Komparasi Antara Etik, Hukum Dan

Komparasi Antara Etik, Hukum dan Disiplin Kedokteran Taufik Suryadi

• Etik: Berkaitan dengan penalaran, pembenaran dan konflik moral diri pribadi, dalam membuat keputusan etis • Disiplin: Berkaitan dengan konflik antara individu dan peer-groupnya • Hukum: Berkaitan dengan konflik antara individu dan masyarakat (publik) atau dengan peraturan atau dengan individu lain

Etika Dan Hukum • Norma Etik – Kaidah Pribadi – Dibuat Masyarakat – Sifat Ideal – Tentang Baik-Buruk – Dalam Bentuk Kode – Sanksi Moral

• Norma Hukum – Kaidah Antar-Pribadi – Dibuat Penguasa – Sifat Aktual – Tentang Benar-Salah – Peraturan Per-UU-an – Sanksi Dapat Dipaksakan

Di Dunia Kedokteran Sering Tumpang Tindih: Contoh Masalah Abortus

Bioethics • Medical ethics is closely related, but not identical to, bioethics (biomedical ethics). Whereas medical ethics focuses primarily on issues arising out of the practice of medicine. Bioethics is a very broad subject that is concerned with the moral issues raised by developments in the biological sciences more generally (WMA) (dibandingkan dengan medical ethics).

Tren pelayanan kedokteran Trends of medical service • Bioetika: praktik moral dokter -Bioethics: Practice of Moral medicine • Medikolegal: praktik hukum kedokteran-Medicolegal: Practice of Legal medicine • Humaniora: praktik kemanusiaan dokter Humanities: Practice of Humane medicine

Medical service

Bioethics and humanities

Medicolegal

DIMANA LETAK ETIKA • Etika adalah pengetahuan tentang moralitas, menilai baik buruknya sesuatu perbuatan ditinjau dari sisi moral • “...ethics is the study of morality – careful and systematic reflection on and analysis of moral decisions and behaviour” (WMA) • Etika dapat mengandung norma kesusilaan (sikap pribadi) maupun norma kesopanan (perilaku antar manusia), tetapi dapat dipengaruhi oleh norma agama dan norma hukum

PERTANYAAN BIOETIK • Apakah seorang tenaga kesehatan wajib secara moral untuk memberitahukan kepada seseorang dalam stadium terminal bahwa ia sedang sekarat? • Bagaimana cara melakukan distribusi sumber daya medis yang terbatas agar tetap adil dilihat dari sisi moral ?

Apakah “aborsi” ataupun “euthanasia” (pada keadaan tertentu) dapat dibenarkan secara moral? • Norma apa yg dipakai? • Bila BioEtik, Kaidah mana yang dominan?

ETIK vs HUKUM • Hukum mengatur perilaku manusia dalam kaitannya dengan ketertiban hubungan antar manusia, dengan aturan yang tertentu dan baku. • Etik mengatur manusia dalam membuat keputusan dan dalam berperilaku (profesi), dengan menggunakan “dialog” antar beberapa kaidah moral, dengan hasil yang tidak selalu seragam.

• Cara berpikir yang melulu didasarkan kepada hukum akan membawa kita kepada “terpaku kepada peraturan” sehingga dinilai terlalu materialistik dan legalistik (Bottom-line ethics) • Etik mendalami suatu masalah dengan tidak hanya melihat hal yang “material” (terlihat, terobservasi, terukur, dll), melainkan juga nilai yang berada di belakangnya

• Contoh cara berpikir Hukum: – Dalam berhubungan dengan pasien, dokter harus berperilaku sedemikian rupa sehingga tidak dituntut secara hukum oleh pasien – Dalam meminta persetujuan tindakan medik, yang penting adalah formulir persetujuan telah ditandatangani oleh pasien atau “yang mewakilinya” – Bila melakukan “kelalaian” maka upayakan menutupinya, baik di rekam medis maupun informasi kepada pasien dan keluarganya agar tidak terjadi tuntutan

• Contoh cara berpikir etik – Dalam berhubungan dengan pasien, dokter harus berperilaku sedemikian rupa sehingga kepentingan pasien terpenuhi dan terpuaskan oleh perilaku dokter yang etis – Dalam meminta persetujuan tindakan medik, yang penting adalah keputusan pasien dibuat setelah memahami semua informasi yang diperlukan dalam membuat keputusan tersebut. – Bila melakukan “kelalaian” maka dokter tetap bersikap akuntabel, baik dalam dokumentasi di rekam medis maupun sikapnya kepada pasien dan keluarganya

Domain Secara umum dapat dikatakan bahwa pelanggaran standar profesi dan/atau pelayanan adalah domain disiplin profesi.. Tetapi pelanggaran standar yang mengakibatkan kerugian / cedera dapat menjadi domain hukum (kelalaian). Norma Etik Profesi juga mensyaratkan pemenuhan standar, sehingga pelanggaran standar juga pelanggaran etik profesi berarti MKEK dan MKDKI

ETIK, DISIPLIN DAN HUKUM 1.Organisasi 1.DibuatETIK dan disepakati oleh organisasi profesi (IDI) 2.Kode Etik 3.Diatur, norma prilaku pelaksanaan profesi 4.Sanksi, yaitu moral psikologis 5.Yang mengadili : Ikatan/ organisasi profesi terkait; Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik

Profesi.

1. Dibuat oleh DISIPLIN HUKUM Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 2.Standar Profesi 2. UU, PP, Keppres, dsb 3.Diatur, Norma Prilaku pelaksana 3. Diatur, norma prilaku profesi manusia pada umumnya 4.Sanksi moral psikologis dan 4. Untuk pidana: mati/ teguran / kunjungan, penjara, pencabutan denda Untuk Perdata: ganti rugi Adm : 5.Yang mengadili : teguran/ pencabutan Badan yang dibentuk:Majelis 5. Pengadilan : Kehormatan Perdata : gugatan ke Disiplin pengadilan Kedokteran Pidana : laporan/ Provinsi dan tuntutan Majelis

Bentuk pelanggaran disiplin • Tidak kompeten/cakap • Tidak merujuk • Pendelegasian kepada tenaga kesehatan yang tidak kompeten • Dokter/dokter gigi pengganti tidak diberitahu ke pasien, tidak punya SIP • Tidak laik (kesehatan fisik dan mental) • Kelalaian dalam penatalaksanaan pasien • Pemeriksaan dan pengobatan berlebihan • Tidak memberikan informasi yang jujur

Bentuk pelanggaran disiplin • • • • •

Tidak ada informed consent Tidak membuat/menyimpan rekam medis Penghentian kehamilan tanpa indikasi medis Euthanasia Penerapan pelayanan yang belum diterima kedokteran • Penelitian klinis tanpa persetujuan etis • Tidak memberikan pertolongan darurat

Bentuk pelanggaran disiplin • Menolak/menghentikan pengobatan tanpa alasan yang sah • Membuka rahasia medis tanpa izin • Membuat keterangan medis tidak benar • Ikut serta tindakan penyiksaan • Peresepan obat psikotropik/narkotik tanpa indikasi • Pelecehan seksual, intimidasi, kekerasan

Bentuk pelanggaran disiplin • Penggunaan gelar akademik/sebutan profesi palsu • Menerima komisi terhadap rujukan/peresepan • Pengiklanan diri yang menyesatkan • Ketergantungan NAPZA • STR, SIP, Sertifikat kompetensi tidak sah • Imbal jasa tidak sesuai tindakan • Tidak memberikan data informasi atas permintaan MKDKI