Konsep Kode Etik, Konsep Hukum Kesehatan Dan Keperawatan Kelompok 4

Konsep Kode Etik, Konsep Hukum Kesehatan dan Keperawatan Kelompok 4

Konsep Kode Etik

Pengertian

Kode etik merupakan seperangkat system norma, nilai dan aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku bagi semua anggota organisasi profesi tertentu. Kode etik merupakan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan kewajiban profesi. Prinsip dasar kode etik adalah menghargai hak dan martabat manusia.









Kode etik menjadi alat untuk menyusun standar praktik profesional serta memperbaiki dan memelihara standar tersebut. Kode etik adalah pedomen resmi untuk tindakan profesional. Artinya, diikuti orang-orang dalam profesi dan harus diterima sebagai nila pribadi bagi anggota profesional. Kode etik memberi kerangka pikir kepada anggota profesi untuk membuat keputusan dalam situasi keperawatan. Etika akan menunjukan standar profesi untuk kegiatan keperawatan, standar ini akan melindungi perawat dan pasien.

Fungsi Etika Keperawatan

Menurut Munas PPNI:  Sebagai alat untuk mengukur perilaku moral dalam keperawatan  Kerangka berpikir bagi para perawat untuk mengambil keputusan tanggung jawab kepada masyarakat, anggota tim kesehatan, dan kepada profesi yang lain.

Menurut Nisya & Hartanti sebagai berikut :  Menunjukkan kepada masyarakat bahwa perawat diharuskan memahami dan menerima kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada perawat oleh masyarakat.  Menjadi pedoman bagi perawat untuk berperilaku dan menjalin hubungan keprofesian sebagai landasan dalam penerapan praktik etika.  Kode etik perawat menetapkan hubungan profesional yang harus dipatuhi yaitu hubungan perawat dengan pasien sebagai advocator (pelindung), perawat dengan tenaga profesi lain sebagai teman sejawat dan dengan masyarakat sebagi perwakilan dari asuhan keperawatan  Kode etik keperawatan memberikan sarana pengaturan diri sebagai profesi.

Menurut pandangan Hypocrates, fungsi:  Menghindari ketegangan antar manusia  Memperbaiki status kepribadian  Menopang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan.

Maksud dan Tujuan Kode Etik

Tujuan dari kode etik keperawatan pada dasarnya adalah upaya agar para perawat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat menghargai dan menghormati martabat manusia. Secara umum tujuan etika keperawatan yaitu menciptakan dan mempertahankan kepercayaan antara perawat dan lien, perawat dan perawat juga antara perawat dan masyarakat.





  

Meningkatkan pengertian peserta didik tentang hubungan antar profesi kesehatan lain dan mengerti akan pesan dan fungsi anggota tim kesehatan tersebut. Menggembangkan potensi pengambilan keputusan yang bersifat moralitas yaitu keputusan tentang baik dan buruk yang dipertanggung jawabkan kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaannya. Mengembangkan sikap personal atau pribadi dan sikap professional. Menggembangkan pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk dasar praktek keperawatan profesional. Memberikan kesempatan untuk menerapakan ilmu dan prinsip etika keperawatan dalam praktek dan situasi yang nyata.

 



Menurut Biro Ethics Commission on Teaching Amerika yaitu : Mengenal dan mendefinisikan unsur-unsur moral dalam praktek keperawatan Membentuk strategi atau cara-cara dan menganalisa masalah-masalah moral yang terjadi dlaam praktek keperawatan. Menghubungkan prisip-prinsip moral atau pelajaran yang baik dapat dipertanggung jawabkan kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan kepada Tuhan sesuai denga kepercayaannya.

Kontens Kode Etik Keperawatan Kode etik keperawatan Indonesia telah disusun oleh Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia, melalui Munas PPNI di Jakarta pada tanggal 29 November 1989. Kode etik tersebut terdiri atas lima bab dan 16 pasal, dimana: 1. 2. 3.

4. 5.

Menjelaskan tentang tanggung jawab perawat terhadap individu, keluarga dan masyarakat yang terdiri atas 4 pasal. Menjelaskan tentang tanggung jawab perawat terhadap tugasnya yang terdiri atas lima pasal. Menjelaskan tanggung jawab terhadap sesama perawat dan profesi kesehatan lainnya yang terdiri dari 2 pasal

Menjelaskan tentang tanggung jawab perawat terhadap profesi keperawatan yang terdiri dari empat pasal. Menjelaskan tanggung jawab perawat terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air yang terdiri dari dua pasal.

Kode Etik Internasional Council Of Nurses (ICN)

1. 2.

3. 4. 5. 6.

Tanggung jawab utama perawat Perawat ,individu dan anggota masyarakat Perawat dan pelaksanaan praktik keperawatan Perawat dan lingkungan masyarakat Perawat dan sejawat Perawat dan profesi keperawatan

Kode Etik Keperawatan Menurut American Nurses Assosiation(ANA) 1. Perawat memberikan pelayanan dengan penuh hormat bagi martabat kemanusiaan dan keunikan klien yang tidak dibatasi oleh pertimbangan status social atau ekonomi,atribut,politik atau corak masalah kesehatannya. 2. Perawat melindungi hak klien akan privasi dengan memegang teguh informasi yang bersifat rahasia. 3. Perawat melindungi klien dan public bila kesehatan dan keselamatannya terancam oleh praktik seseorang yang tidak berkompeten,tidak etis atau legal. 4. Perawat memikul tanggungjawab atas pertimbangan dan tindakan perawatan yang dijalankan masing-masing individu. 5. Perawat memelihara kompetensi keperawatan. 6. Perawat melaksanakan pertimbangan yang beralasan dan menggunakan kompetensi dan kualifikasi individu sebagai kriteria dalam mengusahakan konsultasi ,menerima tanggungjawab dan melimpahkan kegiatan keperawatan kepada orang lain. 7. Perawat turut serta beraktivitas dalam membantu pengembangan pengetahuan profesi. 8. Perawat turut serta dalam upaya-upaya profesi untuk melaksanakan dan meningkatkan standar keperawatan. 9. Perawat turut serta dalam upaya-upaya profesi untuk membentuk dan membina kondisi kerja yang mendukung pelayanan keperawatan yang berkualitas. 10. Perawat turut serta dalam upaya-upaya profes iuntuk melindungi publik terhadap informasi dan gambaran yang salah serta mempertahankan integritas perawat. 11. Perawat bekerjasama dengan anggota profesi kesehatan atau warga masyarakat lainnya dalam meningkatkan upaya-upaya masyarakat dan nasional untuk memenuhi kebutuhan kesehatan publik.

Konsep Hukum Kesehatan dan Keperawatan

Pengertian Hukum Kesehatan diratikan sebagai hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan, meliputi: penerapan perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha Negara. (Van Der Mijn). Hukum kesehatan sebagai keseluruhan aktivitas yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya. (Leenen) Secara ringkas hukum kesehatan adalah:  Kumpulan peraturan yang mengatur tetang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan  Seperangkat kaidah yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan.  Rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik.

Tujuan Hukum

Tujuan hukum pada intinya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan serta meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terpenuhi dan terlindungi (Mertokusumo, 1986) Menurut Para Ahli : 1. Prof. Lj. Van Apeldorn 2. Aristoteles 3. Prof. Soebekti 4. Geny (Teori Ethic) 5. Jeremy Bentham (Teori Utility) 6. J.H.P. Bellefroid 7. Prof. J Van Kan

Manfaat Hukum

Manfaat hukum kesehatan diarahkan untuk terwujudnya sistem hukum kesehatan yang mencakup pengembangan substansi hukum, pengembangan kultur dan budaya hukum serta pengembangaan peraturan hukum kesehatan yang dipakai sebagai acuan bagi penyelenggaraan pembangunan. kesehatan. Dengan demikian perkembangan hukum kesehatan dalam era globalisasi sangat dibutuhkan dan dapat membantu upaya pelayanan kesehatan di Indonesia.

. Ruang Lingkup Hukum Ruang lingkup hukum kesehatan meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kesehatan (yaitu kesehatan badaniah, rohaniah dan sosial secara keseluruhan) . Menurut Leenen, masalah kesehatan dikelompokkan dalam 15 kelompok : (Pasal 11 UUK)  Kesehatan keluarga.  Perbaikan gizi.  Pengemanan makanan dan minuman.  Kesehatan lingkungan.  Kesehatan kerja.  Kesehatan jiwa.  Pemberantasan penyakit.  Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.  Penyuluhan kesehatan.  Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan.  Pengamanan zat adiktif.  Kesehatan sekolah.  Kesehatan olah raga.  Pengobatan tradisional.  Kesehatan matra.

Macam-macam Hukum Kesehatan di Indonesia

Macam-macam hukum kesehatan di Indonesia menurutKonas PERHUKI (1993) mencakup komponen-komponen hukum bidang kesehatan yang bersinggungan satu dengan yang lainnya, yaitu : 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Hukum Kedokteran/Kedokteran Gigi Hukum Keperawatan Hukum Farmasi Klinik Hukum Rumah Sakit Hukum Kesehatan Masyarakat Hukum Kesehatan Lingkungan

Sifat-sifat Hukum

 

 

1. Hukum mengatur (regeld). Ciri utama dari Hukum Perburuhan/ketenagakerjaan yang sifatnya mengatur ditandai dengan adanya aturan yang jika tidak dilaksanakan maka tidak menimbulkan sanksi, bahkan dalam Hukum Ketenagakerjaan sifat ini lebih menonjol oleh karena dalam hubungan kerja selain aturan heteronom maka aturan otonom juga memiliki kedudukan kuat yaitu berupa perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. 2. Hukum memaksa (dwingen/imperatif). Ketentuan-ketentuan memaksa (dwingen) Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

TERIMA KASIH