Koran Tempo_18juni09_bl_a7_pers_isi Surat Pembaca Tanggung Jawab Redaksi

KORAN TEMPO › Print Article

Page 1 of 1

Edisi 18 Juni 2009

Isi Surat Pembaca Tanggung Jawab Redaks "Yang jadi korban bukan Duta Pertiwi, tapi saya." JAKARTA -- Tim kuasa hukum Khoe Seng Seng, terdakwa dugaan fitnah terhadap pengembang PT Duta Pertiwi Tbk, menilai dakwaan jaksa terhadap kliennya cacat hukum karena salah sasaran (error in persona). Karena itu, tim meminta majelis hakim yang dipimpin Robinson Tarigan membatalkan tuntutan jaksa atas kliennya. "Surat pembaca adalah hasil karya jurnalistik, maka penanggung jawabnya adalah pemimpin redaksi," ujar Hendrayana, kuasa hukum Seng Seng dari Lembaga Bantuan Hukum Pers, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin. Khoo Seng Seng, 44 tahun, menjadi terdakwa setelah surat pembacanya dimuat Kompas edisi 26 September 2006 dan Suara Pembaruan edisi 21 November 2006. Di situ, ia mengeluhkan ihwal status lahan kios di ITC Mangga yang dibelinya dari Duta Pertiwi. Ki itu ternyata berstatus hak guna bangunan di atas hak pengelolaan lahan. Menurut Seng Seng, Duta Pertiwi tidak pernah memberi tahu bahwa lahan tersebut adalah tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Karena itu, dalam surat pembaca, dia menyebut Duta Pertiwi telah menipu. Lalu Duta Pertiwi tak terima sehingga kasus tersebut beruju ke pengadilan. Kolom surat pembaca, Hendrayana melanjutkan, memang disediakan untuk menampung aspirasi warga sebagai kontrol sosial. Warga bisa menulis apa pun, tapi surat yang dilayangkan tersebut akan disunting redaksi agar layak ditampilkan ke pembaca. Karena itu, kata dia, "Surat pembaca termasuk karya jurnalistik, yang masih bagian dari pers." Berdasarkan hal itu, menurut Hendrayana, dakwaan jaksa yang menuntut Seng Seng hukuman 1 tahun penjara plus 2 tahun masa percobaan dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 311 tentang fitnah tidak tepat. "Seharusnya menggunaka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," katanya. Saat dimintai tanggapan, kejaksaan menolak menggunakan Undang-Undang Pers terkait dengan kasus Seng Seng. “Sebab, dia bukan wartawan,” kata jaksa Manna Sihombing. Undang-Undang Pers hanya bisa diterapkan kepada insan pers. Selain itu, Seng Seng mencantumkan nama dan alamatnya secara gamblang sehingga layak dimintai tanggung jawab sebagai penulis. REZA MAULANA | DWI WIYANA

http://www.korantempo.com/korantempo/cetak/2009/06/18/Nasional/krn.20090618.168513.id.h ... 6/23/2009