1. Hukum Dan Hukum Bisnis.pdf

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS, UNIVERSITAS GADJAH MADA MATA KULIAH HUKUM BISNIS

Veri Antoni Departemen Hukum Bisnis/Dagang, Fakultas Hukum, UGM 081807102413, [email protected], [email protected]

APAKAH HUKUM ?

NORMA DALAM MASYARAKAT  Purbacaraka dan Soekanto menyebutkan 4 norma: Kepercayaan,

Kesusilaan, Sopan Santun, dan Hukum.

 Mengapa diperlukan Norma Hukum?

 Oleh Prof. Sudikno Mertokusumo, karena: 1.

2.

Masih banyaknya kepentingan lain manusia yang memerlukan perlindungan, tetapi belum perlindungan dari ke tiga norma tersebut, dan Kepentingan2 manusia yg telah mendapatkan perlindungan dari ketiga norma tersebut belum cukup terlindungi, karena dalam hal terjadi pelanggaran, reaksi atau sanksi yang dirasakan belum cukup memuaskan.

TIGA PERSOALAN HUKUM  KEADILAN  KEPASTIAN

 KEMANFAATAN  Penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ketiga hal tersebut bersifat ANTINOMI (bertentangan tetapi tidak dapat dipisahkan).

HUKUM  Apeldoorn sebagaimana dikutipnya dari Immanuel Kant, para ahli

hukum masih mencari tentang apa defenisi hukum (Noch suchen die juristen eine defenition zu threm Begriffe von recht).

Sudikno Mertokusumo keseluruhan kumpulan peraturan atau

kaedah2 dalam kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi.

Wirjono Projodikororangkaian peraturan-peraturan mengenai

tingkah laku orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satusatu tujuan dari hukum ialah menjamin keselamatan, kebahagian dan tata tertib masyarakat itu sendiri.

Unsur-unsur hukum:  Serangkaian peraturan yg mangatur tingkah laku manusia  Peraturan itu dibuat oleh badan2 resmi dlm suatu masyarakat tertentu.  Mempunyai kekuaatan (bersifat) memaksa.  Terhadap pelanggaran dikenakan sanksi yang tegas.

HUBUNGAN HUKUM Hubungan HukumIkatan antara individu yg tercermin pada hak & kewajiban. Hak: kepentingan yg dilindungi oleh hukum. Kewajiban: beban yg sifatnya kontraktual. Hak dan kewajiban timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada satu perikatan (kontrak/perjanjian)

Lanjutan… Konkritisasi hukum menjadi hak

dan kewajiban itu terjadi dengan perantaraan peristiwa hukum.

PERJANJIAN GANDA LAINNYA

PERBUATAN HUKUKM

SEPIHAK

PERBUATAN SUBYEK HUKUK PERBUATAN SUBYEK HUKUKM LAINNYA

PERISTIWA HUKUM

PERISTIWA

BUKAN PERBUATAN SUBYEK HUKUKM

KEJADIAN, KELALAIAN, LAMPAU WAKTU

BUKAN PERISTIWA HUKUM(TANPA AKIBAT HUKUM)

PERISTIWA HUKUM DAN PERBUATAN HUKUM  Peristiwa Hukumperistiwa tertentu yg dapat

menimbulkan akibat hukum (peristiwa alamiah maupun perbuatan subjek hukum).  Mis, seseorang yang mengendari motor, tiba-tiba

kemudian menabrak warung di pinggir jalan.

 Perbuatan Hukum perbuatan subyek hukum yang

ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subyek hukum.  Mis, sebuah perusahaan membuat kontrak perjanjian

kerja, bagi para karyawannya.

SUBYEK HUKUM  Segala sesuatu yg dapat memperoleh hak & kewajiban dari hukum.

 Wujud subjek hukum dari segi perdata adalah ORANG, yang terdiri dari

ORANG SEBAGAI PRIBAD& BADAN HUKUM (recht person).

 Badan hukum: perkumplan/oganisasi yg oleh hukum diperlakukan

(dikonstruksi) seperti manusia sebagai pengeman hak dan kewajiban shg dapat melakukan perbuatan hukum. Misalnya, Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, dll.

 Ciri badan hukum 1. 2. 3. 4. 5.

Mempunyai tujuan tertentu (sosial, pendidikan, agama, dll) Memiliki kepentingan sendiri (profit atau non profit) Memilik organisasi teratur. Memiliki kekayaan yang terpisah. Secara formal badan hukum dipersyaratkan bahwa akta pendiriannya disahkan Menteri (Pemerintah).

OBYEK HUKUM  Objek hukum: segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi obyek

perhubungan hukum.  Wujud dalam obyek hukum, misalnya, dalam

hukum Perdata adalah benda. Macam-macam benda: berwujud, tdk berwujud, bergerak, tidak bergerak.

KEWENANGAN HUKUM DAN KECAKAPAN BERTINDAK  Kewenangan Hukum Kewenangan untuk menyandang

Hak dan Kewajiban.

 Setiap subyek hukum pada umumnya dapat mempunyai

hak dan kewajiban.

 Kecakapan bertindakkemampuan untuk melakukan

perbuatan hukum.

 Orang yg tidak cakap: belum dewasa, di bawah

pengampuan/perwalian, dilarang UU melakukan perbuatan hukum.

BEBERAPA ASAS HUKUM  Lex superior derogat legi inferioriperaturan yang

lebih tinggi akan mengalahkan peraturan yang lebih rendah.  Lex specialist derogat legi generalipada peraturan yang sederajat, peraturan yang lebih khusus melumpuhkan peraturan yang umum.  Lex posteriory derogat legi prioripada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama.

SUMBER HUKUM  Undang-Undang (statue)  Keputusan Hakim (Yurisprudensi)

 Perjanjian-perjanjian Internasional (Traktat/Treaty)  Kebiasaan (Custome)  Pendapat Ahli Terkemuka (Doktrin)

KLASIFIKASI HUKUM  Menurut bentuknya (hukum tertulis dan tidak tertulis)  Menurut sumbernya (UU, Kebiasaan, Yurisprudensi,

Traktat, Doktrin).  Menurut tempat berlakunya (Hukum Nasional, Internasional, Asing).  Menurut waktu berlakunya (Berlaku saat ini/ius constitutum dan berlaku masa akan datang/ius constituendum).  Menurut Isinya (hukum privat dan publik)

Hukum Menurut Isinya  Hukum Publik aturan hukum yang mengatur

kepentingan umum, atau aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara Negara dengan perseorangan atau hubungan antara Negara dengan alat pelengkapnya.  Bidang Hukum Publik: Hukum Tata Negara, Hukum

Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Acara.

 Hukum Privat (Keperdataan) aturan hukum yang

mengatur kepentingan perorangan atau hubungan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain.  Bidang hukum Perdata: Hukum Perorangan, hukum keluarga

(ex. hukum perkawinan), hukum waris, hukum harta kekayaan (ex. hukum kebendaan & hukum perikatan) Hukum Dagang

HUKUM BISNIS DALAM KERANGKA HUKUM SECARA UMUM HUKUM HUKUM PUBLIK HTN

HAN

H. PIDANA

H. ACARA

HUKUM PRIVAT HUKUM PERDATA

HUKUM DAGANG

HUKUM -HUKUM BARU LAINNYA (Hukum Perburuhan, Hukum Paja, Hukum Hubungan Industrial, dan lain-lain)

HUBUNGAN HUKUM PERDATA DENGAN HUKUM BISNIS (DAGANG) • Hukum Perdata merupakan Hukum Umum dari Hukum Dagang. • Hukum Umum: aturan hukum yang berlaku pada umumnya. • Hukum Khusus: aturan hukum yang berlaku untuk hal-hal yang khusus saja.  Misalya, Mengatur perj/perikatan ex Buku III KUHPer , khusus tg

perj/perikatan di lapangan bisnis; • Berlakunya asas hukum “lex specialist derogat legi generale”ketentuan

hukum bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum bersifat khusus, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), “Ketentuan dalam KUH Perdata sepanjang tidak dilakukan penyimpangan dalam KUHD masih tetap berlaku”.

lanjutan… • Oleh karenanya, Hukum Dagang disebut juga Hukum Perdata

yang bersifat Khusus. Artinya, sepajang suatu ketentuan telah di atur secara khusus (Hukum Dagang),maka ketentuan umum (Hukum Perdata), tidak berlaku lagi. Namun, jika tidak diatur dalam ketentuan khusus (Hukum Dagang) maka ketentuan umum (Hukum Perdata) berlaku sebagai pelengkap. • Terjadinya pemisahan Hukum Dagang dari Hukum Perdata

sebagai “induk”-nya hanya karena faktor sejarah dimana terjadinya interaksi perdagangan yang sedemikian dalam masyarakat.

SUMBER HUKUM BISNIS  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya

Buku III (PERIKATAN).  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;  Yurisprudensi;  Kebiasaan-kebiasaan Dagang lainnya;  Doktrin.  Kodifikasi di luar KUHD; Undang-undang. Mis,  UU Perbankan  UU Perseroan Terbatas  UU Pasar Modal, dll.

RUANG LINGKUP HUKUM BISNIS Ruang lingkup hukum bisnis antara lain, namun tidak terbatas pada:  Hukum Perikatan dan Kontrak  Hukum Persekutuan Perniagaan (Firma, CV, dan Perseroan Terbatas)  Hukum Pasar Modal  Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual  Hukum Perdagangan International  Hukum Surat-surat Berharga  Hukum Perbankan  Dan lain-lain.

TERIMAKASIH