Kondisi Standar Akuntansi Keuangan Di Indonesia Dan Kondisi Standar Akuntansi Keuangan Di Negara Jerman Dan Malaysia

Kondisi Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Kondisi Standar Akuntansi Keuangan di Negara Jerman dan Malaysia DISUSUN OLEH KELOMPOK 7: Sri Ulina br Sembiring 1610112086 Jessyka Tridewi Purba 1610112141 Adinda Nuroktapiani 1610112157 Winda Dwi Andari 1610112159

ILUSTRASI KONDISI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA

GAAP (Rule Base)

IFRS (Principle Base)

SEJAK TAHUN 2012

DAMPAK PERUBAHAN Penyajian Aset

 Penilaian menggunakan nilai wajar  Pengungkapan dalam Laporan Posisi Keuangan (neraca)  Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar  Hanya mengenal metode FIFO dan Avarage

Penyajian Liabilitas

 Pengungkapan dalam Laporan Posisi Keuangan ialah Liabilitas Jangka Panjang dan Liabilitas Jangka Pendek  Kategori Liabilitas Jangka Pendek apabila jatuh tempo kurang dari 12 bulan  Pengakuan pajak tangguhan dari Goodwill akibat penggabungan usaha tidak diijinkan

Penyajian Ekuitas

 Dicatat secara Retrospektif  Dilakukan penyajian kembali terhadap laba ditahan  Adanya penjelasan efek kumulatif perubahan  Laporan Keuangan Konsolidasi menggunakan 2 pendekatan (Pendekatan proporsi kepemilikan dan Pendekatan Nilai Wajar)  Ekuitas dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk dan hak non pengendali

Contoh Studi Kasus

Penyajian aset tetap : 1. Sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dan akumulasi penyusutan disajikan sekaligus tanpa menurut kelas aset. 2. Dasar Akrual 3. Metode penyusutan saldo menurun ganda 4. Melaporkan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan pada laporan laba rugi dan neraca 5. Pelepasan aset tetap yaitu dengan menghentikan penggunaannya dan menghentikan pengakuan jumlah tercatat aset tetap. Tetapi dalam pencatatannya perusahaan tidak mengakui kerugian yang timbul dari penghentian ini dimana hal hal ini belum sesuai dengan SAK ETAP bab 15

Organisasi Profesional IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia)beradaptasi kepada auditor eksternal Penyesuaian regulasi terkait dengan pelaporan keuangan

IAPI Upaya pembinaan dan supervisi terhadap profesi terkait IAPI mengharapkan kesiapan profesi-profesi penunjang seperti notaris, aktuaris, penila dan akuntan publik harus ditingkatkan profesionalismenya

Kode Etik profesi akuntan publik sebagai komitmen bersama dalam menghadapi era IFRS. Dalam meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat internasional maka akuntan publik secara bersama-sama membuat, mematuhi dan melaksanakan sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik,

Dampak Terhadap Kebijakan Perpajakan di Indonesia (2014-2018) PSAK No. 1 Pos-pos dalam laporan laba rugi komprehensif, yaitu: beban keuangan, keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan,diakui secara keseluruhan sedangkan pada perpajakan dilakukan koreksi fiskal atas perbedaan antara akuntansi dan UndangUndang Pajak Penghasilan.

PSAK No. 7 Pengungkapan pihak pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah pihak istimewa yang terkait dengan pihak dalam transaksi yang wajar, pengakuan beban selama periode berjalan, klasifikasi pengungkapan atas pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dari sisi perpajakan semua pihak istimewa harus diungkapkan dengan pengisian lampiran 3A atau 3B pada SPT PPh badan dan membuat TP Documentation sesuaiPer/43/PJ/2010.

PSAK No. 10 Pengaruh perubahan nilai tukar valuta asing, pada laporan keuangan mata uang yang digunakan adalah: mata uang fungsional digunakan sebagai mata uang pengukuran dan penyajian bisa berlainan dengan mata uang fungsional. Sedangkan pada perpajakanharus menggunakan rupiah atau US Dollar.

PSAK No. 13 Properti yang digunakan pada operating lease diklasifikasikan dan dicatat sebagai properti investasi, hanya jika sesuai dengan definisi dari properti investasi dan lessee menggunakan fair value model. Sedangkan pada perpajakan Tidak membedakan properti investasi dari aktiva tetap, Pengalihan tanah dan/bangunan dikenakan pajak penghasilan final.

PSAK No. 46 Pajak Penghasilan. Revisi standar ini berpengaruh dan signifikan terhadap 3 perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2012. PSAK revisi ini mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam menghitung konsekuensi pajak kini danmendatang untuk pemulihan/(penyelesaian) jumlah tercatat aset/(liabilitas) masadepan yang diakui dalam laporan posisi keuangan; dan transaksi dan kejadian lainpada periode kini yang diakui dalam laporan keuangan entitas.