Kpu Kulonprogo

profil anggota

2

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

Nama Divisi Tempat, tanggal lahir Agama Telepon/HP E-mail Alamat rumah Pendidikan terakhir Riwa yat Pekerjaan

: : : : : : : : :

Siti Ghoniyatun, SH (Ketua) Teknis dan Penyelenggaraan Kulonprogo, 16 Juni 1963 Islam 0274-773030 / 08122953472 ghonie@telkomnet Bendungan Wates Kulonprogo S-1 ( Fakultas Hukum-UII Yogyakarta ) ● Anggota KPU Kab. Kulonprogo (2003 – 2008) ● Ketua Dhamayukti Karini Kab. Wonosobo (2004-2008) ● Ketua Jejaring PK2PA Kulonprogo (2009) ● Advokat (2003 -sekarang)

Nama Divisi Tempat, tanggal lahir Agama Telepon/HP E-mail Alamat rumah Pendidikan terakhir Riwa yat Pekerjaan

: : : : : : : :

Muh. Isnaini, STP (Anggota) Perencanaan Program, Keuangan dan Logistik Sragen, 8 September 1973 Islam 0274 9137787 / 710 4977 / 081903733537 [email protected] Kadigunung RT 32 RW 08 Hargomulyo Kokap Kulonprogo S1 ( Instiper Yogyakarta ) ● Societa Nova Consulting 2008 ● Mitra Pendidikan Global Indonesia 2005 – 2008 ● CV. Surya Bumi Persada 2004 – 2005 ● PT. Erbanusa Jaya 2002 – 2004 ● CV. Bio Sentratama 2000 – 2002 ● Komite Group 1998 - 2000

Nama Divisi Tempat, tanggal lahir Agama Telepon/HP E-mail Website Alamat rumah Pendidikan terakhir Riwa yat Pekerjaan

: : : : : : : : : :

Marwanto, S.Sos (Anggota) Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Humas, dan Data Informas Kulonprogo, 17 Maret 1972 Islam 0274-6644949 / 08175460569 [email protected] www.markbyar.blogspot.com Jl. Makam Kiai Bathok Bolu, Maesan III, Wahyuharjo, Lendah, Kulonprogo 55663 S-1 (FISIP-UNS Solo) ● Menejer KSU “Binangun Prima” Bank Pasar Wates (2008) ● Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (Pemilu 2009) ● Penulis Lepas (1992 s/d sekarang) ● Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (Pemilu 2004, Pilkada 2006) ● Tutor PKBM “Bina Harapan” Wahyuharjo (2003 – 2008) ● Forum Lintas Pelaku Pembangunan (FLPP) Kab. Kulonprogo (2000 – 2001)

Nama Divisi Tempat, tanggal lahir Agama Telepon/HP E-mail Alamat rumah Pendidikan terakhir Riwa yat Pekerjaan

: : : : : : : : :

Intan Widiastuti, SH, M.Kn (Anggota) Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Banjarnegara, 13 Mei 1970 Islam 0274-773951 / 08122752330 [email protected] Seworan, Triharjo, Wates, Kulonprogo S-2 (Fakultas Hukum UGM) ● Advokat (2000 – sekarang) ● Pengacara (1993 – 2000)

Nama Divisi Tempat, tanggal lahir Agama Telepon/HP E-mail Web s ite Alamat rumah Pendidikan terakhir Riwa yat Pekerjaan

: : : : : : : : : :

R Panggih Widodo, S.Si (Anggota) Rumah Tangga, Umum, Pengembangan SDM dan Organisasi Kulonprogo, 30 September 1969 Islam 0274 6857694 / 08122775275 [email protected] www.kahyanganz.blogspot.com Plarangan RT 13 RW 06 Purwoharjo Samigaluh Kulonprogo S1 (Fakultas MIPA UGM Yogyakarta) ● Pegiat Yayasan Damar ● Konsultan Kimpraswil

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

uji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya jurnal KPU Kabupaten Kulonprogo dapat diterbitkan. Kami berharap dengan hadirnya jurnal ini masyarakat Kulonprogo akan lebih mengetahui kegiatan KPU Kabupaten Kulonprogo serta tahapan penyelenggaraan Pemilu 2009 yang diawali dari Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Pendaftaran Peserta Pemilu dan Penetapan Peserta Pemilu, Penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan, Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, Masa Kampanye, Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, Penetapan Hasil Pemilu serta tahap Pengucapan Sumpah/Janji. Pemilu 2009 adalah Pemilu ketiga sejak reformasi digulirkan. Pemilu 2009 memang istimewa karena ada beberapa perbedaan yang cukup krusial dibanding dengan Pemilu 2004. Perbedaan itu diantaranya: pertama, persyaratan parpol peserta pemilu 2009. Kedua, adanya keberpihakan (affirmative action) kepada calon perempuan yang semakin tegas. Ketiga, tata cara pemberian suara dari mencoblos menjadi mencentang dimana pemberian tanda ini pada prinsipnya memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara dan efisien dalam penyelenggaraan Pemilu. Keempat, tatacara penghitungan suara dan penetapan kursi untuk DPR. Dan terakhir, adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini merupakan kado akhir tahun yang manis untuk kedaulatan pemilih dalam Pemilu 2009. Penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak lebih mewujudkan apresiasi yang tinggi terhadap suara rakyat sehingga parpol tidak mendistorsi pilihan rakyat. Dengan model ini diharapkan terjadi intimasi relasi antara konstituen dengan wakilnya, yang berujung apada mudahnya masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan selanjutkan aspirasi dan kepentingan konstituen akan diserap dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh oleh wakilnya di dewan. Dengan demikian akan bermuara kepada semakin tingginya partisipasi, akses dan kontrol masyarakat terhadap proses dan hasil dari pembangunan di segala sendi kehidupan. Sebagai produk hukum putusan MK ini harus ditaati oleh seluruh pihak. KPU Kabupaten Kulonprogo dengan menggandeng berbagai pihak akan senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilih tentang pentingnya Pemilu bagi berlangsungnya demokrasi di negeri kita serta pentingnya menggunakan hak pilih dalam rangka menentukan masa depan bangsa. KPU Kabupaten Kulonprogo juga berharap penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak akan lebih mendorong pada peningkatan kehadiran pemilih ke TPS-TPS sehingga secara signifikan dapat meminimalisir golput. Akhirnya, semoga jurnal ini benar-benar dapat digunakan sebagai pegangan bagi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas, disamping memilih wakil mereka yang berkualitas, juga mengetahui serta mengikuti semua tahapan penyelenggaraan Pemilu. ●

sambutan ketua

P

Siti Ghoniyatun, SH Ketua KPU Kabupaten Kulonprogo

JURNAL INI DITERBITKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KULONPROGO. Penanggung Jawab: Siti Ghoniyatun SH, Pemimpin Redaksi: Marwanto S.Sos, Sekretaris Redaksi: Supriyo Adi Bawono SH, Redaktur Pelaksana: Drs. H Heri Purwata, Sri Widodo, Anggota Redaksi: R. Panggih Widodo,S.Si, Intan Widiastuti, SH,MKn, Muh. Isnaini STP, Sigit Purwadi SH, Distribusi: Suwito, Rr. Dyah Woro. Alamat: Jalan Raya. Bendungan - Wates Kulonprogo 55611. Telpon/Fax: (0274) 774433. Email: [email protected], Web: www.kpud-blogspot.com.

3

tanda centang

K o m i s i

P e m i l i h a n

Setelah ditandai centang (✓), kartu dimasukkan ke kotak suara.

Membubuhkan Tanda Centang

P

emilu Legislatif 2009, terdapat perbedaan dengan Pemilu Legislatif sebelumnya. Perbedaannya terutama terletak pada cara pemberian suara yang dilakukan pemilih. Jika sebelumnya dilakukan dengan mencoblos surat suara, namun untuk Pemilu kali ini pemilih harus memberikan tanda centang (✓) satu kali pada surat suara. Dijelaskan Ketua KPU Kulonprogo, Siti Ghoniyatun SH, pemberian suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan memberikan tanda satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan pemberian suara

4

untuk Pemilu anggota DPD dilakukan dengan memberikan tanda satu kali pada kolom foto calon anggota DPD. ‘’Yang dimaksud memberi tanda adalah dengan cara mencentang (✓) satu kali,’‘ kata Siti Ghoniyatun di Wates, akhir Desember 2008 lalu. Lebih lanjut, Siti Ghoniyatun mengatakan untuk memenuhi pasal 153 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Pada pasal 40 dalam Peraturan

U m u m

D a e r a h

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut dinyatakan sebagai berikut: (1). Suara pada surat suara Pemilu anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila: a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; b. bentuk pemberian tanda adalah tanda centang (✓) atau sebutan lain; c. pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan hanya satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; d. sudut tanda centang (✓) atau sebutan lainnya terdapat di dalam kolom nama partai politik, walaupun ujung garis tanda centang (✓) melewati garis kolom nama partai politik atau; e. sudut centang (✓) atau sebutan lainnya terdapat pada kolom nomor urut alon atau kolom nama calon, tetapi bagian akhir garis tanda centang (✓) atau sebutan lainnya melampaui kolom nomor urut calon atau kolom nama calon. (2). Suara pada surat suara Pemilu anggota DPD, dinyatakan sah apabila: a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan b. bentuk pemberian tanda adalah tanda centang (✓) atau sebutan lain; c. pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan hanya satu kali pada kolom foto salah satu calon anggota DPD; d. sudut tanda centang (✓) atau sebutan lainnya terdapat di dalam kolom foto salah satu calon anggota DPD, walaupun ujung garis tanda centang (✓) atau sebutan lain melewati garis kolom foto salah satu anggota DPD. Siti Ghoniyatun mengharapkan agar pemilih benar-benar memperhatikan cara pemberian suara ini. Jangan sampai salah memberikan suara sehingga tidak masuk hitung-an dan hal ini tentu akan merugikan bagi pemilih. Sebab aspirasinya tidak dapat tersalurkan pada anggota legislatif yang dipilihnya. ●

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

jelang perubahan

Mari Jelang Perubahan

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo telah menetapkan Daftar Calon Legislatif Tetap (DCT). Ada 379 calon legislatif yang telah diumumkan di berbagai media. Di antaranya, kantor-kantor kecamatan se Kabupaten Kulonprogo, Kantor Humas Kulonprogo dan tempat-tempat strategis lain-lainnya. Pengumuman DCT ini sangat penting, karena masyarakat bisa melihat dan mencermati siapa saja yang telah ditetapkan sebagai calon legislatif di Kulonprogo. Setelah melihat di papan pengumuman, calon pemilih bisa merenungkan siapa saja calon-calon legislatif yang dianggap berkualitas. Kemudian dibuat skala prioritas yang selanjutnya bisa menentukan siapa yang paling mantap untuk dipilih. ‘’Pencermatan DCT ini penting, sebab bisa menjadi dasar nanti untuk menentukan pilihan di Pemilu Legislatif, 9 April 2009 mendatang. Sehingga jangan sampai masyarakat ibarat membeli kucing dalam karung,’‘ tegas Marwanto SSos, anggota KPU Kulonprogo pada Sosialisasi Pemilu 2009 di Dusun Tonogoro, Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, 26 Oktober 2008. Marwanto menambahkan, KPU Kulonprogo telah melaksanakan sejumlah tahapan Pemilu 2009. Di antaranya, pemutakhiran daftar pemilih hingga penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Selain itu, juga telah dibentuk panitia penyelenggara di tingkat kecamatan (PPK) maupun tingkat desa (PPS). Karena itu, Marwanto mengharapkan agar para pemilih yang sudah masuk dalam DPT bisa menggunakan hak

Sosialisasi Pemilu di Tonogoro. suara dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai hak yang telah dimiliki pemilih hilang percuma. Sedangkan R Panggih Widodo S.Si, Divisi Rumah Tangga, Umum, Pengembangan SDM dan Organisasi KPU Kabupaten Kulonprogo dalam acara Sosialisasi Pemilu 2009 di Dusun Semawung Banjaroyo awal November 2008 mengingatkan kepada para pemilih bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2009 nanti tidak lagi mencoblos. Namun pemilih dalam memberikan suaranya dengan cara memberi tanda centang (✓) satu kali pada nomor atau nama calon legislatif dan partai yang dipilihnya. Pemilu, kata Panggih, sebagai sarana legitimasi politik untuk memilih wakil rakyat. Pemilu juga sebagai sarana penggantian elit politik dan sarana pendidikan politik bagi rakyat Indonesia. ‘’Dengan ikut Pemilu, maka berkesempatan untuk

merubah keadaan melalui wakilwakil rakyat yang kita pilih. Karena itu, mari kita sukseskan Pemilu dan mari bersama menjelang perubahan di Tanah Air,’‘ tegas Panggih. Panggih mengharapkan bila calon legislatif yang dipilih berkualitas tentu akan bisa mengemban amanah rakyat yang diwakilinya. Sehingga diharapkan perubahan yang dilakukan wakil rakyat tersebut bisa membawa kepada perubahan yang lebih baik yaitu pening-katan kesejahteraan. Ia melanjutkan agar pemilih tidak terpengaruh terhadap iklaniklan partai politik. Namun pemilih diharapkan bisa memilih calon legislatif yang benar-benar sesuai dengan hati nuraninya. Sosialisasi di Dusun Tonogoro dan Semawung tersebut terselenggara berkat kerjasama KPU Kabupaten Kulonprogo dengan mahasiswa KKN dari STPDM “APMD” Yogyakarta. ●

5

partisipasi pemilu

K o m i s i

P e m i l i h a n

Hindari Partisipasi Minimalis

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo sangat mengharapkan agar masyarakat tidak hanya sebagai partisipan minimalis. Artinya, pemilih jangan hanya datang ke tempat pemungutan suara (TPS) kemudian membubuhkan tanda centang pada pilihannya lalu tidak mencermati hasil pemilihan di daerahnya. Namun masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam Pemilu 2009 secara maksimal. Artinya, masyarakat diharapkan mengkuti seluruh tahapan Pemilu termasuk pasca hari pemungutan suara. Sehingga mengetahui secara keseluruhan hasil pemilihan umum, minimal di wilayahnya sendiri. Ketua KPU Kulonprogo, Siti Ghoniyatun SH dan Marwanto SSos (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Humas dan Data Informasi) mengungkapkan hal tersebut pada Sosialisasi Tahapan Pemilu 2009 di Radio Rosala, 15 November 2008. Acara yang terselenggara atas kerjasama Kantor Humas Kulonprogo dengan KPU Kabupaten Kulonprogo ini dimoderatori Wibisono, penyiar radio Rosala Wates, Kulonprogo. Siti Ghoniyatun menjelaskan bahwa sejumlah tahapan Pemilu telah dilaksanakan. Yaitu pemutakhiran data pemilih, pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan PPDP, panitia pengawas (Panwas) kabupaten. Selain itu, juga telah dilakukan verifikasi faktual kantor dan pengurus serta keanggotaan partai politik, verifikasi dukungan Dewan Perwa-

6

kilan Daerah (DPD), kampanye non rapat umum, penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Juga penetapan dan pengumuman daftar calon legislatif tetap (DCT). ‘’Adanya tahapan ini diharapkan agar masyarakat menjadi pemilih yang rasional dan cerdas. Memilih calon legislatif berdasarkan visi misi dan program yang ditawarkan,’‘ kata Siti Ghoniyatun. Dijelaskan Siti Ghoniyatun, dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Kulonprogo dibagi dalam lima daerah pemilihan (Dapil). Daerah pemilihan satu, meliputi kecamatan Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang dengan jumlah penduduk 87.262 jiwa dan mendapat jatah delapan kursi. Daerah pemilihan dua, meliputi kecamatan Nanggulan dan Sentolo dengan jumlah penduduk sebanyak 85.860 jiwa dan mendapat jatah tujuh kursi. Daerah pemilihan tiga, meliputi kecamatan Kokap dan Pengasih

U m u m

D a e r a h

dengan jumlah penduduk 86.753 orang dan memperoleh delapan kursi. Daerah pemilihan empat, kecamatan Wates, Panjatan, dan Temon dengan jumlah penduduk 122.899 orang, dan mendapat jatah 10 kursi. Sedangkan daerah pemilihan lima meliputi kecamatan Lendah dan Galur dengan jumlah penduduk 74.324 orang, mendapat tujuh kursi. ‘’Secara keseluruhan Kabupaten Kulonprogo dengan jumlah penduduk 458.298 orang akan diwakili 40 orang anggota DPRD,’‘ kata Siti Ghoniyatun. Saat ini tercatat dalam daftar calon legislatif (DCT) di Kabupaten Kulonprogo sebanyak 379 orang. Dari calon sejumlah itu, nantinya hanya akan terpilih 40 orang yang akan duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Kulonprogo. Untuk bisa memilih yang terbaik, masyarakat diharapkan tidak boleh terbujuk rayu politik uang (money politic). Sehingga para wakil rakyat tersebut benar-benar bisa menyerap dan menyuarakan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Selanjutnya, mereka bisa menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat. ●

DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KULONPROGO PEMILU 2009 DAERAH PEMILIHAN

KECAMATAN

DAPIL 1

GIRIMULYO SAMIGALUH KALIBAWANG NAGGULAN SENTOLO KOKAP PENGASIH WATES PANJATAN TEMON LENDAH GALUR

DAPIL 2 DAPIL 3 DAPIL 4

DAPIL 5 J U M L A H

JUMLAH PENDUDUK

JUMLAH PEMILIH

26.177 30.151 31.934 31.298 54.662 38.776 48.077 51.179 41.609 30.111 40.716 33.608

22.830 37.053 31.783 25.682 30.997 36.835 37.169 30.219 20.589 24.187 22.981 24.570

458.298

344.895

KURSI DPRD 2009

8 7 8 10 7 40

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

sosialisasi pemilu

Tak Ada Alasan untuk Golput

Sosialisasi Pemilu 2009 di RM Bu Hartin.

‘’P

emuatan DCS dan DCT di media massa memungkinan masyarakat luas dapat leluasa membaca dan menyeleksi secara seksama siapasiapa saja yang pantas dipilih menjadi legislatif. Termasuk ditetapkan sebagai calon terpilih dengan suara terbanyak,’‘ kata Siti Ghoniyatun SH, Ketua KPU Kulonprogo pada Saresehan Sosialisasi Pemilu 2009 di Rumah Makan Bu Hartin, 24 November 2008 lalu dengan peserta para camat se Kabupaten Kulonprogo, perwakilan lurah dan dukuh, tokoh masyarakat serta insan pers. Dijelaskan Siti Ghoniyatun, Pemilu 2009 merupakan masa transisi tata cara pemungutan suara. Sebab Pemilu kali ini tidak lagi menggunakan cara mencoblos surat suara, tetapi dengan memberikan tanda centang (✓) sekali pada surat suara. Pemberian tanda ini sesuai dengan peraturan KPU Nomor 35

Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. ‘’Namun jika nanti ada petugas KPPS menemui surat suara dengan tanda centang yang tidak sempurna atau bahkan tanda coblos sekalipun (tapi syaratnya hanya satu kali), surat suara tersebut dianggap sah,’‘ kata Siti Ghoniyatun. Drs R Agus Santosa selaku moderator mengatakan saresehan ini bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan tentang Pemilu 2009. Selain itu, juga untuk mengenali permasalahan-permasalahan Pemilu baik ketika sudah berlangsung maupun yang akan dilaksanakan. ‘’Diharapkan dari sejumlah problem yang ditemui di lapangan bisa digunakan sebagai bahan masukan kepada penyelenggaran Pemilu,’‘ kata Agus Santosa. Karena itu, ia mengharapkan peserta sarasehan dapat

menyerap dan menguasai peraturan Pemilu 2009. Selain itu, dengan menguasai dan memahami peraturan Pemilu, para tokoh masyarakat ini diharapkan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di wilayah masing-masing. Bahkan para tokoh masyarakat bisa menjamin penyelenggaraan Pemilu di wilayahnya benar-benar berkualitas baik Sementara narasumber lain, Marwanto S.Sos (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Humas dan Data Informasi KPU Kabupaten Kulonprogo) mengemukakan peraturan penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu terus mengalami perbaikan. Diantaranya, peraturan tentang penyelenggara Pemilu (UU No 22 Tahun 2007) dipisahkan dari peraturan tentang Pemilu (UU No 10 Tahun 2008). Hal lain, diumumkannya daftar calon legislatif sementara dan daftar calon legislatif tetap (DCS dan DCT) melalui media massa. Semua itu untuk mewujudkan Pemilu berkualitas, yang ditandai adanya kebebasan warga masyarakat menentukan pilihannya. Meski bebas menentukan pilihan, namun masyarakat diharapkan menjadi pemilih yang cerdas: yakni memilih calon wakil rakyat yang berkualitas. Dengan terpilihnya wakil rakyat yang berkualitas, niscaya prinsip representative (keterwakilan) dapat dipertanggungjawabkan. Wakil rakyat yang dihasilkan pun dapat menyerap dan menyuarakan aspirasi warga negara secara baik. Atas dasar itulah, maka pada Pemilu 2009 mendatang tak ada alasan bagi warga negara untuk Golput. Pilihan rakyat akan menentukan masa depan bangsa ini, lima tahun ke depan ●

7

hak pilih

K o m i s i

P e m i l i h a n

Gunakan Hak Pilih dengan Bijaksana

B

upati Kulonprogo H Toyo Santoso Dipo berpesan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilih secara bijaksana pada Pemilu 2009. Sebab Pemilu merupakan salah satu proses pembangunan demokrasi bangsa. ''Karena itu, saya mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat Kulonprogo untuk mensukseskannya. Pemilu adalah bagian dari upaya rekrutmen pemimpin,'' kata Bupati Toyo Santoso Dipo dalam sam-butan tertulis yang dibacakan Wabup Drs H Mulyono pada Sosialisasi Pemilu 2009 yang berlangsung di Gedung Kaca Wates Desember 2008 lalu. Toyo juga mengharapkan agar pada hari pemilihan warga mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Di samping itu warga juga diminta untuk

menjaga kerukunan antar warga negara, antar pendukung parpol, dan antar pendukung caleg. Sosialisasi yang dibuka Wabup Drs H Mulyono ini diadakan Pemkab Kulonprogo bekerjasama dengan Pemprov DIY menampilkan narasumber Kapolres AKBP Drs Sumego Adie Soetojo, Ketua KPU Kabupaten Kulonprogo Siti Ghoniyatun SH, dan Ketua Panwas M Puja Rasa Satuhu SPd dengan moderator Assek I Drs H Sutedjo Wiharso. ''Kebebasan yang dimiliki setiap warganegara dalam Pemilu 2009 agar dapat digunakan secara bertanggung jawab. Jika kebebasan telah disikapi sebagai suatu hak yang dimiliki seseorang dan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam Pemilu 2009 maka orang tersebut tidak akan mungkin melakukan sikap golput, mengajak golput pada orang lain, atau bahkan mengacaukan

Muh Isnaini menunjukkan contoh Surat Suara.

8

U m u m

D a e r a h

pelaksanaan Pemilu,'' kata Toyo. Dijelaskan Toyo, reformasi politik yang dimulai tahun 1998 lalu telah menghasilkan perubahan besar perilaku, sikap, dan pemikiran warga negara. Mulai tahun 1998, warga negara kita semakin mendapat kesempatan untu mengemukakan pendapat serta menentukan sikap politik tanpa harus dibayang-bayangi rasa takut dari pihak yang tidak sependapat atau lawan politik. ''Kondisi seperti ini patut disyukuri karena hal semacam ini pada era sebelumnya, warga negara terkekang oleh kekuatan politik yang berkuasa saat itu,'' katanya. Sedangkan Ketua KPUD Siti Ghoniyatun, yang menanggapi tentang Golput mengatakan secara umum memang ada kecenderungan meningkat. ''Karena itu partisipasi dari masyarakat yang mempunyai hak pilih diharapkan menggunakan hak pilihnya. Demikian pula parpol agar aktif melakukan sosialisasi sehingga warga menggunakan hak pilihnya,'' kata Ghoniyatun. Dalam Pemilu 2009 ini, tambah Siti Ghoniyatun, banyak perbedaan dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Di antaranya dalam menggunakan hak pilih warga tidak lagi mencoblos dengan paku seperti Pemilu 2004, namun sekarang dengan memberi tanda centang. Demikian pula dalam penghitungan suara dilakukan di tingkat kecamatan bukan lagi di TPS atau desa. Sementara Kapolres, Sumego Adie Soetojo mengatakan pengamanan Pemilu 2009 sudah dilakukan sejak 12 Juli 2008 lalu. Dalam pengamanan Polres Kulonprogo akan mengerahkan 660 personil, Linmas sebanyak 5.192 orang. ''Rencana penambahan (back up) juga berasal dari Polda DIY. Sedangkan dalam pos terpadu bekerjasama dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri,'' kata Sumego. ●

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

fokus group discussion

Focus Group Discussion KPU

P

erubahan tatacara pemberian suara yang diberlakukan pada Pemilu 2009 tentu saja mengundang banyak hal dan pertanyaan untuk didiskusikan. Atas dasar itulah maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD). FGD dilangsungkan dua putaran, 25 November 2008 (yang diikuti pengurus partai politik) dan 3 Desember 2008 (yang diikuti oleh tokoh masyarakat). Dalam FGD tersebut, Siti Ghoniyatun SH selaku Ketua KPU Kabupaten Kulonprogo bertindak sebagai pemandu. ''Focus Group Discussion diadakan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dari masyarakat dan partai politik. Sehingga diharapkan pelaksanaan Pemilu 2009 sesuai dengan peraturan yang berlaku,'' kata Siti Ghoniyatun SH. Dalam FDG dengan pengurus partai politik, Siti Ghoniyatun mengingatkan agar partai politik segera melaporkan rekening dan kampanyenya. Paling lambat satu minggu sebelum memasuki masa kampanye rapat umum. ''Parpol juga perlu melaporkan tentang pelaksanaan kampanye dan para juru kampanyenya,'' kata Siti Ghoniyatun. Problem yang paling hangat didiskusikan adalah tentang kriteria sahnya surat suara. Sejumlah pengurus parpol mengkawatirkan masyarakat awam belum terbiasa dengan cara mencentang sehingga nantinya banyak surat suara yang gugur alias tidak sah. Atas dasar inilah, mereka memberi masukan agar KPU Kabupaten membuat rekomendasi pada KPU Pusat tentang tanda lain (misal coret) agar diakomodir dalam peraturan.

FGD Mencari Format Sosialisasi Tatacara Pemberian Suara. Menjawab pertanyaan tesebut, Marwanto (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Humas dan Data Informasi KPU Kulonprogo) mengatakan akan menampung setiap kritik dan masukan dari berbagai pihak terkait dengan isi peraturan KPU No. 35 tahun 2008. Ia menambahkan, berdasarkan peraturan KPU nomor 35 tata cara pemberian suara yang benar adalah memberi tanda centang satu kali. ''Sepanjang tidak ada perubahan atas peraturan KPU Nomor 35, tanda centang satu kali inilah yang akan terus kita sosialisasikan'' kata Marwanto. Selain mendiskusikan tentang tata cara pemberian suara, dalam FGD ini juga terungkap berbagai pertanyaan yang terkait dengan larangan pemasangan alat peraga kampanye. Dijelaskan Intan Widiastuti (Divisi Hukum, Pengawasan

dan Hubungan Antar Lembaga KPU Kulonprogo), berdasarkan peraturan Bupati Kulonprogo, telah ditetapkan beberapa tempat yang dilarang untuk memasang alat peraga kampanye seperti bendera dan sejenisnya. Tempat terlarang tersebut adalah Jl P Diponegoro, Jl Brigjen Katamso, lingkungan pemerintah daerah, tempat ibadah, pasar, rumah sakit, terminal dan stasiun. Namun kemudian muncul pertanyaan: bagaimana jika di tempattempat terlarang tersebut ada kantor partai politik atau rumah calon legislatif. Menurut peraturan tersebut, jika ada kantor partai politik yang berada di lokasi tersebut, tetap diperbolehkan memasang alat peraga kampanye. Namun untuk rumah caleg yang berada di kawasan tersebut tetap tidak dibolehkan memasang alat peraga kampanye. ●

9

distribusi logistik

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

Mencari Format Pendistribusian Logistik

A

da sejumlah kendala yang bakal dihadapi dalam pendistribusian logistik Pemilu 2009 mendatang. Di antaranya, penghantaran logistik ke wilayah-wilayah yang relatif terpencil, keamanan logistik yang dikirim dari KPU ke PPS yang minimal 10 hari sebelum hari H dan jika perhitungan suara melewati pukul 24.00 pada hari H. Itulah kendala yang terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar KPU Kulonprogo dengan tema Distribusi Logistik Pemilu 2009, di Wates, Selasa (18/12/2008). Peserta diskusi seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). ‘’Dipilih PPK karena mereka lebih mengetahui kondisi geografis di masing-masing wilayah kerjanya,’‘ kata R Panggih Widodo SSi, Divisi Rumah Tangga, Umum, Pengembangan SDM dan Organisasi, awal Januari lalu. Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2008 pasal 141 ayat 1 bahwa KPU bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan standar kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Ayat 2 Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab

10

dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana ayat 1. Berdasarkan undang-undang di atas maka KPU Kabupaten Kulonprogo telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) ini. Materi yang dibahas mengenai jarak dan waktu tempuh dari KPU ke PPS, PPS ke TPS, TPS ke PPK dan PPK ke KPU. Selain itu, kondisi geografis jalan, sarana angkutan dan beaya angkut logistik menjadi bahan pembahasan. Muh Isnaini STP (Divisi Perencanaan Program, Keuangan dan Logistik KPU Kulonprogo) menjelaskan, secara geografis, Kabupaten Kulonprogo mempunyai dua wilayah yang berbeda yaitu bagian utara, tengah dan selatan. Bagi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Lendah, Galur, Sentolo, Nanggulan dan Pengasih (wilayah tengah dan selatan) baik dari jarak, kondisi geografis dan waktu tempuh diperkirakan tidak mengalami hambatan. Ia menambahkan, kecamatan yang perlu mendapat perhatian serius adalah kecamatan di wilayah utara yang mempunyai wilayah berbukit-bukit dan jalan terjal. Ada empat kecamatan yaitu Kokap, Kalibawang, Samigaluh dan Girimulyo. ‘’Dari ke empat kecamatan terse-

but ada beberapa TPS yang sarana pengangkutan logistik tidak dapat menggunakan kendaraan mobil. Tetapi harus ditempuh menggunakan sepeda motor dengan waktu tempuh sekitar satu jam dari PPK ke TPS. Lokasi tersebut adalah TPS di Desa Purwosari, Kecamatan Giri-mulyo; Desa Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh; dan TPS di Desa Hargo-wilis Kecamatan Kokap,’‘ kata Isnaini. Mengingat peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2008 pasal 48 ayat 5 bahwa KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari dan tanggal yang sama. Untuk melaksanakan peraturan ini pun ada kendala. Seperti diungkapkan Ketua PPK Kecamatan Kokap, Suharyanto Ama.Pd bahwa penghitungan suara kemungkinan melebih pukul 24.00. Sehingga tidak bisa menyerahkan hasil Pemilu 2009 pada hari yang sama. ‘’Kalau kotak suara harus disampaikan pada hari dan tanggal yang sama, bagaimana kalau penghitungan suara melebihi jam 12 malam. Belum lagi pengerjaan berita acara dan pengiriman kotak yang rawan karena malam hari dengan jarak tempuh lebih dari satu jam hanya menggunakan sepeda motor. Apakah hal ini tidak menyalahi peraturan?’‘ tanya Suharyanto. Berdasarkan hasil FGD, direkomendasikan untuk diadakan perubahan peraturan KPU terkait pendistribusian logistik dengan pertimbangan kondisi di lapangan. ●

FGD Pemetaan Distribusi Logistik.

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

Tes tertulis KPU.

Susahnya Memilih yang Terbaik

M

elakukan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo periode 2008-2013 memang tidak mudah. Namun begitu Tim Seleksi (Timsel) calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo telah melaksanakan dengan obyektif berdasarkan kriteria yang ada di peraturan. Selain tidak mudah, Timsel harus berani menanggung segala resiko untuk menunjukkan bahwa pilihannya memang orang-orang yang terbaik. Ini dibuktikan dengan ada seorang calon anggota KPU yang rumahnya bersebelahan atau berhimpitan dengan Ketua Timsel namun calon tersebut tidak lolos menjadi 10 besar. ‘’Cukup berat juga untuk mengambil keputusan itu. Tetapi kita telah mempunyai komitmen untuk menerapkan penilaian yang obyektif. Karena Timsel mempunyai tanggung jawab moral atas pilihannya,’‘ kata Drs HM Jumarin MPd, Ketua Timsel, awal Agustus 2008 lalu. Pendaftar calon anggota KPU Kulonprogo ada 50 orang, namun setelah dilakukan seleksi administrasi yang lolos sebanyak 49 orang. Mereka kemudian mengikuti ujian tertulis yang diselenggarakan di Aula IKIP

PGRI Wates, Kulonprogo, Senin (25/8/2008). Dari 49 peserta tertulis, 20 orang yang dinyatakan lolos. Mereka sesuai urut abjad sebagai berikut: Biasmara SE, Dedy Kristiyanto SE, Endah Subekti SPt MP, Faisal SP, Ibah Muthiah SH MSi, Intan Widiastuti SH MKn, Kelik Sumantoro SP, Lestari Budiasih STp, Marwanto SSos, Muh Isnaini, M Afnan Zamhari BA, M Umar Maksum SH, R Panggih Widodo SSi, Ir Sapardiyono MH, Siti Ghoniyatun SH, Toto Hadiyanto SE, Tukadi, Warsono SH, Wahyu Kurniawati Asih SPsi, Wiwit Triraharjo SSi. Namun dalam tahap Tes Asesmen Psikologi, hanya diikuti 19 peserta. Seorang mengundurkan diri yaitu Ibah Muthiah SH MSi karena memilih melanjutkan tes di KPU Provinsi DIY. Tahap selanjutnya, mereka mengikuti tes wawancara untuk diambil 10 besar. Mereka yang lolos 10 besar sesuai dengan abjad adalah: Faisal SP, Intan Widiastuti SH MKn, Marwanto SSos, Muh Isnaini, M Umar Maksum SH, R Panggih Widodo SSi, Ir Sapardiyono MH, Siti Ghoniyatun SH, Toto Hadiyanto SE, Warsono SH. Dari 10 besar tersebut, satu orang mengundurkan diri (yakni Ir Sapardiyono MH ) karena diterima sebagai anggota KPU Provinsi DIY. Jadi ting-

memilih anggota

gal Sembilan orang. Kesembilan calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo mengikuti fit and proper test yang dilaksakan oleh KPU Provinsi DIY. Tes ini digelar di Kantor KPU Kabupaten Kulonprogo, Rabu (15/10/ 2008). Akhirnya diperoleh lima orang yang oleh KPU Provinsi DIY ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten Kulonprogo Periode 2008-2013. Kelima orang yang dinyatakan lolos fit and proper test tersebut berdasarkan abjad adalah: Intan Widiastuti SH MKn, Marwanto SSos, Muh Isnaini, R Panggih Widodo SSi, dan Siti Ghoniyatun SH. Mereka dilantik bersama calon anggota KPU kabupaten/kota lain se-DIY di Kantor KPU Provinsi DIY, Jumat Kliwon, 24/10/2008. Sebetulnya pergantian anggota KPU Kabupaten Kulonprogo yang berlangsung bulan Oktober 2008 dapat disebut sebagai pergantian ‘ditengah jalan.’ Sebab, tahapan Pemilu 2009 sudah dilaksanakan sejak bulan April 2008. Sejumlah tahapan Pemilu 2009 sudah dilaksanakan oleh komisioner KPU kabupaten terdahulu. Di antaranya, pemutakhiran data pemilih dan verifikasi peserta Pemilu (partai politik dan calon anggota DPD). Keanggotaan KPU Kabupaten Kulonprogo periode 2003-2008 sebetulnya berakhir bulan Juni 2008. Namun untuk mengantisipasi pemilihan gubernur Provinsi DIY, masa tugasnya diperpanjang. Seleksi calon anggota KPU Kabupaten dilakukan Agustus-Oktober 2008. Berdasarkan keputusan KPU No 13 tahun 2008 perlu dibentuk Tim Seleksi Calon anggota KPU Kabupaten. Berikut anggota tim seleksi Drs HM Jumarin MPd (diajukan bupati), Jujur Santosa SPd (diajukan DPRD), Drs H Heri Purwata (diajukan DPRD), dr Sunarto (diajukan KPU Provinsi DIY) dan Eny Nurbaningsih SH MH (diajukan KPU Provinsi DIY). ●

11

komponen penyelenggara

K o m i s i

P e m i l i h a n

Ujung Tombak Penyelenggara Pemilu

D

alam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten mempunyai tiga ujung tombak yaitu Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). PPK bertanggung jawab untuk penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan, PPS bertanggung jawab untuk menggelar Pemilu di tingkat desa atau kelurahan sedang KPPS bertugas menyelenggarakan Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurut Ketua KPU Kulonprogo, Siti Ghoniyatun SH, seleksi tertulis PPK telah dilaksanakan 22 Mei 2008 lalu di masing-masing kecamatan. Seleksi tertulis ini untuk menentukan 10 orang yang terpilih dari masingmasing kecamatan untuk diusulkan kepada KPU Kulonprogo yang kemudian ditetapkan lima orang anggota PPK. Kabupaten Kulonprogo terdiri dari 12 kecamatan dan KPU telah memilih 60 orang untuk anggota PPK. Pelantikannya telah dilaksanakan bersamaan dengan rapat kerja (Raker) PPK di Wates, 6 Juni 2008 lalu. Dijelaskan Ghoniyatun, tugas PPK adalah membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakkan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. Membantu

Pelantikan anggota PPK.

12

KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, lanjut Ghoni, menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah kerjanya. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu. Juga mengumumkan dan menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilu. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan berita acara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota. Serta menindaklanjuti segera temuan dan laporan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan. Sementara seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah dilak-

U m u m

D a e r a h

sanakan oleh masing-masing PPK se Kabupaten Kulonprogo awal Juli 2008 lalu. Anggota PPS terdiri dari tiga orang yang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang. ‘’Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten atas usul bersama kepada desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan,’‘ kata Ghoniyatun. Sedangkan tugas PPS adalah membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap. Membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan menentukan jumlah dan lokasi tempat pemungutan suara (TPS). Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel dengan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara atau tidak menghilangkan kotak suara. Kemudian meneruskan kotak sura dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS. ●

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

Anngota ppk

Susunan dan Personalia Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Kulonprogo Pemilu 2009 Kecamatan Temon ●

●

●

●

●

E nda ng Pujia t i, A. md Gebang I,Plumbon,Temon Fa rid a La il a T sa ni, S P Siwates,Kaligintung,Temon S u dj en d ro Kedungbanteng,Temon Wa g ima n, S .P d Seling,TemonKulon, Temon Y u l i a n t o, S E Ngringgit,Palihan,Temon

Kecamatan Wates ●

●

●

●

●

Ari s T ria na Grantiwetan,Ngestiharjo,Wates In d ro Ku rn ia n t o Kawirejan,Sogan,Wates S et i adi Gu s wa n t o Wonosidi Lor,Wates S r i ya n t o Bendungan Lor,Wates Wa h y u K u rn i aw at i A s ih , S . P si Kriyanan,Wates

Kecamatan Panjatan ●

●

●

●

●

Guna wa n, SI P DK. IX, Desa Bugel,Panjatan Ke l i k S u m a n t or o, S P PedukuhanV,Tayuban,Panjatan Mur di Y ulia nt a , SE Pedukuhan II,Krembangan P ri h an d ar i, S . P s i Pedukuhan II, Desa Bugel S it i M u sli ch ah , S . S i Dusun IX, Desa Bugel,Panjatan

Kecamatan Galur ●

●

●

●

●

R u s m i y a ti Kutan Pedukuhan I,Brosot,Galur S ai fu l A f an . R Banaran dk VIII,Galur S u w i y ot o , S P Sungapan XIV Tirtorahayu,Galur T ria s T u t i H ida y at i, S IP Prembulan,Padowan,Galur T ris ula Ds IV,Klampok,Brosot,Galur

Kecamatan Lendah ●

●

●

●

●

Akhi ri Geden,Sidorejo,Lendah B a dru n Wi dar sa n a Bulu,Wahyuharjo,Lendah M a rw an t o , S . S o s Maesan III,Wahyuharjo,Lendah Suma rn o Temben,Ngentakrejo,Lendah T ri M ar y at i Sumberejo,Jatirejo,Lendah

Kecamatan Kokap ●

●

●

●

●

M u h S i g i t P u r w ot o , S P Tapen,Hargomulyo,Kokap R . S u h ar di Tangkisan III,Hargomulyo,Kokap S u h a r y a n t o, A m a. P d Kalibiru,Hargowilis,Kokap S u m a r j i y a n to Clapar,Hargowilis,Kokap S u p ard i Clapar,Hargowilis,Kokap

Kecamatan Pengasih ●

●

●

●

●

Ahma d Sa li m, SAg .MPd Gunung Pentul ,Karangsari D ar m a n a, S . IP Dukuh,Karangsari,Pengasih I sm a il M al iq, A . M d Milir,Kedungsari,Pengasih M u st af a Yu n a n t ar i Kepek,Pengasih T r i an a H a r i s i s w a n t o, A . M d Gletak,kedungsari,Pengasih

Kecamatan Sentolo ●

●

●

●

●

A g u n g P u ji h ar jo n o , S . E Jangkang Kidul,Sentolo A g u s S u tr i s n o, S . P t Dlaban,Sentolo Sa pa rdi , S.Pd Suren,Sukoreno,Sentolo S u b i n t o m o, Dr s. H Kalimenur,Sukoreno,Sentolo W i n d u Is ta n t o, S . H Gembongan,Sukureno,Sentolo

Kecamatan Girimulyo ●

●

●

●

●

B am b an g N a ri m a, Ir Karanganyar,Giripurwo,Girimulyo Dw i S u li st iy a n t o Jetis,Pendoworejo,Girimulyo S u p an ga t Sokomoyo,Jatimulyo,Girimulyo S u dar y an t i , S S Kluwih,Pendoworejo,Girimulyo Sukir Sabrang kidul,Purwosari,Girimulyo

Kecamatan Nanggulan ●

●

●

●

●

F ai sa l, S P Pundak Tegal,Kembang,Nanggulan R i s d i y a n to Karang VI,Jatisarono,Nanggulan Sri Sug iy a t i, D ra Tegalsari,Wijimulyo,Nanggulan To t o H ad i y an to , S E Soronanggan,Jatisarono W a h y u ti S et y a B u d i an t i Temanggal,Wijimulyo,Nanggulan

Kecamatan Kalibawang ●

●

●

●

●

A gu s S u m a r w a t a, S H Sentul,Banjararum,Kalibawang Ist a di, S A g Banjaroyo,Kalibawang M ar sid i Banjaroyo,Kalibawang Muly a di Paras, Banjarsari,Kalibawang S u r y an ti , S p d Klepu, Banjararum,Kalibawang

Kecamatan Samigaluh ●

●

●

●

●

Ari W iba wa Tukharjo,Purwoharjo,Samigaluh Dh e n i R u sm a wa n Gorolangu,Sidoharjo,Samigaluh Es t i N u r w a h y u n i n g s i h Trayu,Ngargosari,Samigaluh W a l g i y an to Sebo, Sidoharjo,Samigaluh Wi w i t T r i r ah a r j o, S . S i Sumbo Gerbosari,Samigaluh

13

panitia panwascam

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

U

ntuk mengawasi jalannya Pemilu 2009, dibentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat pusat. Tingkat di bawahnya dibentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (PPPK) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). ‘’Pengawasan menjelang hari H ditekankan pada sosialisasi pembubuhan tanda centang (✓) agar masyarakat benar-benar mengetahuinya. Ini penting karena jangan sampai pemilih salah membubuhkan tanda centang (✓) yang membuat kartu suara jadi tidak sah dan mereka kehilangan suaranya,’‘ kata Ketua Pan-waslu Provinsi DIY, Agus Triyatno SH, Januari lalu. Dijelaskan Agus Triyatno, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang mengawasi tahapan penyelenggaran Pemilu di wilayahnya. Di antaranya, mengawasi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT). Hal yang perlu diawasi dalam pemutakhiran data meliputi mengawasi pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Mengawasi proses penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. Mengawasi pelaksanaan kampanye, mengawasi perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya, mengawasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu. Selain itu, mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara. Mengawasi pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK. Mengawasi proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU

14

Tes tertulis Paswascam.

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan. Mengawasi pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan. Serta mengawasi proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. Panwaslu juga menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pemilu. Selanjutnya, menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang. Namun dalam melaksanakan tugasnya, Panwaslu Kabupaten/Kota juga mempunyai kewajiban. Yaitu, bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Melakukan pembinaan dan pen-

gawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya. Serta menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pemilu. Sementara Bupati H Toyo Santoso Dipo pada pelantikan Panwascam se Kabupaten Kulonprogo mengatakan agar anggota Panwascam dituntut untuk secara sinergis bekerja dibawah komando dan koordinasi Panwaslu Kabupaten. Selain itu, juga dituntut untuk menjalin dan membina hubungan kerja dengan siapa pun dan apa pun terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2009. ‘’Jika terdapat permasalahan maka pelajarilah masalah itu. Kumpulkan data, koordinasi dengan pihak terkait, serta dicarikan solusi yang terbaik dengan arif dan bijak tentunya dengan tidak meninggalkan aspek normatif,’‘ tegas Toyo Santoso Dipo di Wates, Desember 2008 lalu. ●

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

pendaftaran pemilih

Proses Pendaftaran Pemilih

E

lemen terpenting demokrasi ialah adanya jaminan warga negara untuk memilih (righ to vote) dan dipilih (right to stand for election). Terkait dengan hak untuk memilih, akurasi data pemilih adalah sebuah keniscayaan. Karena itu KPU sebagai penyelenggara bekerja keras untuk melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Artinya memastikan penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah didaftar dalam daftar pemilih. Juga memastikan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) secara LUBERJURDIL. Dijelaskan Ketua KPU Kulonprogo, Siti Ghoniyatun SH, untuk akurasi data pemilih setidaknya ada 3 (tiga) elemen pendukung yaitu kepastian aturan, kecermatan petugas pemutakhiran dan peran aktif masyarakat. Pemilu 2009, lanjut Ghoniyatun, pendaftaran pemilih berbasiskan administrasi kependudukan (de jure) KPU Kabupaten menerima data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) dari Dinas Kependudukan

“

Sesungguhnya masa pengumuman dan pendaftaran pemilih tambahan ini adalah tahapan yang sangat penting untuk diperhatikan

“

Siti Ghoniyatun SH

Ketua KPU Kulonprogo

dan Catatan Sipil kabupaten untuk selanjutnya dimutakhirkan menjadi daftar pemilih. Proses pemutakhiran diawali dengan pencocokan dan penelitian DP4, penetapan dan pengumuman daftar pemilih sementara (DPS), pendaftaran pemilih tambahan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPS HP). ‘’Kemudian baru dilakukan penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT). Namun DPT ini masih dimungkinkan adanya perubahan karena ada calon pemilih tamban yang disebut dengan daftar pemilih tambahan (DPT Tambahan). Pemutakhirannya melibatkan petugaspetugas dari tingkat pedukuhan sampai tingkat kabupaten,’‘ kata Ghoniyatun, di ruang kerjanya, pekan lalu. Data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) adalah data pemilih berbasis data kependudukan. Artinya setiap orang yang tercatat sebagai penduduk setempat maka yang bersangkutan pasti terdaftar sebagai pemilih di daerah tersebut. Data ini perlu dimutakhirkan karena adanya perubahan status kependudukan seseorang yaitu pindah tempat tinggal, datang ke tempat yang baru, lahir, meninggal, dan menikah. Dalam pemutakhiran, pencermatan, pencocokan dan penelitian DP4 KPU Kabupaten merekrut petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) untuk setiap TPS yang sebagian besar adalah para dukuh. Sehingga data-data yang masuk merupakan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi terakhir. Kemudian hasil pencermatan DP4 yang dilakukan PPDP diserahkan kepada panitia pemungutan suara (PPS) untuk ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara (DPS). Selan-

jutnya PPS mengumumkan DPS ini selama 7 (tujuh) hari untuk memperoleh tanggapan dari peserta Pe-milu dan masyarakat. Tanggapan dan masukan dicatat PPS paling lama 14 (empat belas) hari sejak diumumkan. ‘’Sesungguhnya masa pengumuman dan pendaftaran pemilih tambahan ini adalah tahapan yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena pada saat inilah kesempatan bagi warga negara yang belum terdaftar untuk dapat didaftar dalam daftar pemilih,’‘ tegas Ghoniyatun. Masukan dan tanggapan peserta pemilu dan masyarakat dirangkum dalam DPS hasil perbaikan (DPS HP awal dan DPS HP akhir) yang kemudian diumumkan lagi selama 3 (tiga) hari untuk mendapat masukan. ‘’Hasil perbaikan DPS inilah yang dilaporkan PPS kepada KPU melalui PPK untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT),’‘ katanya. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disusun dalam besaran TPS ditetapkan KPU kabupaten dan diumumkan PPS sampai pada hari pemungutan suara. Salinan DPT diberikan kepada peserta Pemilu dan kepada petugas KPPS untuk dipergunakan pada hari pemungutan suara. Sementara daftar pemilih tambahan (DPT) dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat H-3. Daftar pemilih tambahan ini untuk menfasilitasi pemilih yang karena sakit, pindah domisili, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam, tugas belajar atau karena menjalan-kan pekerjaan kepemiluan. Sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya dimana yang bersangkutan ter-daftar. Pemilih tersebut harus me-nunjukkan identitas diri dan bukti telah terdaftar di DPT asal dan melaporkan ke PPS tujuan. ●

15

K o m i s i

partai peserta

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

Verifikasi Faktual Partai Politik

P

eserta Pemilu 2009 adalah partai politik (parpol) untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. Untuk dapat menjadi perserta Pemilu, parpol maupun perseorangan harus memenuhi persyaratan yang tertera dalam perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten mempunyai tugas untuk meneliti apakah parpol dan perseorangan tersebut memenuhi syarat untuk berlaga/menjadi pesaing dalam Pemilu 2009, proses ini dikenal sebagai verifikasi peserta Pemilu. ‘’Tidak semua parpol peserta Pemilu harus melalui tahap verifikasi,’‘ kata Ketua KPU Kulonprogo, Siti Ghoniyatun SH di ruang kerjanya, pekan lalu. Sesuai ketentuan perundang-undangan parpol peserta Pemilu 2004 yang memperoleh sekurang-kurangnya 3 (tiga per seratus) jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-

kurangnya 4 % (empat per seratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah Kabupaten di seluruh Indonesia ditetapkan sebagai parpol peserta Pemilu 2009 dan pemilu-pemilu selanjutnya. Parpol yang lolos sebagai peserta Pemilu 2009 secara nasional ada 44 partai (termasuk 6 parpol di NAD. Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan dikenal dengan istilah verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi ini harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara. Agar lolos verifikasi administrasi parpol harus mempunyai bukti tertulis. Yaitu, berstatus ba-dan hukum, memiliki kepengurus-an di 2/3 jumlah provinsi, memiliki kepengurusan di 2/3 jumlah kabupaten di provinsi yang ber-sangkutan, menyertakan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus) keterwakilan

Partai Peserta Pemilu 2009 di DIY

16

No Na ma Partai

Singkatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Hanura PKPB PPPI PPRN Gerindra Barnas PKPI PKS PAN PPIB — PPD PKB PPI — PDP Pakar Pangan PMB PPDI

Partai Hati Nurani Rakyat Partai Karya Peduli Bangsa Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Partai Peduli Rakyat Nasional Indonesia Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Barisan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Partai Keadilan Sejahtera Partai Amanat Nasional Partai Perjuangan Indonesia Baru Partai Kedaulatan Partai Persatuan Daerah Partai Kebangkitan Bangsa Partai Pemuda Indonesia PNI Marhaenisme Partai Demokrasi Pembaruan Partai Karya Perjuangan Partai Matahari Bangsa Partai Penegak Demokrasi Indonesia

No Nama Partai

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 41. 42. 43. 44.

Partai Demokrasi Kebangsaan Partai Republika Nusantara RepublikaN Partai Pelopor Partai Golongan Karya Partai Persatuan Pembangunan Partai Damai Sejahtera Partai Nasional Benteng Kerakyatan Partai Bulan Bintang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Bintang Reformasi Partai Patriot Partai Demokrat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Partai Indonesia Sejahtera Partai Kebangkitan Nasional Ulama Partai Merdeka Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Partai Sarikat Indonesia Partai Buruh

perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat. Kemudian, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan di provinsi maupun kabupaten, mempunyai kantor tetap pada kepengurusan di provinsi maupun kabupaten tersebut dan mengajukan nama dan tanda gambar partai politik. Proses verifikasi administrasi dilakukan KPU Pusat. Sedangkan verifikasi faktual yang dilakukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten untuk membuktikan kebenaran dari data-data administrasi tersebut. Implementasi verifikasi faktual melalui 3 (tiga) tahapan. Pertama, melihat kebenaran keberadaan kantor. Kedua, melihat dan meneliti kebenaran dan keberadaan kepengurusan (ketua, sekeretaris dan bendahara). Ketiga, meneliti kebenaran keanggotaan parpol yang dilakukan dengan mengunjungi kediaman masing-masing anggota yang ter-sample untuk menanyakan apakah betul yang bersangkutan Singkatan adalah anggota parpol PDK tersebut dan bukan anggota parpol lain. — Khusus untuk meGolkar PPP neliti kebenaran keangPDS gotaaan ini dilakukan PNBK sample secara acak 10 % PBB (sepuluh per seratus) PDIP PBR dari jumlah keanggotaan — yang diajukan. Hasil — verifikasi faktual KPU — kabupaten dilaporkan ke PIS KPU (pusat) sebagai PKNU — bahan penetapan parpol PPNU menjadi peserta Pemilu PSI 2009. ● —

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

perwakilan daerah

Verifikasi Faktual Dukungan Calon Anggota DPD

P

erseorangan yang menjadi peserta Pemilu adalah seseorang yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mereka yang menjadi peserta Pemilu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, DPD dan DPRD. Menurut Ketua KPU Kulonprogo, Siti Ghoniyatun SH, persyaratan anggota DPD diantaranya adanya dukungan masyarakat yang tersebar sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi dimana bakal calon anggota DPD tersebut mendaftar. ‘’Dukungan dari masyarakat dibuktikan dengan foto kopi kartu tanda penduduk (KTP),’‘ kata Siti Ghoniyatun di ruang kerjanya, awal Januari lalu. Proses verifikasi dukungan calon angota DPD ini hampir sama dengan verifikasi parpol peserta Pemilu, yaitu meneliti kebenaran dukungan dengan mengunjungi kediaman masing-masing pendukung. Hal ini dimaksudkan untuk agar seorang mendukung lebih dari satu bakal calon anggota DPD. ‘’Sesuai dengan pasal 69 ayat 2, seorang pemilih tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang bakal calon anggota DPD,’‘ tandas Ghoniyatun. Lebih lanjut Ghoniyatun mengatakan bila ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal

pemilih bakal calon DPD dikenai sanksi. Yaitu, pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan. Proses verifikasi terhadap bakal calon anggota DPD yang dilakukan KPU ini diawasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota. Bila Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Kabupaten/Kota menemukan kelalaian maka temuan tersebut akan disampaikan ke KPU agar ditindaklanjuti. Setelah tidak dinyatakan memenuhi persyaratan, KPU Menetapkan daftar calon sementara (DCS) anggota DPD yang ditanda tangani ketua dan anggota KPU. Kemudian DCS anggota DPD diumumkan oleh KPU sekurang-kurangnya pada satu media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan satu media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana penguman lain untuk mendapat masukan dari masyarakat. Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU paling lambat 10 hari sejak DCS anggota DPD diumumkan. Masukan ini harus dilakukan secara tertulis disampaikan kepada KPU disertai bukti identitas diri. Berdasarkan masukan yang masuk, KPU meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD. Bila ditemukan adanya dugaan penggunakan dokumen palsu, KPU berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Negara RI untuk melakukan

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No Nama Calon 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Drs HA Hafidh Asrom MM Cholid Mahmud ST MT GKR Hemas Idham Ibty Muhammad Afnan Hadi Kusumo Drs R Anggoro Rahardjo Harry Anwar SH H Soetardjo Soerjo Goeritno BSc Drs H Subechi MM MSi Drs H Sugito MSi Sulistya SH Tigan Solin SE Wahyu Witono

proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ‘’Bila dalam putusan pengadilan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen maka KPU menetapkan daftar calon tetap DPD,’‘ kata Ghoniyatun. Daftar calon tetap DPD disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi foto diri terbaru untuk diumumkan kepada masyarakat. Sehingga dari pengumuman ini, masyarakat bisa mengetahui calon anggota DPD yang akan dipilih dalam Pemilu 2009 mendatang. Untuk Provinsi DIY tercatat ada 12 Calon Anggota DPD yang berlaga pada Pemilu 2009 nanti. ●

17

daftar calon tetap

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

Pencalonan Legislatif

D

alam era demokrasi sekarang ini, setiap warga negara bebas (yang bertanggung jawab) berekspresi termasuk dalam hal berpolitik.Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen mengamanatkan bahwa, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, bebas berpartisipasi dalam proses gegap gempita demokrasi pemilu 2009 termasuk kebebasan dasar memilih dan dipilih mencalonkan dan dicalonkan. Peserta pemilu 2009 adalah Partai Politik untuk pemilu anggota DPR dan DPRD, oleh karena itu pengajuan calon anggota DPR dan DPRD harus melalui partai, pimpinan partai mengajukan calon anggota DPR/DPRD ke KPU sesuai tingkatannya.Dalam konteks Kulonprogo maka yang mengajukan calon anggota DPRD Kulonprogo pada pemilu 2009 nanti adalah pimpinan parpol ditingkat kabupaten Kulonprogo. Rekruitmen Bakal Calon oleh Parpol haruslah dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai mekanisme internal parpol dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Pada pencalonan, ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi calon anggota DPRD, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil terkait dengan pemenuhan syarat pengajuan bakal calon,sedangkan syarat materiil adalah berkenaan dengan syarat-syarat seseorang utuk dapat menjadi calon. Surat pengajuan calon harus ditandatangani oleh ketua parpol atau sebutan lain dan sekeratris atau sebutan lain. Surat pengajuan calon ini dilampiri dengan daftar calon

18

REKAPITULASI CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KULONPROGO

NO. DAERAH PEMILIHAN 1

2

3

4

5

Dapel 1 ( Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo )

Dapel 2 ( Nanggulan, Sentolo )

Dapel 3 ( Pengasih, Kokap )

Dapel 4 ( Wates, Temon, Panjatan )

Dapel 5 ( Lendah, Galur )

Total

beserta nomor urutnya dan persyaratan masing-masing calon. Pengajuan bakal calon ini selama 6 (enam) hari (14 s/d 19 Agustus 2008) KPU Kabupaten Kulonprogo melakukan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD dengan melakukan penelitian terhadap keabsahan pemenuhan syarat pengajuan dan keabsahan pemenuhan syarat bakal calon. Kegiatan yang dilakukan adalah : meneliti jangka waktu pengajuan bakal calon, meneliti kebenaran dan keabsah-an surat pencalonan, meneliti kebenaran jumlah calon anggota DPRD yang diajukan untuk setiap daerah pemilihan sebanyakbanyaknya 120 % dari jumlah kursi, meneliti kebenaran jumlah bakal calon yang diajukan sekurangkurangnya 30 % adalah bakal calon perempuan, meneliti nama-nama bakal calon berkenaan dengan daftar calon bahwa setuip 3 (tiga) bakal calon yang diajukan sekurangkurangnya ada 1 (satu) bakal calon perempuan. Jika kelengkapan/kebenaran persyaratan tidak terpenuhi, KPU mengembalikan dokumen persyaratan Balon pada parpol untuk diperbaiki atau dilengkapi. Masa perbaikan persyaratan selama 7 (tujuh) hari. KPU kembali

JENIS KELAMIN LAKI-LAKI PEREMPUAN 48

48

47

64

43

250

22

23

29

31

24

129

JUMLAH 22

23

29

31

24

379

melakukan verifikasi berkas perbaikan tersebut selama 7 (tujuh) hari pula. Dalam melakukan verifikasi ini KPU membentuk kelompok kerja yang unsurnya dari KPU Kabupaten, Diknas dan Depag. Balon yang lolos verifikasi disusun dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan diumumkan, masyarakat dapat memberi masukan serta tanggapan kemudian KPU meminta klarifikasi kepada parpol atas masukan masyarakat. Jika masukan masyarakat berkenaan dengan syarat calon yang berakibat menggugurkan calon, maka partai politik dapat mengajukan calon pengganti, KPU melakukan verifikasi terhadap calon pengganti yang diajukan parpol. DCS yang telah diumumkan, mendapat masukan masyarakat dan di-klarifikasi oleh parpol disusun dan ditetapkan oleh KPU dalam daftar calon tetap (DCT). DCT ini diumumkan melalui media masa dan pengumuman lainnya kepada masyarakat untuk diketahui. Di kabupaten Kulonprogo, terdapat 28 parpol yang mengajukan calon legislatif (Caleg) dengan jumlah caleg keseluruhan yang ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) sebanyak 379 (250 caleg lakilaku, 129 caleg perempuan). ●

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

tahapan pileg

Tahapan Pemilu Legislatif 2009 1. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (5 April s/d 24 Oktober 2008) Penduduk yang berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara atau sudah pernah kawin, berhak untuk didaftar sebagai pemilih. 2. Pendaftaran Peserta Pemilu dan Penetapan Peserta Pemilu (5 April s/d 31 Oktober 2008) Peserta pemilu legislatif terdiri atas 2 kategori: partai politik dan perseorangan. Partai politik merupakan peserta pemilu yang mengusung para calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan perseorangan merupakan peserta pemilu calon anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Untuk dapat menjadi peserta pemilu, mereka terlebih dahulu harus mendaftarkan diri ke KPU, dan dinyatakan lolos verifikasi. Setiap peserta pemilu harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pemilu, sehingga tidak semua partai politik dan perseorangan yang mendaftar sebagai peserta pemilu bisa menjadi peserta pemilu. Terlebih dahulu, KPU beserta jajarannya melakukan verifikasi atas data yang disampaikan partai politik dan perseorangan pada saat mendaftar sebagai peserta pemilu. Jika mereka memenuhi persyaratan, maka mereka diloloskan oleh KPU sebagai peserta pemilu. Jika Anda memiliki informasi valid yang menyimpang tentang calon peserta pemilu, maka sampaikanlah hal itu kepada KPU.) 3. Penetapan Jumlah Kursidan Penetapan Daerah Pemilihan (1 Juni s/d 20 Juli 2008) Setiap daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda. Provinsi-provinsi yang ada di Jawa, misalnya, jumlah penduduknya Iebih besar dan provinsiprovinsi yang ada di luar Jawa. Wilayah yang jumlah penduduknya Iebih banyak, tentunya mendapatkan kursi perwakilan yang lebih banyak pula. Oleh karenanya, perlu ditetapkan daerah pemilihan yang berbasis pada jumlah penduduk, bukan berbasis pada wilayah. Masing-masing daerah pemilihan memiliki jumlah kursi yang berbeda-beda pula untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. KPU menentukan jumlah kursi dan daerah pemilihan sesuai dengan undang-undang pemilu. Khusus untuk DPD, jumlah kursi dan daerah pemilihannya sama untuk masing-masing provinsi. Daerah pemilihannya ialah wilayah provinsi yang bersangkutan. Sedangkan jumlah kursinya ialah 4 kursi untuk masing-masing provinsi. 4. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (11 Juli s/d 31 Oktober 2008) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diusulkan oleh partai politik peserta pemilu. Sedangkan Calon anggota DPD mendaftarkan diri dengan menyertakan daftar dukungan dari masyarakat sesuai dengan persyaratan KPU kemudian memverifikasi berkas pencalonan, dan calon yang lolos dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) kemudian diumumkan untuk ditanggapi masyarakat. Tanggapan dari rnasyarakat ini akan menjadi dasar penyusunan Daftar Calor Tetap (DCT). (Jika Anda menemukan adanya calon yang tidak memenuhi syarat seperti ijazah palsu dukungan palsu dan lain lain, maka laporkanlah

segera kepada KPU terdekat) 5. Masa Kampanye (13 Juli 2008 s/d 5 Arpil 2009) Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu. Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui: pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka; media massa cetak dan media massa elektronik; penyebaran bahan kampanye kepada umum; Pemasangan alat peraga di tempat umum; rapat umum; dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan. (Jika Anda menemukan pelanggaran kampanye, maka laporkanlah segera kepada pengawas pemilu terdekat dengan disertai bukti-bukti yang kuat. Jika Anda ingin mengikuti kegiatan kampanye, maka ikutlah de-ngan tertib dan hindari kekerasan!) 6. Masa Tenang (6 s/d 8 April 2009) Masa tenang merupakan waktu jeda setelah kampanye dan sebelum hari H pemungutan suara. Waktunya hanya selama 3 hari. Filosofi masa tenang ini ialah memberi waktu ke pemilih untuk merenung dan menimbang-nimbang pilihan calon yang akan dipilih pada saat pemungutan suara. 7. Pemugutan dan Penghitungan Suara (9 April s/d 9 Mei 2009) Pemungutan suara merupakan inti dan seluruh proses pemilu, dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara memberikan suara memilih para wakil rakyat. Gunakan hak pilih Anda sebaik-baiknya, jangan menjadi golput. Para pemilih hadir di TPS yang sudah ditentukan guna memberikan suara untuk memilih calon yang disukai dengan memberi tanda CENTANG (✓) pada kertas suara. Pemilu sekarang beda: dulu coblos, sekarang centang. Segera, setelah pemungutan suara selesai di TPS, petugas menghitung semua suara yang diberikan de-ngan disaksikan oleh berbagai pihak: saksi peserta pemilu, pengawas lapangan, pemantau pemilu, dan masyarakat umum. Proses ini dilanjutkan dengan rekapitulasi suara secara berjenjang dan tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai nasional. KPU sudah harus mengumumkan hasil Pemilu secara nasional paling lambat satu bulan setelah hari pemungutan suara. (Awasi proses pemungutan dan penghitungannya, jangan sampai ada yang curang!) 8. Penetapan Hasil Pemilu (19 April s/d 12 Mei 2009) Setelah penghitungan suara di tingkat nasional selesal, maka hasilnya bisa diketahui. Berdasarkan hasil akhir penghitungan suara itu, KPU kemudian menetapkan perolehan suara peserta pemilu, penetapan jumlah perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada. 9. Pengucapan Sumpah/Janji Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Mereka yang terpilih kemudian dilantik menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dengan mengucapkan sumpah janji sebagai wakil rakyat. (Awasi terus kinerja mereka untuk melaksanakan amanat rakyat). ●

19

regrouping

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

Kisah Tentang Regrouping TPS

P

asal 150 ayat (1) UU No. 10 tahun 2008 menyebutkan pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Atas dasar pasal inilah maka jumlah pemilih tiap TPS yang disusun oleh KPU Kabupaten (lewat masukan dari PPS) berkisar pada angka 400. Bahkan di TPS tertentu, jumlah pemilihnya ada yang mencapai 450 lebih. Jika dibanding Pemilu 2004, jumlah pemilih tiap TPS tentu jauh lebih banyak. Sebab saat itu UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu menyebutkan jumlah pemilih tiap TPS maksimal 350 orang. Jumlah TPS (beserta jumlah pemilih per-TPS) di Kulonprogo mulai dirancang oleh PPS bersamaan dengan proses pemutakhiran daftar pemilih, penetapan daftar pemilih sementara (DPS) hingga ditetapkannya daftar pemilih tetap (DPT). Racangan jumlah pemilih tiap TPS yang dibuat PPS tersebut tentu sudah mengacu beberapa pertimbangan, selain tidak melanggar undangundang juga sudah memerhatikan letak geografis. Dari rancangan PPS itulah, yang kemudian digodok dalam sebuah rapat antara PPK dan KPU kabupaten, lalu ditetapkan ada 985 TPS (plus 3 TPS mobil. ) Namun jumlah pemilih tiap TPS yang sudah dianggap ideal tadi, dalam perkembangan waktu ternyata sulit dilaksanakan. Hal ini diketahui setelah KPU Pusat mengadakan simulasi pemungutan suara. Simulasi menunjukkan, kotak suara yang pernah dipakai

20

mencapai 400 orang. Realita di lapangan menunjukkan, tidak mudah melakukan regrouping atau penataan ulang/pemindahan jumlah pemilih tiap TPS. Sebab, salah satu pertimbangan PPS dalam merancang TPS adalah letak geografis. Sehingga jika dilakukan pemindahan terhadap pemilih tiap TPS, menyebabkan jarak pemilih dengan TPS menjadi jauh. Hal ini bisa berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi pemilih untuk datang ke TPS. Karena itu, tidak semua TPS berhasil dilakukan pemindahan pemilih atau regrouping. Dari lebih 200 TPS yang jumlah pemilihnya di atas 400, masih ada 89 TPS dengan jumlah pemilih 400 – 409, TPS dengan pemilih 410– 419 ada 45 sedangkan 420 – 429 ada 20. Sementara 45 TPS jumlah pemilih di atas 430 Jumlah TPS orang. di Kabupaten Kulonprogo Kedua, mengingat tidak Pemilu 2009 semua TPS yang jumlah pemilihnya lebih dari 400 orang No Kecamatan Jumlah TPS bisa diregrouping, maka KPU Kulonprogo menenmpuh jalan 1 Temon 62 kedua yakni dengan mendesak 2 Wates 107 KPU Pusat untuk merevisi 3 Panjatan 89 ketentuan tentang jumlah kotak 4 Galur 70 suara di tiap TPS agar bisa lebih 5 Lendah 87 dari 4 buah. Tambahan kotak 6 Sentolo 117 suara tersebut dimaksudkan untuk menampung surat suara 7 Nanggulan 65 yang tidak tertampung pada 8 Pengasih 102 keempat kotak suara yang 9 Kokap 83 tersedia. Namun hingga tulisan 10 Girimulyo 67 ini dibuat, belum ada ketentuan 11 Kalibawang 68 atau keputusan dari KPU Pusat 12 Samigaluh 71 yang menyatakan jumlah kotak suara di tiap TPS boleh dari 4 Jumlah Total TPS di Kulonprogo 988 buah. ● pada Pemilu 2004 (dan sesuai peraturan KPU No. 27 tahun 2008 tentang kotak suara, jika kotak suara sisa Pemilu 2004 masih maka harus dipakai lagi pada Pemilu 2009) hanya memuat maksimal 400 surat suara. Dalam peraturan itu disebutkan: kotak suara sisa Pemilu 2004 digunakan untuk memuat 400 surat suara. Sementara untuk pengadaan kotak suara baru memang didesain memuat 500 surat suara (pasal 11 peraturan KPU No. 27 tahun 2008). Ada 2 solusi yang ditempuh KPU Kulonprogo untuk menyelesaikan problem ini. Pertama, menata ulang jumlah pemilih tiap TPS agar tidak

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

KPU Kulonprogo Harus Profesional

Audiensi KPU dengan Bupati Kulonprogo.

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo diharapkan bisa bekerja profesional dan sabar mengawal proses demokrasi di wilayah Kulonprogo. Sehingga penyelenggaraan Pemilu 2009 bisa berjalan dengan baik dan diperoleh hasil yang optimal dan berkualitas. Itulah harapan Bupati Kulonprogo H Toyo Santoso Dipo ketika menerima audiensi KPU Kulonpro-go di ruang kerjanya, 17 November 2008. Hadir dalam audiensi ini lima anggota KPU, Siti Ghoniyatun SH, Intan Widiastuti SH MKn, Marwanto SSos, Muh Isnaeni STP, R Panggih Widodo SSi, serta Sekretaris KPU Supriyo Adi Bawono SH. Sedangkan bupati didampingi Kasubag Pemerintahan. Dijelaskan Toyo, reformasi politik Indonesia yang dimulai tahun 1998 telah menghasilkan perubahan besar pada perilaku, sikap dan pemikiran warga negara. Mulai tahun itu,

warga negera Indonesia semakin mendapat kesempaan untuk mengemukakan pendapat serta menentukan sikap politik tanpa harus dibayang-bayangi rasa takut dari pihak yang tidak sependapat atau lawan politik. ‘’Kondisi seperti ini patut disyukuri karena hal semacam ini pada era sebelumnya warga negara terkekang oleh kekuatan politik yang berkuasa saat itu. Sehingga peluang untuk berkembang sesuai dengan aspirasi dan cita-cita sedikit terhambat,’‘ kata Toyo. Saat ini, lanjut Toyo, dalam kondisi bebas, merdeka, maka setiap warga negara dapat berkembang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kondisi seperti ini merupakan kondisi yang baik, namun dalam batas-batas tertentu juga ada segi negatifnya. Terkait dengan Pemilu 2009, kata Toyo, saya berharap agar kebebasan yang dimiliki setiap warga negara

sikap profesional

dapat digunakan secara bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki hendaknya dimanfaatkan dengan niat untuk mencapai kebaikan yang hakiki. Toyo berkeyakinan jika kebebasan telah disikapi sebagai suatu hak yang dimiliki seseorang dan harus dapat dipertanggungjawabkan akan berpengaruh positif terhadap pelaksanaan Pemilu. ‘’Jika sikap ini sudah melekat pada seseorang maka dalam Pemilu 2009 orang tersebut tidak akan mungkin melakukan sikap Golput, mengajak Golput pada orang lain atau bahkan mengacaukan pelaksanaan Pemilu 2009,’‘ tandas Toyo. Sebelum audiensi dengan dengan bupati, KPU juga telah melakukan audiensi dengan Komandan Kodim, Kapolres, Ketua DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri. Dalam audiensi dengan Komandan Kodim dan Kapolres, KPU Kulonprogo mengharapkan terciptanya situasi kondusif di ma-syarakat agar Pemilu bisa berjalan aman dan lancar. Sedangkan audiensi dengan Ketua DPRD, KPU Kulonprogo mengharapkan adanya kebijakan yang mendukung adanya anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2009 yang tidak dianggarkan di APBN. Sedangkan Ketua DPRD mengharapkan agar KPU mensosialisasikan tata cara pemberian suara yang melibatkan tokoh masyarakat. Sebab pemberian suara pada Pemilu 2009 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan memberikan tanda centang. Sehingga melalui sosialisasi diharapkan masyarakat benar-benar mengetahui cara memberikan suaranya. Sementara audiensi dengan Ketua Pengadilan Negeri, KPU mengharapkan ada langkah hukum dari pengadilan terkait kasus Pemilu yang belum diatur dalam Undangundang Pemilu. ●

21

esai

K o m i s i

P e m i l i h a n

Suara Rakyat alam sebuah sajaknya yang berjudul “Tentang Seorang yang Terbunuh di Sekitar Hari Pemilihan Umum”, Goenawan Muhamad (GM) membuka dengan larik kalimat: “Tuhan, berikanlah suara-Mu, padaku” Mengapa ada seorang yang mengharap “Suara Tuhan” di hari Pemilu? Agaknya , ungkapan Vox Populi Vox Dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) telah menjadi jargon keramat yang kerap dikutip saat pesta demokrasi berlangsung. Konon, ungkapan ini juga menjadi salah satu inspirasi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menganulir pasal 214 UU No.10 tahun 2008 perihal penetapan calon terpilih. MK, sebagai lembaga yang diberi kewenangan penuh menguji undang-undang, dalam menelorkan setiap putusan notabene berdasar dan/atau bekerja di ranah substansi. Termasuk ketika menganulir pasal di atas: MK sedang bicara substansi demokrasi. Putusan yang bersifat substantif memang sulit dibantah. Putusan MK, kata Satjipto Raharjdo (Kompas, 5/1/2009), ibarat idu geni: setiap MK mengeluarkan putusan rakyat harus diam, patuh, manut. Tidak boleh protes, banding dan tak ada jalan melawan. Sementara dilain pihak, kita tahu, undang-undang (sekali lagi undang-undang, bukan undang-undang dasar) adalah pedoman yang cenderung aplikatif. Tidak mudah mensinkronkan hasil kerja di ranah substansi dengan aturan yang bersifat terapan –apalagi peraturan yang aplikatif tadi dihasilkan oleh sebuah rembug yang bersifat kompromistik. Reaksi dan respon beragam pun mengalir. Dua kutub reaksi yang menarik disimak adalah: Pertama, pendapat yang menyata-

D

22

kan terbitnya putusan MK mampu mengeliminir kontradiksi antara sistem proporsional terbuka yang dianut dalam Pemilu 2009 dengan penetapan calon terpilih. Argumentasinya, sistem proporsional terbuka pada hakikatnya sangat menghormati suara rakyat. Dengan kata lain, siapa pun yang dikehendaki (dipilih) rak-yat atau mendapat suara terbanyak (dalam “koridor proporsional”), maka ia yang berhak menjadi wakilnya di parlemen. Kedua, pendapat yang mengatakan putusan MK tersebut justru membuat rancu sistem Pemilu 2009. Alasannya, peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR/DPRD adalah partai politik, bukan perseorangan. Tapi mengapa ketika menetapkan calon terpilih menggunakan acuan perolehan suara terbanyak yang diperoleh caleg yang notabene itu perseorangan? Hemat saya, pendapat pertama lebih logis. Sebab, yang berlaku nanti adalah “suara terbanyak proporsional”, bukannya “suara terbanyak distrik”. Artinya, ketika caleg dalam sebuah Dapil mendapat suara terbanyak namun partainya tidak memperoleh kursi, caleg tersebut tetap tidak berhak atas sebuah kursi. Jadi, perolehan suara parpol sebagai peserta Pemilu yang menentukan perolehan kursi, bukan perseorangan. Selain dua kutub pendapat diatas, sejumlah tanggapan pro-kontra sempat muncul: merebaknya politik uang, ancaman akan tamatnya riwayat parpol, sampai hilangnya tindakan afirmatif action terhadap perempuan. Alhasil, konversi substansi demokrasi ke dalam sistem politik memang tidak pernah sempurna. Begitu juga terjemahan substansi demokrasi ke produk hukum, amat tidak mudah. Apalagi, pembuatan undang-undang itu sendiri adalah sebuah

U m u m

D a e r a h

Oleh Marwanto

proses politik —yang tak mungkin steril dari kepentingan. Namum, sesulit apapun membuat aturan undangundang yang bermuatan politis, tetap lebih sulit menjadi pelaksana (eksekutor) dari sebuah produk hukum yang kental muatan politiknya. Dan itulah yang dijalankan KPU saat menyelenggarakan Pemilu. Tapi itu resiko yang harus dihadapi KPU. Meski mendapat tekanan dari elit politik sana-sini dan sulit melaksanakan aturan yang kental muatan politiknya sehingga masyarakat awam acapkali memberi citra KPU sebagai lembaga yang esok dele sore tempe, namun para komisioner KPU niscaya akan senantiasa ikhlas menerima segala bentuk cercaan demi menjalankan tugas. Ya, sebab menyelenggarakan Pemilu adalah tugas luhur dan mulia dengan sejumput harapan mampu memunculkan wakil rakyat dan pemimpin yang merupakan cerminan suara rakyat sehingga tatanan kenegaraan yang terwujud benar-benar implementasi dari ruh Daulat Rakyat. Jika meleset , dalam arti suara rakyat bisa dibeli dengan uang atau para wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih nanti membelokkan amanah dari konstituen, maka hajat Pemilu tak lebih sebagai – mengutip kalimat lain dari sajak GM di atas– bayang-bayang bergoyang sibuk dan beranda meninggalkan berisik”. Pemilu hanya menyisakan suara gemuruh dari sebuah pesta yang mengatasnamakan demokrasi. Dan itu sama artinya dengan kemubaziran. Semoga bangsa kita dijauhkan dari kemubaziran penyelengaraan Pemilu. Sebab, ongkos Pemilu di negeri ini teramat mahal. Bukan hanya dari hitungan rupiah, tapi yang dipertaruhkan adalah harapan duaratus juta lebih rakyat Indonesia. ●

K o m i s i

P e m i l i h a n

U m u m

D a e r a h

pisah sambut

Supriyo Adi Bawono SH menyalami Parina Edi Rawanta.

Perubahan al yang hakiki dalam kehidupan adalah perubahan. Orang Barat, lewat filsuf Heraclitus, mengatakan: “Everything flows, everything is constantly changing”. Sementara orang Jawa mengibaratkan perubahan kehidupan itu seperti roda berputar. Ada kalanya di atas, saat lain berada di bawah. Apapun kiasan yang dipakai, perubahan merupakan Sunatullah yang niscaya dialami setiap makhluk, Acara Pisah-Sambut KPU Kabupaten Kulonprogo yang berlangsung 1 November 2008 adalah ritual dalam rangka menghormati sebuah perubahan. Agar hidup lebih bermakna, perubahan harus dihadapi dan dijalani secara bijaksana. Aku mengalir, kau gemercik sampai ke hilir, kata Joko Pinurbo dalam sajaknya Panta Rei. ●

H Supriyo Adi Bawono SH (berdiri), R Panggih Widodo S0Si, Muh Isnaini STP, Sapardiyono SHut, MH dan Marwanto S.Sos (dari kiri ke kanan duduk).

Ny Sapardiyono, Siti Ghoniyatun SH, Intan Widiastuti SH, MKn, Ny Panggih Widodo (dari kiri ke kanan).

23

PERBAIKAN KEHIDUPAN BERBANGSA

DIMULAI DARI PILIHAN ANDA

1 Menit di bilik Suara 5 Tahun Nasib Anda Dipertaruhkan Pilihlah Pemimpin Berkualitas

Pemungutan Suara Pemilu 2009 Kamis, 9 April 2009

Iklan ini dipersembahkan oleh KPU Kulonprogo