Koran Tempo_14agst09_bl_a6_pers_kasus Tempo Uu Pers Diminta Dipertimbangkan
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Koran Tempo_14agst09_bl_a6_pers_kasus Tempo Uu Pers Diminta Dipertimbangkan as PDF for free.
More details
- Words: 266
- Pages: 1
KORAN TEMPO › Print Article
Page 1 of 1
Edisi 14 Agustus 2009
Kasus Tempo
UU Pers Diminta Dipertimbangkan JAKARTA -- Anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi, mendukung pendapat hakim yang berbeda dalam putusan kasasi gugatan perda kasus Tempo terhadap pengusaha Tomy Winata. Menurut Abdullah, hakim seharusnya menggunakan Undang-Undang Pers dalam mengadili kasus ini. "Mahkamah Agung tidak memperhatikan kesaksian Dewan Pers yang meringankan Tempo," katanya saat dihubung kemarin. Dua hari lalu, Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan Goenawan Mohamad, pendiri majalah Tempo dalam perkara perdata yang dinilai mencemarkan nama baik Tomy Winata. Tapi putusan itu tidak bulat. Hakim agung Artidjo Alkostar, ketua majelis kasasi, menyatakan berbeda pendapat. Menurut Artidjo, majelis hakim seharusnya menggunakan Undang-Undang Pers dalam memutus perkara ini. Dia juga menilai ada kesalahan dalam penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama dan banding (Koran Tempo, 13 Agustus). Abdullah khawatir kasus ini menjadi preseden buruk bagi orang lain untuk menghukum pers. Menurut dia, hukuman terhadap pers seharusnya proporsional. Ahli hukum perdata Universitas Padjadjaran, Isis Ikhwansyah, menilai adanya kekhilafan hakim dalam penerapan hukum kasus ini bisa menjadi dasar bagi Tempo untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Tapi beda pendapat oleh salah satu hakim tidak bisa dijadikan alasan pengajuan PK. Sebab, secara hukum, hanya amar putusan yang berkekuatan hukum. Adapun Tomy menyatakan kasusnya dengan Tempo sudah selesai. "Saya tidak mengerti karena sudah tidak ada urusan, sudah selesa Sudah tidak ada tuntutan apa-apa. Tidak ada kok. Saya sama Tempo sudah tidak ada urusan," ujarnya seusai acara serah terima prastudi kelayakan pembangunan Jembatan Selat Sunda di Hotel Borobudur tadi malam. FAMEGA SYAVIRA | ANTON SEPTIAN | AGOENG WIJAYA
http://www.korantempo.com/korantempo/cetak/2009/08/14/Nasional/krn.20090814.173844.id.h ... 8/19/2009
Page 1 of 1
Edisi 14 Agustus 2009
Kasus Tempo
UU Pers Diminta Dipertimbangkan JAKARTA -- Anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi, mendukung pendapat hakim yang berbeda dalam putusan kasasi gugatan perda kasus Tempo terhadap pengusaha Tomy Winata. Menurut Abdullah, hakim seharusnya menggunakan Undang-Undang Pers dalam mengadili kasus ini. "Mahkamah Agung tidak memperhatikan kesaksian Dewan Pers yang meringankan Tempo," katanya saat dihubung kemarin. Dua hari lalu, Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan Goenawan Mohamad, pendiri majalah Tempo dalam perkara perdata yang dinilai mencemarkan nama baik Tomy Winata. Tapi putusan itu tidak bulat. Hakim agung Artidjo Alkostar, ketua majelis kasasi, menyatakan berbeda pendapat. Menurut Artidjo, majelis hakim seharusnya menggunakan Undang-Undang Pers dalam memutus perkara ini. Dia juga menilai ada kesalahan dalam penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama dan banding (Koran Tempo, 13 Agustus). Abdullah khawatir kasus ini menjadi preseden buruk bagi orang lain untuk menghukum pers. Menurut dia, hukuman terhadap pers seharusnya proporsional. Ahli hukum perdata Universitas Padjadjaran, Isis Ikhwansyah, menilai adanya kekhilafan hakim dalam penerapan hukum kasus ini bisa menjadi dasar bagi Tempo untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Tapi beda pendapat oleh salah satu hakim tidak bisa dijadikan alasan pengajuan PK. Sebab, secara hukum, hanya amar putusan yang berkekuatan hukum. Adapun Tomy menyatakan kasusnya dengan Tempo sudah selesai. "Saya tidak mengerti karena sudah tidak ada urusan, sudah selesa Sudah tidak ada tuntutan apa-apa. Tidak ada kok. Saya sama Tempo sudah tidak ada urusan," ujarnya seusai acara serah terima prastudi kelayakan pembangunan Jembatan Selat Sunda di Hotel Borobudur tadi malam. FAMEGA SYAVIRA | ANTON SEPTIAN | AGOENG WIJAYA
http://www.korantempo.com/korantempo/cetak/2009/08/14/Nasional/krn.20090814.173844.id.h ... 8/19/2009
