Kep Gub Soal Domain Www.sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 489-160-2007 TENTANG PENETAPAN KEPEMILIKAN DOMAIN www.sumbarprov.go.id PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT GUBERNUR SUMATERA BARAT Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dalam rangka implementasi kebijakan dan strategi pengembangan elektronik government (e-government) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu dukungan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b.

bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/PER/M.Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah maka perlu ditetapkan kepemilikan domain www.sumbarprov.go.id Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ;

c.

bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat ;

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undangundang Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang; 2

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 yang ditetapkan dengan Undangundang Nomor 8 tahun 2005 ;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia ; 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006, tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah ; Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia ; 2.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government ;

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KESATU

:

Menetapkan Domain www.sumbarprov.go.id milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA

:

Domain www.sumbarprov.go.id sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah alamat resmi situs web Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di internet, sekaligus merupakan media informasi dan pelayanan informasi bagi masyarakat serta media promosi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di internet.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Pada tanggal : 7 April 2007 GUBERNUR SUMATERA BARAT

GAMAWAN FAUZI

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : TENTANG PROSES DAN TATA CARA TETAP PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA SERTA PENYAJIAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT GUBERNUR SUMATERA BARAT Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa pengembangan Pemerintahan yang berbasis elektronik perlu dikerangkakan secara sistem dan terpadu karena kondisi dan perkembangan masyarakat menuntut adanya transparansi dan akuntabilas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;

b.

bahwa sejalan dengan agenda menyelenggakan Pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada masyarakat ;

c.

bahwa informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat perlu diatur dalam suatu prosedur dan tata cara tetap pengumpulan data serta penyajian informasi dilingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat ;

d.

bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada hutuf (a), (b) dan (c) diatas, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Prosedur dan Tata Cara Tetap Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undangundang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 tentang pemindahan Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia ; 7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia ; 8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government ;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006, tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah ; Memperhatikan :

Pasal

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

:

KEDUA

KETIGA

:

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA TETAP PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA SERTA PENYAJIAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

:

Proses dan Tata Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Penyajian Informasi Dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Pada tanggal : April 2007 GUBERNUR SUMATERA BARAT

GAMAWAN FAUZI

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : TENTANG PENGELOLA PORTAL PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT GUBERNUR SUMATERA BARAT Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan agenda menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu pelaksanaan program pengembangan manajemen pelayanan publik dengan kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik ;

b.

bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik tersebut, perlu perwujudan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas operasionalisasi keberadaan portal resmi Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat di internet ;

c.

bahwa untuk memenuhi hal tersebut diatas, perlu dibentuk tim pengelola portal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab atas oprasionalisasi dan pengelolaan www.sumbarprov.go.id dalam menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat di internet ;

d.

bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada hutuf (a), (b) dan (c) diatas, perlu ditetapkan keputusan tentang Tim Pengelola Portal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam suatu Keputusan Gubernur

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undangundang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 tentang pemindahan Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia ; 7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia ;

8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government ;

Memperhatikan :

9.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera BaratNomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2007 ;

1 0

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2007, tentang Standar Biaya Tunjangan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2007, tentang Standar Biaya Tunjangan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Pada pasal 2 ayat 3 pon (c) yaitu Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap secara personal ditunjuk sebagai anggota suatu Tim Kerja, yang dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan keahlian dan keterampilan khusus. Keanggotaan Tim dan Tim kerja yang mendapatkan tunjangan daerah berdasarkan kriteria prestasi kerja ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat dengan suatu Keputusan ;

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

:

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN KEPEMILIKAN DOMAIN sumbarprov.go.id PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KEDUA

:

Tugas dan tanggung jawab serta kewajiban keanggotaan tim pengelola Portal Pemerintah Prpvinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut a. Sdr. Fachril Murad, SH. Pangkat Pembina TK I. Golongan IV/b, Jabatan Kepala Biro Humas Setda Pemerintah Provinsi Sumatera Barat No….. Th……. tentang SOTK, jo Keputusan Gubernur Sumatera Barat No….. Th …… Diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan kewajiban sebagai penanggung jawab opensional pengelolaan portal Sumatera Barat dengan tugas bertanggung jawab dalam memonitor dan mengurus opensionalisasi pengelola www.sumbarprov.go.id b. ………… sebagai Pelaksana Harian Opensional manager pengelolaan portal Sumatera Barat bertanggung jawab untuk internet pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban tim pengelola www.sumbarprov.go.id yang terdiri dari administrasi dan bidang data dan informasi serta bidang ……………. c. Sdr. Yusta Noverison, S.Kom, sebagai administrasi sumbarprov.go.id ……………………………………………………

:

d. Sdr. Destra Triarman. S.Kom , sebagai …………….entri octa dan update data atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam urusan wajib. e. Sdr. Indra Sukma, S.Kom, ……………………….dalam urusan pemerintahan Provinsi yang bersifat pilihan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA

:

Tim pengelola portal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaporkan pelaksanaan tugas kewajiban Gubernur Sumatera Barat secara berkala setiap bulan dan pertriwulan dalam tahun anggaran berjalan. Keputusan setiap anggota Tim atas melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban diberikan sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur Sumatera Barat No………… Th…………… tentang Tunda

Ditetapkan di : Padang Pada tanggal : April 2007 GUBERNUR SUMATERA BARAT

GAMAWAN FAUZI