Sk Gub 499kckr

  • November 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Sk Gub 499kckr as PDF for free.

More details

  • Words: 1,077
  • Pages: 6
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR

499 TAHUN 1996 Tentang

KETENTUAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM UNIT/ SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan atau dibuat oleh Unit/ Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola dengan baik untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;

b.

bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan guna terhimpunnya semua karya cetak dan atau karya rekam yang dihasilkan perlu menetapkan Ketentuan Serah Simpan Karya Cetak dan atau Karya Rekam Unit/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ;

3.

Undang-Undang Nomor 11Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1953 tentang Penyerahan Resmi sebagaian dari pada Tugas dan Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Daerah Otonom Kotapraja Jakarta Raya;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006

1

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;

6.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional;

7.

Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pembentukan Organisasi dan tatakerja Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG KETENTUAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM UNIT/ SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam keputusan ini ini yang dimaksud dengan a.

Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

c.

Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

d.

Sekretaris Wilayah/ Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

e.

Unit/Satuan Kerja adalah Unit/ satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

f.

Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perpumda adalah Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006

2

g.

Unit Pengolah adalah unit yang mengelola karya cetak dan atau karya rekam, meliputi : Perpustakaan Umum Pemerintah DKI Jakarta ( Tingkat Provinsi Jakarta ) Perpustakaan Umum Kotamadya Jakarta Pusat Perpustakaan Umum Kotamadya Jakarta Utara Perpustakaan Umum Kotamadya Jakarta Barat Perpustakaan Umum Kotamadya Jakarta Selatan Perpustakaan Umum Kotamadya Jakarta Timur Perpustakaan Umum Soemantri Brodjonegoro

h.

Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari hasil penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit/ Satuan Kerja Pemerintah Daerah, baik perencaaan, pelaksanaan maupun hasil evaluasi dan pengendalian yang dicetak digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar,peta, brosur, leaflet dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

i.

Karya Rekam adalah jenis rekaman dari hasil penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit/ Satuan Kerja Pemerintah Daerah, baik perencaaan, pelaksanaan maupun hasil evaluasi dan pengendalian yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan tehnologi yang diperuntukkan bagi umum;.

10

Bibliografi Daerah adalah daftar bahan Pustaka, baik tercetak maupun terekam yang dibuat dan dihasilkan oleh unit/ satuan kerja di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta disusun menurut sistem tertentu. BAB II PELAKSANAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 2 Setiap Unit/ Satuan Kerja wajib menyerahkan karya cetak dan atau karya rekam yang dihasilkan kepada Perpumda. Pasal 3 Kewajiban serah simpan karya cetak dan atau karya rekam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 , bertujuan untuk menghimpun terbitan dari semua unit/ satuan kerja menjadi koleksi daerah, sekaligus untuk memberikan layanan informasi secara terpusat kepada masyarakat luas.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006

3

Pasal 4 Serah simpan karya cetak dan atau karya rekam dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah pencetakan dan atau perekaman selesai. Pasal 5 a.

Setiap judul karya cetak yang dihasilkan, harus diserahsimpankan sebanyak 9 eksemplar kepada Perpumda untuk selanjutnya di distribusikan kepada : 1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebanyak 2 eksemplar. 2. Unit Pengolah, sebanyak 7 eksemplar.

b.

Setiap judul karya rekam yang dihasilkan harus diserahsimpankan sebanyak 2 kopi, untuk 1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebanyak 1 kopi. 2. Unit Pengolah, sebanyak 1 kopi Pasal 6

Penyerahan karya cetak dan atau karya rekam dari Unit/ Satuan Kerja kepada Perpumda menggunakan Surat/ Lembar Pengantar Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 7 a.

Perpumda wajib memberikan tanda bukti penerimaan karya cetak dan atau karya rekam kepada unit/ satuan kerja pengirim;

b.

Tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini untuk karya cetak memuat keterangan sekurang-kurangnya judul, nama unit/ satuan kerja yang menerbitkan, tahun penerbitan, jilid ( bila ada ) dan jumlah eksemplar;

c.

Tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini untuk karya rekam memuat keterangan sekurang-kurangnya judul karya rekam, nama unit/ satuan kerja yang membuat rekaman, tahun perekaman, dan jumlah yang diterima;

d.

Perpumda wajib menyimpan tembusan tanda bukti penerimaan bersamasama dengan surat/lembar pengiriman barang sebagai arsip.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006

4

BAB III PENGELOLAAN KARYA CETAK DAN ATAU KARYA REKAM Pasal 8 a.

Pengelolaan karya cetak dan atau karya rekam dilakukan oleh Unit Pengolah;

b.

Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini meliputi penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pendayagunaan dan pelestarian;

c.

Kepala Perpumda bertanggung jawab atas sistem pengelolaan karya cetak dan atau karya rekam yang diserahsimpankan. Pasal 9

a.

Ketentuan pengelolaan secara teknis karya cetak dan atau karya rekam sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c diatur lebihj lanjut oleh Kepala Perpumda.

b.

Karya cetak dan atau karya rekam yang telah diserahsimpankan dimuat dalam suatu Bibliografi Daerah yang diterbitkan oleh Perpumda secara berkala, sekurang-kurangnya 6 bulan sekali dan kumulasi tahunan;

c.

Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal ini didistribusikan kepada semua unit/ satuan kerja. BAB IV PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN Pasal 10

a.

Kepala Perpumda berkewajiban melakukan pemantauan atas pelaksanaan serah simpan karya cetak dan atau karya rekam serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Sekretaris Wilayah/ Daerah.

b.

Sekretaris Wilayah/ Daerah melakukan pengendalian pelaksanaan serah simpan karya cetak dan atau karya rekam di lingkungan Pemerintah

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006

5

Daerah. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 a.

Hal-hal yang Belem diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

b.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1996 GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TTD SURJADI SOEDIRDJA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006

6

Related Documents

Sk Gub 499kckr
November 2019 7
Bab 1 Gub Wagub.docx
May 2020 13
Acuerdo-gub.-74-2018.pdf
December 2019 14
Sk
October 2019 77