Kelompok Peraturan Pangan

Kelompok peraturan pangan

KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN Kementerian Perindustrian Republik Indonesia disingkat Kemenperin RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perindustrian. Kementerian Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta dipimpin oleh menteri yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Airlangga Hartarto. TUGAS POKOK Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

FUNGSI •

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi:Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian;

• Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian; • Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;

• Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian; • Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian; • Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian.

SUMBER://www.kemenperin.go.id/tugas-pokok-fungsi-kementerianperindustrian

BERIKUT PERATURAN YNG DIKEUARKAN OLEH KEMENTRAN PERINDUSTRIAN

SNI pengertian Adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis (dulu disebut sebagai Panitia Teknis) dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional. Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi Nasional.

Contoh SNI IKAN SEGAR MENURUT SNI 2729:2013 Pada IKAN SEGAR, Standar ini menetapkan syarat mutu dan keamanan pangan ikan segar, bahan baku, bahan penolong dan penanganan ikan segar. Standar ini berlaku untuk ikan segar jenis ikan bersirip (pisces) dan tidak berlaku pada ikan segar untuk

sashimi serta produk yang mengalami pengolahan lebih lanjut.

SNI IKAN SEGAR MENURUT SNI 2729:2013 Syarat mutu dan keamanan produk

SNI IKAN SEGAR MENURUT SNI 2729:2013 Teknik sanitasi dan higiene 

Penanganan, pengemasan, pendistribusian dan pemasaran ikan segar dilakukan

dengan menggunakan wadah 

Cara dan alat yang sesuai dengan persyaratan sanitasi dan higiene dalam unit pengolahan hasil perikanan sesuai dengan peraturan yang berlakuProduk akhir

harus bebas dari benda asing yang mengganggu kesehatan manusia

SNI TEPUNG Istilah dan definisi 1.

Menurut Wayne Gisslen (2009), tepung beras putih berasal dari beras yang digiling dan bertekstur lembut. Tepung beras memiliki kandungan protein yang sedikit, sehingga sering digunakan untuk membuat produk yang gluten-free.

2.

Tepung terigu adalah tepung atau bubuk halus yang berasal dari bulir gandum dan digunakan sebagai bahan dasar pembuat kue, mi, dan roti. Kata terigu dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Portugis, “trigo”, yang berarti “gandum” (Aptindo, 2012).

3.

Tepung tapioka merupakan salah satu produk hasil olahan singkong yang banyak digunakan sebagai bahan baku utama maupun bahan penolong dalam beberapa produk pangan baik di rumah tangga maupun industri.

SNI TEPUNG TAPIOKA

Istilah dandefinisi

1.

Biskuit adalah bakeri kering yang dibuat dengan cara memanggang adonan yang terbuat dari tepung terigu dengan atau tanpa subsitusinya, minyak/lemak, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan.

2.

Krekers adalah jenis biskuit yang dalam pembuatannya memerlukan proses fermentasi atau tidak, serta melalui proses laminasi sehingga menghasilkan bentuk pipih dan bila dipatahkan penampangnya tampak berlapis-lapis.

3.

Kukis adalah jenis biskuit yang terbuat dari adonan lunak, renyak dan bila dipatahkan penampangnya tampak bertekstur kurang padat.

SNI COOKIES MENURUT SNI 2973:2011 Istilah dan definisi

4.

Wafer adalah jenis biskuit yang dibuat dari adonan cair, berpori-pori kasar, renyah dan bila dipatahkan penampangnya tampak berongga.

5.

Pai adalah jenis biskuit berserpih (flaky) yang dibuat dari adonan dilapis dengan lemak padat atau emulsi lemak, sehingga mengembang selama pemanggangan dan bila dipatahkan penampangnya tampak berlapis-lapis, yang termasuk pai adalah puff.

Komposisi biskuit meliputi 1)

Bahan baku utama, yakni tepung terigu dan minyak/lemak

2)

Bahan pangan lain, yakni bahan pangan yang diizinkan untuk biskuit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3)

Bahan tambahan pangan, yakni bahan tambahan pangan yang dizinkan untuk makanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SNI COOKIES MENURUT SNI 2973:2011 Syarat mutu biskuit

SNI COOKIES MENURUT SNI 2973:2011 Syarat mutu biskuit

Pengambilan contoh biskuit menurut SNI 2973:2011 adalah cara pengambilan contoh sesuai SNI 0428, Petunjuk pengambilan contoh padatan.

SNI TELUR AYAM SNI 06-3926-1995

• Standar telur ayam sesuai SNI 06-3926-1995 , klasifikasi standar didasarkan pada jenis telur, warna kerabang (kulit telur) dan berat telur. • Berdasarkan jenis dibedakan telur ayam ras dan telur ayam bukan ras (buras), warna kerabang dibedakan warna putih dan coklat. Sedang berdasarkan berat : • Untuk telur ayam ras dibedakan 1. telur ekstra besar dengan berat lebih daari 60 gram 2. telur besar dengan berat 56 -60 gram 3. telur kecil dengan berat 46 -50 gram dan 4. telur ekstra kecil dengan berat kurang dari 46 gram. • Untuk telur ayam buras digolongkan sebagai telur ekstra kecil pada ayam ras.

SNI TELUR AYAM 3926:2008

• Persyaratan standarisasi yang harus diperhatikan yaitu kebersihan telur, bahan pembantu yang digunakan, dan pengemasan yang digunakan.

• Menurut SNI 3926:2008 mutu telur ayam ditentukan oleh : 1.

Kulit telur (kerabang) : keutuhan, bentuk, kelicinan, kebersihan

2.

Kantong udara : kedalaman rongga udara, kebebasan bergerak

3.

Keadaan putih telur : kekentalan dan kebersihan

4.

Keadaan kuning telur : bentuk, posisi dan kebersihan

5.

Bau : bau telur harus khas

LANJUTAN...

Menurut SNI 3926:2008 

Telur konsumsi Telur ayam yang belum mengalami proses fortifikasi, pendinginan, pengawetan, dan proses pengeraman



Bau Khas bau telur



Benda asing Material lain yang bukan komponen telur



Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygienesanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan

SNI TELUR AYAM KONSUMSI Klasifikasi telur





Telur ayam konsumsi diklasifikasian berdasarkan warna kerabang dan bobot telur 1.

Warna kerabang Sesuai dengan galurnya

2.

Bobot telur a) Kecil ( < 50 g) b) Sedang ( 50 g sampai dengan 60 g) c) Besar ( > 60 g)

Persyaratan mutu yang diatur mencakup: Persyaratan tingkatan mutu fisik, meliputi kondisi kerabang, kondisi kantung udara, kondisi putih telur, kondisi kuning telur, dan Bau

LANJUTAN... Persyaratan tingkatan mutu fisik

LANJUTAN...

Persyaratan tingkatan mutu fisik

Persyaratan mikrobiologis

LANJUTAN... Pelabelan

Informasi pada label kemasan minimal mencantumkan: • Nama produk • Merk dagang • Tanggal produksi • Nama dan alamat produsen • Berat bersih • NKV • Standar telur ayam segar untuk konsumsi " harus bersih". Jika telur kotor boleh dibersihkan dengan kain lap yang bersih dan kering. Jika telur terpaksa harus dicuci maka dilakukan dengan cara yang benar .

LANJUTAN...

pengemasan • Jika akan mengemas telur, maka perlu diperhatikan persyaratan pengemasan sebagai berikut : 1.

Bahan kemasan yang digunakan tidak beracun maupun mengeluarkan bau,

2.

Bahan kemasan harus melindungi kerabang dari tekanan-tekanan dari luar yang mengakibatkan kerusakan;

3.

Pada kemasan harus dicantumkan berupa: - Nama perusahaan

- Bobot telur dan jumlah butir yang ada dalam kemasan - Warna kerabang telur - Tingkatan mutu - Jenis telur

4.

Telur dalam satu kemasan harus mempunyai tingkatan mutu yang sama dan tingkatan bobot yang sama.

SNI SAYURAN TOMAT

 Tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) merupakan salah satu jenis sayuran yang bermanfaat karena mengandung vitamin dan mineral yang berguna bagi tubuh dan kesehatan manusia. Tomat merupakan tumbuhan siklus hidup singkat, dapat tumbuh setinggi 1 sampai 3 meter  Menurut SNI 01-3162-1992 Klasifikasi/penggolongan menurut beratnya tomat segar digolongkan dalam : • Besar

: lebih dari 150 g / buah

• Sedang : 100 g – 150 g / buah • Kecil

: Kurang dari 100 g / buah.

SNI SAYURAN TOMAT Menurut mutunya dapat digolongkan menjadi dua

No.

Jenis Uji

Satuan

Mutu I

Mutu II

1.

Kesamaan sifat varietas

-

Seragam

Seragam

2.

Tingkat ketuaan

-

Tua tidak terlalu

Tua tidak terlalu

matang

matang, tidak terlalu

Tidak terlalu

lunak.

lunak.

Seragam 3.

Ukuran

-

Tidak ada

Seragam

4.

Kotoran

-

Maks. 5

Tidak ada

5.

Kerusakan (jml/Jml)

%

Maks. 1

Maks. 10

6.

Busuk (jml/jml)

%

Maks. 1

SII Pengertian • STANDAR INDUSTRI INDONESIA (SII) adalah standar mutu produk hasil industri yang diterapkan atas dasar surat keputusan Mentri Perindustrian No. 210 tahun 1979 tentang penetapan kembali standarisasi Industri dan surat keputusan Mentri No. 130 tahun 1980 tentang pentujuk pelaksanaan tanda-tanda SII.

• PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: Bahwa untuk mencapai rasionalisasi dan effisiensi dalam bidang industri yang sangatn diperlukan untuk mempercepat pembangunan nasional semesta, maka dari itu perlu diadakan peraturan tentang Standar Industri.

Lanjutan... Manfaat Standar Industri Indonesia (SII) bagi Produsen : 1.

Perencenaan dan pengembangan produk lebih mudah, terarah dan efektif

2.

Karena bahan baku juga standar dan proses produksinya

3.

Lebuh efesien karena pengawasan mutu lebih mudah

4.

Mutu produk lebih terjamin dan terpercaya sehingga lebuh mudah memasarkan di dalam negeri maupun diluar negeri

Manfaat SII bagi konsumen :

1.

Konsumen mengetahui dengan pasti produk yang akan dibeli

2.

Mempermudah konsumen memilih produk yang dibutuhkan sesuai dengan mutu diinginkan dan dibelinya

3.

Keamanan dan keselamatan pemkaian produk lebuh terjamin

LANJUTAN.....

Manfaat Standar Industri Indonesia (SII) bagi pemerintah : 1.

Mempermudah pengawasan atas prouk-produk yang dihasilkan oleh berbagai jenis industri, perlindungan terhadapt masyarakat lebih terjamin

2.

Usaha pembinaan industri ke kondisi usaha yang lebih sehat mudah

dilaksanakan karena dengan penerapan standar, efesiensi prodksi meningkat dan lebih memungkinkan perkembangan usaha 3.

Mendorong peningkatan ekspor hasil industri

Perbedaan • Di lapangan, SNI juga sering disebut SII (Standar Industri Indonesia).

• SII mengarah kepada standar hasil mutu produk akhir industri contoh : SII Baja SII Genteng SII Keramik, mie isntan dll SNI mengarah kepada standar kebijakan aturan akan produk tersebut Contoh : SNI ttg Analisa Biaya Konstruksi SNI ttg air bersih, dll

Contoh...

Lanjutan...

contoh

• Nomor SNI. SNI 01-3542-2004. Judul. Kopi bubuk. SNI ini merevisi. SNI 013542-1994, Kopi bubuk

Lanjutan...

contoh

Contoh... • Nomor SNI. SNI 01-3553-2006. Judul. Air minum dalam kemasan. SNI ini merevisi. SNI 01-3553-1994, air minum dalam kemasan

Lanjutan tabel (1)

contoh

Lanjutan..

CONTOH DAFTAR SII YANG BERLAKU

LANJUTAN TABEL...

Sumber: surat keputusan menterI perindustrian no 29/M/sk/2/1995

BULOG • pengertian • BULOG adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan.

PPRI NO 48 TAHUN 2016 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Contoh peraturan yang dikeluarkan BULOG Dalam Inpres no 3 tahun 2007 disebutkan : • untuk pembelian gabah kering panen (GKG) dari petani dengan kadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa/kotoran maksimum 10 persen sebesar Rp2000/kg. • Untuk gabah kering giling (GKG) kadar air maksimum 14 persen dan kadar hampa/kotoran maksimum tiga persen senilai RP2.575/kg, kebijakan tahun • untuk pembelian beras oleh Bulog dengan syarat kualitas kadar air maksimum 14 persen dan butir patah maksimum 20 persen sebesar Rp4000/kg. Menurut Inpres Nomor 7 tahun 2009: • persyaratan kualitas beras yang diterima BULOG adalah beras dengan kadar air maksimal 14%, butir patah maksimum 20%, butir menir maksimum 2% dan derajat sosoh minimal 95% Dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2015, • Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 3.700 per kilogram (kg).

Sumber(http://bulog.co.id/berita/37/500/10/2/2008/BULOG-Tingkatkan-PersyaratanKualitas-Gabah-Petani.html)

Tabel harga berdasarkan inpres no5/tahun 2015

Sumber: stabilisasi harga pangan bulog tahun 2019

Kemenkes RI Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kesehatan. Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.[1] Kementerian Kesehatan dipimpin oleh seorang Menteri Kesehatan (Menkes) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Nila Moeloek.

Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan fungsi : • Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang kesehatan

• Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya • Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya • Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya • Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden

Lanjutan... Dalam menyelenggarakan fungsi, Kementerian Kesehatan RI mempunyai kewenangan : 1.

Penetapan kebijakan nasional di bidang kesehatan untuk mendukung pembangunan secara makro

2.

Penetapan pedoman untuk menetukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/Kota di bidang Kesehatan

3.

Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kesehatan

4.

Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang kesehatan

5.

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang kesehatan

6.

Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama Negara di bidang kesehatan;

7.

Penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidang kesehatan

8.

Penanggulangan wabah dan bencana yang berskala nasional di bidang kesehatan

9.

Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang kesehatan

10.

Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang kesehatan

Lanjutan... 11. Penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidang kesehatan 12. Penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak 13. Penetapan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat 14. Penetapan pedoman standar pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan 15. Penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan

16. Penetapan pedoman penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan dan standar etika penelitian kesehatan 17. Penetapan standar nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi 18. Penetapan standar akreditasi sarana dan prasarana kesehatan 19. Surveilans epidemiologi serta pengaturan pemberantasan dan penanggulangan wabah, penyakit menular dan kejadian luar biasa 20. Penyediaan obat esensial tertentu dan obat untuk pelayanan kesehatan dasar sangat essential (buffer stock nasional) 21. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : •

Penempatan dan pemindahan tenaga kesehatan tertentu

•

pemberian izin dan pembinaan produksi dan distribusi alat kesehatan

http://www.depkes.go.id/article/view/13010100003/struktur-organisasi-kementerian-kesehatan-republikindonesia.html

Contoh Kebijakan yang dikeluarkan kementrian kesehatan menyangkut pangan Peraturan Batasan btp berdasarkan permenkes NOMOR 033 TAHUN 2012 syarat BTP yang digunakan dalam pangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1.

BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan/atau tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan.

2.

BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung.

3.

BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi.

PENGGOLONGAN BTP Pasal 3 • BTP yang digunakan dalam pangan terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut:

•

Pengatur keasaman (Acidity regulator);

•

Antibuih (Antifoaming agent);

•

Pengawet (Preservative);

•

Antikempal (Anticaking agent);

•

Pengembang (Raising agent);

•

Antioksidan (Antioxidant);

•

Pengemulsi (Emulsifier);

•

Bahan pengkarbonasi (Carbonating agent);

•

Pengental (Thickener);

•

Garam pengemulsi (Emulsifying salt);

•

Pengeras (Firming agent);

•

Gas untuk kemasan (Packaging gas)

•

Penguat rasa (Flavour enhancer);

•

Humektan (Humectant);

•

Peningkat volume (Bulking agent);

•

Pelapis (Glazing agent);

•

Penstabil (Stabilizer);

•

Pemanis (Sweetener);

•

Peretensi warna (Colour retention agent);

•

Pembawa (Carrier);

•

Perisa (Flavouring);

•

Pembentuk gel (Gelling agent);

•

Perlakuan tepung (Flour treatment agent);

•

Pembuih (Foaming agent);

•

Pewarna (Colour);

•

Propelan (Propellant); dan

•

Sekuestran (Sequestrant).

JENIS DAN BATAS MAKSIMUM BTP YANG DIIZINKAN Pasal 4 1.

Jenis BTP yang diizinkan pada golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.

Penambahan dan pengurangan jenis BTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 5 1.

BTP hanya boleh digunakan tidak melebihi batas maksimum penggunaan dalam kategori pangan.

2.

Batas maksimum penggunaan dalam kategori pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

PENGGOLONGAN BTP Pasal 3 • BTP yang digunakan dalam pangan terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut: •

Antibuih (Antifoaming agent);

•

Antikempal (Anticaking agent);

•

Antioksidan (Antioxidant);

•

Bahan pengkarbonasi (Carbonating agent);

•

Garam pengemulsi (Emulsifying salt);

•

Gas untuk kemasan (Packaging gas)

•

Humektan (Humectant);

•

Pelapis (Glazing agent);

•

Pemanis (Sweetener);

•

Pembawa (Carrier);

•

Pembentuk gel (Gelling agent);

•

Pembuih (Foaming agent);

•

Pengatur keasaman (Acidity regulator);

•

Pengawet (Preservative);

•

Pengembang (Raising agent);

•

Pengemulsi (Emulsifier);

•

Pengental (Thickener);

•

Pengeras (Firming agent);

•

Penguat rasa (Flavour enhancer);

•

Peningkat volume (Bulking agent);

•

Penstabil (Stabilizer);

•

Peretensi warna (Colour retention agent);

•

Perisa (Flavouring);

•

Perlakuan tepung (Flour treatment agent);

•

Pewarna (Colour);

•

Propelan (Propellant); dan

•

Sekuestran (Sequestrant).

CONTOH PADA PEMANIS Sorbitol sirup (Sorbitol syrup) INS. 420(ii) ADI Sinonim Fungsi lain No. Kategori Pangan

: Tidak dinyatakan (no ADI Allocated) : D-Glucitol syrup : Kategori Pangan

Batas Maksimum (mg/kg)

01.1.2

Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, eggnog, minuman yoghurt, minuman berbasis whey)

CPPB

01.3 01.5.2 01.6.1 01.6.2 01.6.4 01.6.5 01.7

Susu kental dan analognya (plain) Susu dan krim bubuk analog Keju tanpa pemeraman (keju mentah) Keju peram Keju olahan Keju analog Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)

CPPB CPPB CPPB CPPB CPPB CPPB CPPB

CONTOH PADA PEWARNA A.Ekstrak anato CI. No. 75120 (berbasis bixin) (Annatto extracts, bixin based : Aqueous Processed Bixin, Solvent-Extracted Bixin, Oil-Processed Bixin) INS. 160b (i) ADI Sinonim Fungsi lain

No. Kategori Pangan

: 0-12 mg/kg berat badan (sebagai bixin) : Annatto E; orlean; terre orellana; L. Orange; annatto B; rocou : -

-43Kategori Pangan

Batas Maksimum (mg/kg) sebagai bixin dengan norbixin maksimum 28% terhadap bixin

01.1.2

Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi contohnya susu coklat, eggnog, minuman yoghurt, minuman berbasis whey)

5

01.6.4.2

Keju olahan berperisa, keju olahan dengan tambahan buah, sayur dan atau daging

10

01.6.5 01.6.6

Keju analog Keju protein whey

10 10

Contoh pada antioksidan Askorbil palmitat (Ascorbyl palmitate) INS. 304 ADI Sinonim

Fungsi lain

: 0 -1,25 mg/kg berat badan : Vitamin C palmitate; L-ascorbyl palmitate; 6-palmitoyl3- keto-L-gulofuranolactone; 2,3-dehydro-L-threohexono1,4-lactone-6-palmitate : -

No. Kategori Pangan

Batas Maksimum (mg/kg) lemak

Kategori Pangan

02.1

Lemak dan minyak mengandung air

(edible)

yang

tidak

400

02.2.1.2

Margarin dan produk sejenis

400

02.2.1.3

Campuran margarin dan mentega (blends of butter and margarine)

400

02.2.2

Emulsi yang mengandung lemak kurang dari 80%

400

Contoh pada pengatur keasaman • Kalium hidroksida (Potassium hydroxide) INS. 525 • ADI : Tidak dinyatakan (not limited) • Sinonim : Caustic potash; potassium hydrate • Fungsi lain : Pengental, penstabil

Peraturan pangan industri swasta PENGERTIAN Merupakan suatu standar khusus, sistem atau peraturan khusus yang diciptakan suatu perusahaan atau badan usaha swasta dengan tujuan untuk meningkatkan atau menjaga kualitas produk dari badan usaha atau perusahaan tersebut, dan juga untuk menambah kepercayaan konsumen.

CONTOH AJINOMOTO • Sistem Jaminan Mutu Ajinomoto (ASQUA) Didirikan pada tahun 1997, ASQUA adalah Sistem Jaminan Mutu Grup Ajiomoto. Sistem Jaminan Mutu tersebut berdasarkan ISO 9001, standar sistem manajemen mutu internasional, dan juga berdasarkan standarstandar manajemen proses manufaktur seperti Analisis Bahaya dan Titik Pengendalian Kritis (HACCP), standar manajemen higienis pangan, cara proses produksi yang baik GMP *1

Sistem ini menggabungkan Kebijakan Mutu Grup Ajinomoto, Peraturan Jaminan Mutu Ajinomoto, Peraturan untuk Jaminan Mutu, Standar Mutu, dan Peraturan dan Persyaratan yang ditetapkan oleh Grup atau setiap organisasi internal. Dengan ASQUA, Grup ini menjalankan kegiatan-kegiatan Jaminan Mutu yang cermat di seluruh dunia, mulai dari pengadaan bahan baku sampai penjualan produk, selalu berupaya mencapai proses produksi berkualitas lebih tinggi. Permohonan dan harapan pelanggan juga selalu didayagunakan untuk memperbaiki produk, pelayanan dan operasi bisnis.

lanjutan

Standar-standar Jaminan Mutu Grup Ajinomoto Standar-standar Jaminan Mutu Grup Ajinomoto dirancang untuk memastikan produk-produk memenuhi tingkatan mutu yang diinginkan merek Grup Ajinomoto, dan adalah standar-standar yang ketat yang mencakup ruang lingkup yang luas termasuk didalamnya pelatihan, pelabelan, pengemasan, keterlusuran dan seterusnya.

lanjutan

Peraturan internasional FAO/WHO • Model hukum pangan ini telah dikembangkan oleh FAO / WHO Program Standar Makanan dan didasarkan pada sejumlah undang-undang pangan yang saat ini berlaku di negara maju dan berkembang. Ini telah ditinjau dan disahkan oleh pertemuan Gabungan FAO / WHO dari negara-negara di kawasan Afrika dan Asia. . • Dalam rancangan undang-undangnya, tanggung jawab untuk persiapan peraturan dan penegakan keseluruhan tindakan adalah dengan Pemerintah Pusat, tetapi ketergantungan ditempatkan pada otoritas lokal untuk sebagian besar penegakan dalam batas-batas otoritas lokal. Jika suatu negara ingin mempertahankan semua otoritas di tingkat nasional, ketentuan mengenai otoritas lokal dapat dihapus. • Dalam kasus apa pun, semua otoritas untuk persiapan semua peraturan, dan untuk arahan umum dari program pengendalian makanan harus dipertahankan di tingkat nasional untuk menghindari penciptaan peraturan dan aturan yang berbeda di tingkat lokal, provinsi atau negara bagian.

Peraturan internasional yang berlaku KETENTUAN UMUM 1.

Larangan terhadap penjualan makanan beracun, tidak sehat atau tercemar

2.

Penipuan

3.

Tidak Sesuai Standar makanan

4.

Larangan terhadap penjualan makanan bukan dari sifat, substansi atau kualitas yang diminta

5.

Penjualan dan persiapan makanan dalam kondisi yang tidak sehat

Lanjutan... KETENTUAN PADA PENJUALAN Larangan Setiap orang yang menyiapkan atau menjual makanan yang antara lain:

1.

memiliki dalam atau di atasnya zat apa pun yang beracun, berbahaya atau penjualan beracun beracun. untuk kesehatan; atau tidak bermanfaat

2.

seluruhnya atau sebagian dari s makanan kotor, busuk, busuk atau tercemar makanan atau bahan asing, atau tidak layak untuk konsumsi manusia

3.

pemalsuan makanan; bersalah atas pelanggaran.