Makalah Kepailitan

BAB I

KASUS PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT OLEH PT.BANK IFI TERHADAP PT. BANK DANAMON Pada tanggal 18 Desember 1996 dihadapan Notaris Ahmad Abid, SH., pengganti Notaris Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, telah dibuat dan ditandatangani Akta Perjanjian Pinjaman Sindikasi No.47 yang disebut Secured Transferable Loan Facilities Agreement, antara PT Riau Prima Energi dengan Peserta Sindikasi yaitu PT Bank Danamon Indonesia, PT Bank Bira, PT Bank Lippo, PT Bank Niaga, PT Bank Nusa Nasional, PT Pan Indonesia Bank, PT Bank Tiara Asia, PT Bank Duta, PT Bank PDFCI, PT Bank Jayabank Internasional, PT Bank Dharmala, PT Bank Indovest, PT Bank Antardaerah, PT Bank Mayapada Internasional, PT Bank Rama, PT Bank Tata, PT Bank Pikko dan PT Bank Dagang dan Industri. Guna memenuhi kewajibannya kepada PT Riau Prima Energi sebesar US$16,781,250 pada tanggal 18 Desember 1996, berdasarkan Secured Transferable Loan Facilities Agreement, PT Bank Nusa Nasional selanjutnya mengadakan Perjanjian Sub-Participation Antara Bank Nusa Internasional dengan Bank IFI senilai US$5,000,000. Oleh karena Perjanjian Sub-Participation Antara Bank Nusa Internasional dengan Bank IFI tersebut berlaku hanya untuk jangka waktu 2 tahun, maka perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 18 Desember 1998. Sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian, PT Bank IFI telah menyampaikan maksudnya untuk tidak memperpanjang partisipasinya dalam Fasilitas Sindikasi dimana Bank Nusa Nasional adalah salah satu peserta sindikasinya. Berdasarkan hal tersebut diatas PT Bank IFI melakukan penagihan pembayaran kepada PT Bank Nusa Nasional. Akan tetapi sebelum tagihan PT Bank IFI kepada PT Bank Nusa Nasional terpenuhi, berdasarkan Surat Keputusan Ketua BPPN No. 347/BPPN/0300 tanggal 27 Maret 2000 tentang Pelaksanaan Penggabungan Usaha (Merger) antara PT Bank Danamon Indonesia Dengan Bank-Bank Dalam Penyehatan Dalam Rangka Program Penyehatan Perbankan Nasional, PT Bank Nusa Nasional dan bank-bank dalam penyehatan perbankan lainnya, yaitu PT.Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Tiara Asia, Bank Duta, PT Bank Rama, PT Bank Tamara, PT Bank Pos Nusantara, PT Jayabank International, dan PT Bank Risjad Salim International, telah digabungkan (di-merger) menjadi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Akibat hukum dari penggabungan usaha tersebut diatas adalah bahwa seluruh kewajiban bank-bank peserta pengabungan, demi hukum beralih menjadi kewajiban perusahaan hasil penggabungan (surviving company) yang dalam hal ini adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Berdasarkan penggabungan usaha dimaksud, maka selanjutnya PT Bank IFI mengajukan tagihannya kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Sehubungan dengan tagihan yang diajukan oleh PT Bank IFI, PT Bank Danamon Indonesia Tbk. telah melakukan penawaran pembayaran, namun penawaran pembayaran dimaksud tidak diterima oleh PT Bank IFI karena jumlah yang ditawarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. tidak sesuai dengan perhitungan yang dibuat dan ditagihkan oleh PT Bank IFI, untuk itu PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Selanjutnya menawarkan pembayaran yang diikuti dengan konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum Bank IFI mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, BANK IFI pada bulan Mei 2000 melalui kuasanya mengirim surat kepada BI meminta agar Danamon dipailitkan. Namun atas pertimbangan tertentu BI menolak permohonan tersebut. Maka kemudian Bank IFI memutuskan untuk mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Negeri. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta, memutuskan menolak permohonan PT Bank IFI untuk memailitkan PT Bank Danamon Tbk. Majelis juga membebankan biaya perkara sebesar Rp 5

juta kepada Bank IFI sebagai pemohon. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara ini adalah sebagai berikut: - Bahwa syarat untuk mengajukan permohonan pailit telah terpenuhi yaitu adanya Debitor, mempunyai dua Kreditur atau lebih dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; - Bahwa PT Bank Danamon Indonesia Tbk. dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai Debitor; - Bahwa dengan ditolaknya tawaran pembayaran yang disertai dengan konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa PT Bank Danamon Indonesia Tbk. masih mempunyai utang kepada PT Bank IFI; - Bahwa unsur-unsur tersebut dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 4 tahun 1998 (UUK) telah terbukti; - Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 1 ayat 3 UUK, Pemohon Pailit, PT Bank IFI, tidak mempunyai kapasitas sebagai Pemohon Pailit, sedangkan yang berkapasitas hanyalah Bank Indonesia (BI). Putusan majelis didasarkan pada pertimbangan Bank IFI tidak berwenang meminta agar memailitkan bank lainnya sebagaimana ketentuan pasal 1, ayat 3, UU no 4/1998 tentang kepailitan, imperatif sifatnya. “Apabila debitunya adalah bank, maka yang harus memohonkan kepailitan adalah hanya Bank Indonesia (BI). PT Bank IFI tidak memiliki kapasitas untuk itu,”

BAB II Analisa : Kasus diatas terjadi pada tahun 2000, sebelum undang-undang kepalitan No.37 Tahun 2004. Putusan Pengadilan dalam kasus diatas berdasarkan pada Undang-undang Kepailitan No.4 Tahun 1998. Dalam mengajukan permohonan pailit oleh debitor yang adalah BANK hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Danamon adalah debitor dari Bank IFI, sehingga apabila Bank IFI ingin mengajukan permohonan pailit terhadap Bank Danamon, harus melalui BI, karena ketentuan dalam Undang-undang menyatakan demikian. Sehingga permohonan pailit yang diajukan Bank IFI terhadap Bank Danamon ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta karena ia tidak memenuhi ketentuan tersebut. Bank IFI tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan tersebut. Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta yang menolak permohonan pernyataan pailit terhadap PT Bank Danamon Indonesia Tbk., telah menegaskan dan memperkuat ketentuan bahwa permohonan pernyataan pailit atas debitor yang merupakan bank hanya dapat dimohonkan oleh BI, walaupun syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pailit disyaratkan oleh UUK telah terpenuhi. Dalam pertimbangan hakim dengan jelas dinyatakan bahwa syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pailit telah terpenuhi, bahwa BANK IFI dikategorikan sebagai debitor serta diakui adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun demikian karena permohonan pailit yang debitornya adalah BANK, dalam hal ini Bank IFI hanya dapat diajukan oleh BI, sehingga hakim dengan pertimbangan ini menolak permohonan BANK IFI. Dalam hal ini undang-undang No.4 Tahun 1998 dengan Undang-undang No.37 Tahun 2004 memuat ketentuan yang sama. Pada Pasal 2 ayat (3) UU No.37 Tahun 2004 memuat ketentuan bahwa apabila debitor adalah BANK, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. MAS Saronugroho B2A005158 Mira Erwinda 5166 Muhamad Dwi Susanto 173 Mirza Indra Kurniawan 167 Muhammad Rofiudin K 176 Leo Krisandi Theo 149 Navis Dardiri 180 Maria Ulfah 156