Komite Keperawatan.pptx

DAN KREDENSIALING TENAGA KEPERAWATAN

UU Tentang Rumah Sakit No 44/2009 Pasal 33 tentang Organisasi

RS

1). Setiap Rumah Sakit harus memilik organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. 2). Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit unsur pelayanan medis, unsur eperawatan, unsur penunjang medis,komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.

Tanggung Jawab Hukum Pasal 46

Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit

Kewajiban Bekerja Sesuai Standar, Menghormati Hak Pasien dan Mengutamakan Keselamatan Pasien  Pasal 13 (3) Setiap Tenaga kesehatan Yang bekerja di Rumah      

Sakit harus bekerja sesuai dengan Standar profesi Standar pelayanan rumah sakit Standar prosedur operasional yang berlaku Etika profesi Menghormati hak pasien dan Mengutamakan keselamatan pasien

Pengelolaan Klinik  Pasal 36

Setiap Rumah Sakit harus Menyelenggarakan: 1.Tata kelola Rumah Sakit (Good Hospital Governance) 2.Tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance)

 UU Kesehatan No 36 Tahun 2009

Pasal23: • ayat (1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakanpelayanankesehatan; • ayat (2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki

UU Tenaga Kesehatan No 36 Tahun 2014  Pasal 11 : ayat (4) Jenis Tenaga Kesehatan yang

termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud padaayat(1)hurufcterdiriatasberbagaijenisperawat • Pasal 30 : ayat (1) Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karier Tenaga Kesehatan.

UU Keperawatan No 38 Tahun 2014  Pasal 28 : ayat (3) Praktik Keperawatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kode etik,standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional • Pasal53:  ayat (2) Pengembangan Praktik Keperawatan bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan keprofesionalanPerawat;  ayat (4) Dalam hal meningkatkan keprofesionalan Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan, pemilik atau pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus memfasilitasi Perawat untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan

Permenkes No 49 Tahun 2013  Pasal 4 : ayat (2) Untuk mewujudkan tata kelola klinis

yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, semua asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan yang dilakukan oleh setiap tenaga keperawatan di RumahSakitdilakukanatasPenugasanKlinisdarikepala/ direkturRumah Sakit

PERKEMBANGAN PROFESI KEPERAWATAN DI RS Kualifikasi perawat Profesialisme keperawatan  Mempunyai tubuh pengetahuan

 Mencapai kompetensi dengan landasan teoritik  Menyusun dan menspesifikasi keterampilan dan

kompetensi sebagai batas dari keahlian  Kepemimpinan  Otonomi  Pengaturan bersama/shared governance

Menetapkan iklim praktik professional  Perawat harus mempunyai :

1. Kebebasan untuk berfungsi secara efektif 2. Dukungan dari sejawat dan pimpinan 3. Kejelasan ekspektasi tentang lingkungan kerja 4. Sumber yang tepat untuk praktik secara efektif 5. Iklim organisasi yang terbuka

Lanjutan 1. Apakah pelayanan keperawatan di RS merupakan praktik professional? 2. Apakah perawat pemberi pelayanan merupakan kelompok profesi? 3. Apakah RS menyadari bahwa pelayanan keperawatan merupakan bagian integral pelayanan kesehatan?

Lanjutan Diperlukan direktur/ bidang

keperawatan untuk mengelola pelayanan keperawatan Diperlukan komite keperawatan untuk mengatur dan mengembangkan professionalisme keperawatan

STANDAR AKREDITASI RS TENTANG STAF KEPERAWATAN  Standar KPS 14

Rumah sakit mempunyai standar prosedur untuk staf keperawatan berpartisipasi dalam aktifitas peningkatan mutu rumah sakit, termasuk mengevaluasi kinerja individu.  Elemen Penilaian KPS 14 1.Partisipasi perawat dalam aktifitas peningkatan mutu rumah sakit. (Lihat PMKP 1.1, EP 1) 2.Kinerja staf keperawatan direview bila ada indikasi akibat temuan pada aktifitas peningkatan mutu. 3.Informasi yang sesuai dari proses review tersebut didokumentasikan dalam file kredensial perawat tersebut atau file lainnya.

PMKP No. 49 Thn 2013, Pasal 1  1 Komite Keperawatan adalah  Wadah non-struktural RS  Fungsi utama mempertahankan & meningkatkan

profesionalisme tenaga keperawatan melalui kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi  Menjamin pelayanan asuhan keperawatan & asuhan kebidanan diberikan secara benar, sesuai standar dan kode etik profesi  Diberikan oleh tenaga keperawatan yg kompeten dengan kewenangan yg jelas.

KOMITE KEPERAWATAN :

 Merupakan kelompok profesi perawat yang anggotanya

terdiri dari perawat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur, mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan (Kepmendagri nomor 1, 2002).  Merupakan perwakilan kelompok profesi perawat, bertugas membantu direksi rumah sakit dalam melakukan kredensial, pembinaan disiplin dan etika profesi keperawatan serta pengembangan professional berkelanjutan (continuing professional development/ CPD) termasuk didalamnya menentukan standar asuhan keperawatan.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KOMITE KEPERAWATAN RS  Bab I Pendahuluan  Bab II Komite keperawatan RS  Bab III Pengorganisasian komite keperawatan RS

(ketua, sekertaris, sub komite; kredensialdisiplin profesi-mutu profesi, kelompok fungsional keperawatan)  Bab IV Pembinaan, pemantauan dan penilaian

SUB KOMITE KEPERAWATAN Sub komite Keperawatan terdiri atas :

Sub Komite Kredensialing Sub Komite Mutu Profesi  Sub Komite Etik dan Disiplin

SUB KOMITE KREDENSIAL 

Kredensial adalah proses verifikasi kompetensi seorang perawat yang selanjutnya ditetapkan kewenangan klinis (clinical privilege) untuk melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan lingkup praktiknya.  Rumah sakit wajib menetapkan kewenangan klinis tenaga kesehatan yang memperoleh izin praktik dalam rangka melaksanakan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance).  Kewenangan klinis harus dirumuskan dalam peraturan internal keperawatan (Nursing staff by law)

SUB KOMITE KREDENSIAL  Tujuan

1. Memberi kejelasan Kewenagan Klinis bagi setiap tenaga keperawatan. 2. Melindungi keselamatan pasien dgn menjamin bahwa tenaga keperawatan yang memberikan asuhan keperawatan dan kebidanan memiliki kompeten & kewenangan klinis yg jelas. 3.Pengakuan dan penghargaan terhadap tenaga keperawatan yang berada disemua level pelayanan.

Melakukan proses kredensial masa

berlaku surat penugasan klinik dan adanya permintaan khusus dari komite keperawatan. Kewenangan menilai dan memutuskan kewenangan klinis yang adekuat sesuai kompetensi yang dimiliki setiap perawat sesuai jenjang karir.

Target kredensial Setiap Perawat memiliki surat

“Clinical Apointment” dari Direktur RS sesuai dengan “Clinical Privilege” berdasarkan mekanisme “Credentialing”

TUGAS SUB KOMITE KREDENSIAL 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

Menyusun daftar rincian kewengan klinis Menyusun buku putih Menerima hasil verifikasi persyaratan kredensial dari bagian SDM Merekomendasikan tahapan proses kredensialing. Merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis setiap tenaga keperawatan Melakukan kredensialing ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan Sub Komite membuat seluruh laporan Kredensialing kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan ke Kepala/Direktur RS

KEWENANGAN SUBKOMITE KREDENSIAL Sub Komite Kredensial mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi Rincian Kewenangan Klinis untuk memperoleh surat Penugasan Klinis.

KREDENSIAL Kredensial adalah proses evaluasi

terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. (Permenkes 49 thn 2013)