.12

Lampiran 16

L-181

LAMPIRAN 16 S-400/PPPK/2015 TANGGAL 24 MARET 2015 PEMBERITAHUAN PERUBAHAN NOMENKLATUR PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI (PPAJP) MENJADI PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN (PPPK)

Lampiran tambahan.indb 181

22/08/2017 11.07.12

L-182

Lampiran tambahan.indb 182

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

22/08/2017 11.07.12

Lampiran 17

L-183

LAMPIRAN 17 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP-347/BL/2012 TENTANG PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASA R MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP-347/BL/2012

TENTANG PENYAJIAN DAN PENGUNGKA PAN LA PORAN KEUANGAN EMITEN ATAU PERUSAHA AN PUBLIK KETUA BADAN PENGAWAS PASA R MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN, Menimbang : Bahwa sejalan dengan perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam rangka program konvergensi PSAK ke International Financial Reporting Standard (IFRS) serta guna memberikan kepastian hukum bagi Emiten dan Perusahaan Publik dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-06/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan serta Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang baru; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

Lampiran tambahan.indb 183

22/08/2017 11.07.12

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-184

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/m Tahun 2011;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

Pasal 1

Ketentuan mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.7 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kewajiban penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Nomor VIII.G.7 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini berlaku untuk laporan keuangan yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2012.

Pasal 3

Penerapan lebih dini Ketentuan Peraturan Nomor VIII.G.7 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini dianjurkan.

Pasal 4

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP- 554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-06/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 31 Desember 2012.

Pasal 5



Lampiran tambahan.indb 184

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor: SE- 03/BL/2011 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor: SE-02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor: SE-02/BL/2008 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan

22/08/2017 11.07.12

Lampiran 17

L-185

Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi, dan Perbankan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 31 Desember 2012.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 25 Juni 2012 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ttd.



Nurhaida NIP 195906271989022001

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum ttd. Prasetyo Wahyu Adi Suryo NIP 195710281985121001

Lampiran tambahan.indb 185

22/08/2017 11.07.12

L-186

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-347/BL/2012 Tanggal : 25 Juni 2012 PERATURAN NOMOR VIII.G.7: PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK A. KETENTUAN UMUM

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: a. Emiten atau Perusahaan Publik adalah entitas yang menyajikan laporan keuangan, baik laporan keuangan satu entitas maupun Laporan Keuangan Konsolidasian. b. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disebut dengan SAK adalah Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta peraturan Bapepam dan LK untuk entitas yang berada di bawah pengawasan Bepepam dan LK. c. Tanggal Laporan Keuangan Diotorisasi untuk Terbit adalah tanggal manajemen menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan. d. Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi, yang bergantung pada ukuran dan sifatnya serta apabila terjadi kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. e. Pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. f. Entitas Bertujuan Khusus, yang selanjutnya disebut EBK adalah suatu entitas yang didirikan untuk mencapai tujuan khusus dimana pengendali memperoleh manfaat utama dari kegiatan EBK tersebut. g. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal yang menggabungkan seluruh entitas yang dikendalikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk EBK. h. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum Emiten atau Perusahaan Publik. i. Setara Kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. j. Ventura Bersama adalah suatu perjanjian kontraktual dimana dua atau lebih pihak menjalankan aktivitas ekonomi yang tunduk pada pengendalian bersama.

Lampiran tambahan.indb 186

22/08/2017 11.07.12

Lampiran 17

L-187

k. Kesalahan Periode Lalu adalah kesalahan yang terjadi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang terjadi pada periode lalu yang mengakibatkan laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK dan baru ditemukan pada suatu periode kemudian. l. Hibah Pemerintah adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pemindahan sumber daya kepada Emiten atau Perusahaan Publik sebagai imbalan atas kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik di masa lalu atau masa depan sesuai dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. m. Segmen Operasi adalah suatu komponen dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai aktivitas bisnis dimana hasil operasinya dievaluasi oleh manajemen atau pengambil keputusan operasional secara reguler, dan terdapat informasi keuangan yang disajikan secara terpisah. n. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan dari aset tersebut diharapkan diterima oleh Emiten atau Perusahaan Publik. o. Pengaruh Signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. p. Properti Investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya), termasuk dalam proses pembangunan dan pengembangan, yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa (lessee) melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk: 1) digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau 2) dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. q. Nilai Wajar adalah nilai dimana suatu Aset dapat dipertukarkan atau suatu Liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arm’s length transaction ). r. Aset Tetap adalah aset berwujud yang: 1) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif; dan 2) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. s. Aset Takberwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. t. Liabilitas adalah kewajiban kini Emiten atau Perusahaan Publik yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya Emiten atau Perusahaan Publik yang mengandung manfaat ekonomi. u. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang terjadi dari kegiatan normal Emiten atau Perusahaan Publik selama suatu periode apabila

Lampiran tambahan.indb 187

22/08/2017 11.07.12

L-188

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik modal. 2. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai struktur, isi, dan persyaratan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang harus disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, baik kepada masyarakat maupun Bapepam dan LK. 3. Peraturan ini merupakan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara umum yang wajib diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam menyusun laporan keuangan. Hal-hal mengenai struktur, isi, dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan dan pengungkapan yang tidak diatur dalam Peraturan ini, harus mengikuti SAK dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal. 4. Dalam hal terdapat perubahan dalam SAK setelah berlakunya Peraturan ini, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengikuti ketentuan SAK terkini, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Bapepam dan LK. 5. Laporan keuangan dalam Peraturan ini adalah sesuai dengan pengertian laporan keuangan yang termuat dalam SAK dan terdiri dari: a. laporan posisi keuangan pada akhir periode; b. laporan laba rugi komprehensif selama periode; c. laporan perubahan ekuitas selama periode; d. laporan arus kas selama periode; e. catatan atas laporan keuangan; dan f. laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan saat Emiten atau Perusahaan Publik menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika Emiten atau Perusahaan Publik mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 6. Dalam penyajian laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, harus disertai dengan pernyataan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan. 7. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas dan pada setiap halaman laporan keuangan disajikan informasi sebagai berikut: a. nama Emiten atau Perusahaan Publik; b. cakupan laporan keuangan, yang menjelaskan entitas tunggal atau konsolidasian; c. tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan; d. mata uang penyajian; dan e. satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. 8. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Manajemen Emiten atau Perusahaan Publik bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Lampiran tambahan.indb 188

22/08/2017 11.07.12

Lampiran 17

L-189

9. Bahasa Pelaporan a. Laporan keuangan wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia. b. Dalam hal laporan keuangan juga dibuat selain dalam Bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dimaksud wajib memuat informasi yang sama. c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam Bahasa Indonesia. 10. Mata Uang Penyajian a. Mata uang penyajian yang digunakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik adalah mata uang rupiah. Mata uang penyajian selain rupiah dapat digunakan apabila mata uang tersebut memenuhi kriteria mata uang fungsional Emiten atau Perusahaan Publik. b. Dalam hal mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional, maka Emiten atau Perusahaan Publik menjabarkan hasil dan posisi keuangannya dalam mata uang rupiah dengan menggunakan prosedur sebagai berikut: 1) Aset dan Liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan (termasuk komparatif ) dijabarkan menggunakan kurs penutup yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut; 2) penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi komprehensif yang disajikan (termasuk komparatif ) dijabarkan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan 3) semua hasil dari selisih kurs diakui dalam pendapatan komprehensif lain. 11. Periode Pelaporan a. Periode pelaporan Emiten atau Perusahaan Publik mencakup periode satu tahun. b. Dalam hal periode pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berubah dan laporan keuangan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari periode satu tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan: 1) alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek dari periode satu tahun; dan 2) fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan. c. Tanggal pelaporan keuangan entitas anak untuk tujuan konsolidasi wajib sama dengan tanggal pelaporan keuangan entitas induk. d. Dalam hal tanggal pelaporan entitas anak sebagaimana dimaksud dalam huruf c berbeda dengan tanggal pelaporan entitas induk, maka laporan keuangan entitas anak tersebut dapat digunakan untuk tujuan konsolidasi dengan persyaratan sebagai berikut: 1) perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; 2) Emiten atau Perusahaan Publik melakukan penyesuaian atas dampak transaksi atau peristiwa signifikan yang terjadi antara tanggal laporan

Lampiran tambahan.indb 189

22/08/2017 11.07.12

L-190

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

keuangan entitas anak dengan tanggal laporan keuangan entitas induk; dan 3) lamanya periode pelaporan dan perbedaan antar akhir periode pelaporan adalah sama dari periode ke periode. 12. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan a. Peristiwa setelah periode pelaporan merupakan peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan Tanggal Laporan Keuangan Diotorisasi untuk Terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan, yang meliputi: 1) peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi sampai dengan akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan); dan 2) peristiwa yang mengindikasikan terjadinya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa nonpenyesuai setelah periode pelaporan). b. Emiten atau Perusahaan Publik wajib melakukan penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan. 13. Saling Hapus (Offsetting) Emiten atau Perusahaan Publik tidak diperkenankan melakukan saling hapus (offsetting) atas pos Aset dan Liabilitas atau pendapatan dan beban, kecuali dipersyaratkan atau diperkenankan oleh suatu SAK. 14. Konsistensi Penyajian a. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan dan mengklasifikasikan pospos dalam laporan keuangan antar periode secara konsisten, kecuali: 1) setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi Emiten atau Perusahaan Publik atau reviu atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam SAK; atau 2) perubahan penyajian yang diperkenankan oleh SAK; b. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik mengubah penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib mereklasifikasi jumlah komparatif, kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis untuk dilakukan. 15. Materialitas dan Agregasi a. Materialitas untuk tujuan agregasi dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut: 1) 5% (lima perseratus) dari jumlah seluruh Aset untuk pos-pos Aset; 2) 5% (lima perseratus) dari jumlah seluruh Liabilitas untuk pos-pos Liabilitas; 3) 5% (lima perseratus) dari jumlah seluruh ekuitas untuk pos-pos ekuitas; 4) 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan untuk pos-pos laba rugi komprehensif; atau 5) 10% (sepuluh perseratus) dari laba dari operasi yang dilanjutkan sebelum pajak untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksi.

Lampiran tambahan.indb 190

22/08/2017 11.07.12

Lampiran 17

L-191

b. Pos-pos yang material, meskipun bukan merupakan komponen utama laporan keuangan, wajib disajikan secara terpisah, dirinci, dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. c. Pos-pos yang nilainya tidak material tetapi merupakan komponen utama laporan keuangan atau bersifat khusus untuk industri tertentu wajib disajikan secara terpisah, dirinci, dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. d. Dalam hal komponen utama tidak mempunyai saldo, maka komponen utama tersebut tidak disajikan dalam laporan keuangan. e. Pos-pos yang nilainya tidak material dan tidak merupakan komponen utama, dapat digabungkan dalam pos tersendiri dan wajib dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam catatan atas laporan keuangan. f. Dalam hal penggabungan beberapa pos sebagaimana dimaksud dalam huruf e mengakibatkan jumlah keseluruhan menjadi material, maka unsur yang jumlahnya terbesar wajib disajikan secara terpisah. 16. Informasi Komparatif a. Kecuali informasi komparatif laporan keuangan diatur tersendiri dalam Peraturan Bapepam dan LK, maka: 1) informasi kuantitatif dalam laporan keuangan tahunan diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan; atau 2) laporan keuangan tengah tahunan disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kecuali untuk laporan posisi keuangan dan informasi sehubungan dengan posisi keuangan pada akhir periode tengah tahunan yang diperbandingkan dengan laporan posisi keuangan dan informasi sehubungan dengan posisi keuangan pada akhir tahun buku sebelumnya. b. Informasi komparatif dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali. c. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali secara retrospektif atas pospos laporan keuangan atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan paling sedikit 3 (tiga) laporan posisi keuangan, 2 (dua) laporan untuk tiap jenis laporan lainnya, dan catatan atas laporan keuangan terkait. d. Laporan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah pada: 1) akhir periode berjalan; 2) akhir periode sebelumnya (yang sama dengan awal periode berjalan); dan 3) permulaan dari periode komparatif terawal. e. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan, namun tidak menyajikan laporan posisi keuangan awal periode komparatif, maka wajib dijelaskan alasannya. 17. Laporan Keuangan Konsolidasian

Lampiran tambahan.indb 191

22/08/2017 11.07.12

L-192

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

a. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengkonsolidasikan laporan keuangan EBK dalam Laporan Keuangan Konsolidasian jika Emiten atau Perusahaan Publik atau entitas anak memiliki Pengendalian atas EBK tersebut. b. Pengendalian dianggap ada ketika Emiten atau Perusahaan Publik memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari 50% (lima puluh perseratus) hak suara suatu entitas, kecuali kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan Pengendalian. Pengendalian juga ada ketika Emiten atau Perusahaan Publik memiliki 50% (lima puluh perseratus) hak suara atau kurang, apabila terdapat: 1) kekuasaan yang melebihi 50% (lima puluh perseratus) hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain; 2) kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian; 3) kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut; atau 4) kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut. c. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mempertimbangkan keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang dapat dilaksanakan atau dikonversi pada tanggal periode pelaporan pada saat menilai adanya kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas lain. d. Walaupun entitas anak bergerak dalam jenis aktivitas usaha yang berbeda atau sama sekali tidak ada hubungannya dengan jenis aktivitas usaha Emiten atau Perusahaan Publik, laporan keuangan entitas anak tersebut tetap wajib dimasukkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian. e. Dalam menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian, laporan keuangan entitas induk dan entitas anak digabungkan satu per satu (line by line basis) dengan menjumlahkan pos-pos yang sejenis dari Aset, Liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. f. Laporan Keuangan Konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan serupa. 18. Laporan Keuangan Tersendiri a. Emiten atau Perusahaan Publik dapat menyusun laporan keuangan tersendiri hanya apabila laporan keuangan tersebut merupakan informasi tambahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan disajikan sebagai lampiran. b. Informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri dari: 1) laporan posisi keuangan; 2) laporan laba rugi komprehensif; 3) laporan perubahan ekuitas; 4) laporan arus kas; dan

Lampiran tambahan.indb 192

22/08/2017 11.07.12

Lampiran 17

L-193

5) pengungkapan atas hal-hal sebagai berikut: a) laporan keuangan tersebut adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian; b) daftar investasi yang signifikan dalam entitas anak, pengendalian bersama entitas, entitas asosiasi, dan EBK termasuk nama, negara atau tempat kedudukan, proporsi kepemilikan, dan proporsi hak suara yang dimiliki (jika berbeda); dan c) penjelasan tentang metode yang digunakan untuk mencatat investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b). 19. Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama a. Ventura Bersama memiliki 3 (tiga) jenis, yaitu pengendalian bersama operasi, pengendalian bersama aset, dan pengendalian bersama entitas. b. Emiten atau Perusahaan Publik yang menjadi venturer dalam Ventura Bersama berupa pengendalian bersama operasi mengakui bagian partisipasi dalam laporan keuangannya atas: 1) Aset yang dikendalikan dan Liabilitas yang ditanggung; dan 2) beban yang ditanggung dan bagian pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa Ventura Bersama. c. Emiten atau Perusahaan Publik yang menjadi venturer dalam Ventura Bersama berupa pengendalian bersama aset mengakui bagian partisipasi dalam laporan keuangannya atas: 1) bagian atas pengendalian bersama aset, yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat Aset; 2) setiap Liabilitas yang terjadi; 3) bagian atas Liabilitas yang terjadi bersama dengan venturer lain yang berkaitan dengan Ventura Bersama; 4) setiap penghasilan dari penjualan atau penggunaan bagian atas output Ventura Bersama, bersama dengan bagian atas beban yang terjadi pada Ventura Bersama; dan 5) setiap beban yang telah terjadi sehubungan dengan bagian partisipasinya dalam Ventura Bersama. d. Emiten atau Perusahaan Publik yang menjadi venturer dalam Ventura Bersama berupa pengendalian bersama entitas mengakui bagian partisipasi dalam laporan keuangannya dengan menggunakan metode ekuitas atau konsolidasi proporsional. e. Penerapan konsolidasi proporsional berarti laporan posisi keuangan venturer memasukkan bagiannya atas Aset yang dikendalikan bersama dan Liabilitas yang ditanggung bersama. Laporan laba rugi komprehensif venturer mencakup bagiannya atas penghasilan dan beban dari pengendalian bersama entitas. 20. Pihak Berelasi a. Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Yang termasuk pihak berelasi, sebagai berikut:

Lampiran tambahan.indb 193

22/08/2017 11.07.12

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-194

1)

orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: a) memiliki Pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; b) memiliki Pengaruh Signifikan atas entitas pelapor; atau c) merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor. 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal sebagai berikut: a) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain); b) suatu entitas adalah entitas asosiasi atau Ventura Bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau Ventura Bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya); c) kedua entitas tersebut adalah Ventura Bersama dari pihak ketiga yang sama; d) suatu entitas adalah Ventura Bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga; e) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor; f) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1); atau g) orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a) memiliki Pengaruh Signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas). b. Entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas. c. Pihak yang bukan merupakan pihak berelasi adalah sebagai berikut: 1) dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau personil manajemen kunci yang sama atau karena personil manajemen kunci dari satu entitas mempunyai pengaruh signifikan atas entitas lain; 2) dua venturer hanya karena mereka mengendalikan bersama atas Ventura Bersama; 3) penyandang dana, serikat dagang, entitas pelayanan publik, serta kementerian dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama, atau memiliki Pengaruh Signifikan atas entitas pelapor, hanya karena ada keharusan (simply by virtue) dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas (meskipun pihak-pihak tersebut dapat membatasi kebebasan entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan).

Lampiran tambahan.indb 194

22/08/2017 11.07.12

Lampiran 17

L-195

4)

pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba, distributor, atau agen umum yang mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan yang hanya disebabkan ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan. 21. Penyajian Kembali Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik melakukan penyajian kembali (restatement) laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya, maka keterangan “disajikan kembali” dan nomor referensi yang mengacu kepada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan penyajian kembali tersebut wajib disajikan pada kolom periode dimana laporan keuangan tersebut disajikan kembali, masingmasing di laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. 22. Perubahan Estimasi Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Kesalahan Periode Lalu a. Perubahan Estimasi Akuntansi 1) Perubahan estimasi akuntansi terjadi karena adanya perubahan keadaan, informasi baru, perkembangan baru, atau tambahan pengalaman, dan oleh karena itu tidak terkait dengan periode lalu dan bukan merupakan koreksi suatu kesalahan. 2) Emiten atau Perusahaan Publik mengakui dampak perubahan estimasi akuntansi secara prospektif dalam laba rugi pada: a) periode perubahan, jika dampak perubahan hanya pada periode itu; atau b) periode perubahan dan periode mendatang, apabila perubahan berdampak pada keduanya. b. Perubahan Kebijakan Akuntansi Emiten atau Perusahaan Publik dapat mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya apabila perubahan tersebut: 1) dipersyaratkan oleh suatu SAK; 2) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; atau 3) menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. c. Kesalahan Periode Lalu 1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengoreksi Kesalahan Periode Lalu yang material secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan. 2) Kewajiban mengoreksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1), dilakukan dengan cara: a) menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu sajian dimana kesalahan terjadi; atau b) menyajikan kembali saldo awal Aset, Liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal, jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal.

Lampiran tambahan.indb 195

22/08/2017 11.07.12

L-196

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

23. Hibah Pemerintah a. Hibah Pemerintah yang terkait dengan Aset, termasuk hibah nonmoneter pada Nilai Wajar, disajikan dalam laporan posisi keuangan, baik disajikan sebagai penghasilan ditangguhkan atau dicatat sebagai pengurang nilai tercatat Aset. b. Hibah Pemerintah yang terkait penghasilan dapat disajikan sebagai kredit dalam laporan laba rugi komprehensif baik secara terpisah atau dalam pos umum seperti “pendapatan lainnya” atau sebagai pengurang dalam beban terkait. 24. Segmen Operasi Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan informasi terkait Segmen Operasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis dan lingkungan ekonomi Emiten atau Perusahaan Publik. 25. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan a. Emiten atau Perusahaan Publik wajib melakukan penilaian pada setiap akhir periode pelaporan untuk mengetahui adanya indikasi atau bukti obyektif penurunan nilai atas suatu aset nonmoneter . b. Dalam hal terdapat indikasi atau bukti obyektif penurunan nilai atas suatu aset nonmoneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengestimasi jumlah terpulihkan Aset tersebut. c. Emiten atau Perusahaan Publik wajib membandingkan nilai tercatat dengan jumlah terpulihkan secara tahunan, untuk Aset di bawah ini: 1) Aset Takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas; 2) Aset Takberwujud yang belum dapat digunakan; dan 3) goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis. d. Jika jumlah terpulihkan Aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat Aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Selisih antara jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatat adalah rugi penurunan nilai. e. Emiten atau Perusahaan Publik yang menggunakan model biaya baik untuk Aset Tetap maupun Properti Investasi, mengakui rugi penurunan nilai Aset dalam laba rugi. f. Emiten atau Perusahaan Publik yang menggunakan model revaluasian mengakui kerugian penurunan nilai atas aset revaluasian dalam pendapatan komprehensif lain dengan mengurangi surplus revaluasi untuk Aset tersebut, sepanjang kerugian penurunan nilai tidak melebihi jumlah surplus revaluasi untuk Aset yang sama. Selisih lebih rugi penurunan nilai atas surplus revaluasi diakui dalam laba rugi. 26. Instrumen Keuangan a. Aset Keuangan 1) Aset keuangan selain investasi pada Sukuk a) Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur dengan menggunakan Nilai Wajar. b) Dalam hal aset keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada Nilai Wajar melalui laba rugi, Nilai Wajar sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran tambahan.indb 196

22/08/2017 11.07.12

Lampiran 17

L-197

huruf a) ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan tersebut. c) Klasifikasi aset keuangan Aset keuangan selain investasi pada Sukuk harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori sebagai berikut: (1) aset keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui laba rugi. (a) Yang termasuk dalam kelompok ini adalah aset keuangan yang memenuhi salah satu kondisi berikut ini: i. diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan; atau ii. pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik untuk diukur pada Nilai Wajar melalui laba rugi. (b) setelah pengakuan awal, Emiten atau Perusahaan Publik mengukur Aset tersebut pada Nilai Wajar, tanpa dikurangi biaya transaksi yang mungkin terjadi saat penjualan atau pelepasan lain. (2) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. (a) Yang termasuk dalam kelompok ini adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Emiten atau Perusahaan Publik mempunyai intensi dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. (b) Setelah pengakuan awal, Emiten atau Perusahaan Publik mengukur Aset tersebut pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. (3) pinjaman yang diberikan dan piutang. (a) Yang termasuk dalam kelompok ini adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. (b) Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi. (c) Setelah pengakuan awal, Emiten atau Perusahaan Publik mengukur Aset tersebut pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. (4) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. (a) Yang termasuk dalam kelompok ini adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai

Lampiran tambahan.indb 197

22/08/2017 11.07.13

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-198

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Lampiran tambahan.indb 198

tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagaimana dimaksud dalam angka (1), angka (2), atau angka (3). (b) Setelah pengakuan awal, Emiten atau Perusahaan Publik mengukur Aset tersebut pada Nilai Wajar, tanpa harus dikurangi biaya transaksi yang mungkin terjadi saat penjualan atau pelepasan lain. Dalam hal investasi dalam instrumen ekuitas tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan Nilai Wajarnya tidak dapat diukur secara andal, serta derivatif yang terkait dengan dan diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif tersebut, maka diukur pada biaya perolehan. Emiten atau Perusahaan Publik dilarang mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, apabila dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), dan tidak memenuhi kriteria pengecualian atas penjualan atau reklasifikasi seperti yang diatur oleh SAK. Dalam hal terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam huruf e), maka sisa investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo wajib direklasifikasikan menjadi investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual. Aset keuangan diukur pada Nilai Wajar melalui laba rugi dan tersedia untuk dijual dapat diklasifikasi ke pinjaman yang diberikan dan piutang apabila memenuhi ketentuan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, serta terdapat intensi dan kemampuan memiliki untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau sampai jatuh tempo. Dalam hal aset atau liabilitas keuangan telah ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik untuk diukur pada Nilai Wajar melalui laba rugi tidak dapat direklasifikasi menjadi kategori lainnya. Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan nilai netonya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila: (1) terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut; dan (2) bermaksud untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto atau untuk merealisasikan Aset dan menyelesaikan Liabilitasnya secara bersamaan.

22/08/2017 11.07.13

Lampiran 17

L-199

2)

3)

Lampiran tambahan.indb 199

j) Pada setiap tanggal periode pelaporan, Emiten atau Perusahaan Publik mengevaluasi adanya bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi, biaya perolehan, atau tersedia untuk dijual, mengalami penurunan nilai. Dalam hal terdapat kerugian penurunan nilai berdasarkan metode yang diatur dalam SAK, kerugian tersebut diakui dalam laba rugi. k) Pembelian dan penjualan aset keuangan secara reguler untuk setiap kategori aset keuangan, dicatat pada tanggal transaksi, kecuali untuk industri tertentu yang diperkenankan oleh regulator terkait untuk dicatat pada tanggal penyelesaian. Investasi pada Sukuk Investasi pada Sukuk ijarah dan Sukuk mudharabah dapat diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada Nilai Wajar. a) Diukur pada Biaya Perolehan (1) Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan apabila investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya. (2) Biaya perolehan Sukuk termasuk biaya transaksi. (3) Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu Sukuk. (4) Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai rugi penurunan nilai di dalam laba rugi. b) Diukur pada Nilai wajar (1) Nilai Wajar, ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut: (a) kuotasi harga di pasar aktif; (b) harga yang terjadi dari transaksi terkini, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif; atau (c) Nilai Wajar instrumen sejenis, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi terkini. (2) Biaya perolehan Sukuk tidak termasuk biaya transaksi. (3) Selisih antara Nilai Wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi. Penghentian Pengakuan Aset Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik menghentikan pengakuan aset keuangan hanya apabila: a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

22/08/2017 11.07.13

L-200

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

b) Emiten atau Perusahaan Publik mentransfer aset keuangan dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan. b. Liabilitas Keuangan 1) Liabilitas Keuangan selain Sukuk a) Pada saat pengakuan awal diukur dengan menggunakan Nilai Wajar. b) Dalam hal liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada Nilai Wajar melalui laba rugi, Nilai Wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan tersebut. c) Pengukuran setelah pengakuan awal atas liabilitas keuangan bergantung pada klasifikasi: (1) liabilitas keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui laba rugi, yaitu mencakup: (a) liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan; dan (b) liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awalnya, telah ditetapkan untuk diukur pada Nilai Wajar melalui laba rugi. (2) keuntungan atau kerugian atas perubahan Nilai Wajar Liabilitas dalam kelompok diperdagangkan harus diakui dalam laba rugi. (3) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan beban amortisasinya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. 2) Sukuk Sukuk yang diterbitkan pada umumnya menggunakan akad ijarah dan mudharabah. a) Sukuk Ijarah (1) Sukuk ijarah disajikan sebagai Liabilitas secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi. (2) Sukuk dapat disajikan sebagai liabilitas jangka pendek atau liabilitas jangka panjang sesuai dengan jatuh tempo Sukuk tersebut. b) Sukuk Mudharabah (1) Sukuk mudharabah disajikan sebesar nilai nominal sebagai dana syirkah temporer. (2) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari Liabilitas dan ekuitas, maka Sukuk mudharabah disajikan dalam Liabilitas yang terpisah dari Liabilitas lain dalam urutan yang paling akhir. (3) Bagi hasil yang menjadi hak investor Sukuk mudharabah diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban. 3) Penghentian pengakuan liabilitas keuangan Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan, atau kadaluwarsa.

Lampiran tambahan.indb 200

22/08/2017 11.07.13

Lampiran 17

L-201

27. Revaluasi Aset a. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan model revaluasi untuk Aset Tetap atau Aset Takberwujud, atau model Nilai Wajar untuk Properti Investasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menggunakan Penilai dalam penentuan Nilai Wajarnya. b. Penilai yang digunakan adalah penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK. c. Frekuensi penilaian yang melibatkan Penilai wajib dilakukan dengan keteraturan yang cukup untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan Nilai Wajar pada tanggal laporan posisi keuangan. d. Aset yang mengalami perubahan Nilai Wajar secara signifikan dan fluktuatif wajib direvaluasi secara tahunan. e. Aset yang tidak mengalami perubahan Nilai Wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun. 28. Operasi yang Dihentikan a. Operasi yang dihentikan adalah komponen Emiten atau Perusahaan Publik yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, dan: 1) mewakili lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah; 2) bagian dari rencana tunggal terkoordinasi untuk melepaskan lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah; atau 3) entitas anak yang diperoleh secara khusus dengan tujuan dijual kembali. b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik berhenti untuk mengklasifikasikan suatu komponen sebagai dimiliki untuk dijual, maka hasil operasi komponen tersebut yang sebelumnya disajikan dalam operasi yang dihentikan diklasifikasikan kembali dan termasuk dalam penghasilan dari operasi yang dilanjutkan untuk semua periode sajian. c. Setiap keuntungan atau kerugian dalam pengukuran kembali aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, yang tidak memenuhi definisi operasi yang dihentikan, dimasukkan dalam laba (rugi) dari operasi yang dilanjutkan. B. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Posisi Keuangan a. Pengertian 1) Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yang menunjukkan Aset, Liabilitas, dan ekuitas dari suatu Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal tertentu. 2) Dalam laporan posisi keuangan, aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang disajikan sebagai klasifikasi yang terpisah, kecuali untuk industri tertentu dimungkinkan penyajian berdasarkan likuiditas apabila hal tersebut memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Dalam hal pengecualian tersebut

Lampiran tambahan.indb 201

22/08/2017 11.07.13

L-202

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

diterapkan, maka Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan seluruh Aset dan Liabilitas berdasarkan urutan likuiditas. b.Komponen Utama 1) Aset a) Aset lancar, antara lain terdiri dari: (1) Kas dan Setara Kas; (2) piutang usaha, antara lain terdiri dari; (a) pihak ketiga; (b) pihak berelasi; (3) aset keuangan lancar lainnya; (4) persediaan; (5) pajak dibayar dimuka; (6) biaya dibayar dimuka; dan (7) Aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual. b) Aset tidak lancar, antara lain terdiri dari: (1) piutang pihak berelasi non-usaha; (2) aset keuangan tidak lancar lainnya; (3) investasi pada entitas asosiasi; (4) Properti Investasi; (5) Aset Tetap; (6) Aset Takberwujud; dan (7) aset pajak tangguhan. 2) Liabilitas a) Liabilitas jangka pendek, antara lain terdiri dari: (1) utang usaha; (2) beban akrual; (3) utang pajak; (4) liabilitas imbalan kerja jangka pendek; (5) bagian lancar atas liabilitas jangka panjang; (6) liabilitas keuangan jangka pendek lainnya; (7) liabilitas atas pembayaran berbasis saham jangka pendek; (8) provisi jangka pendek; dan (9) Liabilitas terkait aset atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual. b) Liabilitas jangka panjang, antara lain terdiri dari: (1) utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang; (2) utang pihak berelasi non-usaha; (3) utang sewa pembiayaan; (4) utang obligasi; (5) Sukuk; (6) obligasi konversi; (7) liabilitas keuangan jangka panjang lainnya; (8) liabilitas atas pembayaran berbasis saham jangka panjang; (9) liabilitas imbalan kerja jangka panjang;

Lampiran tambahan.indb 202

22/08/2017 11.07.13

Lampiran 17

L-203

(10) liabilitas pajak tangguhan; (11) utang subordinasi; dan (12) provisi jangka panjang. 3) Ekuitas a) Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, antara lain terdiri dari: (1) modal saham; (2) tambahan modal disetor (additional paid-in capital); (3) selisih transaksi dengan pihak nonpengendali; (4) saham treasuri; (5) saldo laba; dan (6) pendapatan komprehensif lainnya. b) Kepentingan nonpengendali. c. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyesuaikan komponen utama sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan karakteristik industri Emiten atau Perusahaan Publik, hanya apabila penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. d. Penjelasan Komponen Utama 1) Aset a) Pengklasifikasian dan pengukuran Aset yang memenuhi kriteria aset keuangan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 26 huruf a. b) Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, apabila Aset tersebut memenuhi kriteria: (1) diharapkan akan direalisasikan, dimaksudkan untuk dijual, atau digunakan dalam siklus operasi normal; (2) dimiliki untuk tujuan diperdagangkan; (3) diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan; atau (4) berupa Kas atau Setara Kas, kecuali Aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan Liabilitas paling kurang 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan. c) Emiten atau Perusahaan Publik mengklasifikasikan Aset yang tidak termasuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf b) sebagai aset tidak lancar. d) Emiten atau Perusahaan Publik tidak boleh mengklasifikasikan aset pajak tangguhan sebagai aset lancar. e) Aset lancar dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut: (1) Kas dan Setara Kas (a) Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro (demand deposit).

Lampiran tambahan.indb 203

22/08/2017 11.07.13

L-204

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(b) Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai Setara Kas antara lain adalah: i. deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dari tanggal penempatannya serta tidak dijaminkan; dan ii. instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan. (2) Piutang Usaha Pos ini merupakan piutang dari pendapatan yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan usaha normal Emiten atau Perusahaan Publik, baik yang berasal dari pihak ketiga maupun yang berasal dari pihak berelasi. (3) Aset Keuangan Lancar Lainnya Pos ini merupakan aset keuangan (termasuk investasi pada Sukuk) yang bersifat lancar, selain aset keuangan yang berupa Kas dan Setara Kas serta piutang usaha. (4) Persediaan (a) Persediaan adalah Aset: i. yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; ii. dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau iii. dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. (b) Persediaan wajib disajikan sebesar biaya atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. (5) Pajak Dibayar Dimuka (a) Pos ini antara lain berupa: i. kelebihan pembayaran pajak, misalnya Pajak Pertambahan Nilai, yang akan ditagih kembali atau dikompensasikan terhadap liabilitas pajak masa berikutnya. ii. aset pajak kini yaitu selisih lebih antara jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode lalu dibandingkan dengan jumlah pajak terutang untuk periode-periode tersebut. (b) Aset pajak kini disajikan sebesar jumlah ekspektasi direstitusi dari otoritas perpajakan. (c) Aset pajak kini harus dikompensasi dengan liabilitas pajak kini dan jumlah netonya disajikan pada laporan posisi keuangan hanya apabila entitas: i. memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan ii. bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan Aset dan menyelesaikan Liabilitas secara bersamaan.

Lampiran tambahan.indb 204

22/08/2017 11.07.13

Lampiran 17

L-205



Kompensasi ini tidak dilakukan apabila pajak tersebut untuk entitas hukum yang berbeda dalam suatu Laporan Keuangan Konsolidasian. (6) Biaya Dibayar Dimuka Pos ini merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, seperti premi asuransi dibayar dimuka, bunga dibayar dimuka, dan sewa dibayar dimuka. (7) Aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual (a) Pos ini berasal dari aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Aset ini wajib dalam keadaan dapat dijual dengan syarat-syarat yang biasa dan umum diperlukan dalam penjualan Aset tersebut dan penjualannya sangat mungkin terjadi (highly probable). (b) Aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual disajikan pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan Nilai Wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual. f) Aset Tidak Lancar Aset tidak lancar antara lain terdiri dari: (1) Piutang pihak berelasi non-usaha Pos ini merupakan piutang yang terjadi sebagai akibat dari transaksi dengan pihak berelasi yang bukan berasal dari kegiatan usaha normal Emiten atau Perusahaan Publik. Piutang pihak berelasi non-usaha dapat disajikan sebagai aset lancar hanya apabila hal tersebut dapat dibuktikan dan wajib diungkapkan alasannya. (2) Aset keuangan tidak lancar lainnya Pos ini merupakan aset keuangan termasuk investasi pada Sukuk yang bersifat tidak lancar, selain dari piutang pihak berelasi nonusaha. (3) Investasi pada Entitas Asosiasi (a) Pos ini merupakan investasi Emiten atau Perusahaan Publik pada entitas asosiasi, termasuk entitas nonkorporasi seperti persekutuan, yang dipengaruhi secara signifikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik. (b) Pengaruh Signifikan dianggap ada ketika Emiten atau Perusahaan Publik memiliki secara langsung atau tidak langsung 20% (dua puluh perseratus) atau lebih hak suara suatu entitas, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki Pengaruh Signifikan. (c) Pengaruh Signifikan juga ada ketika Emiten atau Perusahaan Publik memiliki kurang dari 20% (dua puluh perseratus) hak

Lampiran tambahan.indb 205

22/08/2017 11.07.13

L-206

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

suara suatu entitas, namun dapat dibuktikan dengan jelas bahwa Emiten atau Perusahaan Publik memiliki Pengaruh Signifikan. (4) Properti Investasi (a) Properti Investasi diakui sebagai Aset hanya apabila: i. besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan dari Aset yang tergolong Properti Investasi akan diterima oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan ii. biaya perolehan Properti Investasi dapat diukur dengan andal. (b) Properti Investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi. (c) Setelah pengakuan awal, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memilih model nilai wajar atau model biaya sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut pada seluruh Properti Investasi. i. Model Nilai Wajar Dalam model ini, Properti Investasi dicatat pada nilai wajar pada tanggal pelaporan. ii. Model biaya Dalam model ini, Properti Investasi dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. (5) Aset Tetap (a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan nilai dari Aset yang termasuk dalam kelompok Aset Tetap sebagai Aset Tetap pemilikan langsung dan aset sewa pembiayaan. i. Aset Tetap Pemilikan Langsung Pos ini merupakan Aset Tetap yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik yang terdiri dari: i) Aset Tetap yang siap pakai (i) Aset Tetap yang siap pakai pada awalnya wajib diukur sebesar biaya perolehan. (ii) Setelah pengakuan awal, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh Aset Tetap dalam kelompok yang sama. 1. Model biaya Dalam model ini, Aset Tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Lampiran tambahan.indb 206

22/08/2017 11.07.13

Lampiran 17

L-207

2. Model revaluasi Dalam model ini, Aset Tetap dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu sebesar Nilai Wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. ii) Aset tetap dalam pembangunan (i) Pos ini merupakan Aset yang dibangun sendiri dan tidak ditujukan sebagai Properti Investasi pada saat siap dipakai. (ii) Aset ini dinyatakan sebesar biaya yang telah dikeluarkan. ii. Aset Sewa Pembiayaan i) Pos ini merupakan Aset Tetap yang diperoleh melalui transaksi sewa pembiayaan (finance lease). Pos ini awalnya disajikan sebesar Nilai Wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, apabila nilai kini lebih rendah dari Nilai Wajar. ii) Dalam hal pos ini diklasifikasikan sebagai aset sewa pembiayaan yang dimiliki untuk dijual, maka pos ini wajib direklasifikasi ke aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual. (6) Aset Takberwujud (a) Aset Takberwujud dapat diakui hanya apabila: i. kemungkinan besar akan diperoleh manfaat ekonomi masa depan dari Aset tersebut; dan ii. biaya perolehan Aset tersebut dapat diukur secara andal. (b) Aset Takberwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan atau jumlah yang diatribusikan ke Aset tersebut saat pertama kali diakui, apabila dapat diterapkan. (c) Setelah pengakuan awal, pencatatan Aset Takberwujud dapat dibagi menjadi 2 (dua) model, yaitu: i. Model biaya Dalam model ini, Aset Takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. ii. Model revaluasi Dalam model ini, Aset Takberwujud dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu sebesar Nilai Wajar pada

Lampiran tambahan.indb 207

22/08/2017 11.07.13

L-208

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

tanggal revaluasi dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. (d) Aset Takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi secara sistematis selama umur manfaatnya. (e) Aset Takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak perlu diamortisasi, namun secara tahunan wajib dilakukan perbandingan antara nilai tercatat dengan nilai yang dapat dipulihkan. (7) Aset Pajak Tangguhan (a) Pos ini merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya: i. perbedaan temporer yang dapat dikurangkan; dan ii. akumulasi rugi pajak belum dikompensasi. (b) Aset pajak tangguhan wajib dikompensasi dengan liabilitas pajak tangguhan dan jumlah netonya disajikan pada laporan posisi keuangan hanya apabila: i. entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan ii. aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama. (c) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengkaji ulang jumlah tercatat aset pajak tangguhan pada akhir periode pelaporan. (d) Dalam hal terjadi pengurangan jumlah tercatat aset pajak tangguhan, maka Emiten atau Perusahaan Publik melakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan tersebut sebesar jumlah yang dikurangkan. 2) Liabilitas a) Pengklasifikasian dan pengukuran Liabilitas yang memenuhi kriteria liabilitas keuangan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 26 huruf b. b) Liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila Liabilitas tersebut memenuhi kriteria: (1) diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal; (2) dimiliki untuk tujuan diperdagangkan; (3) jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan; atau

Lampiran tambahan.indb 208

22/08/2017 11.07.13

Lampiran 17

L-209

(4) tidak terdapat hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian Liabilitas selama paling kurang 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan. c) Emiten atau Perusahaan Publik mengklasifikasi Liabilitas yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud dalam huruf b) sebagai liabilitas jangka panjang. d) Liabilitas jangka pendek dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut: (1) utang usaha. Pos ini merupakan Liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan pemasok. (2) beban akrual. Pos ini merupakan Liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok, tetapi belum dibayar, ditagih atau secara formal disepakati dengan pemasok. (3) utang pajak (a) Pos ini merupakan: i. liabilitas pajak Emiten atau Perusahaan Publik dan pajak lainnya yang belum dibayar; dan ii. liabilitas pajak kini, yaitu jumlah pajak penghasilan kini dan periode sebelumnya yang belum dibayar. (b) Liabilitas pajak kini harus dikompensasi dengan aset pajak kini dan jumlah netonya disajikan pada laporan posisi keuangan hanya apabila entitas: i. memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan ii. bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan Aset dan menyelesaikan Liabilitas secara bersamaan. Kompensasi ini tidak dilakukan apabila pajak tersebut untuk entitas hukum yang berbeda dalam suatu Laporan Keuangan Konsolidasian. (4) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek (a) Pos ini merupakan liabilitas imbalan kerja (selain dari pesangon pemutusan kontrak kerja) yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. (b) Imbalan kerja jangka pendek meliputi imbalan moneter (antara lain upah, gaji, dan iuran jaminan sosial) dan nonmoneter (antara lain imbalan kesehatan, rumah, dan barang yang diberikan melalui subsidi atau cuma-cuma).

Lampiran tambahan.indb 209

22/08/2017 11.07.13

L-210

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(c) Pos ini disajikan sebesar selisih antara jumlah tak- terdiskonto (undiscounted amount) atas imbalan kerja jangka pendek yang diperkirakan untuk dibayar sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh pekerja kepada Emiten atau Perusahaan Publik dengan jumlah yang telah dibayar kepada pekerja dalam periode berjalan. (d) Dalam hal jumlah yang telah dibayarkan lebih besar dari pada jumlah tak-terdiskonto dari imbalan tersebut, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengakui kelebihan tersebut sebagai Aset (biaya dibayar dimuka) sejauh pembayaran tersebut akan menimbulkan manfaat ekonomis di masa mendatang. (5) Bagian lancar atas Liabilitas Jangka Panjang Pos ini merupakan bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal laporan posisi keuangan. Pos ini disajikan dengan rincian antara lain: (a) utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang; (b) utang sewa pembiayaan; (c) utang obligasi; dan (d) Sukuk. (6) Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Pos ini mencakup seluruh Liabilitas keuangan yang bersifat jangka pendek, yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam angka (1), angka (2), dan angka (5). (7) Liabilitas atas Pembayaran Berbasis Saham Jangka Pendek (a) Pos ini merupakan Liabilitas yang terjadi dari transaksi pembayaran berbasis saham yang diharapkan akan diselesaikan dengan Kas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan. (b) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengukur barang atau jasa yang diperoleh dan Liabilitas terkait sebesar Nilai Wajar Liabilitas. (8) Provisi Jangka Pendek (a) Pos ini merupakan provisi yang diharapkan akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan. (b) Provisi diakui apabila : i. memiliki kewajiban kini yang bersifat hukum atau konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu; ii. kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi; dan iii. terdapat estimasi yang andal.

Lampiran tambahan.indb 210

22/08/2017 11.07.13

Lampiran 17

L-211

(c) Provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi. (9) Liabilitas terkait Aset atau Kelompok Lepasan yang Dimiliki untuk Dijual Pos ini merupakan Liabilitas yang berhubungan langsung dengan aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. e) Liabilitas Jangka Panjang Liabilitas jangka panjang antara lain terdiri dari: (1) Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang Pos ini merupakan Liabilitas Emiten atau Perusahaan Publik kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya yang diperkirakan penyelesaiannya dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus operasi normal Emiten atau Perusahaan Publik atau jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan. (2) Utang Pihak Berelasi Non-Usaha (a) Pos ini merupakan Liabilitas yang terjadi sebagai akibat dari transaksi dengan pihak berelasi, yang tidak terkait dengan kegiatan usaha normal Emiten atau Perusahaan Publik. (b) Utang pihak berelasi non-usaha dapat disajikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai liabilitas jangka pendek. (3) Utang Sewa Pembiayaan (a) Pos ini merupakan Liabilitas Emiten atau Perusahaan Publik kepada pemberi sewa (lessor) sehubungan dengan sewa pembiayaan (finance lease) atas penggunaan Aset oleh Emiten atau Perusahaan Publik. (b) Pos ini disajikan sebesar Nilai Wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, apabila nilai kini lebih rendah dari Nilai Wajar. (4) Utang Obligasi (a) Pos ini merupakan Liabilitas Emiten atau Perusahaan Publik kepada pemegang obligasi sehubungan dengan penerbitan obligasi. (b) Biaya emisi obligasi, kecuali obligasi konversi, merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan penerbitan dan wajib dikurangkan dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto obligasi tersebut. (c) Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium yang wajib diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif selama jangka waktu obligasi tersebut. (5) Sukuk Pos ini merupakan Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Sukuk yang diterbitkan pada umumnya menggunakan akad ijarah dan mudharabah.

Lampiran tambahan.indb 211

22/08/2017 11.07.13

L-212

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(a) Sukuk Ijarah i. Biaya emisi Sukuk ijarah merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan penerbitan dan wajib dikurangkan dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto Sukuk ijarah tersebut. ii. Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium yang wajib diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu Sukuk ijarah tersebut. (b) Sukuk Mudharabah i. Biaya emisi Sukuk mudharabah merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan penerbitan dan diakui secara terpisah dari Sukuk mudharabah sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu Sukuk mudharabah. ii. Amortisasi tersebut disajikan sebagai beban penerbitan Sukuk mudharabah. (6) Obligasi Konversi (a) Pos ini merupakan utang obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham Emiten atau Perusahaan Publik di masa yang akan datang. (b) Pada saat pengakuan awal, harus dilakukan pemisahan obligasi konversi kedalam komponen Liabilitas dan ekuitas. Komponen ekuitas dari suatu obligasi konversi adalah jumlah residu dari Nilai Wajar obligasi konversi secara keseluruhan dikurangi dengan nilai komponen Liabilitas yang ditetapkan secara terpisah. (c) Nilai Wajar dari komponen Liabilitas pada saat pengakuan awal adalah nilai kini (present value) arus kas kontraktual masa depan, yang didiskontokan dengan tingkat suku bunga pasar yang digunakan pada instrumen dengan kualitas kredit yang setara, dengan arus kas yang secara substansial sama, dan jangka waktu yang sama, tetapi tanpa opsi konversi. (d) Pos ini disajikan sebesar Nilai Wajar setelah memperhitungkan biaya emisi obligasi konversi. (e) Biaya emisi obligasi konversi merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan atau penerbitan yang wajib dialokasikan secara proporsional pada komponen Liabilitas dan ekuitas. (f) Selisih antara komponen Liabilitas neto dengan nilai nominal obligasi konversi merupakan diskonto atau premium yang wajib diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif selama jangka waktu obligasi konversi tersebut. (7) Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya Pos ini mencakup seluruh Liabilitas keuangan yang bersifat jangka panjang, yang tidak dapat dikelompokkan dalam angka

Lampiran tambahan.indb 212

22/08/2017 11.07.13

Lampiran 17

L-213

(1) , angka (2), angka (3), angka (4), angka (5), angka (6), dan angka (11). (8) Liabilitas atas Pembayaran Berbasis Saham Jangka Panjang Pos ini merupakan Liabilitas yang terjadi dari transaksi pembayaran berbasis saham yang diharapkan akan diselesaikan dengan Kas dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan. (9) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Pos ini merupakan Liabilitas yang terjadi dari imbalan kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. (10) Liabilitas Pajak Tangguhan (a) Pos ini merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. (b) Liabilitas pajak tangguhan wajib dikompensasi dengan aset pajak tangguhan dan jumlah netonya disajikan pada laporan posisi keuangan hanya apabila: i. entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan ii. aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama. (11) Utang Subordinasi Pos ini merupakan utang yang diperoleh berdasarkan suatu perjanjian subordinasi, dimana kedudukan hak pemberi pinjaman subordinasi adalah lebih rendah daripada kedudukan hak pemberi pinjaman lain. (12) Provisi Jangka Panjang Pos ini merupakan provisi yang diharapkan akan diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan. 3) Ekuitas a) Pos ini merupakan hak pemilik dalam Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu selisih antara Aset dan Liabilitas yang ada. b) Pos ekuitas dalam laporan posisi keuangan wajib memisahkan: (1) Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk: (a) Modal Saham Pos ini terdiri dari: i. Modal Dasar Pos ini menyajikan jumlah saham, nilai nominal saham, atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal, untuk setiap jenis saham, sesuai dengan anggaran dasar Emiten atau Perusahaan Publik. ii. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pos ini menyajikan jumlah saham, untuk setiap jenis saham, yang telah ditempatkan dan disetor penuh. (b) Tambahan Modal Disetor (Additional Paid-in Capital)

Lampiran tambahan.indb 213

22/08/2017 11.07.13

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-214



Pos ini disajikan secara neto dengan menjumlahkan pos­pos berikut ini: i. Agio Saham i) Pos ini merupakan kelebihan setoran pemegang saham diatas nilai nominal, setelah dikurangi biaya emisi Efek ekuitas. ii) Biaya emisi Efek ekuitas merupakan biaya yang berkaitan dengan penerbitan Efek ekuitas Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana diatur oleh Bapepam dan LK. iii) Biaya-biaya yang tidak termasuk dalam pos biaya emisi Efek ekuitas meliputi biaya yang berkaitan dengan pencatatan saham di Bursa Efek atas saham yang sudah beredar, biaya yang berkaitan dengan dividen saham dan pemecahan saham, dan biaya lain yang tidak dapat diatribusikan langsung dalam penerbitan Efek ekuitas. ii. Selisih Modal dari Transaksi Saham Treasuri Pos ini merupakan selisih antara harga perolehan kembali dan harga jual kembali saham treasuri. iii. Selisih Kurs atas Modal Disetor Pos ini merupakan selisih kurs mata uang asing yang terjadi sehubungan dengan transaksi modal. iv. Selisih Nilai Transaksi dengan Entitas Sepengendali Pos ini merupakan selisih jumlah imbalan yang dialihkan atau diterima dengan nilai tercatat dari setiap transaksi kombinasi atau pelepasan bisnis antar entitas sepengendali. v.

Lampiran tambahan.indb 214

Tambahan Modal Disetor Lainnya Antara lain berupa: i) Kelebihan setoran modal diatas modal dasar atau modal ditempatkan. ii) Uang muka pemesanan saham dalam Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Dalam hal uang muka tersebut melebihi jumlah yang akan menjadi modal saham (oversubscribed), maka kelebihan tersebut harus disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. iii) Nilai waran pisah (detachable warrant) yang belum dilaksanakan. iv) Transaksi pembayaran berbasis saham (i) Pos ini timbul dari transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas. (ii) Emiten atau Perusahaan Publik yang menyelesaikan pembayaran berbasis saham dengan instrumen ekuitas wajib mengukur barang atau jasa yang diterima dan kenaikan di ekuitas secara langsung dengan mengacu pada Nilai Wajar barang atau jasa yang diterima, atau secara tidak langsung dengan mengacu pada instrumen

22/08/2017 11.07.13

Lampiran 17

L-215

ekuitas yang diberikan apabila Nilai Wajar dari barang atau jasa yang diterima tidak dapat diestimasi dengan andal. (iii) Emiten atau Perusahaan Publik yang menyelesaikan pembayaran berbasis saham dengan pilihan Kas (atau aset lain) atau dengan penerbitan instrumen ekuitas wajib mengakui transaksi atau komponen transaksi tersebut sebagai transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas apabila tidak terdapat Liabilitas yang terjadi. v) Bagian ekuitas dari instrumen keuangan majemuk, misalnya obligasi konversi. (c) Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali i. Pos ini merupakan selisih yang terjadi dari transaksi dengan pihak nonpengendali yang mengakibatkan terjadinya perubahan kepemilikan, baik yang menyebabkan terjadinya kenaikan maupun penurunan persentase kepemilikan pada entitas anak tanpa mengakibatkan hilangnya Pengendalian. ii. Selisih yang terjadi dari transaksi dengan pihak nonpengendali tersebut merupakan perbedaan antara jumlah penyesuaian atas kepentingan nonpengendali dengan Nilai Wajar imbalan yang diberikan atau diterima. (d) Saham Treasuri Pos ini merupakan saham yang diperoleh kembali dan dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Saham treasuri disajikan sebesar harga perolehan dan sebagai pengurang dari ekuitas. (e) Saldo Laba i. Pos ini merupakan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu. ii. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik pernah melakukan kuasi reorganisasi: i) Jumlah saldo laba negatif yang dieliminasi wajib disajikan selama 3 (tiga) tahun berturut- turut sejak tahun dilakukannya kuasi reorganisasi. ii) Tanggal terjadinya kuasi reorganisasi wajib dicantumkan pada pos saldo laba untuk jangka waktu sepuluh tahun ke depan sejak tahun dimulainya kuasi-reorganisasi. iii. Pemberian tantiem dan bonus bukan merupakan pengurang saldo laba. (f) Pendapatan Komprehensif Lainnya Pos ini antara lain terdiri dari: i. saldo surplus revaluasi Aset Tetap maupun Aset Takberwujud; ii. selisih kurs penjabaran laporan keuangan;

Lampiran tambahan.indb 215

22/08/2017 11.07.13

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-216

iii.

keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual; dan iv. bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus Kas. (2) Kepentingan Nonpengendali Pos ini merupakan bagian ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung pada entitas induk yang disajikan sebagai bagian dari ekuitas yang terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. 2. Laporan Laba Rugi Komprehensif a. Pengertian 1) Laporan laba rugi komprehensif merupakan laporan yang menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode. Laporan laba rugi komprehensif terdiri dari dua komponen yaitu: a) laba rugi; dan b) pendapatan komprehensif lainnya. 2) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan seluruh pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu periode dalam satu laporan laba rugi komprehensif. b. Komponen Utama Komponen utama laporan laba rugi komprehensif disajikan dengan menggunakan metode beban fungsional, mencakup pos-pos berikut: 1) pendapatan; 2) beban pokok penjualan; 3) laba bruto; 4) beban usaha; 5) pendapatan lainnya; 6) beban lainnya; 7) biaya keuangan; 8) bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi dan/ atau Ventura Bersama; 9) laba (rugi) sebelum pajak; 10) beban (penghasilan) pajak; 11) laba (rugi) periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan; 12) laba (rugi) periode berjalan dari operasi yang dihentikan setelah pajak; 13) laba (rugi) periode berjalan; 14) pendapatan komprehensif lain; 15) pajak penghasilan terkait; 16) pendapatan komprehensif lain periode berjalan setelah pajak; 17) total laba (rugi) komprehensif periode berjalan; 18) laba (rugi) periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada: a) pemilik entitas induk; dan

Lampiran tambahan.indb 216

22/08/2017 11.07.13

Lampiran 17

L-217

b) kepentingan nonpengendali; 19) total laba (rugi) komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada: a) pemilik entitas induk; dan b) kepentingan nonpengendali; dan 20) laba (rugi) per saham dasar dan dilusian. c. Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan metode penyajian lain dan/ atau menyesuaikan komponen utama tersebut di atas dengan karakteristik industri Emiten atau Perusahaan Publik, apabila penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. d. Penjelasan Komponen Utama 1) Pendapatan Jumlah pendapatan diukur pada Nilai Wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume. 2) Beban Pokok Penjualan Pos ini merupakan biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode, meliputi biaya-biaya yang sebelumnya diperhitungkan dalam pengukuran persediaan yang saat ini telah dijual, overhead produksi yang tidak teralokasi, dan jumlah biaya produksi persediaan yang tidak normal. 3) Beban Usaha Pos ini merupakan beban kegiatan utama Emiten atau Perusahaan Publik, yang dilaporkan berdasarkan fungsinya. 4) Pendapatan Lainnya Pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan kegiatan utama Emiten atau Perusahaan Publik. 5) Beban Lainnya Beban lainnya merupakan beban yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan kegiatan utama Emiten atau Perusahaan Publik. 6) Biaya Keuangan Biaya keuangan pada umumnya adalah biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan peminjaman dana dan biaya keuangan lainnya yang terjadi dari transaksi instrumen keuangan, antara lain amortisasi premi/ diskonto kontrak berjangka yang bertujuan untuk lindung nilai dan amortisasi biaya perolehan pinjaman. 7) Bagian Laba (Rugi) dari Entitas Asosiasi dan/ atau Ventura Bersama

Lampiran tambahan.indb 217

22/08/2017 11.07.13

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-218



Pos ini merupakan bagian Emiten atau Perusahaan Publik atas laba (rugi) entitas asosiasi dan/atau bagian partisipasi Emiten atau Perusahaan Publik yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas pada periode berjalan. 8) Beban (Penghasilan) Pajak Pos ini pada umumnya merupakan jumlah agregat pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deferred tax) yang diperhitungkan dalam menentukan laba (rugi) pada suatu periode. 9) Laba (Rugi) Operasi yang Dihentikan Laba (rugi) operasi yang dihentikan disajikan sebagai suatu jumlah tunggal dalam laporan laba rugi komprehensif yang merupakan jumlah dari: a) laba (rugi) setelah pajak dari operasi yang dihentikan; dan b) laba (rugi) setelah pajak yang diakui dalam mengukur Nilai Wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual atau pelepasan Aset atau kelompok lepasan yang terkait dengan operasi yang dihentikan. 10) Laba (Rugi) Periode Berjalan Pos ini merupakan total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen pendapatan komprehensif lain. 11) Pendapatan Komprehensif Lain a) Pendapatan komprehensif lain berisi pos Pendapatan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana dipersyaratkan dan diperkenankan oleh SAK. b) Komponen pendapatan komprehensif lain meliputi: (1) perubahan dalam surplus revaluasi, baik Aset Tetap maupun Aset Takberwujud; (2) keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui; (3) keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan; (4) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual; (5) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan (6) bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan/ atau Ventura Bersama Pos ini merupakan pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi dan/atau Ventura Bersama yang dicatat

Lampiran tambahan.indb 218

22/08/2017 11.07.13

Lampiran 17

L-219

dengan menggunakan metode ekuitas pada periode berjalan yang diakui oleh Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan persentase kepemilikan. c) Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan komponen pendapatan komprehensif lain sebesar jumlah sebelum dampak pajak terkait, kecuali untuk bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan/ atau Ventura Bersama disajikan setelah dampak pajak terkait. 12) Pajak Penghasilan Terkait Pos ini merupakan kumulatif pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain, kecuali untuk bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan/atau Ventura Bersama. 13) Laba (Rugi) per Saham Dasar dan Dilusian a) Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan laba (rugi) per saham dasar dan dilusian untuk seluruh periode sajian sebagai berikut: (1) Laba (Rugi) per Saham Dasar Pos ini merupakan jumlah laba (rugi) per saham dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk selama periode pelaporan. (2) Laba (Rugi) per Saham Dilusian Pos ini merupakan jumlah laba (rugi) per saham dilusian dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk selama periode pelaporan dengan memperhitungkan semua Efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif dan beredar sepanjang periode pelaporan. b) Dalam hal laba per saham dasar dan dilusian sama, maka keduanya dapat disajikan dalam satu baris pada laporan laba (rugi) komprehensif. c) Dalam hal terdapat operasi yang dihentikan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan laba (rugi) per saham dasar dan dilusian yang merupakan kumulatif dari laba (rugi) per saham operasi yang dilanjutkan dan operasi yang dihentikan. 3. Laporan Perubahan Ekuitas a. Pengertian Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas Emiten atau Perusahaan Publik yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan bersih selama periode pelaporan. b. Komponen Laporan Perubahan Ekuitas Laporan ini wajib menyajikan:

Lampiran tambahan.indb 219

22/08/2017 11.07.13

L-220

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

1) total laba (rugi) komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan secara terpisah jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali; 2) pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diperkenankan oleh SAK untuk setiap komponen ekuitas; 3) rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode untuk setiap komponen ekuitas secara terpisah dengan mengungkapkan masing-masing perubahan yang terjadi dari: a) laba (rugi) yang memisahkan antara saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya dan yang belum ditentukan penggunaannya; b) masing-masing pos pendapatan komprehensif lain; dan c) transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah: (1) kontribusi dari pemilik, (2) distribusi kepada pemilik, dan (3) perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya Pengendalian. 4. Laporan Arus Kas a. Pengertian Laporan arus kas menunjukkan penerimaan dan pengeluaran Kas dalam aktivitas Emiten atau Perusahaan Publik selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. b. Komponen Utama Arus Kas 1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi a) Arus kas dari aktivitas operasi merupakan arus kas yang terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan Emiten atau Perusahaan Publik, oleh karena itu arus kas ini pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba (rugi) neto. b) Arus kas dari aktivitas operasi antara lain berupa arus kas dari transaksi: (1) penjualan barang dan pemberian jasa; (2) penerimaan royalti, fee, komisi, dan pendapatan lain; (3) pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa baik secara langsung maupun tidak langsung; (4) pembayaran kepada dan untuk kepentingan karyawan; (5) penerimaan dan pembayaran oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang bergerak dalam bidang asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lain; dan (6) penerimaan dan pembayaran kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjanjikan (dealing).

Lampiran tambahan.indb 220

22/08/2017 11.07.13

Lampiran 17

L-221

2)

3)

Lampiran tambahan.indb 221

c) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung (direct method). d) Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan wajib diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali apabila secara spesifik dapat diidentifikasikan sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Arus Kas dari Aktivitas Investasi a) Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas sehubungan dengan perolehan dan/atau pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. b) Arus kas dari aktivitas investasi antara lain berasal dari transaksi: (1) pembelian dan penjualan Aset Tetap, Aset Takberwujud, dan aset jangka panjang lain; (2) pembelian dan penjualan instrumen utang atau ekuitas dan kepemilikan dalam Ventura Bersama; (3) pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman kepada pihak lain, kecuali uang muka dan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan; (4) pembayaran dan penerimaan dari kontrak future, forward, opsi, dan swap, kecuali apabila kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjanjikan, atau apabila pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan; dan (5) perolehan dan kehilangan Pengendalian atas entitas anak atau bisnis lain. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan a) Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan arus kas yang timbul dari penerimaan dan pengeluaran Kas sehubungan dengan transaksi pendanaan jangka panjang dengan penyedia modal Emiten atau Perusahaan Publik dan kreditur. b) Arus kas dari aktivitas pendanaan antara lain berasal dari transaksi: (1) hasil penerbitan saham, obligasi, Sukuk dan lainnya; (2) hasil perolehan pinjaman jangka pendek dan/atau jangka panjang; (3) biaya emisi saham, obligasi, Sukuk dan lainnya; (4) penarikan atau penebusan saham; (5) pelunasan pinjaman, obligasi, dan Sukuk; dan (6) pembayaran sewa pembiayaan untuk mengurangi saldo Liabilitas. c. Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan, masing- masing diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan.

22/08/2017 11.07.13

L-222

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

d. Pelaporan Arus Kas atas Dasar Arus Kas Neto 1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, kecuali arus kas yang dapat dilaporkan dengan dasar arus kas neto, yaitu sebagai berikut: a) penerimaan dan pengeluaran Kas untuk kepentingan pelanggan apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas Emiten atau Perusahaan Publik; dan b) penerimaan dan pengeluaran Kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, jumlah yang besar, dan dengan jangka waktu singkat. 2) Selain sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a) dan huruf b), arus kas dari aktivitas lembaga keuangan dapat dilaporkan dengan dasar arus kas neto, antara lain sebagai berikut: a) penerimaan dan pembayaran Kas sehubungan dengan penerimaan dan pembayaran kembali deposito berjangka dengan jatuh tempo yang tetap; b) penempatan dan penarikan deposito pada dan dari lembaga keuangan lain; dan c) pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada nasabah. e. Pengaruh perubahan nilai tukar atas Kas dan Setara Kas dalam mata uang asing dilaporkan pada laporan arus kas untuk merekonsiliasikan saldo awal dan akhir dari Kas dan Setara Kas. Jumlah keuntungan dan kerugian selisih kurs yang belum direalisasi terkait perubahan nilai tukar mata uang asing Kas dan Setara Kas disajikan secara terpisah dari arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dan termasuk perbedaan (jika ada), seandainya arus kas tersebut telah dilaporkan dengan nilai tukar pada akhir periode. f. Dalam hal terdapat perbedaan antara saldo Kas dan Setara Kas dalam laporan posisi keuangan dengan saldo Kas dan Setara Kas dalam laporan arus kas, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama dalam laporan posisi keuangan. C. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1. Umum

a. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. b. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan catatan atas laporan keuangan yang memberikan penjelasan atau rincian dari pos yang disajikan dalam laporan

Lampiran tambahan.indb 222

22/08/2017 11.07.13

Lampiran 17

L-223

keuangan dan informasi mengenai pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. c. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan urutan sebagai berikut: 1) gambaran umum Emiten atau Perusahaan Publik; 2) dasar penyusunan laporan keuangan dan ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan; 3) informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos; dan 4) pengungkapan lainnya yang antara lain meliputi: a) informasi yang dipersyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan b) informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. d. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis dan membuat referensi silang atas masing- masing pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. e. Pengungkapan yang dipersyaratkan untuk masing-masing pos wajib diungkapkan seluruhnya, kecuali pengungkapan tersebut tidak relevan atau tidak dapat diterapkan pada Emiten atau Perusahaan Publik. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyesuaikan pengungkapan sesuai dengan karakteristik industri apabila pengungkapan tersebut dipersyaratkan oleh SAK atau relevan untuk memahami laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. f. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyatakan dalam bentuk nilai atau persentase untuk menjelaskan adanya bagian dari suatu jumlah, tidak menggunakan kata “sebagian”. g. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan dalam penjelasan masingmasing pos mengenai Aset yang dijaminkan, nama pihak yang menerima jaminan, dan alasan dijaminkan. h. Dalam hal Aset Emiten atau Perusahaan Publik diasuransikan, wajib diungkapkan jenis dan nilai aset yang diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi, dan risiko yang ditutup serta pendapat manajemen atas kecukupan pertanggungan asuransi, apabila tidak diasuransikan wajib diungkapkan alasannya. 2. Unsur-Unsur Catatan Atas Laporan Keuangan

a. Gambaran Umum Emiten atau Perusahaan Publik Hal-hal yang wajib diungkapkan, antara lain adalah: 1) pendirian Emiten atau Perusahaan Publik, yang terdiri dari: a) riwayat ringkas Emiten atau Perusahaan Publik;

Lampiran tambahan.indb 223

22/08/2017 11.07.13

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-224

b)

nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhir, pengesahan dari instansi yang berwenang, dan nomor serta tanggal Berita Negara; c) kegiatan usaha sesuai anggaran dasar Emiten atau Perusahaan Publik dan yang sedang dijalankan pada periode pelaporan; d) tempat kedudukan Emiten atau Perusahaan Publik dan lokasi utama kegiatan usaha; e) tanggal mulai beroperasinya Emiten atau Perusahaan Publik secara komersial. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik melakukan ekspansi atau perampingan usaha secara signifikan pada periode laporan yang disajikan, wajib disebutkan saat dimulainya operasi komersial dari ekspansi atau perampingan usaha dan kapasitas produksinya; dan f) nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha (ultimate parent of the group). Dalam hal tidak dapat diungkapkan, wajib disebutkan alasannya. 2) Penawaran Umum Efek, yang terdiri dari: a) tanggal dan/atau nomor surat efektif penawaran umum, termasuk penawaran Efek yang diterbitkan di luar Indonesia; b) jenis dan jumlah Efek yang ditawarkan; c) bursa tempat Efek dicatatkan; dan d) tindakan Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat mempengaruhi jumlah Efek yang diterbitkan (corporate action) sejak penawaran umum perdana sampai dengan periode pelaporan terakhir; 3) struktur Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, dan EBK, yang terdiri dari: a) nama entitas anak dan/atau EBK yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung; b) tempat kedudukan; c) jenis usaha; d) tahun beroperasi secara komersial; e) persentase kepemilikan dan proporsi hak suara (jika berbeda); f) total Aset; dan g) informasi penting lainnya antara lain: (1) sifat hubungan antara entitas induk dan entitas anak, apabila entitas induk tidak memiliki baik langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari 50% (lima puluh perseratus) hak suara yang sah; (2) alasan mengapa kepemilikan baik langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh perseratus) hak suara atau hak suara potensial atas investee tidak diikuti dengan pengendalian; (3) akhir periode pelaporan dari laporan keuangan entitas anak apabila laporan keuangan tersebut digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian dan tanggal atau periode berbeda dari tanggal

Lampiran tambahan.indb 224

22/08/2017 11.07.14

Lampiran 17

L-225

laporan keuangan entitas induk, dan alasan menggunakan tanggal atau periode yang berbeda; (4) sifat dan luas setiap restriksi signifikan dalam kemampuan entitas anak untuk mentransfer dana ke entitas induk dalam bentuk dividen tunai, atau pembayaran kembali pinjaman atau uang muka; (5) suatu rincian yang menunjukkan dampak setiap perubahan bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya Pengendalian atas ekuitas yang dapat diatribusikan pada pemilik entitas induk; dan (6) dalam hal hilangnya Pengendalian atas entitas anak, maka entitas induk mengungkapkan: (a) keuntungan atau kerugian (jika ada) yang diakui dari hilangnya Pengendalian, dan porsi dari keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan pada pengakuan sisa investasi pada entitas anak terdahulu dengan Nilai Wajar pada tanggal hilangnya Pengendalian; (b) jumlah persentase kepemilikan yang dilepaskan; (c) jumlah harga yang diterima; (d) bagian dari harga yang merupakan Kas dan Setara Kas; (e) jumlah Kas dan Setara Kas pada entitas anak atau bisnis lainnya dimana Pengendalian dilepaskan; dan (f) jumlah Aset dan Liabilitas selain Kas dan Setara Kas pada entitas anak atau bisnis lainnya dimana Pengendalian dilepaskan, yang diikhtisarkan berdasarkan kategori utamanya; 4) karyawan, direksi, komisaris, dan komite audit, yang terdiri dari: a) nama dan jabatan untuk masing-masing anggota direksi, dewan komisaris, dan komite audit; b) cakupan manajemen kunci; dan c) jumlah karyawan tetap pada masing-masing akhir periode atau ratarata jumlah karyawan tetap selama periode yang bersangkutan, secara konsolidasi untuk Emiten atau Perusahaan Publik dan entitas anak. 5) Penerbitan Laporan Keuangan a. tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan b. pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. b. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan Dalam bagian ini wajib diungkapkan halhal sebagai berikut: 1) Pernyataan kepatuhan terhadap SAK Pernyataan ini merupakan pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK. 2) Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan a) Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis (historical cost), biaya perolehan kini (current cost), nilai

Lampiran tambahan.indb 225

22/08/2017 11.07.14

L-226

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

realisasi neto (net realizable value), Nilai Wajar (fair value) atau jumlah yang dapat dipulihkan berdasarkan SAK yang berlaku. b) Dasar penyusunan laporan keuangan, yaitu dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. c) Mata uang fungsional dan mata uang penyajian yang digunakan, meliputi: (1) mata uang fungsional Emiten atau Perusahaan Publik dan entitas anak; (2) fakta dan alasan perubahan, apabila terdapat perubahan mata uang fungsional Emiten atau Perusahaan Publik maupun kegiatan usaha asing yang signifikan; dan (3) alasan perubahan mata uang penyajian (jika ada). d) Alasan perubahan periode pelaporan (jika ada). 3) Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi Signifikan oleh Manajemen a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan atau bagian lain dari catatan atas laporan keuangan, pertimbangan yang telah dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. b) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat Aset dan Liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. c) Berkaitan dengan Aset dan Liabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b), catatan atas laporan keuangan memasukkan rincian atas sifat dan jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan. 4) Kebijakan Akuntansi Tertentu Kebijakan akuntansi tertentu merupakan kebijakan akuntansi lainnya yang diterapkan dan relevan untuk memahami laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tertentu meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal- hal sebagai berikut: a) Prinsip-prinsip konsolidasi Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain: (1) ruang lingkup Laporan Keuangan Konsolidasian, yang meliputi pos-pos entitas induk dan entitas anak; (2) dasar dan kapan suatu entitas anak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan entitas induk; (3) kebijakan akuntansi sehubungan dengan perubahan kepemilikan tanpa kehilangan Pengendalian atas entitas anak; (4) kebijakan akuntansi sehubungan dengan kehilangan Pengendalian atas entitas anak; (5) kebijakan akuntansi sehubungan dengan pencatatan dan penyajian kepentingan nonpengendali; dan

Lampiran tambahan.indb 226

22/08/2017 11.07.14

Lampiran 17

L-227

b)

c) d)

Lampiran tambahan.indb 227

(6) pernyataan bahwa saldo pos dan transaksi material antar entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi. Kombinasi bisnis Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain: (1) metode yang digunakan dalam kombinasi bisnis, termasuk metode yang digunakan untuk mengukur kepentingan nonpengendali; (2) pengakuan awal untuk goodwill; (3) pengukuran setelah pengakuan awal untuk goodwill; dan (4) kebijakan lainnya yang relevan terkait dengan kombinasi bisnis yang ada di Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain: (a) pembelian dengan diskon; (b) akuisisi secara bertahap; dan (c) imbalan kontinjensi. Kas dan Setara Kas Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kebijakan dalam menentukan komponen Kas dan Setara Kas. Instrumen keuangan (1) Instrumen keuangan selain Sukuk Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk: (a) pengakuan awal instrumen keuangan setiap kategori, termasuk perlakuan atas biaya transaksi; (b) pengukuran setelah pengakuan awal instrumen keuangan setiap kategori; (c) ketentuan saling hapus dari instrumen keuangan; (d) metode yang digunakan untuk menentukan Nilai Wajar instrumen keuangan; (e) metode perhitungan yang digunakan untuk menentukan penurunan nilai dari aset keuangan; (f) ketentuan penghentian pengakuan instrumen keuangan; dan (g) khusus instrumen keuangan derivatif dan akuntansi lindung nilai, selain penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e), dan huruf (f ), wajib ditambahkan penjelasan mengenai: i. ketentuan pemenuhan kriteria akuntansi lindung nilai, ii. klasifikasi lindung nilai untuk tujuan akuntansi lindung nilai atas instrumen keuangan derivatif, dan iii. perlakuan akuntansi lindung nilai untuk tujuan akuntansi lindung nilai. (2) Investasi pada Sukuk Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk: (a) klasifikasi dan reklasifikasi investasi pada Sukuk;

22/08/2017 11.07.14

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-228

e)

f)

g)

h)

Lampiran tambahan.indb 228

(b) pengakuan awal Sukuk; (c) pengukuran setelah pengakuan awal Sukuk; (d) penjelasan penyajian pendapatan Sukuk; dan (e) penyajian amortisasi biaya transaksi. (3) Sukuk yang diterbitkan Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk: (a) pengakuan awal Sukuk; (b) pengukuran setelah pengakuan awal Sukuk; (c) biaya transaksi penerbitan Sukuk; (d) posisi penyajian Sukuk; dan (e) akad syariah yang digunakan. Persediaan Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan dan rumus biaya yang digunakan. Properti Investasi Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk: (1) pengakuan awal Properti Investasi; (2) pengukuran setelah pengakuan awal Properti Investasi; (3) metode penyusutan yang digunakan, khusus untuk model biaya; (4) estimasi umur manfaat dan/atau tarif penyusutan untuk model biaya; dan (5) penghentian pengakuan Properti Investasi. Aset Tetap Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk: (1) pengakuan awal Aset Tetap; (2) pengukuran setelah pengakuan awal Aset Tetap; (3) pengelompokan Aset Tetap; (4) metode penyusutan yang digunakan; (5) kapitalisasi biaya yang terkait dengan Aset Tetap; (6) estimasi umur manfaat dan tarif penyusutan; (7) penghentian pengakuan; (8) nilai residu; dan (9) pernyataan bahwa manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan. Investasi pada entitas asosiasi Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain metode yang digunakan untuk mencatat investasi pada entitas asosiasi.

22/08/2017 11.07.14

Lampiran 17

L-229

i) Bagian partisipasi dalam Ventura Bersama Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain metode yang digunakan untuk mencatat bagian partisipasi dalam Ventura Bersama. j) Aset Takberwujud Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk: (1) pengakuan awal Aset Takberwujud; (2) pengukuran setelah pengakuan awal Aset Takberwujud; (3) umur manfaat tidak terbatas atau terbatas, dan apabila umur manfaat terbatas, diungkapkan tarif amortisasi yang digunakan dan umur manfaatnya; (4) sumber terjadinya Aset Takberwujud; (5) metode amortisasi yang digunakan; (6) penghentian pengakuan Aset Takberwujud; dan (7) riset dan pengembangan (jika ada). k) Aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain: (1) kebijakan tentang kondisi suatu aset tidak lancar diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual; dan (2) pengukuran aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual. l) Penurunan nilai aset nonkeuangan Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain: (1) ketentuan peristiwa dan kondisi yang mengindikasikan kemungkinan terjadinya penurunan nilai; dan (2) kebijakan akuntansi pengakuan penurunan nilai aset nonkeuangan dan pembalikannya. m) Sewa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain: (1) kebijakan penentuan suatu perjanjian mengandung suatu sewa; (2) kebijakan penentuan suatu sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi; dan (3) kebijakan akuntansi apabila Emiten atau Perusahaan Publik bertindak sebagai lessee dan/ atau lessor. n) Provisi Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain: (1) kondisi provisi yang harus diakui; dan (2) dasar penentuan nilai provisi. o) Imbalan kerja Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain: (1) jenis imbalan kerja yang diberikan kepada karyawan; (2) deskripsi umum mengenai jenis program imbalan pascakerja yang diselenggarakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik; (3) kebijakan akuntansi Emiten atau Perusahaan Publik dalam mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial; dan (4) pengakuan keuntungan dan kerugian untuk curtailment dan penyelesaian.

Lampiran tambahan.indb 229

22/08/2017 11.07.14

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-230

p)

Saham treasuri Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain metode pengakuan dan pengukuran atas pembelian, penjualan, atau pembatalan saham treasuri. q) Pembayaran berbasis saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan melalui instrumen ekuitas dan/atau diselesaikan melalui Kas, termasuk pengukurannya. r) Pengakuan pendapatan Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain: (1) kondisi dan metode pengakuan pendapatan serta dasar pengukuran yang digunakan berdasarkan jenis pendapatan yang ada; dan (2) dalam hal terdapat transaksi hubungan keagenan, kebijakan pengakuan pendapatan dan penjualan dari hubungan keagenan serta beban terkait. s) Transaksi dan saldo dalam mata uang asing Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain: (1) ketentuan dalam penjabaran transaksi dan saldo dalam mata uang asing; (2) perlakuan akuntansi selisih kurs yang timbul dari penjabaran aset dan liabilitas moneter; dan (3) referensi dan kurs yang digunakan untuk menjabarkan transaksi dan saldo dalam mata uang asing. t) Hibah Pemerintah Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi tentang metode penyajian dalam laporan keuangan. u) Pajak penghasilan Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain: (1) dasar penentuan tarif pajak untuk mengukur pajak kini dan pajak tangguhan; (2) ketentuan mengenai saling hapus; (3) pengakuan dan pengukuran aset pajak tangguhan; dan (4) metode yang digunakan dalam menilai aset (liabilitas) pajak tangguhan. v) Biaya pinjaman Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kondisi yang mengharuskan biaya pinjaman dikapitalisasikan sebagai bagian dari biaya perolehan aset kualifikasian. w) Segmen Operasi Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain dasar yang digunakan oleh manajemen untuk mengidentifikasikan Segmen Operasi. x) Laba (rugi) per saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain dasar perhitungan laba (rugi) per saham dasar dan laba (rugi) per saham dilusian.

Lampiran tambahan.indb 230

22/08/2017 11.07.14

Lampiran 17

L-231

c. Pengungkapan atas Pos-Pos Laporan Keuangan 1) Aset a) Aset Lancar (1) Kas dan Setara Kas Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (a) unsur Kas dan Setara Kas pada pihak berelasi dan pihak ketiga; (b) rincian jumlah penempatan di bank berdasarkan nama bank serta jenis mata uang asing; (c) kisaran suku bunga kontraktual dari Setara Kas selama periode pelaporan; dan (d) jumlah saldo Kas dan Setara Kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha disertai pendapat manajemen. (2) Piutang Usaha Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (a) jumlah piutang yang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi; (b) jumlah piutang menurut mata uang; (c) alasan dan dasar pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai; (d) jumlah cadangan kerugian penurunan nilai, beban cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dan kolektif, dan penghapusan piutang; (e) pendapat manajemen akan kecukupan jumlah cadangan atau keyakinan manajemen atas ketertagihan piutang apabila tidak dibentuk cadangan; (f) jumlah diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif; dan (g) informasi keterlibatan berkelanjutan atas piutang yang ditransfer, meliputi: i. jumlah yang ditransfer, beban bunga, retensi, jatuh tempo, dan ikatan penting lain yang diatur dalam perjanjian; dan ii. jaminan yang diberikan (bila ada). (3) Aset Keuangan Lainnya (a) Pengungkapan untuk aset keuangan lainnya berlaku untuk aset keuangan lainnya yang bersifat lancar dan tidak lancar; (b) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengelompokkan aset keuangan lainnya sesuai klasifikasi yang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi; (c) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: i. nilai tercatat aset keuangan untuk setiap kelompok dan rincian investasinya; ii. laba atau rugi neto pada setiap kelompok aset keuangan berdasarkan klasifikasi, baik yang disajikan pada pos

Lampiran tambahan.indb 231

22/08/2017 11.07.14

L-232

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

pendapatan komprehensif lainnya maupun yang diakui sebagai laba atau rugi periode berjalan; iii. total pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif untuk aset keuangan selain yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; iv. biaya perolehan termasuk jumlah premium dan diskonto yang belum diamortisasi, untuk Efek dimiliki hingga jatuh tempo; v. peringkat Efek utang berikut nama pemeringkat (jika ada). vi. uraian tentang alasan diambilnya keputusan menjual untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dimiliki hingga jatuh tempo; vii. jika terdapat reklasifikasi aset keuangan, maka wajib diungkapkan: i) jumlah yang direklasifikasi ke dan dari setiap kategori; ii) alasan reklasifikasi; dan iii) sisa investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo yang telah direklasifikasi dalam kelompok tersedia untuk dijual. viii. jumlah tercatat aset keuangan yang dijaminkan sebagai agunan untuk Liabilitas atau liabilitas kontinjensi serta syarat dan kondisi yang terkait dengan penjaminan tersebut; ix. jumlah penurunan nilai atas aset keuangan (jika ada), termasuk mutasinya, dipisahkan antara aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai, serta dipisahkan antara penurunan nilai yang dihitung secara kolektif dan individual, termasuk beban penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi; dan x. jumlah amortisasi keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas investasi yang tersedia untuk dijual yang direklasifikasi menjadi dimiliki hingga jatuh tempo. (d) Khusus deposito selain pengungkapan sebagaimana dimaksud dengan huruf (c), wajib ditambahkan pengungkapan hal-hal sebagai berikut: i. nama bank, dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi; ii. kisaran suku bunga kontraktual selama periode pelaporan; iii. jenis dan jumlah deposito dalam mata uang asing; dan iv. hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas pencairan deposito tersebut.

Lampiran tambahan.indb 232

22/08/2017 11.07.14

Lampiran 17

L-233

(e) Khusus investasi pada Sukuk selain pengungkapan sebagaimana dimaksud dengan huruf (c), harus ditambah pengungkapan halhal sebagai berikut: i. rincian Sukuk berdasarkan nama penerbit dan akad syariah; ii. tujuan model usaha yang digunakan; iii. jumlah investasi yang direklasfikasikan, jika ada, dan penyebabnya; dan iv. Nilai Wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan. (4) Persediaan Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain adalah: (a) total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi Emiten atau Perusahaan Publik; (b) jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan Nilai Wajar dikurangi biaya untuk menjual; (c) jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan; (d) jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan; (e) jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan; (f) kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan; dan (g) dalam hal terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk persediaan yang memenuhi kriteria aset kualifikasian, maka diungkapkan: i. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan; dan ii. tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi. (5) Pajak Dibayar Dimuka Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain adalah: (a) rincian menurut jenis dan jumlah masing-masing pajaknya; dan (b) uraian mengenai jumlah restitusi pajak yang diajukan dan statusnya. (6) Biaya Dibayar Dimuka Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain rincian menurut jenis dan jumlah. (7) Aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang Dimiliki untuk Dijual

Lampiran tambahan.indb 233

22/08/2017 11.07.14

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-234



Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (a) uraian dari aset yang dimiliki untuk dijual atau kelompok lepasan; (b) uraian fakta dan keadaan dari penjualan, atau yang mengarah kepada pelepasan yang diharapkan, serta cara dan waktu pelepasan; (c) kerugian penurunan nilai atau keuntungan pemulihan penurunan nilai; (d) dalam hal aset yang dimiliki untuk dijual belum dapat direalisasikan dalam satu tahun, diungkapkan peristiwa atau keadaan yang dapat memperpanjang periode penyelesaian penjualan menjadi lebih dari satu tahun; (e) dalam hal dapat diterapkan, segmen yang dilaporkan dari aset yang dimiliki untuk dijual dan kelompok lepasan disajikan sesuai dengan SAK yang berlaku; dan (f) dalam hal aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau kelompok lepasan dihentikan pengklasifikasiannya, diungkapkan: i. nilai dari aset tersebut, yaitu nilai yang lebih rendah antara: (i) jumlah tercatat aset tersebut sebelum aset atau kelompok lepasan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, disesuaikan dengan penyusutan, amortisasi atau penilaian kembali yang telah diakui apabila aset atau kelompok lepasan tersebut tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual; dan (ii) jumlah terpulihkan pada saat tanggal keputusan untuk tidak menjual; ii. uraian fakta dan keadaan yang mengarah kepada keputusan tersebut; dan iii. dampaknya terhadap hasil operasi untuk periode tersebut dan periode sajian sebelumnya. b) Aset Tidak Lancar (1) Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (a) rincian jenis, nama pihak berelasi, dan jumlah piutang; (b) alasan dan dasar pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai serta penjelasan terjadinya piutang pihak berelasi tersebut; (c) jumlah cadangan kerugian penurunan nilai, beban cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dan kolektif, dan penghapusan piutang; (d) pendapat manajemen akan kecukupan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai; dan

Lampiran tambahan.indb 234

22/08/2017 11.07.14

Lampiran 17

L-235

(e) dalam hal piutang berelasi non usaha disajikan dalam aset lancar, hal tersebut harus dibuktikan serta diungkapkan alasannya. (2) Investasi pada Entitas Asosiasi Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (a) nama entitas asosiasi; (b) persentase kepemilikan dan penjelasan adanya pengaruh signifikan, beserta alasannya; (c) nilai tercatat dan Nilai Wajar investasi dalam entitas asosiasi yang kuotasi harganya tersedia; (d) ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi termasuk jumlah agregat Aset, Liabilitas, pendapatan, dan laba atau rugi; (e) alasan tidak adanya pengaruh signifikan walaupun Emiten atau Perusahaan Publik memiliki lebih dari 20% (dua puluh perseratus) hak suara atau hak suara potensial investee secara langsung atau tidak langsung; (f) akhir periode pelaporan dari laporan keuangan entitas asosiasi, ketika laporan keuangan tersebut digunakan dalam menerapkan metode ekuitas dan tanggal atau periode yang berbeda dengan Emiten atau Perusahaan Publik, dan alasan menggunakan tanggal atau periode yang berbeda; (g) sifat dan tingkatan setiap pembatasan signifikan atas kemampuan entitas asosiasi untuk mentransfer dana kepada Emiten atau Perusahaan Publik; (h) bagian rugi entitas asosiasi yang tidak diakui dan alasannya, apabila Emiten atau Perusahaan Publik menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi entitas asosiasi, baik untuk periode terjadinya kerugian tersebut maupun secara kumulatif; (i) bagian atas liabilitas kontinjensi entitas asosiasi yang terjadi bersama-sama dengan investor lain; (j) liabilitas kontinjensi yang terjadi karena investor berkewajiban bersama-sama untuk semua atau sebagian Liabilitas entitas asosiasi; dan (k) ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi, secara individual atau dalam kelompok, yang tidak dicatat dengan menggunakan metode ekuitas termasuk total Aset, total Liabilitas, Pendapatan, dan laba atau rugi. (3) Properti Investasi (a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: i. model pengukuran setelah pengakuan awal yang digunakan, model Nilai Wajar atau model biaya; ii. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan Nilai Wajar dari Properti Investasi;

Lampiran tambahan.indb 235

22/08/2017 11.07.14

L-236

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

iii.

pernyataan bahwa penentuan Nilai Wajar didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan; iv. nama Penilai, tanggal penilaian, dan tanggal laporan penilaian terakhir; v. jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk: i) penghasilan sewa dari Properti Investasi; ii) beban operasi langsung yang terjadi baik dari Properti Investasi yang menghasilkan maupun yang tidak menghasilkan penghasilan sewa selama periode tersebut; dan iii) perubahan kumulatif dalam Nilai Wajar yang diakui dalam laba rugi atas penjualan Properti Investasi dari sekelompok aset yang menggunakan model biaya ke kelompok aset yang menggunakan model Nilai Wajar; vi. keberadaan dan jumlah pembatasan atas realisasi dari Properti Investasi atau pembayaran penghasilan dan hasil pelepasan; dan vii. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan Properti Investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan. (b) Khusus untuk Properti Investasi yang menggunakan model Nilai Wajar, selain pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ditambahkan pengungkapan: i. rekonsiliasi antara jumlah tercatat Properti Investasi pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi; ii. saat suatu penilaian terhadap Properti Investasi disesuaikan secara signifikan untuk tujuan pelaporan keuangan, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan rekonsiliasi antara penilaian tersebut dan penilaian yang telah disesuaikan yang dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan menunjukkan secara terpisah: i) jumlah agregat dari pengakuan kewajiban sewa yang telah ditambahkan kembali; dan ii) penyesuaian signifikan lain. (c) Khusus untuk Properti Investasi yang menggunakan model biaya, selain pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ditambahkan pengungkapan: i. umur manfaat;

Lampiran tambahan.indb 236

22/08/2017 11.07.14

Lampiran 17

L-237

ii.

rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan Properti Investasi pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi; iii. jumlah penyusutan untuk masing-masing periode penyajian dan alokasi beban penyusutan; iv. jumlah rugi penurunan nilai yang diakui, dan jumlah pemulihan rugi penurunan nilai, selama satu periode sesuai SAK yang berlaku; v. transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan vi. Nilai Wajar Properti Investasi. (d) Khusus untuk Properti Investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan: i. rincian Properti Investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan; ii. persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak; iii. estimasi saat penyelesaian; iv. hambatan kelanjutan penyelesaian; v. jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat Properti Investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan; dan vi. dalam hal terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk properti investasi yang memenuhi kriteria aset kualifikasian, maka wajib diungkapkan: i) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan; dan ii) tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi. (4) Aset Tetap Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (a) setiap kelompok Aset Tetap wajib diungkapkan secara terpisah berdasarkan kepemilikan aset yaitu aset pemilikan langsung dan/ atau aset sewa pembiayaan); (b) rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan Aset Tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi; (c) jumlah penyusutan untuk masing-masing periode penyajian dan alokasi beban penyusutan; (d) rugi penurunan nilai dan jumlah yang dijurnal balik yang diakui dalam laba rugi dan ekuitas (jika ada); (e) jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan Aset Tetap;

Lampiran tambahan.indb 237

22/08/2017 11.07.14

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-238

(f)

jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk Aset Tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang dimasukkan dalam laba rugi, apabila tidak diungkapkan secara terpisah pada laporan laba rugi komprehensif; (g) Dalam hal Aset Tetap disajikan pada jumlah revaluasian, hal berikut wajib diungkapkan: i. tanggal efektif revaluasi (Tanggal Penilaian); ii. tanggal efektif persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) apabila Aset Tetap untuk perhitungan pajak menggunakan jumlah revaluasian; iii. nama Penilai dan tanggal laporan penilaian terakhir; iv. metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi Nilai Wajar aset; v. jumlah tercatat untuk setiap Aset Tetap seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya; dan vi. surplus revaluasi atau rugi penurunan nilai, yang menunjukkan perubahan selama periode dan pembatasanpembatasan distribusi saldo surplus kepada para pemegang saham. (h) Khusus untuk Aset Tetap dalam proses pembangunan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan: i. rincian Aset Tetap yang sedang dalam pembangunan; ii. persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak; iii. estimasi saat penyelesaian; iv. hambatan kelanjutan penyelesaian (jika ada); v. jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap dalam pembangunan; dan vi. dalam hal terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk aset yang memenuhi kriteria aset kualifikasian, maka wajib diungkapkan: i) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan; dan ii) tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi. (i) Pengungkapan lainnya antara lain: i. jumlah tercatat Aset Tetap yang tidak dipakai sementara; ii. jumlah tercatat bruto dari setiap Aset Tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan; iii. jumlah tercatat Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual; iv. dalam hal model biaya digunakan, Nilai Wajar Aset Tetap apabila berbeda secara material dari jumlah tercatat;

Lampiran tambahan.indb 238

22/08/2017 11.07.14

Lampiran 17

L-239

v.

nilai buku, hasil penjualan neto, keuntungan (kerugian) dari Aset Tetap yang dihentikan pengakuannya; vi. dalam hal terdapat Aset Tetap yang berasal dari hibah, agar diungkapkan jenis Aset, nilai tercatat, dan tanggal perolehan; vii. perubahan estimasi masa guna dan/ atau metode penyusutan menurut jenis Aset Tetap; dan viii. Kondisi atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai atau pemulihan penurunan nilai. (5) Aset Takberwujud Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan untuk setiap jenis Aset Takberwujud antara lain: (a) jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi; (b) alokasi jumlah amortisasi Aset Takberwujud ke dalam pos laporan laba rugi komprehensif; (c) rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi Aset Takberwujud pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi; (d) dalam hal terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk aset yang memenuhi kriteria aset kualifikasian, maka wajib diungkapkan: i. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan; dan ii. tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi; (e) jumlah tercatat Aset dan faktor signifikan yang mendukung penentuan dan penilaiannya untuk Aset Takberwujud yang dinilai dengan umur manfaat tidak terbatas; (f) penjelasan atas jumlah tercatat dan sisa periode amortisasi dari setiap Aset Takberwujud yang material terhadap laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; (g) Aset Takberwujud yang diperoleh melalui Hibah Pemerintah dan awalnya diakui pada Nilai Wajar sesuai SAK yang berlaku, diungkapkan: i. Nilai Wajar pada pengakuan awal atas aset-aset tersebut; ii. jumlah tercatatnya; dan iii. Aset tersebut diukur setelah pengakuan awal dengan model biaya atau model revaluasi; (h) keberadaan dan jumlah tercatat Aset Takberwujud yang kepemilikannya dibatasi dan jumlah tercatat Aset Takberwujud yang menjadi jaminan untuk Liabilitas; (i) nilai komitmen kontraktual untuk akuisisi Aset Takberwujud; (j) Aset Takberwujud disajikan pada jumlah revaluasian, diungkapkan:

Lampiran tambahan.indb 239

22/08/2017 11.07.14

L-240

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

i. ii. iii. iv. v. vi.

tanggal efektif revaluasi (Tanggal Penilaian); nama Penilai dan tanggal laporan penilaian terakhir; jumlah tercatat Aset Takberwujud yang direvaluasi; metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi Nilai Wajar aset; jumlah tercatat untuk setiap Aset Takberwujud seandainya Aset tersebut dicatat dengan model biaya; dan surplus revaluasi atau rugi penurunan nilai, yang menunjukkan perubahan selama periode dan pembatasanpembatasan distribusi saldo surplus kepada para pemegang saham.

2) Liabilitas a) Liabilitas Jangka Pendek (1) Utang Usaha Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (a) jumlah utang usaha yang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi; (b) jumlah utang usaha menurut mata uang; dan (c) jaminan yang diberikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan. (2) Provisi (a) Pengungkapan untuk provisi berlaku untuk provisi jangka pendek dan provisi jangka panjang. (b) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: i. nilai tercatat pada awal dan akhir periode; ii. provisi tambahan dalam periode bersangkutan; iii. jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan; iv. jumlah yang dibatalkan selama periode bersangkutan atas jumlah yang belum digunakan; v. peningkatan selama periode yang bersangkutan, dalam nilai kini, yang terjadi karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto; vi. uraian mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat terjadinya arus keluar sumber daya ekonomi; vii. indikasi ketidakpastian waktu atau jumlah arus keluar sebagaimana dimaksud dalam butir vi. Dalam hal diperlukan, Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan asumsi utama yang mendasari prakiraan peristiwa masa depan; dan

Lampiran tambahan.indb 240

22/08/2017 11.07.14

Lampiran 17

L-241

viii. jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah Aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut. (3) Beban Akrual Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain jenis dan jumlah dari unsur utama beban yang belum jatuh tempo. (4) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain jenis dan jumlahnya. (5) Utang Pajak Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (a) jenis dan jumlahnya; dan (b) informasi mengenai ketetapan pajak. (6) Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan bagian lancar atas liabilitas jangka panjang sesuai dengan pengungkapan utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. (7) Liabilitas Keuangan Lainnya (a) Pengungkapan untuk liabilitas keuangan lainnya berlaku untuk liabilitas keuangan lainnya yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang; (b) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengelompokkan sesuai klasifikasi yang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi; (c) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: i. nilai tercatat liabilitas keuangan untuk setiap kategori; ii. laba atau rugi neto pada setiap liabilitas keuangan; dan iii. kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang (misalnya restrukturisasi utang dan kondisi default). (8) Liabilitas terkait aset atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan liabilitas terkait aset atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan dan dapat digabung dengan pengungkapan aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) huruf a) angka (7).

Lampiran tambahan.indb 241

22/08/2017 11.07.14

L-242

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

b) Liabilitas Jangka Panjang (1) Utang Pihak Berelasi Non-Usaha Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (a) rincian nama pihak berelasi, jenis, dan jumlah utang; (b) jumlah utang menurut mata uang; dan (c) jaminan yang diberikan dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan. (2) Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (a) rincian jumlah utang berdasarkan nama bank/lembaga keuangan dan jenis mata uang; (b) kisaran suku bunga kontraktual selama periode pelaporan; (c) tanggal jatuh tempo; (d) jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan; (e) penjelasan tentang fasilitas pinjaman yang diperoleh, termasuk jumlah dan tujuan perolehannya; (f) pembayaran yang dilakukan pada periode berjalan untuk masingmasing fasilitas pinjaman; (g) kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang (misalnya restrukturisasi utang dan kondisi default); (h) jaminan yang diberikan dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan; (i) persyaratan lain yang penting, seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan rasio tertentu, dan/atau pembatasan perolehan utang baru; dan (j) pengungkapan informasi sehubungan dengan liabilitas berbunga jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan tetapi tetap diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang, antara lain adalah: i. nama bank/lembaga keuangan dan jumlahnya; dan ii. ringkasan perjanjian lama dan baru, yang meliputi tanggal kesepakatan, jangka waktu pinjaman, tanggal jatuh tempo, dan persyaratan penting. (3) Utang Sewa Pembiayaan Selain pengungkapan untuk liabilitas keuangan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menambahkan pengungkapan antara lain: (a) jumlah neto nilai tercatat untuk setiap kelompok aset dan pemberi sewa (lessor) pada tanggal laporan posisi keuangan; (b) rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum di masa depan pada tanggal laporan posisi keuangan, dengan nilai kininya. Selain itu wajib mengungkapkan total pembayaran sewa minimum di masa depan

Lampiran tambahan.indb 242

22/08/2017 11.07.14

Lampiran 17

L-243

pada tanggal laporan posisi keuangan, dan nilai kininya, untuk setiap periode berikut: i. sampai dengan satu tahun; ii. lebih dari satu tahun sampai 5 (lima) tahun; dan iii. lebih dari 5 (lima)tahun. (c) pembayaran sewa kontinjen yang diakui sebagai beban pada periode tersebut; (d) total pembayaran minimum sewa-lanjut (sublease) masa depan yang diperkirakan akan diterima dari kontrak sewa- lanjut yang tidak dapat dibatalkan (non-cancellable sublease) pada tanggal laporan posisi keuangan; (e) keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi penjualan dan penyewaan kembali (sale and leaseback); dan (f) penjelasan umum isi perjanjian sewa yang material, antara lain: i. dasar penentuan utang sewa kontinjen; ii. ada tidaknya klausul-klausul yang berkaitan dengan opsi perpanjangan atau pembelian dan eskalasi beserta syaratsyaratnya; dan iii. pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa. (4) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Ketentuan pengungkapan pada program imbalan pascakerja (imbalan pasti dan iuran pasti), imbalan kerja jangka panjang lainnya, dan pesangon pemutusan kontrak kerja adalah sebagai berikut: (a) imbalan Pasti Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan: i. gambaran umum mengenai jenis program. ii. rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti yang menunjukkan secara terpisah, pengaruhnya selama periode berjalan yang dapat diatribusikan ke dalam: i) biaya jasa kini; ii) biaya bunga; iii) iuran oleh peserta program; iv) keuntungan dan kerugian aktuarial; v) perubahan kurs mata uang asing pada program yang diukur dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang penyajian; vi) imbalan yang dibayarkan; vii) biaya jasa lalu; viii) kombinasi bisnis; ix) curtailment; dan x) penyelesaian.

Lampiran tambahan.indb 243

22/08/2017 11.07.14

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-244

iii.

analisis kewajiban imbalan pasti terhadap jumlah yang dihasilkan dari program yang seluruhnya tidak didanai dan jumlah yang dihasilkan dari program yang seluruhnya atau sebagian didanai; iv. rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari Nilai Wajar aset program serta saldo awal dan akhir dari setiap hak penggantian yang diakui sebagai Aset sesuai dengan SAK menunjukkan secara terpisah, dampak selama periode yang dapat diatribusikan pada setiap: i) hasil yang diharapkan dari aset program; ii) keuntungan dan kerugian aktuarial; iii) perubahan kurs mata uang asing pada program yang diukur dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang penyajian; iv) iuran oleh pemberi pekerja; v) iuran oleh peserta program; vi) imbalan yang dibayarkan; vii) kombinasi bisnis; dan viii) penyelesaian; v. rekonsiliasi nilai kini kewajiban imbalan pasti sebagaimana dimaksud dalam butir ii dan Nilai Wajar aset program sebagaimana dimaksud dalam butir iv atas Aset dan Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan, paling kurang mengungkapkan: i) keuntungan dan kerugian aktuarial neto yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan; ii) biaya jasa lalu yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan; iii) setiap jumlah yang tidak diakui sebagai Aset, dikarenakan oleh batasan dalam SAK; iv) Nilai Wajar pada akhir periode pelaporan dari setiap hak penggantian yang diakui sebagai Aset sesuai dengan SAK; dan v) jumlah lainnya yang diakui dalam laporan posisi keuangan; vi. total beban yang diakui di laba rugi untuk setiap hal- hal berikut dan nama pos dimana hal tersebut termasuk: i) biaya jasa kini; ii) biaya bunga; iii) hasil yang diharapkan dari aset program; iv) hasil yang diharapkan dari setiap hak penggantian yang diakui sebagai Aset sesuai dengan SAK; v) keuntungan dan kerugian aktuarial, jika Emiten atau Perusahaan Publik memilih metode koridor 10% (sepuluh per seratus); vi) biaya jasa lalu;

Lampiran tambahan.indb 244

22/08/2017 11.07.14

Lampiran 17

L-245

vii.

viii.

ix.

x.

xi.

xii.

Lampiran tambahan.indb 245

vii) dampak dari curtailment terutama terkait dengan penyelesaiannya; dan viii) dampak dari batasan dalam SAK; jumlah total yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain yang akan diakui segera dalam saldo laba, meliputi: i) keuntungan dan kerugian aktuarial; dan ii) dampak dari batasan dalam SAK; jumlah kumulatif dari keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui pada pendapatan komprehensif lain, dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik mengakui keuntungan dan kerugian dalam pendapatan komprehensif lain sesuai dengan SAK; persentase atau jumlah setiap kategori utama yang merupakan Nilai Wajar total aset program, untuk setiap kategori utama dari aset program, yang mencakup, namun tidak terbatas pada, instrumen ekuitas, instrumen utang, properti, dan seluruh aset lain; jumlah yang mencakup Nilai Wajar aset program untuk: i) setiap kategori instrumen keuangan milik Emiten atau Perusahaan Publik; dan ii) setiap properti atau Aset lain yang digunakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik; penjelasan atas dasar yang digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan atas Aset secara keseluruhan, termasuk dampak kategori utama dari aset program; imbal hasil aktual atas aset program, serta imbal hasil aktual atas setiap hak penggantian yang diakui sebagai Aset; xiii. Asumsi aktuarial utama yang digunakan sampai pada akhir periode pelaporan dan diungkapkan dalam ukuran yang absolut dan tidak hanya sebagai marjin antara persentase dan variabel lainnya, termasuk: i) tingkat diskonto; ii) tingkat imbal hasil yang diharapkan atas setiap aset program untuk periode yang disajikan dalam laporan keuangan; iii) tingkat imbal hasil yang diharapkan untuk periode yang disajikan dalam laporan keuangan pada setiap hak penggantian yang diakui sebagai Aset; iv) tingkat kenaikan gaji yang diharapkan (dan perubahan dalam indeks atau variabel tertentu lainnya dalam masa program formal atau konstruktif sebagai dasar untuk kenaikan imbalan masa depan); v) tingkat tren biaya kesehatan; dan vi) asumsi material lain yang digunakan dalam aktuaria;

22/08/2017 11.07.14

L-246

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

xiv. dampak kenaikan atau penurunan satu angka persentase dalam tingkat tren biaya kesehatan yang diasumsikan pada: i) biaya jasa kini agregat dan komponen biaya bunga dari biaya kesehatan pascakerja periodik neto; dan ii) akumulasi kewajiban imbalan pascakerja untuk biaya kesehatan. Dalam hal program dioperasikan dalam lingkungan inflasi yang tinggi, wajib diungkapkan dampak persentase kenaikan atau penurunan tingkat tren biaya kesehatan yang diasumsikan dari makna yang serupa dengan satu angka persentase dalam lingkungan inflasi yang rendah. xv. Jumlah periode tahunan saat ini dan periode empat tahun sebelumnya dari: i) nilai kini kewajiban imbalan pasti, Nilai Wajar aset program dan surplus atau defisit pada program; dan ii) penyesuaian yang timbul pada: (i) liabilitas program dinyatakan sebagai jumlah atau persentase dari liabilitas program pada akhir periode pelaporan; dan (ii) aset program dinyatakan sebagai jumlah atau persentase dari aset program pada akhir periode pelaporan; xvi. estimasi terbaik pemberi kerja, segera setelah dapat ditentukan secara andal, dari iuran yang diharapkan akan dibayar dalam program selama periode tahunan dimulai setelah periode pelaporan; xvii. khusus untuk program imbalan pasti yang membagi risiko antar entitas sepengendali, wajib diungkapkan sebagai berikut: i) perjanjian kontraktual atau kebijakan tertulis untuk pembebanan biaya imbalan pasti neto atau bukti bahwa tidak ada kebijakan seperti itu; ii) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik mencatat alokasi biaya imbalan pasti neto sesuai SAK, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan: (i) informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat program imbalan pasti dan dampak keuangan atas perubahan program selama periode tersebut; (ii) pengungkapan gambaran umum jenis program sesuai dengan huruf (a) butir i mencakup penjelasan praktik informal yang menimbulkan kewajiban konstruktif termasuk dalam pengukuran kewajiban imbalan pasti; dan

Lampiran tambahan.indb 246

22/08/2017 11.07.14

Lampiran 17

L-247

(iii) jika Emiten atau Perusahaan Publik mencatat iuran yang terutang untuk periode sesuai SAK informasi tentang program secara keseluruhan disyaratkan sesuai dengan butir i, butir ii, butir iii, butir iv, butir ix, butir xiii, butir xiv, dan butir xvi serta butir (ii). (b) Iuran Pasti Emiten atau Perusahaan Publik yang menyelenggarakan program iuran pasti, wajib mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti. (c) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan paling kurang jenis dan jumlah imbalan kerja jangka panjang lainnya. (d) Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan paling kurang: i. uraian program dan jumlah pesangon pemutusan kontrak kerja; dan ii. penjelasan mengenai liabilitas kontinjen (jika ada). (5) Utang Obligasi Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (a) rincian mengenai jenis, nilai nominal dan nilai tercatat dalam rupiah dan mata uang asing, tanggal jatuh tempo, jadwal pembayaran bunga, suku bunga, bursa tempat obligasi dicatatkan, dan tujuan penerbitannya; (b) peringkat dan nama Perusahaan Pemeringkat Efek; (c) jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan; (d) nama Wali Amanat dan keterkaitan usaha dengan Emiten atau Perusahaan Publik; (e) jaminan serta pembentukan dana untuk pelunasan utang pokok obligasi dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan, jika ada; (f) pembatasan yang dipersyaratkan dalam Kontrak Perwaliamanatan; (g) kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang (misalnya restrukturisasi utang dan kondisi default); dan (h) persyaratan penting lainnya. (6) Sukuk (a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengelompokkan Sukuk berdasarkan akad syariah yang digunakan. (b) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: i. uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan Sukuk, termasuk: i) ringkasan akad syariah dan skema transaksi syariah yang digunakan; ii) Aset, manfaat, atau aktivitas yang mendasari;

Lampiran tambahan.indb 247

22/08/2017 11.07.14

L-248

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

iii) nilai nominal; iv) besaran imbalan (untuk Sukuk ijarah); v) prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil, dan besaran nisbah bagi hasil (untuk Sukuk mudharabah); vi) rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/ atau pembayaran imbalan atau bagi hasil; vii) jangka waktu; viii) tujuan penerbitannya; dan ix) persyaratan penting lain; ii. peringkat dan nama Perusahaan Pemeringkat Efek; iii. bursa tempat Sukuk dicatatkan; iv. jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan; v. nama Wali Amanat dan keterkaitan usaha dengan Emiten atau Perusahaan Publik; vi. jaminan dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan (jika ada); vii. pembatasan yang dipersyaratkan dalam Kontrak Perwaliamanatan; dan viii. kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik dalam memenuhi persyaratan dan kondisi Sukuk (misalnya restrukturisasi Sukuk dan kondisi default). (7) Utang Subordinasi Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (a) nama kreditur, sifat ikatan, jangka waktu, jenis mata uang, dan kisaran suku bunga kontraktual selama periode pelaporan; (b) tujuan perolehannya; (c) persyaratan terkait dengan pelunasan utang subordinasi; (d) kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang (misalnya restrukturisasi utang dan kondisi default); (e) pembatasan yang dipersyaratkan dalam Kontrak Perwaliamanatan; dan (f) persyaratan penting lainnya. (8) Obligasi Konversi Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antaralain: (a) rincian mengenai jenis, nilai nominal dan nilai tercatat, tanggal jatuh tempo, jadwal pembayaran bunga, suku bunga, bursa tempat obligasi konversi dicatatkan, dan tujuan penerbitannya; (b) periode konversi dan persyaratan konversi, antara lain meliputi rasio konversi, harga pelaksanaan, hak konversi sebelum jatuh tempo serta persyaratannya, dan penalti;

Lampiran tambahan.indb 248

22/08/2017 11.07.14

Lampiran 17

L-249

(c) dampak dilusi apabila seluruh obligasi dikonversikan, dengan memperhatikan tingkat konversi atau harga pelaksanaan (exercise price) yang paling menguntungkan dari sudut pandang pemegang obligasi konversi; (d) jumlah obligasi yang telah dikonversikan dan dampak dilusinya; (e) peringkat dan nama Perusahaan Pemeringkat Efek; (f) jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan; (g) nama Wali Amanat dan keterkaitan usaha dengan Emiten atau Perusahaan Publik; (h) jaminan serta pembentukan dana untuk pelunasan utang pokok obligasi dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan (jika ada); (i) kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang (misalnya restrukturisasi utang dan kondisi default); (j) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menerbitkan obligasi konversi tanpa melalui penawaran umum, wajib diungkapkan tujuan penerbitan dan nama pembeli; (k) komponen Liabilitas dari obligasi konversi; (l) keberadaan fitur derivatif melekat; dan (m) persyaratan penting lainnya. 3) Ekuitas a) Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk: (1) Modal SahamEmiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (a) bagi setiap jenis saham, antara lain: i. rekonsiliasi jumlah saham beredar pada awal dan akhir periode; ii. hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal; dan iii. saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan persyaratan;. (b) penjelasan mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas; (c) susunan pemegang saham dengan mengungkapkan jumlah lembar saham dan persentase kepemilikan, yaitu: i. pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih; ii. nama direktur dan komisaris yang memiliki saham; dan iii. pemegang saham lainnya;

Lampiran tambahan.indb 249

22/08/2017 11.07.14

L-250

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(d) dalam hal terjadi perubahan modal saham dalam periode berjalan: i. keputusan yang berhubungan dengan perubahan modal saham tersebut, seperti pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, persetujuan dan/atau pemberitahuan Menteri terkait, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); ii. sumber peningkatan modal saham, antara lain dari kapitalisasi agio, saldo laba, penerbitan saham baru dari Penawaran Umum dengan dan/ atau tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (right issue dan private placement), pelaksanaan waran, serta konversi obligasi; dan iii. tujuan perubahan modal saham, antara lain dalam rangka ekspansi, penyelesaian pinjaman, atau pemenuhan kecukupan modal; (e) dalam hal hanya sebagian saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dicatatkan di Bursa Efek, agar disebutkan jumlah saham yang dicatatkan dan yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek. (2) Tambahan Modal Disetor (Additional Paid-in Capital) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (a) rincian jumlah tambahan modal disetor (b) uraian sumber agio saham; (c) rincian biaya emisi Efek ekuitas berdasarkan penerbitan Efek ekuitas; (d) uraian mengenai sifat dan asal selisih kurs atas modal disetor; (e) uraian mengenai sifat dan asal tambahan modal disetor lainnya; (f) pengungkapan untuk selisih nilai transaksi dengan entitas sepengendali, antara lain: i. nama dan penjelasan tentang entitas atau bisnis yang berkombinasi; ii. penjelasan mengenai hubungan sepengendali dari entitasentitas yang bertransaksi dan bahwa hubungan tersebut tidak bersifat sementara; iii. tanggal efektif transaksi; iv. operasi atau kegiatan bisnis yang telah diputuskan untuk dijual atau dihentikan akibat kombinasi bisnis tersebut; v. kepemilikan entitas atau bisnis yang dialihkan serta jenis dan jumlah imbalan yang terjadi; vi. nilai tercatat bisnis yang dikombinasikan atau dialihkan serta selisih antara nilai tercatat tersebut dengan jumlah imbalan yang diserahkan atau diterima; dan

Lampiran tambahan.indb 250

22/08/2017 11.07.14

Lampiran 17

L-251

vii. pengungkapan mengenai penyajian kembali laporan keuangan sebagaimana diatur dalam SAK, yang memberikan informasi paling kurang sebagai berikut: i) ikhtisar angka-angka laporan keuangan yang telah dilaporkan sebelumnya untuk periode yang disajikan kembali; ii) ikhtisar jumlah tercatat Aset dan Liabilitas entitas atau bisnis yang dikombinasikan; iii) dampak penyesuaian kebijakan akuntansi; dan iv) ikhtisar angka-angka laporan keuangan setelah disajikan kembali. (3) Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (a) uraian transaksi perubahan kepemilikan tanpa hilangnya Pengendalian yang meliputi: i. jenis transaksi dan perubahan persentase kepemilikan; ii. nama entitas anak; dan iii. nama pihak yang bertransaksi; (b) perhitungan selisih transaksi perubahan kepemilikan tanpa hilangnya Pengendalian; dan (c) jumlah yang direalisasi ke laba rugi atas pelepasan investasi pada saat hilangnya Pengendalian. (4) Saham Treasuri Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (a) latar belakang pembelian kembali saham, pelepasan, atau pengurangan modal disetor; (b) tanggal atau periode perolehan serta jumlah lembar dan nilai saham treasuri yang diperoleh; (c) tanggal dan jumlah saham treasuri yang digunakan sebagai pengurangan modal disetor; (d) tanggal dan jumlah saham treasuri yang dilepaskan kembali serta selisih antara harga perolehan dengan harga pelepasan saham treasuri; dan (e) akumulasi jumlah lembar dan nilai saham treasuri. (5) Saldo Laba Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (a) alasan dan jumlah penyesuaian periode yang lalu (jika ada); (b) perubahan saldo laba pada periode bersangkutan dan persetujuan RUPS yang terkait; dan (c) saldo laba yang ditentukan penggunaannya, sifat, dan tujuan setiap pos cadangan. (6) Pendapatan Komprehensif Lainnya

Lampiran tambahan.indb 251

22/08/2017 11.07.14

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-252



Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain keterangan mengenai perubahan masing-masing komponen pendapatan komprehensif lainnya. b) Kepentingan Nonpengendali Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain rincian bagian pemegang saham nonpengendali atas ekuitas masing-masing entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung pada entitas induk. 4) Pendapatan Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: a) jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode, termasuk pendapatan yang berasal dari: i. penjualan barang; ii. penjualan jasa; iii. bunga; iv. royalti; dan/ atau v. dividen; diungkapkan secara terpisah berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga; b) rincian jumlah dari kelompok produk/ jasa utama; c) nama pihak pembeli dan jumlah nilai penjualan yang melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan; d) jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan (jika ada), yang diungkapkan terpisah berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga; e) khusus untuk kontrak konstruksi, diungkapkan antara lain: (1) pendapatan kontrak konstruksi: (a) jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan dalam periode berjalan; (b) metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui dalam periode berjalan; dan (c) metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak; (2) pekerjaan dalam proses penyelesaian pada tanggal akhir periode pelaporan: (a) jumlah agregat biaya yang terjadi dan laba/rugi yang diakui sampai tanggal pelaporan; (b) jumlah uang muka yang diterima; dan (c) jumlah retensi; (3) jumlah tagihan dan utang bruto kepada pemberi kerja, masing- masing sebagai Aset dan Liabilitas; f) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memiliki transaksi hubungan keagenan, diungkapkan secara terpisah, maka:

Lampiran tambahan.indb 252

22/08/2017 11.07.15

Lampiran 17

L-253

(1) penjualan biasa dan penjualan dari hubungan keagenan; (2) pendapatan komisi yang diperoleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagai agen dari transaksi keagenan dengan pendapatan lainnya; dan (3) perincian dari komponen pendapatan neto yang diperoleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagai prinsipal dari transaksi keagenan, yang antara lain terdiri dari: (a) pendapatan bruto; (b) retur/rabat/ diskon terkait; dan (c) total pendapatan neto. 5) Beban a) Beban Pokok Penjualan Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan, antara lain: (1) beban pokok produksi yang dirinci: (a) biaya bahan baku; (b) biaya tenaga kerja; dan (c) biaya overhead ditambah dan dikurangi saldo awal dan akhir persediaan; (2) nama pihak penjual dan nilai pembelian yang melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan. b) Beban Usaha Pada umumnya, yang harus diungkapkan rincian sifat beban berdasarkan kategori fungsinya, yaitu antara lain: (1) beban penjualan; (2) beban distribusi; dan (3) beban umum dan administrasi. 6) Pendapatan dan Beban Lainnya a) Pendapatan Lainnya Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain rincian dan jumlah pendapatan lainnya. b) Beban Lainnya Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain rincian dan jumlah beban lainnya. c) Biaya Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (1) biaya pinjaman meliputi: (a) beban keuangan yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif; (b) beban keuangan dalam sewa pembiayaan yang diakui sesuai SAK yang berlaku; dan (c) selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap bunga;

Lampiran tambahan.indb 253

22/08/2017 11.07.15

L-254

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(2) biaya keuangan lainnya yang terjadi dari transaksi instrumen keuangan meliputi: (a) rugi penurunan nilai dari kuotasi atas investasi tersedia untuk dijual; (b) rugi neto dari instrumen keuangan yang diakui pada Nilai Wajar melalui laba rugi; dan (c) amortisasi premi/diskonto kontrak berjangka yang bertujuan untuk lindung nilai. d) Bagian Laba Rugi dari Entitas Asosiasi dan/atau Ventura Bersama Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (1) bagian laba rugi dari masing-masing entitas asosiasi dan/ atau Ventura Bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas; dan (2) bagian laba rugi dari entitas asosiasi dari operasi yang dihentikan, yang diungkapkan secara terpisah. 7) Pendapatan Komprehensif Lain Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: a) perubahan dalam surplus revaluasi Aset Tetap maupun Aset Takberwujud; b) keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti; c) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan; d) keuntungan (kerugian) dari aset keuangan tersedia untuk dijual; e) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan f) bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan/ atau Ventura Bersama. d. Pengungkapan Lainnya 1) Transaksi Pihak Berelasi a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan transaksi atau saldo dengan pihak berelasi, yang jumlahnya: (1) lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk transaksi dengan orang atau anggota keluarga terdekat; dan/ atau (2) lebih dari 0,5% (nol koma lima perseratus) dari modal disetor untuk transaksi dengan entitas berelasi. b) Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), dengan ketentuan sebagai berikut: (1) pengungkapan yang terkait dengan transaksi dengan orang atau anggota keluarga terdekat meliputi nama, sifat dan hubungan dengan pihak berelasi serta informasi tentang transaksi dan saldo dengan pihak dimaksud; (2) pengungkapan yang terkait dengan transaksi dengan entitas berelasi meliputi sifat dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi serta informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan

Lampiran tambahan.indb 254

22/08/2017 11.07.15

Lampiran 17

L-255

c)

d)

Lampiran tambahan.indb 255

untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan, paling kurang: (a) jumlah transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; (b) jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total Aset atau Liabilitas, termasuk komitmen, dan: i. persyaratan dan ketentuannya, termasuk apakah terdapat jaminan, dan sifat imbalan yang akan diberikan, untuk penyelesaian; dan ii. rincian garansi yang diberikan atau diterima; (c) jumlah cadangan kerugian penurunan nilai, beban cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dan kolektif, dan penghapusan piutang terkait dengan jumlah saldo piutang usaha dan piutang pihak berelasi non- usaha; dan (d) alasan dan dasar pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, jika dilakukan pembentukan; (3) pengungkapan yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2) dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kategori berikut: (a) entitas induk; (b) entitas dengan pengendalian bersama atau Pengaruh Signifikan terhadap entitas; (c) entitas anak; (d) entitas asosiasi; (e) Ventura Bersama dimana entitas merupakan venturer; (f) personil manajemen kunci dari entitas pelapor atau entitas induknya; dan (g) pihak-pihak berelasi lainnya. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan seluruh kompensasi yang diberikan kepada masing-masing anggota atau kelompok direksi, komisaris, pemegang saham utama yang juga sebagai karyawan, dan manajemen kunci lainnya untuk masing- masing kategori berikut: (1) imbalan kerja jangka pendek; (2) imbalan pascakerja; (3) imbalan kerja jangka panjang lainnya; (4) pesangon pemutusan kontrak kerja; dan (5) pembayaran berbasis saham. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik merupakan entitas berelasi dengan pemerintah, maka untuk transaksi dengan sesama entitas berelasi dengan pemerintah, Emiten atau Perusahaan Publik tidak mengikuti ketentuan pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b) angka (2), namun wajib mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

22/08/2017 11.07.15

L-256

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(1) nama entitas berelasi dengan pemerintah dan sifat hubungannya dengan Emiten atau Perusahaan Publik; (2) sifat dan jumlah setiap transaksi yang secara individual signifikan; dan (3) untuk transaksi lainnya yang secara kolektif, tetapi tidak secara individual, signifikan, indikasi secara kuantitatif atau kualitatif atas luasnya transaksi tersebut. Dalam hal ini, transaksi tersebut tidak wajib disajikan secara terpisah sebagai komponen utama dalam laporan keuangan. e) Pengungkapan bahwa transaksi pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, hanya jika pernyataan tersebut dapat dibuktikan. 2) Pajak Penghasilan Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: a) komponen beban (penghasilan) pajak yang terdiri dari: (1) beban (penghasilan) pajak kini; (2) penyesuaian yang diakui pada periode atas pajak kini yang berasal dari periode lalu; (3) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer dan pembalikannya; (4) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan yang baru; (5) jumlah manfaat yang berasal dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya atau perbedaan temporer suatu periode lalu yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini dan beban pajak tangguhan; (6) beban pajak tangguhan yang disebabkan oleh penurunan atau pembalikan penurunan sebelumnya atas aset pajak tangguhan; dan (7) jumlah beban (penghasilan) terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan yang diperhitungkan dalam laporan laba rugi komprehensif, dikarenakan tidak dapat diperlakukan secara retrospektif; b) agregat pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan transaksi yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas; c) jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen pendapatan komprehensif lain, kecuali untuk bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan/ atau Ventura Bersama; d) penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam satu atau kedua bentuk berikut ini: (1) rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku; atau

Lampiran tambahan.indb 256

22/08/2017 11.07.15

Lampiran 17

L-257

(2) rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku; e) penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya; f) jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi pajak belum dikompensasi yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan dalam laporan keuangan; g) jumlah agregat perbedaan temporer yang terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, entitas asosiasi, dan bagian partisipasi dalam Ventura Bersama atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui; h) rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini dengan cara sebagai berikut: (1) laba sebelum pajak menurut akuntansi; (2) ditambah/dikurangi koreksi positif atau negatif (dirinci); (3) laba kena pajak; i) perhitungan beban dan liabilitas pajak kini dengan menerapkan tarif pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku; j) pernyataan bahwa laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; k) setiap jenis perbedaan temporer dan setiap jenis rugi pajak yang belum dikompensasi: (1) jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk periode sajian; dan (2) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui dalam laba rugi, apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui dalam laporan posisi keuangan; l) beban pajak terkait dengan operasi yang dihentikan: (1) keuntungan atau kerugian atas penghentian; dan (2) laba rugi dari kegiatan normal atas operasi yang dihentikan selama periode, bersama dengan jumlah terkait untuk setiap periode sajian; m) jumlah konsekuensi pajak penghasilan atas dividen kepada pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik yang diusulkan atau diumumkan sebelum Laporan Keuangan Diotorisasi untuk Terbit namun tidak diakui sebagai Liabilitas dalam laporan keuangan; n) uraian jumlah perubahan pada jumlah pengakuan untuk aset pajak tangguhan praakuisisi apabila Emiten atau Perusahaan Publik adalah pihak pengakuisisi dalam suatu kombinasi bisnis; o) peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan manfaat pajak tangguhan wajib diakui apabila manfaat pajak tangguhan yang diperoleh dari kombinasi bisnis tidak diakui pada tanggal akuisisi tetapi diakui setelah tanggal akuisisi;

Lampiran tambahan.indb 257

22/08/2017 11.07.15

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-258

p)

jumlah aset pajak tangguhan dan alasan atau bukti yang mendukung pengakuan atas aset pajak tangguhan, apabila: (1) penggunaan aset pajak tangguhan bergantung pada kondisi laba kena pajak mendatang lebih besar dari laba pembalikan perbedaan temporer kena pajak yang telah ada; dan (2) entitas mengalami kerugian pada periode kini atau periode sebelumnya yang mengakibatkan diakuinya aset pajak tangguhan terkait. 3) Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik selama periode tertentu untuk suatu aset individual, termasuk goodwill atau suatu unit penghasil kas: (1) peristiwa dan kondisi yang mengindikasikan pengakuan atau pembalikan rugi penurunan nilai; (2) jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode tersebut dan unsur laporan laba rugi komprehensif yang didalamnya tercakup rugi penurunan nilai; (3) jumlah pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode tersebut dan unsur laporan laba rugi komprehensif yang di dalamnya tercakup rugi penurunan nilai yang dibalik; (4) goodwill yang telah diakui rugi penurunan nilainya; (5) jumlah rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain selama periode tersebut; dan (6) jumlah pembalikan rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain selama periode tersebut. b) Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dilakukan untuk setiap kelompok aset. 4) Kombinasi Bisnis a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan hal-hal sebagai berikut untuk setiap kombinasi bisnis yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu: (1) nama dan penjelasan tentang pihak yang diakuisisi; (2) tanggal akuisisi; (3) biaya terkait akuisisi, di luar biaya penerbitan Efek utang dan Efek ekuitas, periode berjalan, dan akumulasinya untuk masing-masing kombinasi bisnis; (4) persentase kepentingan ekuitas berhak suara yang diperoleh; (5) alasan utama untuk kombinasi bisnis dan penjelasan tentang cara pihak pengakuisisi memperoleh Pengendalian atas pihak yang diakuisisi; (6) penjelasan kualitatif tentang faktor yang membentuk goodwill yang diakui;

Lampiran tambahan.indb 258

22/08/2017 11.07.15

Lampiran 17

L-259

(7) Nilai Wajar pada saat tanggal akuisisi atas total imbalan yang dialihkan dan Nilai Wajar tanggal akuisisi untuk setiap kelompok utama imbalan; (8) kesepakatan imbalan kontinjensi dan aset indemnifikasi: (a) jumlah yang diakui pada tanggal akuisisi; (b) penjelasan tentang kesepakatan dan dasar penentuan jumlah pembayaran; dan (c) estimasi kisaran hasil (tidak didiskonto) atau, jika apabila kisaran tidak dapat diestimasikan maka fakta dan alasan mengapa kisaran tersebut tidak dapat diestimasikan. Dalam hal jumlah maksimum pembayaran tidak terbatas, maka pihak pengakuisisi mengungkapkan fakta tersebut; (9) Emiten dan Perusahaan Publik wajib mengungkapkan piutang yang diperoleh berdasarkan kelompok utama piutang, misalnya pinjaman yang diberikan, sewa pembiayaan langsung, dan kelompok piutang lain, yaitu sebagai berikut: (a) Nilai Wajar piutang; (b) jumlah piutang bruto kontraktual; dan (c) estimasi terbaik pada tanggal akuisisi atas jumlah arus kas kontraktual yang diperkirakan tidak tertagih; (10) jumlah yang diakui pada tanggal akuisisi untuk setiap kelompok utama Aset yang diperoleh dan Liabilitas yang diambil alih; (11) setiap liabilitas kontinjensi yang diakui pada Nilai Wajar: (a) uraian mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya ekonomi terjadi; (b) indikasi ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut. Dalam hal diperlukan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan asumsi utama yang mendasari prakiraan peristiwa masa depan; dan (c) jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah Aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut; (12) dalam hal liabilitas kontinjensi tidak diakui karena Nilai Wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka pihak pengakuisisi mengungkapkan: (a) informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 16) huruf b) angka (4) terkait perikatan dan kontijensi; dan (b) alasan Liabilitas tidak dapat diukur secara andal; (13) dalam hal pembelian dengan diskon: (a) jumlah keuntungan yang diakui dan pos dalam laporan laba rugi komprehensif dimana keuntungan tersebut diakui; dan (b) penjelasan tentang alasan transaksi tersebut menghasilkan keuntungan;

Lampiran tambahan.indb 259

22/08/2017 11.07.15

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-260

b)

Lampiran tambahan.indb 260

(14) setiap kombinasi bisnis dimana pihak pengakuisisi memiliki kurang dari 100% (seratus perseratus) dari kepentingan ekuitas pihak yang diakuisisi pada tanggal akuisisi: (a) jumlah dari kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi, yang diakui pada tanggal akuisisi dan dasar pengukurannya; dan (b) teknik penilaian dan input model utama yang digunakan dalam penentuan nilai tersebut, untuk setiap kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi yang diukur pada Nilai Wajar; (15) dalam hal suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap: (a) Nilai Wajar pada tanggal akuisisi atas kepentingan ekuitas pihak yang diakuisisi yang dimiliki oleh pihak pengakuisisi segera sebelum tanggal akuisisi; dan (b) jumlah keuntungan atau kerugian yang diakui sebagai hasil dari pengukuran kembali Nilai Wajar dari kepentingan ekuitas pada pihak yang diakuisisi yang dimiliki oleh pihak pengakuisisi sebelum kombinasi bisnis dan pos dalam laporan laba rugi komprehensif untuk mengakui keuntungan atau kerugian tersebut; (16) Informasi sebagai berikut: (a) jumlah pendapatan dan laba atau rugi dari pihak yang diakuisisi sejak tanggal akuisisi yang dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada periode pelaporan; dan (b) pendapatan dan laba atau rugi dari entitas hasil penggabungan untuk periode pelaporan berjalan seolah- olah tanggal akuisisi untuk semua kombinasi bisnis yang terjadi selama tahun berjalan telah diperhitungkan sejak awal periode pelaporan. Terhadap kombinasi bisnis yang terjadi pada periode sekarang dan periode sebelumnya, Emiten atau Perusahaan Publik yang menjadi pihak pengakuisisi wajib mengungkapkan informasi berikut untuk setiap kombinasi bisnis yang material atau secara kolektif material: (1) dalam hal akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai untuk Aset, Liabilitas, kepentingan nonpengendali tertentu atau jenis imbalan dan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan kombinasi bisnis sehingga ditentukan hanya bersifat penyisihan, maka diungkapkan: (a) alasan akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai; (b) Aset, Liabilitas, kepentingan ekuitas atau jenis imbalan yang akuntansi awalnya belum selesai; dan (c) sifat dan jumlah dari setiap penyesuaian periode pengukuran yang diakui selama periode pelaporan; (2) setiap periode pelaporan setelah tanggal akuisisi sampai dengan Emiten atau Perusahaan Publik mendapatkan, menjual atau kehilangan hak atas aset imbalan kontinjensi, atau sampai dengan Emiten atau

22/08/2017 11.07.15

Lampiran 17

L-261

Perusahaan Publik menyelesaikan liabilitas imbalan kontinjensi atau liabilitas tersebut dibatalkan atau lewat waktu, maka diungkapkan: (a) setiap perubahan dalam jumlah yang diakui, termasuk setiap perbedaan yang timbul selama penyelesaian; (b) setiap perubahan dalam kisaran hasil (tidak didiskonto) dan alasan perubahan tersebut; dan (c) teknik penilaian dan input model utama yang digunakan untuk mengukur imbalan kontinjensi; (3) liabilitas kontinjensi yang diakui dalam kombinasi bisnis, jika ada; (4) rekonsiliasi atas nilai tercatat goodwill pada awal dan akhir periode pelaporan; (5) jumlah dan penjelasan dari setiap keuntungan atau kerugian yang diakui pada periode pelaporan yang: (a) terkait dengan aset teridentifikasi yang diperoleh atau liabilitas yang diambil-alih dalam kombinasi bisnis pada periode pelaporan berjalan atau periode pelaporan sebelumnya; dan (b) ukuran, sifat, atau kejadian relevan yang diungkapkan untuk memahami laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik hasil penggabungan; c) pernyataan kesesuaian dengan peraturan Bapepam dan LK dalam pelaksanaan transaksi kombinasi bisnis; d) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan hal-hal berikut secara keseluruhan, sehubungan dengan perolehan atas entitas anak dan unit bisnis lainnya selama suatu periode: (1) jumlah harga yang dibayarkan; (2) bagian dari harga yang merupakan Kas dan Setara Kas; (3) jumlah Kas dan Setara Kas pada entitas anak atau bisnis lainnya apabila Pengendalian diperoleh; dan (4) jumlah aset dan liabilitas selain Kas dan Setara Kas pada entitas anak atau bisnis lainnya apabila Pengendalian diperoleh, diikhtisarkan berdasarkan kategori utamanya. 5) Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: a) jumlah agregat dari liabilitas kontinjensi dengan jumlah liabilitas kontinjensi lainnya secara terpisah; b) jumlah agregat dari komitmen modal terkait dengan bagian partisipasinya dalam Ventura Bersama secara terpisah dari komitmen lainnya; c) daftar dan penjelasan bagian partisipasi dalam Ventura Bersama yang signifikan dan bagian partisipasi kepemilikan dalam pengendalian bersama entitas; dan d) dalam hal Ventura Bersama diakui dalam pengendalian bersama entitas, agar ditambahkan pengungkapan tambahan tentang:

Lampiran tambahan.indb 261

22/08/2017 11.07.15

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-262

(1)

6)

7)

Lampiran tambahan.indb 262

metode yang digunakan untuk mengakui bagian partisipasinya; dan (2) jumlah agregat setiap aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, penghasilan dan beban yang terkait dengan bagian partisipasinya dalam Ventura Bersama. Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang Asing a) Mata uang asing yang dimaksud adalah mata uang selain mata uang fungsional. b) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (1) rincian aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing serta ekuivalennya dalam mata uang fungsional; (2) posisi neto dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing; (3) rincian kontrak valuta berjangka dan ekuivalen dalam mata uang fungsional; (4) jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan (5) selisih kurs neto diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah, serta rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode. Operasi yang Dihentikan a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: (1) uraian tentang alasan operasi dihentikan; (2) uraian fakta dan keadaan dari penjualan, atau yang mengarah kepada pelepasan yang diharapkan, cara, dan waktu pelepasan dari aset dan liabilitas operasi yang dihentikan; dan (3) pengaruh dari operasi yang dihentikan terhadap segmen yang dilaporkan dari aset tidak lancar atau kelompok lepasan disajikan sesuai SAK yang berlaku. b) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan informasi terkait dengan laba (rugi) operasi yang dihentikan, antara lain: (1) analisa atas jumlah tunggal yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif meliputi: (a) pendapatan, beban, dan laba atau rugi sebelum pajak dari operasi yang dihentikan dan beban pajak penghasilan yang terkait; dan (b) laba atau rugi yang diakui dalam pengukuran ke Nilai Wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual atau pelepasan aset atau kelompok lepasan yang terkait dengan operasi yang dihentikan dan beban pajak penghasilan yang terkait;

22/08/2017 11.07.15

Lampiran 17

L-263

(2) arus kas neto yang dapat diatribusikan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dari operasi yang dihentikan; dan (3) jumlah penghasilan dari operasi yang dilanjutkan dan operasi yang dihentikan yang dapat diatribusikan pada pemilik entitas induk. 8) Laba (Rugi) per Saham Dasar dan Dilusian Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: a) jumlah yang digunakan sebagai pembilang dalam penghitungan laba per saham dasar dan dilusian, dan rekonsiliasi jumlah tersebut terhadap laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk untuk periode tersebut. Rekonsiliasi tersebut mencakup dampak individual dari setiap jenis instrumen yang mempengaruhi laba per saham; b) jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan sebagai penyebut dalam penghitungan laba per saham dasar dan dilusian, dan rekonsiliasi penyebut tersebut. Rekonsiliasi tersebut mencakup dampak individual dari setiap jenis instrumen yang mempengaruhi laba per saham; c) instrumen (termasuk saham yang dapat diterbitkan secara kontinjen) yang berpotensi mendilusi laba per saham dasar di masa depan, namun tidak dimasukkan dalam penghitungan laba per saham dilusian karena instrumen tersebut bersifat antidilutif untuk periode sajian; d) penjelasan transaksi saham biasa atau transaksi instrumen berpotensi saham biasa, selain yang dihitung sesuai dengan SAK yang berlaku, yang terjadi setelah periode pelaporan dan akan secara signifikan mengubah jumlah saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang beredar pada akhir periode tersebut seandainya transaksi dimaksud terjadi sebelum akhir periode pelaporan; dan e) laba per saham dasar dan dilusian untuk operasi yang dihentikan. 9) Dividen Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: a) jumlah dividen dan dividen per saham yang telah dideklarasikan dan dibayarkan sebagai distribusi kepada pemilik pada periode pelaporan; b) jumlah utang dividen untuk: (1) periode pelaporan, dan (2) periode sebelumnya; c) jumlah dividen dan dividen per saham yang diusulkan atau dideklarasikan setelah periode pelaporan tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan dan tidak diakui sebagai Liabilitas kepada pemilik pada akhir periode pelaporan; dan d) jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui. 10) Nilai Wajar Instrumen Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan untuk setiap kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan:

Lampiran tambahan.indb 263

22/08/2017 11.07.15

L-264

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

a) Nilai Wajar setiap kelompok Aset dan Liabilitas tersebut dengan cara yang memungkinkan untuk dapat diperbandingkan dengan nilai tercatat dalam laporan posisi keuangan; dan b) hierarki, metode, dan asumsi signifikan yang digunakan dalam menentukan Nilai Wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan. 11) Waran Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: a) jenis waran dan harga pelaksanaan dari masing-masing waran; b) dasar penentuan Nilai Wajar waran; c) nilai waran yang belum dan tidak dilaksanakan (kadaluwarsa); d) jumlah waran yang diterbitkan dan beredar serta dampak dilusinya; dan e) ikatan-ikatan yang terkait dengan penerbitan waran. 12) Instrumen Derivatif selain Derivatif Melekat a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengelompokkan instrumen derivatif sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk lindung nilai atau tujuan lainnya (non lindung nilai), seperti untuk tujuan spekulasi; b) Emiten atau Perusahaan Publik yang memiliki atau menerbitkan instrumen derivatif wajib mengungkapkan untuk setiap kontrak instrumen derivatif dalam kelompok klasifikasi lindung nilai dan kelompok non lindung nilai: (1) hakikat dan sifat dari transaksi, berupa transaksi berjangka dalam bentuk valuta, bunga, komoditas atau lain-lain; (2) pihak lawan transaksi (counterparties); (3) tanggal jatuh tempo; (4) nilai keseluruhan kontrak dan Nilai Wajar pada tanggal laporan posisi keuangan; (5) beban atau Pendapatan pada periode pelaporan; (6) pos Aset dan/ atau Liabilitas yang dilindung nilai; dan (7) persyaratan penting lainnya. c) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan: (1) Hal-hal yang diperlukan untuk memahami tujuan transaksi derivatif dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut; (2) Kebijakan manajemen risiko untuk setiap klasifikasi lindung nilai, termasuk penjelasan mengenai Aset dan/ atau Liabilitas dan jenis transaksi yang dilindung nilai; dan (3) Bagi instrumen yang tidak dimaksudkan sebagai suatu lindung nilai, disebutkan tujuannya. 13) Manajemen Risiko Keuangan a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan, serta

Lampiran tambahan.indb 264

22/08/2017 11.07.15

Lampiran 17

L-265

kebijakan dalam pengelolaan risiko, termasuk, namun tidak terbatas pada risiko sebagai berikut: (1) risiko kredit, antara lain ikhtisar analisis umur aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan yang lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan tetapi tidak mengalami penurunan nilai; (2) risiko likuiditas, antara lain: (a) analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan derivatif dan nonderivatif yang menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual yang bertujuan untuk pemahaman terhadap periode arus kas; dan (b) deskripsi mengenai cara Emiten atau Perusahaan Publik mengelola risiko likuiditas; (3) risiko pasar, antara lain analisis sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar dimana entitas terdampak pada akhir periode pelaporan, yang menunjukkan dampak perubahan pada variabel risiko yang relevan pada tanggal tersebut terhadap laba rugi dan ekuitas; dan (4) risiko lainnya yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik. b) Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) terdiri dari pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif untuk setiap jenis risiko yang timbul dari instrumen keuangan. 14) Pengelolaan Modal a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (1) informasi kualitatif tentang tujuan, kebijakan, dan proses Emiten atau Perusahaan Publik dalam mengelola permodalannya, termasuk: (a) deskripsi tentang bagian yang dikelola sebagai modal; (b) sifat persyaratan dan implementasinya dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan yang disyaratkan oleh pihak eksternal; dan (c) cara Emiten atau Perusahaan Publik memenuhi tujuannya dalam mengelola permodalannya; (2) ringkasan data kuantitatif tentang bagian yang dikelola sebagai modal; (3) setiap perubahan pada angka (1) dan angka (2) dari periode sebelumnya; (4) pernyataan atas kepatuhan terhadap setiap persyaratan permodalan dari pihak eksternal (jika ada); dan (5) konsekuensi dari ketidakpatuhan persyaratan permodalan dari pihak eksternal, apabila terjadi ketidakpatuhan. 15) Transaksi Nonkas

Lampiran tambahan.indb 265

22/08/2017 11.07.15

L-266

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan Kas dan Setara Kas yang tidak termasuk dalam laporan arus kas. b) Transaksi yang tidak mempengaruhi arus kas antara lain berupa perolehan Aset secara kredit atau sewa pembiayaan, akuisisi melalui penerbitan saham, dan konversi utang menjadi modal. 16) Perikatan dan Kontinjensi a) Perikatan Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (1) perikatan yang meliputi: (a) perjanjian sewa, keagenan dan distribusi, bantuan manajemen dan teknis, royalti, dan lisensi, diungkapkan: i. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian; ii. periode berlakunya perikatan; iii. dasar penentuan kompensasi dan denda; iv. jumlah beban atau pendapatan pada periode pelaporan; dan v. pembatasan-pembatasan lainnya; (b) kontrak atau perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang, seperti: pembangunan pabrik, perjanjian pembelian, ikatan untuk investasi, diungkapkan: i. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian; ii. periode berlakunya perikatan; iii. nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi; dan iv. sanksi-sanksi; (2) pemberian jaminan atau garansi, diungkapkan: (a) pihak-pihak yang dijamin dan yang menerima jaminan, yang dipisahkan antara pihak berelasi dan pihak ketiga untuk pihak yang dijamin; (b) latar belakang dikeluarkannya jaminan; (c) periode berlakunya jaminan; dan (d) nilai jaminan; (3) fasilitas kredit yang belum digunakan, misalnya fasilitas L/C, cerukan bank; dan (4) uraian mengenai sifat, jenis, jumlah dan batasan-batasannya. b) Kontinjensi Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (1) perkara atau sengketa hukum, diungkapkan: (a) pihak-pihak yang terkait; (b) jumlah yang diperkarakan;

Lampiran tambahan.indb 266

22/08/2017 11.07.15

Lampiran 17

L-267

(c) latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat hukum (legal opinion); dan (d) dampak keuangan; (2) Peraturan Pemerintah yang berdampak terhadap Emiten atau Perusahaan Publik, misalnya masalah lingkungan hidup, diungkapkan uraian singkat tentang peraturan dan estimasi dampak keuangannya; (3) kemungkinan liabilitas pajak tambahan: (a) jenis ketetapan atau tagihan pajak, jenis pajak, tahun pajak serta jumlah pokok dan denda atau bunganya; dan (b) sikap Emiten atau Perusahaan Publik terhadap ketetapan atau tagihan pajak (keberatan atau banding); (4) peristiwa kontinjensi lainnya, yang diungkapkan antara lain: (a) karakteristik aset atau liabilitas kontinjensi; (b) estimasi dari dampak keuangannya; (c) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya; dan (d) kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga. 17) Segmen Operasi Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: a) pengungkapan pada level segmen; (1) informasi umum, yang terdiri dari: (a) faktor-faktor yang digunakan oleh manajemen untuk mengidentifikasi segmen dilaporkan; dan (b) jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan dari setiap segmen dilaporkan; (2) informasi mengenai laba atau rugi segmen, termasuk pendapatan dan beban tertentu, aset segmen, dan liabilitas segmen dari segmen dilaporkan, serta dasar pengukurannya; (3) rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, ukuran laba atau rugi segmen dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur segmen material lainnya terhadap jumlah yang terkait dalam laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; b) pengungkapan pada level entitas (1) Informasi produk dan jasa Pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa atau setiap kelompok produk dan jasa yang serupa. (2) Informasi wilayah geografis (a) Pendapatan dari pelanggan eksternal yang diatribusikan kepada: i. negara domisili Emiten atau Perusahaan Publik; dan

Lampiran tambahan.indb 267

22/08/2017 11.07.15

L-268

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

ii.

semua negara asing secara total dimana Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pendapatan. Dalam hal pendapatan dari suatu negara asing secara individual jumlahnya material, pendapatan tersebut diungkapkan secara terpisah, termasuk dasar pengatribusian pendapatannya kepada negara tersebut secara individual. (b) Aset tidak lancar selain instrumen keuangan, aset pajak yang ditangguhkan, aset imbalan pascakerja, dan hak yang terjadi akibat kontrak asuransi yang berlokasi di: i. negara domisili Emiten atau Perusahaan Publik; dan ii. semua negara asing secara total dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki aset. Dalam hal aset dari suatu negara asing secara individual jumlahnya material, maka aset tersebut diungkapkan secara terpisah. (3) Informasi pelanggan utama Dalam hal pendapatan dari transaksi dengan pelanggan eksternal tunggal mencapai 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari pendapatan konsolidasi, Emiten atau Perusahaan Publik harus mengungkapkan: (a) fakta; (b) total pendapatan dari setiap pelanggan; dan (c) identitas segmen yang melaporkan pendapatan tersebut. 18) Pembayaran Berbasis Saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: a) rincian jumlah Liabilitas atas pembayaran berbasis saham baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang; b) penjelasan mengenai setiap jenis perjanjian pembayaran berbasis saham yang ada pada suatu periode, termasuk syarat dan ketentuan umum setiap perjanjian, seperti kondisi vesting, jangka waktu maksimum atas opsi yang diberikan, dan metode penyelesaian; c) jumlah dan rata-rata tertimbang harga eksekusi opsi saham untuk setiap kelompok opsi saham; d) untuk opsi saham yang dieksekusi selama periode, rata-rata tertimbang harga saham pada tanggal eksekusi atau selama periode pelaporan; e) kisaran harga eksekusi dan rata-rata tertimbang sisa umur kontrak untuk opsi saham yang beredar pada akhir periode; f) penentuan Nilai Wajar dengan mengungkapkan paling kurang hal-hal sebagai berikut: (1) opsi yang diberikan selama suatu periode, rata-rata tertimbang Nilai Wajar opsi tersebut pada tanggal pengukuran dan informasi tentang bagaimana Nilai Wajar tersebut diukur; dan

Lampiran tambahan.indb 268

22/08/2017 11.07.15

Lampiran 17

L-269

(2) jumlah dan rata-rata tertimbang nilai wajar instrumen ekuitas tersebut pada tanggal pengukuran, dan informasi tentang pengukuran Nilai Wajar tersebut untuk instrumen ekuitas lain yang diberikan selama suatu periode (yaitu selain opsi saham); g) dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba rugi Emiten atau Perusahaan Publik dalam suatu periode dan terhadap posisi keuangannya. 19) Perubahan Estimasi Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Kesalahan Periode Lalu a) Perubahan Estimasi Akuntansi Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (1) sifat dan alasan perubahan estimasi akuntansi; (2) jumlah perubahan estimasi yang berdampak pada periode berjalan; dan (3) perkiraan dampak estimasi pada periode mendatang. Dalam hal jumlah dampak pada periode mendatang tidak praktis, fakta tersebut harus diungkapkan. b) Perubahan Kebijakan Akuntansi Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (1) sifat dari perubahan kebijakan akuntansi; (2) alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan relevan; (3) jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian: (a) setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh; dan (b) laba per saham dasar dan dilusian; (4) jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode-periode sebelum periode yang disajikan. Dalam hal tidak praktis dilakukan, maka diungkapkan alasannya; dan (5) keadaan yang membuat penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu atau untuk periode-periode sebelum periode-periode tersebut disajikan dan tanggal dimulainya perubahan kebijakan akuntansi. c) Kesalahan Periode Lalu Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (1) sifat dari kesalahan periode lalu; (2) jumlah koreksi untuk setiap periode sajian: (a) bagi setiap pos laporan keuangan; dan (b) laba per saham dasar dan dilusian; (3) jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal; dan (4) keadaan yang membuat penerapan retrospketif tidak praktis dilakukan dan penjelasan mengenai cara dan waktu dilakukannya koreksi apabila penyajian kembali retrospektif tidak praktis.

Lampiran tambahan.indb 269

22/08/2017 11.07.15

L-270

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

20) Hibah Pemerintah Setiap Hibah Pemerintah yang diterima, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: a) sifat dan luas Hibah Pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan dan indikasi bentuk lain dari bantuan pemerintah; dan b) kondisi yang belum terpenuhi dan kontinjensi lain yang melekat atas bantuan pemerintah yang telah diakui. 21) Informasi Penting Lainnya Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain sifat, jenis, jumlah, dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja Emiten atau Perusahaan Publik. 22) Peristiwa Setelah Periode Pelaporan Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: a) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menerima informasi setelah periode pelaporan tentang kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan, maka Emiten atau P e r u s a h a a n Publik memutakhirkan pengungkapan kondisi tersebut sesuai dengan informasi terkini; dan b) dalam hal terdapat peristiwa nonpenyesuai yang material setelah periode pelaporan, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan uraian peristiwa, misalnya: (1) tanggal terjadinya, (2) sifat peristiwa, dan (3) estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan dan alasan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat. 23) Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan yang Terkait dengan Aktivitas Emiten atau Perusahaan Publik Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik belum menerapkan suatu SAK dan/ atau peraturan yang terkait dengan aktivitas Emiten atau Perusahaan Publik, yang telah diterbitkan tetapi belum efektif berlaku, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan: a) judul SAK dan jenis peraturan baru tersebut; b) sifat dari perubahan yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansi; c) tanggal penerapan SAK dan peraturan baru tersebut disyaratkan; dan d) pembahasan mengenai dampak penerapan awal SAK dan peraturan baru atas laporan keuangan atau pernyataan manajemen bahwa dampak tersebut tidak dapat diketahui atau diestimasi secara wajar. 24) Reklasifikasi a) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik mengubah penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan: (1) sifat reklasifikasi;

Lampiran tambahan.indb 270

22/08/2017 11.07.15

Lampiran 17

L-271

(2) jumlah masing-masing pos atau gabungan beberapa pos yang direklasifikasi; dan (3) alasan reklasifikasi. b) Dalam hal reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis untuk dilakukan, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan: (1) alasan tidak mereklasifikasi jumlah tersebut; dan (2) sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi. 25) Rekonsiliasi antara SAK dengan Standar Akuntansi di Negara Lain a) Ketentuan ini berlaku bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi selain SAK untuk memenuhi persyaratan otoritas pasar modal di negara lain atau dalam rangka penawaran Efek di negara lain. b) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (1) ringkasan perbedaan SAK dengan standar akuntansi di negara lain; (2) rekonsiliasi pos-pos yang berbeda untuk laporan posisi keuangan beserta penjelasannya; dan (3) rekonsiliasi pos-pos yang berbeda untuk laporan laba rugi komprehensif beserta penjelasannya. c) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik dipersyaratkan oleh otoritas pasar modal di negara lain untuk melakukan pengungkapan tambahan mengikuti ketentuan yang berlaku di negara tersebut, maka pengungkapan tersebut wajib ditambahkan dalam laporan keuangan. D. KETENTUAN PENUTUP

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal Bagian Umum : 25 Juni 2012 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

ttd.

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo Nurhaida NIP 195710281985121001 NIP 195906271989022001

Lampiran tambahan.indb 271

22/08/2017 11.07.15

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

L-272

LAMPIRAN Peraturan Nomor

: 1 : VIII.G.7

PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 20X2

20X1

Catatan

ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Piutang usaha Pihak ketiga Pihak berelasi Aset keuangan lancar lainnya Persediaan Pajak dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka Aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

Total Aset Lancar

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

ASET TIDAK LANCAR Piutang pihak berelasi non-usaha Aset keuangan tidak lancar lainnya Investasi pada entitas asosiasi Properti Investasi Aset Tetap Aset Takberwujud Aset pajak tangguhan

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

Total Aset Tidak Lancar

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

TOTAL ASET

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Lampiran tambahan.indb 272

22/08/2017 11.07.16

Lampiran 17

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN LAMPIRAN Peraturan Nomor

L-273

: 1 : VIII.G.7

PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 20X2

20X1

Catatan

ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Piutang usaha Pihak ketiga Pihak berelasi Aset keuangan lancar lainnya Persediaan Pajak dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka Aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

Total Aset Lancar

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

ASET TIDAK LANCAR Piutang pihak berelasi non-usaha Aset keuangan tidak lancar lainnya Investasi pada entitas asosiasi Properti Investasi Aset Tetap Aset Takberwujud Aset pajak tangguhan

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

Total Aset Tidak Lancar

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

TOTAL ASET

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Lampiran tambahan.indb 273

22/08/2017 11.07.16

PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik PADA 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

L-274

20X2

20X1

Catatan LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek Utang usaha Beban akrual Utang pajak Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya Liabilitas atas pembayaran berbasis saham jangka pendek Provisi jangka pendek Liabilitas terkait aset atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual Total Liabilitas Jangka Pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang Utang pihak berelasi non-usaha Utang sewa pembiayaan Utang obligasi Sukuk Ijarah Obligasi konversi Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya Liabilitas atas pembayaran berbasis saham jangka panjang Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Liabilitas pajak tangguhan Utang subordinasi Provisi jangka panjang Total Liabilitas Jangka Panjang TOTAL LIABILITAS

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Lampiran tambahan.indb 274

22/08/2017 11.07.16

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK Lampiran 17 LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) PADA 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 20X2

L-275

20X1

Catatan EKUITAS Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Modal saham Modal dasar - xxxxxx saham pada tanggal 31 Desember 20x2 (31 Desember 20x1: xxxxxx saham), nilai nominal Rpxxx per saham pada tanggal 31 Desember 20x2 (31 Desember 20x1: nilai nominal Rpxxxxxx per saham) (angka penuh) Modal ditempatkan dan disetor penuh - xxxxxx saham pada tanggal 31 Desember 20x2 (31 Desember 20x1: xxxxxx saham) Tambahan modal disetor - neto Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali Saham treasuri Saldo laba Pendapatan komprehensif lainnya

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

Kepentingan Nonpengendali

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

TOTAL EKUITAS

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

TOTAL LIABILITAS & EKUITAS

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

TOTAL EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS INDUK

DAPAT PEMILIK

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

Lampiran tambahan.indb 275

22/08/2017 11.07.16

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

L-276

LAMPIRAN Peraturan Nomor

: :

2 VIII.G.7

PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

20X2

20X1

OPERASI YANG DILANJUTKAN Pendapatan Beban pokok penjualan

xx.xxx.xxx (xx.xxx.xxx)

xx.xxx.xxx (xx.xxx.xxx)

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx (xx.xxx.xxx) (xx.xxx.xxx)

xx.xxx.xxx (xx.xxx.xxx) (xx.xxx.xxx)

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

(xx.xxx.xxx)

(xx.xxx.xxx)

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

(xx.xxx.xxx)

(xx.xxx.xxx)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

OPERASI YANG DIHENTIKAN Laba (rugi) tahun berjalan dari operasi yang dihentikan setelah pajak

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

LABA BRUTO Pendapatan lainnya Beban usaha Beban lainnya LABA USAHA Biaya keuangan Bagian laba rugi dari entitas dan/atau ventura bersama

asosiasi

LABA (RUGI) DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN SEBELUM PAJAK Beban (penghasilan) pajak

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Lampiran tambahan.indb 276

22/08/2017 11.07.16

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (lanjutan) Lampiran 17 Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Komprehensif Lain Perubahan dalam surplus revaluasi Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program manfaat pasti Keuntungan (kerugian) dari penjabaran laporan keuangan Keuntungan (kerugian) dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas Bagian Pendapatan Komprehensif Lain dari Entitas Asosiasi dan/atau Ventura Bersama Pajak penghasilan terkait

Catatan

20X2

L-277

20X1

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx (xx.xxx.xxx)

xx.xxx.xxx (xx.xxx.xxx)

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

TOTAL LABA RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

Laba rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali Total laba rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Lampiran tambahan.indb 277

22/08/2017 11.07.16

L-278

PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (lanjutan) Petunjuk Praktis31 Pemeriksaan oleh20X1 Akuntan Publik Tahun yang BerakhirAUDITING: pada Tanggal-tanggal DesemberAkuntan 20X2 dan (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 20X2

20X1

Catatan LABA (RUGI) PER SAHAM  Dasar, laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk  Dilusian, laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk LABA (RUGI) PER SAHAM UNTUK OPERASI YANG DILANJUTKAN  Dasar, laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk  Dilusian, laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Lampiran tambahan.indb 278

22/08/2017 11.07.16

Lampiran tambahan.indb 279

-

xx.xxx

Perubahan ekuitas pada tahun 20X1 Dividen Total laba rugi komprehensif tahun berjalan

Saldo pada 31 Desember 20X1

-

xx.xxx

Saldo pada 31 Desember 20X2

xx.xxx

-

-

xx.xxx

-

-

xx.xxx

xx.xxx -

xx.xxx

-

-

xx.xxx

-

-

xx.xxx

xx.xxx -

*)

xx.xxx

xx.xxx -

-

xx.xxx

xx.xxx

-

xx.xxx

xx.xxx -

xx.xxx

xx.xxx xx.xxx

(xx.xxx)

xx.xxx

xx.xxx

(xx.xxx)

xx.xxx

xx.xxx xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx (xx.xxx)

-

xx.xxx

xx.xxx

-

xx.xxx

xx.xxx -

Yang Telah Yang Belum Surplus Ditentukan Ditentukan Revaluasi Penggunaannya Penggunaannya Aset

Saldo

xx.xxx

xx.xxx -

-

xx.xxx

xx.xxx

-

xx.xxx

xx.xxx -

xx.xxx

(xx.xxx) -

-

xx.xxx

xx.xxx

-

xx.xxx

xx.xxx -

Aset Keuangan Penjabaran Tersedia Laporan untuk Keuangan Dijual

xx.xxx

(xx.xxx) -

-

xx.xxx

(xx.xxx)

-

xx.xxx

xx.xxx -

Lindung Nilai Arus Kas

xx.xxx

xx.xxx (xx.xxx)

-

xx.xxx

xx.xxx

-

xx.xxx

xx.xxx -

Total

xx.xxx

xx.xxx xx.xxx

xx.xxx (xx.xxx)

xx.xxx

xx.xxx

(xx.xxx)

xx.xxx

xx.xxx xx.xxx

Total

LAMPIRAN Peraturan Nomor

Pendapatan Komprehensif Lainnya**)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Saldo laba termasuk keuntungan kerugian aktuarial. **) termasuk bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan/atau ventura bersama

xx.xxx

xx.xxx -

xx.xxx -

Perubahan ekuitas pada tahun 20X2 Penerbitan modal saham Dividen Total laba rugi komprehensif tahun berjalan Transfer ke saldo laba

xx.xxx

xx.xxx

xx.xxx

Saldo yang disajikan kembali

xx.xxx -

xx.xxx -

Modal Saham

Saldo pada 1 Januari 20X1 Perubahan Kebijakan Akuntansi

Catatan

Selisih Tambahan Transaksi Modal Pihak Saham Neto Nonpengendali Treasuri

Laba*)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

xx.xxx

xx.xxx -

-

xx.xxx

xx.xxx

-

xx.xxx

xx.xxx xx.xxx

Kepentingan Nonpengendali

: 3 : VIII.G.7

xx.xxx

xx.xxx -

xx.xxx (xx.xxx)

xx.xxx

xx.xxx

(xx.xxx)

xx.xxx

xx.xxx xx.xxx

Total

Lampiran 17 L-279

22/08/2017 11.07.17

Modal

Disetor

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-280

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN LAMPIRAN Peraturan Nomor

: :

4 VIII.G.7

PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan Pembayaran kas kepada pemasok Pembayaran untuk beban usaha Pembayaran kepada karyawan Penerimaan bunga Pembayaran pajak Pembayaran bunga Penerimaan kas dari hibah pemerintah terkait dengan penghasilan Penerimaan (pembayaran) lainnya Arus Kas Neto dari (untuk) Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Aset tetap Penjualan Pembelian Properti investasi Penjualan Pembelian Perolehan entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh Penambahan investasi di entitas asosiasi Penerimaan kas dari hibah pemerintah terkait dengan aset Arus Kas Neto dari (untuk) Aktivitas Investasi

Catatan

20X2

20X1

xx.xxx.xxx ( xx.xxx.xxx) ( xx.xxx.xxx) ( xx.xxx.xxx) xx.xxx.xxx ( xx.xxx.xxx) ( xx.xxx.xxx)

xx.xxx.xxx (xx.xxx.xxx) (xx.xxx.xxx) (xx.xxx.xxx) xx.xxx.xxx (xx.xxx.xxx) (xx.xxx.xxx)

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx ( xx.xxx.xxx)

xx.xxx.xxx (xx.xxx.xxx)

xx.xxx.xxx ( xx.xxx.xxx)

xx.xxx.xxx (xx.xxx.xxx)

( xx.xxx.xxx) ( xx.xxx.xxx)

(xx.xxx.xxx) (xx.xxx.xxx)

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

Lampiran tambahan.indb 280

22/08/2017 11.07.17

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan) Lampiran 17 Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Hasil dari penerbitan modal saham Hasil dari pelaksanaan opsi saham Biaya transaksi penerbitan saham Pembayaran utang sewa pembiayaan Pinjaman jangka panjang Penerimaan Pembayaran Pembayaran dividen kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali Arus Kas Neto dari (untuk) Aktivitas Pendanaan Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Kas dan Setara Kas pada Awal Periode Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode

L-281

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx ( xx.xxx.xxx) ( xx.xxx.xxx)

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx (xx.xxx.xxx) (xx.xxx.xxx)

xx.xxx.xxx ( xx.xxx.xxx)

xx.xxx.xxx (xx.xxx.xxx)

( xx.xxx.xxx) ( xx.xxx.xxx)

(xx.xxx.xxx) (xx.xxx.xxx)

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

Lampiran tambahan.indb 281

22/08/2017 11.07.17

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-282

LAMPIRAN 21 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP-26/ PM/2003 TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP-26/PM/2003 TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU KETUA BADAN PENGAWAS PASA R MODAL Menimbang

bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penambahan modal perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan Publik dengan tetap memperhatikan perlindungan kepada masyarakat pemodal, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor IX.D. 1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 07/PM/2001 tanggal 23 Maret 2001; 1. Undang undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

Mengingat







MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASA R MODAL TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

Menetapkan :

Pasal 1 Ketentuan mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu diatur dalam Peraturan Nomor IX.D. 1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Lampiran tambahan.indb 282

22/08/2017 11.07.17

Lampiran 17

L-283

Pasal 2 Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peraturan Bapepam Nomor IX.D. 1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 07/PM/2001 tanggal 23 Maret 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 17 Juli 2003 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo NIP 060065750

Lampiran tambahan.indb 283

22/08/2017 11.07.17

L-284

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

LAMPIRAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep 26/PM/2003 Tanggal : 17 Juli 2003 PERATURAN NOMOR IX.D.1: HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. Definisi : a. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan. b. Waran adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya Waran tersebut. 2. Apabila suatu perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan Publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan Waran atau Efek konversi, maka setiap pemegang saham wajib diberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Efek baru dimaksud sebanding dengan persentase pemilikan mereka. 3. Jika suatu perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini mempunyai lebih dari satu jenis saham, dan jika jumlah saham dalam setiap jenis ditambah secara proporsional, maka para pemegang saham yang ada wajib mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanding dengan persentase pemilikan mereka dalam masing masing jenis saham. 4. Jika suatu perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini mempunyai lebih dari satu jenis saham tetapi penambahan hanya terjadi pada satu jenis saham saja, atau jumlah penambahan dari setiap jenis saham tidak sebanding, atau jika Penawaran Umum terdiri dari Efek yang dapat ditukar dengan saham, maka semua pemegang saham wajib mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanding dengan persentase pemilikan dalam perusahaan. Penawaran Umum dimaksud wajib disetujui oleh pemegang saham yang mewakili sebagian besar saham dalam setiap jenis saham. 5. Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini menerbitkan Waran, maka jumlah Waran yang diterbitkan dan Waran yang telah beredar tidak melebihi 35% (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan. 6. Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 peraturan ini, bermaksud untuk menambah modal sahamnya melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau melalui Penawaran Umum Waran atau Efek konversi wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana penawaran dimaksud. Perusahaan tersebut wajib mengumumkan

Lampiran tambahan.indb 284

22/08/2017 11.07.17

Lampiran 17

L-285

informasi sebagaimana dimaksud pada angka 14 peraturan ini dan menyediakan Prospektus bagi pemegang saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.D.3, selambat lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan. Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud Peraturan Nomor IX.D.3 wajib tersedia bagi pemegang saham paling lambat pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan. 7. Untuk dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dipenuhi hal hal berikut: a. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan untuk Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.D.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selambat lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham; dan b. Bapepam tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan. 8. Kecuali dinyatakan lain oleh Bapepam, maka Pernyataan Pendaftaran yang disyaratkan dalam angka 7 peraturan ini menjadi efektif setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 9. Dalam hal suatu rencana Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagian atau seluruh dana hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut akan digunakan untuk transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, maka wajib memenuhi ketentuan peraturan ini dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX. E.l. 10. Persyaratan untuk memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 peraturan ini tidak berlaku jika perusahaan mengeluarkan saham sebagai hasil kapitalisasi dari laba yang ditahan dan atau modal disetor lainnya seperti dividen saham atau saham bonus. 11. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu merupakan hak yang dapat dialihkan dan dibuktikan dengan : a. catatan pemilikan dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan atau Biro Administrasi b. Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pemegang saham yang terdaftar pada tanggal tertentu. Sertifikat tersebut wajib tersedia sebelum dimulai dan selama periode perdagangan sebagaimana dimaksud pada angka 17 peraturan ini; c. kupon yang dapat dilepas dari surat saham; atau d. konfirmasi atau laporan rekening Efek yang diterbitkan oleh Kustodian.

Lampiran tambahan.indb 285

22/08/2017 11.07.17

L-286

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

12. Pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf d peraturan ini adalah pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham 8 (delapan) hari kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham. 13. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sudah dapat ditukarkan dengan Efek baru selama periode perdagangan. Efek baru tersebut wajib sudah diterbitkan dan tersedia dalam 2 (dua) hari kerja setelah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dilaksanakan. 14. Informasi penting penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang wajib diumumkan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam angka 6 peraturan ini meliputi antara lain : a. nama lengkap Emiten atau Perusahaan Publik, alamat kantor pusat, telepon, teleks, faksimili, E mail dan kotak pos; b. uraian mengenai Efek yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penerbitan Elak Memesan Efek Terlebih Dahulu; c. tanggal Rapat Umum Pemegang Saham; d. tanggal pencatatan pemegang saham yang mempunyai Efak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada Daftar Pemegang Saham atau nomor kupon untuk menentukan Efak Memesan Efek Terlebih Dahulu; e. tanggal terakhir dari pelaksanaan Efak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan pemberitahuan bahwa hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku ragi dan tanggal terakhir pembayaran; f. periode perdagangan Efak Memesan Efek Terlebih Dahulu; g. harga pelaksanaan Efek; h. rasio Efak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas saham yang ada; i. tata cara pemesanan Efek; j. uraian mengenai perlakuan Efek yang tidak dibeli oleh yang berhak dan Efak Memesan Efek Terlebm Dahulu dalam bentuk pecahan; k. pernyataan mengenai tata cara pengalihan Efak Memesan Efek Terlebih Dahulu; l. tata cara penerbitan dan penyampaian bukti Efak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Efek; m. nama Bursa Efek tempat diperdagangkannya Efak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan saham yang mendasarinya tercatat (jika acfa); n. rencana Emiten atau Perusahaan Publik untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan saham atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif; o. nama lengkap Pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga (jika ada); p. dampak dilusi dari penerbitan Efek baru; q. penggunaan dana hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; r. ringkasan analisis dan pembahasan oleh manajemen; dan s. informasi tentang tempat Prospektus dapat diperoleh.

Lampiran tambahan.indb 286

22/08/2017 11.07.17

Lampiran 17

L-287

15. Dalam hal penerbitan hak untuk Efek utang konversi, Emiten atau Perusahaan Publik selain sebagaimana informasi pada angka 14 wajib pula menyajikan hal hal sebagai berikut: a. hak para pemegang Efek; b. sifat Efek yang dapat dikonversikan ke jenis Efek lain; c. sifat Efek utang konversi yang memungkinkan pelunasan lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Efek; d. harga dan tingkat suku bunga dari Efek utang konversi. Dalam hal suku bunga ditetapkan mengambang, wajib diuraikan cara penentuan tingkat suku bunga yang mengambang tersebut; e. jadwal pelunasan atau cicilan termasuk jumlahnya; f. jadwal pembayaran bunga; g. jadwal konversi; h. ketentuan tentang dana pelunasan atau sinking fund (jika ada); i. denominasi mata uang yang menjadi denominasi utang dan mata uang lain yang menjadi alternatif (jika ada) digunakan dalam penerbitan Efek utang bersangkutan (jika ada); dan j. nama, alamat kantor pusat dan uraian mengenai Pihak pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat dan Penanggung (jika ada).

Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai ffak Memesan Efek Terlebih Dahulu di atas dan sebagaimana dimaksud pada angka 14 wajib diumumkan selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan. 16. Dalam hal pemegang saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut wajib dijual oleh perusahaan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening perusahaan. 17. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini wajib mengambil langkah langkah untuk mempermudah pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Jika Efek yang mendasari hak tersebut tercatat di Bursa Efek maka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut wajib dicatatkan pula di Bursa Efek yang sama. Perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimulai setelah berakhirnya distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan berlangsung sekurang kurangnya 5 (lima) hari kerja dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berakhir. Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut wajib tersedia dan didistribusikan dalam 1 (satu) hari kerja setelah Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 18. Bursa Efek wajib secara otomatis mencatatkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang berhubungan dengan Efek yang tercatat, tanpa biaya pencatatan tambahan. 19. Kecuali ditentukan lain oleh Bapepam, Bursa Efek wajib secara otomatis mencatat Efek yang sama dengan Efek yang tercatat dan yang timbul dari : a. pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran atau Efek konversi;

Lampiran tambahan.indb 287

22/08/2017 11.07.17

L-288

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

b. penerbitan saham yang berasal dari kapitalisasi dari laba yang ditahan dan atau modal disetor lainnya seperti dividen saham atau saham bonus; atau c. pemecahan saham. Biaya pencatatan atas Efek yang timbul sebagai akibat adanya pelaksanaan hak tersebut wajib didasarkan pada perhitungan yang sama dengan Efek sejenis yang berlaku. 20. Efek yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang berbeda dari Efek yang mendasari atas mana hak tersebut melekat dan berbeda dari Efek lain dari perusahaan tersebut yang telah tercatat di bursa, tidak wajib dicatatkan di bursa. 21. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang tercatat dapat juga diperdagangkan di luar bursa. 22. Dalam hubungannya dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, perusahaan wajib mengadakan alokasi Efek yang tidak dipesan, pada harga pemesanan yang sama kepadasemua pemegang saham vang menyatakan berminat untuk membeli Efek tambahan pada periode pelaksanaan hak dimaksud. Pembayaran untuk Efek tambahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan angka 24 Peraturan ini. Apabila jumlah permintaan atas Efek yang tidak dipesan melebihi Efek yang tersedia, Efek dimaksud akan dijatahkan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah Elak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing masing pemegang saham yang meminta penambahan Efek berdasarkan harga pemesanan. 23. Dalam hal terjadi pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanda terima wajib diberikan oleh Perusahaan sebagai bukti bahwa hak telah dilaksanakan. Tanda terima dimaksud wajib menunjukkan apakah pemegang hak atau pemegang saham bermaksud memesan Efek tambahan yang berasal dari hak yang tidak dilaksanakan. Dalam hal ini perusahaan wajib menyimpan tembusan dari tanda terima yang memuat jumlah saham atau Efek tambahan yang dipesan. 24. Penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka 22 peraturan ini ditetapkan dalam 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan Efek tambahan. Para pemesan Efek tambahan wajib menyerahkan pembayaran penuh kepada perusahaan untuk Efek tambahan dimaksud dalam 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Peraturan ini wajib mengembalikan uang untuk bagian pemesanan yang tidak terpenuhi, pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. 25. Setelah penjatahan Efek sebagaimana dimaksud pada angka 24 peraturan ini selesai dilaksanakan, maka semua dokumen vang berhubungan dengan pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk tembusan tanda terima, wajib disimpan oleh perusahaan untuk jangka waktu sekurang kurangnya 5 (lima) tahun. Perusahaan dimaksud wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di Bapepam untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Laporan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan tersebut

Lampiran tambahan.indb 288

22/08/2017 11.07.17

Lampiran 17

L-289

wajib disampaikan oleh perusahaan kepada Bapepam dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir. 26. Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini bermaksud untuk menambah modal dalam jumlah yang telah ditetapkan maka sebelum dilaksanakannya penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimaksud, perusahaan yang bersangkutan wajib memperoleh jaminan dari Pihak tertentu untuk membeli Efek sekurang kurangnya pada harga penawaran atas Efek dalam hal terdapat sisa Efek yang tidak diambil. 27. Informasi yang disyaratkan untuk diumumkan sesuai dengan peraturan ini wajib diumumkan dalam sekurang kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Salinan dari pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam selambat lambatnya pada akhir hari kerja ke 2 (kedua) setelah pengumuman dimaksud. Pengumuman tersebut dapat digantikan dengan cara lain yang disetujui oleh Bapepam. 28. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Lampiran tambahan.indb 289



Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 17 Juli 2003 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal



Herwidayatmo NIP 060065750

22/08/2017 11.07.17

L-290

Lampiran tambahan.indb 290

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

22/08/2017 11.07.17

Lampiran 18

L-291

LAMPIRAN 18

PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) …../…../….. Perjanjian Sewa Guna Usaha ini dibuat di Palembang, pada hari Senin tanggal 19 bulan Juni tahun 1996 ( . . . ) antara: 1. Sri. S berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Jl. Akasia dengan kantor cabangnya di Palembang dalam hal ini diwakili oleh: • Sri dan Ati, masing-masing selaku Pimpinan Kantor Cabang Palembang dan Legal Officer PT Soraya Leasing. Selanjutnya disebut “YANG MENYEWAKAN” • Vonny B, swasta, Pemegang KTP Pemerintah Kotamadya Dati II Palembang No. 007131247, bertempat tinggal di Palembang, beralamat di Komering Hulu RT/ RW.01/17, kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Padasuka. • Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku Direktur Perseroan Terbatas Padamulia, berkedudukan di Palembang, beralamat di Jl. Mawar Merah, Yang Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 7/10/90, No. 15 dibuat di hadapan Ny. Wati Notaris di Palembang. Dan belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI. Dan akan mengikat Perseroan apabila telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI. Untuk melakukan tindakan hukum yang akan disebut, telah mendapat persetujuan dari Imanuela (Komisaris) berdasarkan Persetujuan Komisaris/Komanditer/Pemegang Saham tertanggal 10 Juni 1996. Selanjutnya disebut “(PARA) PENYEWA” Bahwa atas permintaan PENYEWA, maka YANG MENYEWAKAN setuju untuk membeli Barang Modal yang akan disebutkan dalam Daftar terlampir untuk kemudian disewagunausahakan kepada PENYEWA sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1988 jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988. Bahwa para pihak masing-masing dalam kedudukan mereka menyatakan berwenang bertindak menurut hukum untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa Guna Usaha ini dan oleh karenanya menerima dan menyetujui syarat-syarat dan ketentuanketentuan seperti yang disebutkan berikut ini:

Pasal 1 (Barang Modal) Pihak YANG MENYEWAKAN dengan ini menyetujui untuk menyewagunausahakan kepada PENYEWA dan PENYEWA dengan ini menyetujui untuk menyewa guna usaha

Lampiran tambahan.indb 291

22/08/2017 11.07.17

L-292

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

dari YANG MENYEWAKAN Barang Modal (yang dengan istilah tersebut mengandung pengertian mencakup semua penggantian dan pembaharuan dari semua atau segala sesuatu yang menyertainya baik yang ada sesudah atau sebelum Perjanjian Sewa Guna Usaha ini) yang perinciannya diuraikan dalam Daftar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa Guna Usaha ini.

Pasal 2 (Jangka Waktu) Kecuali karena ketentuan-ketentuan untuk persetujuan pengakhiran, sebagaimana diatur dalam bagian lain Perjanjian Sewa Guna Usaha ini, maka jangka waktu sewa guna usaha untuk permulaan adalah untuk satu dan lain seperti dimulai terhitung dari tanggal Tanda Penerimaan.

Pasal 3 (Pemilikan) PENYEWA mengakui bahwa Barang Modal adalah dan selama seluruh jangka waktu sewa guna usaha merupakan milik tunggal dan khusus dari YANG MENYEWAKAN, dan PENYEWA tidak mempunyai hak, hak milik atau kepentingan atasnya, kecuali yang dengan tegas disebutkan dalam Perjanjian ini. Untuk memberi akibat atas pemilikan YANG MENYEWAKAN, PENYEWA setuju untuk membuat surat kuasa yang tidak dapat dibatalkan, dicabut atau ditarik kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa Guna Usaha yang bila mana perlu akan dipergunakan oleh YANG MENYEWAKAN untuk menguasai kembali Barang Modal sebagaimana layaknya seorang pemilik yang sah.

Pasal 4 (Pembayaran Sewa Guna Usaha) PENYEWA akan membayar kepada YANG MENYEWAKAN uang sewa guna usaha menurut waktu, jumlah, mata uang, cara dan tempat pembayaran sebagaimana diatur dalam Daftar.

Pasal 5 (Pembaharuan Perjanjian Sewa Guna Usaha) Apabila PENYEWA, dalam jangka waktu paling sedikit 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu permulaan-mengajukan permohonan tertulis kepada YANG MENYEWAKAN untuk memperbaharui Perjanjian Sewa Guna Usaha ini dan apabila mulai saat permohonan itu diajukan sampai berakhirnya jangka waktu permulaan, PENYEWA tidak melanggar syarat-syarat dalam Perjanjian ini, maka YANG MENYEWAKAN bersedia meneruskan sewa guna usaha Barang Modal kepada PENYEWA dengan ketentuan: a. Kecuali ditentukan lain oleh YANG MENYEWAKAN, YANG MENYEWAKAN akan melanjutkan sewa guna usaha atas Barang Modal itu kepada PENYEWA dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha ini;

Lampiran tambahan.indb 292

22/08/2017 11.07.17

Lampiran 18

L-293

b. Jangka waktu (selanjutnya disebut jangka waktu baru) dari pembaharuan sewa guna usaha akan berlangsung untuk 1 (satu) tahun segera sesudah lampaunya masa jangka waktu permulaan (kecuali apabila para pihak secara tertulis menyetujui lain); c. Uang sewa guna usaha sama dengan apa yang diatur pada butir 8 dalam Daftar; d. Nilai ganti rugi yang disetujui akan seperti apa yang ditentukan pada butir 10 dalam Daftar.

Pasal 6 (Penyerahan Barang Modal) 1. PENYEWA menegaskan telah berunding dengan PENJUAL yang disebutkan pada butir 2 dalam Daftar (selanjutnya disebut PENJUAL) mengenai Barang Modal yang akan dipilihnya. PENYEWA dengan ini menyatakan, bahwa YANG MENYEWAKAN tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penyerahan atau tidak diserahkannya Barang Modal oleh PENJUAL atau tidak berfungsinya Barang Modal atau atas suatu kerusakan atau atas mutu atau ketidakcocokkan Barang Modal baik untuk sebagian atau bagian-bagian Barang Modal itu maupun keseluruhannya. 2. PENYEWA harus memeriksa Barang Modal itu dan memberikan/menandatangani Berita Acara Serah Terima/ Tanda Terima (selanjutnya disebut Tanda Penerimaan) kepada YANG MENYEWAKAN dalam bentuk sebagaimana yang dikehendaki oleh YANG MENYEWAKAN setelah menerima Barang Modal itu dari PENJUAL ataupun dari YANG MENYEWAKAN. 3. Apabila PENYEWA menderita rugi sebagai akibat keterlambatan penyerahan atau tidak diserahkannya Barang Modal atau karena mutu atau ketidak-cocokkan Barang Modal sedangkan PENYEWA telah menandatangani Tanda Penerimaan menurut pasal ini-maka setelah PENYEWA memenuhi segala kewajiban pembayaran menurut Perjanjian Sewa Guna Usaha, YANG MENYEWAKAN menyetujui mengalihkan kepada PENYEWA (atas biaya PENYEWA sendiri), hak-hak apapun juga yang dimiliki oleh YANG MENYEWAKAN, untuk menuntut ganti rugi kepada PENJUAL, dengan ketentuan bahwa YANG MENYEWAKAN tidak menjamin diperolehnya ganti rugi termaksud. 4.a. Apabila PENYEWA menemukan suatu kerusakan pada Barang Modal atau mempunyai suatu keluhan atas Barang Modal itu pada waktu menerima Barang Modal maka PENYEWA wajib memberitahukan kepada PENJUAL dan YANG MENYEWAKAN dengan penjelasan kerusakan-kerusakan dan keluhankeluhan tersebut didalam Tanda Penerimaan dengan catatan bahwa klausula ini tidak dapat ditafsirkan bahwa YANG MENYEWAKAN bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan atau keluhan-keluhan itu. b. Apabila PENYEWA tidak memberitahukan kepada YANG MENYEWAKAN menurut ayat 4a pasal ini, maka ini berarti bahwa PENYEWA mengakui Barang Modal telah diserahkan dalam kondisi yang sempurna dan bahwa PENYEWA tidak akan mengajukan sesuatu keberatan apapun dikemudian hari dengan alasan apapun juga.

Lampiran tambahan.indb 293

22/08/2017 11.07.17

L-294

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Pasal 7 (Cacat atau Kerusakan Barang Modal) 1. Ketentuan-ketentuan dari pasal 6 juga berlaku atas kerusakan atau cacat yang tersembunyi dari Barang Modal kecuali jika terdapat suatu perjanjian khusus dengan PENJUAL, yang mengecualikan hal itu, dengan catatan bahwa tidak ada sesuatupun didalam Perjanjian ini yang dengan cara bagaimanapun dapat ditafsirkan sebagai jaminan dari YANG MENYEWAKAN kepada PENYEWA atas tidak adanya kerusakan/cacat yang tersembunyi atau kekurang-cocokkan. 2. Tiap kewajiban yang mungkin dibebankan kepada YANG MENYEWAKAN atas setiap hak yang mungkin dimiliki PENYEWA berkenaan dengan syarat-syarat dan keadaan Barang Modal atau mutu atau dapat tidaknya diperdagangkannya Barang Modal atau kecocokan Barang Modal atau kepantasan Barang Modal atau kegunaan Barang Modal secara tegas atau tersirat baik yang timbul dari Perjanjian Sewa Guna Usaha atau dari Perjanjian sebelumnya, pernyataan lisan atau tertulis untuk dan atas nama seseorang pada waktu perundingan sedang berjalan yang telah mempengaruhi PENYEWA sebelum Perjanjian Sewa Guna Usaha dibuat, YANG MENYEWAKAN tidak dapat dimintai tanggung jawab baik menurut Perjanjian ini maupun terbatas pada karena cacat atau kerusakan tersembunyi atau nyata. YANG MENYEWAKAN tidak wajib mengganti kerugian kepada PENYEWA atas tuntutan ganti rugi terhadap PENYEWA yang dilakukan oleh pihak ketiga atas dasar kerugian atau kerusakan apapun juga. 3. Baik PENJUAL maupun dealer atau penyalur melalui siapa Perjanjian Sewa Guna Usaha dirundingkan atau oleh siapa Barang Modal ini disalurkan, juga seorang pegawai PENJUAL atau dealer atau penyalur tidak boleh dianggap wakil YANG MENYEWAKAN dalam transaksi ini dan YANG MENYEWAKAN tidak bertanggung jawab terhadap syarat-syarat dan jaminan yang dibuat oleh pegawai PENJUAL atau dealer atau penyalur.

Pasal 8 (Pemeliharaan dan Pemakaian Barang Modal) 1. YANG MENYEWAKAN akan membubuhkan merek-merek, pelat-pelat atau tandatanda/marker lainnya pada Barang Modal untuk menandakan, bahwa Barang Modal itu dimiliki oleh YANG MENYEWAKAN. 2. PENYEWA tidak akan memindahkan Barang Modal dari tempat/lokasi seperti yang telah disepakati bersama tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari YANG MENYEWAKAN. Apabila PENYEWA lalai, PENYEWA wajib membayar segala biaya yang dikeluarkan oleh atau atas nama YANG MENYEWAKAN dalam penentuan letak, pengambil alihan dan penyimpanan Barang Modal itu, dan biaya berperkara yang dikeluarkan oleh YANG MENYEWAKAN untuk pelaksanaan ketentuanketentuan Perjanjian Sewa Guna Usaha ini. 3. PENYEWA akan mempergunakan Barang Modal itu sebagai seorang penjaga dan pemakai yang baik, dengan memperhatikan waktu dan cara pemakaiannya dan atas biaya sendiri mengusahakan dan menyimpan semua surat pendaftaran yang perlu, lisensi dan izin untuk pemakaian Barang Modal dan akan mematuhi semua peraturan

Lampiran tambahan.indb 294

22/08/2017 11.07.17

Lampiran 18

L-295

dan instruksi dari Badan Pemerintah atau dari pihak penguasa/ yang berwenang dan/atau mematuhi semua Undang-Undang, kebijaksanaan-kebijaksanaan, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan penyimpanan, pemakaian serta pemeliharaan Barang Modal. 4. PENYEWA akan mengikuti dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi setiap nasehat-nasehat atau anjuran-anjuran pabrik pembuat Barang Modal perihal pemakaian dan perawatannya. 5. PENYEWA wajib memperbaiki Barang Modal sebaik-baiknya, mengganti bagianbagian yang hilang, rusak dengan suku cadang yang diberikan atau disarankan oleh pabrik pembuat Barang Modal atau dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari YANG MENYEWAKAN, dengan suku cadang yang mutu dan nilainya sama dengan itu dan apabila ini diabaikan, maka YANG MENYEWAKAN berhak mengambil Barang Modal itu supaya dapat diperbaiki, dan PENYEWA wajib mengganti penuh segala biaya perbaikan yang dikeluarkan. YANG MENYEWAKAN mempunyai hak untuk menahan Barang Modal tersebut sampai semua biaya tadi diganti, dengan catatan semua pelaksanaan dari hal tersebut di atas tidak menghentikan pembayaran uang sewa guna usaha yang berjalan. 6. PENYEWA bertanggung jawab untuk membayar tepat pada waktunya biaya pemeliharaan dan perbaikan serta kewajiban lain termasuk penggantian suku cadang dan peralatan Barang Modal serta menjamin agar Barang Modal bebas dari tuntutan hukum dari yang berwenang. 7. PENYEWA berkewajiban membayar tepat pada waktunya lisensi, uang sewa guna usaha, bunga, pajak, pungutan dan pengeluaran lain sehubungan dengan penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan, dan penitipan Barang Modal, dan wajib mentaati semua peraturan. Atas permintaan YANG MENYEWAKAN, PENYEWA wajib menyerahkan tanda terima untuk pembayaran segala biaya tersebut diatas dan apabila PENYEWA cidera/ingkar janji maka YANG MENYEWAKAN akan membayar semua biaya termaksud, dan PENYEWA membayar kepada YANG MENYEWAKAN secara tunai dan sekaligus pada saat ditagih. 8. Menjamin bahwa Barang Modal dijalankan dengan cara yang baik dan pantas oleh orang-orang yang mampu dan cakap dan jika dikehendaki oleh Undang-Undang/ peraturan lainnya untuk memiliki surat izin untuk menjalankan. 9. PENYEWA akan membayar kepada YANG MENYEWAKAN segala kerugian, biaya, klaim termasuk biaya perkara yang dituntut kepada YANG MENYEWAKAN karena suatu kerugian, cedera fisik atau kerusakan Barang yang diderita oleh seseorang atau pihak lain atau kematian yang terjadi karena penempatan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan Barang Modal dan/ atau karena sebab apapun juga.

Pasal 9 (Perubahan Barang Modal) 1. Tanpa izin tertulis dari YANG MENYEWAKAN, PENYEWA tidak akan melakukan penambahan-penambahan, perubahan bagian-bagian baik sebagian maupun seluruhnya dari Barang Modal atau mengubah urutan jenis/bentuk serta kerja, fungsi ataupun mutu dari Barang Modal, sehingga berbeda dari bentuk, spesifikasi

Lampiran tambahan.indb 295

22/08/2017 11.07.17

L-296

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

dan identitas semula sebagaimana diuraikan dalam Tanda Penerimaan Barang Modal. 2. Apabila PENYEWA membuat penambahan-penambahan atau perubahan-perubahan Barang Modal tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari YANG MENYEWAKAN, maka PENYEWA segera atas permintaan YANG MENYEWAKAN mengembalikan Barang Modal pada keadaan seperti semula atas biaya dan ongkos PENYEWA. 3. Segala penambahan-penambahan, perubahan-perubahan dan penyempurnaan yang dilakukan terhadap Barang Modal (dengan atau tanpa izin tertulis YANG MENYEWAKAN) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Barang Modal.

Pasal 10 (Barang Modal Tidak Dilekatkan pada Tanah dan/atau Bangunan) 1. Tanpa izin tertulis dari YANG MENYEWAKAN maka PENYEWA tidak boleh menanamkan, mengikatkan, melekatkan atau dengan cara bagaimanapun menyatukan Barang Modal terhadap tanah dan bangunan atau harta tak bergerak lainnya dimana Barang Modal tersebut terletak dan dipakai. 2. Apabila PENYEWA meminta izin YANG MENYEWAKAN untuk hal-hal yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini, maka PENYEWA hendaknya menyerahkan izin tertulis dari pemilik tanah dan bangunan atau pemilik harta tak bergerak itu yang isinya menyatakan bahwa si pemilik itu menyetujui dan mengakui, bahwa ia tidak akan memperlakukan Barang Modal itu sebagai bagian dari tanah dan bangunan atau harta tak bergerak miliknya dan oleh karena itu Barang Modal yang disewa guna usaha ini tetap dianggap sebagai milik tunggal YANG MENYEWAKAN, walaupun Barang Modal ini mungkin saja telah dilekatkan pada tanah dan bangunan tadi. PENYEWA memikul tanggung jawab bagi setiap kerusakan yang timbul terhadap tanah dan bangunan atau harta tidak bergerak/ barang lainnya karena dilekatkan atau dilepasnya nanti Barang Modal yang disewa guna usaha (baik yang dilakukan oleh YANG MENYEWAKAN maupun PENYEWA) dan PENYEWA akan membayar ganti rugi apabila ada tuntutan karena kerusakan yang timbul. 3. PENYEWA dengan ini menjamin YANG MENYEWAKAN, bahwa ia akan mematuhi semua pembayaran sewa, tarip, pajak dan ongkos lainnya sehubungan dengan tanah dan bangunan, atau harta tidak bergerak lainnya dimana Barang Modal untuk sementara waktu ditempatkan serta disimpan dan/atau dipakai dan apabila diminta akan memperlihatkan kepada YANG MENYEWAKAN bukti pembayaran terakhir berkenaan dengan itu.

Pasal 11 (Kehilangan dan/atau Kerusakan Barang Modal) 1. PENYEWA bersama ini menyatakan memikul dan menanggung seluruh risiko kehilangan dan/atau kerusakan pada Barang Modal atau sesuatu bagian daripadanya karena sebab apapun juga sejak jangka waktu permulaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian ini.

Lampiran tambahan.indb 296

22/08/2017 11.07.17

Lampiran 18

L-297

2. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan atas Barang Modal atau bagian-bagiannya maka PENYEWA atas biayanya sendiri seketika akan melakukan tindakan sebagai berikut: a. Mengganti keseluruhan ataupun bagian yang rusak/hilang itu; b. Memperbaikinya menjadi seperti keadaan semula dan dapat dipakai lagi dengan baik. 3. Menyimpang dari ayat-ayat pasal ini, apabila seluruh Barang Modal hilang dan/ atau menjadi tidak bermanfaat sama sekali (termasuk tetapi tidak terbatas pada karena rusak/tidak berguna lagi secara ekonomis) atau karena alasan apapun atau terjadi pelanggaran atas hak kepemilikan YANG MENYEWAKAN karena sebab apapun maka PENYEWA dengan seketika atas permintaan YANG MENYEWAKAN, membayar nilai ganti rugi yang disetujui sebagaimana diuraikan pada butir 9 dalam Daftar (selanjutnya disebut Nilai Ganti Rugi Yang Disetujui). 4. Apabila ayat 2 pasal ini yang berlaku, maka Perjanjian Sewa Guna Usaha ini berlaku terus tanpa perubahan apapun, dan uang sewa guna usaha wajib dibayar terus secara penuh. 5. Apabila ayat 3 pasal ini yang berlaku, maka Perjanjian Sewa Guna Usaha ini dianggap berakhir pada saat dilakukannya pembayaran penuh dari Nilai Ganti Rugi Yang Disetujui-setelah mana kedua belah pihak tidak akan saling menuntut lagi kecuali tuntutan ganti rugi lain sebelumnya. 6. Apabila pembayaran penuh Nilai Ganti Rugi Yang Disetujui telah terjadi, maka YANG MENYEWAKAN akan mengalihkan kepemilikan Barang Modal kepada PENYEWA di tempat dan dalam kondisi sebagaimana adanya pada saat itu berikut jika ada segala hak dan kewajiban yang dimiliki YANG MENYEWAKAN terhadap pihak ketiga tanpa suatu janji dan/atau jaminan apapun juga dari YANG MENYEWAKAN. 7. PENYEWA akan membayar kepada YANG MENYEWAKAN kerugian atau kerusakan Barang Modal yang tidak diasuransikan sebagaimana mestinya atau ganti rugi asuransi tidak mencukupi tanpa memperhatikan alasannya, baik yang disebabkan oleh perbuatan, kelalaian atau kesalahan PENYEWA maupun pihak lain.

Pasal 12 (Simpanan Jaminan) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Sewa Guna Usaha, PENYEWA harus menyerahkan kepada YANG MENYEWAKAN sejumlah uang sebesar seperti yang disebutkan pada butir 5 dalam Daftar sebagai Jaminan (selanjutnya disebut Simpanan Jaminan/ Tanggungan) untuk dibayarnya tepat pada waktunya dan dengan penuh uang sewa guna usaha, setiap jumlah kerugian dan kewajiban-kewajiban PENYEWA lainnya yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini. Dengan terjadinya peristiwa kelalaian yang tercantum dalam pasal 16, maka YANG MENYEWAKAN berhak akan tetapi tidak diwajibkan menggunakan Simpanan Jaminan untuk membayar setiap jumlah kerugian, tunggakan pembayaran sewa guna usaha, nilai ganti rugi yang disetujui dan kewajiban-kewajiban PENYEWA lainnya. Apabila YANG MENYEWAKAN menghendaki

Lampiran tambahan.indb 297

22/08/2017 11.07.17

L-298

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

mengakhiri sewa guna usaha sesuai dengan pasal 16 Perjanjian ini - maka PENYEWA harus membayar kepada YANG MENYEWAKAN jumlah-jumlah sampai dipenuhinya Simpanan Jaminan yang tercantum pada butir 5 dalam Daftar, atau suatu jumlah lain yang harus dibayar. Simpanan Jaminan tidak berbunga, Jika ditetapkan dibentuk jaminan lain sebagai tambahan, maka jaminan tersebut dianggap menjamin semua tuntutan YANG MENYEWAKAN dengan urutan penggunaan jaminan ditetapkan oleh YANG MENYEWAKAN.

Pasal 13 (Asuransi) 1. Selama berlangsungnya sewa guna usaha - YANG MENYEWAKAN mensyaratkan mengasuransikan Barang Modal pada Maskapai Asuransi yang ditunjuk oleh YANG MENYEWAKAN, atas nama YANG MENYEWAKAN dan pembayaran premi oleh PENYEWA. 2. YANG MENYEWAKAN berhak menentukan terhadap risiko-risiko apa Barang Modal itu harus diasuransikan dan besarnya asuransi harus cukup untuk menutupi Nilai Ganti Rugi Yang Disetujui sebagaimana diuraikan pada butir 9 dalam Daftar. PENYEWA juga wajib mengasuransikan barang Modal ini terhadap tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga yang timbul dari penjagaan, pemeliharaan atau pemakaian Barang Modal, sebesar jumlah yang dirasa cocok oleh YANG MENYEWAKAN. 3. PENYEWA harus membayar premi-premi asuransi yang ditentukan dalam pasal ini serta membayar premi setiap perpanjangan pertanggungan asuransi. 4. PENYEWA boleh atas biayanya sendiri mengasuransikan Barang Modal terhadap risiko lain yang dikehendakinya, tetapi asuransi itu tidak akan membebaskannya dengan cara bagaimanapun juga dari semua atau setiap pertanggungan jawab berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha ini. 5. PENYEWA dapat pula mempertanggungkan Barang Modal kepada Maskapai Asuransi yang ditunjuknya sendiri setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari YANG MENYEWAKAN serta menyerahkan Polis Asuransi kepada YANG MENYEWAKAN untuk disimpan selama berlakunya Perjanjian Sewa Guna Usaha selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Polis diterima dari Maskapai Asuransi. Setiap risiko dan kerugian yang timbul akibat kelalaian PENYEWA mempertanggungkan Barang Modal menjadi beban dan tanggung jawab dari PENYEWA. 6. PENYEWA tidak boleh melakukan suatu tindakan atau hal yang dapat membatalkan pertanggungan-pertanggungan asuransi-asuransi yang ditutup menurut pasal ini. 7. Bilamana ternyata, baik disengaja ataupun tidak disengaja PENYEWA melakukan tindakan yang mengakibatkan batalnya klaim asuransi, maka PENYEWA akan menanggung semua risiko yang telah ditutup pada Maskapai Asuransi dan mengganti segala kerugian yang diderita oleh YANG MENYEWAKAN akibat batalnya asuransi tersebut. 8. Kegagalan mendapatkan ganti rugi dari asuransi yang ditutup tidak akan membebaskan PENYEWA dari pertanggungan jawabnya atas Barang Modal menurut Perjanjian Sewa Guna Usaha ini.

Lampiran tambahan.indb 298

22/08/2017 11.07.17

Lampiran 18

L-299

9. Apabila kejadian-kejadian yang ditutup dengan asuransi tersebut terjadi, maka PENYEWA wajib dalam jangka waktu 2X24 jam memberitahu YANG MENYEWAKAN dan Maskapai Asuransi tentang hal itu secara tertulis dan segera menyerahkan dokumen-dokumen tentang kejadian tersebut yang diperlukan, agar YANG MENYEWAKAN, dapat menerima semua klaim ganti rugi asuransi. 10. Dalam hal terjadi suatu peristiwa/risiko yang secara kebetulan tidak ditutup dengan asuransi atau ganti rugi asuransi tidak mencukupi, maka setiap kerugian yang diderita YANG MENYEWAKAN atas Barang Modal sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari PENYEWA. 11. Pembayaran ganti rugi asuransi adalah hak YANG MENYEWAKAN sehingga hanya dapat diterima oleh YANG MENYEWAKAN. 12. Ganti rugi asuransi tersebut, atas keinginan YANG MENYEWAKAN akan digunakan sebagai berikut: a. Untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan pasal 12; b. Untuk membayar seluruh Nilai Ganti Rugi Yang Disetujui atau sebagian sesuai dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha ini dalam hal mana PENYEWA akan dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar Nilai Ganti Rugi Yang Disetujui sampai sebesar ganti rugi asuransi yang diterima oleh YANG MENYEWAKAN dan; c. Untuk membayar kerusakan-kerusakan yang diderita pihak ketiga dan/atau PENYEWA karena terjadinya kejadian yang ditutup dengan asuransi.

Pasal 14 (Larangan bagi PENYEWA) 1. PENYEWA berjanji untuk menjaga agar pemilikan YANG MENYEWAKAN atas Barang Modal tidak dirugikan/dilanggar atau berada dalam ancaman. Jika hal ini terjadi karena tindakan PENYEWA sendiri maupun pihak manapun juga maka PENYEWA wajib atau YANG MENYEWAKAN atas ongkos dan biaya PENYEWA sendiri akan segera mengatasi, pelanggaran atau ancaman tersebut. 2. Dengan mengindahkan ayat terdahulu dari pasal ini, maka PENYEWA dilarang : • Menjual, mengalihkan hak, mengalih sewakan, membebani, menjaminkan, menggadaikan, menghipotikkan, atau memindahkan atau membiarkan berpindahnya Barang Modal baik untuk reparasi atau tindakan lain, dan apabila PENYEWA melanggar salah satu ketentuan dalam ayat ini maka YANG MENYEWAKAN berhak (akan tetapi tidak bersifat mengikat) untuk membayar kepada pihak ketiga suatu jumlah yang diperlukan guna membebaskan Barang Modal-dengan hak untuk meminta dibayar kembali jumlah uang itu dari PENYEWA. • Menjual, menghipotikkan, membebankan, menyewakan atau dengan cara lain melepaskan tanah dan/atau bangunan atau barang tidak bergerak lainnya yang menjadi tempat Barang Modal- tanpa persetujuan tertulis dari YANG MENYEWAKAN dan PENYEWA menjamin sepenuhnya bahwa Pembeli, Kreditur atau pihak lainnya akan tunduk dan mentaati Perjanjian Sewa Guna Usaha.

Lampiran tambahan.indb 299

22/08/2017 11.07.18

L-300

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Pasal 15 (Janji Pengikatan Diri PENYEWA) PENYEWA berjanji: 1. Barang Modal akan digunakan untuk keperluan Usaha sehari-hari dari PENYEWA; 2. Membayar uang sewa guna usaha yang disebutkan pada butir 6 dalam Daftar kepada YANG MENYEWAKAN atau kepada orang lain yang sewaktu-waktu ditunjuk secara tertulis oleh YANG MENYEWAKAN, bebas dari semua pengurangan atau pemotongan; 3. Atas biaya sendiri, menguasai dan memelihara Barang Modal dalam keadaan terawat baik dan dapat digunakan setiap saat. 4. Mengijinkan setiap orang atau badan yang diberi kuasa oleh YANG MENYEWAKAN untuk sewaktu-waktu memasuki tempat dimana Barang Modal berada dengan tujuan memeriksa Barang Modal tersebut, dan memberitahukan YANG MENYEWAKAN mengenai setiap perubahan alamat/domisili PENYEWA dan atas permintaan YANG MENYEWAKAN segera memberitahukan YANG MENYEWAKAN tempat Barang Modal berada. 5. Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dalam hal Barang Modal terdiri dari kendaraan (Kendaraan) maupun alat-alat berat maka: a. Sekalipun adanya ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, YANG MENYEWAKAN dapat mengijinkan PENYEWA untuk mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas namanya dan atas beban sepenuhnya dari PENYEWA. PENYEWA setuju untuk menyerahkan BPKB dan duplikat Faktur kepada YANG MENYEWAKAN yang akan menahannya sampai semua kewajiban PENYEWA berdasarkan Perjanjian ini telah dilunasi. YANG MENYEWAKAN dapat menetapkan persyaratan apapun yang dipandangnya baik untuk menjamin hak-hak dan kepentingannya atas Kendaraan. b. YANG MENYEWAKAN dibebaskan dari tanggung jawab dan kerugian yang berkenaan dengan dokumen-dokumen Kendaraan yang tidak Asli dan/atau diterbitkan sebagaimana mestinya. c. Hanya seorang pengemudi yang ahli- memiliki Surat Izin Mengemudi yang berlaku untuk jenis Barang Modal, serta memenuhi syarat yang boleh mengemudikan Barang Modal untuk tujuan yang tidak melawan hukum. d. Untuk segera memperbaharui pendaftaran Barang Modal dan mentaati UndangUndang dan peraturan-peraturan mengenai lalu lintas jalan, memenuhi semua panggilan Polisi dan/atau Polisi Lalu Lintas serta melunasi tepat pada waktunya semua denda berkenaan dengan hal tersebut. Segala akibat yang timbul karena kelalaian/pelanggaran terhadap Undang-Undang dan/atau peraturan-peraturan lainnya adalah menjadi tanggung jawab PENYEWA sendiri. 6. Tidak memindahkan, mengubah, menghilangkan atau merusak atau dengan cara lain mengganggu nomor mesin, rangka, pendaftaran atau nomor-nomor seri atau

Lampiran tambahan.indb 300

22/08/2017 11.07.18

Lampiran 18

L-301

setiap pelat merek dagang atau pelat tanda pengenal yang terletak pada Barang Modal atau setiap bagiannya. 7. Membayar atau memberikan penggantian kepada YANG MENYEWAKAN terhadap semua pajak yang dikenakan terhadap YANG MENYEWAKAN maupun terhadap Barang Modal berdasarkan sewa guna usaha-termasuk setiap pajak baru yang dikenakan setelah tanggal Perjanjian Sewa Guna Usaha serta pada semua biaya pendaftaran, premi asuransi dan lain sebagainya yang berkenaan dengan pengoperasian atau pemilikan Barang Modal. 8. Membayar, denda keterlambatan sebesar yang disebutkan pada butir 11 dalam Daftar (sebelum maupun setelah putusan Pengadilan) atas setiap jumlah yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha yang tidak dibayar pada tanggal jatuh waktu. 9. Membayar semua biaya materai, biaya notaris, biaya penagihan, biaya penarikan kembali Barang Modal, biaya hukum dan biaya-biaya lainnya (termasuk biaya penasihat hukum YANG MENYEWAKAN) berkenaan dengan pembuatan atau pelaksanaan Perjanjian Sewa Guna Usaha. 10. Tidak mengijinkan Barang Modal dipindahkan dari wilayah Indonesia dan tidak boleh memindahkan tempat pendaftaran Barang Modal tanpa persetujuan tertulis dari YANG MENYEWAKAN. 11. Semua hak yang dimiliki PENYEWA berdasarkan uang muka atau pembayaran lain yang diberikan PENYEWA kepada PENJUAL/SUPPLIER, Pabrikan atau Pembekal dari Barang Modal untuk pembelian Barang Modal dengan ini dialihkan kepada YANG MENYEWAKAN.

Pasal 16 (Kelalaian) a. Peristiwa-peristiwa berikut ini merupakan kelalaian : i. PENYEWA lalai untuk membayar uang sewa guna usaha, sekalipun untuk 1 (satu) kali angsuran saja. ii. PENYEWA lalai untuk melakukan pembayaran lain apabila jatuh waktu atau Penjamin (Borg) atau PENYEWA lalai mematuhi atau melaksanakan salah satu ketentuan Perjanjian Sewa Guna Usaha ini. iii. Apabila YANG MENYEWAKAN dengan alasan yang cukup merasa tidak terjamin lagi kepentingannya atau menurut pendapat yang layak dari YANG MENYEWAKAN dengan memperhatikan semua keadaan yang bersangkutan, telah terjadi perubahan materil yang akan merugikan keadaan keuangan atau keadaan lainnya dari PENYEWA. iv. PENYEWA meninggalkan Barang Modal Dengan terjadinya suatu Kejadian Kelalaian, YANG MENYEWAKAN atas kehendaknya sendiri dapat tanpa diperlukan pernyataan/penetapan/putusan lalai dari pengadilan/instansi manapun juga serta tanpa keharusan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu atau mengajukan permintaan terlebih dahulu kepada PENYEWA untuk segera atau salah satu cara, yaitu (i) menyatakan

Lampiran tambahan.indb 301

22/08/2017 11.07.18

L-302

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

semua pembayaran sewa guna usaha harus segera dan seketika dibayar, (ii) melakukan tindakan hukum melalui pihak yang berwajib, instansi pemerintah dan/atau pihak lain untuk memaksa pelaksanaan oleh PENYEWA dan untuk mendapatkan kembali dari PENYEWA setiap atau semua kerugian dan biaya yang diderita atau dikeluarkan oleh YANG MENYEWAKAN, dan mulai saat itu PENYEWA harus segera menghentikan segala bentuk pemakaian Barang Modal atau (iii) mengakhiri hak-hak PENYEWA berdasarkan Perjanjian ini, mengambil kembali Barang Modal dengan atau tanpa bantuan Pengadilan dan/atau alat-alat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah dan/atau pihak lain serta berhak memasuki tanah dan bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang diduga menjadi tempat penyimpanan Barang Modal dan menuntut semua kerugian langsung atau tidak langsung yang diderita YANG MENYEWAKAN termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan YANG MENYEWAKAN sehubungan dengan pengambilan kembali Barang Modal. b. Dalam hal YANG MENYEWAKAN menghendaki untuk mengambil kembali Barang Modal, PENYEWA melepaskan semua hak untuk pemberitahuan sebelumnya serta hak menuntut ganti kerugian yang ditimbulkan karena pengambilan kembali Barang Modal tersebut dan dengan ini memberi kuasa kepada YANG MENYEWAKAN untuk menjual atau memindah tangankan Barang Modal dimuka umum atau dibawah tangan dengan harga yang dipandang baik oleh YANG MENYEWAKAN tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENYEWA. Dengan berakhirnya Perjanjian ini, PENYEWA atas permintaan YANG MENYEWAKAN setuju untuk membayar kepada YANG MENYEWAKAN Nilai Ganti Rugi yang Disetujui (yang disebutkan pada butir 9 dalam Daftar) dan setiap jumlah lain yang pada waktu itu jatuh waktu berdasarkan Perjanjian ini, ditambah bunga keterlambatan atas setiap pembayaran yang pada waktu itu tertunggak sampai tanggal pembayaran, dan harus membayar seluruh kerugian serta kehilangan keuntungan YANG MENYEWAKAN dikurangi dengan hasil bersih penjualan Barang Modal. c. Untuk keperluan-keperluan ini, PENYEWA memberi kuasa mutlak yang seluasluasnya kepada YANG MENYEWAKAN dengan hak substitusi tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun juga dan oleh karenanya PENYEWA dan YANG MENYEWAKAN sepakat untuk mengabaikan/mengesampingkan PASAL 1814 KUH Perdata untuk memasuki setiap tempat dimana Barang Modal pada waktu itu berada dan memindahkannya dari tempat tersebut apabila perlu secara paksa tanpa suatu halangan atau gangguan dari PENYEWA dan/atau pegawai dan/atau orang yang ditunjuk dan/atau mendapatkan perintah dari PENYEWA dan setuju bahwa setiap pemasukan dan pengambilan kembali Barang Modal tersebut tidak merupakan tindakan memasuki pekarangan tanpa hak. Semua hak dan upaya hukum dari YANG MENYEWAKAN berdasarkan Perjanjian ini adalah kumulatif dan merupakan tambahan terhadap hak-hak dan upaya-upaya hukum lainnya yang dapat dipergunakan oleh YANG MENYEWAKAN. Kelalaian dipihak YANG MENYEWAKAN untuk melaksanakan dan keterlambatan dalam melaksanakan sesuatu hak, wewenang atau upaya hukum berdasarkan Perjanjian ini tidak

Lampiran tambahan.indb 302

22/08/2017 11.07.18

Lampiran 18

L-303

merupakan suatu pelepasan daripadanya, dan pelaksanaan tunggal sebagian dari suatu hak, wewenang atau upaya hukum oleh YANG MENYEWAKAN berdasarkan Perjanjian ini tidak meniadakan wewenang atau upaya hukum oleh YANG MENYEWAKAN berdasarkan Perjanjian ini tidak meniadakan setiap pelaksanaan lain atau lebih lanjut dari padanya atau pelaksanaan dari hak atau upaya hukum lainnya. d. PENYEWA menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya serta menanggung segala risiko apabila terjadi suatu halangan dan/atau gangguan dalam pelaksanaan YANG MENYEWAKAN mengadakan pengambilan atau penarikan kembali Barang Modal baik secara paksa atau tidak. e. Untuk maksud pengakhiran Perjanjian Sewa Guna Usaha dan/atau penarikan atau pengambilan kembali Barang Modal sampai dengan dijualnya Barang Modal oleh YANG MENYEWAKAN, para pihak dengan ini sepakat untuk mengabaikan dan mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata dan oleh karenanya setiap pelaksanaan hal tersebut tidak perlu dan/atau tidak diharuskan terlebih dahulu meminta keputusan melalui Badan Peradilan. f. Walaupun YANG MENYEWAKAN memilih salah satu dari cara penanggulangan yang tercantum dalam pasal ini-namun PENYEWA tidak dibebaskan dari setiap tanggung jawab kepada pihak-pihak lain yang timbul karenanya.

Pasal 17 (Denda Karena Keterlambatan Pembayaran) Tanpa mengurangi hak YANG MENYEWAKAN terhadap PENYEWA berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha ini, maka apabila PENYEWA gagal membayar apapun juga yang harus dibayar menurut Perjanjian Sewa Guna Usaha ini (termasuk tetapi tidak terbatas pada angsuran sewa guna usaha,ganti rugi yang disetujui dan setiap biaya yang dikeluarkan YANG MENYEWAKAN untuk kepentingan PENYEWA dan biaya-biaya yang harus dibayar dimuka oleh YANG MENYEWAKAN untuk PENYEWA) PENYEWA dengan ini menyetujui untuk membayar denda keterlambatan yang ditetapkan pada butir (11) dalam Daftar sejak tanggal harus dibayarnya sampai saat pelunasan.

Pasal 18 (Opsi Untuk Membeli) Dengan dibayarnya tepat pada waktunya jumlah uang sewa guna usaha dan pembayaran kewajiban lainnya oleh PENYEWA selama jangka waktu sewa guna usaha dan dengan telah ditaatinya dan dilaksanakannya semua janji pengikatan diri dan ketentuanketentuan dari Perjanjian ini-pada akhir jangka waktu sewa guna usaha, PENYEWA mempunyai opsi untuk membeli Barang Modal ditempat dimana Barang Modal tersebut berada pada waktu itu dengan harga pembelian yang sama dengan Nilai Sisa yang disebutkan pada butir 8 dalam Daftar, ditambah dengan setiap pajak yang dikenakan atasnya, PENYEWA berhak untuk tidak melakukan pilihan untuk membeli dan sebaliknya dapat meminta untuk memperpanjang/memperbaharui masa sewa guna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian ini.

Lampiran tambahan.indb 303

22/08/2017 11.07.18

L-304

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Pasal 19 (Pembayaran Sebelum Berakhirnya Perjanjian) 1. PENYEWA atas persetujuannya YANG MENYEWAKAN dapat mengakhiri Perjanjian Sewa Guna Usaha ini sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatas dengan membayar semua sisa nilai pokok pembiayaan yang dikeluarkan oleh YANG MENYEWAKAN dan denda keterlambatan beserta pembayaran sewa guna usaha yang tertunggak yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian ini dan menurut syarat dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh YANG MENYEWAKAN. 2. Demikian juga dalam hal pembayaran sebelum jangka waktu permulaan berakhir PENYEWA berhak untuk melaksanakan pilihan untuk membeli atau memperpanjang sewa guna usaha, pilihan mana harus diberitahukan secara tertulis kepada YANG MENYEWAKAN dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pembayaran sebelum jangka waktu permulaan dilunasi seluruhnya.

Pasal 20 (Jaminan Dari Penyewa) PENYEWA dengan ini menegaskan bahwa PENYEWA sendiri yang telah menunjuk PENJUAL/SUPPLIER serta menentukan jenis, kwalitas, design dan sebagainya dari Barang Modal -serta segala persyaratan dalam kaitannya dengan transaksi Jual Beli Barang Modal-semata-mata atas kebijaksanaan PENYEWA sendiri dan PENYEWA bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian apabila timbul suatu sengketa antara PENJUAL/SUPPLIES dengan YANG MENYEWAKAN. YANG MENYEWAKAN tidak dan tidak akan membuat suatu pernyataan atau jaminan baik secara tegas maupun secara tidak langsung mengenai keadaan, design, pengoperasian atau kecocokan Barang Modal untuk suatu penggunaan tertentu atau suatu pernyataan atau jaminan lainnya akan tetapi YANG MENYEWAKAN setuju untuk mengalihkan atau dengan cara lain menyediakan kepada PENYEWA hak-hak yang dimiliki YANG MENYEWAKAN berdasarkan jaminan-jaminan atas Barang Modal yang diberikan oleh PENJUAL/ SUPPLIES atau Pabrik Barang Modal tersebut.

Pasal 21 (Hak-Hak Tertentu Yang Menyewakan) YANG MENYEWAKAN tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENYEWA dapat menjalankan setiap dan segala cara penanggulangan persoalan yang tercantum dalam pasal 16 Perjanjian ini, jika terjadi salah satu peristiwa-peristiwa berikut ini: a. PENYEWA telah gagal dalam membayar sejumlah uang yang sudah jatuh waktu dan sebagaimana mestinya menurut Perjanjian ini dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga lainnya, atau b. Penghentian atau penundaan dengan ancaman-hubungan dagang dengan PENYEWA, atau c. Diajukan permohonan pailit baik oleh PENYEWA maupun oleh Pihak Ketiga atau PENYEWA melakukan pemindahan/pengalihan hak milik bagi keuntungan para Kreditur, atau

Lampiran tambahan.indb 304

22/08/2017 11.07.18

Lampiran 18

L-305

d. PENYEWA membuat suatu permohonan untuk merencanakan atau mengatur kembali pembayaran hutang-hutang kepada Krediturnya (surseance van betaling), atau e. Harta PENYEWA termasuk Barang Modal atau harta Penjamin terkena sitaan oleh Pengadilan atau instansi Pemerintah yang berwenang, atau 6. PENYEWA menolak atau tidak dapat mematuhi syarat-syarat dari Perjanjian ini, atau g. PENYEWA mengajukan tuntutan dan/atau keberatan/gugatan kepada YANG MENYEWAKAN melalui pihak yang berwajib atau Badan Peradilan maka PENYEWA menyetujui segera menghentikan segala bentuk pemakaian Barang Modal YANG MENYEWAKAN tetap dapat melaksanakan seluruh hak-haknya berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha, atau h. PENYEWA menjadi subjek surat paksa atau sita tanpa mengindahkan apakah hal ini mempengaruhi Barang Modal atau tidak, atau i. Barang Modal hilang atau rusak berat sehingga perbaikannya tidak dibenarkan menurut pendapat YANG MENYEWAKAN, atau j. Setiap ijin, persetujuan atau ijin-ijin dari Pemerintah untuk melaksanakan usaha PENYEWA dicabut atau dibatasi kecuali pencabutan demikian dapat diperbaharui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, atau k. Bila PENYEWA melakukan kompromi, pengaturan atau perencanaan dengan Krediturnya atau setiap tindakan demi keuntungan Kreditur-kreditur itu, atau l. Bila keputusan Pengadilan yang berkekuatan tetap terhadap PENYEWA tidak dilaksanakan dengan baik dalam waktu lebih dari 14 (empat belas) hari, atau m. Jika PENYEWA menyia-nyiakan Barang Modal.

Pasal 22 (Laporan Usaha Dan Lain-lain) PENYEWA dengan segera dan atas permintaan YANG MENYEWAKAN setiap waktu wajib memberikan laporan tertulis dan secara mendetail mengenai keadaan keuangannya, lokasi serta keadaan Barang Modal.

Pasal 23 (Pengembalian Barang Modal) Apabila setelah PENYEWA memenuhi kewajibannya yaitu membayar seluruh apa yang harus dibayar menurut Perjanjian ini atau pada waktu Perjanjian ini berakhir karena alasan apapun-PENYEWA tidak mempergunakan haknya untuk membeli Barang Modal atau memperpanjang/memperbaharui Perjanjian-maka PENYEWA wajib menyerahkan Barang Modal kepada YANG MENYEWAKAN pada alamat YANG MENYEWAKAN atau pada alamat yang ditentukan oleh YANG MENYEWAKAN atau apabila dikehendaki oleh YANG MENYEWAKAN mempersiapkan Barang Modal dalam keadaan siap untuk diambil oleh YANG MENYEWAKAN atau wakilnya. PENYEWA akan memikul semua biaya yang dikeluarkan oleh YANG MENYEWAKAN berkenaan dengan penyerahan, pengiriman atau pemilikan kembali Barang Modal tersebut oleh YANG MENYEWAKAN.

Lampiran tambahan.indb 305

22/08/2017 11.07.18

L-306

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Pasal 24 (Tidak Dapat Dibatalkannya Kuasa) PENYEWA setuju bahwa kuasa yang diberikan kepada YANG MENYEWAKAN menurut atau berkenaan dengan Perjanjian ini merupakan bagian yang penting dan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini yang tanpa adanya kuasa tersebut Perjanjian ini tidak akan dibuat dan oleh karenanya semua kuasa yang diberikan kepada YANG MENYEWAKAN tidak dapat dibatalkan/dicabut karena sebab apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 dari KUH Perdata.

Pasal 25 (Larangan Untuk Mengalihkan Hak Dan Kewajiban PENYEWA) 1. Sewa Guna Usaha ini khusus diberikan kepada PENYEWA oleh sebab itu PENYEWA tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak maupun kewajibannya baik sebagian maupun seluruhnya pada pihak ketiga, kecuali dengan ijin tertulis terlebih dahulu dari YANG MENYEWAKAN. 2. Tidak ada kewajiban-kewajiban pembayaran PENYEWA berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha ini yang dapat diperhitungkan dengan tagihan-tagihan PENYEWA terhadap YANG MENYEWAKAN atau PENJUAL/SUPPLIER atau wakil-wakil YANG MENYEWAKAN dan/atau orang yang digantikan serta pengganti-pengganti hak dari YANG MENYEWAKAN.

Pasal 26 (Pengalihan Hak YANG MENYEWAKAN) YANG MENYEWAKAN dapat tanpa ijin PENYEWA- mengalihkan atau menjaminkan semua atau sebagian dari hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha kepada para Kreditor dan/atau Pemegang Obligasi/Wali Amanat termasuk haknya untuk memasuki tanah pekarangan dan/atau bangunan-bangunan serta barang tak bergerak lainnya yang menjadi tempat penyimpanan Barang Modal untuk memeriksa Barang Modal dan untuk melepaskan/ memisahkan serta mengambil kembali Barang Modal.

Pasal 27 (Ketentuan Tambahan Dan Judul) 1. PENYEWA bersama ini menyetujui bahwa ketentuan tambahan yang diuraikan pada butir 12 dari Daftar adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa Guna Usaha dan Perjanjian Sewa Guna Usaha ini akan ditambah atau dirubah menurut kebutuhan dengan persetujuan tertulis PENYEWA dan YANG MENYEWAKAN. 2. Dalam hal PENYEWA adalah suatu Badan, maka PENYEWA tidak akan mengadakan perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan susunan pengurus/penanggung jawab serta anggota Komisaris/Komanditer dan atau menjual/mengalihkan Perusahaannya (saham-sahamnya) baik sebagian maupun keseluruhannya dan/ atau menerbitkan/mengeluarkan saham-saham baru tanpa persetujuan tertulis dari YANG MENYEWAKAN.

Lampiran tambahan.indb 306

22/08/2017 11.07.18

Lampiran 18

L-307

3. Setiap perubahan yang dilakukan menurut ayat 2 pasal ini tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan hak serta kewajiban PENYEWA baik para pengurus maupun pemegang saham lama dan baru terikat pada syarat dan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian ini. 4. Pengurus maupun pemegang saham lama menjamin pula bahwa pengurus maupun pemegang saham baru akan tunduk serta mematuhi seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini. 5. Judul pasal-pasal dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk mempermudah saja dan tidak akan mempengaruhi arti, maksud dan tujuan Perjanjian ini.

Pasal 28 (Toleransi) Toleransi YANG MENYEWAKAN dalam menegakkan ketentuan serta syarat-syarat Perjanjian Sewa Guna Usaha ini atau dimana YANG MENYEWAKAN memberi waktu kepada PENYEWA tidak boleh ditafsirkan sebagai mempengaruhi atau membatasi hak-hak/wewenang YANG MENYEWAKAN, serta tidak boleh ditafsirkan bahwa bila YANG MENYEWAKAN membiarkan suatu pelanggaran oleh PENYEWA sebagai suatu pelepasan pelaksanaan hak dan wewenang YANG MENYEWAKAN terhadap terjadinya pelanggaran berikutnya/lainnya dari PENYEWA atas isi Perjanjian ini.

Pasal 29 (Batalnya Persiapan Pendahuluan) Perjanjian Sewa Guna Usaha ini mengatur semua hubungan kedua belah pihak dalam Perjanjian ini dan menggantikan serta membatalkan segala persetujuan, perjanjianperjanjian dan kesanggupan sebelumnya, jika ada antara kedua belah pihak baik secara tertulis maupun lisan.

Pasal 30 (Pemberitahuan) Setiap pemberitahuan, permintaan atau tuntutan oleh pihak yang satu terhadap yang lain menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Sewa Guna Usaha harus tertulis dan akan dianggap telah diterima oleh pihak lainnya : a. Apabila disampaikan langsung oleh salah satu pihak atau kuasanya atau pengacaranya melalui pos tercatat kepada pihak lain ke alamat yang telah disebut dalam bagian awal Perjanjian ini dan dengan demikian dianggap telah diterima oleh yang bersangkutan dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal surat tersebut, atau b. Apabila disampaikan langsung oleh salah satu pihak atau kuasanya atau pengacaranya ketangan pihak lain, maka dianggap telah diterima terhitung sejak tanggal penyerahan surat tersebut. PENYEWA harus segera memberitahukan kepada YANG MENYEWAKAN apabila mengalami hal-hal sebagai berikut: a. Pindah alamat/tempat tinggal domisili; b. Yang mewakili diganti;

Lampiran tambahan.indb 307

22/08/2017 11.07.18

L-308

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

c. Sebagian besar usahanya diganti; d. Status Perusahaannya berubah.

Pasal 31 (Definisi) Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha ini berlaku: 1. Apabila dalam pengertian PENYEWA terdapat dua atau lebih pihak yang tercakup dalam istilah PENYEWA maka tanggung jawab mereka menurut Perjanjian ini adalah bersama-sama dan sendiri-sendiri atau tanggung jawab renteng, dan 2. Kata-kata yang menunjukkan jenis pria harus dianggap meliputi jenis wanita dan jenis netral dan kata-kata yang menyatakan arti tunggal adalah termasuk bentuk jamaknya dan sebaliknya.

Pasal 32 (Perjanjian Sewa Guna Usaha Mengikat Para Pengganti Hak) Perjanjian Sewa Guna Usaha ini akan mengikat para pengganti hak berdasarkan Undang-undang dan orang-orang yang ditunjuk oleh Pengadilan untuk menggantikan hak-hak PENYEWA dan YANG MENYEWAKAN.

Pasal 33 (Hukum) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada dan ditafsirkan dalam segala hal sesuai dengan hukum Republik Indonesia dan kedua belah pihak telah memilih tempat kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan ketentuan bahwa YANG MENYEWAKAN bebas untuk mengambil tindakan hukum dalam Pengadilan-Pengadilan di Republik Indonesia atau ditempat lain untuk melindungi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Perjanjian Sewa Guna Usaha ini atau dengan cara lain mendapat pembayaran dari jumlah-jumlah uang yang harus dibayar oleh PENYEWA berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 34 (Ketentuan Lain-lain) 1. Apabila dengan PENYEWA dibuat lebih dari satu Perjanjian Sewa Guna Usaha/ Perjanjian lainnya (selanjutnya baik Perjanjian Sewa Guna Usaha maupun Perjanjian lainnya cukup disebut Perjanjian Pembiayaan) maka semua Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga YANG MENYEWAKAN berhak menahan semua dokumen-dokumen pemilikan Barang Modal/Barang yang memperoleh pembiayaan, Jaminan tambahan atau juga bukti surat berharga lainnya yang tercantum dalam semua Perjanjian Pembiayaan sebelum PENYEWA melunasi seluruh kewajiban pembayarannya kepada YANG MENYEWAKAN. 2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha secara mutatismutandis berlaku juga ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal KUH Perdata dan perundang-undangan lain-baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada setelah Perjanjian Sewa Guna Usaha dibuat dan/atau peraturan-peraturan

Lampiran tambahan.indb 308

22/08/2017 11.07.18

Lampiran 18

L-309

yang dikeluarkan oleh yang berwenang dan/atau kebiasaan yang berlaku dan/atau tambahan-tambahan perjanjian lain baik secara tertulis maupun lisan, sepanjang tidak mengurangi arti, maksud dan tujuan Perjanjian Sewa Guna Usaha. Demikian Perjanjian Sewa Guna Usaha ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 dibubuhi materai secukupnya dan masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PENYEWA

(Vony Barlianto )

Lampiran tambahan.indb 309

YANG MENYEWAKAN

( Sri Sudarmiatin )

22/08/2017 11.07.18

L-310

Lampiran tambahan.indb 310

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

22/08/2017 11.07.18

Lampiran 19

L-311

LAMPIRAN 19 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP-26/ PM/2003 TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP-26/PM/2003 TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU KETUA BADAN PENGAWAS PASA R MODAL Menimbang

bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penambahan modal perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan Publik dengan tetap memperhatikan perlindungan kepada masyarakat pemodal, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor IX.D. 1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 07/PM/2001 tanggal 23 Maret 2001; 1. Undang undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

Mengingat







MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASA R MODAL TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

Menetapkan :

Pasal 1 Ketentuan mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu diatur dalam Peraturan Nomor IX.D. 1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Lampiran tambahan.indb 311

22/08/2017 11.07.18

L-312

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Pasal 2 Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peraturan Bapepam Nomor IX.D. 1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 07/PM/2001 tanggal 23 Maret 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 17 Juli 2003 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo NIP 060065750

Lampiran tambahan.indb 312

22/08/2017 11.07.18

Lampiran 19

L-313

LAMPIRAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep 26/PM/2003 Tanggal : 17 Juli 2003 PERATURAN NOMOR IX.D.1: HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. Definisi : a. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan. b. Waran adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya Waran tersebut. 2. Apabila suatu perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan Publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan Waran atau Efek konversi, maka setiap pemegang saham wajib diberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Efek baru dimaksud sebanding dengan persentase pemilikan mereka. 3. Jika suatu perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini mempunyai lebih dari satu jenis saham, dan jika jumlah saham dalam setiap jenis ditambah secara proporsional, maka para pemegang saham yang ada wajib mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanding dengan persentase pemilikan mereka dalam masing masing jenis saham. 4. Jika suatu perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini mempunyai lebih dari satu jenis saham tetapi penambahan hanya terjadi pada satu jenis saham saja, atau jumlah penambahan dari setiap jenis saham tidak sebanding, atau jika Penawaran Umum terdiri dari Efek yang dapat ditukar dengan saham, maka semua pemegang saham wajib mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanding dengan persentase pemilikan dalam perusahaan. Penawaran Umum dimaksud wajib disetujui oleh pemegang saham yang mewakili sebagian besar saham dalam setiap jenis saham. 5. Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini menerbitkan Waran, maka jumlah Waran yang diterbitkan dan Waran yang telah beredar tidak melebihi 35% (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan. 6. Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 peraturan ini, bermaksud untuk menambah modal sahamnya melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau melalui Penawaran Umum Waran atau Efek konversi wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana penawaran dimaksud. Perusahaan tersebut wajib mengumumkan

Lampiran tambahan.indb 313

22/08/2017 11.07.18

L-314

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

informasi sebagaimana dimaksud pada angka 14 peraturan ini dan menyediakan Prospektus bagi pemegang saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.D.3, selambat lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan. Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud Peraturan Nomor IX.D.3 wajib tersedia bagi pemegang saham paling lambat pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan. 7. Untuk dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dipenuhi hal hal berikut: a. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan untuk Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.D.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selambat lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham; dan b. Bapepam tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan. 8. Kecuali dinyatakan lain oleh Bapepam, maka Pernyataan Pendaftaran yang disyaratkan dalam angka 7 peraturan ini menjadi efektif setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 9. Dalam hal suatu rencana Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagian atau seluruh dana hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut akan digunakan untuk transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, maka wajib memenuhi ketentuan peraturan ini dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX. E.l. 10. Persyaratan untuk memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 peraturan ini tidak berlaku jika perusahaan mengeluarkan saham sebagai hasil kapitalisasi dari laba yang ditahan dan atau modal disetor lainnya seperti dividen saham atau saham bonus. 11. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu merupakan hak yang dapat dialihkan dan dibuktikan dengan : a. catatan pemilikan dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan atau Biro Administrasi b. Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pemegang saham yang terdaftar pada tanggal tertentu. Sertifikat tersebut wajib tersedia sebelum dimulai dan selama periode perdagangan sebagaimana dimaksud pada angka 17 peraturan ini; c. kupon yang dapat dilepas dari surat saham; atau d. konfirmasi atau laporan rekening Efek yang diterbitkan oleh Kustodian.

Lampiran tambahan.indb 314

22/08/2017 11.07.18

Lampiran 19

L-315

12. Pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf d peraturan ini adalah pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham 8 (delapan) hari kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham. 13. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sudah dapat ditukarkan dengan Efek baru selama periode perdagangan. Efek baru tersebut wajib sudah diterbitkan dan tersedia dalam 2 (dua) hari kerja setelah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dilaksanakan. 14. Informasi penting penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang wajib diumumkan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam angka 6 peraturan ini meliputi antara lain : a. nama lengkap Emiten atau Perusahaan Publik, alamat kantor pusat, telepon, teleks, faksimili, E mail dan kotak pos; b. uraian mengenai Efek yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penerbitan Elak Memesan Efek Terlebih Dahulu; c. tanggal Rapat Umum Pemegang Saham; d. tanggal pencatatan pemegang saham yang mempunyai Efak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada Daftar Pemegang Saham atau nomor kupon untuk menentukan Efak Memesan Efek Terlebih Dahulu; e. tanggal terakhir dari pelaksanaan Efak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan pemberitahuan bahwa hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku ragi dan tanggal terakhir pembayaran; f. periode perdagangan Efak Memesan Efek Terlebih Dahulu; g. harga pelaksanaan Efek; h. rasio Efak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas saham yang ada; i. tata cara pemesanan Efek; j. uraian mengenai perlakuan Efek yang tidak dibeli oleh yang berhak dan Efak Memesan Efek Terlebm Dahulu dalam bentuk pecahan; k. pernyataan mengenai tata cara pengalihan Efak Memesan Efek Terlebih Dahulu; l. tata cara penerbitan dan penyampaian bukti Efak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Efek; m. nama Bursa Efek tempat diperdagangkannya Efak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan saham yang mendasarinya tercatat (jika acfa); n. rencana Emiten atau Perusahaan Publik untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan saham atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif; o. nama lengkap Pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga (jika ada); p. dampak dilusi dari penerbitan Efek baru; q. penggunaan dana hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; r. ringkasan analisis dan pembahasan oleh manajemen; dan s. informasi tentang tempat Prospektus dapat diperoleh.

Lampiran tambahan.indb 315

22/08/2017 11.07.18

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-316

15. Dalam hal penerbitan hak untuk Efek utang konversi, Emiten atau Perusahaan Publik selain sebagaimana informasi pada angka 14 wajib pula menyajikan hal hal sebagai berikut: a. hak para pemegang Efek; b. sifat Efek yang dapat dikonversikan ke jenis Efek lain; c. sifat Efek utang konversi yang memungkinkan pelunasan lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Efek; d. harga dan tingkat suku bunga dari Efek utang konversi. Dalam hal suku bunga ditetapkan mengambang, wajib diuraikan cara penentuan tingkat suku bunga yang mengambang tersebut; e. jadwal pelunasan atau cicilan termasuk jumlahnya; f. jadwal pembayaran bunga; g. jadwal konversi; h. ketentuan tentang dana pelunasan atau sinking fund (jika ada); i. denominasi mata uang yang menjadi denominasi utang dan mata uang lain yang menjadi alternatif (jika ada) digunakan dalam penerbitan Efek utang bersangkutan (jika ada); dan j. nama, alamat kantor pusat dan uraian mengenai Pihak pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat dan Penanggung (jika ada).

Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai ffak Memesan Efek Terlebih Dahulu di atas dan sebagaimana dimaksud pada angka 14 wajib diumumkan selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan. 16. Dalam hal pemegang saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut wajib dijual oleh perusahaan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening perusahaan. 17. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini wajib mengambil langkah langkah untuk mempermudah pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Jika Efek yang mendasari hak tersebut tercatat di Bursa Efek maka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut wajib dicatatkan pula di Bursa Efek yang sama. Perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimulai setelah berakhirnya distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan berlangsung sekurang kurangnya 5 (lima) hari kerja dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berakhir. Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut wajib tersedia dan didistribusikan dalam 1 (satu) hari kerja setelah Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 18. Bursa Efek wajib secara otomatis mencatatkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang berhubungan dengan Efek yang tercatat, tanpa biaya pencatatan tambahan. 19. Kecuali ditentukan lain oleh Bapepam, Bursa Efek wajib secara otomatis mencatat Efek yang sama dengan Efek yang tercatat dan yang timbul dari : a. pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran atau Efek konversi;

Lampiran tambahan.indb 316

22/08/2017 11.07.18

Lampiran 19

L-317

b. penerbitan saham yang berasal dari kapitalisasi dari laba yang ditahan dan atau modal disetor lainnya seperti dividen saham atau saham bonus; atau c. pemecahan saham. Biaya pencatatan atas Efek yang timbul sebagai akibat adanya pelaksanaan hak tersebut wajib didasarkan pada perhitungan yang sama dengan Efek sejenis yang berlaku. 20. Efek yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang berbeda dari Efek yang mendasari atas mana hak tersebut melekat dan berbeda dari Efek lain dari perusahaan tersebut yang telah tercatat di bursa, tidak wajib dicatatkan di bursa. 21. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang tercatat dapat juga diperdagangkan di luar bursa. 22. Dalam hubungannya dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, perusahaan wajib mengadakan alokasi Efek yang tidak dipesan, pada harga pemesanan yang sama kepadasemua pemegang saham vang menyatakan berminat untuk membeli Efek tambahan pada periode pelaksanaan hak dimaksud. Pembayaran untuk Efek tambahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan angka 24 Peraturan ini. Apabila jumlah permintaan atas Efek yang tidak dipesan melebihi Efek yang tersedia, Efek dimaksud akan dijatahkan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah Elak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing masing pemegang saham yang meminta penambahan Efek berdasarkan harga pemesanan. 23. Dalam hal terjadi pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanda terima wajib diberikan oleh Perusahaan sebagai bukti bahwa hak telah dilaksanakan. Tanda terima dimaksud wajib menunjukkan apakah pemegang hak atau pemegang saham bermaksud memesan Efek tambahan yang berasal dari hak yang tidak dilaksanakan. Dalam hal ini perusahaan wajib menyimpan tembusan dari tanda terima yang memuat jumlah saham atau Efek tambahan yang dipesan. 24. Penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka 22 peraturan ini ditetapkan dalam 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan Efek tambahan. Para pemesan Efek tambahan wajib menyerahkan pembayaran penuh kepada perusahaan untuk Efek tambahan dimaksud dalam 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Peraturan ini wajib mengembalikan uang untuk bagian pemesanan yang tidak terpenuhi, pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. 25. Setelah penjatahan Efek sebagaimana dimaksud pada angka 24 peraturan ini selesai dilaksanakan, maka semua dokumen vang berhubungan dengan pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk tembusan tanda terima, wajib disimpan oleh perusahaan untuk jangka waktu sekurang kurangnya 5 (lima) tahun. Perusahaan dimaksud wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di Bapepam untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Laporan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan tersebut

Lampiran tambahan.indb 317

22/08/2017 11.07.18

L-318

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

wajib disampaikan oleh perusahaan kepada Bapepam dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir. 26. Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini bermaksud untuk menambah modal dalam jumlah yang telah ditetapkan maka sebelum dilaksanakannya penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimaksud, perusahaan yang bersangkutan wajib memperoleh jaminan dari Pihak tertentu untuk membeli Efek sekurang kurangnya pada harga penawaran atas Efek dalam hal terdapat sisa Efek yang tidak diambil. 27. Informasi yang disyaratkan untuk diumumkan sesuai dengan peraturan ini wajib diumumkan dalam sekurang kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Salinan dari pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam selambat lambatnya pada akhir hari kerja ke 2 (kedua) setelah pengumuman dimaksud. Pengumuman tersebut dapat digantikan dengan cara lain yang disetujui oleh Bapepam. 28. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Lampiran tambahan.indb 318



Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 17 Juli 2003 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal



Herwidayatmo NIP 060065750

22/08/2017 11.07.18

Lampiran 19

L-319

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR KEP-08/PM/2000 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.D.2 TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESANEFEK TERLEBIH DAHULU KETUA BADAN PENGAWAS PASA R MODAL, Menimbang

Mengingat







Lampiran tambahan.indb 319

bahwa untuk mendorong terciptanya efisiensi dalam penyusunan laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum yang terdapat dalam Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penerbitan ffak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta meningkatkan perlindungan kepada investor terhadap batasan batasan dalam perjanjian yang dapat merugikan pemegang saham (negatif covenant), dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Nomor IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 42/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; 1. Undang undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000; 5. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 42/PM/1998;

22/08/2017 11.07.18

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-320

Menetapkan

MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.D.2 TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu diatur dalam Peraturan Nomor IX.D.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 42/ PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran tambahan.indb 320



Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 13 Maret 2000



Ketua Badan Pengawas Pasar Modal



Herwidayatmo NIP 060065750

22/08/2017 11.07.18

Lampiran 19

L-321



LAMPIRAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal diubah dengan Nomor : Kep-42/PM/1998 diubah dengan Nomor : Kep 08/PM/2000 Tanggal :13 Maret 2000

PERATURAN NOMOR IX.D.2 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU 1. Pedoman mengenai bentuk dan isi Pernyataan Pendaftaran berdasarkan peraturan ini akan digunakan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud untuk menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Nomor IX.D.l. Dalam mempersiapkan Pernyataan Pendaftaran, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengikuti Peraturan Nomor IX.A. 1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum kecuali angka 5, angka 8, angka 17, angka 21, angka 22 dan angka 23. 2. Pernyataan Pendaftaran untuk suatu penawaran sebagaimana diatur dalam angka 1 sekurang kurangnya terdiri dari : a. surat pengantar Pernyataan Pendaftaran; b. Prospektus; dan c. dokumen lain yang diperlukan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran tersebut. 3. Surat pengantar yang dimaksud dalam angka 2 huruf a peraturan ini harus dalam bentuk dan mengandung informasi yang ditetapkan dalam Formulir Nomor IX.C. 1 1 Lampiran 1 Peraturan Nomor 4. Prospektus yang dimaksud dalam angka 2 huruf b peraturan ini harus dalam bentuk dan mengandung informasi yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.3. 5. Dokumen lain yang dimaksud dalam angka 2 huruf c peraturan ini meliputi : a. rencana jadwal Penawaran Umum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; b. perjanjian yang menetapkan pembelian Efek yang tidak dipesan melalui penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (jika ada); c. perjanjian perwaliamanatan (jika ada); d. perjanjian penanggungan (jika ada); e. informasi penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum sebelumnya; f. Laporan Keuangan 1) laporan Akuntan berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan; 2) menyajikan laporan keuangan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir terdiri dari:

Lampiran tambahan.indb 321

22/08/2017 11.07.18

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-322

a) b) c) d) e) f)

neraca; laporan laba rugi; laporan perubahan Ekuitas; laporan arus kas; catatan atas laporan keuangan; dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan, seperti laporan komitmen dan kontinjensi untuk Emiten atau Perusahaan Publik yang bergerak dalam bidang perbankan. Dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari laporan keuangan terakhir, maka laporan keuangan tahunan terakhir harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; g. surat dari Akuntan (comfort letter) sehubungan dengan perubahan keadaan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan; h. surat pernyataan dari Emiten atau Perusahaan Publik di bidang akuntansi; i. keterangan lebih lanjut tentang prakiraan dan atau proyeksi, jika dicantumkan dalam j. kebijakan dividen serta riwayat pembayaran dividen; k. laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum (sehubungan dengan perubahan yang terjadi setelah tanggal dikeluarkannya pendapat hukum sebelumnya dan hal yang berkaitan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum); l. surat pencabutan pembatasan pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dari kreditur; m. dokumen dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E. 1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu atau Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perusahaan, dalam hal penggunaan dana untuk ekspansi termasuk pembelian aktiva; n. pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal sesuai dengan Formulir Nomor IX.C.1 -4 Lampiran 4 Peraturan Nomor IX.C.1; dan o. informasi lain sesuai dengan permintaan Bapepam yang dipandang perlu dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik. 6. Bapepam dapat memperoleh informasi lain yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dan tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada

Lampiran tambahan.indb 322

22/08/2017 11.07.18

Lampiran 19

L-323

masyarakat karena dapat merugikan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik atau Pihak yang terafiliasi seperti: a. NPWP dari anggota komisaris, direksi dan pemegang saham utama; b. fotokopi KTP dan atau bukti kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia, dan fotokopi paspor atau tanda bukti lain bagi Warga Negara Asing; c. fotokopi anggaran dasar para pemegang saham yang bukan perorangan; d. surat pernyataan yang dibubuhi meterai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dari anggota komisaris dan direksi tentang keterlibatan atau tidaknya dalam kasus hukum; dan e. keterangan lain yang diterima oleh Bapepam dari Pihak yang terlibat dalam suatu Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan. 7. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.

Lampiran tambahan.indb 323



Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 13 Maret 2000 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal



Herwidayatmo NIP 060065750

22/08/2017 11.07.18

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-324

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR KEP-09/PM/2000 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.D.3 TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU KETUA BADAN PENGAWAS PASA R MODAL, Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan dalam Prospektus dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Nomor IX.D.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 43/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; Mengingat 1. Undang undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000; 5. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 43/PM/1998;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.D.3 TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

Pasal 1 Ketentuan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu diatur dalam Peraturan Nomor IX.D.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Lampiran tambahan.indb 324

22/08/2017 11.07.18

Lampiran 19

L-325

Pasal 2 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 43/ PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran tambahan.indb 325



Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 13 Maret 2000 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal



Herwidayatmo NIP 060065750

22/08/2017 11.07.18

L-326

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

LAMPIRAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor :Kep-59/PM/1996 diubah dengan Nomor :Kep-43/PM/1998 diubah dengan Nomor :Kep 09/PM/2000 Tanggal : 13 Maret 2000 PERATURAN NOMOR IX.D.3 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan Informasi atau Fakta Material mengenai Penawaran Umum dari Emiten atau Perusahaan Publik, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta fakta dan pertimbangan pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini. Emiten atau Perusahaan Publik harus berhati hati apabila menggunakan foto, diagram, atau tabel pada Prospektus, karena bahan bahan tersebut dapat memberikan kesan yang menyesatkan kepada masyarakat. Emiten atau Perusahaan Publik juga harus menjaga agar penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca. Sebagian informasi yang dicantumkan dalam peraturan ini mungkin kurang relevan dengan keadaan Emiten atau Perusahaan Publik tertentu. Emiten atau Perusahaan Publik dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan Informasi atau Fakta Material tidak terbatas hanya pada Informasi atau Fakta Material yang telah diatur dalam ketentuan ini. Pengungkapan atas Informasi atau Fakta Material tersebut harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan bidang usaha atau sektor industrinya, sehingga Prospektus tidak menyesatkan. Emiten atau Perusahaan Publik serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bertanggung jawab untuk menentukan dan mengungkapkan fakta tersebut secara jelas dan mudah dibaca. Prospektus untuk penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sekurang kurangnya harus memuat : 1. Aspek aspek penting dari penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, seperti : a. nama lengkap Emiten atau Perusahaan Publik, alamat kantor pusat, telepon, teleks, faksimili, E mail dan kotak pos; b. uraian mengenai Efek yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

Lampiran tambahan.indb 326

22/08/2017 11.07.18

Lampiran 19

L-327

c. tanggal Rapat Umum Pemegang Saham; d. tanggal daftar pemegang saham yang berhak memperoleh Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; e. tanggal terakhir dari pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan pemberitahuan bahwa hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi dan tanggal terakhir pembayaran; f. periode perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; g. harga pemesanan Efek; h. rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas saham yang ada; tata cara pemesanan Efek; i. uraian mengenai perlakuan Efek yang tidak dibeli oleh yang berhak dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan; j. pernyataan mengenai tata cara pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; k. tata cara penerbitan dan penyampaian bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta surat Efek; l. nama Bursa Efek tempat diperdagangkannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan saham yang mendasarinya tercatat (jika ada); m. rencana Emiten atau Perusahaan Publik untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan saham atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif; n. nama lengkap Pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga (jika ada); o. pernyataan berikut dalam huruf cetak besar yang dapat secara langsung menarik perhatian para pembaca : p BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. q. EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS. r. pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap Pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Emiten atau Perusahaan Publik; s. pernyataan ringkas dalam huruf cetak besar yang dapat secara langsung menarik perhatian para pembaca tentang faktor risiko yang material yang mungkin mempunyai dampak merugikan bagi pemodal; dan t. pernyataan ringkas dalam huruf cetak besar yang dapat secara langsung menarik perhatian para pembaca tentang dampak dilusi dari penerbitan efek baru. 2. Jika para pemegang saham setelah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai akan menerima Efek yang tidak mempunyai sifat sifat yang sama seperti hak suara atau

Lampiran tambahan.indb 327

22/08/2017 11.07.18

L-328

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

dividen, sebagaimana yang mereka miliki pada saat itu, maka uraian mengenai Efek dimaksud dengan penjelasan perbedaan sifat sifatnya dan alasan perbedaan tersebut harus diungkapkan. 3. Dalam hal penerbitan hak untuk Efek utang konversi, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan hal hal sebagai berikut : a. hak para pemegang Efek; b. sifat Efek yang dapat dikonversikan ke jenis Efek lain; c. sifat Efek utang konversi yang memungkinkan pelunasan lebih dini atas pilihan Emiten atau Perusahaan Publik atau pemegang Efek; d. harga dan tingkat suku bunga dari Efek utang konversi. Dalam hal suku bunga ditetapkan mengambang, wajib diuraikan cara penentuan tingkat suku bunga yang mengambang tersebut; e. jadwal pelunasan atau cicilan termasuk jumlahnya; f. jadwal pembayaran bunga; g. jadwal konversi; sinking fund i. denominasi mata uang yang menjadi denominasi utang dan mata uang lain yang menjadi alternatif (jika ada) digunakan dalam penerbitan Efek utang bersangkutan (jika ada); j. nama, alamat kantor pusat dan uraian mengenai Pihak pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat dan Penanggung (jika ada); k. ringkasan pokok pokok perjanjian penanggungan (jika ada); l. ringkasan pokok pokok perjanjian perwaliamanatan, termasuk tingkat senioritas dari utang dibandingkan dengan utang Emiten atau Perusahaan Publik yang masih ada dan utang lainnya yang mungkin diperoleh Emiten atau Perusahaan Publik pada masa yang akan datang; dan m. ringkasan tentang setiap tuntutan atas aktiva dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dijadikan agunan untuk Efek yang ditawarkan. 4. Pernyataan tentang dicatatkan atau tidaknya Efek yang bersangkutan di Bursa Efek. Jika dicatatkan maka jumlah dan persentasenya harus diungkapkan. 5. Rincian struktur modal sebelum dan sesudah Penawaran Umum yang disajikan dalam bentuk tabel. Informasi dalam tabel dimaksud meliputi sekurang kurangnya: a. modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh yang meliputi jumlah saham dan nilai nominal; b. jumlah dan nilai nominal saham yang baru diterbitkan pada saat Penawaran Umum. 6. Uraian tentang persyaratan penting dari perjanjian pembelian sisa Efek atau persetujuan untuk membeli Efek oleh Pihak yang disebut namanya (jika ada). 7. Uraian tentang penggunaan dana secara terinci yang diperoleh dari Penawaran Umum dimaksud yang meliputi antara lain : a. dalam hal penggunaan dana untuk membayar hutang wajib mengungkapkan jumlah hutang, nama kreditur, terafiliasi atau tidak terafiliasi, penggunaan nutang dan riwayat hutang;

Lampiran tambahan.indb 328

22/08/2017 11.07.19

Lampiran 19

L-329

b. dalam hal penggunaan dana untuk transaksi yang mengandungBenturan Kepentingan wajib mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IXT.l tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; c. dalam hal penggunaan dana untuk Transaksi Material namun tidak mengandungBenturan Kepentingan wajib mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. 8. Uraian tentang sisa penggunaan dana secara terinci yang diperoleh dari Penawaran Umum sebelumnya (jika ada). 9. Informasi sebagaimana disyaratkan dalam angka 5 sampai dengan 14 Peraturan Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum. 10. Keterangan tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 11. Persyaratan tentang pemesanan pembelian saham. 12. Dalam hal penerbitan Waran, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan hal hal antara lain : a. rasio konversi; b. tanggal dimulai dan diakhirinya konversi tersebut; c. harga konversi; d. nilai terakhir, jika hak konversi tidak dilaksanakan; e. informasi tentang Waran yang bersifat tetap atau yang tergantung pada suatu kondisi f. perubahan rasio konversi sebagai akibat adanya pertambahan jumlah modal disetor, saham bonus, dividen saham atau pemecahan saham; g. faktor faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi likuiditas Waran tersebut termasuk perkiraan jumlah pemegang Waran, dan likuiditas saham yang mendasarinya serta rencana pencatatan Efek di Bursa Efek tersebut (jika ada). 13. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.

Lampiran tambahan.indb 329



Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 13 Maret 2000 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal



Herwidayatmo NIP 060065750

22/08/2017 11.07.19

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-330

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP- 429/BL/2009 TENTANG PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN, Menimbang

Mengingat







Menetapkan :

Lampiran tambahan.indb 330

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan dari Pasar Modal bagi Emiten atau Perusahaan Publik sehingga dapat membuat Pasar Modal sebagai pilihan alternatif sumber pembiayaan yang lebih kompetitif bagi dunia usaha dan mendorong peningkatan kepemilikan publik secara lebih meluas atas perusahaan terbuka, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep44/PM/1998 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru; 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1 9 9 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 t e n t a n g Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

22/08/2017 11.07.19

Lampiran 19

L-331

Pasal 1 Ketentuan mengenai penambahan modal tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu diatur dalam Peraturan Nomor IX.D.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-44/ PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Desember 2009. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 9 Desember 2009 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum

ttd.

A. Fuad Rahmany NIP 060063058

ttd. Prasetyo Wahyu Adi Suryo NIP 060076008

Lampiran tambahan.indb 331

22/08/2017 11.07.19

L-332

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

LAMPIRAN Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-429/BL/2009 Tanggal : 9 Desember 2009 PERATURAN NOMOR IX.D.4: PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU 1. KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: a. Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik. b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disebut HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. 2. PERSYARATAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD a. Perusahaan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor IX.D.1, sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) jika dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penambahan modal tersebut paling banyak 10 % (sepuluh perseratus) dari modal disetor; atau 2) jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan Perusahaan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut: a) bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus perseratus) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang; b) Perusahaan selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% (delapan puluh perseratus) dari aset Perusahaan tersebut pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyetujui penambahan modal; atau c) Perusahaan yang gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perusahaan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut. b. Penambahan modal tanpa HMETD wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

Lampiran tambahan.indb 332

22/08/2017 11.07.19

Lampiran 19

L-333

3. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM a. RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IXJ.1. b. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, Perusahaan wajib mengumumkan informasi kepada pemegang saham yang paling kurang memuat: 1) perkiraan periode pelaksanaan (jika ada); dan 2) analisis dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan Perusahaan sebelum dan sesudah penambahan modal tanpa HMETD serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal; dengan memenuhi Prinsip Keterbukaan. c. Dalam hal penambahan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan angka 2 huruf a butir 2), maka selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Perusahaan juga wajib mengungkapkan Fakta Material tentang kondisi keuangan terakhir yang antara lain meliputi: 1) penjelasan mengenai akun persediaan yang tidak likuid; 2) pinjaman atau piutang ragu-ragu; 3) Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan Fasilitas Pembiayaan Darurat (khusus untuk perbankan); dan/atau 4) pinjaman atau piutang macet termasuk pinjaman atau piutang kepada Pihak terafiliasi. 4. PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD a. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD, Perusahaan wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan penambahan modal tersebut. b. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD, Perusahaan wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informasi antara lain jumlah dan harga saham yang diterbitkan. c. Dalam hal penambahan modal dilaksanakan melalui Penawaran Umum, maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1. 5. KETENTUAN PENUTUP a. Dalam hal penambahan modal tanpa HMETD merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, maka Perusahaan disamping wajib memenuhi Peraturan ini juga wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1.

Lampiran tambahan.indb 333

22/08/2017 11.07.19

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-334

b. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.



Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 9 Desember 2009 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan





ttd.

A. Fuad Rahmany NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo NIP 060076008

Lampiran tambahan.indb 334

22/08/2017 11.07.19

Lampiran 20

L-335

LAMPIRAN 20 SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP- 554/BL/2010 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP- 06/PM/2000 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR VM.G.7 TENTANG PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN, Menimbang a.





Mengingat







Lampiran tambahan.indb 335

bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) merupakan pedoman umum dalam penyusunan laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik; b. bahwa Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) sedang melakukan proses konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ke International Financial Reporting Standard (IFRS); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan; 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

22/08/2017 11.07.19

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-336

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP-06/ PM/2000 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR VIII.G.7 TENTANG PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN.

Pasal 1 Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, disisipkan satu pasal yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1A (1) Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan berlaku sepanjang tidak diatur atau tidak bertentangan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK- IAI). (2) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang bertentangan dengan PSAK yang diterbitkan oleh DSAK-IAI, maka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik wajib mengacu pada PSAK yang diterbitkan oleh DSAK-IAI. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.”

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 30 Desember 2010 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum

ttd.

A. Fuad Rahmany NIP 195411111981121001

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo NIP. 195710281985121001

Lampiran tambahan.indb 336

22/08/2017 11.07.19

Lampiran 20

L-337

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR KEP-06/PM/2000 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR VIM.G.7 TENTANG PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL Menimbang a.





Mengingat







bahwa untuk memenuhi prinsip keterbukaan, Emiten dan Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum; b. bahwa untuk meningkatkan kualitas keterbukaan laporan keuangan Emiten good corporate governance perlu disesuaikan dengan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK); c. bahwa sehubungan dengan hal hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-97/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan; 1. Undang undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000; 5. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 97/PM/1996;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR VIII.G.7 TENTANG PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN.

Pasal 1 Ketentuan mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.7 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Lampiran tambahan.indb 337

22/08/2017 11.07.19

L-338

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Pasal 2 Ketentuan dalam peraturan ini berlaku untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2000.

Pasal 3 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 97/ PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4 Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Lampiran tambahan.indb 338



Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2000 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal



Herwidayatmo NIP 060065750

22/08/2017 11.07.19

Lampiran 20

L-339

PERATURAN NOMOR VIII.G.7 : PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN 1. UMUM a. Peraturan ini menetapkan bentuk, isi, dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang harus disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, baik untuk keperluan penyajian kepada masyarakat maupun untuk disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). b. Peraturan ini merupakan pedoman penyajian laporan keuangan bagi industri secara umum. Hal hal mengenai bentuk, isi dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang tidak diatur dalam peraturan ini, harus mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAl) dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal. c. Laporan keuangan dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan pengertian laporan keuangan yang termuat dalam PSAK yang diterbitkan oleh IAl, yaitu meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. d. Seluruh data yang disajikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas terbuka dan tersedia untuk publik. 2. KHUSUS a. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Manajemen Emiten atau Perusahaan Publik bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. b. Bahasa Pelaporan Laporan keuangan harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dimaksud harus memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia. c. Mata Uang Pelaporan 1) Mata uang pelaporan yang digunakan oleh perusahaan di Indonesia adalah mata uang rupiah. Perusahaan dapat menggunakan mata uang selain rupiah sebagai mata uang pelaporan hanya apabila mata uang tersebut memenuhi kriteria mata uang fungsional. 2) Laporan keuangan konsolidasi disajikan dalam mata uang fungsional setelah mempertimbangkan indikator mata uang fungsional terhadap induk perusahaan dan tiap anak perusahaan. d. Periode Pelaporan 1) Tahun buku perusahaan mencakup periode satu tahun. Apabila, dalam keadaan luar biasa, tahun buku perusahaan berubah dan laporan keuangan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek dari periode satu tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan :

Lampiran tambahan.indb 339

22/08/2017 11.07.19

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-340

a)

alasan penggunaan tahun buku yang lebih panjang atau pendek dari periode satu tahun; dan b) fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan. 2) Untuk tujuan konsolidasi, tanggal pelaporan keuangan anak perusahaan pada dasarnya harus sama dengan tanggal pelaporan keuangan perusahaan induk. Apabila tanggal pelaporan tersebut berbeda maka laporan keuangan anak perusahaan dengan tanggal pelaporan yang berbeda tersebut dapat digunakan untuk tujuan konsolidasi sepanjang: a) Perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan b) Peristiwa atau transaksi material yang terjadi di antara tanggal pelaporan tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi. Apabila laporan keuangan dengan tanggal pelaporan yang berbeda (yang lebih dari tiga bulan) digunakan untuk tujuan konsolidasi, maka penyesuaian yang diperlukan harus dilakukan untuk pengaruh dari setiap peristiwa atau transaksi antar perusahaan yang signifikan, yang terjadi antara tanggal pelaporan yang berbeda tersebut. e. Saling ffapus (Offseting) Pos aktiva dan kewajiban, dan pos penghasilan dan beban tidak boleh saling hapus, kecuali diperkenankan oleh PSAK. f. Konsistensi Penyajian 1) Penyajian dan klasifikasi pos pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali : a) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perusahaan atau perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa; atau b) Perubahan penyajian yang diperkenankan oleh PSAK. 2) Apabila penyajian atau klasifikasi pos pos dalam laporan keuangan diubah maka penyajian periode sebelumnya direklasiflkasi untuk memastikan daya banding. Sifat, jumlah, serta alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan, maka alasan dan sifat perubahan seandainya dilakukan reklasifikasi harus diungkapkan. g. Materialitas dan Agregasi 1) “Material” adalah istilah yang digunakan untuk mengemukakan sesuatu yang dianggap wajar untuk diketahui oleh pengguna laporan keuangan dan Bapepam. Kecuali ditentukan secara khusus, pengertian material adalah 5% dari jumlah seluruh aktiva untuk akun akun aktiva, 5% dari jumlah seluruh kewajiban untuk akun akun kewajiban, 5% dari jumlah seluruh ekuitas untuk akun akun ekuitas, 10% dari pendapatan untuk akun akun laba rugi, dan 10% dari laba sebelum pajak untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksi seperti perubahan estimasi akuntansi.

Lampiran tambahan.indb 340

22/08/2017 11.07.19

Lampiran 20

L-341

2)

Akun akun yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan. Untuk akun akun yang nilainya tidak material, tetapi merupakan komponen utama laporan keuangan, harus disajikan tersendiri. Sedangkan untuk akun akun yang nilainya tidak material, dan tidak merupakan komponen utama, dapat digabungkan dalam pos tersendiri, namun harus dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 3) Akun yang berbeda tetapi mempunyai sifat atau fungsi yang sama dapat digabungkan dalam satu pos jika saldo masing masing akun tidak material. Contoh pos hasil penggabungan antara lain Biaya Dibayar di Muka, Pendapatan Diterima di Muka dan lain sebagainya. Jika penggabungan beberapa akun di atas mengakibatkan jumlah keseluruhan menjadi material, maka unsur yang jumlahnya terbesar agar disajikan tersendiri. h. Informasi Komparatif 1) Dalam rangka penyampaian laporan berkala, laporan keuangan tahunan harus disajikan secara perbandingan untuk 2 (dua) tahun terakhir. Sedangkan untuk laporan keuangan interim harus disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Laporan laba rugi interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir yang dilaporkan. 2) Dalam rangka Penawaran Umum oleh perusahaan yang bukan dikategorikan sebagai Perusahaan Menengah atau Kecil, laporan keuangan yang disajikan adalah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya bagi perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun buku. 3) Dalam rangka Penawaran Umum oleh perusahaan yang dikategorikan sebagai Perusahaan Menengah atau Kecil, laporan keuangan yang disajikan adalah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya bagi Perusahaan Menengah atau Kecil yang berdiri kurang dari 2 (dua) tahun buku. 4) Dalam rangka Penawaran Umum dengan ffak Memesan Efek Terlebih Dahulu, laporan keuangan yang disajikan adalah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun buku terakhir. Dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari laporan keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan interim harus disertakan dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari. i. Laporan Keuangan Konsolidasi 1) Laporan keuangan konsolidasi menggabungkan seluruh perusahaan yang dikendalikan oleh induk perusahaan. Pengendalian dianggap ada apabila induk perusahaan memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui anak perusahaan), lebih dari 50% hak suara pada suatu perusahaan. Walaupun suatu perusahaan memiliki hak suara 50% atau kurang, pengendalian tetap dianggap ada apabila dapat dibuktikan adanya salah satu kondisi berikut :

Lampiran tambahan.indb 341

22/08/2017 11.07.19

L-342

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

a) Mempunyai hak suara yang lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian dengan investor lainnya; b) Mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian; c) Mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan; atau d) Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus. 2) Anak pemsahaan tidak dikonsolidasikan dalam hal: a) Pengendalian dimaksudkan untuk sementara, karena saham anak perusahaan dibeli dengan tujuan untuk dijual atau dialihkan dalam jangka pendek; atau b) Anak pemsahaan dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang sehingga mempengaruhi secara signifikan kemampuannya dalam mentransfer dana kepada induk perusahaan. 3) Walaupun anak pemsahaan bergerak dalam jenis usaha yang berbeda atau sama sekali tidak ada hubungannya dengan jenis usaha induk pemsahaan, laporan keuangan anak perusahaan tersebut tetap harus dimasukkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. 4) Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan induk pemsahaan dan anak perusahaan digabungkan satu per satu (line by line basis) dengan menjumlahkan unsur unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban. 5) Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis. Apabila tidak mungkin digunakan kebijakan akuntansi yang sama dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, maka harus diungkapkan penggunaan kebijakan akuntansi yang berbeda tersebut dan proporsi unsur yang terkait dengan kebijakan akuntansi tersebut terhadap unsur sejenis dalam laporan keuangan konsolidasi. j. “Pihak pihak yang mempunyai hubungan istimewa” adalah : 1) Pemsahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau holding companies, subsidiariesdan fellow subsidiaries); 2) Pemsahaan asosiasi (associatedcompany); 3) Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di pemsahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan pemsahaan pelapor); 4) Karyawan kunci, yaitu orang orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris,

Lampiran tambahan.indb 342

22/08/2017 11.07.19

Lampiran 20

L-343

direksi dan manajer dari pemsahaan serta anggota keluarga dekat orang orang tersebut; dan 5) Pemsahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh setiap orang yang diuraikan dalam angka 3) atau 4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan pemsahaan pemsahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan pemsahaan pelapor. k. Dalam penyajian Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas, harus disertai dengan pernyataan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan. l. Apabila perusahaan melakukan penyajian kembali (restatement) laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya, maka keterangan “disajikan kembali” dan nomor referensi yang mengacu kepada Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan penyajian kembali tersebut harus disajikan pada kolom tahun dimana laporan keuangan tersebut disajikan kembali, masing masing di Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. m. Perubahan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar harus diperlakukan sebagai berikut : 1) Perubahan estimasi akuntansi Suatu estimasi direvisi jika ada perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena adanya informasi baru, bertambahnya pengalaman atau perkembangan lebih lanjut. Dampak perubahan ini harus diperlakukan secara prospektif. 2) Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya jika penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau jika diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan suatu perusahaan. 3) Kesalahan Mendasar Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian. Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus restatement ) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan apabila dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa transisi penerapan standar akuntansi keuangan baru.

Lampiran tambahan.indb 343

22/08/2017 11.07.19

L-344

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

3. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN a. Laporan Keuangan terdiri dari : 1) Neraca; 2) Laporan Laba Rugi; 3) Laporan Perubahan Ekuitas; 4) Laporan Arus Kas; dan 5) Catatan atas Laporan Keuangan. b. NERACA 1) Pengertian Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yang menunjukkan aktiva, kewajiban dan ekuitas aari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Dalam neraca, aktiva lancar disajikan terpisah dari aktiva tidak lancar dan kewajiban lancar terpisah dari kewajiban tidak lancar, kecuali untuk industri tertentu yang diatur secara khusus. Aktiva lancar disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya. 2) Komponen Utama Neraca a) AKTIVA (1) Aktiva Lancar : (a) Kas dan Setara Kas; (b) Investasi Jangka Pendek; (c) Wesel Tagih; (d) Piutang Usaha; (e) Piutang Lain Lain; (f) Persediaan; (g) Pajak Dibayar Dimuka; (h) Biaya Dibayar di Muka; dan (i) Aktiva Lancar Lain lain. (2) Aktiva Tidak Lancar (a) Piutang Hubungan Istimewa; (b) Aktiva Pajak Tangguhan; (c) Investasi Pada Perusahaan Asosiasi; (d) Investasi Jangka Panjang Lain; (e) Aktiva Tetap; (f) Aktiva Tak Berwujud; dan (g) Aktiva Lain Lain. b) KEWAJIBAN (1) Kewajiban Lancar: (a) Pinjaman Jangka Pendek; (b) Wesel Bayar; (c) Hutang Usaha; (d) Hutang Pajak; (e) Beban Masih Harus Dibayar;

Lampiran tambahan.indb 344

22/08/2017 11.07.19

Lampiran 20

L-345

(f) Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang akan Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun; dan (g) Kewajiban Lancar Lain lain. (2) Kewajiban Tidak Lancar (a) Hutang Hubungan Istimewa; (b) Kewajiban Pajak Tangguhan; (c) Pinjaman Jangka Panjang; (d) Hutang Sewa Guna Usaha; (e) Hutang Obligasi; (f) Kewajiban Tidak Lancar Lainnya; (g) Hutang Subordinasi; dan (h) Obligasi Konversi. c) HAK MINORITAS d) EKUITAS (1) Modal Saham; (2) Tambahan Modal Disetor; (3) Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan; (4) Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan / Perusahaan Asosiasi; (5) Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali; (6) Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi dari Efek Tersedia Untuk Dijual; (7) Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap; (8) Saldo Laba; dan (9) Modal Saham Diperoleh Kembali. 3) Rincian Komponen Neraca a) AKTIVA Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan di masa depan manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut diharapkan akan diperoleh perusahaan. (1) Aktiva Lancar Suatu aktiva diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, jika aktiva tersebut : (a) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan; atau (b) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas bulan) bulan dari tanggal neraca; atau

Lampiran tambahan.indb 345

22/08/2017 11.07.19

L-346

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(c) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Aktiva lancar dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut : (a) Kas dan Setara Kas Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi resiko pembahan nilai yang signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas antara lain adalah: • Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya serta tidak dijaminkan; dan • Instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan. Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak tergolong dalam kas dan setara kas. (b) Investasi Jangka Pendek Pos ini merupakan bentuk investasi yang segera dapat direalisasi dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Investasi ini meliputi deposito dan Efek yang jatuh tempo atau dimaksudkan untuk dimiliki tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek dalam Efek harus dikelompokkan ke dalam salah satu dari tiga kategori berikut: • Diperdagangkan (trading ) Yang termasuk dalam kelompok ini adalah efek vang dibeli dan dimiliki untuk menghasilkan keuntungan dari perbedaan harga jangka pendek. Suatu Efek harus diklasifikasikan sebagai ‘Diperdagangkan”, tanpa memperhatikan alasan perolehannya, jika Efek tersebut merupakan bagian dari suatu portofolio Efek sejenis dimana terdapat bukti bahwa pola pembelian dan penjualan Efek yang sekarang terjadi adalah untuk memperoleh keuntungan jangka pendek.

Lampiran tambahan.indb 346

22/08/2017 11.07.19

Lampiran 20

L-347



Efek untuk “Diperdagangkan” disajikan di Neraca sebesar nilai wajarnya, dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi termasuk dalam Laporan Laba Rugi. • Dimiliki hingga jatuh tempo (held to maturity) Merupakan aktiva keuangan dengan kepastian pembayaran dan kepastian tanggal jatuh tempo, dimana perusahaan bermaksud dan mampu memilikinya hingga jatuh tempo. Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo disajikan di Neraca sebesar biaya perolehan setelah amortisasi. Perusahaan harus secara konsisten menggunakan metode amortisasi yang menghasilkan penyajian yang wajar dalam laporan keuangan. • Tersedia untuk dijual (available forsale) : Efek yang termasuk dalam kelompok ini adalah efek yang tidak memenuhi kriteria Diperdagangkan atau Dimiliki hingga jatuh tempo. Efek ini disajikan di Neraca sebesar nilai wajarnya, dan keuntungan atau kerugian as, sampai Efek tersebut dijual atau dilepas, dan pada saat tersebut akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui sebagai komponen ekuitas harus diakui dalam Laporan Laba Rugi. Investasi pada efek yang seharusnya disajikan sebesar nilai wajar, tetapi efek tersebut tidak aktif diperdagangkan dan nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara andal, harus disajikan sebesar biaya perolehan. Investasi jangka pendek pada aktiva non keuangan harus disajikan sebesar nilai terendah antara biaya dan harga pasar. (c) Wesel Tagih Pos ini merupakan piutang usaha pada pihak ketiga yang didukung janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) Dulan atau satu siklus operasi normal perusahaan. Wesel tagih disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, setelah memperhitungkan penyisihan bagian yang diperkirakan tidak dapat ditagih.

Lampiran tambahan.indb 347

22/08/2017 11.07.19

L-348

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(d) Piutang Usaha Pos ini merupakan piutang dari penjualan yang timbul dalam hubungannya dengan kegiatan normal perusahaan, baik yang Derasal dari pihak ketiga maupun yang berasal dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Piutang usaha disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, setelah memperhitungkan penyisihan bagian yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Saldo masing masing piutang dan penyisihan piutang tak tertagih harus disajikan. (e) Piutang Lain-Lain Pos ini merupakan tagihan perusahaan pada pihak ketiga yang menurut sifat dan jenisnya tidak dapat dikelompokkan dalam pos piutang usaha dan wesel tagih. Piutang ini disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, setelah memperhitungkan penyisihan bagian yang diperkirakan tidak dapat ditagih. (f) Persediaan Persediaan adalah aktiva : Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau supplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (the lower of cost or net realizable value (g) Pajak Dibayar Dimuka Pos ini merupakan : Kelebihan pembayaran pajak, misalnya Pajak Pertambahan Nilai, yang akan ditagih kembali atau dikompensasikan terhadap kewajiban pajak masa berikutnya. - Aktiva Pajak Kini yaitu kelebihan jumlah Pajak Penghasilan yang telah dibayar pada periode berjalan dan periode sebelumnya dari jumlah pajak yang terhutang untuk periode offset Kini dan jumlah netonya harus disajikan pada TMeraca. Kompensasi ini tidak dilakukan apabila pajak tersebut untuk entitas hukum yang berbeda dalam suatu laporan keuangan konsolidasi.

Lampiran tambahan.indb 348

22/08/2017 11.07.19

Lampiran 20

L-349

(h) Biaya Dibayar Dimuka Pos ini merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang seperti premi asuransi dibayar dimuka, bunga dibayar dimuka dan sewa dibayar dimuka. (i) Aktiva Lancar Lain-lain Pos ini mencakup aktiva lancar yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam huruf (a) sampai dengan (h) di atas, termasuk pembayaran di muka untuk memperoleh barang atau jasa yang akan digunakan dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau satu siklus operasi normal perusahaan. (2) Aktiva Tidak Lancar (a) Piutang Hubungan Istimewa Pos ini merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, selain untuk pos yang telah ditentukan penyajiannya yaitu Kas dan Setara Kas, serta Piutang Usaha. Piutang Hubungan Istimewa disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasikan. Jika dibentuk penyisihan untuk piutang hubungan istimewa, maka harus diungkapkan alasan, dasar pembentukan penyisihan dan penjelasan terjadinya piutang hubungan istimewa tersebut. (b) Aktiva Pajak Tangguhan recoverable) pada periodemendatang sebagai akibat adanya : Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; dan Sisa kompensasi kerugian. Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai Aktiva Pajak Tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi. Aktiva pajak tangguhan disajikan sebesar jumlah yang dapat offset Kewajiban Pajak Tangguhan dan jumlah netonya disajikan pada Neraca. Kompensasi ini tidak dilakukan apabila pajak tersebut untuk entitas hukum yang berbeda dalam suatu laporan keuangan konsolidasi. (c) Investasi Pada Perusahaan Asosiasi Pos ini merupakan investasi pada perusahaan asosiasi yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi pada perusahaan asosiasi (perusahaan memiliki 20% sampai dengan 50% bagian ekuitas perusahaan investee), harus disajikan menggunakan metode ekuitas.

Lampiran tambahan.indb 349

22/08/2017 11.07.19

L-350

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(d) Investasi Jangka Panjang Lain Pos ini merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi ini dapat berbentuk investasi dalam efek hutang dan efek ekuitas, investasi dalam properti dan investasi lainnya. Investasi dalam efek ekuitas (perusahaan memiliki kurang dari 20% saham perusahaan investee), harus diklasifikasikan sebagai “Tersedia untuk dijual”. Dalam hal ini, prosedur untuk pengklasifikasian, pengukuran dan pengakuan sama dengan yang digunakan untuk investasi jangka pendek. Investasi dalam efek hutang, harus diklasifikasikan sebagai “Dimiliki hingga jatuh tempo” atau “Tersedia untuk dijual”. Dalam hal ini, prosedur untuk pengklasifikasian, pengukuran dan pengakuan sama dengan yang digunakan untuk investasi jangka pendek. Investasi pada efek yang seharusnya disajikan sebesar nilai wajar, tetapi efek tersebut tidak aktif diperdagangkan dan nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara andal, harus disajikan sebesar biaya perolehan. Investasi dalam properti, harus disajikan di neraca sebesar harga perolehan. Investasi pada Kerja Sama Operasi (hak bagi pendapatan) harus disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan setelah memperhitungkan akumulasi amortisasinya. Investasi lainnya harus disajikan sebesar nilai wajar. Apabila suatu investasi jangka panjang disajikan sebesar biaya, namun jumlah yang dapat dipulihkan ternyata kurang dari nilai tercatat (penurunan nilai permanen), maka nilai tercatat investasi tersebut harus dikurangi sampai jumlah yang dapat dipulihkan tersebut. Pengurangan ini adalah kerugian penurunan nilai, yang termasuk dalam Laporan Laba Rugi. Investasi “Tersedia untuk dijual” yang disajikan sebesar nilai wajarnya dapat mengalami penurunan nilai secara permanen apabila terdapat bukti yang obyektif. Keadaan ini terjadi akibat penurunan kondisi keuangan dan kondisi lainnya dari perusahaan penerbit Efek tersebut. Penurunan permanen ini menyebabkan nilai tercatat Efek melebihi estimasi jumlah yang dapat dipulihkan. Dalam hal ini kerugian penurunan nilai ini diperlakukan sebagai berikut : • Kerugian bersih kumulatif untuk Efek tertentu yang telah diakui secara langsung dalam komponen ekuitas harus dipindahkan dari komponen ekuitas dan dimasukkan dalam Laporan Laba Rugi periode berjalan meskipun Efek tersebut belum dijual atau dilepas.

Lampiran tambahan.indb 350

22/08/2017 11.07.19

Lampiran 20

L-351

•

Jumlah kerugian yang harus dipindahkan dari ekuitas ke Laporan Laba Rugi, adalah perbedaan antara biaya perolehan Efek dan nilai wajar Efek (nilai tercatatnya), dikurangi dengan kerugian penurunan nilai dari Efek yang sebelumnya sudah diakui dalam Laporan Laba Rugi. • Jika dalam periode berikutnya, nilai wajar Efek mengalami kenaikan dan kenaikan tersebut secara obyektif dapat dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi setelah kerugian penurunan nilai sebelumnya diakui dalam Laporan Laba Rugi, maka kerugian penurunan nilai harus dipulihkan melalui Laporan Laba Rugi periode berjalan. (e) Aktiva Tetap Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, baik melalui pembelian atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Yang termasuk dalam aktiva tetap adalah aktiva tetap pemilikan langsung, aktiva sewa guna usaha, aktiva dalam penyelesaian, dan aktiva Kerja Sama Operasi (KSO). Pemilikan Langsung Pos ini merupakan aktiva tetap yang siap pakai, transaksinya telah selesai, dan menjadi hak perusahaan. Aktiva ini dinyatakan sebesar harga perolehan. Aktiva Sewa Guna Usaha Pos ini merupakan aktiva tetap yang diperoleh melalui transaksi sewa guna usaha capital lease Aktiva sewa guna usaha dinyatakan sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha. Aktiva dalam Penyelesaian Pos ini merupakan aktiva yang masih dalam proses pembangunan dan belum siap untuk digunakan, serta dimaksudkan untuk dipergunakan oleh perusahaan sebagai aktiva tetap dalam kegiatan usahanya. Aktiva ini dinyatakan sebesar biaya yang telah dikeluarkan. Dalam hal proses pembangunan aktiva tersebut terhenti dan tidak mungkin dilanjutkan, maka harus dikeluarkan dari komponen aktiva tetap. - Aktiva KSO Pos ini merupakan aktiva yang dibangun dalam rangka kerjasama operasi yang dikelola oleh perusahaan.

Lampiran tambahan.indb 351

22/08/2017 11.07.19

L-352

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Untuk KSO dengan pola Bangun Kelola Serah, aktiva KSO akan diserahkan oleh erah Kelola, aktiva KSO akan diserahkan oleh mitra KSO kepada perusahaan pada awal masa KSO. Aktiva KSO dinyatakan sebesar biaya perolehannya, atau biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian KSO, atau sebesar nilai wajar, dipilih mana yang paling obyektif atau paling berdaya uji. Aktiva tetap disajikan sebesar biaya perolehannya, dan dikurangi akumulasi depresiasinya (kecuali tanah). Biaya perolehan di atas harus mempertimbangkan hal hal sebagai berikut (jika ada) : biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau konstruksi aktiva tetap yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi; penurunan nilai aktiva tetap (impairment); dan penilaian kembali aktiva tetap. (f) Aktiva Tak Berwujud Aktiva tak berwujud adalah aktiva non moneter dan tidak memiliki wujud fisik, yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau pemasokan barang/jasa, untuk disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif lainnya. franchise), merk dagang, dan goodwill. Aktiva tak berwujud disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan setelah memperhitungkan akumulasi amortisasi dan penurunan nilai aktiva tidak berwujud. (g) Aktiva Lain-Lain Akun akun yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok aktiva di atas disajikan dalam kelompok Aktiva Lain lain. Pos ini mencakup antara lain : Aktiva tetap yang tidak digunakan lagi; Aktiva dari segmen usaha yang telah diputuskan oleh manajemen untuk dihentikan atau akan dijual; Aktiva perusahaan yang dikelola oleh pihak lain dalam rangka KSO; dan Beban tangguhan, misalnya: biaya yang timbul untuk pengurusan legal tanah dan biaya perluasan usaha. Beban tangguhan harus diamortisasi sesuai dengan masa manfaat masing masing jenis beban. Saldo beban tangguhan sesudah amortisasi yang berkaitan dengan suatu kewajiban, harus dihapuskan secara proporsional, bila sebagian dari kewajiban tersebut dilunasi atau diselesaikan. Aktiva lain lain disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai (jika ada). b) KEWAJIBAN Kewajiban merupakan tanggung jawab perusahaan pada saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diperkirakan

Lampiran tambahan.indb 352

22/08/2017 11.07.19

Lampiran 20

L-353

akan membutuhkan sumber daya perusahaan. Kewajiban disajikan sebesar jumlah yang harus dibayar. (1) Kewajiban Lancar Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar jika diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca atau satu siklus operasi normal perusahaan. Kewajiban lancar dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut : (a) Pinjaman Jangka Pendek Pos ini merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya. (b) Wesel Bayar Pos ini merupakan hutang usaha pada pihak ketiga yang didukung janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca atau satu siklus operasi normal perusahaan. c) Hutang Usaha Pos ini merupakan kewajiban yang timbul dalam rangka kegiatan normal perusahaan, baik kewajiban kepada pihak ketiga maupun kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Saldo masing masing hutang tersebut harus disajikan. (d) Hutang Pajak Pos ini mempakan : Kewajiban dalam rangka pajak perusahaan dan pajak lainnya yang belum dibayar. Kewajiban pajak kini, yaitu jumlah pajak penghasilan temtang atas penghasilan kena pajak offset Kini dan jumlah netonya harus disajikan pada Neraca. Kompensasi ini tidak dilakukan apabila pajak tersebut untuk entitas hukum yang berbeda dalam suatu laporan keuangan konsolidasi. (e) Beban Masih Harus Dibayar Pos ini mempakan kumpulan dari beberapa jenis beban yang telah menjadi kewajiban perusahaan namun belum jatuh tempo. (f) Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang akan Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Pos ini mempakan bagian dari kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca. Pos ini disajikan dalam neraca dengan rincian antara lain sebagai berikut: - Pinjaman Jangka Panjang; - Hutang Sewa Guna Usaha; dan - Hutang Obligasi.

Lampiran tambahan.indb 353

22/08/2017 11.07.19

L-354

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(g) Kewajiban Lancar Lain-Lain Pos ini mencakup seluruh kewajiban lancar lainnya, yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam huruf (a) sampai dengan (f) di atas. (2) Kewajiban Tidak Lancar Semua kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar merupakan kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar antara lain terdiri dari : (a) Hutang Hubungan Istimewa Pos ini merupakan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi dengan pihak pihak yang mempunyai hubungan istimewa, diluar kegiatan normal perusahaan. (b) Kewajiban Pajak Tangguhan Pos ini merupakan jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Kewajiban Pajak Tangguhan harus offset pada Neraca. Kompensasi ini tidak dilakukan apabila pajak tersebut untuk entitas hukum yang berbeda dalam suatu laporan keuangan konsolidasi. (c) Pinjaman Jangka Panjang Pos ini merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya yang diperkirakan penyelesaiannya tidak akan dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus operasi normal perusahaan atau jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca. (d) Hutang Sewa Guna Usaha Pos ini merupakan kewajiban perusahaan kepada perusahaan sewa guna usaha (leasing company) sehubungan dengan perolehan aktiva pemsahaan. Pos ini disajikan sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) dikurangi angsuran pokok. (e) Hutang Obligasi Pos ini merupakan kewajiban perusahaan kepada pemegang obligasi sehubungan dengan penerbitan obligasi perusahaan. Pos ini disajikan sebesar nilai nominal setelah memperhitungkan amortisasi premium atau diskonto. (f) Kewajiban Tidak Lancar Lainnya Pos ini mencakup kewajiban tidak lancar lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf (a) sampai dengan (e) diatas. Penyajian pos ini dalam neraca disesuaikan dengan urutan jatuh temponya.

Lampiran tambahan.indb 354

22/08/2017 11.07.19

Lampiran 20

L-355

(g) Hutang Subordinasi Pos ini mempakan pinjaman yang diperoleh berdasarkan suatu perjanjian subordinasi, di mana pinjaman tersebut baru dapat dibayar kembali apabila perusahaan telah melunasi kewajiban tertentu. (h) Obligasi Konversi Pos ini merupakan hutang obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham perusahaan dimasa yang akan datang. Pos ini disajikan sebesar nilai nominal setelah memperhitungkan amortisasi premium atau diskonto. Biaya emisi efek hutang merupakan biaya transaksi yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto efek hutang tersebut. Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium yang harus diamortisasi selama jangka waktu efek hutang tersebut. Saldo biaya emisi efek hutang sebelum berlakunya peraturan ini harus diperlakukan sesuai dengan peraturan ini. Kewajiban berbunga jangka panjang meskipun akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban tidak lancar apabila : (a) kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan; (b) perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang; dan (c) maksud tersebut pada huruf b didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui. c) HAK MINORITAS Pos ini merupakan bagian aktiva neto dari anak perusahaan yang tidak dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh induk perusahaan. d) EKUITAS Pos ini merupakan hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Penyajian Ekuitas dalam Neraca harus memisahkan : (1) Modal Saham Pada pos ini disajikan nilai nominal untuk setiap jenis saham. Disamping itu, pada pos ini disajikan : (a) Modal Dasar Jumlah saham, untuk setiap jenis saham, sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.

Lampiran tambahan.indb 355

22/08/2017 11.07.19

L-356

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(b) Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah saham, untuk setiap jenis saham, yang telah ditempatkan dan disetor penuh. (2) Tambahan Modal Disetor (Additional Paid-in Capital ) - Bersih Tambahan modal disetor disajikan di neraca dengan menjumlahkan pos pos berikut ini : (a) Agio Saham Pos ini merupakan kelebihan setoran pemegang saham diatas nilai nominal. (b) Biaya Emisi Efek Ekuitas Pos ini merupakan biaya yang berkaitan dengan penerbitan efek ekuitas perusahaan. Biaya ini mencakup fee dan komisi yang dibayarkan kepada penjamin emisi, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, dan biaya pencetakan dokumen pernyataan pendaftaran, biaya pencatatan efek ekuitas di bursa efek, serta biaya promosi. Biaya biaya yang berkaitan dengan pencatatan saham di bursa efek atas saham yang sudah beredar dan biava yang berkaitan dengan dividen saham dan pemecahan saham tidak termasuk dalam pos biaya emisi efek ekuitas. Saldo biaya emisi efek ekuitas sebelum berlakunya peraturan ini harus diperlakukan sesuai dengan peraturan ini. Dalam hal perusahaan melakukan pembagian saham bonus yang berasal dari Agio Saham, jumlah yang dapat dibagikan adalah jumlah Agio Saham setelah dikurangi Biaya Emisi Efek Ekuitas. (c) Selisih Modal Dari Perolehan Kembali Saham (d) Modal Sumbangan (e) Selisih Kurs atas Modal Disetor Pos ini merupakan selisih kurs mata uang asing yang timbul sehubungan dengan transaksi modal. (f) Modal Disetor Lainnya Antara lain merupakan : Kelebihan setoran modal di atas Modal Dasar atau Modal Ditempatkan. Dalam hal Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, uang muka pemesanan saham disajikan sebagai Modal Disetor Lainnya. Namun apabila uang oversubscribed maka kelebihan tersebut harus disajikan sebagai kewajiban lancar. Nilai waran pisah (detachable warrant) yang belum dan tidak dilaksanakan. (3) Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan. Pos ini merupakan selisih pos pos aktiva dan kewajiban di Neraca dan pos pos Laporan Laba Rugi anak perusahaan di luar negeri

Lampiran tambahan.indb 356

22/08/2017 11.07.19

Lampiran 20

L-357

yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang negara tempat berusaha. (4) Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan / Perusahaan Asosiasi Pos ini merupakan perbedaan nilai investasi perusahaan pada anak perusahaan/perusahaan asosiasi sebagai akibat adanya perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi yang bukan berasal dari transaksi antara perusahaan dengan anak perusahaan / perusahaan asosiasi tersebut. (5) Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali Pos ini merupakan selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali. (6) Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi dari Efek Tersedia Untuk Dijual Pos ini merupakan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari efek ekuitas dan efek hutang yang tersedia untuk dijual. (7) Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Pos ini merupakan tambahan nilai aktiva tetap sebagai hasil penilaian kembali sesuai ketentuan Pemerintah, setelah memperhitungkan pajak yang terkait. (8) Saldo Laba Pos ini merupakan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu. Dalam hal dilakukan kuasi reorganisasi, jumlah saldo laba negatif yang dieliminasi harus disajikan selama tiga tahun berturut turut sejak tahun dilakukannya kuasi reorganisasi. Tanggal terjadinya kuasi reorganisasi harus diungkapkan pada akun saldo laba untuk jangka waktu sepuluh tahun ke depan. (9) Modal Saham Diperoleh Kembali Pos ini merupakan nilai saham perusahaan yang diperoleh kembali, yang disajikan sebagai pengurang ekuitas. b. LAPORAN LABA RUGI 1) Pengertian Laporan laba rugi merupakan ringkasan aktivitas usaha perusahaan untuk periode tertentu yang melaporkan hasil usaha bersih atau kerugian yang timbul dari kegiatan usaha dan aktivitas lainnya. 2) Komponen Utama Laporan Laba Rugi Komponen utama laporan laba rugi yang diuraikan di bawah ini menggunakan metode beban fungsional. Bagi jenis jenis industri tertentu, dimungkinkan untuk menggunakan metode lain yang telah ditentukan.

Lampiran tambahan.indb 357

22/08/2017 11.07.20

L-358

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

a) Penjualan bersih atau Pendapatan Usaha; b) Beban Pokok Penjualan; c) Laba (Rugi) Kotor; d) Beban Usaha; e) Laba (Rugi) Usaha; f) Penghasilan (Beban) Lain lain; g) Bagian Laba (Rugi) Perusahaan Asosiasi; h) Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan; i) Beban (Penghasilan) Pajak; j) Laba (Rugi) dari Aktivitas Normal; k) Pos Luar Biasa; l) Laba (Rugi) Sebelum Hak Minoritas; m) Hak Minoritas atas Laba (Rugi) Bersih Anak Perusahaan; n) Laba (Rugi) Bersih; Pada bagian bawah Laporan Laba Rugi agar dicantumkan: o) Laba (Rugi) Per Saham Dasar; dan p) Laba (Rugi) Per Saham Dilusian. 3) Rincian Komponen Laporan Laba Rugi a) Penjualan Bersih atau Pendapatan Usaha Penjualan bersih atau pendapatan usaha merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan utama perusahaan, seperti penjualan produk, penjualan barang dagangan utama, dan pendapatan jasa. Penjualan atau pendapatan usaha disajikan bersih setelah dikurangi potongan penjualan, retur penjualan dan lain lain. b) Beban Pokok Penjualan Pos ini merupakan nilai tercatat dari persediaan yang dijual untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan usaha. c) Beban Usaha Pos ini merupakan beban kegiatan utama perusahaan, yang pada umumnya dilaporkan dalam dua kategori, yaitu : (1) Beban Penjualan; dan (2) Beban Umum dan Administrasi. d) Penghasilan (Beban) Lain lain (1) Penghasilan (Beban) Lain lain mempakan penghasilan dan beban yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan kegiatan usaha utama perusahaan. (2) Penghasilan (Beban) Lain Lain disajikan dengan merinci antara lain: laba (rugi) penjualan aktiva tetap, laba (rugi) kurs, pendapatan bunga, dan beban bunga. e) Bagian Laba (Rugi) Pemsahaan Asosiasi Pos ini mempakan laba (rugi) pemsahaan asosiasi pada periode berjalan yang diakui oleh pemsahaan sesuai dengan persentase kepemilikan.

Lampiran tambahan.indb 358

22/08/2017 11.07.20

Lampiran 20

L-359

f) Beban (Penghasilan) Pajak Pos ini merupakan jumlah agregat pajak kini (current taX dan pajak tangguhan (deferred tax) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada periode berjalan. g) Pos Luar Biasa Pos ini berasal dari suatu kejadian atau transaksi yang memenuhi kriteria tidak normal (unusual) dan tidak sering terjadi (infrequent). Pos luar biasa disajikan bersih setelah memperhitungkan pajak. h) Hak Minoritas Atas Laba (Rugi) Bersih Anak Perusahaan Pos ini mempakan bagian laba (rugi) bersih dari anak perusahaan yang tidak dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh induk perusahaan. i) Laba (Rugi) Per Saham Dasar Pos ini mempakan jumlah laba (rugi) bersih pada suatu periode yang tersedia untuk setiap saham biasa yang beredar selama periode pelaporan. j) Laba (Rugi) Per Saham Dilusian Pos ini mempakan jumlah laba (rugi) pada suatu periode yang tersedia untuk setiap saham biasa yang beredar selama periode pelaporan dan saham biasa yang asumsinya diterbitkan bagi semua efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif yang beredar sepanjang periode pelaporan. Jumlah saham biasa yang akan diterbitkan saat konversi efek berpotensi saham biasa ditentukan sesuai persyaratan efek berpotensi saham biasa tersebut. Penghitungan ini mengasumsikan nilai konversi atau harga pelaksanaan yang paling menguntungkan dari sudut pandang pemegang efek berpotensi saham biasa. c. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 1) Pengertian Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode pelaporan. 2) Komponen Laporan Perubahan Ekuitas Laporan ini harus menyajikan : a) Laba (rugi) bersih periode pelaporan; b) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas; Contoh pos ini antara lain keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual. c) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi atas kesalahan mendasar; Pengaruh kumulatif ini disajikan bersih setelah memperhitungkan pajak. Perubahan kebijakan akuntansi dapat berupa perubahan kebijakan penilaian persediaan dari metode Masuk Pertama Keluar

Lampiran tambahan.indb 359

22/08/2017 11.07.20

L-360

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

Pertama (FIFO) menjadi metode Masuk Terakhir Keluar Pertama (LIFO). d) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik, antara lain berupa penyetoran modal saham dan pembagian dividen; e) Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Saldo ini disajikan dengan memisahkan : (1) Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Dalam pos ini dilakukan pemisahan antara jumlah yang telah ditentukan penggunaannya oleh perusahaan dan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku. (2) Yang Belum Ditentukan Penggunaannya Pos ini merupakan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya oleh perusahaan. f) Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing masing jenis modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor dan pos pos ekuitas lainnya pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. d. LAPORAN ARUS KAS 1) Pengertian Laporan ini menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas perusahaan selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 2) Komponen Utama Laporan Arus Kas a) Arus kas dari aktivitas operasi Adalah arus kas yang terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan, oleh karena itu arus kas ini pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba (rugi) bersih. Arus kas dari aktivitas operasi antara lain dapat berupa arus kas dari transaksi penjualan, pembayaran kepada pemasok, karyawan, bunga, beban operasional lainnya dan pajak penghasilan. Perusahaan harus menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung (direct method b) Arus kas dari aktivitas investasi Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan perolehan dan atau pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Arus kas dari aktivitas investasi antara lain dapat berasal dari transaksi pembelian dan penjualan aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan aktiva lain, serta uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.

Lampiran tambahan.indb 360

22/08/2017 11.07.20

Lampiran 20

L-361

3)

4)

Tidak termasuk di sini adalah penempatan dana perusahaan untuk jangka pendek seperti deposito yang kurang dari satu tahun dan investasi pada efek untuk diperdagangkan. c) Arus kas dari aktivitas pendanaan Arus kas dari aktivitas pendanaan timbul dari penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan transaksi pendanaan jangka panjang dengan pemegang saham perusahaan dan kreditur. Arus kas dari aktivitas pendanaan antara lain dapat berupa penerimaan kas dari emisi saham dan obligasi, pembayaran dividen, serta pelunasan pinjaman. Aktivitas yang Tidak Mempengaruhi Arus Kas Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas, dirinci dan disajikan tersendiri di luar Laporan Arus Kas. Transaksi ini antara lain dapat berupa perolehan aktiva tetap dengan menerbitkan efek bersifat hutang atau melalui sewa guna usaha, konversi hutang menjadi modal, kapitalisasi biaya pinjaman selama masa pembangunan, serta akuisisi perusahaan melalui emisi saham. Arus kas sehubungan dengan pos luar biasa harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sesuai dengan sifat transaksinya dan disajikan tersendiri.

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN a. Umum 1) Catatan atas Laporan Keuangan memberikan penjelasan mengenai gambaran umum perusahaan, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya. 2) Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 3) Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan : a) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting; b) Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas; dan c) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. 4) Untuk pos pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan untuk pos pos yang bersifat

Lampiran tambahan.indb 361

22/08/2017 11.07.20

L-362

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

khusus untuk industri tertentu, harus dirinci dan dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan tanpa mempertimbangkan materialitasnya. 5) Untuk pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa akun sejenis dirinci dan dijelasKan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 6) Catatan atas Laporan Keuangan harus menunjukkan secara terpisah jumlah dari setiap jenis transaksi dan saldo dengan para direktur, pegawai, komisaris, pemegang saham utama, dan Pihak pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf j peraturan ini. Ikhtisar terpisah tersebut diperlukan untuk piutang, hutang, penjualan atau pendapatan dan beban. Apabila jumlah transaksi untuk masing masing kategori tersebut dengan Pihak tertentu melebihi Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka jumlah tersebut harus disajikan secara terpisah dan nama Pihak tersebut wajib diungkapkan. 7) Pengungkapan dengan menggunakan kata “sebagian” tidak diperkenankan untuk menjelaskan adanya bagian dari suatu jumlah. Pengungkapan hal tersebut harus menyatakan nilai atau persentasenya. 8) Aktiva yang dijaminkan harus diungkapkan dalam penjelasan masing masing pos. Apabila aktiva perusahaan diasuransikan, harus diungkapkan jenis dan nilai aktiva yang diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi serta pendapat manajemen atas kecukupan pertanggungan asuransi. Dalam hal tidak diasuransikan, harus diungkapkan alasannya. 9) Peraturan ini tidak menentukan bentuk penyajian Catatan atas Laporan Keuangan. Namun demikian, pengungkapannya mencakup tetapi tidak terbatas pada unsur unsur yang diuraikan dalam huruf b berikut ini. b. Unsur-unsur Catatan Atas Laporan Keuangan 1) Gambaran Umum Perusahaan ffal hal yang harus diungkapkan, antara lain adalah : a) Pendirian perusahaan (1) Riwayat ringkas perusahaan; (2) Nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhir, pengesahan Departemen ffukum dan Berundang undangan dan atau nomor dan tanggal Berita Negara yang bersangkutan; (3) Bidang usaha utama perusahaan sesuai anggaran dasar dan kegiatan utama perusahaan pada periode pelaporan; (4) Tempat kedudukan perusahaan dan lokasi utama kegiatan usaha; dan (5) Tanggal mulai beroperasinya perusahaan secara komersial. Apabila perusahaan melakukan ekspansi atau penciutan usaha secara signifikan pada periode laporan yang disajikan, harus disebutkan saat dimulainya operasi komersial dari ekspansi atau penciutan perusahaan dan kapasitas produksinya.

Lampiran tambahan.indb 362

22/08/2017 11.07.20

Lampiran 20

L-363

b) Penawaran Umum Efek Perusahaan Penjelasan penawaran umum efek perusahaan yang meliputi tanggal efektif penawaran umum perdana, kebijakan / tindakan perusahaan yang dapat mempengaruhi efek yang corporate action pelaporan terakhir, jenis dan jumlah efek yang ditawarkan pada saat penawaran terakhir, dan tempat pencatatan efek perusahaan. c) Struktur Perusahaan dan Anak Perusahaan Menjelaskan struktur perusahaan yang menggambarkan perusahaan dan anak perusahaan yang dimiliki perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penjelasan tersebut mencakup hal hal sebagai berikut : (1) Nama perusahaan yang dimiliki; (2) Tempat kedudukan perusahaan; (3) Jenis usaha; (4) Tahun beroperasi secara komersial; (5) Persentase kepemilikan; (6) Total aktiva; dan (7) Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan anak perusahaan, seperti alasan tidak dikonsolidasikannya laporan keuangan anak perusahaan, dampak penggunaan kebijakan akuntansi yang berbeda oleh anak perusahaan dan proporsi unsur unsur yang terkait dengan kebijakan akuntansi tersebut. d) Karyawan, direksi dan komisaris Yang harus diungkapkan adalah : (1) Nama anggota direksi dan dewan komisaris; dan (2) Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan. 2) Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Dalam bagian ini harus diungkapkan hal hal sebagai berikut : a) Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan (1) Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu historical cost current cost realizable value (fair value) berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. (2) Dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas. (3) Mata uang pelaporan yang digunakan dan alasan menggunakan mata uang pelaporan selain rupiah. Apabila terdapat perubahan mata uang pelaporan, diungkapkan alasannya, kurs yang digunakan dalam pengukuran kembali atau penjabaran, dan ikhtisar neraca dan laporan laba rugi yang disajikan sebagai perbandingan dalam mata uang sebelumnya. (4) Alasan perubahan periode pelaporan,

Lampiran tambahan.indb 363

22/08/2017 11.07.20

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-364

3)

Lampiran tambahan.indb 364

b) Kebijakan Akuntansi Tertentu Kebijakan akuntansi meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal hal sebagai berikut : (1) Prinsip prinsip konsolidasi; (2) Kas dan setara kas; (3) Investasi dalam Efek; (4) Investasi non Efek; (5) Penyisihan piutang; (6) Persediaan; (7) Aktiva tetap; (8) Sewa guna usaha; (9) Kerjasama operasi; (10) Aktiva dalam penyelesaian; (11) Aktiva tidak berwujud; (12) Aktiva lain-lain; (13) Penurunan nilai aktiva; (14) Penggabungan usaha; (15) Pengakuan pendapatan; (16) Transaksi dan saldo dalam mata uang asing; (17) Instrumen derivatif; (18) Pajak penghasilan; (19) Program pensiun; (20) Restrukturisasi hutang bermasalah; (21) Biaya pinjaman; (22) Segmen usaha; dan (23) Laba (rugi) per saham. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan Penjelasan atas pos pos laporan keuangan disusun dengan memperhatikan urutan penyajian Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas, serta informasi tambahan. a) Aktiva (1) Kas dan Setara Kas Yang harus diungkapkan antara lain : (a) Unsur kas dan setara kas pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga; (b) Rincian jumlah penempatan di bank berdasarkan nama bank serta jenis mata uang asing; dan (c) Kisaran tingkat bunga dari setara kas selama periode pelaporan. (2) Investasi Jangka Pendek Pengungkapan investasi jangka pendek dipisahkan antara deposito dan surat berharga (Efek) (a) Untuk deposito, harus diungkapkan hal hal sebagai berikut:

22/08/2017 11.07.20

Lampiran 20

L-365

-

Nama bank, dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa; - Kisaran tingkat bunga; Jenis dan jumlah deposito dalam mata uang asing; dan ffal - hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas pencairan deposito tersebut. (b) Pengelompokkan Efek sesuai kategori (diperdagangkan, dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual) dan dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa : Yang harus diungkapkan : - Nilai wajar agregat, (marked to market); - Metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar Efek; - Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari pemilikan efek tersedia untuk dijual; - Biaya perolehan termasuk jumlah premi dan diskonto yang belum diamortisasi, untuk efek dimiliki hingga jatuh tempo; - Metode amortisasi yang digunakan; - Peringkat efek hutang berikut nama pemeringkat (jika ada); dan Uraian tentang alasan diambilnya keputusan menjual atau memindahkan kelompok efek. (3) Wesel Tagih Yang harus diungkapkan antara lain pihak penerbit, kisaran tingkat bunga, jatuh tempo, jenis mata uang, dan uraian tentang sifat dan asal terjadinya (dari transaksi usaha atau lainnya). (4) Piutang Usaha Yang harus diungkapkan antara lain : (a) Jumlah piutang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa; (b) Jumlah piutang menurut mata uang; (c) Jumlah piutang menurut umur; (d) Jumlah penyisihan piutang ragu ragu, beban penyisihan dan penghapusan piutang; (e) Pendapat manajemen akan kecukupan jumlah penyisihan; (f) Piutang yang dijaminkan dan nama pihak yang menerima jaminan; dan (g) Informasi piutang yang telah dijual secara with recourse, meliputi: - jumlah yang dialihkan, beban bunga, retensi, jatuh tempo dan ikatan penting lain yang diatur dalam perjanjian, - jaminan yang diberikan (bila ada).

Lampiran tambahan.indb 365

22/08/2017 11.07.20

L-366

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(5) Piutang Lain-Lain Yang harus diungkapkan antara lain adalah : (a) Rincian jenis dan jumlah piutang; (b) Jumlah penyisihan piutang ragu ragu, beban penyisihan dan penghapusan piutang; dan (c) Pendapat manajemen atas kecukupan jumlah penyisihan. (6) Persediaan Yang harus diungkapkan antara lain adalah : (a) Total nilai tercatat persediaan dan nilai tercatat menurut klasifikasi barang jadi, barang dalam proses, bahan baku dan pembantu, serta bahan persediaan lain sesuai dengan industrinya; (b) Jumlah penyesuaian atas penurunan nilai persediaan; (c) Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan; (d) Jumlah penyisihan atau penghapusan persediaan rusak atau usang; (e) Persediaan yang dijaminkan dan nama pihak yang menerima jaminan; (f) Nilai persediaan yang diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi dan risiko yang ditutup; (g) Pendapat manajemen atas kecukupan jumlah pertanggungan asuransi; (h) Penjelasan mengenai kerugian persediaan yang jumlahnya material atau sifatnya luar biasa; (i) Nilai tercatat persediaan yang dijadikan jaminan; dan (j) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi dan tingkat kapitalisasi yang dipergunakan qualifying asset (7) Pajak Dibayar Dimuka Yang harus diungkapkan antara lain adalah : (a) rincian menurut jenis dan jumlah masing masing pajaknya; dan (b) uraian mengenai jumlah restitusi pajak yang diajukan dan statusnya. (8) Biaya Dibayar di Muka Yang diungkapkan antara lain rincian menurut jenis dan jumlah. (9) Aktiva Lancar Lain lain Yang harus diungkapkan antara lain rincian menurut jenis dan jumlah. 10) Piutang Hubungan Istimewa Yang harus diungkapkan antara lain :

Lampiran tambahan.indb 366

22/08/2017 11.07.20

Lampiran 20

L-367

(a) Rincian jenis, nama pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan jumlah piutang; (b) Alasan dan dasar pembentukan penyisihan; (c) Jumlah penyisihan dan penghapusan piutang; dan (d) Pendapat manajemen akan kecukupan jumlah penyisihan. (11) Investasi Pada Perusahaan Asosiasi Yang harus diungkapkan antara lain : (a) Nama perusahaan dan persentase kepemilikan; dan (b) Rekonsiliasi nilai tercatat penyertaan pada awal dan akhir periode dengan memperlihatkan bagian laba rugi yang diakui dan dividen yang diperoleh pada periode berjalan serta penurunan permanen nilai penyertaan. (12) Investasi Jangka Panjang Lain Yang harus diungkapkan antara lain : (a) Rincian menurut jenis investasi, seperti investasi dalam Efek hutang dan Efek ekuitas, investasi dalam properti dan investasi lainnya; (b) Pemisahan antara investasi pada pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk investasi dalam Efek hutang dan Efek ekuitas, investasi dalam properti dan investasi lainnya; (c) Untuk Efek ekuitas yang tersedia untuk dijual harus diungkapkan: Nilai wajar agregat; Metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar Efek; dan Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi. (d) Pengungkapan investasi jangka panjang dalam Efek hutang (dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual) seoagai berikut : Rincian menurut penerbit, nilai nominal, diskonto atau premium yang belum diamortisasi, nilai tercatat, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo;Efek yang pembayarannya dijamin dengan hipotik atau jaminan lain; Persyaratan efek hutang; Nilai wajar agregat; Metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar Efek; Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual; dan Peringkat efek hutang berikut nama pemeringkatnya. (e) Uraian tentang alasan pengambilan keputusan menjual atau memindahkan kelompok efek;

Lampiran tambahan.indb 367

22/08/2017 11.07.20

L-368

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(f)

Pengungkapan investasi dalam Efek yang menggunakan metode biaya adalah : Nama perusahaan dan persentase yang dimiliki, nilai tercatat penyertaan; Alasan tidak dapat ditentukannya nilai wajar Efek; dan Rekonsiliasi nilai tercatat penyertaan pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan penambahan dan pengurangan penyertaan serta penurunan permanen nilai penyertaan. (g) Pengungkapan investasi dalam properti meliputi jenis, lokasi, biaya perolehan dan nilai wajarnya; (h) Pengungkapan investasi jangka panjang lainnya meliputi jenis dan nilai wajarnya; (i) Apabila investasi jangka panjang dijaminkan, syarat dan kondisi yang berdampak signifikan terhadap perusahaan, harus diungkapkan baik jumlah maupun pihak penerima jaminan; (j) Kondisi atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai atau pemulihan penurunan nilai; (k) Rugi penurunan nilai yang diakui selama periode berjalan dan komponen Laporan Laba Rugi dimana kerugian tersebut dilaporkan. Pengungkapan dilakukan untuk setiap jenis investasi; dan (l) Pemulihan kerugian penurunan nilai yang diakui selama periode berjalan dan komponen Laporan Laba Rugi dimana kerugian tersebut dilaporkan. Pengungkapan dilakukan untuk setiap jenis investasi. (13) Aktiva Tetap Yang harus diungkapkan antara lain : (a) Pemilikan Langsung - Rincian aktiva tetap menurut jenis dan akumulasi depresiasi, serta jumlah depresiasi pada tahun berjalan; - Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan penambahan dan pengurangan; - Aktiva tetap yang dijaminkan dan nama pihak yang menerima jaminan; - Nilai aktiva tetap yang diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi dan risiko yang ditutup; - Pendapat manajemen atas kecukupan jumlah pertanggungan asuransi;

Lampiran tambahan.indb 368

22/08/2017 11.07.20

Lampiran 20

L-369

-

Jika dilakukan penilaian kembali pada periode yang disajikan, harus diungkapkan : • Dasar hukum; • Tanggal efektif (persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak); • Nama penilai independen; • Dasar/metode yang digunakan untuk menentukan nilai revaluasi; • Nilai tercatat setiap jenis aktiva tetap; dan • Selisih penilaian kembali setiap jenis aktiva tetap. - Pengungkapan menurut jenis aktiva tetap yang mengalami perubahan estimasi masa guna dan atau metode depresiasi; - Pengungkapan nilai buku, hasil penjualan bersih, keuntungan (kerugian) dari aktiva tetap yang dijual; - Kondisi atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai atau pemulihan penurunan nilai; - Rugi penurunan nilai yang diakui selama periode berjalan dan komponen Laporan Laba Rugi dimana kerugian tersebut dilaporkan; dan - Pemulihan kerugian penurunan nilai yang diakui selama periode berjalan dan komponen Laporan Laba Rugi dimana kerugian tersebut dilaporkan. (b) Aktiva Sewa Guna Usaha Rincian jenis aktiva sewa guna usaha berdasarkan nilai tunai seluruh pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa guna usaha. Di samping itu dijelaskan mengenai akumulasi depresiasi masing masing kelompok aktiva sewa guna usaha dan jumlah depresiasi pada tahun berjalan; dan Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan penambahan dan pengurangan. (c) Aktiva KSO Rincian aktiva berdasarkan jenis dan jumlah aktiva yang dikelola; Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan penambahan dan pengurangan; dan Penjelasan mengenai biaya perolehan, akumulasi depresiasi masing masing kelompok aktiva dan jumlah depresiasi pada tahun berjalan.

Lampiran tambahan.indb 369

22/08/2017 11.07.20

L-370

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(d) Aktiva Dalam Penyelesaian Rincian aktiva yang sedang dalam penyelesaian; Persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak; Estimasi saat penyelesaian proyek; Hambatan kelanjutan penyelesaian proyek; dan Penjelasan mengenai jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode pelaporan. (14) Aktiva Tak Berwujud Yang harus diungkapkan antara lain jenis, sumber terjadinya, biaya perolehan dan jumlah amortisasi. (15) Aktiva Lain-Lain Yang harus diungkapkan antara lain adalah : (a) Rincian aktiva lain lain; (b) Sifat dan uraian penting dari aktiva yang bersangkutan; (c) Amortisasi beban tangguhan; (d) Alasan perubahan klasifikasi aktiva yang sebelumnya tidak termasuk dalam aktiva lain lain; dan (e) Untuk jenis aktiva tetap yang sudah tidak dapat digunakan secara aktif dan dimiliki scrapped b) Kewajiban Kewajiban Lancar (1) Pinjaman Jangka Pendek Yang harus diungkapkan antara lain adalah : (a) Rincian hutang berdasarkan jenis hutang, nama kreditur, jenis mata uang serta nilainya; (b) Kisaran tingkat bunga dan saat jatuh tempo; (d) Jaminan yang diberikan dengan menunjuk akun akun yang berhubungan; (e) Persyaratan lain yang penting, seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan perolehan hutang baru dan ketentuan mengenai rasio keuangan; (f) Penjelasan mengenai kondisi hutang (misalnya kondisi default); dan with recourse piutang, retensi, bunga yang belum diamortisasi dan kewajiban anjak piutang bersih. (2) Wesel Bayar Yang harus diungkapkan antara lain : (a) Rincian jenis, nilai nominal dan nilai tercatat dalam mpiah dan mata uang asing, tanggal jatuh tempo, dan tingkat bunga; (b) Penjelasan tentang jaminan dan persyaratan lain; dan (c) Penjelasan mengenai kondisi wesel bayar (misalnya kondisi default). (3) Hutang Usaha Yang harus diungkapkan antara lain :

Lampiran tambahan.indb 370

22/08/2017 11.07.20

Lampiran 20

L-371

(4)

(5)

(6)

(7)

Lampiran tambahan.indb 371

(a) Pemisahan antara hutang usaha pada pihak ketiga dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa; (b) Rincian hutang berdasarkan jenis mata uang serta nilainya; (c) Sifat dari transaksi; dan (d) Jaminan yang diberikan oleh perusahaan dengan menunjuk akun akun yang berhubungan. Hutang Pajak Yang harus diungkapkan antara lain : (a) Jenis dan jumlahnya; dan (b) Informasi mengenai ketetapan pajak. Beban Masih Harus Dibayar Yang harus ungkapkan antara lain jenis dan jumlah dari unsur utama beban yang belum jatuh tempo. Kewajiban Lancar Lain-lain Yang harus diungkapkan antara lain : (a) Rincian menurut jenis dan jumlahnya; default : pokok pinjaman dan bunga, alasan default (c) Untuk garansi produk: jenis produk, sifat garansi dan masa berlakunya garansi; dan (d) Untuk beban tangguhan atas perjanjian kepegawaian seperti jaminan kesehatan masa pensiun: uraian mengenai jaminan dan jumlah pegawai yang berhak atas jaminan tersebut. Kewajiban Tidak Lancar Pinjaman Jangka Panjang Yang harus diungkapkan antara lain : (a) Rincian hutang berdasarkan nama bank, jenis mata uang serta nilainya; (b) Kisaran tingkat bunga dan saat jatuh tempo; (c) Jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan; (d) Penjelasan tentang fasilitas pinjaman yang diperoleh, termasuk jumlah dan tujuan perolehannya; (e) Penjelasan mengenai kondisi hutang (misalnya restrukturisasi hutang, kondisi default); (f) Jaminan yang diberikan dengan menunjuk akun akun yang berhubungan; (g) Persyaratan lain yang penting seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan rasio tertentu dan atau pembatasan perolehan hutang baru; (h) Pengungkapan informasi sehubungan dengan kewajiban berbunga jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca tetapi tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, antara lain adalah :

22/08/2017 11.07.20

L-372

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

- Nama bank dan jumlahnya; dan - Ringkasan perjanjian lama dan baru yang meliputi tanggal kesepakatan, jangka waktu pinjaman, tanggal jatuh tempo, dan persyaratan penting. (8) Hutang Sewa Guna Usaha Yang harus diungkapkan antara lain : (a) Rincian perusahaan sewa guna usaha (lessor) dan nilainya; (b) Jumlah angsuran sewa guna usaha tahunan yang harus dibayar paling tidak untuk 2 (dua) tahun berikutnya, bagian bunga dan nilai tunainya; (c) Jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan; (d) Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha; (e) Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan sale and leaseback major covenants (9) Hutang Obligasi Yang harus diungkapkan antara lain : (a) Rincian mengenai : jenis, nilai nominal dan nilai tercatat dalam rupiah dan mata uang asing, tanggal jatuh tempo, jadual pembayaran bunga, tingkat bunga, serta tempat pencatatan; (b) Peringkat dan nama pemeringkat (jika ada); (c) Jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan; (d) Nama Wali Amanat dan keterkaitan usaha dengan perusahaan; (e) Jaminan serta pembentukan dana untuk pelunasan hutang pokok obligasi (jika ada) dengan menunjuk pos pos yang berhubungan; (f) Persyaratan lain yang penting, seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan rasio tertentu, dan atau pembatasan perolehan hutang baru; dan (g) Kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan perusahaan dalam memenuhi persyaratan dan konclisi hutang. (10) Program Pensiun Yang harus diungkapkan antara lain : (a) Program pensiun yang diikuti, apakah Program Pensiun Iuran Pasti atau Program Pensiun Manfaat Pasti; (b) Apabila perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti :

Lampiran tambahan.indb 372

22/08/2017 11.07.20

Lampiran 20

L-373

- Gambaran umum tentang program pensiun, pengelola dana pensiun, persentase iuran yang menjadi kontribusi perusahaan, manfaat, karyawan yang ikut menjadi peserta program pensiun dan lain lain; - Jumlah beban (iuran) pensiun periode berjalan dan jumlah iuran pensiun yang masih harus dibayar; dan - Hal hal penting lainnya yang berhubungan dengan program pensiun yang dapat mempengaruhi daya banding laporan Keuangan periode berjalan dan periode sebelumnya. (c) Apabila perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti : - Gambaran umum tentang program pensiun, manfaat, karyawan yang ikut menjadi peserta program pensiun, dan pengelolanya; Kebijakan pendanaan; - Rincian beban pensiun yang terdiri dari beban jasa kini, amortisasi beban jasa lalu, amortisasi koreksi dan bunga atas beban pensiun yang masih harus dibayar, jangka waktu amortisasi beban jasa lalu; - Asumsi dan metode aktuarial yang digunakan aktuaris, nilai wajar aktiva bersih dana ersih; Rekonsiliasi beban pensiun yang masih harus dibayar (dibayar dimuka); - Bila dilakukan perubahan metode aktuarial, alasan perubahan, jumlah penyesuaian erhubungan dengan masa sebelum periode sajian; - Tanggal penilaian aktuaria terakhir, nama aktuaris, dan frekuensi penilaian dilakukan; dan - Hal hal penting lain yang berhubungan dengan manfaat pensiun, termasuk dampak pembubaran, pengurangan peserta yang dapat mempengaruhi daya banding laporan keuangan. (11) Kewajiban Tidak Lancar Lainnya Yang hams diungkapkan antara lain : (a) Jenis, jumlah, tingkat bunga dan tanggal jatuh tempo; (b) Jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan; dan (c) Uraian mengenai nama kreditur dan sifat kewajiban jangka panjang tersebut dan jaminan yang terkait dengan menunjuk akun akun yang berhubungan. (12) Hutang Subordinasi Yang perlu diungkapkan antara lain nama kreditur, sifat ikatan, jangka waktu, jenis mata uang, dan kisaran tingkat bunga.

Lampiran tambahan.indb 373

22/08/2017 11.07.20

L-374

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(13) Obligasi Konversi Yang harus diungkapkan antara lain : (a) Rincian mengenai jenis, nilai nominal dan nilai tercatat dalam rupiah dan mata uang asing, tanggal jatuh tempo, jadwal pembayaran bunga, tingkat bunga, serta tempat pencatatan; (b) Periode konversi dan persyaratan konversi, antara lain meliputi rasio konversi, harga pelaksanaan, hak konversi sebelum jatuh tempo serta persyaratannya, dan penalti; (c) Efek dilusi jika seluruh obligasi dikonversikan, dengan memperhatikan tingka exercise price sudut pandang pemegang obligasi konversi; (d) Jumlah obligasi yang telah dikonversikan dan efek dilusinya; (e) Peringkat dan nama pemeringkat; (f) Jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan; (g) Nama Wali Amanat dan keterkaitan usaha dengan perusahaan; (h) Jaminan serta pembentukan dana untuk pelunasan hutang pokok obligasi (jika ada) dengan menunjuk pos pos yang berhubungan; (i) Kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan perusahaan dalam memenuhi persyaratan penerbitan, kondisi hutang; dan (j) Dalam hal perusahaan menerbitkan obligasi konversi tanpa melalui penawaran umum juga harus diungkapkan tujuan penerbitan dan nama pembeli. c) Hak Minoritas Yang perlu diungkapkan antara lain rincian bagian pemegang saham minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan untuk masing masing anak perusahaan. d) Ekuitas (1) Modal Saham Yang harus diungkapkan antara lain : (a) Uraian jenis jenis saham perusahaan; (b) Susunan pemegang saham, yaitu : - Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih; - Nama Direktur dan Komisaris yang memiliki saham; dan - Pemegang saham lainnya dengan mengungkapkan jumlah saham, persentase pemilikan dan jumlah nilai nominal untuk masing masing pemegang saham tersebut;

Lampiran tambahan.indb 374

22/08/2017 11.07.20

Lampiran 20

L-375

(c) Jika terjadi perubahan modal saham dalam tahun berjalan : - keputusan yang berhubungan dengan perubahan modal saham tersebut, seperti pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan keputusan RUPS: - sumber peningkatan modal saham, antara lain dari kapitalisasi agio, modal sumbangan dan tambahan modal disetor lainnya, selisih penilaian kembali aktiva tetap dan saldo laba, penerbitan saham baru dari Penawaran Umum right issue dan private placement - Metode pencatatan dan jumlah lembar saham yang diperoleh kembali, dalam hal terjadi perolehan kembali saham yang telah diterbitkan; dan - Tujuan perubahan modal saham, antara lain dalam rangka ekspansi, pelunasan hutang, atau pemenuhan kecukupan modal bagi perbankan. (d) Dalam hal hanya sebagian saham perusahaan yang dicatat di Bursa Efek, agar disebutkan jumlah saham yang dicatat dan yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek. (2) Tambahan Modal Disetor (a) Agio saham: diuraikan sumber agio saham selama periode yang disajikan. (b) Biaya emisi efek ekuitas: dirinci berdasarkan penerbitan efek ekuitas. (c) Modal sumbangan: dirinci jenis aktiva dan jumlah. (d) Selisih kurs atas modal disetor: diuraikan sifat dan asal akun. (e) Modal disetor lainnya: diuraikan sifat dan asal akun ini. (3) Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan Yang harus diungkapkan antara lain : (a) Jumlah beda nilai tukar bersih dan rekonsiliasinya pada awal dan akhir periode; (b) Alasan untuk menggunakan mata uang yang berbeda jika mata uang pelaporan berbeda dengan mata uang negara tempat perusahaan berdomisili; (c) Alasan untuk setiap perubahan dalam mata uang pelaporan; (d) Jika terdapat suatu perubahan dalam klasifikasi suatu kegiatan usaha luar negeri yang signifikan, perusahaan harus mengungkapkan : alasan dan sifat perubahan dalam klasifikasi; dampak perubahan atas klasifikasi modal pemegang saham; dan dampak pada laba (mgi) bersih untuk setiap periode sebelumnya jika perubahan klasifikasi terjadi pada periode sebelumnya yang paling awal.

Lampiran tambahan.indb 375

22/08/2017 11.07.20

L-376

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(4) Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan / Perusahaan Asosiasi Yang harus diungkapkan antara lain : (a) Transaksi yang menimbulkan selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan / perusahaan asosiasi; (b) Jumlah selisih transaksi perubahan ekuitas yang menjadi bagian perusahaan setelah memperhitungkan dampak pajaknya; dan (c) Jumlah yang direalisasi ke laba rugi atas pelepasan investasi. (5) Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali Yang harus diungkapkan antara lain : (a) Jenis, nilai buku dan harga pengalihan untuk aktiva, kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dialihkan; (b) Tanggal transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali; dan (c) Nama entitas terkait. (6) Saldo Laba Yang perlu diungkapkan antara lain adalah alasan dan jumlah penyesuaian periode yang lalu (jika ada), perubahan saldo laba pada periode bersangkutan dan persetujuan RUPS yang terkait, misalnya jumlah dividen yang dibayarkan, saldo laba yang ditentukan penggunaannya, dan lain lain. (7) Waran Yang perlu diungkapkan antara lain : (a) Jenis waran (waran pisah, waran lekat, dan waran bebas); (b) Dasar penentuan nilai wajar waran; (c) Nilai waran pisah yang belum dan tidak dilaksanakan (kadaluwarsa); (d) Jumlah waran yang diterbitkan dan beredar serta dampak dilusinya; dan (e) Ikatan ikatan yang terkait dengan penerbitan waran. (8) Kompensasi Berbasis Saham Yang perlu diungkapkan antara lain : (a) Penjelasan mengenai program kompensasi, termasuk persyaratan umum program kompensasi seperti : Persyaratan pemberian hak kompensasi; Periode maksimum opsi; dan - Jumlah saham yang ditetapkan untuk opsi atau instrumen ekuitas lainnya. (b) Jumlah dan rata rata tertimbang harga eksekusi opsi untuk setiap kelompok opsi;

Lampiran tambahan.indb 376

22/08/2017 11.07.20

Lampiran 20

L-377

(c) Rata rata tertimbang nilai wajar opsi pada tanggal pemberian kompensasi yang diberikan alam suatu periode; (d) Jumlah dan rata rata tertimbang nilai wajar pada tanggal pemberian kompensasi dari instrumen ekuitas selain opsi yang diberikan dalam suatu periode; (e) Penjelasan mengenai metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam suatu periode untuk mengestimasi nilai wajar opsi; (f) Jumlah beban kompensasi yang diakui untuk program kompensasi berbasis saham; (g) Perubahan persyaratan signifikan dari program kompensasi yang sedang berjalan; dan (h) Rentang harga eksekusi, rata rata tertimbang harga eksekusi, dan rata rata tertimbang sisa periode opsi. e) Laba Rugi (1) Penjualan Bersih / Pendapatan Usaha Yang harus diungkapkan antara lain : (a) Penjualan bersih kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga; (b) Rincian jumlah dari kelompok produk/jasa utama; dan (c) Nama pihak pembeli dan jumlah nilai penjualan yang melebihi 10% dari pendapatan. (2) Beban Pokok Penjualan Yang harus diungkapkan antara lain : (a) Beban pokok produksi yang dirinci : Biaya bahan baku; Biaya tenaga kerja; dan Biaya overhead ditambah dan dikurangi saldo awal dan akhir barang jadi. (b) Nama pihak penjual dan nilai pembelian yang melebihi 10% dari pendapatan. (3) Beban Usaha Yang harus diungkapkan antara lain rincian beban penjualan, dan beban umum dan administrasi. (4) Penghasilan (Beban) Lain-lain Yang harus diungkapkan antara lain : (a) Rincian penghasilan (beban) lain lain dan jumlahnya; (b) Rincian beban keuangan yang merupakan bagian beban lain lain, sebagai berikut : Jumlah beban keuangan, yang dirinci sebagai berikut : • Bunga; • Selisih kurs bersih atas penanaman dan pinjaman dalam mata uang asing (sepanjang selisih kurs bersih tersebut merupakan penyesuaian terhadap biaya

Lampiran tambahan.indb 377

22/08/2017 11.07.20

L-378

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

bunga); forward contract) yang bertujuan untuk lindung nilai; dan • Amortisasi biaya perolehan pinjaman, seperti biaya konsultan, biaya provisi, biaya komitmen dan seDagainya. Dikurangi beban keuangan yang dikapitalisasi; Jumlah beban keuangan yang dibebankan pada periode berjalan; Ditambah (dikurangi) kerugian (keuntungan) transaksi derivatif yang tidak bertujuan untuk lindung nilai Jnedg/’ng); dan Jumlah beban keuangan dan kerugian (keuntungan) transaksi derivatif yang dibebankan pada periode berjalan. Jika terjadi depresiasi atau apresiasi, maka disajikan rincian perhitungan keuntungan atau kerugian selisih kurs, demikian juga kebijakan pembebanan yang dilakukan. (c) Untuk laba atau rugi penjualan surat berharga yang harus diungkapkan adalah rincian untuk setiap klasifikasi investasi efek hutang dan ekuitas : Efek tersedia untuk dijual • penerimaan dari penjualan efek; • keuntungan (kerugian) yang direalisasikan; dan • rugi akibat penurunan permanen nilai efek. Efek diperdagangkan • keuntungan (kerugian) pemilikan efek yang telah maupun belum direalisasikan. Efek dimiliki hingga jatuh tempo • keuntungan (kerugian) pemilikan efek yang telah maupun belum direalisasikan; dan • rugi akibat penurunan permanen nilai efek. (5) Pajak Penghasilan Yang harus diungkapkan antara lain : (a) Unsur unsur beban (penghasilan) pajak yang terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan; (b) Rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif yang berlaku dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku; (c) Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini dengan cara sebagai berikut : Laba sebelum pajak menurut akuntansi. Ditambah / dikurangi koreksi positif atau negatif (dirinci). Laba Kena Pajak (sesuai SPT).

Lampiran tambahan.indb 378

22/08/2017 11.07.20

Lampiran 20

L-379

(d) Perhitungan beban dan hutang pajak kini dengan menerapkan tarif pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan pajak yang berlaku; (e) Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi telah sesuai dengan SPT; (f) Untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan setiap kelompok rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut : Rincian aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang disajikan pada neraca untuk setiap periode penyajian; dan Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidaK terlihat dari jumlah aktiva atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca. (g) Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasi ke periode berikut yang tidak diakui sebagai aktiva pajak tangguhan; (h) Jumlah aktiva pajak tangguhan dan sifat bukti yang mendukung pengakuannya, jika : penggunaan aktiva pajak tangguhan tergantung pada apakah laba fiskal yang dapat dihasilkan pada periode mendatang melebihi laba dari realisasi perbedaan temporer kena pajak yang telah ada; dan perusahaan telah menderita kerugian pada periode berjalan atau periode sebelumnya. (i) Beban pajak yang berasal dari : Keuntungan (kerugian) atas penghentian operasi; dan Laba (rugi) dari aktivitas normal operasi yang tidak dilanjutkan untuk periode pelaporan, bersama dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya yang disajikan pada laporan keuangan. (j) Jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas; (k) Beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos pos luar biasa yang diakui pada periode berjalan; dan (l) Penjelasan mengenai tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode sebelumnya (apabila terjadi perubanan tarif pajak sesuai peraturan yang berlaku). (6) Pos Luar Biasa ffarus diungkapkan antara lain sifat dan jumlah dari setiap unsur pos luar biasa, nilai pajak penghasilan yang terkait, dan nilai bersihnya.

Lampiran tambahan.indb 379

22/08/2017 11.07.20

L-380

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(7) Hak Minoritas atas Laba Bersih Anak Perusahaan Yang perlu diungkapkan antara lain rincian bagian pemegang saham minoritas atas laba bersih anak perusahaan untuk masing masing anak perusahaan. (8) Laba (Rugi) Bersih Per Saham Yang harus diungkapkan antara lain : (a) Jumlah laba (rugi) yang digunakan sebagai pembilang dalam penghitungan laba (rugi) per saham dasar dan dilusian, rekonsiliasinya dengan laba (rugi) bersih untuk satu periode; dan (b) Jumlah rata rata tertimbang saham beredar yang digunakan sebagai penyebut dalam penghitungan laba (rugi) per saham dasar dan dilusian. f) Transaksi Hubungan Istimewa Hal hal yang harus diungkapkan antara lain : (1) Dirinci jumlah masing masing pos aktiva, kewajiban, penjualan dan pembelian (beban) kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa beserta persentasenya terhadap total aktiva, kewajiban, penjualan dan pembelian (beban); (2) Apabila jumlah dari setiap transaksi atau saldo untuk masing masing kategori tersebut dengan pihak tertentu melebihi Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka jumlah tersebut harus disajikan secara terpisah nama dan hubungan pihak tersebut wajib diungkapkan; (3) Penjelasan transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama dan jumlah hutang / piutang sehubungan dengan transaksi tersebut; (4) Sifat hubungan, jenis dan unsur transaksi hubungan istimewa; (5) Kebijakan harga dan syarat transaksi serta pernyataan apakah penerapan kebijakaan harga dan syarat tersebut sama dengan kebijakan harga dan syarat untuk transaksi dengan pihak ketiga; dan (6) Alasan dan dasar dilakukannya pembentukan penyisihan Piutang Hubungan Istimewa. g) Aktiva dan Kewajiban dalam Mata Uang Asing Yang harus diungkapkan antara lain : (1) Rincian aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing serta ekuivalennya dalam rupiah; (2) Posisi neto dari aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing; (3) Rincian kontrak valuta berjangka dan equivalen dalam rupiah. (4) Kebijakan manajemen resiko mata uang asing; dan (5) Apabila lindung nilai tidak dilakukan, alasan untuk tidak melakukannya.

Lampiran tambahan.indb 380

22/08/2017 11.07.20

Lampiran 20

L-381

h) Perubahan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Mendasar (1) Pembahan Estimasi Akuntansi Yang harus diungkapkan antara lain: (a) Hakekat dan alasan pembahan estimasi akuntansi; (b) Jumlah pembahan estimasi yang mempengaruhi periode beijalan; dan (c) Pengaruh estimasi terhadap periode mendatang. Jika penghitungan pengaruh terhadap periode mendatang tidak praktis kenyataan tersebut harus diungkapkan. (2) Pembahan Kebijakan Akuntansi Yang harus diungkapkan antara lain: (a) Hakikat, alasan dan tujuan dilakukannya pembahan kebijakan akuntansi; (b) Jumlah penyesuaian pembahan kebijakan akuntansi terhadap periode beijalan dan periode sebelumnya yang disajikan kembali; (c) Jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatip; dan (d) Kenyataan bahwa informasi komparatip telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa untuk menyatakan kembali informasi komparatip dianggap tidak praktis. (3) Kesalahan Mendasar Yang harus diungkapkan antara lain: (a) Hakekat kesalahan mendasar; (b) Jumlah koreksi untuk periode beijalan dan periode periode sebelumnya; (c) Jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatip; dan (d) Kenyataan bahwa informasi komparatip telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa informasi komparatip tidak praktis untuk dinyatakan kembali. i) Penggabungan Usaha (1) Untuk semua penggabungan usaha, harus diungkapkan: (a) Nama dan penjelasan tentang perusahaan yang bergabung; (b) Tanggal efektif penggabungan usaha untuk tujuan akuntansi; dan (c) Operasi atau kegiatan usaha yang telah diputuskan untuk dijual atau dihentikan akibat penggabungan usaha tersebut. (2) Untuk penggabungan usaha yang merupakan akuisisi, harus diungkapkan:

Lampiran tambahan.indb 381

22/08/2017 11.07.20

L-382

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(a) Persentase saham berhak suara yang diperoleh; (b) Biaya perolehan dan penjelasan tentang harga beli yang telah dibayar atau terhutang secara kontinjen; (c) Sifat dan jumlah penyisihan untuk beban restrukturisasi dan beban penutupan pabrik yang timbul akibat akuisisi dan diakui pada tanggal akuisisi; dan (d) Pengaruh dari akuisisi dan penjualan atau pengalihan penyertaan pada anak perusahaan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasi tahun berjalan dan sebelumnya. (3) Apabila dari akuisisi menyebabkan timbulnya goodwill maka harus diungkapkan: (a) Rekonsiliasi goodwill dan akumulasi amortisasi goodwill pada awal dan akhir periode; (b) Metode dan periode amortisasi yang dilakukan; (c) Alasan dan pertimbangan yang digunakan apabila masa manfaat lebih dari 5 (lima) tahun; dan (d) Apabila goodwill tidak diamortisasi dengan metode garis lurus, metode yang digunakan serta alasan metode tersebut dianggap lebih tepat. (4) Untuk penggabungan usaha yang merupakan penyatuan kepemilikan harus diungkapkan: (a) Penjelasan dan jumlah saham yang diterbitkan, serta persentase saham berhak suara setiap perusahaan yang dipertukarkan untuk melaksanakan penyatuan kepemilikan tersebut; (b) Jumlah aktiva dan kewajiban yang diserahkan oleh perusahaan; (c) Pendapatan penjualan, pendapatan operasional lainnya, pos luar biasa, dan laba (rugi) bersih dari masing masing perusahaan untuk periode sebelum penggabungan, yang termasuk dalam laba (rugi) bersih yang disajikan dalam laporan Keuangan gabungan; dan (d) Penjelasan bahwa laporan keuangan telah disajikan kembali (restated), seolah olah penggabungan usaha telah terjadi sejak awai periode pelaporan yang disajikan. j) Informasi Segmen Usaha Yang harus diungkapkan antara lain : (1) Gambaran aktivitas masing masing segmen industri dan komposisi masing masing wilayah geografis yang dilaporkan. Untuk menentukan apakah suatu segmen harus dilaporkan tersendiri, digunakan kriteria materialitas;

Lampiran tambahan.indb 382

22/08/2017 11.07.20

Lampiran 20

L-383

(2) Untuk setiap segmen industri dan geografis yang dilaporkan : (a) Penjualan atau pendapatan operasi lainnya, dibedakan antara pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan di fuar perusahaan dan pendapatan dari segmen lain; (b) Laba (rugi) usaha per segmen; (c) Aktiva segmen yang digunakan dinyatakan dalam jumlah uang atau sebagai persentase dari jumlah aktiva; dan (d) Dasar penetapan harga antar segmen. (3) Untuk unsur unsur yang dilaporkan, disajikan rekonsiliasi antara seluruh segmen dengan laporan keuangan; (4) Perubahan dalam penentuan segmen dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan informasi segmen yaitu : (a) Uraian mengenai hakekat dan alasan perubahan; dan (b) Pengaruh dari perubahan sepanjang informasi dapat ditentukan secara wajar. (5) Apabila terjadi penghentian atau penjualan suatu segmen usaha, harus diungkapkan : (a) Segmen yang dihentikan atau dijual; (b) Tanggal dan alasan penghentian atau penjualan; dan (c) Nilai jual dan atau nilai tercatat serta pajak yang terkait dalam transaksi penghentian atau penjualan segmen usaha. k) Instrumen Derivatif Bagi entitas yang memiliki atau menerbitkan instrumen derivatif : (1) Pengelompokan instrumen derivatif sesuai dengan tujuannya yaitu untuk lindung nilai atau tujuan lainnya (non lindung nilai) seperti spekulasi. (2) Untuk tiap kontrak instrumen derivatif dalam kelompok klasifikasi lindung nilai dan kelompok non lindung nilai di atas diungkapkan : (a) ffakikat dan sifat dari transaksi, berupa transaksi berjangka dalam bentuk valuta, bunga, komoditas atau lain lain; (b) Pihak lawan transaksi (counterparties); (c) Tanggal jatuh tempo; (d) Nilai keseluruhan kontrak dan nilai wajar pada tanggal neraca; (e) Beban atau pendapatan pada periode pelaporan; (f) Pos aktiva dan atau pasiva yang dilindung nilai; dan (g) Persyaratan penting lainnya. (3) ffal hal yang diperlukan untuk memahami tujuan perusahaan melakukan transaksi derivatif aan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. (4) Kebijakan manajemen risiko untuk setiap klasifikasi lindung nilai, termasuk penjelasan mengenai aktiva/kewajiban dan jenis transaksi yang dilindungi.

Lampiran tambahan.indb 383

22/08/2017 11.07.20

L-384

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

(5) Bagi instrumen yang tidak dimaksudkan sebagai suatu lindung nilai, disebutkan tujuan dari aktivitas derivatif. l) Kerja Sama Operasi (KSO) Yang harus diungkapkan antara lain : (1) Pihak pihak yang terkait dalam perjanjian; (2) Lokasi aktiva KSO dan jangka waktu pengelolaan; (3) ffak dan kewajiban dari masing masing partisipan KSO berkenaan dengan perjanjian KSO; (4) Ketentuan tentang perubahan perjanjian KSO (bila ada); (5) Perhitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil KSO; (6) Perhitungan beban atau penghasilan KSO yang timbul dari pembayaran bagi pendapatan/hasil; dan (7) Metode dan periode amortisasi hak bagi pendapatan KSO. m) Perikatan dan Kontinjensi (1) Perikatan Yang harus diungkapkan antara lain : (a) Perikatan yang meliputi : Perjanjian sewa, keagenan dan distribusi, bantuan manajemen, teknis, royalti dan lisensi : • Pihak pihak yang terkait dalam perjanjian; • Periode berlakunya perikatan; • Dasar penentuan kompensasi dan denda; • Jumlah beban atau pendapatan pada periode pelaporan; dan • Pembatasan pembatasan lainnya. Kontrak/perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang, seperti: pembangunan pabrik, perjanjian pembelian, ikatan untuk investasi: • Pihak pihak yang terkait dalam perjanjian; • Periode berlakunya perikatan; • Nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi; dan • Sanksi sanksi. (b) Pemberian jaminan/garansi : Pihak pihak yang dijamin dan yang menerima jaminan, yang dipisahkan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga untuk pihak yang dijamin; Latar belakang dikeluarkannya jaminan; Periode berlakunya jaminan; dan Nilai jaminan. (c) Fasilitas kredit yang belum digunakan, seperti fasilitas L/C, bank overdraft, dan (d) Lain lainnya. Uraian mengenai sifat, jenis, jumlah dan batasan batasannya.

Lampiran tambahan.indb 384

22/08/2017 11.07.20

Lampiran 20

L-385

(2) Kontinjensi Yang harus diungkapkan : (a) Untuk perkara/sengketa hukum : Pihak pihak yang terkait; Jumlah yang diperkarakan; dan Latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat hukum (legal oplnlon). (b) Untuk Peraturan Pemerintah yang mengikat perusahaan seperti: masalah lingkungan hidup, diungkapkan uraian singkat tentang peraturan dan dampaknya terhadap perusahaan; dan (c) Kemungkinan kewajiban pajak tambahan : Jenis ketetapan/tagihan pajak, jenis pajak, tahun pajak serta jumlah pokok dan denda/bunganya; dan Sikap perusahaan terhadap ketetapan/tagihan pajak (keberatan, banding dsb nya). n) Restrukturisasi Hutang Bermasalah Yang harus diungkapkan antara lain : (1) Penjelasan tentang pokok pokok perubahan persyaratan dan penyelesaian hutang; (2) Jumlah keuntungan atas restrukturisasi hutang dan dampak pajak penghasilan yang terkait; (3) Jumlah keuntungan atau kerugian bersih atas pengalihan aset yang diakui selama periode tersebut; dan (4) Jumlah hutang kontinjen yang dimasukkan dalam nilai tercatat hutang yang telah direstrukturisasi. o) Informasi Penting Lainnya Yang harus diungkapkan antara lain sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja perusahaan, seperti peristiwa/keadaan yang mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. p) Peristiwa setelah Tanggal Neraca Yang harus diungkapkan adalah : (1) Uraian peristiwa misalnya tanggal terjadinya, sifat peristiwa, dan jumlah moneter yang mempengaruhi akun akun laporan keuangan; dan (2) Dalam hal terjadi peristiwa yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan, misalnya: merger dan akuisisi, pelepasan segmen usaha, divestasi anak perusahaan, maka harus disajikan informasi keuangan proforma seakan akan transaksi tersebut telah terjadi pada tanggal neraca terakhir atau pada awal periode laporan keuangan terakhir yang disajikan.

Lampiran tambahan.indb 385

22/08/2017 11.07.20

L-386

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

q) Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Lainnya Yang harus diungkapkan antara lain : (1) Penjelasan mengenai standar akuntansi keuangan dan peraturan baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas perusahaan; dan (2) Estimasi dampak penerapan standar akuntansi keuangan dan peraturan baru tersebut. r) Reklasifikasi ffarus diungkapkan antara lain mengenai sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi untuk setiap pos dalam tahun buku sebelum tahun buku terakhir yang disajikan dalam rangka laporan keuangan komparatif.

Lampiran tambahan.indb 386



Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 13 Maret 2000



Ketua Badan Pengawas Pasar Modal



Herwidayatmo NIP 060065750

22/08/2017 11.07.21

Lampiran 20

L-387

Contoh : NERACA

Lampiran : 1 Peraturan Nomor: VIII.G.7

PT ABC dan ANAK PERUSAHAAN NERACA 31 Desember 20x1 dan 20x0 AKTIVA

KEWAJIBAN DAN EKUITAS Ctt

20x1

20x0

Aktiva Lancar

Ctt Kewajiban Lancar

20x

20x0

1

Kas dan Setara Kas

xxx

xxx

Pinjaman Jangka Pendek

xxx

xxx

Investasi Jangka Pendek

xxx

xxx

Wesel Bayar

xxx

xxx

Wesel Tagih

xxx

xxx

Hutang Usaha :

Piutang Usaha :

• Pihak Ketiga

xxx

xxx

(Setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragusebesar

• Pihak yang mempunyai hubungan istimewa

xxx

xxx

Rp. xxx pada tahun 20x1 dan Rp xxx pada tahun20x0)

Hutang Pajak

xxx

xxx

xxx

xxx

• Hutang Sewa Guna Usaha

xxx

xxx

• Hutang Obligasi

xxx

xxx

• Pihak Ketiga

xxx

xxx

Beban Masih Harus Dibayar

• Pihak yang mempunyai hubungan istimewa

xxx

xxx

Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang akan Jatuh Tempo : dalam Waktu Satu Tahun

Piutang Lain-lain

xxx

xxx

(Setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragusebesar Rp. xxx pada tahun 20x1 dan Rp. xxx pada tahun 20x0) Persediaan

xxx

xxx

Kewajiban Lancar Lain- Lain

xxx

xxx

Pajak Dibayar Dimuka

xxx

xxx

Jumlah Kewajiban Lancar

xxx

xxx

Biaya Dibayar di Muka

xxx

xxx

Kewajiban Tidak Lancar

Aktiva Lancar Lain-lain

xxx

xxx



Hutang Hubungan Istimewa

xxx

xxx

Jumlah Aktiva Lancar

xxx

xxx



Kewajiban Pajak Tangguhan

xxx

xxx



Pinjaman Jangka Panjang

xxx

xxx

Aktiva Tidak Lancar Piutang Hubungan Istimewa

xxx

xxx



Hutang Sewa Guna Usaha

xxx

xxx

Aktiva Pajak Tangguhan

xxx

xxx



Hutang Obligasi

xxx

xxx

Investasi Pada Perusahaan Asosiasi

xxx

xxx



Kewajiban Tidak Lancar Lainnya

xxx

xxx

Investasi Jangka Panjang Lain

xxx

xxx



Hutang Subordinasi

xxx

xxx

Aktiva Tetap

xxx

xxx



Obligasi Konversi

xxx

xxx

Jumlah Kewajiban Tidak Lancar

xxx

xxx

Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp xxx pada tahun 20X1 dan Rp. xxx pada tahun 20X0)

Lampiran tambahan.indb 387

22/08/2017 11.07.21

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-388 AKTIVA

KEWAJIBAN DAN EKUITAS Ctt

Aktiva Tak Berwujud

20x1

20x0

xxx

xxx

Setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp xxx pada tahun 20X1 dan Rp. xxx pada tahun 20X0)

Ctt

20x

20x0

xxx

xxx

nilai nominal Rp xxx Modal Dasar - Saham A, xxx lembar; saham B, xxx lembar pada tahun 20x1 ; dan Saham A, lembar , saham B, xxx lembar pada tahun 20x0. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham A, xxx lembar; saham B, xxx lembar pada tahun 20x1 ; dan Saham A, xxx lembar, saham B, xxx

xxx

xxx

lembar pada tahun 20x0 Tambahan Modal disetor bersih

xxx

xxx

Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan

xxx

xxx

Selisih Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan / Perusahaan Asosiasi

xxx

xxx

Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

xxx

xxx

Laba (rugi) Belum Direalisasi atas Efek Tersedia Untuk Dijual

xxx

xxx

Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap

xxx

xxx

Saldo Laba

xxx

xxx

Modal Saham Diperoleh Kembali

xxx

xxx

Jumlah Ekuitas

xxx

xxx

JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS

xxx

xxx

Hak Minoritas Ekuitas

Aktiva Lain-Lain

xxx

xxx

Modal Saham

Jumlah Aktiva Tidak Lancar

xxx

xxx

Saham A nilai nominal Rp. xxx; saham B

JUMLAH AKTIVA

Lampiran tambahan.indb 388

xxx

xxx

22/08/2017 11.07.21

Lampiran 20

L-389

Contoh : LAPORAN LABA RUGI Lampiran : 2 Peraturan Nomor: VIII.G.7

PT ABC dan ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 20x1 Dan 20x0 Catatan PENJUALAN/PENDAPATAN USAHA

20x1 Rp

xxx.xxx

20x0 Rp

xxx.xxx

BEBAN POKOK PENJUALAN

xxx.xxx

xxx.xxx

LABA (RUGI) KOTOR

xxx.xxx

xxx.xxx

Beban Penjualan

xxx.xxx

xxx.xxx

Beban Umum dan Administrasi

xxx.xxx

xxx.xxx



xxx.xxx

xxx.xxx

xxx.xxx

xxx.xxx

Laba (rugi) penjualan aktiva tetap

xxx.xxx

xxx.xxx



xxx.xxx

xxx.xxx

Beban bunga

xxx xxx

xxx xxx

Laba (rugi) kurs bersih

xxx.xxx

xxx.xxx

Lain-lain bersih

xxx.xxx

xxx.xxx



BEBAN USAHA

Jumlah Beban Usaha

LABA USAHA PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan bunga

xxx.xxx

xxx.xxx

BAGIAN LABA (RUGI) ANAKPERUSAHAAN / PERUSAHAAN ASOSIASI LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

xxx.xxx

xxx.xxx

xxx.xxx

xxx.xxx

BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK

xxx.xxx

xxx.xxx

LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL

xxx.xxx

xxx.xxx

POS LUAR BIASA

xxx.xxx

xxx.xxx

LABA (RUGI) SEBELUM HAK MINORITAS

xxx.xxx

xxx.xxx

HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN LABA (RUGI) BERSIH

xxx.xxx

xxx.xxx

Penghasilan (Beban) Lain-lain

LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR _ LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DiLUSIAN 1

Rp Rp Rp

xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx

Rp Rp Rp .

xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang Merupakan Bagian Tak Terpisahkan dari Laporan Keuangan

Lampiran tambahan.indb 389

22/08/2017 11.07.21

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-390

PT ABC dan ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 20x1 dan 20x0 (dalam ribuan rupiah)

Saldo per 31 Desember 19x9

Modal Ditempatkan & Disetor Penuh

Tambahan Modal Disetor

Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap

X

X

X

Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi Dari Pemilikan Efek

Selisih Kurs Karena Penjabaran L/K

(X)

Saldo Laba Ditentukan Penggu­ naannya

Belum Ditentukan Penggu­ naannya

X

X

X

(X)

(X)

X

X

Perubahan Kebijakan Akuntansi Saldo yang disajikan kembali

X

X

Selisih penilaian kembali aktiva tetap

X

(X)

X

X

Keuntungan (kerugian) belum direalisasi dr pemilikan Efek

X X

Selisih kurs karena penjabaran L/K Keuntungan (kerugian) neto yg tidak diakui pd lap. L/R

X

(X)

(X)

(X)

X

Laba bersih periode berjalan Dividen Penerbitan saham

X

X

Saldo per 31 Desember 20x0

X

X

Selisih penilaian kembali aktiva tetap Keuntungan (kerugian) belum direalisasi dr pemilikan Efek

Lampiran tambahan.indb 390

X

X

(X)

(X) X

X

X

(X)

(X)

X

X

X (X)

X

Selisih kurs karena penjabaran L/K Keuntungan (kerugian) neto yg tidak diakui pd lap. L/R

Jumlah

(X)

X

(X)

(X)

(X)

X

22/08/2017 11.07.21

Lampiran 20

L-391 Modal Ditempatkan & Disetor Penuh

Tambahan Modal Disetor

Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap

Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi Dari Pemilikan Efek

Selisih Kurs Karena Penjabaran L/K

Saldo Laba Ditentukan Penggu­ naannya

Laba bersih periode berjalan Dividen Penerbitan saham

X

X

Saldo per 31 Desember 20x1

X

X

Lampiran tambahan.indb 391

Jumlah

Belum Ditentukan Penggu­ naannya X

X

(X)

(X) X

X

X

(X)

X

X

X

22/08/2017 11.07.21

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

L-392

Contoh : LAPORAN ARUS KAS Lampiran : 4 Peraturan Nomor: VIII.G.7

PT ABC dan ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 20x1 dan 20x0 20x1 Catatan Rp

20x0 Rp

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Penerimaan Kas dari pelanggan

xxx.xxx

xxx.xxx

Pembayaran kas kepada pemasok dan pelanggan

xxx.xxx

xxx.xxx

Kas yang dihasilkan operasi

xxx.xxx

xxx.xxx

Pembayaran bunga

xxx.xxx

xxx.xxx

Pembayaran Pajak Penghasilan

xxx.xxx

xxx.xxx

Arus kas sebelum pos luar biasa

xxx.xxx

xxx.xxx

Hasil dari asuransi karena kebakaran

xxx.xxx

xxx.xxx

Arus kas bersih dari aktivitas operasi

xxx.xxx

xxx.xxx

Kenaikan (penurunan) deposito berjangka

xxx.xxx

(xxx.xxx)

Penjualan aktiva tetap

xxx.xxx

xxx.xxx

Pembelian aktiva tetap

( xxx.xxx )

( xxx.xxx)

Penurunan efek

( xxx.xxx )

Kenaikan efek ,

-

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

xxx.xxx

Kenaikan (penurunan) ‘ beban ditangguhkan

xxx.xxx

xxx.xxx

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

xxx.xxx

( xxx.xxx)

xxx.xxx

( xxx.xxx)

( xxx.xxx)

-

Kenaikan modal disetor

xxx.xxx

-

Pembayaran dividen kas

( xxx.xxx)

xxx.xxx

xxx.xxx

xxx.xxx

(pengurangan) piutang afiliasi

( xxx.xxx)

( xxx.xxx)

Pengurangan (penambahan) hutang dan cerukan

( xxx.xxx)

( xxx.xxx)

Pembayaran hutang jangka panjang

( xxx.xxx)

( xxx.xxx)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan : Kenaikan (penurunan) hutang jangka panjang Penurunan modal disetor

Penambahan

Lampiran tambahan.indb 392

22/08/2017 11.07.21

Lampiran 20

Pembayaran kewajiban sewa guna usaha

L-393 ( xxx.xxx)

( xxx.xxx)

( xxx.xxx)

( xxx.xxx)

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN

xxx.xxx

( xxx.xxx)

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

xxx.xxx

xxx.xxx

AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

xxx.xxx

xxx.xxx

Bunga

xxx.xxx

xxx.xxx

Tambahan modal disetor yang berasal dari :

xxx.xxx

xxx.xxx

Kenaikan (penurunan) obligasi konversi Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan

Kapitalisasi biaya pinjaman selama masa pembangunan: Rugi kurs

Perubahan ekuitas dalam aktiva bersih perusahaan asosiasi setelah dikurangi pajak

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan Bagian Tak Terpisahkan dari Laporan Keuangan

Lampiran tambahan.indb 393

22/08/2017 11.07.21

L-394

Lampiran tambahan.indb 394

AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik

22/08/2017 11.07.21