Koran Tempo 29mei09 Bl A4 Pers Lbh Pers Akan Advokasi Prita
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Koran Tempo 29mei09 Bl A4 Pers Lbh Pers Akan Advokasi Prita as PDF for free.
More details
- Words: 686
- Pages: 2
KORAN TEMPO › Print Article
Page 1 of 2
Edisi 29 Mei 2009
LBH Pers Akan Advokasi Prita ”Undang-undang ini membuat publik trauma menyampaikan pendapat.” JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) akan mengadvokasi Prita Mulyasari, ibu rumah tangga yang menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik melalui surat elektronik. “Tim kami tengah mengumpulkan informasi dan siap memberi pembelaan,” kata Direktur Eksekutif LBH Pers Hendrayana kepada Tempo kemarin. Prita, warga Vila Melati Mas Residence, Serpong, menjadi tahanan titipan Kejaksaan Negeri Tangerang di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sejak 13 Mei lalu. Ia mendekam di Paviliun Menara, ruang tahanan khusus titipan yang menunggu persidangan. Pengacara PT Sarana Mediatama Internasional, pengelola Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang, Risma Situmorang, mengatakan pangkal kasus ini adalah pemeriksaan Prita pada 7 Agustus 2008. Awalnya ia didiagnosis menderita demam berdarah dengue lantaran saat diperiksa dokter Inda, dokter jaga di Unit Gawat Darurat, trombositnya hanya 27 ribu. Dokter Inda meminta agar pasien dirawat. Keesokan harinya, dokter rawat inap, dr Hengky, mendapati trombosit Prita mencapai 181 rib alias normal. Lima hari kemudian, kata Risma, Prita memaksa pulang dan pindah perawatan ke RS Internasional Bintaro. Pada 15 Agustus 2007 dia menulis surat di sebuah milis berjudul “Penipuan yang Dilakukan oleh RS Omni Internasional Alam Sutra”. Dalam surat itu, ia mengaku dipaksa rawat inap dengan bukti trombosit mencapai 27 ribu. Ia juga meminta bukti hasil laboratorium, tapi ditolak. “Padahal sudah dijelaskan, hasil itu tidak valid dan tidak pernah dicetak,” katanya. Pihak rumah sakit sudah memperingatkannya bahwa tulisan itu tidak benar. Akhirnya RS Omni menggugat perdata ke Pengadilan Nege Tangerang. Mereka menuntut Prita membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 384 juta. Menurut Risma, rumah sakit dirugikan karena kasus ini. “Banyak kerja sama yang dibatalkan,” ujarnya. RS Omni juga menuntut kerugia imateriil sebesar Rp 500 miliar untuk memulihkan nama baik rumah sakit dan Rp 20 miliar untuk pemulihan nama baik dr Inda dan dr Hengky. Dua pekan lalu, kata Risma, Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan RS Omni dan menyatakan Prita terbukti melawan hukum. RS Omni naik banding karena pengadilan hanya menjatuhkan hukuman ganti rugi materiil Rp 384 juta dan imateriil Rp 50 juta untuk rumah sakit dan Rp 25 juta untuk masing-masing dokter. Rumah sakit juga menempuh jalur pidana dengan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan UU Teknologi Informasi. “Itu ha orang untuk menempuh jalur hukum,” kata Risma. Sebaliknya, Hendrayana menyesalkan sikap kepolisian yang dinilai tak memahami latar belakang Prita menulis pengalamannya melalui mailing list. “Prita kan ibarat mengadu. Akar masalahnya adalah ketidakberesan pelayanan publik, bukan niat untuk mencemarkan nama baik institusi tertentu,” ujarnya. Menurut Hendrayana, aturan ini akan berdampak buruk terhadap iklim kebebasan berpendapat di Indonesia. “Undang-undang ini membuat publik trauma menyampaikan pendapat.” Menurut catatan Tempo, sudah ada dua orang yang jadi korban undang-undang ini. Selain Prita, korban lainnya adalah Narliswandi alia Iwan Piliang, seorang wartawan yang dituduh mencemarkan nama baik seorang anggota DPR. Selain LBH Pers, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) juga siap membela Prita. “Kami tengah mendalami kasus in dan siap memberi advokasi,” kata Dedi Ali Ahmad, Koordinator Advokasi PBHI. PBHI berpendapat keluhan Prita dijamin oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 69/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis tertanggal 12 Maret 2008 menjamin bahwa pasien/konsumen berhak meminta rekam medis.
http://www.korantempo.com/korantempo/cetak/2009/05/29/headline/krn.20090529.166561.id.h ... 6/1/2009
KORAN TEMPO › Print Article
Page 2 of 2
Anggota Sub-Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Nurkholis, meminta keluarga Prita mengaduka kasus ini ke Komnas HAM agar bukti-bukti yang lebih lengkap bisa diperoleh. “Kalau hanya itu (surat elektronik) yang jadi alasan penahanan, itu berlebihan,” katanya. Menurut dia, jawaban rumah sakit atas keluhan itu di milis yang sama sudah cukup. Gugatan perdata rumah sakit terhadap Prita juga dinilai oleh Nurkholis amat ganjil. “Kalau rumah sakit merasa rugi, si ibu itu juga sudah rugi akibat pelayanan yang dialaminya,” katanya. Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menampik berkomentar soal kasus ini. “Tanya Kapolda saja,” kata dia kemarin. Adapu Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Suyono tidak bisa dimintai konfirmasi. “Bapak sudah tidur,” ujar istrinya saat dihubungi Tempo via telepon. FERY FIRMANSYAH| REZA MAULANA| JONIANSYAH| ISTI
http://www.korantempo.com/korantempo/cetak/2009/05/29/headline/krn.20090529.166561.id.h ... 6/1/2009
Page 1 of 2
Edisi 29 Mei 2009
LBH Pers Akan Advokasi Prita ”Undang-undang ini membuat publik trauma menyampaikan pendapat.” JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) akan mengadvokasi Prita Mulyasari, ibu rumah tangga yang menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik melalui surat elektronik. “Tim kami tengah mengumpulkan informasi dan siap memberi pembelaan,” kata Direktur Eksekutif LBH Pers Hendrayana kepada Tempo kemarin. Prita, warga Vila Melati Mas Residence, Serpong, menjadi tahanan titipan Kejaksaan Negeri Tangerang di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sejak 13 Mei lalu. Ia mendekam di Paviliun Menara, ruang tahanan khusus titipan yang menunggu persidangan. Pengacara PT Sarana Mediatama Internasional, pengelola Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang, Risma Situmorang, mengatakan pangkal kasus ini adalah pemeriksaan Prita pada 7 Agustus 2008. Awalnya ia didiagnosis menderita demam berdarah dengue lantaran saat diperiksa dokter Inda, dokter jaga di Unit Gawat Darurat, trombositnya hanya 27 ribu. Dokter Inda meminta agar pasien dirawat. Keesokan harinya, dokter rawat inap, dr Hengky, mendapati trombosit Prita mencapai 181 rib alias normal. Lima hari kemudian, kata Risma, Prita memaksa pulang dan pindah perawatan ke RS Internasional Bintaro. Pada 15 Agustus 2007 dia menulis surat di sebuah milis berjudul “Penipuan yang Dilakukan oleh RS Omni Internasional Alam Sutra”. Dalam surat itu, ia mengaku dipaksa rawat inap dengan bukti trombosit mencapai 27 ribu. Ia juga meminta bukti hasil laboratorium, tapi ditolak. “Padahal sudah dijelaskan, hasil itu tidak valid dan tidak pernah dicetak,” katanya. Pihak rumah sakit sudah memperingatkannya bahwa tulisan itu tidak benar. Akhirnya RS Omni menggugat perdata ke Pengadilan Nege Tangerang. Mereka menuntut Prita membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 384 juta. Menurut Risma, rumah sakit dirugikan karena kasus ini. “Banyak kerja sama yang dibatalkan,” ujarnya. RS Omni juga menuntut kerugia imateriil sebesar Rp 500 miliar untuk memulihkan nama baik rumah sakit dan Rp 20 miliar untuk pemulihan nama baik dr Inda dan dr Hengky. Dua pekan lalu, kata Risma, Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan RS Omni dan menyatakan Prita terbukti melawan hukum. RS Omni naik banding karena pengadilan hanya menjatuhkan hukuman ganti rugi materiil Rp 384 juta dan imateriil Rp 50 juta untuk rumah sakit dan Rp 25 juta untuk masing-masing dokter. Rumah sakit juga menempuh jalur pidana dengan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan UU Teknologi Informasi. “Itu ha orang untuk menempuh jalur hukum,” kata Risma. Sebaliknya, Hendrayana menyesalkan sikap kepolisian yang dinilai tak memahami latar belakang Prita menulis pengalamannya melalui mailing list. “Prita kan ibarat mengadu. Akar masalahnya adalah ketidakberesan pelayanan publik, bukan niat untuk mencemarkan nama baik institusi tertentu,” ujarnya. Menurut Hendrayana, aturan ini akan berdampak buruk terhadap iklim kebebasan berpendapat di Indonesia. “Undang-undang ini membuat publik trauma menyampaikan pendapat.” Menurut catatan Tempo, sudah ada dua orang yang jadi korban undang-undang ini. Selain Prita, korban lainnya adalah Narliswandi alia Iwan Piliang, seorang wartawan yang dituduh mencemarkan nama baik seorang anggota DPR. Selain LBH Pers, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) juga siap membela Prita. “Kami tengah mendalami kasus in dan siap memberi advokasi,” kata Dedi Ali Ahmad, Koordinator Advokasi PBHI. PBHI berpendapat keluhan Prita dijamin oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 69/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis tertanggal 12 Maret 2008 menjamin bahwa pasien/konsumen berhak meminta rekam medis.
http://www.korantempo.com/korantempo/cetak/2009/05/29/headline/krn.20090529.166561.id.h ... 6/1/2009
KORAN TEMPO › Print Article
Page 2 of 2
Anggota Sub-Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Nurkholis, meminta keluarga Prita mengaduka kasus ini ke Komnas HAM agar bukti-bukti yang lebih lengkap bisa diperoleh. “Kalau hanya itu (surat elektronik) yang jadi alasan penahanan, itu berlebihan,” katanya. Menurut dia, jawaban rumah sakit atas keluhan itu di milis yang sama sudah cukup. Gugatan perdata rumah sakit terhadap Prita juga dinilai oleh Nurkholis amat ganjil. “Kalau rumah sakit merasa rugi, si ibu itu juga sudah rugi akibat pelayanan yang dialaminya,” katanya. Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menampik berkomentar soal kasus ini. “Tanya Kapolda saja,” kata dia kemarin. Adapu Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Suyono tidak bisa dimintai konfirmasi. “Bapak sudah tidur,” ujar istrinya saat dihubungi Tempo via telepon. FERY FIRMANSYAH| REZA MAULANA| JONIANSYAH| ISTI
http://www.korantempo.com/korantempo/cetak/2009/05/29/headline/krn.20090529.166561.id.h ... 6/1/2009
