Kurikulum Konsentrasi Hukum Islam Yang Prospektif Dan Aplikatif: Dr. Afifi

KURIKULUM KONSENTRASI HUKUM ISLAM YANG PROSPEKTIF DAN APLIKATIF ( Beberapa Pokok Pikiran tentang Desain Kurikulum Konsentarsi Hukum Islam yang Berbasis Konpetensi)1 Oleh : Afifi Fauzi Abbas2

A. Iftitah Pendidikan Tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan

untuk

menyiapkan

peserta

didik

menjadi

anggota

masyarakjat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembang kan dan menciptakan pengetahuan, tekonologi, seni dan estetika. Tujuan akhir dari pendidikan adalah lahirnya anggota masyarakat yang memiliki survival system untuk melanjutkan kehidupannya. Lebih dari itu pendidikan juga didesain untuk menciptakan seseorang yang memiliki akhlak mulia, punya komitmen dengan nilai-nilai agama yang diyakininya dan mampu melahirkan kreatifitas yang mandiri. Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing Perguruan Tinggi sesuai dengan sasaran program studi.3 Program Studi

merupakan pedoman penyelenggaraan

pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu

kurikulum

serta

ditujukan

agar

mahasiswa

dapat

menguasai

pengetahuan, ketram pilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum. 4 Kurikulum Pendidikan Tinggi terdiri dari : 1. Kurikulum Inti dan 2. Kurikulum Institusional

1Makalah disampaikan pada Acara SEMILOKA PENYUSUNAN KURIKULUM KONSENTRASI HUKUM ISLAM, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 26 Juli 2004 2Lektor Kepala dalam bidang Fikih (Hukum Islam) dan Pembantu Dekan II di Fakultas Syari’ah dan Hukum Uiniversitas Islam Negeri Jakarta.

Baca juga dalam konteks pembicaraan dalam makalah ini adalah : Bagian atau Konsentrasi 3

4

Lihat : PP.no 30 th 1990 Bab IV, Pasal 13 (1) dan (2).

Kurikulum Inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi (bagian – konsentrasi. pen) yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. Sedangkan kurikulum institusional adalah sekelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum untuk memperluas wawasan mahasiswa.5 Paradigma baru kurikulum, tidak lagi melihat lulusan Perguruan Tinggi berdasarkan gelar kesarjanaannya, tapi lebih kepada kemampuannya beradaptasi

dengan

lingkungannya

melalui

keahlian

masing-masing

(kompetensinya). Sesuai dengan SK Diknas No.232/U/2000 dan No. 045/U/ 2002, semua Perguruan Tinggi disarankan agar menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang lebih berorientasi kepada peningkatan mutu mahasiswa dengan pendekatan kepada keahlian dalam program studinya masing-masing, Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tetentu.6 Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri dari : 1. kompetensi utama; 2. kompetensi pendukung, dan 3. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama. Sedangkan elemen-elemen kompetensi tersebut meliputi : a. landasan kepribadian, b. penguasaan ilmu dan ketrampilan, c. kemampuan berkarya, d. sikap dan prilaku, serta e. memahami kaidah berkehidupan.7

5 6

Lihat : Keputusan MENDIKNAS no. 232/U/2000, Pasal .7 s/d 9. Lihat : Keputusan MENDIKNAS no. 045/U/2002 pasal 1

Kondisi objektif yang dihadapi oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kula Banda Aceh, berdasarkan hasil Evaluasi Diri tahun 2003, diketahui bahwa lulusan Fakultas Hukum Unsyiah masih sulit berssaing dalam dunia kerja. Dilihat dari waktu tunggu untuk mendapatkan kerja pertama bagi “produk” lulusan Fakultas Hukum Unsyiah yang rata-rata di atas 12 bulan, merupakan suatu priode waktu tunggu yang masih cukup panjang bagi seorang lulusan untuk dapat memasuki dunia kerja.8 Ketika dilakukan analisis yang mendalam dari penyebab utamanya, diketahui antara lain adalah : 1). Ketidak sesuaian konsentrasi ilmu hukum yang dikuasai oleh lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, khususnya kebutuhan lokal NAD saat ini. 2). Ketrampilan profesional lulusan yang masih sangat kurang (sebagian IPK < 2,5). 3). Jiwa enterpreunership lulusan yang relatif rendah, dan 4). Promosi ketenagakerjaan dan networking dengan dunia kerja masih belum terbangun.9 Akan tetapi memang harus diakui bahwa “menjadi kewajiban moral” FH Unsyiahlah pertama dan utama untuk memenuhi kebutuhan lokal NAD untuk melahirkan lulusan yang punya kompetensi dalam bidang hukum Islam, sehingga pengembangan konsentrasi hukum Islam tidak dapat ditawar lagi. Untuk menjawab persoalan tersebut salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan oleh FH Unsyiah adalah menyiap kan kurikulum terpadu untuk Fakultas Hukum Unsyiah, yang men cerminkan visi hukum umum (positif) di satu sisi dan visi hukum Islam di sisi lain. Jika itu belum dimungkinkan untuk

7

Ibid., Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Baca Tor of Reference SEMILOKA Kurikulum Konsentrasi Hukum Islam yang Berbasis Kompetensi, h.1 8

9Catatan

penulis adalah bahwa, apa yang menjadi penyebab pertama tersebut diatas tidaklah sepenuhnya benar, kecuali lulusan FH Unsyiah hanya diorientasikan untuk mengisi pasar kerja di NAD yang telah memberlakukan Syriat Islam. Sedangkan penyebab ketiga menurut hemat penulis bukanlah menjadi kompetensi utama lulusan FH Unsyiah, akan tetapi yang lebih dibutuhkan saat ini adalah kemampuan leadership terutama untuk mendukung ketrampilan profesional yang memadai di bidang ilmu hukum.

dilakukan saat ini maka, minimal keterpaduan itu dapat dilakukan untuk khususnya bagi program konsentrasi hukum Islam FH Unsyiah.10 Sekurang-kurangnya kompetensi yang diharapkan adalah ; lahirnya lulusan-lulusan FH Unsyiah, khususnya yang mengambil konsentrasi Hukum Islam, sebagai ahli hukum yang berwawasan syari’ah, yang mampu menjawab berbagai persoalan hukum di Indonesia dan khususnya di NAD khususnys sesuai dengan segala tantangannya. Berdasarkan kompetensi yang digambarkan di atas, minimal ada tiga profil lulusan FH Unsyiah yang dapat dilahirkan : 1. Ahli dalam bidang hukum positif (Barat), tapi sekaligus memiliki penguasaan yang luas terhadap hukum Islam. 2. Ahli dalam bidang hukum Islam (Syari’ah), tapi sekaligus memiliki penguasaan yang mendalam terhadap hukum positif. 3. Ahli hukum yang mumpuni (Barat dan Islam secara terpadu). Yang paling ideal tentu saja adalah profil yang ketiga, namun tidak mudah untuk dicapai. Namun demikian untuk dapat mewujudkan yang ketiga itu, perlu langkah dan upaya yang sungguh-sungguh, terencana dan konprehensive . Fakultas Hukum Unsyiah harus punya keberanian moral untuk mengupayakan profil yang ketiga ini yaitu dengan memadukan secara serentak studi hukum Barat dan studi hukum Islam sekaligus. Jika yang nomor tiga ini menjadi pilihan FH Unsyiah maka, pengajaran hukum Islam di FH Unsyiah tidak cukup hanya memuat pengajaran hukum Islam substantif seperti : fikih mu’amalah, munakahat, mawaris, jinayat dan siyasah. Akan tetapi juga harus menambahkan filsafat, teori dan metodologi hukum Islam, sehingga mahasiswanya juga punya kemampuan dan bekal untuk dapat melakukan tugas pengambilan keputusan hukum (ijtihad) dan

10 Lebih jauh cermati : Nasrullah SH.S.Ag dkk, Reformasi Pendidikan Tinggi Hukum Menuju Pendidikan Tinggi Hukum Berwawasan Syari’ah, (Yogyakarta, Fakultas Hukum UMY bekerjasama dengan Majlis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, 2002).

penggalian sendiri materi hukum Islam. Model seperti ini sering disebut sebagai model internalisasi.11 Akan tetapi juka belum memungkinkan untuk dilakukan saat ini setidaknya pilihan pertama dapat dilakukan yaitu dengan melakukan komparasi dan integrasi. Artinya hukum Barat dan hukum Islam dapat diajarkan sekaligus, tapi tentu saja tidak secara terpisah/parsial, akan tetapi dilakukan secara komparatif dan integratif. Dengan demikian diharapkan dapat dilahirkan profil lulusan FH Unsyiah yang ahli dalam bidang hukum positif, tapi sekaligus menguasai hukum Islam.

B. Pengetahuan dan Ketrampilan Hukum dalam Bidang Hukum Islam yang Dibutruhkan pasar Kerja. Jika kita mengatakan bahwa saat ini di Aceh telah berlaku Syari’at Islam, maka kita sendiri haruslah mengerti betul, apa yang kita maksudkan dengan syariat Islam tersebut. Kalau kita membatasi diri, pada penertia hukum, bagi kitapun harus jelas betul memahami perbedaan antara perkataan syariat Islam dalam pengertian luas dengan hukum syari’at yang harus ditegakan. Di samping itu kita juga harus menata dulu pemahaman kita tentang “hukum” dalam artian fikih yang merupakan cabang ilmu keislaman yang membahas mengenai syari’at Islam. Pengertian fikih itu sendiri juga harus dikembangkan secara lebih rinci dalam pengertian “qanun” yang berisi kaedah yang perlu dikukuhkan oleh sistem kekuasaan negara. Dengan demikian antara aspek isi atau esensi dan bentuk hukum (qanun) itu haruslah dipandang sebagai sesuatu yang niscaya dalam pemahaman kita mengenai proses penataan kembali pengertian kita mengenai hukum Syari’at Islam. Hanya dengan begitu tugas kita untuk menerapkan atau menegakan sistem hukum Syari’at Islam menjadi mudah.

11 Jimly As-Shiddieqy, “Hukum Islam di Antara Agenda Reformasi Hukum Nasional”, dalam Reformasi Pendidikan Tinggi Hukum, Op.Cit., h.46-55

Sehubungan dengan itu maka pengakuan dan penerimaan negara terhadap keberadaan sub sistem hukum Syari’at Islam di Indonesia, khususnya di Propinsi NAD, diperlukan format atau bentuk hukum tertentu yang disepakati bersama. Ini tentu saja sangat prospektif dan aplikatif. Dalam pasal 2 ayat (7) Tap MPR no. III/MPR/2000, ditegas kan bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya, dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Jika kondisi khusus NAD menghendakinya, maka kekhususan itu dapat ditampung pengaturannya dalam bentuk PERDA. Peraturan Daerah propinsi dibuat

oleh

DPRD

kabupaten/kota,

bersama

dibuat

Gubernur,

oleh

DPRD

sedangkan

untuk

Kabupaten/Kota

daerah bersama

Bupati/walikota. Bahkan termasuk dalam pengertian peraturan daerah itu adalah Peraturan Desa atau yang setingkat yang dapat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau yang setingkat menurut tata cara pembuat an peraturan yang berlaku. Jadi aplikasinya secara ideal PERDA tidak lagi mengatur hukum syari’at Islam dalam judul besarnya, akan tetapi telah mengatur hal-hal yang rinci dan spesifik. Misalnya Perda mengenai mekanisme pasar, tijaroh, perbankan, hankam, sandang, pangan dsb. Jadi dengan demikian pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang hukum Islam yang dibutuhkan pasar kerja saat ini, tidak lagi hanya bersifat normatif teoritik, akan tetapi harus diorientasikan untuk memperoleh lulusan yang lebih profesional/ praxis/aplikatif, tanpa mengurangi kemampuan teoritisnya. Oleh

sebab

itu

amatlah

ditekankan

pada

penambahan/

pengembangan aspek kemahiran profesional, dengan cara menam bahkan mata kuliah Kemahiran Profesional bidang hukum dan mata kuliah Praktek Hukum. Untuk mendukung kemahiran profesi bagi mahasiswa, harus dikembangkan laboratorium hukum, dan pusat dokumentasi hukum, sedangkan untuk praktek, maka harus diaktifkan lembaga bantuan hukum ataupun lembaga penyuluhan hukum.

Berdasarkan hal tersebut maka pengetahuan danketrampil an hukum dalam bidang hukum Islam yang mendesak dan dibutuhkan saat ini adalah : 1. Dalam bidang keperdataan Islam (umum dan khusus) 2. Dalam bidang pidana Islam, dan 3. dalam bidang administrasi dan ketatanegaraan Islam. Untuk mendukung pengetahuan dan keterampilan tersebut, maka silabus dan bahan pustaka untuk mata kuliah Kurikulum Inti maupoun mata kuliah Institusional, harus disusun berdasarkan perkembangan Ilmu Hukum dewasa ini, serta atas kesepakatan bersama para pengajar mata kuliah sejenis yang diintegrasikan dengan asas-asas hukum Islam. Materi, silabus, satuan acara perkuliahan (SAP), harus memuat aspekaspek filsafat, teori hukum positif dann asas-asas hukum Islam yang disertai dengan analisis kasus dengan menggu nakan metode pendekatan terapan (aplied approach). Sedangkan

untuk

mata

kuliah

kemahiran

hukum,

untuk

mengembangkan minat profesi yang hendak ditekuni dan dikembangkan, mahasiswa diharuskan menempuh mata kuliah kemahiran hukum, yang terdiri dari mata kuliah kurikulum inti dan mata kuliah kurikulum institusiuonal dan mata kuliah pilihan kemahiran hukum. Mahasiswa baru diperbolehkan

mengikuti

mata

kuliah

kemahiran

hukum

manakala

mahasiswa bersangkut an telah lulus dalam mata kuliah prasyarat. Mata kuliah kemahiran hukum lebih bersifat praxis (terapan) dan analisi kasus hukum.

C. Mata Kuliah Konsentrasi Hukum Islam Untuk sebagai bahan perbandingan maka di bawah ini kami tampilkan beberapa mata kuliah hukum Islam yang diajarkan di Universitas Gajahmada, UII dan UMY. No. 1.

Klmpk MK MKK

Mata Kuliah 1. Hukum Islam 2. Hk.Perkawinan Islam

dan

UGM X Kewarisan X X

UII UMY X X X x X

3. Hk.Acara Peradilan Agama 4. Politik Hukum Islam

-

-

X

X X X x

X X X x

X X X X

2.

MKB

3.

MPB

1. 2. 3. 1.

4.

MPK

1. Tafsir Ayat Quran dan hadis Ahkam

-

-

X

3.

Konsentrasi

2. Hk. Penyelsaian Perselisihan Perkawinan 3. Hk.Waris Islam Perbandingan 4. Hk.Perbankan Islam 5. Hk.Asuransi Islam 6. Hk Waqaf dan Sadaqah 7. Hukum Islam tentang Wanita 8. Hukum Perjanjian Islam 9. Hukum Zakat 10. Hukum Wasiyat dan Hibah 11. Hk.Tata Negara Islam 12. Hukum Internasional Islam 13. HAM Dalam Islam 14. Persoalan Persoalan Hk.Islam Kontemporer 15. Hukum Islam di Asia Tenggara 16. Konstitusi Islam 17. Hk.Pemerintahan Dalam Islam 18. Sistem Pemidanaan Islam 19. Sistem Peradilan Islam

X X X X X X X X X X X X X X -

x # # # # x x -

X X X X x x x x x

4..

Kemahiran Hukum 1 Kemahiran Hukum 2 Kemahiran Hukum 3 1. Filsafat Hukum Islam

# # # #

MPK

1. Studi Kepemimpinan Islam -X 2. Pemikiran dan Peradaban Islam x Catatan : Tanda x = mata kuliah tersebut diberikan Tanda - = mata kuliah tersebut tidak diberikan Tanda # = mata kuliah tersebut hanya menjadi pilihan

X -

Berdasarkan uraian di atas kami mencoba menawarkan mata kuliah Konsentrasi Hukum Islam untuk FH Unsyiah sebagai berikut :

No. Klpk. MK 1. MPK

Kurikulum Inti 1. Akidah Akhlak

SKS Kurik.Institusional 2

1. Tafsir Ahkam 2. Hadis Ahkam

SKS 2 2

2.

MKK

1. Pengt.Ilmu Fikih/Usul Fiqh 2. Peradilan Agama di Indonesia

3 2

3.

MKP

1. Kemahiran Hukum

6

4.

MPB

1. Filsafat Hukum Islam

2

1. Politik Hukum Islam 2. Hk.Perkawinan Islam 3. Hk.Perjanjian Islam 4. Hk.Waris Islam 5. Hk.Zakat dan Wakaf 6. Hk.Perbankan Islam 7. Hk.asuransi Islam 8. Hk. Acara PA 9. Hk.Pidana Islam 10. Sistem Pemerintahan dan Ketatanegaraan Islam 1. PLKH 1 2. PLKH 2 3. PLKH 3 1. Manajemen & Kepm.Islam

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

Untuk meningkatkan kemahiran hukum dan ketrampilan hukum maka dapat diberikan mata kuliah kemahiran dan praktek yang dapat dipilih oleh mahasiswa

sesuai

dengan

kompetensi/ke

ahlian

yang

menjadi

kecendrungannya. PLKH A. Wajib : 1. Sistem Jaringan Dokmt. Ilmu Hukum 2. Komunikasi dan Penyuluhan Hukum B. Pilihan : 1. Praktek Peradilan. 2. Pembuatan Peraturan Per-UU-an 3. Pembuatan Kontrak 4. Arbitrase dan Altern. Dispute Resolution (ADR) 5. Kepengacaraan 6. Litigasi dan Non Litigasi

D. Lingkup Materi Mata Kuliah dan Referensinya 1. Akidah Akhlak.

Lingkup materinya meliputi : Konsep Dinul Islam yang meliputi ;, hubungannya dengan amal, rukun iman sebagai way of life, dan Rukun Iman; iman kepada Allah, Malaikat, Rasul, kitab, pengertian, karakteristik, sumber, fungsi, aspek dan sumber ajaran Islam, Pengantar Akidah ; pengertian, dimensi, ruang lingkup, sumber hari akhir dan takdir. Refensi : 1. Sayid Sabiq, Akidah Islam, Diponegoro, Bandung. 2. Yusuf Qardlawy, Tauhidullah dan Fenomena Kemusyrikan, Pustaka Progresif, Surabaya. 3. M.Said al-Qahtani, Memurnikan La Ilaha illa Allah, Gema Insani Pres, Jakarta. 4. Yunahar Ilyas, Kuliah Akidah, LPPI UMY, Yogyakarta 2. Pengantar Ilmu Fikih/Ushul Fikih. Lingkup Materinya : Fikih dan Usul Fikih ; pengertian, sejarah perkembangan, perbedaan antara fikih – usul fikih – qawaid fiqhiyah, Dalil Hukum ; al-Quran, al-Sunnah, Ijtihad. Hukum Taklifi dan Wadl’i ; pengertian, perbedaan dan pembagiannya. Maqashid al-Syari’ah ; pengertian, macam, dan tingkatannya. Qaidah Ushul, Metoda Istinbath ; pengertian, macam dan jenisnya serta penerapannya. Referensinya : 1. Khudary Bek, Ushul Fiqh. 2. Abu Zahrah, Ushul Fiqh. 3. Ali Hasaballah, Al-Ushul al-Tasyri’ al-Islamy. 4. Amir Syarifuddin, Ushul Fikih 5. Asmuni A.Rahman, Qawaid Fiqhiyyah. 6. Fathurrahman Jamil, Filsafat Hukum Islam. 7. Hasbi al-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam I, II. 3. Peradilan Agama di Indonesia Ruang Lingkup Materinya : Peradilan Agama ; pengertian, tugas, fungsi, macam, dan sejarahnya. Kekuasaan Kehakiman dan PA di Indonesia ; masa penjajahan, awal kemerdekaan, setelah lahirnya UU no. 7 tahun 1989. Kompilasi Hukum Islam ; latar belakang lahirnya, jalur penyusunan, dasar hukum, eksistensi KHI. Susunan dan Struktur organisasi dan mekanisme kerja PA. Kompetensi PA ; absolut dan relatif. Sumber Hukum PA. Referensi : 1. Tim Penyusun, PA di Indonesia, Depag RI, Jakarta. 2. Basiq Jalil, Sejarah Peradilan Agama, 3. Zaenal Abidin Abu Bakar, Kumpulan Peristiwa Per-UU-an dalam Lingkungan PA. 4. Nugroho Notosusanto, Organisasi dan Yurisprudensi PA. 5. Moh.Sofwan, PA di Indonesia, IAIN Sunan Ampel, Surabaya. 6. HM Djamil Latif, Kedudukan dan Kekuasaan PA di Indonesia. 7. Cik Hasan Basri, PA di Indonesia, 8. M.daud Ali, Hukum dan Peradilan Agama. 4. Filsafat Hukum Islam Ruang Lingkup Materinya : Pengertian dan Sumber Hukum Islam, Tujuan dan Ciri Hukum Islam, Tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, Ciriciri hukum Islam, Taklif dan Mukallaf, Filosofi Hukum Islam ; dalam bidang ketatanegaraan pidana, mawaris,wakaf dsb.

Referensi : 1. Azhar Basyir, Pokok Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam. 2. Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam. 3. Hasbi al-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam. 4. Harun Nasution, Falsafah dan Mistisisme Dalam Islam. 5. Yunasril Ali, Perkembangan Pemikiran Filsafat Dalam Islam 5. Tafsir Ahkam Ruang Lingkup Materinya : Pengantar ; pengertian, jumlah dan pemilahan ayat hukum, karakteristik ayat hukum, tafsir ahkam. Langkah Praktis Penafsiran Ayat Ahkam : perdata ; ayat-ayat tentang nikah, jual beli, riba, pidana ; qisas, pencurian, perampokan, pemberontakan, acara ; penegakan keadilan, suap menyuap, tata negara ; pemimpin, ketaatan, jabatan, tata hukum ; persamaan, perwalian. Referensi : 1. Al-Qurthuby, Al-Jami’ li Ahkamil Quran 2. Ibn ‘Arabi, Ahkamul Quran 3. M.Ali Sayis, Tafsir Ayat Ahkam 4. M.Ali as-Shabuny, Rawa’iul Bayan Tafsir li Ayatul Ahkam al-Quran 5. M.Amin Suma, Pengantar Tafsir Ahkam. 6. Hadis Ahkam Ruang Lingkup Materinya : Pengantar ; pengertian, jumlah dan pemilahan hadis hukum, karakteristik hadis hukum, hadis ahkam. Langkah Praktis Pensyarahan hadis Ahkam : perdata ; hadis-hadis tentang nikah, jual beli, riba, pidana ; qisas, pencurian, perampokan, pemberontakan, acara ; penegakan keadilan, suap menyuap, tata negara ; pemimpin, ketaatan, jabatan, tata hukum ; persamaan, perwalian. Referensi : 1. Al-Syaukani, Nailul Authar 2. Al-Shan’any, Subulus Salam 3. Turmuzy, Sunan al-Turmuzy 4. Abu daud, Sunan abi Daud 7. Politik Hukum Islam Ruang Lingkup Materinya : Pengantar : pengertian politik hukum, siyasah dan siyasah syar’iyah. Prinsip-prinsip penerapan hukum Islam, aktualisasi pemikiran hk.Islam. Asas dan Landasan Politik Hukum ; fiqh nash, fiqh realita, fikih perimbangan, fikih prioritas dan fikih perubahan. Problematika Hk.Islam di Indonesia ; sejarah politik hukum islam di indonesia, hubungan kausalitas antara politik dan hukum, problematika hukum Islam serta peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional. Referensi : 1. Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia 2. KB Ahmad, Refleksi atas Persoalan Keislaman 3. M.Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia 4. Yusuf al-qardlawy, Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam 5. Azhar basyir, Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam, 6. Hazairin, Hukum Islam di Indonesia 7. Deliar Noer, Gerakan Modern Islam. 8.