Sop_penilainan Prestasi.doc

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Jalan Flamboyan No. 40 Telp. (0366) 21172 Fax. (0366) 21371

SEMARAPURA

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

RSUD KABUPATEN KLUNGKUNG

No. Dokumen 14/03.4/BTU/14

Standar Prosedur Operasional

Tanggal Terbit 02 Januari 2014

PPK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pengertian

-

Tujuan

Kebijakan

Prosedur

No. Revisi 00

Halaman 1/6 Ditetapkan, Direktur

dr. Ni Made Adi Swapatni NIP. 19630624 198803 2 007 Penialaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja dan perilaku Pegawai Negeri Sipil. Unsur Kesetiaan minimal nilai angkanya 91 Staf Pelaksana maksimum nilai angkanya 78 Pejabat Eselon V maksimum nilai angkanya 80 Pejabat Eselon IV maksimum nilai angkanya 81 Pejabat Eselon III maksimum nilai angkanya 82 Pejabat Eselon II maksimum nilai angkanya 83

Untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sytem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian prestasi kerja pegawai Negeri Sipil. 4. Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penialaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 5. SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 800/32902/Kepeg, tanggal 7 Januari 1991, tentang Penataan Nilai DP3. 1. Semua PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi akan diberikan nilai DP3 oleh atasan masing-masing (Pejabat Penilai/Pejabat Struktural) atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan. 2. Daftar nilai SKP yang diberikan disampaikan ke Bagian Tata Usaha untuk diproses (diketik) sesuai dengan nilai yang diberikan.

3. Selanjutnya daftar SKP yang telah diketik dikembalikan lagi ke Bagian/Instalasi yang telah mengirim, untuk selanjutnya Ka. Instalasi/Bagian menyerahkan DP3 tersebut kepada pegawai yang telah dinilai untuk ditandatangani (bila tidak ada unsure keberatan). 4. SKP yang telah ditandatangani oleh PNS yang dinilai akan diminta lagi oleh pejabat penilai untuk ditandatangani oleh Pejabat Atasan Pejabat Penilai. 5. Keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dapat diajukan dilengkapi dengan alasan-alasan kepada Pejabat Penilai (apabila ada) atas nilai yang diberikan dan selanjutnya akan diberikan tanggapan oleh Pejabat Penilai atas keberatan yang diajukan dan diputuskan oleh Atasan Pejabat Penilai. 6. SKP yang telah lengkap ditandatangani kemudian diserahkan ke Bagian Kepegawaian untuk dikompilasi dan disetor/dilaporkan kepada Bagian Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung, dan 1 set diarsipkan di Bagian Kepegawaian dan file pegawai masing-masing. Unit Terkait

Semua Bagian/Bidang/Instalasi/Unit Kabupaten Klungkung

di

lingkungan

RSUD

Pengertian : - Pegawai Negeri Sipil secara umum mempunyai batas usia pensiun 56 tahun (PP Nomor 32 Tahun 1979) - Dokter yang ditugaskan secara penuh pada Lembaga Kedokteran Negeri sesuai dengan profesinya mempunyai batas usia pensiun 60 tahun, termasuk dalam pengertian ini adalah : Dokter Gigi, Dokter Hewan, Apoteker, dan Sarjana Keperawatan (PP Nomor 32 Tahun 1979) - Eselon II dalam Jabatan Struktural batas usia pensiun 60 tahun (PP Nomor 32 Tahun 1979) Unit Terkait

Semua Bagian/Instalasi di RSUD Kabupaten Klungkung.