Kkn-9 Konsep Kes Haji.docx

Konsep Kesehatan Haji Makalah Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Kebijakan Kesehatan Nasional Dosen Pengajar : Dra.H.Nasihin, M.Kes

Disusun oleh: Kelompok 9 Tingkat 2A Reguler/Semester IV

Farah Nurpadilah

P27901117007

Ni Putu Rika Melyana

P27901117024

Soniah

P27901117037

Tasha Rizkia Ramadhanti

P27901117039

POLTEKKES KEMENKES BANTEN JURUSAN KEPERAWATAN TANGERANG PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN TAHUN 2018/2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNya sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai. Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya. Dan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca. Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman, kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Tangerang, 17 Februari 2019

Kelompok 9

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................................

i

DAFTAR ISI .......................................................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................................................................

1

B.

Rumusan Masalah ......................................................................................................................

2

C.

Tujuan Penulisan ........................................................................................................................

2

BAB II PEMBAHASAN 1.

Pengertian Kesehatan Haji ........................................................................................................

3

2.

Dasar Hukum Kesehatan Haji .....................................................................................................

3

3.

Tujuan Pemeriksaan ..................................................................................................................

4

4.

Pemeriksaan Kesehatan Haji .....................................................................................................

4

5.

Organisasi Pusat Kesehatan Haji ................................................................................................

5

6.

Bentuk penyelenggaraan kesehatan haji ...................................................................................

7

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan .................................................................................................................................

15

B.

Saran ...........................................................................................................................................

15

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................................

16

ii

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan dilaksanakan oleh pemerintah secara inter departemental. Departemen Kesehatan merupakan salah satu departemen terkait dan bertanggung jawab dalam pembinaan dan pelayanan kesehatan calon/ jemaah haji Indonesia. Tanggung jawab pelayanan ini sejak sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, diperjalanan pergi/ pulang, selama di Arab Saudi dan setelah kembali ke tanah air. Penyelenggaraan

ibadah

haji

bertujuan

untuk

memberikan

pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang terpadu agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai deng an tuntunan agama serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur. Visi Indonesia sehat 2010, menyebutkan bahwa pembangunan di Indonesia harus berwawasan kesehatan, dengan pendekatan paradigma sehat melalui upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif) tanpa mengabaikan upaya pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Hal ini berarti bahwa pembangunan bidang kesehatan menitik beratkan pada pembinaan kesehatan bangsa, yaitu upaya kesehatan dalam jangka panjang menciptakan bangsa yang sehat, cerdas, terampil, mandiri dan produktif. Tantangan pelayanan kesehatan haji setiap tahun terus berubah dan bertambah, yaitu; meningkatnya jumlah calon jemaah haji risiko tinggi, beragamnya latar belakang pendidikan, etnis dan sosial budaya serta kondisi fisik yang kurang baik. Kondisi lingkungan di Arab Saudi yang berbeda secara bermakna dengan kondisi di tanah air misalnya perbedaan musim (panas, dingin), kelembaban udara yang rendah, perbedaan

1

lingkungan sosial budaya, keterbatasan waktu perjalanan ibadah haji dan kepadatan populasi jemaah haji pada saat wukuf di Arafah maupun melontar jumrah di Mina. Kesemua ini dapat berdampak kurang baik terhadap kesehatan jemaah haji Indonesia. Oleh karena itu pelayanan kesehatan kepada calon/ jemaah haji perlu ditingkatkan terus menerus secara berkesinambungan, sistemik, sesuai dengan tuntutan calon/ jemaah haji Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan paripurna. Untuk dapat melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan calon/ jemaah haji Indonesia secara profesional, berkualitas perlu didukung

sumberdaya

manusia

yang

berpengetahuan,

terampil,

berdedikasi tinggi, sarana dan prasarana serta sistem informasi kesehatan haji terpadu (Siskohat) bidang kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan kesehatan haji? 2. Apa saja dasar hukum kesehatan haji? 3. Apa tujuan pemeriksaan kesehatan haji? 4. Bagaimana tahap pemeriksaan kesehatan haji? 5. Apa yang dimaksud organisasi pusat kesehatan haji? 6. Bagaimana bentuk penyelenggaraan kesehatan haji?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan kesehatan haji 2.

Mengetahui apa saja dasar hukum kesehatan haji

3.

Mengetahui apa saja tujuan pemeriksaan kesehatan haji

4.

Mengetahui bagaimana tahap pemeriksaan kesehatan haji

5.

Mengetahui apa yang dimaksud dengan organisasi pusat kesehatan haji

6.

Mengetahui bagaimana bentuk penyelenggaraan kesehatan haji

2

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Jemaah haji adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang di tetapkan. Istithaah adalah kemampuan Jemaah Haji secara jasmaniah, ruhaniah, pembekalan

dan

keamanan

untuk

menunaikan

ibadah

haji

tanpa

menelantarkan kewajiban terhadap keluarga. Istithaah Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan Jemaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Jemaah Haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji adalah rangkaian kegiatan penilaian status kesehatan Jemaah Haji yang diselenggarakan secara komprehensif. Pengaturan Istithaah Kesehatan Haji bertujuan untuk terselenggaranya Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan dan keberangkatan Jemaah Haji yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

2.2 Dasar Hukum Kesehatan Haji 1. Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

1998

Tentang

Kesejahteraan Lanjut Usia 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Ibadah Haji

3

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442 Tahun 2009 Tentang

PedomanPenyelenggaraan

Kesehatan

Haji

Indonesia; 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

2.3 Tujuan Pemeriksaan Kesehatan Haji 1. Mencapai kondisi Istithaah Kesehatan Jemaah Haji 2. Mengendalikan faktor risiko kesehatan haji 3. Menjaga agar Jemaah Haji dalam kondisi sehat selama di Indonesia, selama perjalanan, dan Arab Saudi 4. Mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar dan/atau masuk oleh Jemaah Haji 5. Memaksimalkan

peran

serta

masyarakat

dalam

Penyelenggaraan

Kesehatan Haji

2.4 Pemeriksaan Kesehatan Pemeriksaan

Kesehatan

dilakukan

sebagai

dasar

pelaksanaan

Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji dalam rangka Istithaah Kesehatan Jemaah Haji. Pemeriksaan Kesehatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: a. Tahap pertama Pemeriksaan

Kesehatan

tahap

pertama

dilaksanakan

oleh

Tim

Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota di puskesmas dan/atau

4

rumah sakit pada saat jemaah Haji melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi. b. Tahap kedua Pemeriksaan

Kesehatan

tahap

kedua

dilaksanakan

oleh

Tim

Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota di puskesmas dan/atau rumah sakit pada saat pemerintah telah menentukan kepastian keberangkatan Jemaah Haji pada tahun berjalan. c. Tahap ketiga Pemeriksaan Kesehatan tahap ketiga dilaksanakan oleh PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan di embarkasi pada saat Jemaah Haji menjelang pemberangkatan.

2.5 Organisasi Pusat Kesehatan Haji Berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Kesehatan Haji adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang kesehatan haji yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal. Susunan organisasi pusat kesehatan haji terdiri atas : 1. Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Pusat dan menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. Pengelolaan informasi kesehatan haji; c. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; d. Penataan organisasi dan tata laksana; e. Pengelolaan urusan f. kepegawaian, kearsipan, tata persuratan,

rumah tangga,

dan

perlengkapan; dan g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

5

Bagian Tata Usaha terdiri atas a) Sub bagian Program dan Informasi Kesehatan Haji; mempunyai tugas melakukan

penyusunan

rencana,

program,

dan

anggaran

dan

pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan informasi kesehatan haji. b) Sub bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara. Dan c) Sub bagian Kepegawaian dan Umum; mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan.

2. Bidang Pembimbingan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pembimbingan dan pengendalian faktor risiko

kesehatan

haji.

Dalam

melaksanakan

tugas,

Bidang

Pembimbingan dan Pengendalaian Faktor Risiko Kesehatan Haji menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pembimbingan, dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji; dan b. Penyiapan pelaksanaan di bidang penyuluhan dan pembimbingan, dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji.

Bidang Pembimbingan dan Pengendalaian Faktor Risiko Kesehatan Haji terdiri atas: a) Sub bidang Penyuluhan dan Pembimbingan Kesehatan; mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang Penyuluhan dan Pembimbingan Kesehatan Haji. b) Sub bidang Pengendalian Faktor Risiko; mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan

6

di bidang pengendalian faktor risiko kesehatan haji dan pemantauan faktor risiko kesehatan umrah.

3. Bidang Pendayagunaan Sumber daya dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji Bidang Pendayagunaan Sumber daya dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji. Bidang Pendayagunaan Sumber daya dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sumber daya dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji; dan b. Penyiapan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji.

Bidang Pendayagunaan Sumber daya dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji terdiri atas : a) Subbidang

Pendayagunaan

Sumber

Daya

Kesehatan

Haji;

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya kesehatan haji. Dan b) Subbidang Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji. mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi pelayanan kesehatan haji.

2.6 Bentuk Penyelenggaraan Kesehatan Haji Penyelenggaraan Kesehatan Haji dilaksanakan dalam bentuk: 1) Pembinaan Kesehatan haji Pembinaan Kesehatan Haji diselenggarakan secara terpadu, terencana, terstruktur, dan terukur melalui serangkaian kegiatan promotif dan 7

preventif yang dimulai pada saat Jemaah Haji mendaftar sampai kembali ke Indonesia. Pembinaan Kesehatan haji dilakukan secara terintegrasi dengan program promosi kesehatan, pengendalian penyakit tidak menular, pengendalian penyakit menular, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, gizi masyarakat, kesehatan jiwa, kesehatan tradisional, dan kesehatan olahraga. Pembinaan Kesehatan Haji dilaksanakan di kabupaten/kota, dalam perjalanan, dan di Embarkasi/Debarkasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan Kesehatan Haji di kabupaten/kota dan dalam perjalanan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota dan masyarakat. Pembinaan Kesehatan Haji di Embarkasi/Debarkasi dilaksanakan oleh PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan. Pembinaan Kesehatan Haji selama di Arab Saudi diselenggarakan di KKHI, Sektor, Kloter, fasilitas lain yang memungkinkan perluasan jangkauan layanan, dan di perjalanan. Pembinaan Kesehatan Haji di Arab Saudi dilaksanakan oleh TKHI, PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, dan Tenaga Pendukung Kesehatan. Pembinaan kesehatan haji diselenggarakan dalam bentuk deteksi dini, pembimbingan kesehatan, penyuluhan, konseling, pemberian brosur dan poster kepada Jemaah Haji, serta upaya lainnya yang bersifat promotif dan preventif. 2) Pelayanan Kesehatan haji Pelayanan Kesehatan Haji di Indonesia diselenggarakan di : a.

Puskesmas/klinik

b.

Rumah sakit di kabupaten/kota

8

c.

Perjalanan

d.

Embarkasi/Debarkasi

e.

Rumah sakit rujukan.

1. Pelayanan Kesehatan Haji di Perjalanan Pelayanan Kesehatan Haji di perjalanan meliputi perjalanan dari daerah asal ke asrama haji dan sebaliknya, dari asrama haji menuju ke bandara keberangkatan dan sebaliknya. sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk: a. Pertolongan pertama Pertolongan pertama dilaksanakan oleh pemerintah daerah asal jemaah haji b. Rujukan. Adalah jemaah haji yang sakit dan memerluka tindakan medis lanjutandan dilakasanakan oleh pihak PPIH embarkasi dan debarkasi bidang kesehatan 2. Pelayanan Kesehatan Haji di Embarkasi/Debarkasi Pelayanan Kesehatan Haji di Embarkasi/Debarkasi, meliputi: a. Pemeriksaan kesehatan Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan dalam rangka menetapkan status kesehatan Jemaah Haji layak terbang atau tidak layak terbang dan penilaian kembali Istithaah Kesehatan Jemaah Haji. Penilaian kembali Istithaah Kesehatan Jemaah Haji

dilakukan terhadap

Jemaah Haji tertentu yang pada saat di embarkasi secara medis memiliki potensi tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan. b. Pelayanan rawat jalan c. Pelayanan rawat darurat Pelayanan rawat darurat diberikan di lapangan maupun pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam lingkup wilayah kewenangan PPIH Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan. d. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang

9

Pemeriksaan laboratorium dan penunjang dilaksanakan untuk penegakan diagnostik berdasarkan indikasi medis. e. Pelayanan rujukan Pelayanan rujukan dilaksanakan dalam hal Jemaah Haji di Embarkasi/Debarkasi perlu dirujuk karena sakit atau untuk penegakan

diagnostik,

dilakukan

oleh

Panitia

PPIH

Embarkasi/Debarkasi Bidang Kesehatan ke rumah sakit rujukan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memfasilitasi pelayanan rujukan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Klinik Embarkasi/Debarkasi dapat membentuk Klinik yang berafiliasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional. f. pelaksanaan kekarantinaan kesehatan g. Penanganan jemaah haji wafat di pesawat. Penanganan Jemaah Haji Wafat meliputi penetapan penyebab wafat dan identifikasi potensi penyebab wafat. Potensi penyebab wafat dapat disebabkan oleh penyakit menular dan/atau wabah serta keracunan makanan dan substansi toksis lainnya. Data yang diperoleh dari penanganan Jemaah Haji wafat digunakan sebagai pelengkap data dokumen pengiriman Jemaah Haji wafat ke rumah sakit dan/atau lembaga terkait lainnya.

3. Pelayanan Kesehatan Haji di Rumah Sakit Rujukan Rumah Sakit Rujukan merupakan rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta yang ditetapkan oleh Menteri, rumah sakit rujukan juga harus menyampaikan kondisi perkembangan pasien kepada Ketua PPIH Embarkasi /Debarkasi Bidang Kesehatan. Pelayanan Kesehatan Haji di Rumah Sakit Rujukan meliputi: a. pelayanan rawat darurat b. pelayanan rawat jalan c. pelayanan rawat inap d. pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif

10

e. pelayanan darah f. pelayanan mobil jenazah g. pelayanan penunjang medik h. pelayanan intensif i. pelayanan rujukan atau evakuasi.

4. Pelayanan Kesehatan Haji di Arab Saudi Pelayanan Kesehatan Haji di Arab Saudi diselenggarakan di perjalanan, Pos Kesehatan di kloter dan/atau Sektor, Pos Kesehatan Satelit, KKHI, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Pelayanan Kesehatan Haji di Arab Saudi dilakukan oleh TKHI, PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, tenaga pendukung kesehatan, serta tenaga lainnya. Pelayanan rujukan Jemaah Haji selama berada di Arab Saudi dapat dilakukan di rumah sakit Arab Saudi. Pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi meliputi: a. penanganan kegawatdaruratan/life saving b. rawat jalan c. rawat inap d. rujukan; e. evakuasi; f. safari wukuf jemaah haji sakit; dan g. pemulangan Jemaah Haji sakit.

5. Pelayanan Kesehatan Haji Pasca Operasional Jemaah Haji pasca rawat dari rumah sakit di Arab Saudi yang di pulangkan ke Indonesia pasca operasional haji dan memerlukan perawatan di rumah sakit, dapat dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan. Kantor Kesehatan Pelabuhan berwenang dalam pengurusan rujukan Jemaah Haji yang sakit. Dokter Kantor Kesehatan Pelabuhan bertanggung jawab atas penilaian kondisi kesehatan Jemaah Haji setiba di bandara internasional setempat. Rujukan Jemaah Haji ditentukan

11

oleh dokter pemeriksa pada Kantor Kesehatan Pelabuhan dengan mempertimbangkan surat keterangan rumah sakit di Arab Saudi dan kondisi kesehatan terkini. Dokter pada Kantor Kesehatan Pelabuhan berwenang menilai transportabilitas Jemaah Haji yang sakit untuk penerbangan ke daerah asal dan merekomendasikan penanganan tertentu selama penerbangan dan/atau perawatan lanjutan. Dalam rangka memfasilitasi dukungan kesehatan bagi Jemaah Haji yang sakit selama perjalanan kepulangan, Kantor Kesehatan Pelabuhan yang memiliki wilayah kerja tempat Jemaah Haji mendarat, melakukan koordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan asal Jemaah Haji. (1)

Pemerintah bertanggungjawab terhadap Pelayanan Kesehatan bagi Jemaah Haji yang hingga berakhirnya masa penyelenggaraan ibadah haji masih dirawat di Arab Saudi.

(2)

Pelayanan Kesehatan bagi Jemaah Haji diberikan dalam bentuk monitoring kemajuan, konsultasi medis, pelaporan, dan evakuasi medik.

(3)

Evakuasi medik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Perlindungan Kesehatan haji Perlindungan Kesehatan Haji diselenggarakan selama di Indonesia dan Arab Saudi. Perlindungan Kesehatan Haji dilaksanakan dalam bentuk: a. Perlindungan spesifik, merupakan upaya untuk mencegah terjadinya atau memberatnya keadaan pada penyakit atau gangguan tertentu kepada jemaah haji. Perlindungan spesifik meliputi vaksinasi dan penyediaan alat pelindung diri.

12

b. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan, dilakukan dengan cara Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan Intervensi Kesehatan Lingkungan. Inspeksi Kesehatan Lingkungan dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Intervensi Kesehatan Lingkungan dapat berupa: a. komunikasi, informasi, dan edukasi b. perbaikan dan pembangunan sarana c. Pengembangan teknologi tepat guna d. rekayasa lingkungan.

c. penyelenggaraan gizi Penyelenggaraan gizi dilakukan melalui: a) pemberian rekomendasi kepada Kementerian Agama tentang standar menu dan gizi makanan bagi Jemaah Haji dan petugas selama di Embarkasi b) Pengawasan mutu makanan katering Jemaah Haji di Embarkasi dan di Arab Saudi c) Pemberian makanan pada jemaah haji sakit. d. Visitasi Jemaah Haji sakit, diselenggarakan di rumah sakit Arab Saudi. Visitasi dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI), dan/atau Tenaga Pendukung Kesehatan (TPK). e. Penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang

13

meresahkan Dunia /KKMD, dilaksanakan selama di Indonesia dan di Arab Saudi. f. Penanggulangan krisis kesehatan, diselenggarakan sebagai upaya perlindungan terhadap Jemaah Haji pada saat di Indonesia dan di Arab Saudi.

14

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan dilaksanakan oleh pemerintah secara inter departemental. Departemen Kesehatan merupakan salah satu departemen terkait dan bertanggung jawab dalam pembinaan dan pelayanan kesehatan calon/ jemaah haji Indonesia. Pengaturan Istithaah Kesehatan Haji bertujuan untuk terselenggaranya Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Bentuk penyelenggaraan kesehatan haji meliputi pembinaan kesehatan haji, pelayanan kesehatan haji, dan perlindungan kesehatan haji. Peraturan tentang kesehatan haji diatur dalam dasar hukum kesehatan haji.

3.2 Saran Sebagai tenaga kesehatan kita harus mengetahui tentang kesehatan haji, mulai dari dasar hukum hingga bentuk kegiatannya seperti apa. Semoga tulisan kami ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam proses pembelajaran mata kuliah Kebijakan Kesehatan Nasional.

15

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji http://puskeshaji.kemkes.go.id/assets/doc_img/46c8efbbd8a4d545d8d7a7930d0a0 f15.pdf

16