Kumpulan Undang.docx
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Kumpulan Undang.docx as PDF for free.
More details
- Words: 5,268
- Pages: 25
KUMPULAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 1999-2011 (sumber : mensesneg) NOMOR
TENTANG
1 Tahun 1999
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
2 Tahun 1999
PARTAI POLITIK
3 TAHUN 1999
TENTANG PEMILIHAN UMUM
4 TAHUN 1999
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
5 TAHUN 1999
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
6 TAHUN 1999
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM
7 TAHUN 1999
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
11 TAHUN 1999
PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE
12 TAHUN 1999
PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR, DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO
13 TAHUN 1999
PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA
14 TAHUN 1999
PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL
15 TAHUN 1999
PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DEPOK DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CILEGON
17 TAHUN 1999
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
18 TAHUN 1999
JASA KONSTRUKSI
19 TAHUN 1999
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 105 CONCERNING THE ABOLITION OF FORCED LABOUR (KONVENSI ILO MENGENAI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA)
20 TAHUN 1999
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA)
21 TAHUN 1999
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION (KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN)
22 TAHUN 1999
PEMERINTAHAN DAERAH
23 TAHUN 1999
BANK INDONESIA
24 TAHUN 1999
LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR
25 TAHUN 1999
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
26 TAHUN 1999
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR II/PNPS/TAHUN 1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI
27 TAHUN 1999
PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
28 TAHUN 1999
PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
29 TAHUN 1999
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)
30 TAHUN 1999
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
31 TAHUN 1999
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
32 TAHUN 1999
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998
33 TAHUN 1999
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
34 TAHUN 1999
PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
35 TAHUN 1999
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
36 TAHUN 1999
TELEKOMUNIKASI
38 TAHUN 1999
PENGELOLAAN ZAKAT
41 TAHUN 1999
KEHUTANAN
42 TAHUN 1999
JAMINAN FIDUSIA
1 TAHUN 2000
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 182 CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR ( KONVENSI ILO NO. 182 MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK)
2 TAHUN 2000
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000
3 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000
4 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM
5 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG
6 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
7 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG
8 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE
9 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
10 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
11 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
12 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA
13 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
14 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
15 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 55 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK
16 TAHUN 2000
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
17 TAHUN 2000
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
19 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
20 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
22 TAHUN 2000
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999
23 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN PROPINSI BANTEN
24 TAHUN 2000
PERJANJIAN INTERNASIONAL
25 TAHUN 2000
PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000-2004
26 TAHUN 2000
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
27 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
28 TAHUN 2000
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN MENJADI UNDANG-UNDANG
29 TAHUN 2000
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
30 TAHUN 2000
RAHASIA DAGANG
31 TAHUN 2000
DESAIN INDUSTRI
32 TAHUN 2000
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
33 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000
34 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
35 TAHUN 2000
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001
36 TAHUN 2000
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDA
37 TAHUN 2000
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG
38 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN PROVINSI GORONTALO
1 TAHUN 2001
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONGKONG UNTUK PENYERAHAN PELANGGAR HUKUM YANG MELARIKAN DIRI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HONGKONG FOR THE SURRENDER OF FUGITIVE OFFENDERS)
2 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KOTA LHOKSEUMAWE
3 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KOTA LANGSA
4 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
5 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KOTA TANJUNG PINANG
6 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KOTA PRABUMULIH
7 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KOTA LUBUK LINGGAU
8 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KOTA PAGAR ALAM
9 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KOTA CIMAHI
10 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KOTA TASIKMALAYA
11 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KOTA BATU
12 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KOTA SINGKAWANG
13 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KOTA BAU-BAU
14 TAHUN 2001
PATEN
15 TAHUN 2001
MEREK
16 TAHUN 2001
YAYASAN
17 TAHUN 2001
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000
18 TAHUN 2001
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
19 TAHUN 2001
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002
20 TAHUN 2001
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
21 TAHUN 2001
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
22 TAHUN 2001
MINYAK DAN GAS BUMI
1 TAHUN 2002
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001
2 TAHUN 2002
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
3 TAHUN 2002
PERTAHANAN NEGARA
4 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN GAYO LUES, KABUPATEN ACEH JAYA, KABUPATEN NAGAN RAYA, DAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
5 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN SERUYAN, KABUPATEN SUKAMARA, KABUPATEN LAMANDAU, KABUPATEN GUNUNG MAS, KABUPATEN PULANG PISAU, KABUPATEN MURUNG RAYA, DAN KABUPATEN BARITO TIMUR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
6 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANYUASIN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
7 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
8 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DI PROVINSI SULAWESI UTARA
9 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN KABUPATEN ROTE-NDAO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
10 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
11 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMASA DAN KOTA PALOPO
12 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN KOTA PARIAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT
13 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN KOTA BIMA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
14 TAHUN 2002
PENGADILAN PAJAK
15 TAHUN 2002
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
16 TAHUN 2002
PENGESAHAN TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES IN THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE, INCLUDING THE MOON AND OTHER CELESTIAL BODIES, 1967 (TRAKTAT MENGENAI PRINSIP-PRINSIP YANG MENGATUR KEGIATAN NEGARA-NEGARA DALAM EKSPLORASI DAN PENGGUNAAN ANTARIKSA, TERMASUK BULAN DAN BENDA-BENDA LANGIT LAINNYA, 1967)
17 TAHUN 2002
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000
18 TAHUN 2002
SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
19 TAHUN 2002
HAK CIPTA
20 TAHUN 2002
KETENAGALISTRIKAN
21 TAHUN 2002
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002
22 TAHUN 2002
GRASI
23 TAHUN 2002
PERLINDUNGAN ANAK
24 TAHUN 2002
SURAT UTANG NEGARA
25 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
26 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN KEEROM, KABUPATEN SORONG SELATAN, KABUPATEN RAJA AMPAT, KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, KABUPATEN YAHUKIMO, KABUPATEN TOLIKARA, KABUPATEN WAROPEN, KABUPATEN KAIMANA, KABUPATEN BOVEN DIGOEL, KABUPATEN MAPPI, KABUPATEN ASMAT, KABUPATEN TELUK BINTUNI, DAN KABUPATEN TELUK WONDAMA DI PROVINSI PAPUA
27 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN KOTA BANJAR DI PROVINSI JAWA BARAT
28 TAHUN 2002
BANGUNAN GEDUNG
29 TAHUN 2002
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003
30 TAHUN 2002
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
31 TAHUN 2002
PARTAI POLITIK
32 TAHUN 2002
PENYIARAN
NOMOR
TENTANG
1 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN SULA, KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, DAN KOTA TIDORE KEPULAUAN DI PROVINSI MALUKU UTARA
2 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN TANAH BUMBU DAN KABUPATEN BALANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
3 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN MUKOMUKO, KABUPATEN SELUMA, DAN KABUPATEN KAUR
4 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
5 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN, KABUPATEN BANGKA TENGAH, KABUPATEN BANGKA BARAT, DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
6 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN BONE BOLANGO DAN KABUPATEN POHUWATO DI PROVINSI GORONTALO
7 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN LUWU TIMUR DAN KABUPATEN MAMUJU UTARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
8 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS SELATAN, KABUPATEN PAKPAK BHARAT, DAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
10 TAHUN 2003
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG
11 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
12 TAHUN 2003
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
13 TAHUN 2003
KETENAGAKERJAAN
14 TAHUN 2003
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001
15 TAHUN 2003
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG
16 TAHUN 2003
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002, MENJADI UNDANG-UNDANG
17 TAHUN 2003
KEUANGAN NEGARA
18 TAHUN 2003
ADVOKAT
19 TAHUN 2003
BADAN USAHA MILIK NEGARA
20 TAHUN 2003
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
21 TAHUN 2003
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 81 CONCERNING LABOUR INSPECTION IN INDUSTRY AND COMMERCE (KONVENSI ILO NO. 81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN)
22 TAHUN 2003
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
23 TAHUN 2003
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
24 TAHUN 2003
MAHKAMAH KONSTITUSI
25 TAHUN 2003
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
26 TAHUN 2003
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003
27 TAHUN 2003
PANAS BUMI
28 TAHUN 2003
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004
29 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA, KABUPATEN WAKATOBI, DAN KABUPATEN KOLAKA UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
30 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
31 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN LINGGA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
32 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
33 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA
34 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN MELAWI DAN KABUPATEN SEKADAU DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
35 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN SUPIORI DI PROVINSI PAPUA PEMBENTUKAN KABUPATEN SAMOSIR DAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
36 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, DAN KABUPATEN OGAN ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
37 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK SELATAN, DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT
38 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHIANG DI PROVINSI BENGKULU
39 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,
40 TAHUN 2003
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, DAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU DI PROVINSI MALUKU
41 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN BENER MERIAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
1 TAHUN 2004
PERBENDAHARAAN NEGARA
2 TAHUN 2004
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
3 TAHUN 2004
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
4 TAHUN 2004
KEKUASAAN KEHAKIMAN
5 TAHUN 2004
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
6 TAHUN 2004
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002
7 TAHUN 2004
SUMBER DAYA AIR
8 TAHUN 2004
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
9 TAHUN 2004
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
11 TAHUN 2004
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
12 TAHUN 2004
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANTEN
13 TAHUN 2004
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
14 TAHUN 2004
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO
15 TAHUN 2004
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
16 TAHUN 2004
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
19 TAHUN 2004
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANGUNDANG
22 TAHUN 2004
KOMISI YUDISIAL
23 TAHUN 2004
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
24 TAHUN 2004
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
32 TAHUN 2004
PEMERINTAHAN DAERAH
1 Tahun 2005
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
2 Tahun 2005
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG
3 TAHUN 2005
SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL
4 TAHUN 2005
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
5 TAHUN 2005
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
6 TAHUN 2005
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
7 TAHUN 2005
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
8 TAHUN 2005
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
11 TAHUN 2005
PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)
12 TAHUN 2005
PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)
1 TAHUN 2006
BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
2 TAHUN 2006
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003
3 TAHUN 2006
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
4 TAHUN 2006
PENGESAHAN INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE (PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN)
5 TAHUN 2006
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS, 1997 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS, 1997)
6 TAHUN 2006
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999)
7 TAHUN 2006
PENGESAHAN UNITED NATlONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003)
8 TAHUN 2006
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
9 TAHUN 2006
SISTEM RESI GUDANG
10 TAHUN 2006
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
11 TAHUN 2006
PEMERINTAHAN ACEH
12 TAHUN 2006
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
13 TAHUN 2006
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
14 TAHUN 2006
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
15 TAHUN 2006
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
16 TAHUN 2006
SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
17 TAHUN 2006
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
18 TAHUN 2006
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
19 TAHUN 2006
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
20 TAHUN 2006
PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE USE, STOCKPILING, PRODUCTION AND TRANSFER OF ANTI-PERSONNEL MINES AND ON THEIR DESTRUCTION (KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN, PENIMBUNAN, PRODUKSI DAN TRANSFER RANJAU DARAT ANTI PERSONEL DAN PEMUSNAHANNYA)
21 TAHUN 2006
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)
22 TAHUN 2006
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004
23 TAHUN 2006
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
2 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN NAGEKEO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
3 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA TENGAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
4 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KOTA KOTAMOBAGU DI PROVINSI SULAWESI UTARA
5 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN BATU BARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
6 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
7 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN PIDIE JAYA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
8 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KOTA SUBULUSSALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
9 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA
10 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA
11 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO UTARA DI PROVINSI GORONTALO
12 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA BARAT
13 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
14 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
15 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO DI PROVINSI SULAWESI UTARA
16 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
17 TAHUN 2007
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025
18 TAHUN 2007
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN, 2003 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM CONCERNING THE DELIMITATION OF THE CONTINENTAL SHELF BOUNDARY, 2003)
19 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DI PROVINSI PAPUA
20 TAHUN 2007
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY)
21 TAHUN 2007
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
22 TAHUN 2007
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
23 TAHUN 2007
PERKERETAAPIAN
24 TAHUN 2007
PENANGGULANGAN BENCANA
25 TAHUN 2007
PENANAMAN MODAL
26 TAHUN 2007
PENATAAN RUANG
27 TAHUN 2007
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
28 TAHUN 2007
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
29 TAHUN 2007
PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
30 TAHUN 2007
ENERGI
31 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KOTA TUAL DI PROVINSI MALUKU
32 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KOTA SERANG DI PROVINSI BANTEN
33 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN PESAWARAN DI PROVINSI LAMPUNG
34 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN TANA TIDUNG DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
35 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN KUBU RAYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
36 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
37 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
38 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA
39 TAHUN 2007
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI
40 TAHUN 2007
PERSEROAN TERBATAS
41 TAHUN 2007
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007
42 TAHUN 2007
PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA (TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA)
43 TAHUN 2007
PERPUSTAKAAN
44 TAHUN 2007
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
45 TAHUN 2007
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
46 TAHUN 2007
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
47 TAHUN 2007
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA TENTANG KERANGKA KERJA SAMA KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION)
48 TAHUN 2007
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI UNDANG-UNDANG
1 TAHUN 2008
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 185 CONCERNING REVISING THE SEAFARERS’ IDENTITY DOCUMENTS CONVENTION, 1958 (KONVENSI ILO NO. 185 MENGENAI KONVENSI PERUBAHAN DOKUMEN IDENTITAS PELAUT, 1958)
2 TAHUN 2008
PARTAI POLITIK
3 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DI PROVINSI PAPUA
4 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN YALIMO DI PROVINSI PAPUA
5 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN LANNY JAYA DI PROVINSI PAPUA
6 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN NDUGA DI PROVINSI PAPUA
7 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN PUNCAK DI PROVINSI PAPUA
8 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN DOGIYAI DI PROVINSI PAPUA
9 TAHUN 2008
PENGGUNAAN BAHAN KIMIA DAN LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA SEBAGAI SENJATA KIMIA
10 TAHUN 2008
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
11 TAHUN 2008
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
12 TAHUN 2008
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
13 TAHUN 2008
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
14 TAHUN 2008
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
15 TAHUN 2008
PENGESAHAN TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS (PERJANJIAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA)
16 TAHUN 2008
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
17 TAHUN 2008
PELAYARAN
18 TAHUN 2008
PENGELOLAAN SAMPAH
19 TAHUN 2008
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
20 TAHUN 2008
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
21 TAHUN 2008
PERBANKAN SYARIAH
22 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
23 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
24 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DI PROVINSI BENGKULU
25 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH DI PROVINSI JAMBI P
26 TAHUN 2008
EMBENTUKAN KABUPATEN LOMBOK UTARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
27 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN SIGI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
28 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN TORAJA UTARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
29 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DI PROVINSI SULAWESI UTARA
30 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA
31 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA DI PROVINSI MALUKU
32 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN BURU SELATAN DI PROVINSI MALUKU
33 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
34 TAHUN 2008
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
35 TAHUN 2008
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA MENJADI UNDANG-UNDANG
36 TAHUN 2008
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
37 TAHUN 2008
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
38 TAHUN 2008
PENGESAHAN CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA)
39 TAHUN 2008
KEMENTERIAN NEGARA
40 TAHUN 2008
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
41 TAHUN 2008
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
42 TAHUN 2008
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
43 TAHUN 2008
WILAYAH NEGARA
44 TAHUN 2008
PORNOGRAFI
45 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
46 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS BARAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA
47 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KOTA GUNUNGSITOLI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
48 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN PRINGSEWU DI PROVINSI LAMPUNG
50 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DI PROVINSI LAMPUNG
51 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KOTA TANGERANG SELATAN DI PROVINSI BANTEN
52 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN SABU RAIJUA DI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
53 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU MOROTAI DI PROVINSI MALUKU UTARA
54 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN INTAN JAYA DI PROVINSI PAPUA
55 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN DEIYAI DI PROVINSI PAPUA
56 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT
1 TAHUN 2009
PENERBANGAN
2 TAHUN 2009
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
3 TAHUN 2009
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
4 TAHUN 2009
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
5 TAHUN 2009
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
6 TAHUN 2009
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG
7 TAHUN 2009
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG
8 TAHUN 2009
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
9 TAHUN 2009
BADAN HUKUM PENDIDIKAN
10 TAHUN 2009
KEPARIWISATAAN
11 TAHUN 2009
KESEJAHTERAAN SOSIAL
12 TAHUN 2009
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DI PROVINSI RIAU
13 TAHUN 2009
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT DI PROVINSI PAPUA BARAT
14 TAHUN 2009
PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
15 TAHUN 2009
PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT, LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
16 TAHUN 2009
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANGUNDANG
17 TAHUN 2009
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
18 TAHUN 2009
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
19 TAHUN 2009
PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN
20 TAHUN 2009
GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
21 TAHUN 2009
PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982 RELATING TO THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF STRADDLING FISH STOCKS AND HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS (PERSETUJUAN PELAKSANAAN KETENTUANKETENTUAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSABANGSA TENTANG HUKUM LAUT TANGGAL 10 DESEMBER 1982 YANG BERKAITAN DENGAN KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA TERBATAS DAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH)
22 TAHUN 2009
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
23 TAHUN 2009
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007
24 TAHUN 2009
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
25 TAHUN 2009
PELAYANAN PUBLIK
26 TAHUN 2009
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
27 TAHUN 2009
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
28 TAHUN 2009
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
29 TAHUN 2009
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN
30 TAHUN 2009
KETENAGALISTRIKAN
31 TAHUN 2009
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
32 TAHUN 2009
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
33 TAHUN 2009
PERFILMAN
34 TAHUN 2009
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG
35 TAHUN 2009
NARKOTIKA
36 TAHUN 2009
KESEHATAN
37 TAHUN 2009
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANG-UNDANG
38 TAHUN 2009
POS
39 TAHUN 2009
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
40 TAHUN 2009
KEPEMUDAAN
41 TAHUN 2009
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
42 TAHUN 2009
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
43 TAHUN 2009
KEARSIPAN
44 TAHUN 2009
RUMAH SAKIT
45 TAHUN 2009
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
46 TAHUN 2009
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
47 TAHUN 2009
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
48 TAHUN 2009
KEKUASAAN KEHAKIMAN
49 TAHUN 2009
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
50 TAHUN 2009
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
51 TAHUN 2009
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
52 TAHUN 2009
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
1 TAHUN 2010
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
2 TAHUN 2010
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
3 TAHUN 2010
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
4 TAHUN 2010
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009)
5 TAHUN 2010
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI
6 TAHUN 2010
PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DIPERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM ON DEFENCE COOPERATION)
7 TAHUN 2010
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
8 TAHUN 2010
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
9 TAHUN 2010
KEPROTOKOLAN
10 TAHUN 2010
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011
11 TAHUN 2010
CAGAR BUDAYA
12 TAHUN 2010
GERAKAN PRAMUKA
13 TAHUN 2010
HORTIKULTURA
1 TAHUN 2011
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2 TAHUN 2011
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
3 TAHUN 2011
TRANSFER DANA
4 TAHUN 2011
INFORMASI GEOSPASIAL
5 TAHUN 2011
AKUNTAN PUBLIK
6 TAHUN 2011
KEIMIGRASIAN
7 TAHUN 2011
MATA UANG
8 TAHUN 2011
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
9 TAHUN 2011
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG
10 TAHUN 2011
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
11 TAHUN 2011
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011
12 TAHUN 2011
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
13 TAHUN 2011
PENANGANAN FAKIR MISKIN
14 TAHUN 2011
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
15 TAHUN 2011
PENYELENGARA PEMILIHAN UMUM
TENTANG
1 Tahun 1999
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
2 Tahun 1999
PARTAI POLITIK
3 TAHUN 1999
TENTANG PEMILIHAN UMUM
4 TAHUN 1999
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
5 TAHUN 1999
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
6 TAHUN 1999
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM
7 TAHUN 1999
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
11 TAHUN 1999
PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE
12 TAHUN 1999
PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR, DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO
13 TAHUN 1999
PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA
14 TAHUN 1999
PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL
15 TAHUN 1999
PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DEPOK DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CILEGON
17 TAHUN 1999
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
18 TAHUN 1999
JASA KONSTRUKSI
19 TAHUN 1999
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 105 CONCERNING THE ABOLITION OF FORCED LABOUR (KONVENSI ILO MENGENAI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA)
20 TAHUN 1999
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA)
21 TAHUN 1999
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION (KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN)
22 TAHUN 1999
PEMERINTAHAN DAERAH
23 TAHUN 1999
BANK INDONESIA
24 TAHUN 1999
LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR
25 TAHUN 1999
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
26 TAHUN 1999
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR II/PNPS/TAHUN 1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI
27 TAHUN 1999
PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
28 TAHUN 1999
PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
29 TAHUN 1999
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965)
30 TAHUN 1999
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
31 TAHUN 1999
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
32 TAHUN 1999
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998
33 TAHUN 1999
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
34 TAHUN 1999
PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
35 TAHUN 1999
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
36 TAHUN 1999
TELEKOMUNIKASI
38 TAHUN 1999
PENGELOLAAN ZAKAT
41 TAHUN 1999
KEHUTANAN
42 TAHUN 1999
JAMINAN FIDUSIA
1 TAHUN 2000
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 182 CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR ( KONVENSI ILO NO. 182 MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK)
2 TAHUN 2000
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000
3 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000
4 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM
5 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG
6 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
7 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG
8 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE
9 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
10 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
11 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
12 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA
13 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
14 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
15 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 55 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK
16 TAHUN 2000
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
17 TAHUN 2000
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
19 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
20 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
22 TAHUN 2000
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999
23 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN PROPINSI BANTEN
24 TAHUN 2000
PERJANJIAN INTERNASIONAL
25 TAHUN 2000
PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000-2004
26 TAHUN 2000
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
27 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
28 TAHUN 2000
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN MENJADI UNDANG-UNDANG
29 TAHUN 2000
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
30 TAHUN 2000
RAHASIA DAGANG
31 TAHUN 2000
DESAIN INDUSTRI
32 TAHUN 2000
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
33 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000
34 TAHUN 2000
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
35 TAHUN 2000
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001
36 TAHUN 2000
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDA
37 TAHUN 2000
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG
38 TAHUN 2000
PEMBENTUKAN PROVINSI GORONTALO
1 TAHUN 2001
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONGKONG UNTUK PENYERAHAN PELANGGAR HUKUM YANG MELARIKAN DIRI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HONGKONG FOR THE SURRENDER OF FUGITIVE OFFENDERS)
2 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KOTA LHOKSEUMAWE
3 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KOTA LANGSA
4 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
5 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KOTA TANJUNG PINANG
6 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KOTA PRABUMULIH
7 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KOTA LUBUK LINGGAU
8 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KOTA PAGAR ALAM
9 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KOTA CIMAHI
10 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KOTA TASIKMALAYA
11 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KOTA BATU
12 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KOTA SINGKAWANG
13 TAHUN 2001
PEMBENTUKAN KOTA BAU-BAU
14 TAHUN 2001
PATEN
15 TAHUN 2001
MEREK
16 TAHUN 2001
YAYASAN
17 TAHUN 2001
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000
18 TAHUN 2001
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
19 TAHUN 2001
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002
20 TAHUN 2001
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
21 TAHUN 2001
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
22 TAHUN 2001
MINYAK DAN GAS BUMI
1 TAHUN 2002
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001
2 TAHUN 2002
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
3 TAHUN 2002
PERTAHANAN NEGARA
4 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN GAYO LUES, KABUPATEN ACEH JAYA, KABUPATEN NAGAN RAYA, DAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
5 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN SERUYAN, KABUPATEN SUKAMARA, KABUPATEN LAMANDAU, KABUPATEN GUNUNG MAS, KABUPATEN PULANG PISAU, KABUPATEN MURUNG RAYA, DAN KABUPATEN BARITO TIMUR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
6 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANYUASIN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
7 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
8 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DI PROVINSI SULAWESI UTARA
9 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN KABUPATEN ROTE-NDAO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
10 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
11 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMASA DAN KOTA PALOPO
12 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN KOTA PARIAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT
13 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN KOTA BIMA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
14 TAHUN 2002
PENGADILAN PAJAK
15 TAHUN 2002
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
16 TAHUN 2002
PENGESAHAN TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES IN THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE, INCLUDING THE MOON AND OTHER CELESTIAL BODIES, 1967 (TRAKTAT MENGENAI PRINSIP-PRINSIP YANG MENGATUR KEGIATAN NEGARA-NEGARA DALAM EKSPLORASI DAN PENGGUNAAN ANTARIKSA, TERMASUK BULAN DAN BENDA-BENDA LANGIT LAINNYA, 1967)
17 TAHUN 2002
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000
18 TAHUN 2002
SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
19 TAHUN 2002
HAK CIPTA
20 TAHUN 2002
KETENAGALISTRIKAN
21 TAHUN 2002
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002
22 TAHUN 2002
GRASI
23 TAHUN 2002
PERLINDUNGAN ANAK
24 TAHUN 2002
SURAT UTANG NEGARA
25 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
26 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN KEEROM, KABUPATEN SORONG SELATAN, KABUPATEN RAJA AMPAT, KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, KABUPATEN YAHUKIMO, KABUPATEN TOLIKARA, KABUPATEN WAROPEN, KABUPATEN KAIMANA, KABUPATEN BOVEN DIGOEL, KABUPATEN MAPPI, KABUPATEN ASMAT, KABUPATEN TELUK BINTUNI, DAN KABUPATEN TELUK WONDAMA DI PROVINSI PAPUA
27 TAHUN 2002
PEMBENTUKAN KOTA BANJAR DI PROVINSI JAWA BARAT
28 TAHUN 2002
BANGUNAN GEDUNG
29 TAHUN 2002
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003
30 TAHUN 2002
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
31 TAHUN 2002
PARTAI POLITIK
32 TAHUN 2002
PENYIARAN
NOMOR
TENTANG
1 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN SULA, KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, DAN KOTA TIDORE KEPULAUAN DI PROVINSI MALUKU UTARA
2 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN TANAH BUMBU DAN KABUPATEN BALANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
3 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN MUKOMUKO, KABUPATEN SELUMA, DAN KABUPATEN KAUR
4 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
5 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN, KABUPATEN BANGKA TENGAH, KABUPATEN BANGKA BARAT, DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
6 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN BONE BOLANGO DAN KABUPATEN POHUWATO DI PROVINSI GORONTALO
7 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN LUWU TIMUR DAN KABUPATEN MAMUJU UTARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
8 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS SELATAN, KABUPATEN PAKPAK BHARAT, DAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
10 TAHUN 2003
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG
11 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
12 TAHUN 2003
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
13 TAHUN 2003
KETENAGAKERJAAN
14 TAHUN 2003
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001
15 TAHUN 2003
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG
16 TAHUN 2003
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002, MENJADI UNDANG-UNDANG
17 TAHUN 2003
KEUANGAN NEGARA
18 TAHUN 2003
ADVOKAT
19 TAHUN 2003
BADAN USAHA MILIK NEGARA
20 TAHUN 2003
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
21 TAHUN 2003
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 81 CONCERNING LABOUR INSPECTION IN INDUSTRY AND COMMERCE (KONVENSI ILO NO. 81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN)
22 TAHUN 2003
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
23 TAHUN 2003
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
24 TAHUN 2003
MAHKAMAH KONSTITUSI
25 TAHUN 2003
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
26 TAHUN 2003
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003
27 TAHUN 2003
PANAS BUMI
28 TAHUN 2003
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004
29 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA, KABUPATEN WAKATOBI, DAN KABUPATEN KOLAKA UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
30 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
31 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN LINGGA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
32 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
33 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA
34 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN MELAWI DAN KABUPATEN SEKADAU DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
35 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN SUPIORI DI PROVINSI PAPUA PEMBENTUKAN KABUPATEN SAMOSIR DAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
36 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, DAN KABUPATEN OGAN ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
37 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK SELATAN, DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT
38 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHIANG DI PROVINSI BENGKULU
39 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,
40 TAHUN 2003
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, DAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU DI PROVINSI MALUKU
41 TAHUN 2003
PEMBENTUKAN KABUPATEN BENER MERIAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
1 TAHUN 2004
PERBENDAHARAAN NEGARA
2 TAHUN 2004
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
3 TAHUN 2004
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
4 TAHUN 2004
KEKUASAAN KEHAKIMAN
5 TAHUN 2004
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
6 TAHUN 2004
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002
7 TAHUN 2004
SUMBER DAYA AIR
8 TAHUN 2004
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
9 TAHUN 2004
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
11 TAHUN 2004
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
12 TAHUN 2004
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANTEN
13 TAHUN 2004
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
14 TAHUN 2004
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO
15 TAHUN 2004
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
16 TAHUN 2004
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
19 TAHUN 2004
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANGUNDANG
22 TAHUN 2004
KOMISI YUDISIAL
23 TAHUN 2004
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
24 TAHUN 2004
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
32 TAHUN 2004
PEMERINTAHAN DAERAH
1 Tahun 2005
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
2 Tahun 2005
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG
3 TAHUN 2005
SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL
4 TAHUN 2005
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
5 TAHUN 2005
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
6 TAHUN 2005
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
7 TAHUN 2005
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
8 TAHUN 2005
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
11 TAHUN 2005
PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)
12 TAHUN 2005
PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)
1 TAHUN 2006
BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
2 TAHUN 2006
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003
3 TAHUN 2006
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
4 TAHUN 2006
PENGESAHAN INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE (PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN)
5 TAHUN 2006
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS, 1997 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS, 1997)
6 TAHUN 2006
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999)
7 TAHUN 2006
PENGESAHAN UNITED NATlONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003)
8 TAHUN 2006
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
9 TAHUN 2006
SISTEM RESI GUDANG
10 TAHUN 2006
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
11 TAHUN 2006
PEMERINTAHAN ACEH
12 TAHUN 2006
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
13 TAHUN 2006
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
14 TAHUN 2006
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
15 TAHUN 2006
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
16 TAHUN 2006
SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
17 TAHUN 2006
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
18 TAHUN 2006
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
19 TAHUN 2006
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
20 TAHUN 2006
PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE USE, STOCKPILING, PRODUCTION AND TRANSFER OF ANTI-PERSONNEL MINES AND ON THEIR DESTRUCTION (KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN, PENIMBUNAN, PRODUKSI DAN TRANSFER RANJAU DARAT ANTI PERSONEL DAN PEMUSNAHANNYA)
21 TAHUN 2006
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)
22 TAHUN 2006
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004
23 TAHUN 2006
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
2 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN NAGEKEO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
3 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA TENGAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
4 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KOTA KOTAMOBAGU DI PROVINSI SULAWESI UTARA
5 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN BATU BARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
6 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
7 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN PIDIE JAYA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
8 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KOTA SUBULUSSALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
9 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA
10 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA
11 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO UTARA DI PROVINSI GORONTALO
12 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA BARAT
13 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
14 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
15 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO DI PROVINSI SULAWESI UTARA
16 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
17 TAHUN 2007
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025
18 TAHUN 2007
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN, 2003 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM CONCERNING THE DELIMITATION OF THE CONTINENTAL SHELF BOUNDARY, 2003)
19 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DI PROVINSI PAPUA
20 TAHUN 2007
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY)
21 TAHUN 2007
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
22 TAHUN 2007
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
23 TAHUN 2007
PERKERETAAPIAN
24 TAHUN 2007
PENANGGULANGAN BENCANA
25 TAHUN 2007
PENANAMAN MODAL
26 TAHUN 2007
PENATAAN RUANG
27 TAHUN 2007
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
28 TAHUN 2007
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
29 TAHUN 2007
PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
30 TAHUN 2007
ENERGI
31 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KOTA TUAL DI PROVINSI MALUKU
32 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KOTA SERANG DI PROVINSI BANTEN
33 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN PESAWARAN DI PROVINSI LAMPUNG
34 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN TANA TIDUNG DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
35 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN KUBU RAYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
36 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
37 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
38 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA
39 TAHUN 2007
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI
40 TAHUN 2007
PERSEROAN TERBATAS
41 TAHUN 2007
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007
42 TAHUN 2007
PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA (TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA)
43 TAHUN 2007
PERPUSTAKAAN
44 TAHUN 2007
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
45 TAHUN 2007
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
46 TAHUN 2007
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
47 TAHUN 2007
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA TENTANG KERANGKA KERJA SAMA KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION)
48 TAHUN 2007
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI UNDANG-UNDANG
1 TAHUN 2008
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 185 CONCERNING REVISING THE SEAFARERS’ IDENTITY DOCUMENTS CONVENTION, 1958 (KONVENSI ILO NO. 185 MENGENAI KONVENSI PERUBAHAN DOKUMEN IDENTITAS PELAUT, 1958)
2 TAHUN 2008
PARTAI POLITIK
3 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DI PROVINSI PAPUA
4 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN YALIMO DI PROVINSI PAPUA
5 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN LANNY JAYA DI PROVINSI PAPUA
6 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN NDUGA DI PROVINSI PAPUA
7 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN PUNCAK DI PROVINSI PAPUA
8 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN DOGIYAI DI PROVINSI PAPUA
9 TAHUN 2008
PENGGUNAAN BAHAN KIMIA DAN LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA SEBAGAI SENJATA KIMIA
10 TAHUN 2008
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
11 TAHUN 2008
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
12 TAHUN 2008
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
13 TAHUN 2008
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
14 TAHUN 2008
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
15 TAHUN 2008
PENGESAHAN TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS (PERJANJIAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA)
16 TAHUN 2008
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
17 TAHUN 2008
PELAYARAN
18 TAHUN 2008
PENGELOLAAN SAMPAH
19 TAHUN 2008
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
20 TAHUN 2008
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
21 TAHUN 2008
PERBANKAN SYARIAH
22 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
23 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
24 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DI PROVINSI BENGKULU
25 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH DI PROVINSI JAMBI P
26 TAHUN 2008
EMBENTUKAN KABUPATEN LOMBOK UTARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
27 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN SIGI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
28 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN TORAJA UTARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
29 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DI PROVINSI SULAWESI UTARA
30 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA
31 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA DI PROVINSI MALUKU
32 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN BURU SELATAN DI PROVINSI MALUKU
33 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
34 TAHUN 2008
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
35 TAHUN 2008
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA MENJADI UNDANG-UNDANG
36 TAHUN 2008
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
37 TAHUN 2008
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
38 TAHUN 2008
PENGESAHAN CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA)
39 TAHUN 2008
KEMENTERIAN NEGARA
40 TAHUN 2008
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
41 TAHUN 2008
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
42 TAHUN 2008
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
43 TAHUN 2008
WILAYAH NEGARA
44 TAHUN 2008
PORNOGRAFI
45 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
46 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS BARAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA
47 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KOTA GUNUNGSITOLI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
48 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN PRINGSEWU DI PROVINSI LAMPUNG
50 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DI PROVINSI LAMPUNG
51 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KOTA TANGERANG SELATAN DI PROVINSI BANTEN
52 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN SABU RAIJUA DI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
53 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU MOROTAI DI PROVINSI MALUKU UTARA
54 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN INTAN JAYA DI PROVINSI PAPUA
55 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN DEIYAI DI PROVINSI PAPUA
56 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT
1 TAHUN 2009
PENERBANGAN
2 TAHUN 2009
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
3 TAHUN 2009
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
4 TAHUN 2009
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
5 TAHUN 2009
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
6 TAHUN 2009
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG
7 TAHUN 2009
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG
8 TAHUN 2009
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
9 TAHUN 2009
BADAN HUKUM PENDIDIKAN
10 TAHUN 2009
KEPARIWISATAAN
11 TAHUN 2009
KESEJAHTERAAN SOSIAL
12 TAHUN 2009
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DI PROVINSI RIAU
13 TAHUN 2009
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT DI PROVINSI PAPUA BARAT
14 TAHUN 2009
PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
15 TAHUN 2009
PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT, LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
16 TAHUN 2009
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANGUNDANG
17 TAHUN 2009
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
18 TAHUN 2009
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
19 TAHUN 2009
PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN
20 TAHUN 2009
GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
21 TAHUN 2009
PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982 RELATING TO THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF STRADDLING FISH STOCKS AND HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS (PERSETUJUAN PELAKSANAAN KETENTUANKETENTUAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSABANGSA TENTANG HUKUM LAUT TANGGAL 10 DESEMBER 1982 YANG BERKAITAN DENGAN KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA TERBATAS DAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH)
22 TAHUN 2009
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
23 TAHUN 2009
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007
24 TAHUN 2009
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
25 TAHUN 2009
PELAYANAN PUBLIK
26 TAHUN 2009
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
27 TAHUN 2009
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
28 TAHUN 2009
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
29 TAHUN 2009
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN
30 TAHUN 2009
KETENAGALISTRIKAN
31 TAHUN 2009
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
32 TAHUN 2009
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
33 TAHUN 2009
PERFILMAN
34 TAHUN 2009
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG
35 TAHUN 2009
NARKOTIKA
36 TAHUN 2009
KESEHATAN
37 TAHUN 2009
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANG-UNDANG
38 TAHUN 2009
POS
39 TAHUN 2009
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
40 TAHUN 2009
KEPEMUDAAN
41 TAHUN 2009
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
42 TAHUN 2009
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
43 TAHUN 2009
KEARSIPAN
44 TAHUN 2009
RUMAH SAKIT
45 TAHUN 2009
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
46 TAHUN 2009
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
47 TAHUN 2009
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
48 TAHUN 2009
KEKUASAAN KEHAKIMAN
49 TAHUN 2009
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
50 TAHUN 2009
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
51 TAHUN 2009
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
52 TAHUN 2009
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
1 TAHUN 2010
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
2 TAHUN 2010
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
3 TAHUN 2010
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
4 TAHUN 2010
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009)
5 TAHUN 2010
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI
6 TAHUN 2010
PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DIPERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM ON DEFENCE COOPERATION)
7 TAHUN 2010
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
8 TAHUN 2010
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
9 TAHUN 2010
KEPROTOKOLAN
10 TAHUN 2010
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011
11 TAHUN 2010
CAGAR BUDAYA
12 TAHUN 2010
GERAKAN PRAMUKA
13 TAHUN 2010
HORTIKULTURA
1 TAHUN 2011
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2 TAHUN 2011
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
3 TAHUN 2011
TRANSFER DANA
4 TAHUN 2011
INFORMASI GEOSPASIAL
5 TAHUN 2011
AKUNTAN PUBLIK
6 TAHUN 2011
KEIMIGRASIAN
7 TAHUN 2011
MATA UANG
8 TAHUN 2011
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
9 TAHUN 2011
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG
10 TAHUN 2011
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
11 TAHUN 2011
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011
12 TAHUN 2011
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
13 TAHUN 2011
PENANGANAN FAKIR MISKIN
14 TAHUN 2011
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
15 TAHUN 2011
PENYELENGARA PEMILIHAN UMUM
Related Documents
Kumpulan Askep.docx
May 2020 29
Kumpulan Doa
October 2019 37
Kumpulan Makalah
July 2020 25
Kumpulan Sk.xlsx
November 2019 43
Kumpulan Cerpen3
April 2020 32
Kumpulan Cerpen75
April 2020 30More Documents from "magha"
Aturan Pns.docx
December 2019 41
Expired Date.docx
October 2019 15
Sop_penilainan Prestasi.doc
October 2019 25
5.b.2. Pranata Komputer.doc
November 2019 18
Kumpulan Undang.docx
December 2019 21