Kepailitan 1.pptx

KEPAILITAN NAMA ANGGOTA :

ANASTASYA ZAINIYAH FIRDAUSI KRISNA PRAYUDI PUTRI NUR HALZAH

Dasar Hukum Dan Pengertian Kepailitan  Dasar hukum berlakunya Hukum Kepailitan di

Indonesia terdapat di dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang biasanya disebut UU Kepailitan dan PKPU.

Pengertian Kepailitan  Dalam UU Kepailitan dan PKPU yang dimaksud

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Filosofi Lahirnya Hukum Kepailitan  Menjajah selama 3,5 abad, Belanda meninggalkan

cukup banyak warisan hukum untuk Indonesia. Sejarah hukum kepailitan di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari warisan Belanda.

Asas bkepailitan pasal 1331 dan 1332  Apabila

si debitur tidak membayar utangnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka seluruh harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagi – bagikan untuk seluruh kreditornya secara ponds – ponds – gewije, artinya menurut perimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing”.

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU  Menghindari pertentangan apabila ada beberapa kreditur pada

waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitur;  Untuk menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur atau yang menguasai sendiri secara tanpa memperhatikan lagi kepentingan debitur atau kreditur lainnya;  Untuk menghindari adanya kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh debitur sendiri, misalnya saja debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seseorang atau beberapa kreditur tertentu, yang merugikan kreditur lainnya, atau debitur melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan debitur yang bertujuan untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur.

Syarat-Syarat Pengajuan Permohonan Pailit  Adanya dua kreditor atau lebih (concursus

creditorium)  Sedikitnya ada satu utang yang tidak dibayar lunas telah jatuh tempo dan dapat ditagih  Pembuktian sederhana atas adanya utang

Kepailitan Suami/Istri terhadap Harta Bersama  Mengenai Harta bersama dalam KUH perdata di

atur dalam Pasal 119 s.d 138 BAB VI tentang persatuan harta kekayaan menurut undang-undang dan pengurusannya. Pasal 119 menyatakan bahwa “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hokum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri”. Dari pasal tersebut.

 Konsep harta bersama menurut KUH perdata yang

bersumber pada hukum barat merupakan penyatuan harta yang secara mutlak diperoleh suami istri sebelum dan selama perkawinan, hal ini terjadi apabila tidak di tentukan dalam perjanjian kawin yang merupakan bukti satu-satunya atas keberadaan harta dalam perkawinan yang pengurusannya dilakukan oleh pihak suami, dikarenakan seorang suami memiliki hak marital untuk mengurus seluruh harta dalam perkawinan yang akan berlangsung hingga putusnya sebuah perkawinan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin.